14

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang

yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau

ketidakmampuan6. Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata

different ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah

tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai

rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita

bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah

sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan7.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif

dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas di sebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang

disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008.Edisi Ke empat.Jakarta 7 Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana.2013.Pelayanan Publik Bidang Transportasi

Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.Hal 110

15

Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

adalah ”keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada

penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek

penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas

meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek

hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan

masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam

urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non

perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala

perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau

perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala

kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak

kekayaan intelektualnya”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas bahwa:

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak : a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi

individu. Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 adalah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk

16

menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan

fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”.

Dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas disebutkan bahwa setiap pengadaan

sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat

wajib menyediakan aksesibilitas.

Menurut Pasal 90 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyebutkan

bahwa :

Penyedia aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

a. Aksesibilitas pada bangunan umum b. Aksesibilitas pada jalan umum c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum d. Aksesibilitas pada transportasi umum e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan g. Aksesibilitas pada sarana kebudayaan kesenian dan keolahragaan h. Aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan perekonomian i. Aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi j. Aksesibilitas pada sarana politik Menurut Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyebutkan

bahwa :

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat 3 huruf d, dilaksanakan dan menyediakan :

a. Tangga naik/turun b. Tempat duduk c. Tanda tanda usignage

17

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti

bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana

semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis

penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas mental. Terdiri dari:

a. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki

kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung

jawab terhadap tugas.

b. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang

rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow

learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) antara 70–90.

Sedangkan anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) di bawah 70

dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan

prestasi belajar yang diperoleh8.

2. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :

a. Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang mermiliki gangguan

gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang

yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ

tubuh), polio dan lumpuh.

8 Nur Kholis Reefani.2013.Panduan Anak Berkebutuhan Khusus.Yogyakarta.Imperium.Hal 17

18

b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki

hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam

dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision.

c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki

hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu

memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut

tunawicara.

d. Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan

dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal,sehingga sulit

bahkan tidak dimengerti orang lai. Kelainan bicara ini dapat bersifat

fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organic yang

disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun

adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan

yaitu cacat fisik dan mental9.

Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau

aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh

pemerintah yakni :

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 9 Ibid

19

2. Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat

atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan

terbangun harus memperhatikan keselamatan bagu semua orang termasuk

disabilitas.

4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk

untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu

lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain10.

B. Tentang Perkeretaapian

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan

sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan

ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api11.

Bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi yang diselenggarakan

berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum,

keterpaduan, dan percaya diri.

Semakin pesat laju pertumbuhan ekonomi semakin pesat pula kebutuhan

masyarakat akan transportasi terutama bagi kaum disabilitas. Seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk tak bisa dipungkiri bahwa penggunaan transportasi

massal jalur darat juga semakin meningkat. Selain harga yang terjangkau kereta api

juga memiliki efisiensi waktu yang tepat ke tempat tujuan. Namun dalam hal

10 Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana.2013.Pelayanan Publik Bidang Transportasi

Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.Hal 111 11 Pasal 1 ayat 1 Undang- undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

20

pemenuhan fasilitas terutama untuk penyandang disabilitas masih sangat kurang.

Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan terhadap pemenuhan fasilitas untuk

pengguna jasa kereta api.

Asas manfaat yaitu bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat

yang sebesar besarnya bagi kemanusiaa, peningkatan kesejahteraaan rakyat dan

pengemban perikehidupan yang berkeseimbangan bagi rakyat.

Asas adil dan merata yaitu bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan

pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya

terjangkau oleh masyarakat.

Asas keseimbangan yaitu bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan

prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan

individu dan masyarakat serta kepentingan nasional dan internasional.

Asas kepentingan umum yaitu bahwa perkeretaapian harus lebih

mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagu masyarakat luas.

Asas keterpaduan yaitu bahwa perkeretaapian harus merupakan kesatuan yang

bulat dan utu, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik intra maupun antar

moda transportasi.

Asas percaya diri sendiri yaitu bahwa perkeretaapian harus berlandaskan

padakepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri berdasarkan kepada

kepribadian bangsa.

21

Dan penyelenggaraan kereta api bertujuan untuk memperlancar perpindahan

orang atau barang secara masal menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas,

serta sebagai pendorong pembangunan nasional12.

Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian pengguna jasa kereta api adalah setiap orang atau badan hukum yang

menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang maupun barang.

Dalam Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian telah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan orang

dengan kereta api, sarana perkeretaapian wajib :

a. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang; b. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum; c. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan; d. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada

masyarakat; e. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

telah mengatur mengenai standart pelayanan minimum kereta api yang isinya adalah

sebagai berikut :

1 Pelayanan angkutan orang harus memenuhi standart pelayanan minimum. 2 Standart pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, dan stasiun tujuan.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian menyebutkan bahwa: “Fasilitas penunjang kereta api adalah segala

sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat 12 Rahayu Hartini.2007.Hukum Pengangkutan di Indonesia.Malang.Citra Mentari.Hal 100

22

memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta

api”.

Standart pelayanan minimum berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Minimum

Orang Dengan Kereta Api. Standart pelayanan minimum adalah ukuran minimum

pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara kereta api dalam memberikan

pelayanan kepada pengguna jasa. Yang harus dipenuhi dengan tolak ukur yang

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Standart pelayanan minimum merupakan sebuah ukuran yang dilakukan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau

penerima layana13. Kriteria pelayanan minimum adalah urusan wajib dan merupakan

pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional,

dan konvensi internasional yang sudah di ratifikasi tanpa memandang latar belakang

sosial ekonomi dan politik warga.

Adapun yang termasuk dalam standart pelayanan minimum sesuai dengan

ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015

Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api yakni:

1. Standart pelayanan minimal di stasiun kereta api; dan 13 Surjadi.2009.Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.Bandung.Refika Aditama.Hal 69

23

2. Standart pelayanan minimal dalam perjalanan.

Kemudian yang termasuk dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta

Api yakni: standart pelayanan minimum penumpang di stasiun sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup

a. Keselamatan; b. Keamanan; c. Kehandalan; d. Kenyamanan; e. Kemudahan; dan f. Kesetaraan.

Kemudian dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian disebutkan bahwa: stasiun kereta api untuk keperluan

penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf a paling rendah

dilengkapi dengan fasilitas :

a. Keselamatan b. Keamanan c. Kenyamanan d. Naik turun penumpang e. Penyandang cacat f. Kesehatan fasilitas umum

Dalam Pasal 131 ayat 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian telah dijelaskan bahwa perkeretaapian wajib memberikan fasilitas

khusus bagi disabilitas bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan failitas khusus dan

kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang

sakit dan orang lanjut usia”.

24

Dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggara Kereta Api telah memberikan penjelasan bahwa “stasiun penumpang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi

dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang,

penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, pembuangan sampah, fasilitas

informasi”.

Dalam butir penjelasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2015

Tentang Standart Pelayanan Minimum Kereta Api menyebutkan bahwa fasilitas pada

penumpang disabilitas berfungsi untuk memudahkan para penumpang disabilitas

yang meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, orang sakit dan lansia untuk

menggunakan angkutan kereta api. Sedikitnya untuk kereta api antar kota minimal 4

tempat duduk dalam 1 kereta, untuk kereta api perkotaan minimal 12 tempat duduk

dalam 1 kereta.

C. Teori Efektifitas Hukum, Keadilan Sosial dan Perlindungan Hukum

1. Teori Efektifitas hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun

yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat

melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu

dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum

(equality before the law). Namun dalam realisasinya undang-Undang tersebut sering

diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak

efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak

25

jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari

pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan

baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi

Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran,

aparatnnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan

tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori

efektifitas Hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu

effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit van de

juridische theorie, bahasa Jermannya yaitu wirksamkeit der rechtlichen theorie. Hans

kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah

apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari

sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut

benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi14.

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan

sanksi. Subjek yang melaksanaknnya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang

tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi

yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang

14 Hans Kelsen.2006.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.Bandung.Penerbit Nusa Media.Hal 39

26

berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan

persetujuan presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum. Bahwa Hukum

akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang

tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum

dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika tertjadi keharusan untuk

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum

akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum

difokuskan pada perwujudanny. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat

apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang

keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan

penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.

3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu

telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan

manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun

penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam

27

implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan

hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang

telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam

implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau

berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang

mempengaruhi dapatn dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya.

2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum,

struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil

apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat

penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena

norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau

masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang

mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya

keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu

hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, pihak yang membuat dan yang

menerapkan hukum, Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan

28

hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan, Faktor kebudayaan ,sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia dalam pergaulan15. Ahmad ali berpendapat bahwa pada umumnya

ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati

atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu

perundang undangan adalah professional dan optimal pelaksanan peran dari para

penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-

Undang tersebut16.

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum

dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua

macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku

untuk seluruh warga Negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah

setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersbut saja.

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau

hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis tiga masalah

berikut ini yang meliputi :

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain

oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu

hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat

kekuasaan yang diorganisasikan untuk Negara.

15 Soerjono Soekamto.2008.Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta.Penerbit

PT Raja Grafindo Persada.Hal.8 16 Achmad Ali .2010.Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan.Jakarta.Kencana.Hal 375

29

2. Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum ?17.

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan

dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan

budaya hukum18.

Pengertian struktur hukum terdiri dari :

1. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.

2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.

3. Bagaimana badan legislatif ditata.

Pengertian substansi meliputi :

1. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.

2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu

keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan system

hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kultur hukum eksternal.

2. Kultur hukum internal19.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada pupulasi

masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota

masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur

17 Koentjaraningrat.1987.Sejarah Teori Antropologi.Jakarta.Penerbit UI Press. Hal 167 18 Lawrence M Friedman.Op.cit.Hal 7 19 Lawrence M Friedman.Op.cit.Hal 293

30

hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu

kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias.

Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum adalah

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap.

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan

yang bersangkutan.

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan

bantuan aparat administrasi dan masyarakat.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah

dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga Negara akan tetapi juga harus

cukup efektif menyelesaikan sengketa.

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga

masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya

mampu efektif20.

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat

Undang-Undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanan hukum, kondisi

sosio ekonomi masyarakat, Undang-Undang yang dibuat harus dirancang dengan baik

dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang,

mengandung sanksinya, mengandung moralitas. Pelaksanan hukum adalah aparat

20 Marcus Priyo.2008. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak

dan Retribusi.Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.Hal 71

31

yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat

dari kondisi sosio ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka

semakin efektif Undang-Undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak

adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi

masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin

banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

2. Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah salah satu jenis keadilan. Pada umumnya keadilan

dibatasi dengan memberi masing-masing haknya. Sasarannya ialah hak asasi manusia

sebagai masyarakat. Keadilan sosial mengatur hubungan timbal balik antara

masyarakat termasuk Negara dan para warganya. Keadilan sosial mewajibkan para

warga Negara untuk memberikan sumbangan kepada Negara demi terwujudnya

kesejahteraan umum yang menjadi urusannya dan mewajibkan Negara untuk

membagi kesejahteraan umum kepada warganya sesuai dengan jasa dan kebutuhan.

Kata sosial dalam keadilan sosial menunjuk pada societas atau masyarakat termasuk

Negara, dalam hal tertentu sebagai subjeknya (harus adil) dan dalam hal lain sebagai

objek atau sasarannya (harus diperlakukan dengan adil). Artinya keadilan sosial

mewajibkan masyarakat termasuk Negara demi terwujudnya kesejahteraan umum

untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional sambil

membantu anggota yang lemah.

32

Tujuan keadilan sosial adalah menciptakan struktur masyarakat atau Negara

yang seimbang dan teratur dengan member kesempatan semua warganya untuk

membangun suatu kehidupan yang layak dan yang lemah mendapat bantuan

sebagaimana dengan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan dan

kesejahteraan21.

Teori keadilan Rawls memiliki konsepsi keadilan yang disebut dengan Justice

as Fairness. Justice as Fairness memiliki terdiri dari dua prinsip keadilan. Rawls

merumuskan dua prinsip keadilannya sebagia berikut:

1. Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of

equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties

for all. (Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan

sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua

warga yang lain)

2. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they

are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair

equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-

advantaged members of society. (maksudnya: Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial

dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga:

a. paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan

21 Kirdi Dipoyudo.1985.Keadilan Sosial. Jakarta.Penerbit CV Rajawali.Hal.53

33

b. posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat

kesamaan kesempatan yang fair)22

.

Bidang utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat, semua institusi

sosial, politik, hukum dan ekonomi. Karena susunan institusi sosial tersebut

mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia,

tetapi juga dalam perilaku, keputusan dan penilaian individual. Mengingat

kompleksnya masalah keadilan, maka Rawls memusatkan diri pada bidang utama

keadilan yang menurutnya adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar

masyarakat meliputi: konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar

kompetitif, dan susunan keluarga monogami.

Dari penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa Rawls menitikberatkan pada

bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar

masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial di antara warga

masyarakat.Keuntungan kerjasama sosial meliputi kekayaan, pendapatan, makanan,

perlindungan, kewibawaan, kekuasaan,harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban

kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya

kewajiban membayar pajak.

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-

prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral

yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang

dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat 22 Ibid.Hal 4

34

yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh

dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori

keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan

keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial23.

Problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada

sederetan prinsip prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat

yang adil. Prinsip-prinsip sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur

masyarakat harus mendistribusikan prospek mendapatkan“barang-barang pokok”

(yaitu: hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan,

dan kesejahteraan). Dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus

mengerjakan dua hal yaitu: pertama, memberi penilaian yang konkret tentang adil

tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional. Kedua, harus

membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum yang

mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tersebut.

Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

a. Prinsip kebebasan yang sama besarnya (principle of greatest equal

liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam

kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam

pemilihan. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan

berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri

23 Anil Dawan,2010,Keadilan Sosial Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan

Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia, Vol.VII, No.1

35

sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-

wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut

prinsip-prinsip tersebut tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas

seluruh sistem yang terbangun/tersusun dari kebebasan-kebebasan dan

yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.

b. Prinsip perbedaan (the difference principle). Inti prinsip ini adalah bahwa

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat

yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung (yaitu

mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai kesejahteraan.

c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (The principle of fair

equality of opportunity). Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa

ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga

membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah

kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang

dengan keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang sama dapat

menikmati kesempatan yang sama pula.

Selain itu pandangan Rawls yang penting adalah tentang harga diri (self

respect) dalam kerangka teorinya, bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok

barangkali adalah harga diri, karena menurut Rawls struktur dasar masyarakat bukan

hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsipnya, melainkan juga harus

mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Hal itu dapat ditempuh

dengan prioritas pada komitmen masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama

36

dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum

penghargaan tak bersyarat pada setiap orang24.

John Rawls menegaskan bahwa program keadilan yang berdimensi

kerakyatan harus memperhatikan prinsip keadilan yaitu member hak dan kesempatan

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan pada setiap orang

mampu mengatur kembali kesenjangan ekonomi sehingga dapat memberi keuntungan

yang bersifat timbal balik, baik mereka dari kelompok yang beruntung atau tidak

beruntung

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak yang diberikan oleh hukum25. Sementara itu, pengertian hukum dapat

dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan Norma Hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pihak yang

lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak pihak yang lemah. Maria

Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan

Negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum secara eksklusif

dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak seseorang atau kelompok

24 Ibid 25 Satjipto Raharjo.2000.Ilmu Hukum..Bandung. PT Citra Adi Karya Bakti.Hal.54

37

orang26. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Cara perlindungan

secara hukum adalah

1. Membuat peraturan (giving regulation), yang bertujuan untuk :

a. Memberikan hak dan kewajiban.

b. Menjaminn hak para subjek.

2. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui :

a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah

(preventif) terjadinya pelanggaran hak konsumen, dengan perijinan

dan pengawasan.

b. Hukum pidana yang berfungsi menanggulangi (repressive) setiap

pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dengan cara

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative

recovery) dengan membayar kompensasi atau kerugian27.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan konsumen terdapat artian perlindungan hukum terhadap konsumen

yaitu : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan terhadap konsumen. Sebagai pengguna jasa, konsumen memiliki

26 Maria Theresia Geme.2012.Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam

Pengelolahan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada NTT.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.Hal. 99

27 Wahyu Sasongko,2013,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,Vol.1.No.1

38

sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak konsumen sangat penting agar

konsumen bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Salah satunya

adalah konsumen penyandang disabilitas pengguna jasa transportasi kereta api.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

konsumen, hak konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan dengan benar atau jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila

barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjiannya. Adapun asas perlindungan konsumen antara lain :

1. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat dengan

maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.

2. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat yang dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil.

39

3. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materill maupun

spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa.

5. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan

konsumen dalam menjamin kepastian hukum.

Unsur perlindungan hukum adalah :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.

2. Jaminan kepastian hukum.

3. Berkaitan dengan hak warga negara.

4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif

dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk

perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atas pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga,

perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat

besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk

40

berhati hati dalam maengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen

(kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi negara), dan rakyat dapat

mengajukan keberatan atau diminati pendapatnya mengenai rencana keputusan

tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila

terjadi sengketa28. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial

menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan

yaitu :

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah

yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap

suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah

tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mencegah bahkan dapat

membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah :

1. Untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua

masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum

28 Philipus M Hadjon.1987.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.Surabaya.PT Bina

Ilmu.Hal 2

41

2. Untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat agar

terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup

bermasyarakat.

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu legal protection

theory, sedangkan dalam bahasa Belanda theorie van de wetteljike bescherming dan

dalam bahasa Jerman disebut theorie der rechtliche schutz. Masyarakat yang

disasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah semisal

masyarakat penyandang disabilitas. Sifat perlindungan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan sementara.

2. Perlindungan adanya perintah pengadilan.

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang secara langsung diberikan

oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan adanya perintah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh

pengadilan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hak Asasi Manusia

yang berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah suatu bentuk

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan

untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan

hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya

dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum

42

adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap

masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum29.

Unsur yang tercantum dalam bentuk definisi dari teori perlindungan hukum meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan hukum atau tujuan perlindungan

hukum.

2. Subjek hukum

3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi wujud atau bentuk

atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek atau objek perlindungannya

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya teori perlindungan hukum

merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyrakat. Roscou

Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of sosial

enginering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan

dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan

manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yang meliputi :

1. Public interest (kepentingan umum)

2. Sosial interest (kepentingan masyarakat)

3. Privat interest (kepentingan individual)30

Kepentingan umum (Public interest) yang utama meliputi :

29 Satjipto Raharjo.1983.Permasalahan Hukum Di Indonesia.Bandung.Penerbit alumni.Hal.121 30 Lili Rasyidi.1988.Filsafat Hukum.Bandung.Remadja Karya.Hal 228-231

43

1. Kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan

kepribadian dan substansinya

2. Kepentingan dari Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Ada enam kepentingan masyarakat (sosial enterest) yang dilindungi oleh

hukum, kepentingan itu disajikan berikut ini :

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum seperti :

a. Keamanan.

b. Kesehatan.

c. Kesejahteraan.

d. Jaminan bagi transaksi dan pendapatan.

2. Kepentingan bagi lembaga sosial meliputi perlindungan dalam bidang :

a. Perkawinan.

b. Politik.

c. Ekonomi.

3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral seperti :

a. Korupsi.

b. Perjudian.

c. Pengumpatan terhadap Tuhan.

d. Tidak sahnya transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik.

e. Peraturan yang membatasi tindakan anggota trust

4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti

menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak.

44

5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum seperti perlindungan

pada hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri

dan penemuan baru.

6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual

seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan

berbicara, memilih jabatan.

Ada tiga macam kepentingan individual (privaat interest), yang perlu

mendapat perlindungan hukum. Ketiga macam perlindungan itu disajikan berikut :

1. Kepentingan kepribadian (interest of personality) meliputi perlindungan

terhadap:

a. Integritas (keutuhan) fisik.

b. Kemerdekaan kehendak.

c. Reputasi.

d. Terjaminnya rahasia pribadi.

e. Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya.

f. Kemerdekaan mengemukakan pendapat.

2. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interest in domestic)

meliputi :

a. Perlindungan bagi perkawinan.

b. Tuntutan bagi pemeliharaan keluarga.

c. Hubungan hukum antara orang tua dan anak.

45

3. Kepentingan substansi (interest of substance) meliputi perlindungan

terhadap :

a. Harta.

b. Kemerdekaan.

c. Kemerdekaan industri dan kontrak

d. Pengharapan legal akan keuntungan yang diperoleh.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma

yang lain. Karena hukum berisi perintah atau larangan sehingga membagi hak dan

kewajiban. Sudikno mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum

tetapi juga fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa :

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”31. Tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban, membagi kewenangan, mengatur cara memecahkan masalah hukum, memelihara kepastian hukum.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu

perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan refresif.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang

sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

mengajukan keberatan (Inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan

31 Sudikno Mertokusumo.1999.Mengenal Hukum Suatu Pengantar.Yogyakarta.Penerbit Liberty.Hal 71

46

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati hati

dalam maengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen (kebebasan

yang melekat bagi pemerintah atau administrasi negara), dan rakyat dapat

mengajukan keberatan atau diminati pendapatnya mengenai rencana keputusan

tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila

terjadi sengketa32. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial

menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan

yaitu :

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah

yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap

suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah

tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mencegah bahkan dapat

membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Antonio fortin menyajikan teori tentang perlindungan hukum. Dalam teorinya

Antonio Fortin mengemukakan : pentingnya perlindungan internasional hak asasi

32 Philipus M Hadjon.1987.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.Surabaya.PT Bina

Ilmu.Hal 2

47

manusia. Yang berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu yang

dilakukan oleh badan yang ada dalam masyarakat internasional. Perlindungan hukum

semacam itu dapat didasarkan kepada konvensi internasional hukum kebiasaan

internasional atau prinsip umum hukum internasional. Dipandang dari segi tujuan

dilakukannya tindakan perlindungan internasional dapat dikelompokkan ke dalam

tiga kategori yang meliputi antisipatoris atau preventif, kuratif atau mitigasi, dan

pemulihan atau kompensatoris33.

Ada tiga hal yang dikaji oleh Antonio Fortin yang meliputi bentuk

perlindungan internasional, landasan dalam perlindungan internasional, tujuan

perlindungan internasional.

Bentuk perlindungan internasional adalah dilakukan secara langsung kepada

individu. Yang melakukan perlindungan Internasional yaitu badan internasional

seperti badan internasional.

Landasann dalam perlindungan internasional hak asasi manusia yaitu :

1. Konvensi internasional

2. Hukum kebiasaan internsional.

3. Prinsip umum hukum internasional.

33 Sigit Riyanto.2009.Kajian Hukum Internasional Tentang Pengaruh Kedaulatan Negara

Terhadap Perlindungan Internal.Ringkasan disertai Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas gadjah Mada Yogyakarta. Hal 16