8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Teori Atribusi,

Teori Pembelajaran Sosial dan Teori Motivasi.

1. Teori Atribusi (Artibution Theory)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi

mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau

dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang

mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang

dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa,

atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada

suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold

Kelley, 1972-1973 dalam Bana, 2010).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu

mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu

ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali

pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti cirri

kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal.

Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang

9

dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh

sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini

merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins

(1996), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang

akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang

berlainan.

Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka

individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi

eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang

biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika

semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku

seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk

atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi

eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai

perilakuperilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin

konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-

sebab internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar

pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap

pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu

sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.Jadi

teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

10

2. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat

pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura (1977)

dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

a. Proses perhatian (attentional)

b. Proses penahanan (retention)

c. Proses reproduksi motorik

d. Proses penguatan (reinforcement)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model,

jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model

tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah

model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses

mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah

proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran

supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan

untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika

lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah

memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga

akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik

fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

11

3. Teori Motivasi

Ada benturan kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus mengenai

besarnya pajak. Wajib pajak berkepentingan terhadap besarnya pajak yang pantas.

Fiskus berkepentingan terhadap terhimpunnya dana dari sektor perpajakan sebesar

mungkin. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak

melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku dan secara ekonomis tidak

memberatkan keuangan perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak

untuk mendapatkan besarnya pajak yang pantas adalah dengan melakukan

perencanaan perpajakan.

Perencanaan perpajakan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah

dalam peraturan perpajakan yang dapat menghidarkan atau setidaknya menunda

pembayaran pajak (Davidson, 1983:206). Filosofi perencanaan pajak yang

populer adalah the last and the least (Sophar Lumbantoruan, 1990:219).

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait

dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap

motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya akan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel

perilaku individu dan lingkungan (James L. Gibson, 1991) dalam Triyani (2009).

Banyak warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa pajak

merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah

dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak

(Rimsky K. Judissono, 1997) dalam Triyani (2009). Persepsi keliru tentang

12

perpajakan diperkuat dengan dianutnya sistem pemungutan pajak secara official

assessment. Dengan sistem ini, wajib pajak ditempatkan sebagai subyek pasif

perpajakan. Kondisi ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan

kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak,

bahkan ada kecenderungan untuk berusaha menghindari dari kewajiban pajak.

Terdapat beberapa teori yang membahas tentang Motivasi diantaranya

adalah:

a. Teori pengharapan (expectancy theory) – vroom

Vroom menyatakan bahwa dorongan atau kekuatan saja tidaklah cukup

untuk mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Keyakinan bahwa

usaha yang dilakukan seseorang akan menghasilkan prestasi yang diharapkan,

justru merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Semakin besar sebuah prestasi memberikan hasil yang diharapkan, semakin

besar pula kemungkinan seseorang mencoba berperilaku untuk mencapai

prestasi yang lebih tinggi. Ada dua jenis penghargaan dalam teori ini, yakni

effort performance expectancy dan performance outcome expectation. Effort

performance expectancy adalah persepsi seseorang terhadap usaha untuk

mencapai prestasi tertentu berikut kemungkinan konsekuensinya.

Performance outcome expectation adalah persepsi seseorang bahwa setiap

prestasi akan dihubungkan dengan konsekuensi tertentu baik positif maupun

negatif (imbalan dan hukuman).

13

b. Teori Keadilan (Equity Theory) – Adams

Adams, yang bekerja sebagai peneliti di bidang psikologi bekerjasama

dengan General electric Co di Continville, New York mengembangkan dan

melakukan pengujian terhadap equity theory. Equity theory menyatakan

bahwa pada dasarnya seseorang akan melakukan perhitungan upaya dan

penghargaan (effort and reward) yang diperoleh, selanjutnya pada saat yang

sama membandingkannya dengan apa yang terjadi pada orang lain. Teori ini

menganggap bahwa motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas didorong

oleh perlakuan yang adil dibandingkan dengan yang diperoleh orang lain.

c. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting) – E. A Locke

A Locke mengatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan oleh

tujuan yang dikehendaki (concious goal) dan keinginan-keinginan (interions).

Pemahaman seseorang terhadap tujuan yang dikehendaki sangat penting pada

goal setting theory. Tujuan yang dikehendaki (concious goals) disimbolkan

dalam beberapa atribut antara lain: goal specifity, goal difficulty, dan goal

intensity. Goal specifity adalah ukuran kuantitatif tujuan, goal difficulty adalah

tingkat kesulitan pencapaian tujuan, sedang goal intensity adalah proses

penetapan tujuan.

B. Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya

meliputi objek, orang, dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif

(pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti

melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari objek,

14

orang, dan simbol tertentu. Menurut Walgito (1997) agar individu dapat

menyadari dan dapat membuat persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi, yaitu berikut ini:

a. Adanya objek yang dipersepsikan (fisik).

b. Adanya alat indera/reseptor untuk menerima stimulus (fisiologis).

c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan

persepsi (psikologis).

Dari definisi di atas maka pengertian persepsi dalam penelitian ini adalah

merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam

perkataan lain, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory

stimuly) (Rakhmat, 1993: 51).

Jika tingkat pengetahuan manusia tersebut dikaitkan dengan konsep moral

maka kemampuan kognitif setingkat dengan moral perception, kemampuan

afektif setingkat dengan moral judgement dan kemampuan konatif setingkat

dengan moral intention. Kemampuan kognitif dan afektif dapat diasah melalui

proses pembelajaran, sedangkan kemampuan konatif tumbuh dari dirinya sendiri

sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemauannya.

C. Wajib Pajak

Pepajakan mengenal istilah wajib pajak. Pengertian Wajib pajak sendiri

menurut Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 adalah Orang Pribadi atau Badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan

15

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu.

Wajib pajak sendiri memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus

dipatuhi, di bawah ini adalah beberapa kewajiban wajib pajak diantaranya:

a. Kewajiban Pajak

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai

kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan

pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

1) Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Orang

Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

a) Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan bebas;

b) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir

bulan berikutnya;

c) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup

terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara

tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

d) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai

tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib

mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat

16

tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri

pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib

pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan

administrasi.

Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang

Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration

di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

2) Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib

Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak,

yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat

Pemberitahuan (SPT).

17

Tabel 2. 1 Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT

tahunan

Sumber: Perpajakan teori dan kasus

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan

ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal

berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat

Jenderal Pajak akan menebitkan Surat Ketetapan Pajak (skp) kepada WP

tersebut.

b. Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk

mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak

memperoleh :

1) Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan

keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

NO. JENIS SPT BATAS WAKTU

PEMBAYARAN

BATAS WAKTU

PELAPORAN MASA

1 PPh pasal 21/26 Tgl 10 bulan berikut setelah

masa pajak berakhir

20 hari setelah masa

pajak berakhir

2 PPh pasal 25 Tgl 15 bulan berikut setelah

masa pajak berakhir

20 setelah masa pajak

berakhir tahunan

3 PPh OP Tgl 25 bulan ketiga setelah

berakhirnya tahun

Atau bagian tahun pajak

Akhir bulan ketiga

setelah berakhirnya tahun

atau bagian tahun pajak

4 PBB 6 (enam) bulan sejak

tanggal diterimanya SPPT

5 BPHTB Dilunasi pada saat

terjadinya perolehan hak

atas tanah dan atau

bangunan

18

2) Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan

keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak

mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3) Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas

Objek Pajak.

4) Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah

dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP

akan mengeluarkan suatu kebijakan.

5) Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek

pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor,

konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

6) Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.

7) Penundaan pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat

menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk

memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan

permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak

Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.

8) Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib

pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih

besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan

pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan

Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

19

9) Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa

kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan

kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,

10) Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum

memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan

Pajak.

11) Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan

putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat

mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui

Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak,

apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh

Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian

tindakan ang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20

D. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang

terhutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007, pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak. Berikut adalah definisi yang

dikemukakan oleh P.J.A Adriani, dalam Ariestini (2012) menyatakan :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, dalam Ariestiani (2012) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

21

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah

penghasilan tertentu kepaa negara, dan negara mempunyai kekuatan untuk

memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan

pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang

dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian

hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai

pembayar pajak.

E. Pajak Penghasilan

Kata pajak penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu

sama lain. Pengertian pertama arti ”pajak” itu sendiri dan pengertian kedua

mengenai arti ”penghasilan”. Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan

sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga

negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan

Negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam

Undang-undang dan Peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan

negara. Dengan kata lain, pengertian pajak dapat dikatakan sebagai balas jas yang

diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat

kita nikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu negara. Sedangkan

penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan

22

perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk

aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah

kekayaan.

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang

ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sabagai suatu kewajiban yang

harus dilaksanakannya. Pajak penghasilan ini diatur dalam Undang- Undang

Nomor 36 tahun 2008.

F. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya diberikan pada orang pribadi

yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari, maka PTKP dapat diartikan sebagai

biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang

ditentukan UU PPh. Namun, menurut Darmin Nasution, PTKP tidak harus setara

dengan beban kebutuhan dasar orang pribadi.

Ketentuan mengenai PTKP diatur dalam pasal 7 UU PPh, yang salah

satunya memberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya PTKP dengan

mempertimbangkan perkembangan ekonomi, moneter, dan kebutuhan pokok

setiap tahunnya. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah beberapa kali mengubah

besarnya PTKP dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang mulai berlaku 1 januari 2013.

23

Untuk menghitung penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi

dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak

Kena Pajak. (PTKP).

a. Sebelum Perubahan

Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku sesuai pasal 7

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai

berikut:

1) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

2) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan

untuk Wajib Pajak yang kawin;

3) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1); dan

4) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

b. Setelah Perubahan

Besarnya penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 Tanggal 22 Oktober 2012

tentang penyesuaian besarnya PTKP sebagai berikut:

24

1) Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk

diri Wajib Pajak orang pribadi;

2) Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;

3) Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan

4) penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

5) Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus

yang menjadi tanggungan, sebagai contoh orang tua, mertua, anak

kandung atau anak angkat. Pengertian anggota keluarga yang menjadi

tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak

mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh

wajib pajak.

G. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan (compliance) berarti mengikuti spesifikasi, standar, atau

hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau

organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan

dapat bersifat internasional maupun nasional, seperti misalnya standar

internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan perundang-undangan.

25

Sedangkan kepatuhan dalam melaporkan pajak berarti wajib pajak telah mengisi

semua Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), melaporkannya secara tepat waktu dan

semua kewajiban pelaporan pajak telah sesuai dengan kode, aturan serta

keputusan pengadilan bidang pendapatan internal dalam pengisian Surat

Pemberitahuan tersebut (Roth et.al, 1989).

Menurut Nurmantu (2003), Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu terdapat dua macam

kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara

substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga

kepatuhan formal

H. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian

terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

Dalam hal ini, penulis menemukan penelitian Ariestiani (2012) mengenai

Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan dan Kenaikan Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi, yang menjelaskan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak

26

(PTKP) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena

kenaikan PTKP menguntungkan wajib pajak orang pribadi yaitu dengan

memperbesar take homepay serta meningkatkan daya beli masyarakat, dan bagi

wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dibawah PTKP pajaknya menjadi

nihil.

Menurut hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi wajib

pajak orang pribadi atas perubahan PTKP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Apabila peningkatan PTKP disertai dengan

meningkatnya penghasilan, maka PTKP tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan wajib pajak orang

pribadi (Triyani,2009).

Sedangkan menurut (Utami dkk, 2012) dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

diantaranya pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

pajak, serta pengaruh kualitas pelayanan. Dan hanya satu faktor yang tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu faktor persepsi atas efektifitas

sistem perpajakan.

Sedangkan menurut Ardani (2010) dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum diberlakukannya sunset policy masih

relatif rendah dibandingkan dengan masa setelah berlakunya sunset policy yang

ternyata cenderung meningkat hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan

jumlah wajib pajak, jumlah setoran pajak, berkurangnya surat ketetapan pajak dan

meningkatnya tax ratio.

27

Sedangkan menurut Supriatiningsih (2009) dalam penelitiannya

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan persepsi motivasi wajib pajak

orang pribadi terhadap pelaksanaan system self assesment. Hal ini dapat dilihat

dari indicator variable mengenai motivasi tentang kebenaran, kejujuran,

lingkungan tanggung jawab wajib pajak orang pribadi sehingga tidak konsisten

terhadap pelaksanaan system self assesment dan juga belum adanya denda atau

sanksi yang tegas dari pemerintah sehingga wajib pajak orang pribadi merasa apa

yang telah dilakukannya tidak bermasalah dan tidak termotivasi untuk melakukan

pembayaran dan pelaporan SPT tahunannya.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No Peneliti dan

Tahun

Judul Variabel Hasil Penelitian

1 Helmi

Ariestiani

(2012)

Pengaruh

Penurunan Tarif

Pajak

Penghasilan dan

Kenaikan

Penghasilan

Tidak Kena

Pajak (PTKP)

Wajib Pajak

Orang Pribadi

terhadap

Kepatuhan

Wajib Pajak

Orang Pribadi

Penurunan tarif

PPH orang

pribadi,

Kenaikan PTKP

Orang Pribadi,

Kepatuhan

Wajib Pajak

Orang Pribadi.

Penurunan Tarif

Tertinggi Pajak

Penghasilan Orang

Pribadi Tidak

Berpengaruh

terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang

Pribadi, sedangkan

Kenaikan PTKP

Wajib Pajak Orang

Pribadi Berpengaruh

terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak.

28

2 Triyani

Budyastuti

(2009)

Persepsi Wajib

Pajak Orang

Pribadi atas

Perubahan Ptkp

dan Tarif Pajak

serta

Pengaruhnya

Terhadap

Kepatuhan

Wajib Pajak

Orang Pribadi

Persepsi WPOP

atas Perubahan

PTKP, Persepsi

WPOP atas

Perubahan Tarif

Pajak,

Kepatuhan

pelaporan wajib

pajak orang

pribadi

Persepsi wajib pajak

orang pribadi atas

perubahan PTKP

tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan

wajib pajak orang

pribadi.

3 Utami dkk

(2012)

Pengaruh

Faktor-Faktor

Eksternal

Terhadap

Tingkat

Kepatuhan

Wajib Pajak di

Lingkungan

Kantor

Pelayanan Pajak

Pratama Serang

Kesadaran

pembayaran

pajak,

Pengetahuan

dan Pemahaman

peraturan pajak,

Persepsi atas

efektifitas

sistem

perpajakan,

Kualitas

pelayanan

terhadap

Tingkat

Kepatuhan

membayar pajak

di lingkungan

Kantor

Pelayanan Pajak

Pratama

Serang”.

Kesadaran

Membayar, Pajak

Pengetahuan dan

Pemahaman

Peraturan Pajak,

Kualitas Pelayanan

Berpengaruh Positif

dan Signifikan

Terhadap Tingkat

Kepatuhan,

sedangkan Efektifitas

Sistem Perpajakan

Tidak Berpengaruh

Terhadap Tingkat

Kepatuhan

29

4 Mira Novana

Ardani (2010)

Pengaruh

Kebijakan

Sunset Policy

Terhadap

Kepatuhan

Wajib Pajak

(Studi Kasus di

Kanwil

Direktorat

Jenderal Pajak

Jawa Timur I

Surabaya)”.

kepatuhan

Wajib Pajak

sebelum

diberlakukannya

Sunset Policy,

pengaruh Sunset

Policy terhadap

kepatuhan

Wajib Pajak,

kepatuhan

Wajib Pajak

setelah

berakhirnya

Sunset Policy

Kebijakan Sunset

Policy telah

memberikan

pengaruh terhadap

peningkatan

Kepatuhan Wajib

Pajak

5 Supriatiningsih

(2009)

Persepsi

Pembelajaran,

Motivasi dan

Kepribadian

Wajib Pajak

Orang Pribadi

dan

Pengaruhnya

Terhadap

Pelaksanaan

Sistem Self

Assesment”

Persepsi

Pembelajaran

Wajib Pajak

Orang Pribadi,

Persepsi

Motivasi Wajib

Pajak Orang

Pribadi,

Persepsi

Kepribadian

Wajib Pajak

Orang Pribadi,

Pelaksanaan

Sistem Self

Assesment

Persepsi

pembelajaran wajib

pajak orang pribadi,

dan persepsi

motivasi wajib pajak

orang pribadi tidak

berpengaruh

terhadap pelaksanaan

sistem self

assesment,

sedangkan persepsi

kepribadian wajib

pajak orang pribadi

berpengaruh

terhadap pelakasaan

sistem self

assesment. Sumber: data diolah 2013

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitian

kali ini adalah melihat dan meniliti pengaruh persepsi dan motivasi wajib pajak

30

orang pribadi atas perubahan PTKP serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Walgito (1997) dalam Triyani (2009) mengungkapkan agar individu dapat

menyadari dan dapat membuat persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi, yaitu adanya objek yang dipersepsikan, adanya alat indera/reseptor

untuk menerima stimulus, dan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama

dalam mengadakan persepsi.

Menurut Nurmantu (2003) dalam Triyani (2009), kepatuhan pajak dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait

dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap

motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya akan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel

perilaku individu dan lingkungan (James L. Gibson, 1991) dalam Supriatiningsih

(2009). Walaupun penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun disisi

lain terdapat petunjuk bahwa potensi perpajakan nasional belum tergali secara

maksimal (Marii Muhamad, 1992) dalam Triyani (2009).

31

Dari teori tersebut terbentuklah identifikasi masalah serta hipotesis. Untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan penyebaran kuesioner serta

membaca teori yang berkaitan dengan penilitian. Untuk lebih jelas, kerangka

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

J. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh persepsi atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib

pajak

Persepsi wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa adanya

pengaruh positif atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menandakan sudah mulai banyaknya wajib pajak orang pribadi yang sadar akan

membayar pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang diteliti oleh Helmi

Ariestiani (2012) dari Universitas Mercu Buana tentang penurunan tarif dan

kenaikan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyatakan

Persepsi WPOP atas

Perubahan PTKP

Kepatuhan wajib pajak

orang pribadi

Motivasi WPOP atas

perubahan PTKP

32

bahwa adanya pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Triyani

Budyastuti (2009) dari Universitas Mercu Buana tentang persepsi wajib pajak

orang pribadi atas perubahan PTKP dan tarif pajak serta pengaruhnya terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa tidak adanya

pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh motivasi atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib

pajak

Motivasi wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa ada pengaruh

positif atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal

ini disebabkan karena wajib pajak orang pribadi melihat perubahan PTKP sebagai

hal yang menguntungkan sehingga memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk

membayar pajak.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh

Supriyatiningsih (2009) dari Universitas Mercu Buana tentang persepsi motivasi

wajib pajak orang pribadi terhadap sistem pelaksanaan self assesment, yang

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap sistem

pelaksanaan self assesment.