9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi Program

2.1.1 Teori Evaluasi Program Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa

Inggris) yang kemudian kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia menjadi “evaluasi” dengan tujuan mempertahankan kata aslinya

dengan sedikit penyesuaian lafal. Arikunto dan Jabar (2008) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat

dalam sebuah keputusan. Tyler mengemukakan bahwa evaluasi ialah

proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan

pendidikan dapat dicapai. Sedangkan Maclcolm, Provus mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang

ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. (Tayibnapis, 2008)

Wirawan (2011) mengemukakan bawa evaluasi

sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya

dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Program menurut Suharsimi Arikunto dan Jabar (2008) ada dua pengertian, yaitu: pengertian secara khusus dan umum. Secara umum program dapat di

artikan sebagai rencana. Program didefinisikan sebagai satu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam program yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak

terbatas (Wirawan 2011).

10

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian

tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi

program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari

kegiatan yang direncanakan (Arikunto, 1993). Menurut Tyler yang dikutip oleh Arikunto dan

Jabar (2008), evaluasi program adalah proses untuk

mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach dan

Stufflebeam evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Definisi evaluasi program menurut (Wirawan, 2011) adalah metode-metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi

untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Arikunto dan Jabar (2008), menjelaskan bahwa

terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut: 1. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin

mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi

program pelaksanan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul

dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. 2. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh

rumusan masalah karena ingin mengetahui

jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanan ingin mengetahui

tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanan ingin mengetahui letak kekurangan itu

dan apa sebabnya.

11

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan dan analisis data atau informasi yang

ilmiah, untuk mengetahui apakah tujuan program telah terealisasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam

menentukan alternatif kebijakan.

2.1.2 Ciri-ciri dan persyaratan evaluasi program Menurut Arikunto dan Jabar (2008) evaluasi

program memiliki cirri-ciri dan persyaratan sebagai berikut :

A. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya;

B. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistematis yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang

terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang

keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi; C. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari

objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi

komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program;

D. Menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur

sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk

mengambil kesimpulan; E. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai

masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan

atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan

evaluasi program peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur;

F. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum

12

terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator program yang dievaluasi;

G. Standar, kriteria, atau tolak ukur ditetapkan pada indikator yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak

kelemahan dari proses kegiatan; H. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah

rekomendasi secara rinci dan akuran sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat.

2.1.3 Tujuan Evaluasi Program Tujuan dari pelaksanaan evaluasi program

menurut Wirawan (2011) adalah: 1) mengukur pengaruh program yang dilaksanakan terhadap masyarakat, 2) Mengukur apakah program telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana, 3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, 4) Untuk mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi

program yang jalan dan mana yang tidak jalan, 5)Pengembangan staf program, 6)Akreditasi program, 7)

Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency, 8) Mengambil keputusan mengenai program, 9) Accountabilitas, 10) Memberikan balikan pada kepada

pimpinan dan staf program. Menurut Endang Mulyatiningsih (2011), evaluasi

program dilakukan dengan tujuan untuk : 1) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting

untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain, 2) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan

sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Arikunto (2008) menjelaskan tujuan dari

diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program,

karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang

belum terlaksana dan apa sebabnya.

13

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah mengumpulkan informasi yang akurat untuk

menilai proses pelaksanaan program, menilai hasil yang telah dicapai program, menilai tingkat kebermanfaatan program sehingga dapat diperoleh

upaya tindak lanjut untuk memperbaikinya.

2.1.4 Model-Model Evaluasi Program Kaufman dan Thomas dalam bukunya Arikunto

(2008) membedakan model evaluasi menjadi 8, yaitu :

A. Model Evaluasi Berbasis Tujuan Model evaluasi berbasis tujuan dalam bahasa

inggris disebut Goal Based Evaluation Model atau Objective Oriented Evaluation atau Objective-Referenced Evaluation Model atau Objective Oriented Approach atau Behavioural Objective Approuch, merupakan model evaluasi tertua yang dikembangkan oleh Ralph W.

Tyler. (Wirawan, 2011). Objek pengamatan pada model evaluasi berbasis

tujuan Menurut Arikunto dan Jabar (2008) adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara

berkesinambungan, terus menerus, mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses

pelaksanaan program. Wirawan, (2011) mengemukakan bahwa model

evaluasi berbasis tujuan secara umum mengukur

apakan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan, program atau proyek dapat tercapai atau tidak. Model evaluasi ini memfokuskan pada mengumpulkan

informasi yang tertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk

pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan, atau tidak mempunyai tujuan yang bernilai, maka program

tersebut merupakan program yang buruk. Tujuan merupakan tujuan yang akan dicapai, pengaruhnya

atau akhirnya dari yang akan dicapai sebuah program.

14

Wirawan, (2011) menyatakan bahwa model evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan atau objektif intervensi,

layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Objektif program kemudian

dirumuskan dalam indikator-indikator kuantitas dan kualitas yang dapat diukur.

2. Merumuskan tujuan menjadi indikator-

indikator. Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator-indikator kuantitatif

dan kualitatif yang dapat diukur. Indikator-indikator ini dirumuskan dalam pertanyaan evaluasi yang harus diukur dalam evaluasi.

3. Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data. Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau

kualitatif atau campuran. Mengembangkan instrument untuk menjaring data. Jenis

instrument tergantung pada metode yang dipergunakan.

4. Memastikan program telah berakhir dalam

mencapai tujuan. Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau

perubahan yang diharapkan. 5. Menjaring dan menganalisis data/informasi

mengenai indikator-indikator program. Menjaring dan menganalisis data/mengenai semua indikator progam dalam butir dua.

15

6. Kesimpulan. Mengukur hasil pencapaian program, atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan

program dan membandingkan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan.

Hasilnya salah satu dari berikut : a. Program dapat mencapai objektifnya

sepenuhnya b. Program dapat mencapai sebagian objektifnya

antara 50 % - 99,9 %

c. Program mencapai objektifnya di bawah 50 % d. Program gagal mencapai objektifnya.

7. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan dapat berupa : a. Jika program dapat mencapai tujuannya

sepenuhnya, mungkin program dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain jika sebelumnya hanya dilakukan di daerah

tertentu. b. Dapat juga terjadi jika program berhasil

sepenuhnya dan masyarakat yang dilayanai tidak memerlukan lagi layanan program maka dihentikan.

c. Jika program ternyata gagal akan tetapi masih diperlukan layanannya oleh sebagian

besar masyarakat, maka program dianalisis penyebab kegagalan dan kemudian dikembangkan atau dimodifikasi.

16

Proses rancangan dan pelaksanaan Model Evaluasi Berbasis Tujuan ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1 Proses Model Evaluasi Berbasis Tujuan

Goal Based Evaluation Model mempunyai

keunggulan jika dibandingkan dengan model evaluasi

lainnya, keunggulan tersebut antara lain : a. Demokratis. Tujuan, layanan atau intervensi

program merupakan hasil keputusan formal dari

lembaga negara yang dipilih secara demokratis. Program tersebut disusun dan dilaksanakan

sehingga merupakan perintah dari undang-undang yang merupakan keputusan dari lembaga formal pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif)

atau keputusan pemerintah. Program juga dapat merupakan hasil delegasi pengambilan keputusan

3. Mengembangkan desain dan

instrument evaluasi

1. Tujuan Program : layanan &

intervensi

2. Evaluator merumuskan tujuan

menjadi indikator kuantitatif

dan kualitatif yang dapat

diukur

4. Evaluator memastikan

aktivitas program telah

berakhir

5. Menjaring dan mengana-lisis

data/informasi pen-capaian

indikator-indikator tujuan

6. Kesimpulan :

- Tujuan tercapai

- Tujuan tercapai sebagian

- Tujuan tidak tercapai

7. Keputusan pemanfaatan hasil

evaluasi program

17

ke lembaga pemerintah lebih rendah atau pemerintah daerah. Objektif, layanan, dan intervensi program ditujukan untuk anggota

masyarakat bukan untuk pengambil keputusan sendiri atau untuk evaluator.

b. Inparsial. Evaluasi merupakan bagain dari riset

sosial yang bersifat imparsial tidak memihak. Tugas evaluator adalah mengumpulkan data dan informasi

secara objektif mengenai pencapaian tujuan apakah tujuan telah tercapai, apakah layanan dan intervensi program memuaskan mereka yang

seharusnya mendapatkan layanan dan para pemangku kepentingan lainnya.

c. Sederhana. Proses merancang dan melaksanakan model evaluasi berbasis tujuan mudah merancang dan melaksanakannya. Biayanya murah dan

waktunya singkat.

Goal Based Evaluation Model mempunyai

kelemahan sebagai berikut : a. Tujuan tidak mudah dipahami. Sering tujuan

program tidak mudah dipahami : terdiri dari sejumlah tujuan yang terpisah atau dapat bertentangan satu sama lain, tujuan ambigius, dan

dapat juga terjadi tujuan program tidak tegas. Dalam situasi seperti ini evaluator harus jeli, teliti,

dan hati-hati dalam mengidentifikasi dan merumuskan tujuan program. Kekeliruan evaluator dalam mengidentifikasi dan menganalisis tujuan

akan menyebabkan kekeliruan keseluruhan evaluasi.

b. Suatu tujuan berkaitan dengan ketidakpastian masa depan. Suatu tujuan disusun tidak untuk saat tujuan disusun, akan tetapi untuk kurun

waktu tertentu dimasa yang akan datang. Masa yang akan datang menghadapi suatu ketidakpastian yang sering sulit diprediksi sebelumnya. Ketika

program dilaksanakan, keadaan sudah berubah, tujuan sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan kehidupan masyarakat, terutama

18

program yang waktunya jangka panjang. Dalam kaitan ini dalam mengevaluasi program, evaluator juga harus menilai apakan tujuan program masih

relevan atau perlu dilakukan perubahan. c. Efek samping dari tujuan. Ketika aktivitas program

dilaksanakan untuk merealisasi tujuan dapat

terjadi pengaruh, akibatnya atau hasil yang diluar tujuan atau yang malampaui tujuan program yang

ditetapkan. Program dapat menimbulkan efek samping yang negativ atau efek sekunder lain yang positif. Jika evaluator hanya mengukur tujuan

program, maka efek samping tidak akan terdeteksi. d. Tujuan tersembunyi dari pengambil kebijakan.

Sering pengambil keputusan mempunyai tujuan tersembunyi ketika menyusun suatu program. Dengan kata lain tujuan program merupakan

tujuan antara dari pengambil kebijakan.

B. Model Evaluasi Bebas Tujuan

Menurut Michael Scriven model evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh yang

sesungguhnya, obyektif yang ingin dicapai program (Wirawan, 2011). Evaluator seharusnya tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan

evaluasi. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut

adalah bagaimana kerjanya program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi baik hal-hal yang positif (yang diharapkan) maupun

hal-hal negatif (yang sebetulnya tidak diharapkan) (Arikunto,2008).

Model evaluasi ini bukannya lepas sama sekali

dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum

yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci tiap komponen.

19

C. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif Model evaluasi formatif dan sumatif

diperkenalkan oleh Michael Scriven. Evaluasi ini mulai

dilakukan ketika kebijakan, program atau proyek mulai dilaksanakan (evaluasi formatif) dan sampai akhir pelaksanaan program (evaluasi sumatif). (Wirawan,

2011). Tujuan evaluasi formatif adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat

berlangsung serta untuk mengidentifikasi hambatan sehingga dapat dilaksanakan pengambilan keputusan untuk mengadakan perbaikan yang mendukung

pencapaian tujuan program. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program.

(Arikunto, 2008). Wirawan (2011) mengemukakan bahwa evaluasi

sumatif berupaya mengukur indikator-indikator

tertentu, diantaranya adalah hasil dan pengaruh layanan program; mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program; menentukan cost effectiveness, cost efficiency, dan cost benefit program evaluasi sumatif; ,menentukan sukses keseluruhan

pelaksanaan program; menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai;

menentukan apakah klien mendapatkan manfaat dari program; menentukan komponen yang mana yang paling efektif dalam program; menentukan keluaran

yang tidak diantisipasi dari program; menentukan cost dan benefit program; mengomunikasikan temuan

evaluasi kepada para pemangku kepentingan; dan mengambil keputusan apakah program harus dihentikan, dikembangkan, dihentikan atau

dilaksanakan ditempat lain.

D. Countenance Evaluation Model Model ini dikembangkan oleh Stake. Model Stake

menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok,

yaitu deskripsi (description) dan pertimbangan (judgments) serta membedakan adanya tiga tahap

dalam evaluasi program yang merupakan objek atau sasaran evaluasi, yaitu (1) antaseden (antecedents/

20

context), (2) transaksi (transaction/ process) dan (3) keluaran (output-outcomes) (Arikunto, 2008).

E. CSE-UCLA Evaluation Model CSE merupakan singkatan dari Center for the

Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles.

Ciri dari evaluasi model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan

dampak. Fernandes dalam Arikunto (2008) menjelaskan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu needs assessment, program planning, formative evaluation dan summative evaluation.

Pada tahap needs assessment evaluator

memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Pada tahap ini evaluator mengidentifikasi hal-hal apa saja

yang perlu dipertimbangkan sehubungan sengan keberadaan program, kebutuhan apa yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program

serta tujuan jangka panjang yang akan dicapai melalui program ini. Tahap program planning evaluator

mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap

pertama. Tahap formative evaluation, evaluator memusatkan perhatian pada pelaksanaan program.

Tahap terakhir adalah summative evaluation dimana para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan

semua data tentang hasil dan dampak dari program (Arikunto, 2008).

F. CIPP Evaluation Model Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel

Stufflebeam dkk di Ohio State University. Stufflebeam

menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Model evaluasi CIPP terdiri dari empat jenis

21

evaluasi, yaitu evaluasi konteks (context evaluation), evaluasi masukan (input evaluation), evaluasi proses

(process evaluation) dan evaluasi produk (product evaluation).

Evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari

disusunnya suatu program. Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas

pertanyaan apa yang harus dilakukan, evaluasi ini

mengidentifikasikan problem, asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan

tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakaian untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai

pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiveness untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.

Evaluasi proses berupaya untuk mencari

jawaban atas pertanyaan apakah program sedang dilaksanakan. Evaluasi ini berupaya mengakses

pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai

program dan menginterpretasikan manfaat. Evaluasi produk diarahkan untuk mencari

jawaban pertanyaan Did it succed. Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan maupun tidak,

baik jangka pendek maupun jangka panjang (Wirawan, 2011).

G. Discrepancy Evaluation Model

Kata Discrepancy adalah istilah bahasa Inggris

yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan”. Model Discrepancy

Evaluation ini dikembangkan oleh Malcolm Provus yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan didalam pelaksanaan program. Evaluator mengukur

22

besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen atau mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai

(Arikunto,2008). Wirawan (2011) mengemukakan enam langkah

untuk melaksanakan model evaluasi ketimpangan,

yaitu :

1. Mengembangkan suatu disain dan standar-standar

yang menspesifikasi karakteristik-karakteristik implementasi ideal dari evaluand (objek evaluasi) :

kebijakan, program atau proyek. 2. Merencanakan evaluasi menggunakan model

evaluasi diskrepensi. Menentukan informasi yang

diperlukan untuk membandingkan implementasi yang sesungguhnya dengan standar yang mendefinisikan kinerja objek evaluasi.

3. Menjaring kinerja objek evaluasi yang meliputi pelaksanaan progam, hasil-hasil kuantitatif dan

kualitatif. 4. Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan

(discrepancies) antara standar-standar dengan

pelaksanaan dengan hasil-hasil pelaksanaan objek evaluasi yang sesungguhnya dengan menentukan

rasio ketimpangan. 5. Menentukan penyebab ketimpangan antara standar

dengan kinerja objek evaluasi.

6. Menghilangkan ketimpangan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap implementasi objek evaluasi.

23

Gambar 2.2 Langkah-langkah Gap Analisis

Sumber : Wirawan, 2011

Dalam model ini ketimpangan-ketimpangan ditentukan melalui mempelajari tiga aspek dari

program yaitu masukan, proses, dan keluaran pada tingkat-tingkat pengembangan program (Wirawan,

2011) : 1) Definisi program yang memfokuskan pada desain

dan sifat daripada proyek, termasuk objektif, siswa,

staf, aktivitas dan sebagainya. 2) Implementasi program

3) Proses program, yang difokuskan pada tingkat formatif dimana objektif sedang dicapai

4) Produk program atau pertandingan final outcome

dengan standar atau ojektif.

Karakteristik dari model ini adalah

membandingkan data actual yang diperoleh dengan criteria program (standard) untuk mencari tahu di mana letak kesenjangan (Discrepancy). Kemudian

kesenjangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang kondisi aspek program

yang diteliti (Fitzpatrick dkk dalam Yasik, 2013).

1. Mengembangkan desain

& standar program

2. Merencanakan evaluasi

menggunakan model

evaluasi ketimpangan

3. Menjaring data mengenai

kinerja program

4. Mengidentifikasi

ketimpangan antara

kinerja dengan standar

5. Menentukan alasan

penyebab ketimpangan

6. Menyusun aktivitas untuk

menghilangkan

ketimpangan-ketimpangan

24

Pada tahap design, yaitu tahap pertama dilakukan identifikasi dan merumuskan criteria sumber daya program. (Alkin dan Christie dalam Yasik, 2013).

Tahap kedua adalah tahap installation, yaitu tahap yang dimaksudkan untuk melihat apakah input sudah

sebangun dengan criteria program (Nyre dan Rose dalam Yasik, 2013). Tahap ketiga adalah tahap process

dimana tahap ini dimaksudkan untuk menilai dan membandingkan aspek process pada kondisi aktual dengan kriteria program (Suciptoardi dalam Yasik,

2013). Tahap terakhir dari model ini adalah tahap product, evaluasi pada tahap ini difokuskan untuk

membandingkan output program antara kondisi aktual dengan kriteria yang telah disepakati pada tahap desain (Wirawan, 2011).

Pendapat di atas juga diperjelas oleh Clare Rose & Glenn F Nyre, (1977) dalam bukunya The Practice of Evaluation mengemukakan bahwa evaluasi model ketimpangan Malcolm Provus memiliki tahapapan

pengembangan sebagai berikut : The first stage focuses on the design and refers to the nature of the program, its objectives, students, staff and other resources required for the program, and the actual activities designed to promote attainment of the objectives. The program design that emerges becomes the standard against which the program is compared in the next stage, The second stage, installation

involves determining whether an implemented program is congruent with its implementation plan. Process is the third stage, in which evaluator serves in a formative role, comparing performance with standards and focusing on the extent to which the interim or enabling objectives have been achieved. The fourth stage, product is concerned with comparing actual attainments against the standards (objectives) derived during stage 1 and noting the discrepancies.

Penelitian ini akan menggunakan model evaluasi

jenis Discripancy evaluation model (DEM). Evaluasi difokuskan untuk mengetahui kesenjangan antara

implementasi Sekolah Dasar Standar Nasional di SD Negeri 1 Tepusen dengan standar yang ada. Kriteria

25

untuk mengkategorikan kesenjangan, penulis menetapkan empat kategori kesanjangan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kategori Kesenjangan

Presentase Kesenjangan

Kategori kesenjangan

0 – 25 Rendah

26 – 50 Sedang

51 – 75 Tinggi

76 – 100 Menyimpang

Dengan mengetahui kesenjangan ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan dalam implementasi SDSN selanjutnya.

2.2 Sekolah Dasar Standar Nasional

2.2.1 Pengertian Sekolah Dasar Standar Nasional Sekolah Dasar Standar Nasional selanjutnya

disebut SDSN sebagaimana disebutkan dalam buku

Panduan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Standar Nasional tahun 2007 adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan. Standar-standar tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

2.2.2 Tujuan Sekolah Dasar Standar Nasional Tujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Standar

Nasional adalah (1) memfungsikan SD/MI menjadi pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai; (2) menjamin

terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

26

bermartabat; (3) meningkatkan mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

2.2.3 Proses Penetapan Dalam penetapan program Sekolah Dasar

Standar Nasional ini terdapat beberapa ketentuan yaitu

: A. Persyaratan

Umum : 1. Sekolah negeri maupun swasta 2. Terakreditasi B

3. Memenuhi areal tertentu untuk kegiatan upacara dan olah raga serta pengembangan lain ruang

penunjang pembelajaran.

Khusus

1. Tingkat kelulusan siswa di atas 95% dan lebih dari 90% melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

2. Minimal 50% tenaga kependidikan memenuhi

kualifikasi standar pendidik. 3. Pernah menjadi juara tingkat kabupaten/kota atau

provinsi atau nasional dalam lomba UKS atau gugus atau lomba sejenis atau termasuk sekolah dasar koalisi nasional/regional.

4. Memiliki laboratorium pendidikan teknologi dasar atau laboratorium bahasa atau laboratorium

komputer atau pusat sumber belajar lain. 5. Memiliki potensi untuk berkembang dan berada

pada lingkungan pendidikan yang baik.

B. Proses Penetapan 1. Pengajuan Usulan

a. Pengajuan usulan penetapan sekolah dasar standar nasional dapat dilakukan oleh:

1) Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk sekolah negeri.

2) Penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta.

b. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota mengajukan usulan penetapan SD Standar Nasional di

wilayahnya ke Dinas Pendidikan Provinsi.

27

c. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan SDSN di wilayahnya dan melaporkannya kepada Direktur Pembinaan TK dan SD.

2. Penilaian Kelayakan a. Tim Dinas Pendidikan provinsi melalukan penilaian

terhadap semua usulan dengan cara: 1) penilaian dokumen

2) Visitasi ke lokasi calon SDSN b. Hasil penilaian oleh tim dilaporkan ke Kepala Dinas

pendidikan Provinsi berupa rekomendasi layak atau

tidak layak dari usulan tersebut. Penetapan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi membuat keputusan penetapan Sekolah Dasar Standar Nasional atau dasar rekomendasi dari tim.

2.2.4 Implementsi Program A. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Pogram sekolah, baik jangka panjang, menengah, pendek. disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;

2. Mendukung koordinasi antar stake holder sekolah; 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan pembina pendidikan, dan antar waktu;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

5. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan

masyarakat; 6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dari sisi ketercakupan RPS harus mencakup tiga

tema/pilar pembangunan pendidikan nasional, yaitu: 1. Pemerataan kesempatan: persamaan kesempatan,

akses, dan keadilan atau kewajaran. Contoh-contoh

28

perencanaan pemerataan kesempatan misalnya: bea siswa untuk siswa miskin, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah,

penarikan kembali anak putus sekolah. 2. Peningkatan mutu. Mutu pendidikan sekolah

meliputi input, proses, dan output, dengan catatan

bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan

input. Contoh-contoh perencanaan mutu misalnya, pengembangan input siswa, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (guru, kepala

sekolah, pustakawan, tenaga administrasi), pengembangan sarana dan fasilitas sekolah, seperti:

pengembangan perpustakaan, pengembangan laboratorium, pengembangan media pembelajaran, pengembangan ruang/kantor, rasio (siswa/guru,

siswa/kelas, siswa/sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan model pembelajaran PAKEM, pembelajaran yang kondusif, pengembangan komite

sekolah, peningkatan kualitas siswa (UAS, keterampilan kejuruan, kesenian,

olahraga, karya ilmiah, keagamaan, kedisiplinan, karakter, budi-pekerti, dsb.)

3. Peningkatan relevansi. Relevansi merujuk kepada

kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan (need), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan

keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub sektor. Contoh-contoh perencanaan relevansi misalnya: program

pendidikan kecakapan hidup yang meliputi kertakes, pendidikan karakter, calistung dan pendidikan teknologi dasar (PTD).

B. Penyusunan RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RAPBS) menjadi salah satu bagian Rencana Pengembangan Sekolah yang cukup penting dan

strategis dalam pengembangan sekolah pada umumnya. RAPBS menjadi salah satu indikator utama

pengembangan sekolah di masa yang akan datang.

29

Besar kecilnya RAPBS sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan menggali dana selain dana dari pemerintah.

RAPBS disusun dengan tujuan untuk: (1) memberikan arah yang jelas program sekolah; (2) merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang;

(3) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah; (4)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (5) mengoptimalkan partisipasi warga

sekolah dan masyarakat dalam hal dukungan finansial; dan (6) menjamin tercapainya penggunaan sumber

dana secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Pembentukan Tim Pengembang di Sekolah Sekolah yang ditetapkan sebagai rintisan SDSN,

harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai

persiapan menuju sekolah yang benar-benar memenuhi SNP. Sekolah dapat melakukan analisis SWOT untuk

mengetahui potensi kekuatan dan mengetahui kelemahan yang ada, serta untuk mengetahui ancaman dari dalam dan dari luar, dan untuk mengetahui

peluang yang ada bagi sekolah. Dari hasil analisis ini sekolah dapat melakukan langkah-langkah untuk

mengatasi berbagai kendala, kelemahan, dan ancaman yang timbul, sehingga sekolah mampu menjalankan rintisan SDSN secara baik dan profesional menurut

kemampuan dan kondisi masing-masing. Pada tahap pertama, sekolah melakukan

pengembangan berikut: (1) manajemen; (2) kurikulum;

(3) proses belajar mengajar; (4) lingkungan sekolah menuju komunitas belajar;(5) kinerja profesional guru;

(6) sarana prasarana sekolah; (7) penggalangan partisipasi masyarakat.

1. Pengembangan Manajemen Undang-Undang No. 23 tahun 2003 sistem

pembangunan nasional mengamanatkan bahwa

30

pengelolaan satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian SDSN menerapkan MBS. Melalui Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) aspek dikembangkan, yaitu: a. kemandirian/otonomi b. kerjasama

c. keterbukaan d. fleksibilitas

e. akuntabilitas f. sustainabilitas

Aspek lainnya yang perlu dikembangkan oleh SDSN

adalah organisasi dan administrasi. Pengembangan organisasi dan administrasi meliputi perumusan visi,

misi dan tujuan sekolah, penyempurnaan struktur organisasi sekolah, perumusan regulasi sekolah serta penataan administrasi sekolah yang efektif dan efisien.

2. Pengembangan Kurikulum Tingkat Sekolah

Sejak dikeluarkannya Permendiknas 22 tahun 2006

tentang standar isi, dan permendiknas no 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, setiap

sekolah dituntut untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum SDSN mencakup pengembangan standar kompetensi,

tujuan, KTSP, silabus, RPP dan bahan ajar.

3. Pengembangan Inovasi Proses Pembelajaran Inovasi pembelajaran berhubungan dengan

peningkatan mutu pendidikan. SDSN harus mampu

melakukan inovasi khususnya dalam pembelajaran, inovasi pembelajaran dilakukan agar proses belajar berjalan efektif.

SDSN harus melakukan inovasi tersebut, sehingga menemukan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik (modalitas belajar) siswa serta kondisi lingkungan sekolah. Inovasi pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, kegiatan kesiswaan seperti

lomba karya tulis, lomba olahraga dan kesenian, kepramukaan, bakti sosial dapat merupakan inovasi

pembelajaran. Namun demikian inovasi tersebut harus

31

tetap bermuara pada peningkatan hasil belajar, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Inovasi terutama ditujukan pada perubahan model

pembelajaran, yaitu agar siswa senang belajar (joyful learning) dan siswa mempelajari sesuatu kompetensi

yang bermakana bagi dirinya saat ini dan perkembangannya di masa datang (meaningful

learning). Oleh karena ini SDSN perlu mempelajari berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh sekolah inovatif dan kemudian merancang inovasi pembelajaran

yang diyakini sesuai dengan karakteristik siswanya maupun lingkungan sekolah. Pengembangan inovasi

pembelajaran meliputi : a. Pengintegrasian Pendidikan Kecakapan Hidup

Pengintegrasian pendidikan kecakapan hidup

merupakan salah satu jawaban agar peserta didik mampu menghadapi masalah-masalah keseharian, mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungannya

sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakatnya. Pendidikan berorientasi kecakapan

hidup merupakan pendidikan yang memberi bekal kecakapan hidup yang sifatnya mendasar dan berbasis kepada kebutuhan masyarakat luas. Program

pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada SD/MI meliputi:

1) Program Pengembangan Kemampuan Baca-Tulis-Hitung (CALISTUNG). Pendekatan kecakapan ini diarahkan pada terutama kelas rendah 1, 2, dan 3.

2) Program keterampilan/prakarya dan Kesenian. Pendekatan ini ditujukan untuk terutama kelas 4, 5, 6 sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan

kebutuhan daerah, perkembangan dan pertumbuhan siswa serta tuntutan kurikulum yang

berlaku. 3) Program kecakapan hidup yang bersifat generik

(Generic Life Skill), dengan menitikberatkan pada

pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menekankan pada pengembangan

kemandiran anak guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi maupun sosial. Program

32

general life skill yang menitikberatkan pada pendidikan karakter dilaksanakan pada pengembangan model.

b. Program Pendidikan Teknologi Dasar (Basic Technology Education)

Pendidikan Teknologi Dasar (PTD) adalah suatu pendidikan tentang teknologi yang bertujuan meningkatkan kecakapan hidup dalam area-area

teknologi yang dilakukan secara sistematis, kreatif dan inovatif serta membentuk pengetahuan yang menjadi

dasar bagi pendidikan teknologi selanjutnya. Pendidikan teknologi dasar bertujuan agar peserta didik dapat : (1) membuat karya teknologi sendiri

secara kritis dan kreatif melalui proses pemecahan masalah dan kerja tim; (2) menguji karya teknologi

yang ada di lingkungannya secara sistematis dan inovatif melalui proses analisis sistem dan kerja tim; (3) menggunakan dan merawat alat, bahan, perabot,

bengkel workshop dan lingkungan kerja (workshop) secara benar dan bertanggungjawab; (4) menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

c. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan (PAKEM)

Proses pembelajaran di umumnya pada penguasaan materi pelajaran melalui penghafalan fakta-fakta dan proses, pembelajaran lebih berpusat pada guru dan

siswa sangat sedikit terlibat secara aktif. Akibatnya, ketika siswa lulus dari sekolah, mereka sangat kurang dalam keterampilan penguasaan bahasa dan

pemecahan masalah, disamping kurangnya kreativitas mengatasi berbagai tantangan dalam hidup sehari-hari.

Pembelajaran yang aktif, kreatif, sehingga menjadi efektif namun tetap menyenangkan (PAKEM) bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan

bermakna, yang mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk hidup.

PAKEM merupakan istilah yang diciptakan untuk merepresentasikan pembelajaran yang berpusat pada anak (student-centered learning).

33

4. Pengembangan Lingkungan Sekolah Menuju Komunitas Belajar Pengembangan komunitas belajar di sekolah dapat

dimulai dengan menata lingkungan fisik, misalnya melalui program 7 K (kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan, kenyamanan dan

kekeluargaan), sehingga nyaman dan kondusif untuk belajar. Bersamaan dengan itu, kebiasaan belajar

ditumbuhkan melalui kegiatan membaca, membuat rangkuman, mendiskusikan hasil bacaan dan bahkan membahas fenomena aktual yang terjadi di masyarakat

dapat dikaitkan dengan inovasi pembelajaran. Guru dapat menugasi siswa untuk membaca suatu buku

yang relevan, kemudian membuat rangkuman. Tugas itu dapat diberikan sebelum topik tersebut dibahas/diterangkan sebagai pemanasan, sehingga

saat pembahasan siswa telah siap. Dapat juga ditugaskan sesudah topik dibahas, sebagai pendalaman. Tugas dapat diberikan secara individu

maupun kelompok, karena yang dipentingkan adalah membiasakan siswa untuk membaca, membuat

rangkuman, berdiskusi dan menampilkan hasil rangkuman kepada umum.

Pola tersebut di atas mampu mendorong

tumbuhnya komunitas belajar di sekolah. Guru harus menjadi teladan bagi siswa dalam gemar membaca,

mendiskusikan fenomena aktual dengan siswa, menulis rangkuman atau artikel serta memberi komentar, khususnya berupa pujian bagi siswa/kelompok siswa

yang giat belajar. Jika sekolah mampu menumbuhkan komunitas belajar di lingkungannya, maka tugas pembelajaran selanjutnya akan mudah, karena semua

warga sudah terbiasa untuk belajar.

5. Pengembangan sarana prasarana sekolah Sarana dan prasarana pendidikan merupakan

bagian penting untuk mendukung kegiatan

pembelajaran. Pengembangan sarana prasarana diarahkan pada pemenuhan standar sarana prasarana

Standar Nasional Pendidikan terutama yang terkait

34

langsung dengan penyelenggaraan proses pembelajaran, baik buku teks, referensi, modul, media belajar, dan alat peraga pendidikan lainnya.

Selain itu pengembangan SDSN juga diarahkan pemenuhan sarana prasarana sebagai berikut: luas tanah memadai, ruang belajar nyaman dengan rasio

ruang : siswa= 1: 28, fasilitas ICT, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang serba guna, ruang

kesehatan (UKS), ruang praktek, ruang keterampilan, kantin, prasarana olahraga, ruang administrasi, kantor, toilet untuk siswa dan guru, tempat bermain (taman),

dan tempat beribadah.

6. Pengembangan kinerja profesional guru Komitmen kerja guru akan meningkat jika yang

bersangkutan merasa dipercaya, mendapat

penghargaan dari hasil kerjanya, merasa mendapatkan keadilan di tempat kerja dan mendapatkan tantangan untuk menunjukkan kemampuannya. Oleh karena itu

SDSN juga berupaya menciptakan situasi kerja yang memberikan perasaan tersebut pada setiap guru dan

tenaga kependidikan lainnya. Pemberian dorongan untuk melakukan pembaruan

atau inovasi, merupakan salah satu cara memberikan

kepercayaan, sekaligus tantangan untuk menunjukkan kemampuannya. Guru harus didorong untuk tidak

takut gagal. Guru yang bekerja keras atau berhasil harus mendapatkan penghargaan, sehingga dapat membedakan siapa yang kerja keras dan siapa yang

tidak, siapa yang berhasil membuat inovasi dan siapa yang tidak. Sentuhan-sentuhan psikologi dan religius diharapkan mampu meningkatkan komitmen kerja.

Pelatihan yang bernuansa achievement motivation training (AMT) dan spiritual mampu meningkatkan

gairah kerja karyawan.

7. Penggalangan partisipasi masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu potensi besar yang dapat mendukung kegiatan sekolah,oleh karena

itu, partisipasi masyarakat termasuk orangtua siswa

35

dan alumni guna mendukung program sekolah harus digalang.

Terkait dengan itu, Depdiknas telah menerbitkan

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 yang memuat pembentukan Komite sekolah, yang diharapkan berperan sebagai reprentasi stakeholder sekolah dan

berfungsi untuk memberi saran/pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan program sekolah,

mendukung pelaksanaan program tersebut, menjadi mediator antara sekolah dengan pihak-pihak lain, serta mengontrol pelaksanaan program sekolah.

Penguatan peran serta masyarakat di sekolah dapat ditempuh melalui strategi-strategi yang meliputi : (1)

memberdayakan melalui berbagai media komunikasi (media tertulis, pertemuan, kontak langsung secara individual, dan sebagainya); (2) menciptakan dan

melaksanakan visi, misi, tujuan, kebijakan, rencana, program, dan pengambilan keputusan bersama; (3) mengupayakan jaminan komitmen sekolah-masyarakat

melalui kontrak sosial; (4) mengembangkan model-model partisipasi masyarakat sesuai tingkat kemajuan

masyarakat. Sekolah yang bermutu lebih mudah menggalang

partisipasi masyarakat, dibanding sekolah yang kurang

bermutu karena orang akan lebih terdorong berpatisipasi jika yakin bantuan itu akan memberikan

hasil nyata. Partisipasi masyarakat akan mudah tumbuh, jika masyarakat ikut terlibat dalam membuat kebijakan/keputusan tentang apa yang akan

dikerjakan. Dengan demikian setiap pembuatan kebijakan atau penyusunan program, SDSN perlu melibatkan komite sekolah, bahkan stakeholder secara

lebih luas. Dengan cara itu, dapat diharapkan masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi

karena merasa ikut memutuskan. Termasuk dalam kelompok masyarakat yang perlu digalang partisipasinya adalah alumni. Dukungan dapat berupa

sumbangan dana, bantuan fasilitas tertentu, bantuan jejaring untuk menghubungkan sekolah dengan

instansi tertentu.

36

D. Pembinaan Pembinaan SDSN dilaksanakan oleh berbagai pihak

terkait dari pusat dan daerah dalam aspek akademik

maupun non akademik, dalam kerangka peningkatan pengelolaan dan kualitas lulusan. Biaya penyelenggaraan SDSN ditanggung oleh pemerintah

pusat dan daerah secara proporsional, sedangkan untuk SDSN swasta ditanggung oleh masyarakat dan

pengelola sekolah dan dibantu oleh pemerintah pusat maupun daerah atas dasar persyaratan tertentu.

Pembiayaan SDSN harus mempertimbangkan

konsistensi dari masyarakat agar keberhasilan pembiayaan dapat dijamin. Dukungan pemerintah

pusat terhadap SDSN hanya sebagai perintisan dan selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2.2.5 Standar Nasional Pendidikan untuk SDSN A. Standar Isi

Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat krangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan

pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

B. Standar Proses Standar proses pendidikan adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar komptensi lulusan. Dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif,

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologinya. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

37

C. Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetensi lulusan pendidikan adalah

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau

kelompok mata pelajaran, termasuk kompetensi membaca dan menulis. Kompetensi lulusan mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang SDSN diarahkan untuk

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah

kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang

harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pendidik

sebagai agen pembelajaran pada SDSN meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui

pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

38

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi professional merupakan panguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seseorang yang tidak memiliki

ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat

diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik pendidikan minimum untuk pendidik SDSN adalah S1.

Tenaga kependidikan pada SDSN sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga

administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah. Persyaratan untuk menjadi kepala SDSN meliputi:

berstatus guru SD; memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; memiliki

pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD; dan memiliki kemampuan kepemimpinan

dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

E. Standar Sarana dan Prasarana

Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikanyang berkaitan dengan

persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas,

39

tempatberolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,tempat bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku,

dansumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

F. Stanar Pengelolaan

Standar Pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan kegiatan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efesiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SDSN

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam

perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran,

pendayagunaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaiyan kemajuan hasil belajar, dan pengawasan.

Setiap SDSN harus melibatkan komite sekolah yang sekurang-kurangnya beranggotakan orang tua /wali

peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian komitmen terdarat peningkatan mutu pendidikan.

Setiap SDSN harus memiliki pedoman atau aturan yang sekurang-kurangnya mengatur tentang: Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabus; kalender

pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Struktur

organisasi satuan pendidikan; peraturan akademik; pembagian tugas diantara tenaga pendidik dan kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana; kode etik hubungan antara sesama warga di antara lingkungan

40

satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

SDSN dikelola atas dasar rencana pengembangan

sekolah (RPS) dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rinci dari RPS yang merupakan rencana kerja jangka menengah

satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Pengawasan SDSN meliputi pemantauan

supervisi, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

G. Standar Pembiayaan Standar pembiayaan mengatur komponen dan

besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Pembiayaan SDSN mencakup biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal satuan pendidikan.

Biaya investasi SDSN mencakup pembiayaan penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan

adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan

pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan

pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat

pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan

sarana dan prasarana, uang lembut, tranportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Biaya personal SDSN meliputi biaya pendidikan

yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan

berkelanjutan.

H. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaan prestasi

41

belajar peserta didik. Penilaan hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007.

SDSN melakukan penilaian akhir pada untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran

jasmani, olah raga dan kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik dari penilaan akhir mempertimbangkan hasil

penilaian akhir satuan pendidikan. Penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik sejak

awal hingga akhir masa studi. Ujian sekolah dilakukan untuk semua mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan secara

nasional untuk menentukan kelulusan peserta didik.

2.2.6 Indikator Keberhasilan SDSN

Indikator-indikator keberhasilan SDSN secara umum terkait hal:

A. Pengelolaan 1. memiliki RPS dan RAPBS 2. memiliki dokumen kurikulum (silabus, RPP dan

bahan ajar) untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan kelas

3. memiliki ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, ruang ibadah, kamar kecil yang cukup dan memadai

4. memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang multimedia dan ruang serba guna, sarana olah raga / kesenian.

5. memiliki sarana pembelajaran yang memadai dan mencukupi kebutuhan jumlah siswa

6. rasio ruang kelas: siswa = 1:28 7. memiliki tenaga pendidik minimal 50% S1 8. penguasaan kompetensi, 50% guru bersertifikasi

kompetensi 9. memiliki tenaga kependidikan yang kompeten di

bidangnya.

42

B. Proses Pembelajaran 1. menerapkan MBS 2. menerapkan pendidikan kecakapan hidup,

pembelajaran aktif kreatif efektif menyenangkan (PAKEM)

3. menerapkan model pembelajaran

konstruktivisme 4. menerapkan sistem penilaian yang komprehensif

5. menyusun formative TIK dalam pembelajaran

C. Out Put

1. standar ketuntasan belajar minimal 95% (SKBM). 2. nilai UN di atas rata-rata regional.

3. memiliki prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

4. 90% lulusan melanjutkan ke sekolah yang lebih

tinggi.

2.3 Penelitian yang Relevan

Marjoko (2010) melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN)

Tingkat Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Jatisrono Wonogiri). Penelitian ini relevan karena variabel yang digunakan sama walaupun tidak

sama persis, peneliti menggunakan variable yang sama, yaitu Sekolah Standar Nasional, hanya saja Marjoko

melakukan penelitian di tingkat SMP sementara penulis pada tingkat SD. Hasil penelitian Marjoko (2010) menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan program sekolah

standar nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono terlaksana dengan baik sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar

kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana,

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. (2) Kendala yang dijumpai dapat diselesaikan dengan kemampuan manajemen yang baik oleh

sekolah. (3) Pelaksanaan program sekolahstandar nasional (SSN) di SMP Negeri2 Jatisrono dapat

meningkatkan mutu pendidikan, ditandai dengan

43

peningkatan peringkat sekolah tingkat Kabupaten semakin baik. Tahun pelajaran 2007/2008 peringkat 18 tingkat kabupaten,2008/2009peringkat16 tingkat

kabupaten, dan 2009/2010 peringkat 14 tingkat kabupaten dari75 SMP Negeri. Perolehan nilai rata-rataujian nasional (UN) juga meningkat, tahun

pelajaran 2007/2008 sebesar 7.22, 2008/2009 sebesar 7.53, dan tahun 2009/2010 sebesar 7.57.

Yoni (2012) melakukan penelitian mengenai Proses Implementasi Kebijakan Sekolah Standar Nasional Pada Sekolah Dasar di Kabupaten

Purbalingga. Hasil temuan dalam penelitian Yoni menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah

Dasar Standar Nasional yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga sejak tahun ajaran 2008/2009 belum dilaksanakan secara optimal, masih banyak

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, diantaranya adalah beberapa

SDSN tidak memperhatikan atau mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian standar pendidikan

baik dari segi sarana dan prasarana serta mutu pendidikan. Sedangkan kewenangan danfungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebagai pembina

atau pengawas implementasi kebijakan SDSN tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan terjadi

overlapping pekerjaan antara implementasi kebijakan SDSN, dengan kebijakan lain yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SDSN diantaranya dukungan sumberdaya dalam

implementasi kebijakan SDSN masih sangat terbatas. Muhawwin (2012) melakukan penelitian dengan

judul Studi Evaluasi Implementasi Program Sekolah

Standar Nasional (SSN) Pada SMP Negeri Di Kabupaten Lombok Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) efektivitas implementasi program SSN

ditinjau dari komponen konteks adalah baik, 2) efektivitas implementasi program SSN ditinjau dari

komponen input adalah baik, 3) efektivitas

44

implementasi program SSN ditinjau dari komponen proses adalah baik, 4) efektivitas implementasi program SSN ditinjau dari komponen produk adalah cukup, 5)

kendala yang dihadapi dalam implementasi program SSN adalah terkait dengan pola pikir dari sebagian stakeholder yang tidak sungguh-sungguh menyikapi

perubahan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, 6) upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah

adalah dengan cara melakukan kerjasama antara sekolah dengan komite, dewan guru, orang tua siswa,

dan tokoh masyarakat secara optimal agar seluruh stakeholder yang ada dapat mengerti dan memahami program SSN secara benar sehingga mereka

mempunyai perhatian/kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap keberadaan dan

keberlangsungan program SSN.