8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendekatan Konsep

2.1.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah bagian penting dari kebijakan yang dijalankan

oleh sebuah negara yang berdaulat. Dalam lingkungan internasional, kebijakan luar

negeri menjadi instrumen penting sebuah negara untuk bisa membaur dan

memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di negaranya, karena kebijakan domestik

saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara atas nama masyarakat

di dalamnya. Kebijakan luar negeri sangat erat kaitannya dengan kebijakan

domestik sebuah negara, karena kebijakan luar negeri cenderung diarahkan untuk

melengkapi kebijakan domestik serta menjadi salah satu upaya bagi sebuah negara

untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Setiap negara

tidak dapat secara maksimal memenuhi kepentingan nasionalnya melalui kebijakan

domestiknya, di sinilah kebijakan luar negeri lahir melalui ketergantungan sebuah

negara terhadap negara lain.

Mark R. Amstutz (1995) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai

tindakan pemerintah yang secara implisit maupun eksplisit dirancang untuk

mempromosikan kepentingan nasional terhadap lingkungan intenasional. Melalui

definisi tersebut ada tiga penekanan utama, yakni tindakan atau kebijakan

pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri

yang melampaui batas sebuah negara. Bagi Kegley dan Wittkopf (2003)

menekankan pengertian kebijakan luar negeri sebagai keputusan yang dibuat untuk

mencapai tujuan-tujuan internasional. Jemadu (2014) menekankan bahwa

kebijakan luar negeri sebuah negara harus memperhatikan nilai-nilai yang menjadi

tujuan dasar sebuah negara serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan

tersebut. Selanjutnya menurut Howard Lenter (1974) kebijakan luar negeri harus

mencakup tiga hal utama, yakni penentuan tujuan yang hendak dicapai (selection

of objective), sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut

9

(mobilization of means), dan pelaksanaan (implementation) dari kebijakan luar

negeri (Jemandu, 2014, hal. 49-50). Melalui beberapa definisi diatas terlihat jelas

bahwa acuan dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri berpengaruh dan

bergantung pada kebijakan domestik serta nilai-nilai yang berkaitan dengan

kepentingan nasional atau national interests.

Kebijakan luar negeri mengacu pada bagaimana sebuah negara berinteraksi

dengan aktor-aktor global lainnya. Bagi kaum realis, kebijakan luar negeri lahir

karena faktor-faktor eksternal dan secara eksplisit dibuat untuk mempengaruhi

negara-negara atau aktor lain dalam lingkungan internasional. Bagi mereka,

kepentingan nasional merupakan alasan utama hadirnya kebijakan luar negeri dan

untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Sedangkan bagi

kaum liberal, kebijakan luar negeri merupakan jembatan untuk berinteraksi dan

bekerja sama dengan negara lain maupun aktor lainnya dengan cara diplomasi.

Kebijakan luar negeri melibatkan strategi, tindakan, metode, tujuan, kesepakatan

serta pertimbangan penting karena tidak hanya mewakili kepentingan satu

kelompok. Presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan,

menteri keuangan dan sebagainya pada umumnya merupakan aktor dalam

pengambilan kebijakan luar negeri (Jackson & Sorensen, 2014, hal. 439-440;

Mansbach & Rafferty, 2012, hal. 411-414).

Jemandu (2014, hal. 51-58) mengemukakan konsep dasar terkait kebijakan

luar negeri. Yang pertama adalah kepentingan nasional atau national interests, di

mana Nincic (1992) memaparkan tiga kriteria dalam mendefinisikan kepentingan

nasional. Pertama, kepentingan nasional harus signifikan sehingga pencapaiannya

menjadi sasaran utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan nasional

harus besinggungan dengan lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional

harus terpisah dari kepentingan kelompok bahkan individu, atau lembaga

pemerintahan dan harus benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan dan

dibutuhkan oleh negara atas nama masyarakat. Kepentingan nasional juga

dibedakan berdasarkan sifatnya, yakni yang bersifat vital atau yang mencakup nilai-

nilai inti yang menjadi identitas kebijakan luar negeri dan akan menggunakan

10

berbagai instrumen untuk mempertahankannya termasuk kekuatan militer.

Sedangkan yang kedua yakni kepentingan non-vital atau sekunder, misalnya

pertukaran misi kebudayaan, kerja sama pariwisata, bantuan untuk penanggulangan

bencana, dan sebagainya. Konsep yang kedua adalah tujuan kebijakan luar negeri,

yakni mencakup prioritas utama sebuah negara dalam mengeluarkan kebijakan luar

negeri. Dalam sebuah negara birokrasi, Departemen Luar Negeri menjadi badan

yang merumuskan tujuan dari kebijakan luar negeri. Pencapaian sebuah tujuan

kebijakan luar negeri dapat ditentukan oleh peluang (opportunities) dan kendala

(constraints). Para pembuat kebijakan diharapkan dapat memaksimalkan peluang

yang ada dan mengurangi atau mengatasi kendala-kendala yang ada. Konsep yang

terakhir adalah kapabilitas nasional (national capability) yang bersifat tangible

(nyata, dapat diamati secara empiris dengan indikator pengukuran yang jelas) dan

yang bersifat intangible (abstrak dan pengukurannya bersifat kualitatif).

Kapabilitas nasional sebuah negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya

juga dapat dibedakan menjadi dua cara yakni soft power (melalui nilai-nilai,

diplomasi, kebudayaan) dan hard power (penggunaan kekuatan militer dan

teknologi).

2.1.2. Konsep Kerja sama Bilateral

Dalam mencapai kebutuhan dan kelangsungan hidup, sebuah negara

melakukan kerja sama dengan negara atau aktor internasional lainnya. Kerja sama

internasional juga sangat dibutuhkan karena negara-negara semakin bergantung

satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perkembangannya.

Dalam melakukan sebuah kerja sama internasional, diperlukan prinsip

kepercayaan, menghargai dan menghormati agar sebuah kerja sama dapat

terlaksana dengan baik dan menguntungkan masing-masing pihak yang terlibat.

Ikbar (2014) mendeskripsikan sebuah kerja sama internasional sebagai bentuk

hubungan yang terjadi antara satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerja

sama internasional dapat meliputi kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial,

pertahanan keamanan, dan kebudayaan. Negara-negara yang terlibat kerja sama

11

internasional mendasarkan tujuan kerja samanya berdasarkan politik luar negeri

(hal. 273-274). Kalevi Jaakko Holsti mendefinisikan kerja sama internasional

sebagai pandangan mengenai dua kepentingan atau lebih dengan tujuan untuk

saling bertemu dan menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau digenapi oleh semua

pihak terkait atau menyetujui masalah-masalah tertentu untuk memanfaatkan

persamaan kepentingan antar pihak yang terkait kerja sama (1988, hal. 652-653).

Berdasarkan jumlah negara yang terlibat dalam kerja sama, ada beberapa

bentuk dari kerja sama internasional, yakni kerja sama bilateral, kerja sama regional

dan kerja sama multilateral. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada kerja sama

bilateral, di mana kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua

negara, dalam hal ini kerja sama dapat dilakukan melalui hubungan diplomatik,

ekonomi dan perdagangan, politik, keamanan, kebudayaan dan sosial (Ikbar, 2014,

hal. 273). Kerja sama bilateral adalah wadah untuk melakukan kerja sama secara

spesifik dengan satu negara asing yang biasanya memiliki keterkaitan erat untuk

memenuhi kepentingan nasional sebuah negara.

2.2. Pendekatan Teori

2.2.1. Rational Choice Theory (RCT)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Rational Choice Theory

(RCT) sebagai alat analisis kasus yang dibahas. Tujuan dari RCT adalah untuk

menjelaskan fenomena sosial dengan mengasumsikan pilihan rasional pada level

aktor dan juga harus menjelaskan tindakan aktor dalam menentukan pilihan.

Rational Choice Theory mengasumsikan bahwa seorang aktor dapat memilih

sebuah alternatif yang menurutnya membawa hasil yang paling menguntungkan

sehingga dia dapat mengoptimalkan pilihannya. Ada lima elemen penting yang

saling berkaitan dalam menentukan sebuah pilihan rasional menurut Yoshimichi

Sato dalam jurnalnya (2013, hal. 1-3), yakni kendala, alternatif, dampak sosial,

manfaat, serta keyakinan. Kendala atau constraints dapat mempengaruhi

keuntungan maupun kerugian dari pilihan yang akan ditetapkan atau bahkan dapat

merubah arah kebijakan karena pertimbangan-pertimbangan alternatif. Kendala

12

yang dihadapi oleh seorang pengambil keputusan bersifat subjektif dan sangat

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercaya atau diyakini.

Selain itu kendala yang dihadapi seorang aktor dalam mengambil keputusan

juga dapat dipengaruhi berdasarkan hal-hal yang objektif yakni kekayaan, aset,

kehormatan, jabatan dan lainnya. Dalam kondisi sosial saat aktor A berinteraksi

dengan aktor lainnya, pilihan atau kebijakan aktor lain dapat menjadi kendala dan

mempengaruhi pillihan dan kebijakan aktor A dan begitu juga sebaliknya. Dalam

kondisi yang diperhadapkan dengan berbagai kendala (subjektif, objektif, bahkan

pengaruh aktor lain), seorang aktor akan mempertimbangkan pilihan alternatif,

yang dengan sendirinya akan menggambarkan dampak secara sosial. Perlu

ditekankan bahwa dampak atau hasil yang diperoleh tidak bersifat individual,

namun berpengaruh untuk kepentingan bersama (social outcomes). Pilihan aktor

juga dapat dipengaruhi oleh dasar-dasar yang diyakininya tentang keadaan dunia,

tentang pilihan aktor lain, dan kendala yang ada. Menurut Yoshimichi, kepercayaan

atau keyakinan seorang aktor dapat dipengaruhi oleh perkembangan informasi yang

berkaitan dengan kebijakan atau pilihannya.

Informasi mengenai altenatif pilihan atau kebijakan akan mempengaruhi

cara pandang aktor dalam menentukan pilihan dan mempermudah melihat

keuntungan maupun kerugian di dalam pilihan tersebut. Namun informasi yang

tersedia juga tidak sepenuhnya bisa diperoleh dengan mudah karena tiga

mekanisme dasar. Pertama, aktor tidak dapat secara pasti memprediksi apa yang

akan terjadi di masa depan. Kedua, aktor pengambil keputusan terkadang tidak

paham mengenai kondisi atau situasi yang terjadi sebagai hasil dari pilihan aktor

pada masa lalu. Ketiga, seorang aktor tidak dapat mengetahui apa yang menjadi

tujuan kebijakan aktor lain dan apa yang akan menjadi pilihan aktor lain di masa

yang akan datang.

Teori ini melihat perilaku rasional seorang individu sebagai subjek dalam

penentuan pilihan memiki perilaku yang terarah, yakni seorang aktor akan

berperilaku rasional jika pilihannya dirancang untuk mencapai hasil yang konsisten

13

sesuai dengan tujuannya. Dalam konsep pengambil keputusan, aktor yang rasional

akan memperlakukan pilihannya dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri

berdasarkan urutan berikut. Pertama, aktor akan mempertimbangakan tujuan

kebijakan luar negeri sebuah negara dan menentukan prioritasnya dari sekian

kebijakan yang ada. Kemudian, seorang pengambil keputusan akan

mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pilihan yang tersedia. Dalam

analisisnya, akan ditemukan berbagai manfaat dan timbal-balik yang terkait dengan

setiap pilihan, kemudian akan mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan

tersebut. Berbagai pertimbangan untuk merumuskan sebuah kebijakan akan

mendorong aktor untuk menentukan pilihan dan tindakan yang optimal.1

2.2.2. Teori Realisme Klasik

Teori Realisme merupakan salah satu teori utama dalam menganalisis

perilaku negara dalam politik internasional. Asumsi dasar kaum realis klasik yakni

pandangan pesimis terhadap sifat manusia; meyakini bahwa keadaan internasional

antar negara-negara pada dasarnya konfliktual dan satu-satunya cara untuk

menyelesaikan konflik tersebut adalah melalui perang; mengutamakan nilai-nilai

keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; serta skeptisme mendasar pada

perkembangan dalam politik internasional seperti yang terjadi pada politik

domestik. Bagi kaum realis, negara merupakan aktor utama, dan studi mengenai

hubungan internasional berfokus pada unit negara. Aktor non-negara seperti

perusahaan multinasional, serta berbagai organisasi transnasional merupakan unit

yang kurang penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional

seperti PBB atau NATO, dan sebagainya, bukanlah aktor yang berdikari karena

keberadaannya terbentuk berdasarkan kedaulatan dan otonomi negara-negara yang

secara terarah menentukan apa yang menjadi tujuan organisasi atau aktor tersebut.

Singkatnya, bagi kaun realis fokus politik internasional berada pada hubungan antar

negara (Jackson, 2013, hal.112; Viotti, 1993, hal.35).

1 Slantchev, Branislav L. Introduction to International Relations Lecture 3: The Rational Actor

Model. (April 2005). San Diego: Department of Political Science, University of California.

14

Viotti & Kauppi (1993) menggambarkan bahwa kaum realis melihat negara

sebagai aktor yang unitary atau memiliki kesatuan dan rational. Disebut memiliki

kesatuan karena dalam sebuah negara terdapat aktor-aktor yang berperan penting

dalam mengambil keputusan. Perbedaan pandangan dan pendapat diantara

pemimpin politik dan birokrasi dalam sebuah negara dapat disaring sehingga

membentuk sebuah keputusan yang disepakati bersama, dengan memprioritaskan

kepentingan negara, khususnya dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Dalam

kasus penggambilan kebijakan luar negeri, satu kebijakan sebuah negara dapat

mencakup sejumlah kepentingan badan-badan pemerintahan domestik. Negara juga

merupakan aktor yang rasional, karena dalam mencapai kebijakan-kebijakannya

negara akan mempertimbangkan berbagai alternatif yang layak untuk mencapai

tujuannya. Kaum realis juga melihat berbagai kendala bagi aktor untuk

memaksimalkan kebijakannya karena kurangnya informasi dari negara lain,

ketidakpastian dan keadaan yang bias. Namun pengambil keputusan memegang

peran penting dalam memperjuangkan kebijakan meskipun dihadapkan dengan

berbagai kendala (hal. 35-36).

Sebagai aktor kunci dalam politik internasional, negara harus mengejar

kekuasaan – sesuai dengan sifat dasar manusia yang dipercaya oleh kaum realis –

dengan cara memaksimalkan langkah-langkah untuk mempertahankan

kelangsungan hidup negara dalam lingkungan internasional yang mengancam. Hal

ini didasarkan pada anggapan kaum realis yang percaya bahwa hubungan antar

negara berada dalam anarki internasional, yaitu sistem tanpa kekuasaan yang

memiliki otoritas tertinggi yang berdikari untuk mengatur hubungan antar negara.

Dalam sistem internasional, kaum realis tidak percaya dengan keberadaan prinsip

moral. Kaum realis percaya pada moral yang diterapkan secara domestik dan

berlaku bagi seluruh penduduk dalam sebuah wilayah atau negara, namun tidak

demikian dengan sistem internasional. Dengan tujuan untuk melindungi

kepentingan nasionalnya, negara dapat mengambil berbagai tindakan tanpa perlu

memperhatikan moral. Karena pada dasarnya negara akan selalu diperhadapkan

dengan berbagai pilihan yang sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya

15

dalam politik internasional. Berbagai cara dapat dilakukan, termasuk keadaan

perang. Bagi kaum realis, tidak ada yang dapat menentukan standar perilaku setiap

negara dalam sistem internasional karena tidak ada lembaga supranasional yang

dapat menjamin kepentingan nasionalnya, sehingga kesamaan perilaku, nilai dan

moral, merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam politik internasional

(Baylis, 2011, hal.86; Rachmawati, 2012, hal.19-20).

Ada tiga elemen penting saat mengidentifikasikan teori realisme klasik,

yakni statism, survival, dan self-help. Statism adalah istilah untuk menjelaskan

keberadaan negara sebagai representatif yang sah atas kehendak rakyat. Kekuasaan

sebuah negara hanya berlaku atas satu wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan

bagi realis, keadaan di luar wilayah tersebut adalah keadaan yang anarki. Keadaan

anarki yang dimaksud adalah keadaan di mana tidak ada otoritas yang mengatur

hubungan antar negara, sehingga setiap negara memiliki hak untuk melakukan

apapun demi mempertahankan eksistensinya. Realisme klasik juga membedakan

antara politik domestik dan politik internasional. Struktur dasar dari politik

internasional adalah keadaan anarki di mana negara berdaulat menganggap dirinya

sebagai otoritas yang paling tinggi dan tidak mengakui adanya kekuatan lain yang

lebih tinggi. Namun sebaliknya, politik domestik sering diartikan sebagai sebuah

struktur hirarki di mana ada berbagai aktor politik yang saling bergantung satu sama

lain. Dalam kondisi yang anarki, negara harus mampu bertahan hidup (survival).

Negara dengan power yang besar akan cenderung lebih mampu bertahan hidup

dibandingkan negara dengan power yang kecil. Bagi kaum realis, definisi power

lebih ditekankan pada kemampuan militer sebuah negara dengan tujuan utama

untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Elemen terakhir adalah self-help,

di mana negara harus mampu bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan

dan kelangsungan hidupnya. Bagi kaum realis, kelangsungan dan keamanan negara

tidak dapat ditentukan oleh keberadaan pihak lain, termasuk PBB. Negara pada

intinya tidak boleh bergantung pada negara lain untuk menjamin keamanannya.

Berdasarkan prinsip mengenai self-help, negara dapat bertindak berdasarkan

16

kapabilitasnya sebagai kekuasaan tertinggi untuk melindungi dirinya sendiri

(Baylis, 2011, hal. 87-88).

Dalam perkembangannya, ada banyak pemikir realisme yang

mengemukakan pandangan mereka mengenai politik internasional dan negara,

salah satunya Niccolo Machiavelli. Machiavelli percaya bahwa negara harus

bertindak demi kepentingan massa, sehingga perlu ditekankan bahwa dalam

berperilaku negara harus melakukannya demi kepentingan bersama. Machiavelli

juga mengungkapkan pandangannya bahwa kedaulatan sebuah negara seharusnya

tidak didominasi oleh kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Baginya,

urusan dalam negeri harus mendominasi prioritas negara karena tanpa stabilitas

domestik, negara tidak dapat fokus terhadap hubungan internasional. Machiavelli

juga menganggap praktik diplomasi penting bagi negara untuk mempertahankan

kekuasaan dan membangun reputasi dalam politik internasional, Aspek hubungan

internasional adalah bagian penting dari kelangsungan hidup sebuah negara

(Machiavelli, 2015, hal.3-16). Machiavelli memandang negara sebagai kekuatan

terorganisir dan memiliki otoritas tertinggi dalam mengendalikan urusan dalam dan

luar negerinya. Negara harus memastikan keamanan dan pertahanan nasional

bersama dengan keadilan sosial dan peraturan perundang-undangan.

Inti dari teori realis Machiavelli adalah gambaran mengenai singa dan rubah

dalam diri seorang penguasa. Machiavelli percaya akan dua alat penting dalam

melaksanakan kebijakan luar negeri, yakni kekuasaan yang disimbolkan dengan

singa dan penipuan yang dilambangkan dengan rubah. Baginya, penguasa dalam

sebuah negara memegang peran penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

Tanggung jawab utama seorang penguasa adalah keinginan untuk selalu

mempertahankan kepentingan dan kelangsungan hidup negaranya. Negara harus

memiliki kekuasaan, karena jika sebuah negara tidak memiliki kekuatan maka

dapat mendorong negara lain untuk menjatuhkannya; dan penguasa harus menjadi

seperti singa, memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mutlak. Selain itu, seorang

penguasa juga harus memiliki kecerdikan dan kekejaman – jika diperlukan – seperti

seekor rubah, agar tidak kehilangan kesempatan yang dapat memberikan

17

keuntungan besar bagi negaranya. Berangkat dari asumsi dasar bahwa dunia

merupakan tempat yang berbahaya namun juga dapat menjadi tempat yang

menguntungkan, membawa Machiavelli dalam sebuah pandangan mengenai sifat-

sifat penguasa dalam mengambil keputusan, terlebih dalam membaca situasi dan

keadaan dalam hubungan internasional. Machiavelli menyarankan beberapa hal

yang diperlukan oleh penguasa dalam politik internasional, yaitu: seorang

pemimpin harus siap untuk berbagai konsekuensi perang, dan penting untuk

bertindak sebagai seorang prajurit perang untuk menghindari serangan yang dapat

datang lebih dulu, sehingga dalam keadaan damai sekalipun, seorang penguasa

harus mampu bersifat antisipatif; seorang pemimpin bahkan tidak harus mentaati

prinsip-prinsip umat Kristiani mengenai moral dan kebaikan, karena baginya hal

ini dapat menjadi perangkap bagi negara dan penguasa dalam mencapai

kepentingannya; yang terakhir adalah pemahaman mengenai kode politik

kekuasaan, ketatanegaraan, keamanan dan kesejahteraan negaranya. Hal ini juga

terkait dengan kemampuan seorang penguasa untuk membaca situasi yang sedang

terjadi dalam politik internasional sehingga dapat memaksimalkan kebijakannya

terhadap negara lain. Seorang penguasa yang bijaksana haruslah bertindak untuk

menghindari ancaman yang berasal dari aktor lainnya (Jackson, 2013:118-120;

Rachmawati 2012:24-25).

2.3. Penelitian Terdahulu

No. Penelitian Hasil Penelitian Pengembangan

Penelitian

1. Murray Hiebert,

Phuong Nguyen,

Gregory B. Poling,

A Report of the

CSIS Sumitro

Chair for

Southeast Asia

Secara keseluruhan penelitian

ini menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan luar negeri

Filipina terkait

hubungan bilateralnya

dengan Amerika

serikat memasuki era

Dalam penelitian

terdahulu ini, Muray

& Phuong hanya

memfokuskan

subjek analisisnya

pada hubungan kerja

sama Filipina-AS di

18

Studies, Building a

More Robust U.S.-

Philippines

Alliance, CSIS

(Center for

Strategic &

International

Studies), Agustus

2015

baru melalui sejumlah

kerja sama dalam

bidang militer antara

kedua negara. Filipina

menjadi salah satu dari

sekian negara sekutu

AS di Asia Pasifik

yang menginvestasikan

kerja sama militernya

dengan Amerika

Serikat terutama pada

masa pemerintahan

Presiden Aquino III

yang menghadapi

perselisihan dengan

China terkait sengketa

Laut China Selatan.

Hal ini mendorong

kedua negara untuk

membentuk Enchanced

Defense Cooperation

Agreement (ECDA)

pada tahun 2014, di

mana perjanjian ini

memperbolehkan AS

untuk mengaplikasikan

kekuatan militernya di

wilayah Filipina.

Menurut peneliti,

pemerintah kedua

negara harus

masa pemerintahan

Aquino III.

Sedangkan dalam

pengembangannya,

penulis akan lebih

mengembangkan

analisis terkait

hubungan bilateral

kedua negara hingga

masa presiden

pertahana, Rodrigo

Duterte. Penulis

akan menggunakan

penelitian

sebelumnya sebagai

sumber pada bagian

pembahasan

mengenai kerja

sama kedua negara

pada pemerintahan

Aquino III sehingga

mempermudah

analisis mengenai

perbedaan terkait

kebijakan luar

negeri Filipina

terhadap AS pada

pemerintahan

Duterte.

19

mempertimbangkan

faktor geografi dan

cakupan dari perjanjian

pertahanan bersama

kedua negara. Peneliti

juga menyarankan

pentingnya

mempertimbangkan

sengketa wilayah

maritim yang dialami

oleh Filipina-China

dengan berkaca

melalui sengekata

pulau Senkaku/Diayou

antara Jepang-China.

2. Dalam bidang

ekonomi, AS

merupakan mitra

dagang Filipina yang

paling penting,

meskipun

perekonomian Filipina

bisa dibilang masih

berada beberapa level

di bawah negara-

negara dengan potensi

ekonomi besar di Asia

Tenggara seperti

Singapura, Malaysia,

Thailand, Vietnam, dan

Indonesia. Beberapa

20

faktor penghambat

ekspor AS ke Filipina

adalah tarif yang tinggi

serta produk-produk

yang diminati oleh

masyarakat Filipina.

Filipina menarik

sekitar US$. 6 miliar

FDI (Foreign Direct

Investment) tahun 2015

yang angkanya 65%

meningkat

dibandingkan tahun

2014, sebagian besar

berasal dari AS.

Investasi Amerika

Serikat di Filipina

berfokus pada sektor

manufaktur, nonbank

holding companies,

dan sektor

perdagangan.

2. Renato Cruz De

Castro, Jurnal, The

Duterte

Admisnistration’s

Foreign Policy:

Unravelling the

Aquino

Administration’s

Balancing Agenda

Secara keseluruhan hasil dari

penelitian ini adalah:

1. Sejak tahun 2011

sampai 2016

pemerintahan Benigno

Aquino III menerapkan

kebijakan dengan

menyeimbangkan

Dalam penelitian

yang terdahulu ini,

Renato Cruz De

Castro memaparkan

kebijakan-kebijakan

Presiden Duterte

yang sejak masa

awal

pemerintahannya

21

on an Emergent

China, Journal of

Current Souhteast

Asian Affairs,

2016.

pengaruh China di Laut

China selatan dengan

mempromosikan kerja

sama keamanan yang

erat dengan AS.

Benigno memfokuskan

AFP (Armed Force of

the Philippines) ke

bagian pertahanan,

memperoleh peralatan

militer AS, mendorong

pengaturan keamanan

yang lebih erat dengan

AS serta meminta AS

menjamin keamanan

khususnya di bagian

perbatasan berdasarkan

MDT (Mutual Defense

Treaty) 1951.

2. Dalam kebijakan luar

negerinya, hal yang

paling disorot

mengenai hubungan

bilateral Filipina-AS

adalah

ditandatanganinya

EDCA (Enchanced

Defense Cooperation

Agreement). Perjanjian

ini memberi

kesempatan pada

mulai menunjukkan

adanya perubahan

jika dibandingkan

dengan

pemerintahan

Presiden Aquino III.

Perubahan kebijakan

tersebut juga

dikaitan penulis

dengan teori

Geopolitik.

Jika Renato C. De

Castro melihat dari

pandangan teori

Geopolitik, penulis

dalam penelitian

selanjutnya akan

mengembangkan

penelitian dilihat

dari teori Realisme

Klasik milik Niccolo

Machiavelli dan

juga menganalisis

faktor-faktor yang

mempengaruhi

perubahan kebijakan

luar negeri Presiden

Duterte melalui

Rational Choice

Theory.

22

pasukan AS untuk

melakukan kegiatan

strategis di wilayah

Filipina serta akses

yang luas ke fasilitas

militer Filipina

3. Duterte lebih memilih

menyeimbangkan kerja

sama dengan China dan

upayanya untuk

melibatkan China ke

beberapa proyek

infrastruktur dan

inverstasi di Filipina.

Presiden Duterte lebih

tertarik untuk lebih

dekat ke China saat

hubungan keamanan

Filipina-AS berada di

titik yang rendah.

Ironisnya, sementara

Presiden Duterte

membangun hubungan

bilateral yang intim

dengan Beijing, dia

juga membina

kemitraan keamanan

dengan saingan utama

China di Asia Timur,

yaitu Jepang.

Meskipun Duterte

23

sangat kritis terhadap

aliansi militer

negaranya dengan

Amerika Serikat,

beliau tidak pernah

secara terbuka

mengkritik atau

menyebutkan

kemitraan

keamaaannya dengan

Jepang. Namun begitu,

kerja sama militer

Filipina-Jepang bisa

menjadi faktor kontra

yang dapat

mempengaruhi kerja

sama ekonominya

dengan China.

4. Presiden Duterte lebih

memilih bekerja sama

dengan China dan

menyarankan

kemungkinan

eksplorasi bersama

sumber daya alam Laut

China Selatan dan

menyatakan bahwa dia

ingin bekerja sama

untuk pembangunan rel

kereta api di pulau

Mindanao dengan

24

imbalan keheningan

sementara terhadap

sengketa maritim

antara kedua negara.

Prinsip Duterte tidak

seperti pendahulunya,

beliau lebih memilih

untuk bernegosiasi dan

berhenti untuk

mengklaim apa yang

dianggapnya sebagai

wilayah kedaulatannya

sendiri.

3. Jennifer Beatrice

G. P., Skripsi,

Kebijakan Politik

Luar Negeri

Filipina Pada

Masa

Pemerintahan

Rodrigo Duterte

tentang Laut

China Selatan,

Universitas

Hasanuddin

Makassar, 2017.

Secara keseluruhan

kesimpulan dari penelitian ini

adalah:

1. Kebijakan politik luar

negeri Filipina

memasuki era baru saat

masa jabatan Presiden

Rodrigo Duterte pada

tahun 2016. Seorang

presiden menjadi sosok

yang mementukan arah

kebijakan dan tujuan

politik luar negerinya

sesuai dengan

konstitusi yang berlaku

di Filipina. Sehingga

kepribadian dan nilai-

Perubahan arah

kebijakan luar

negeri Filipina pada

pemerintahan

Presiden Duterte

sangat terlihat

melalui

penyelesaian

perselisihannya

dengan China di

wilayah Laut China

Selatan. Jika

sebelumnya

Presiden Aquino III

memilih

penyelesaian

melalui Arbitrase

Internasional dan

25

nilai yang dianut oleh

presiden yang

menjabat akan sangat

berpengaruh pada

kebijakan luar negeri

Filipina. Dari masa ke

masa, kebijakan politik

luar negeri Filipina

mengikuti dinamika

domestik yang terjadi

di Filipina, di mana

rakyat Filipina sangat

terpengaruh dengan

nilai dan budaya AS

sehingga hubungan

kedua negara pun

sangat erat dari

berbagai bidang.

2. Amerika Serikat dan

Republik Rakyat China

merupakan dua negara

yang menjadi sekutu

dan lawan Filipina.

Dalam kaitannya

dengan sengketa Laut

China Selatan, AS

merupakan sekutu bagi

Filipina sedangkan

China adalah musuh

atau lawan. Namun

berbeda pada masa

mendorong adanya

peningkatan militer

dengan bantuan AS

di wilayah sengketa,

tidak demikian

dengan Duterte yang

lebih memilih usaha

diplomatik antar

Filipina-China dan

menghapus

keikutsertaan militer

AS untuk

melakukan patroli di

wilayah kepulauan

Spratly. Penelitian

terdahulu ini akan

dikembangkan

penulis untuk

menggambarkan

perubahan kebijakan

luar negeri pada

pemerintahan

Duterte, di mana

penulis akan

memberi

perbandingan

dengan penanganan

terkait sengketa Laut

China Selatan pada

pemerintahan

Aquino III, namun

26

kepemimpinan Duterte

yang menempuh

kebijakan luar negeri

baru, yaitu “berpisah”

dengan AS dan

mendekat ke China.

3. Kebijakan luar negeri

Filipina pada

pemerintahan Duterte

merupakan refleksi

dari kebijakan dalam

negerinya. Kebijakan

dalam negerinya,

Duterte berusaha untuk

membersihkan

negaranya dari kasus

yang terkait dengan

narkoba dengan sanksi

tegas kepada

penggunanya, yakni

hukuman mati. Ribuan

korban jiwa berjatuhan

akibat kebijakan

tersebut dan hal ini

memicu kecaman

internasional dari PBB

dan Parlemen Uni

Eropa karena dinilai

berlebihan dan

melanggar HAM.

Amerika Serikat pun

tidak berpusat pada

sengketa tersebut.

27

ikut angkat bicara dan

mengkritik kebijakan

ini, namun tidak

mendapat tanggapan

positif dari Duterte dan

justru memunculkan

pandangan negatif

Duterte terhadap

negara barat tidak

terkecuali AS.

Kebijakan luar negeri

Duterte juga

berdasarkan pada

pertimbangannya

terhadap pentingnya

Laut China Selatan

bagi Filipina sehingga

dia lebih memilih

untuk meredahkan

ketegangan dengan

China dan memilih

bekerja sama.

Pada pemerintahan sebelum Duterte, Filipina dan Amerika Serikat memiliki

hubungan yang sangat erat, namun sebaliknya dengan Duterte. Untuk itu penulis

penulis akan membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Presiden

Filipina, Rodrigo Duterte, dalam mengambil kebijakan luar negeri yang secara

khusus memperlihatkan adanya perubahan hubungan bilateral antara Filipina-

Amerika Serikat. Selain faktor penyebab adanya perubahan arah kebijakan luar

negeri yang secara khusus mempengaruhi hubungan Filipina-Amerika Serikat,

28

penulis juga akan mencoba memaparkan pengaruh apa saja yang bisa terjadi

melalui perubahan arah kebijakan luar negeri Duterte. Kedua bahasan utama ini

akan penulis kaitkan dengan realisme klasik Machiavelli dan rational choice theory

sebagai alat analisis sebelum menyimpulkan hasil penelitian.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran

Dalam melihat kebijakan luar negeri Filipina pada pemerintahan Presiden

Rodrigo Duterte, pada bagian pembahasan penulis akan mendeskripsikan sejarah

Sejarah kerja sama

bilateral Filipina-AS

Amerika

Serikat

Masa Pemerintahan

Presiden Duterte

Faktor-faktor yang

mempengaruhi KLN

Duterte

Pengaruh KLN

Duterte terhadap

Hubungan Bilateral

Filipina-AS

Kebijakan Luar

Negeri Filipina

Keterangan:

: Teori Realisme Klasik Machiavelli

: Rational Choice Theory

29

kerja sama bilateral antara pemerintah Filipina dengan Amerika Serikat. Hal

tersebut mencakup kebijakan luar negeri Filipina dan pengaruhnya terhadap

hubungan bilateral kedua negara. Kemudian penulis akan mengkaitkan sejarah

kerja sama antara Filipina dan AS dengan kebijakan yang diusung pemerintahan

Presiden Duterte. Selanjutnya, penulis akan masuk pada pembahasan mengenai

kebijakan luar negeri Presiden Duterte, mulai dari gagasan dasar kebijakan luar

negerinya hingga realisasi yang ada. Pada bagian ini penulis akan menganalisis

kebijakan luar negeri Duterte menggunakan teori Realisme Klasik terkait

kepentingan Filipina dalam politik global. Kemudian bagian selanjutnya penulis

akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Duterte

yang mulai mengurangi relasinya dengan Amerika Serikat menggunakan Rational

Choice Theory. Pada bagian terakhir penulis akan menjelaskan mengenai pengaruh

kebijakan Duterte terhadap hubungan bilateral Filipina-Amerika Serikat.