7

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Febrika (2016), menggunakan analisis regresi data panel model random

effect. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan seluruh

variabel bebas (IHK, tingkat partisipatif angkatan kerja, pertumbuhan

ekonomi, dan pendapatan perkapita) berpengaruh terhadap upah minimum

provinsi. Secara parsial, IHK tidak berpengaruh terhadap upah minimum

provinsi, tingkat partisipatif angkatan kerja berpengaruh terhadap upah

minimum provinsi, PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum

provinsi, dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap upah minimum

provinsi. Hasil berikutnya menunjukkan kontribusi seluruh variabel bebas

sebesar 86,73%.

Penelitian yang dilakukan Kristanto (2011) menggunakan data sekunder

yang terbentuk dalam runtun waktu (time series). Data yang digunakan

meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), dan tingkat inflasi dari tahun 1990-2011 di Kabupaten Jember, yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Disnakertrans). Penelitian ini menggunakan analisis regresi

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel

Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum.

Namun, secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan dan positif hanya

8

variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB).

Penelitian yang dilakukan Noviani (2013) menggunakan metode analisis

regresi data panel yang menggunakan random effect model (REM). Variabel

yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jenis data yang

digunakan berupa gabungan dari data time series periode 2008-2011, dan

cross section 35 kabupaten/kota yang bersumber dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap upah

minimum.

Agustiana (2007) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel

produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, kebutuhan hidup minimum

dan dummy krisis berpengaruh terhadap penetapan upah minimum provinsi

Jawa Barat sebesar 55,55% dan sisanya dijelaskan variabel lain. Uji-t untuk

variabel produk domestik regional bruto dan dummy krisis berpengaruh secara

negatif dan nyata terhadap upah minimum provinsi. Sedangkan kebutuhan

hidup minimum dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif terhadap

upah minimum provinsi Jawa Barat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama melakukan analisis yang mempengaruhi upah minimum. Perbedaan

terletak pada penggunaan variabel yang mempengaruhi upah minimum,

analisa data dan lokasi yang diteliti. Penelitian sekarang menggunakan

variabel bebas Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto, yang

9

menggunakan analisis data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

tahun 2012-2015.

B. Landasan Teori

1. Teori Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan

bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa

yang telah atau akan dilakukan. (Undang Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun

2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30).

Menurut Sukirno (2005: 351), upah dapat diartikan sebagai pembayaran

yang diberikan kepada tenga kerja atau buruh atas jasa-jasa fisik maupun

mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang

ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja

meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Sukirno (2005: 351), membuat perbedaan diantara dua pengertian upah :

a. Upah Nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para

pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental

dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.

b. Upah Rill adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut

kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

10

As’ad (2004: 92) menyatakan bahwa upah merupakan harga yang

diberikan oleh pemilik perusahaan kepada para karyawan atas dasar jasa yang

telah diberikan oleh karyawan. Dari pengertian ini upah dapat diartikan bahwa

upah merupakan penghargaan dari tenaga karyawan sebagai hasil produksi

yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu, tanpa

suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan.

Sumarsono (2009: 12-13) mengemukakan perubahan tingkat upah akan

mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila

digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai

berikut:

1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi

perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit

barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila

terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau

bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan.

Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen

menurunkan jumlah produksinya.

2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya

tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan

teknologi padat modal untuk proses produksinya.

2. Upah Minimum

Menurut UU No 13 Tahun 2003 upah minimum adalah suatu standar

minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk

11

memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten/kota berbeda-beda,

maka disebut upah minimum kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 upah minimum dapat

ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral,

meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap

daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa

upah minimum hanya ditunjukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol)

sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari

upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu:

a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh

pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.

b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup

buruh secara minimal yaitu kebutuhan untung sandang, pangan dan

keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar

sampai pada tingkat pendapatan, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan

mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat

mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled.

Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan

mengurangi konsekuensi pengangguran.

12

Upah minimum kabupaten/kota adalah suatu standar minimum yang

digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah

kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau

kerjanya pada suatu kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu (Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 Tanggal 29 Mei 1989).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Upah

Winarni dan Sugiyarso (2006: 16-17), menyatakan bahwa faktor-faktor

penting yang dapat mempengaruhi tingkat upah antara lain:

a. Ketetapan Pemerintah

Dalam penentuan gaji dan upah yang perlu diingat adalah bahwa setiap

pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang

memenuhi penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.

Kebijaksanaan pengupahan yang melindungi pekerja meliputi: 1) Upah

minimum, 2) Upah kerja lembur, 3) Upah tidak masuk kerja karena

berhalangan, 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan

lain diluar pekerjaannya, 5) Upah karena menjalankan hak waktu

istirahat kerjanya, 6) Bentuk dan cara pembayaran upah, 7) Denda dan

potongan upah, 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 9)

Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, 10) Upah untuk

pembayaran pesangon, 11) Upah untuk perlindungan pajak

penghasilan.

13

b. Tingkat Upah Dalam Pasar

Besarnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang

sejenis, yang beroperasi dalam sektor yang sama digunakan sebagai

acuan untuk menentukan besarnya upah pada perusahaan tersebut.

Tingkat upah yang berlaku di pasaran dapat diperoleh melalui survei.

Perusahaan dapat memutuskan untuk memberikan besarnya upah pada

karyawannya dengan cara menyamakan atau melebihkan sedikit dari

harga pasar yang berlaku, tergantung pada strategi perusahaan tersebut.

c. Kemampuan Perusahaan

Kemampuan perusahaan untuk membayar upah tergantung daripada

kemampuan finansial perusahaan. Untuk mempertahankan karyawan,

perusahaan akan mungkin membayar upah yang sama atau lebih tinggi

dibandingkan dengan perusahaan lain, akan tetapi hal itu akan

tergantung daripada kondisi finansial perusahaan.

d. Kualifikasi SDM yang digunakan

Saat ini tingkat teknologi yang dipergunakan oleh perusahaan

menetukan tingkat kualifikasi sumber daya manusia yang berkualitas.

Di samping itu segmen pasar dimana perusahaan itu bersaing juga

menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya.

e. Kemauan Perusahaan

Perusahaan kadang tidak ingin repot dengan faktor-faktor seperti harga

pasar dan lain-lain, perusahaan hanya akan berpegang pada apa yang

menurutnya wajar.

14

f. Tuntutan Pekerja

Tuntutan para pekerja dan kemauan perusahaan biasanya dipertemukan

dalam meja perundingan dengan cara musyawarah atau tawar

menawar. Organisasi pekerja dan pengusaha secara sendiri-sendiri atau

gabungan organisasi pekerja dan gabungan perusahaan dapat

melakukan ini.

Penetapan upah minimum bergantung pada situasi dan kondisi

pendapatan nasional, juga dikaitkan dengan keadaan perekonomian di

setiap provinsi atau kabupaten. Aspek-aspek yang menjadi acuan

dalam upah minimum antara lain (Jehani, 2008: 16):

1) Kebutuhan Hidup Minimum

2) Indeks harga Konsumen

3) Kemampuan dan perkembangan serta kelangsungan perusahaan

4) Upah pada umumnya yang berlaku di daerah yang berlaku tertentu

dan antar daerah

5) Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan

pendapatan perkapita

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penetapan

kebijaksanaan struktur dan tingkat gaji dan upah oleh perusahaan kepada

pegawainya adalah sebagai berikut (Isyandi, 2004: 108-109):

a) Kondisi Pasar Kerja

Tingkat gaji dan upah dapat dipengaruhi oleh permintaan dan

penawaran tenaga kerja.

15

b) Peraturan Pemerintah

Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya

dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan

menteri tenaga kerja atau peraturan lainnya, harus diperhatikan

oleh setiap organisasi yang kan merancang sistem kompensasinya.

Di Indonesia salah satu ketentuan yang harus diikuti adalah

peraturan tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang secara

berkala direvisi oleh pemerintah sesuai dengan kondisi yang

berkembang.

c) Kesepakatan Kerja

Keberadaan serikat pekerja memungkinkan terjadinya perundingan

antara pekerja dengan pihak manjemen, baik tentang jenis, struktur

maupun tingkat upah.

d) Sikap Manajemen

Keinginan pihak manajemen mempertahankan atau meningkatkan

semangat kerja, menarik pekerja – pekerja yang berkualitas tinggi,

mengurangi turnover, meningkatkan standar hidup pekerja, juga

mempengaruhi struktur dan besaran gaji dan upah.

e) Kemampuan Membayar

Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pegawai merupakan

komponen biaya produksi, yang harus dihitung secara cermat oleh

setiap perusahaan.

16

f) Biaya Hidup

Pemberian gaji dan upah perlu mempertimbangkan komponen

biaya hidup di suatu daerah, seperti: Indeks Kebutuhan Fisik

Minimum (KFM), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

4. Tenaga Kerja

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pekerja atau tenaga kerja adalah

semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan atau usaha tersebut, baik

berkaitan dengan produksi maupun administasi. Sedangkan, menurut undang-

undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja

adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam

maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara

bisa dibagi menjadi dua kelompok, yakni tenaga kerja. Populasi

diklasifikasikan sebagai pekerja bila warga yang sudah memasuki usia kerja.

Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yaitu 15 tahun – 64 tahun. Dalam

hal ini, setiap orang yang dapat bekerja disebut dengan tenaga kerja.

Menurut Simanjuntak dalam Sutrisno (2011: 86) menyatakan bahwa

tenaga kerja ialah (man power) yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja.

Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan

lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri

atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: a) angkatan kerja

(labour force) terditi atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur

atau sedang mencari kerja; b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas

17

golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan

golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti

pensiunan .

5. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja berbeda dengan

permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang

karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli. Sementara

pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksikan

barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan

permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan

permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya. Permintaan akan

tenaga kerja yang seperti itu disebut derived demand (Simanjuntak, 2001: 89).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkan oleh perusahan atau instansi tertentu, dimana keuntungan usaha

yang didapat akan memberikan hasil yang maksimum. Secara umum

permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh (Sumarsono,2003:32):

a. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik

maka akan terjadi peningkatan biaya produksi perusahaan, selanjutnya

akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Dalam jangka pendek

kenaikan upah diantisipasi perusahaan dengan mengurangi

produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan bekurangnya

18

tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena

turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale

effect.

b. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat,

perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk

maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga

kerjanya.

c. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan

tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada

keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena

permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan

tenaga kerja meningkat pula.

Permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pada permintaan terhadap

output. Adanya penurunan permintaan terhadap output akan menurunkan

permintaan terhadap tenaga kerja, dan sebaliknya. Faktor yang menentukan

permintaan tenaga kerja adalah produk marjinal tenaga kerja dan harga output

(McConnell et al., 2003 : 127).

Penambahan seorang pekerja akan menambah output sebesar produk

marjinal tenaga kerja (Marginal Product of Labor = MPL). Pada pasar

persaingan sempurna, dengan tingkat harga produk setinggi PQ, maka nilai

produk marjinal tenaga kerja (Marginal Value Product of Labor = MVPL)

19

adalah harga output dikalikan produk marjinal (MVPL = PQ x MPL). Di sisi

lain, penambahan seorang pekerja membebani biaya perusahaan sebesar

tingkat upah nominal pekerja W. Apabila nilai produk marjinal tenaga kerja

(MVPL) lebih tinggi daripada tingkat upah nominal W, maka perusahaan akan

menambah jumlah pekerja, dan sebaliknya.

Penambahan jumlah pekerja diikuti dengan penurunan nilai produk

marjinal pekerja sehingga upah nominal juga mengalami penurunan. Dengan

demikian kurva permintaan tenaga kerja juga berlereng negatif. Kenaikan

upah nominal akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta, dan

sebaliknya. Pada tingkat upah nominal setinggi OWA, jumlah tenaga kerja

yang diminta sebesar OLA. Apabila upah nominal naik menjadi setinggi

OWB, jumlah tenaga kerja diminta turun menjadi OLB.

Gambar 2.1. Kurva Permintaan Tenaga Kerja Terhadap Upah

Sumber: McConnell et al, 2003: 134

6. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja dan

penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan produksi

20

barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah.

Perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi dalam melakukan

kegiatannya. Sedangkan, penawaran tenaga kerja sumbernya adalah rumah

tangga. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja dimana keahlian dan

kemampuan mereka tersedia untuk digunakan perusahaan atau lembaga

pemerintah dalam proses produksi.

Gambar 2.2. Kurva Pasar Tenaga Kerja Terhadap Upah

Sumber: Borjas, 2005

7. Penyerapan Tenaga Kerja

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja

yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan

atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubugan antara

berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan.

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada

kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga pada tingkat upah tertentu

(Sukirno, 2004: 356).

21

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang

memperkerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang

relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda.

Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga

kerja. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di

masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan

sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya dalam

pendapatan nasional (Simanjuntak, 2001: 97).

8. Hubungan Upah Minimum dengan Tenaga Kerja

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas

jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pada

para pengusaha (Sukirno, 2004: 195). Berdasarkan UU no.13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan, pengertian dari upah adalah hak pekerja/buruh yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjungan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran tenaga kerja

apabila kenaikan tersebut disertai dengan kenaikan tingkat harga yang

sepadan. Orang yang merasa kaya karena kenaikan upah nominal dan

kenaikan tingkat harga yang sama dikatakan karena money illusion. Orang

yang rasional tidak akan mengalami ilusi uang, karena mereka hanya mau

22

mengubah penawaran tenaga kerja apabila terjadi perubahan dalam upah

nominal.

9. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian,

terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang

telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. PDRB dikatakan

mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari

tahun sebelumnya.

Kuncoro (2004: 231) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan

tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan

pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi,

kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari

pertumbuhan angka PDRB.

Produk domestik regional bruto menurut BPS didefinisikan sebagai

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu

wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan

PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2008: 44), yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang

diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi

biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor

23

atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan

selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yait bahan

baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan

dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi,

yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung

neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari

untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi

bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan

jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan

maka total penyediaan atua produksi barang dan jasa itu digunakan

untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak

mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto

(investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Menurut BPS, cara penyajian produk domestik regional bruto disusun

dalam dua bentuk, yaitu:

1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang

dihitung menurut harga tetap. Dengan cara meniai kembali atau

mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan

24

menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini

tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB

riilnya.

2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu

nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh

unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang

ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor

produksi dalam proses produksi.

10. Hubungan Upah Minimum dengan PDRB

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa PDRB adalah merupakan nilai dari

seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu

wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih

memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses

produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi

suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari

sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut. Penelitian data

produk domestik bruto yang digunakan berdasarkan wilayah regional

kabupaten/kota yang biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan

2010 pada semua sektor industri karena penelitian ini menganalisis mengenai

25

upah minimum kabupaten/kota. Dalam penetapan upah minimum pihak

Pemerintah dan Dewan Pengupahan akan tetap mempertimbangkan faktor lain

yaitu PDRB dalam proses penetapan upah minimum kabupaten (Pratomo dan

Saputra, 2011: 269). Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja

yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selayaknya

ditingkatkan (Gaol, 2006).

Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi

bagi suatu daerah. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai

penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output

perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-

faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999).

Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari

persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam

jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Beberapa pakar

ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan

pertumbuhan ekonomi. Para pakar ekonomi yang membedakan kedua

pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai :

a. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto

(PNB) pada suatu tahun tertentu dibagi dengan tingkat pertumbuhan

penduduk.

b. Perkembangan PDB/PNB yang terjadi dalam suatu negara dibarengi

oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. Sedangkan

26

pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perluasan struktur

ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

C. Kerangka Pikiran Penelitian

Penelitian tentang pengaruh tenaga kerja dan PDRB terhadap upah

minimum dapat dirumuskan model kerangka pikir sebagai berikut:

Secara umum upah merupakan hak pekerja yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang maupaun barang sebagai imbalan dari

pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa akan dilakukan.

Besarnya upah minimum berhubungan dengan jumlah permintaan dan

penawaran tenaga kerja yang terjadi disuatu daerah, perubahan permintaan

dan penawaran tenaga kerja juga akan diikuti dengan perubahan upah

minimum suatu daerah.

Penambahan jumlah pekerja diikuti dengan penurunan nilai produk

marjinal pekerja sehingga upah nominal juga mengalami penurunan. Dengan

demikian kurva permintaan tenaga kerja juga berlereng negatif. Kenaikan

upah nominal akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta, dan

sebaliknya.

Tenaga kerja

Upah minimum

PDRB

27

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor

dalam perubahan upah minimum suatu daerah, pada umumnya jika PDRB

suatu daerah meningkat, akan menyebabkan upah minimum suatu daerah juga

akan meningkat, akan tetapi hal ini tidak berlaku jika PDRB yang baik juga

diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di suatu daerah.

Gambar 2.4. Kurva Permintaan Tenaga Kerja dan PDRB Terhadap

Tingkat Upah

Faktor yang menentukan permintaan tenaga kerja adalah produk

marjinal tenaga kerja dan harga output (McConnell et al., 2003 : 127).

Penambahan seorang pekerja akan menambah output sebesar produk marjinal

tenaga kerja (Marginal Product of Labor = MPL). Pada pasar persaingan

sempurna, dengan tingkat harga produk setinggi PQ, maka nilai produk

marjinal tenaga kerja (Marginal Value Product of Labor = MVPL) adalah

harga output dikalikan produk marjinal (MVPL = PQ x MPL). Di sisi lain,

penambahan seorang pekerja membebani biaya perusahaan sebesar tingkat

AS1

1

AS2

Sumber: McConnell et al., 2003: 134

28

upah nominal pekerja W. Apabila nilai produk marjinal tenaga kerja (MVPL)

lebih tinggi daripada tingkat upah nominal W, maka perusahaan akan

menambah jumlah pekerja, dan sebaliknya.

Output agregat yang dihasilkan di dalam suatu ekonomi (atau negara)

selanjutnya membentuk pendapatan nasional. Apabila pada periode awal (t =

0) output adalah Y, maka yang dimaksud dengan PDRB adalah apabila pada

periode berikutnya output = Y1, di mana Y1 > Y0. Melalui analisis gambar ini

bisa dilihat bahwa PDRB bisa disebabkan oleh pergeseran kurva penawaran

(AS1) sepanjang kurva permintaan.

Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-

menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat

upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (D)

tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja (S).

D. Hipotesis Penelitian

1. Diduga jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap upah minimum di

Kabupaten/Kota Jawa Barat.

2. Diduga PDRB berpengaruh terhadap upah minimum di Kabupaten/Kota

Jawa Barat.