BAB I PENDAHULUAN...RPJMDes Desa Ngestiharjo 2018-2024 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang...

RPJMDes Desa Ngestiharjo 2018-2024

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam

setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi

masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ikut merasa

memiliki” terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat

akan “ikut bertanggungjawab” terhadap hasil-hasil pembangunan

tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan

melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan

negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah

mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. lebih

lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun

secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan

kewenanganannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan

proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh

masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa

merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang

ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana

pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan

pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali

ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera

diantipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya

manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan

sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari

kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar

(eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang

mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan


2

regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi

masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu

pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa

adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun

kedepan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang

program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6

tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang

diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai

pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good

Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan

tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana

pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat

Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan

mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Bantul. Proses penyusunan

RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang

melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam

proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM

Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana

proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan

kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga

diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa

dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan

disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam

Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan

Menengah Desa adalah :


3

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Darah Istimewa

Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus

1950 Nomor 44);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahkan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5339);

d. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang 32 Tahun

1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal

8 Agustus 1950);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);


4

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahum 2014 tentang

Pedoman Pembanguna Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 158);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1037);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1448);

o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun

2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2018 Nomor 131); dan

r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019

Nomor 29);

1.3. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat


5

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat

istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota.


6

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan

yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan

Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan

pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang

dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan

pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,

masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang

menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika

masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,

kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang

dihadapi desa.


7

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya

disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan

Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,

adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang

menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan

pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain

adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan


8

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam

memberdayakan masyarakat.

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang

menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari

susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

a. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan

pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang

kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang

dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam)

tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan

program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa

dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

b. RPJM Desa, Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten

Bantul 2018 – 2024 merupakan kelanjutan dan pembaharuan

dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa diarahkan

untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna

menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan

secara spesifik di Desa Ngestiharjo. Dengan adanya RPJM Desa,

diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik,

terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku

pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar

fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan

Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan


9

dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan

partisipasi.

1.4.2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi,

misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan

dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa,

Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun

berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama

secara terpadu.

b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa

Ngestiharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.

c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus

ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk

dikembangkan melalui serangkaian program.

d. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-

kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas

kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program

prioritas pemerintah kabupaten.

e. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai

pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun

kemitraan maupun investasi di Desa.


10

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya

dengan perencanaan dan muatan pendukung dan permasalahan yang

ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah

pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Ngestiharjo salah satu desa dari 4 desa yang ada di Kecamatan

Kasihan yang terletak kurang lebih 3 km ke arah utara dari Kecamatan

Kasihan, Desa Ngestiharjo mempunyai wilayah seluas 510 ha dengan

jumlah penduduk ± 29.898 dengan jumlah kepala keluarga ± 9.913

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Trihanggo

Sebelah Timur : Kelurahan Tegalrejo,

Sebelah Selatan : Desa Tirtonirmolo

Sebelah Barat : Desa Banyuraden

Desa Ngestiharjo yang terletak di Kecamatan Kasihan Kabupaten

Bantul, termasuk kawasan perkotaan dan permukiman, serta daerah

urban. Secara umum arah pengembangan Desa Ngestiharjo meliputi :

Kawasan pemukiman

Kawasan pengembangan industri kecil (home industri)

Kawasan pengembangan wisata

Arah pengembangan/strategi Kabupaten Bantul, khususnya kawasan

utara menjadi kawasan terdepan Kabupaten Bantul. Sesuai dengan RDTL

Kabupaten Bantul, kawasan wilayah Kecamatan Kasihan pada umumnya

dan Desa Ngestiharjo pada khususnya merupakan daerah potensial untuk

pertumbuhan perdagangan, jasa dan pendidikan serta dapat

dikembangkan sebagai kawasan perkotaan terpadu dan strategis.

2.1.1 Sejarah Desa Ngestiharjo

A. Sejarah Desa Ngestiharjo

Desa Ngestiharjo dibentuk sekitar Tahun 1946 pasca Kemerdekaan

Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari 4 (empat)

kelurahan lama yaitu :


11

1. Kelurahan Kembang yang mempunyai 3 (tiga) wilayah setingkat

dusun pedukuhan yaitu Tambak, Sumberan dan Soragan.

2. Kelurahan Sutopadan yang mempunyai 3 (tiga) wilayah setingkat

dusun pedukuhan yaitu Janten, Cungkuk, dan Kadipiro.

3. Kelurahan Nitipuran yang mempunyai 3 (tiga) wilayah setingkat

dusun pedukuhan yaitu Sonosewu, Jomegatan dan Sonopakis Lor.

4. Kelurahan Onggobayan yang mempunyai 3 (tiga) wilayah setingkat

dusun pedukuhan yaitu Onggobayan, Mbontitan sekarang Sidorejo

dan Sonopakis Lor.

B. Arti Nama Desa

Dari penggabungan 4 (empat) kelurahan lama tersebut, jadilah 1 (satu)

Kelurahan yang diberi nama Ngestiharjo yang bermakna : “Ngesti”

adalah mencipta, “Harjo” adalah jaya, sehingga dengan nama

“Ngestiharjo” diharapkan akan “Mencipta Kejayaan”.

Kelurahan Ngestiharjo di dalam menjalankan roda pemerintahan

untuk pertama kalinya belum mempunyai balai desa menggunakan

rumah bapak Soemardi (Lurah Kelurahan Ngestiharjo yang pertama)

dan kemudian menggunakan bekas bangunan Loji milik Belanda di

jaman penjajahan sampai saat ini terletak di Kadipiro No. 31 Jl Wates

km.1.

Nama Lurah Desa semenjak berdirinya Desa Ngestiharjo adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nama Lurah Desa Ngestiharjo berdasarkan periode

NO NAMA MASA JABATAN KETERANGAN

1. Sumardi Periode tahun 1948 s/d 1965 Lurah Pertama

2. Widodo Periode tahun 1965 s/d 1979 Lurah Kedua

3. Heru Triyanto Periode tahun 1979 s/d 1992 Lurah Ketiga

4. Fajar Pribadi Periode tahun 1996 s/d 1998 Lurah Keempat

5. Purwana Periode tahun 2002 s/d 2012 Lurah Kelima

6. Onioktavany Periode tahun 2012 s/d 2018 Lurah Keenam

7. Fathoni Aribowo Periode tahun 2018 - sekarang Lurah Ketujuh


12

2.1.2 Demografi

Desa Ngestiharjo secara administrasi merupakan salah satu dari 4

(empat) desa yang ada di wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul,

dengan batas wilayah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Desa Jambon Kecamatan Trihanggo

Kabupaten Sleman.

Timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo Kelurahan

Wirobrajan Kota Yogyakarta

Selatan berbatasan dengan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Barat berbatasan dengan Desa Geplakan Kecamatan Banyuraden.

a. Letak Geografis Desa Ngestiharjo

Desa Ngestiharjo berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Bantul

jarak dengan pusat pemerintahan adalah :

o Jarak dari ibu kota kecamatan : 3,8 km yang dapat di tempuh

dengan kendaraan bermotor dalam waktu ± 10 menit.

o Jarak dari ibu kota kabupaten : 11 km yang dapat ditempuh

menggunakan kendaraan bermotor ± 22 menit.

o Jarak dari ibu kota provinsi : 3,3 km yang dapat ditempuh

menggunakan kendaraan bermotor sekitar ± 10 menit.

b. Topografi

Desa Ngestiharjo berada pada ketinggian antara 92 – 126 mdpl

sebagian besar wilayahnya adalah dataran dengan suhu 28ºC -

33ºC, dengan luas wilayah Desa Ngestiharjo adalah 510 ha/m2

terbagi atas :

o Tanah sawah : 60,50 ha/m2

o Tanah pekarangan : 31,15 ha/m2

o Tanah ladang/tegalan : 2,55 ha/m2

o Jalan dan kuburan : 19,67 ha/m2

o Tanah permukiman : 370,40 ha/m2

o Tanah industri : 10,65 ha/m2

o Tanah perdagangan/jasa : 15,08 ha/m2

2.1.3 Data Kependudukan

Dengan kondisi tanah yang datar, sebaran penduduk di Desa

Ngestiharjo cukup padat dengan kondisi luas wilayah yang ada. Kondisi


13

lahan lebih banyak dipergunakan untuk pemukiman dibandingkan

dengan lahan persawahan.

Dengan kondisi topografi wilayah Desa Ngestiharjo yang cenderung

datar, sebaran penduduk di Desa Ngestiharjo cukup padat dengan

kondisi luas wilayah yang ada.

a. Jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah

Jumlah penduduk Desa Ngestiharjo seluruhnya 29.898 jiwa yang

tersebar di 12 pedukuhan dengan jumlah KK 9.913 data lengkapnya

seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 jumlah penduduk berdasarkan wilayah

No Pedukuhan Luas

wilayah Jumlah

KK Jumlah

Jiwa

1 Tambak 21,83 475 985

2 Sumberan 43,28 756 1.775

3 Soragan 23,00 572 1.695

4 Cungkuk 43,2 961 2.640

5 Kadipiro 36 928 2.650

6 Sonosewu 56,4 1.170 3.450

7 Jomegatan 62 1.046 3.375

8 Janten 61,44 802 3.250

9 Sonopakis Lor 37,8 1.070 3.212

10 Sonopakis Kidul 41,05 832 2.285

11 Onggobayan 67,73 579 2.081

12 Sidorejo 25,27 722 2.500

Jumlah 510 9.913 29.989

Sumber : Data Sekunder Desa Ngestiharjo, Tahun 2018

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari jumlah penduduk 29.898 jiwa terdiri dari 14.820 orang laki-laki

dan 15.078 orang perempuan, oleh sebab itu pengaruh utama gender

sangat ditekankan di Desa Ngestiharjo ini terbukti pada setiap

kegiatan selalu ada unsur perempuan. Kelompok perempuan selalu

dilibatkan dalam pengambilan keputusan ditingkat Desa.


14

Tabel 2.3 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No. Pedukuhan

Jenis kelamin (Jiwa) Total

jumlah Jumlah

KK Laki-

laki

perempuan

1. Tambak 436 550 986 475

2. Sumberan 866 920 1.786 756

3. Soragan 836 865 1.701 572

4. Cungkuk 1.145 1.490 2.635 961

5. Kadipiro 1.213 1.445 2.658 928

6. Sonosewu 1.770 1.660 3.430 1.170

7. Jomegatan 1.954 1.450 3.404 1.046

8. Janten 1.540 1.685 3.225 802

9. Sonopakis Lor 1.768 1.453 3.221 1.070

10. Sonopakis

Kidul 1.118 1.158 2.276 832

11. Onggobayan 1.020 1.057 2.077 579

12. Sidorejo 1.154 1.345 2.499 722

Jumlah 14.820 15.078 29.898 9.913

Sumber : Data sekunder Desa Ngestiharjo Tahun 2018

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk

menurut klasifikasi umur. Usia angkatan kerja dapat di bagi menjadi

dalam 3 kelompok yaitu :

1. Angkatan kerja muda, usia 15 – 24 tahun

2. Angkatan kerja sedang, usia 25 – 49 tahun, dan

3. Angkatan kerja tua, usia di atas 50 tahun.

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja desa

Ngestiharjo dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja muda

mencapai 14,08%, angkatan kerja sedang sebesar 38,22%,

sedangkan untuk angkatan kerja tua sebesar 18,28%.


15

Tabel 2.4 jumlah penduduk berdasarkan umur

No. Pedukuhan Usia Total

jumlah 0-14 15-24 25-49 >50

1 Tambak 296 300 194 196 986

2 Sumberan 365 373 740 308 1.786

3 Soragan 307 433 706 255 1.701

4 Cungkuk 585 502 1.030 518 2.635

5 Kadipiro 403 635 1.170 450 2.658

6 Sonosewu 1.020 490 1.260 660 3.430

7 Jomegatan 635 679 1.635 455 3.404

8 Janten 690 552 1.550 433 3.225

9 Sonopakis Lor 379 950 1.237 655 3.221

10 Sonopakis Kidul 585 583 679 429 2.276

11 Onggobayan 369 543 700 465 2.077

12 Sidorejo 536 654 1.040 269 2.499

Total jumlah 6.170 6.694 11.941 5.093 29.898

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Ngestiharjo sebagian besar

adalah wiraswasta sebesar 4.209 jiwa, buruh harian sebesar 2.756

jiwa dan pelajar sebanyak 6182 jiwa

Tabel 2.5 jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No Pedukuhan Petani Buruh Pedagang PNS Peg. Swasta

Lain-lain

1 Tambak 2 2 108 97 161 366 2 Sumberan 2 6 108 136 133 808 3 Soragan 5 101 134 140 174 652 4 Cungkuk 9 6 251 159 269 478 5 Kadipiro 2 3 33 116 191 886 6 Sonosewu 3 376 73 147 392 107 7 Jomegatan 57 20 101 189 1.416 108 8 Janten 13 9 141 100 170 386 9 Sonopakis Lor 23 301 168 168 108 225 10 Sonopakis

Kidul 26 50 60 60 60 242 11 Onggobayan 27 48 70 71 157 197 12 Sidorejo 9 6 251 159 309 478

Jumlah 178 928 1.498 1.542 3.540 4.993 Persentase 1,41 7,35 11,87 12,22 28,05 39,09


16

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan data pendidikan yang

di tamatkan di Desa Ngestiharjo yaitu penduduk yang tidak sekolah

baik usia 0 – 5 tahun maupun usia di atas 50 tahun atau lansia

sebesar 16,18 %, tamatan SD sebesar 14,93%, tamatan SMP sebesar

12,53%, tamatan SMA/SMK sebesar 32,98%, tamatan DI/DII sebesar

0,88%, tamatan DIII sebesar 3,10%, tamatan DIV/SI sebesar

10,635%, tamatan SII sebesar 1,15% dan tamatan SIII sebesar 0,08%.

Berdasarkan data tersebut yang paling besar telah warga mengenyam

pendidikan hingga SMA/SMK dengan persentase 32,98%.

Dari penduduk berdasarkan struktur pendidikan Desa Ngestiharjo

secara lengkap seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 jumlah penduduk berdasarkan struktur pendidikan

Pedukuhan Belum

Sekolah Paud /TK

Ijasah TK

Lulus SD

Lulus SMP

Lulus SMA

Akademi /PT

Tidak Sekolah

Jumlah

Tambak 142 60 169 195 228 268 293 19 1.374

Sumberan 91 21 136 267 246 374 184 36 1.355

Soragan 9 92

249 188 329 175 243 1.285

Cungkuk 167 79 141 272 278 604 297 66 1.904

Kadipiro 50 106 11 467 368 647 242 94 1.985

Sonosewu 80 13 92 200 156 319 290 126 1.276

Jomegatan 186 47 27 704 419 726 291 2 2.402

Janten 83 56 385 189 354 242 81 56 1.446

Sonopakis

Lor 16 9 12 87 78 216 191 17

626

Sonopakis

Kidul 156 295 393 509 76 467 148 99

2.143

Onggobayan 147 98 201 223 68 213 103 103 1.156

Sidorejo 167 79 141 272 278 604 297 66 1.904

JUMLAH 1.294 955 1.708 3.634 2.737 5.009 2.592 927 18.856

Prosentase(%) 7 5 9 19 15 27 14 5

Sumber : Data Sekunder Desa Ngestiharjo, Tahun 2018


17

f. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah 510 ha, dan penduduk yang berjumlah 30.193

jiwa dan sebaran penduduk yang merata maka angka kepadatan

penduduk Desa Ngestiharjo termasuk cukup padat yaitu dibawah 50-

100 jiwa per km2. Kondisi lahan pemukiman lebih luas dibanding

lahan persawahan dan penduduk yang cukup padat menyebabkan

para penduduk mendirikan rumah di atas saluran air, karena lahan

pemukiman sudah penuh dengan pendirian rumah warga setempat.

Kondisi demikian ini kurang mendukung penataan pemukiman yang

aman, nyaman, sehat dan indah.

2.1.4 Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Ngestiharo bergerak di

bidang wiraswasta atau sektor perdagangan. Seiring dengan

berkurangnya lahan pertanian di wilayah Ngestiharjo, menyebabkan

pergeseran mata pencaharian penduduk di wilayah. Permasalahan yang

sering muncul berkairan dengan mata pencaharian penduduk adalah

tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan

perkembangan penduduk tertuang dalam perencanaan pembangunan

daerah kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam

pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan

kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil, pemberian pelatihan-

pelatihan kerja untuk pengembangan usaha.

Tingkat angka kemiskinan Desa Ngestiharjo yang masih tinggi dengan

jumlah 15,81% menjadikan Desa Ngestiharjo harus bisa mencari

peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi

masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Ngestiharjo seperti

Karang Taruna, PKK, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Kesenian

Bregada, Kelompok Tani merupakan aset desa yang bermanfaat untuk

dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses

pembangunan desa pada masyarakat.


18

Tabel 2.7 Jumlah penduduk belum bekerja berdasarkan usia

No Uraian Keterangan

1. Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum

bekerja 928 orang

2. Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun 12.428 orang

Tabel 2.8 Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan

No. Jenis Fasilitas

Pendidikan Jumlah No.

Jenis Fasilitas Kesehatan

Jumlah

1. Gedung TK 14 1. Polindes 2

2. Gedung SD 7 2. Posyandu Balita 20

3. Gedung SLTP 3 3. Posyandu Lansia 20

4. Gedung SLTA 5

5. Perguruan

Tinggi

3

2.1.5 Keadaan Ekonomi

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa

yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut

Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain

pendapatan asli desa yang sah;

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa

dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa

yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang

merupakan alokasi dana desa;

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.


19

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

disalurkan melalui kas desa;

3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa

tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

a. Tanah kas desa

b. Bangunan desa yang dikelola desa

c. Lain-lain kekayaan milik desa

2.1.6 Keadaan Budaya

Kekayaan budaya di Desa Ngestiharjo cukup banyak, dapat dilihat dari

komunitas seni dan sanggar di wilayah Desa Ngestiharjo seperti jathilan,

ketoprak, wayang kulit, dan yang sedang tren seni keprajuritan keraton

Yogyakarta yaitu seni Bregada Rakyat. Sedangkan dari warga

masyarakat yang masih dilaksanakan seperti budaya kenduri, tahlil,

nyadran, merti dusun dan wiwitan. Hal ini selaras dengan program Dana

Istimewa DIY dalam bidang pengembangan budaya.

Selain itu kawasan situs cagar budaya di Rawa Kalibayem merupakan

salah satu bukti bahwa Ngestiharjo pernah menjadi tempat penting

kraton Yogyakarta pada masa HB I – HB II dengan menjadikan

pesanggrahan Sonopakis dan pesanggrahan Ambarbinangun menjadi

satu kesatuan. Salah fungsi Rawa Kalibayem adalah penopang sumber

air dan wisata air pada masa itu.

2.1.7 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam

proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi

masyarakat.

a. Kondisi fisik perumahan

Secara geografis Desa Ngestiharjo merupakan daerah dataran rendah

dengan kisaran ketinggian 96 – 126 mdpl dengan sebaran

pemukiman warga belum tertata rapi. Desa Ngestiharjo merupakan

desa dengan jumlah penduduk yang besar dan kondisi pemukiman

yang cukup padat di semua pedukuhan dengan jarak antar rumah

yang saling berdekatan. Seluruh pedukuhan di Desa Ngestiharjo


20

terdapat perumahan baik perumahan skala besar maupun kecil,

sehingga sebaran penduduk di Ngestiharjo cukup merata di 12

pedukuhan.

b. Kondisi jalan

Komposisi status jalan di Desa Ngestiharjo adalah jalan nasional,

jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan di

pedukuhan.

c. Kondisi jaringan listrik

Jaringan listrik secara keseluruhan telah masuk sampai ke semua

pedukuhan yang ada di Desa Ngestiharjo, namun demikian masih

ada beberapa masyarakat yang tidak mampu menyambung listrik

dengan meteran sendiri karena faktor ekonomi, mereka mengalirkan

listrik dari tetangga atau saudaranya.

d. Kondisi jaringan irigasi

Lahan persawahan di Desa Ngestiharjo seluas 129,2 Ha yang

membutuhkan saluran irigasi panjang baik untuk dapat mengaliri

seluruh lahan pertanian. Ada beberapa titik lokasi di Desa

Ngestiharjo perlu pembangunan irigasi teknis agar saluran air dapat

lancar dan tidak banyak terbuang di jalan.

e. Kondisi jaringan drainase

Jaringan drainase di Desa Ngesstiharjo panjang seluruhnya 22.129

m, dengan rincian drainase teknis kondisi rusak sepanjang 13.277 m

sedangkan 8.852 m dalam kondisi tanah terbuka.

f. Pelayanan sanitasi dan persampahan

Limbah rumah tangga

Persawahan

MCK

g. Ruang terbuka hijau

Lapangan Dasawarsa


21

h. Fasilitas pendidikan

Taman Kanak – kanak / TK : 14 unit

SD / MI : 7 unit

SLTP / MTs : 3 unit

SLTA / MA : 3 unit

TPA / TPQ : 36 unit

i. Fasilitas peribadatan

Masjid : 36 unit

Musholla : 12 unit

Gereja : 6 unit

Pura : 1 unit

j. Fasilitas kesehatan

Posyandu : 20 unit

Polindes : 2 unit

Puskesmas Pembantu : 1 unit

Bidan Desa : 5 orang

k. Fasilitas perekonomian

Pasar desa : 1 unit

Kios desa : 7 unit

l. Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum

Gedung Kantor Desa Ngestiharjo : 1 unit

Gedung Karang Taruna : 1 unit

Gedung Balai Latihan Kerja : 1 unit

m. Fasilitas rekreasi dan olahraga

Lapangan Dasawarsa

Rawa Kalibayem


22

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Ngestiharjo dengan luas 510 Ha. Desa Ngestiharjo

terdiri dari 12 Dusun yaitu Dusun Tambak, Dusun Sumberan, Dusun

Soragan, Dusun Cungkuk, Dusun Kadipiro, Dusun Sonosewu, Dusun

Jomegatan, Dusun Janten, Dusun Sonopakis Lor, Dusun Sonopakis

Kidul, Dusun Onggobayan, dan Dusun Sidorejo. Perangkat Desa

menurut jenis jabatannya di Desa Ngestiharjo terdiri dari 1 Lurah Desa,

1 Carik Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan,

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pemerintahan,

Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, 12 Kepala Dusun

/ Dukuh dan 127 Ketua Rukun Tangga (RT)

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di

dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki

peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-

undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan

Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala

Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama

kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara


23

musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat.

Bagan 2.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngestiharjo

Tabel 2.9 Nama Pejabat Pemerintah Desa Ngestiharjo

No Nama Jabatan

1 Fathoni Aribowo Lurah Desa

2 Dedy Ridwanmas Carik Desa

3 Purno Cahyono, S.T Kasi Pemerintahan

4 Farida Yuyun Indriyani Amd Kasi Kesejahteraan

5 Oktavianus Hermawan, S.H Kasi Pelayanan

6 Sri Sugiyanti Kaur Keuangan

7 Yuli Triwiasih, S.IP Kaur Perencanaan

8 J.F. Wahyu Setiawan Kaur Umum Dan TU

9 Purwoko Zulianto Dukuh I Tambak

10 Irianto Dukuh II Sumberan

11 Wahono Dukuh III Soragan

12 Kahono Dukuh IV Cungkuk

Lurah Desa Fathoni Aribowo

Carik Desa Dedy Ridwanmas

3 Kepala Seksi (Kasie)

3 Kepala Urusan (Kaur)

12 Dukuh

Ketua BPD Karip Setyaadi

Anggota BPD


24

13 Ahmad Budi Kurniawan Dukuh V Kadipiro

14 Supriyanto Dukuh VI Sonosewu

15 Sumidah Dukuh VII Jomegatan

16 Jumawan Dukuh VIII Janten

17 Drs. Jamari Dukuh IX Sonopakis Lor

18 Rakhmat Sriyono, S.T Dukuh X Sonopakis Kidul

19 Wayan Sudaryanto Dukuh XI Onggobayan

20 Witantri Dukuh XII Sidorejo

21 Wakidi Staf Pamong

22 Yessi Dwi Resmita Staf Pamong

23 Windu Sarwiji Staf Honorer

24 Mustofa Arifin Staf Honorer

25 Zulistya Adi Saputro Staf Honorer

26 Heni Menamsari Staf Honorer

27 Lintang Noor Choliq A Staf Honorer

28 Dwi Okta Sari Staf Honorer

29 Irmanda Rifki N M Staf Honorer

30 Toto Amrih Susilo Staf Honorer

31 Darsono Staf Honorer

32 Harjo Staf Honorer


25

Tabel 2.10 Pengurus Badan Permusyawaratan Desa

No Nama Jabatan

1 Karip Setyaadi, S.Pd Ketua

2 Jumidah Wakil Ketua

3 Supriyadi Sekretaris

4 Sriyono Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan

Kemasyarakatan

5 Agus Eko Purnomo Kabid Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat

6 Sigit Parjunadi Anggota

7 Agus Abdullah Mot Anggota

8 Dalidi Daryadi Anggota

9 Diyono Anggota

2.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah

Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan

Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan

pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel 2.11 Pengurus LPMD Desa Ngestiharjo

No Nama Jabatan

1 Murdiyanto Ketua I

2 Ismariyanto Ketua 2

3 Sigit Sujarwo Sekretaris 1

4 Puji Antoro Sekretaris 2

5 Sutarlam Bendahara 1


26

6 Deni Andika Bendahara 2

7 H. Rochmadi Anggota

8 Subandiyo Anggota

9 Sholahudin Hidayat, S.PD, M.M Anggota

10 Bambang Handoko Anggota

11 H. Taufiqurrahman, S.E Anggota

12 Krisdi Sujatwanto Anggota

13 Wardiyono Anggota

14 Supadi Anggota

15 Sulihno Anggota

16 H. Suyud Anggota

Tabel 2.12 Tim Penggerak PKK Desa Ngestiharjo

N

o

Nama Jabatan

1 Witdiyanti Fathoni Ketua

2 Sri Lestari Wakil Ketua I

3 Veronique Sekretaris I

4 Innieke Kurniawati Sekretaris II

5 Dra. Sri Sulastri Bendahara I

6 Cahyaningtyas Bendahara II

7 Dwi Lestari Ketua Pokja I

8 Erni Jami’ah Wakil Ketua Pokja I

9 Partini Ketua Pokja II

10 Tuti Yuningsih Wakil Ketua Pokja II

11 Sumuwi Anggoro Ketua Pokja III

12 Luy Nur Fayati Ahmad Wakil Ketua Pokja III

13 Surtini Ketua Pokja IV

14 Endang Ardiati Wakil Ketua Pokja IV


27

15 Dwi Kurniawati Anggota umum

16 Eni Purnamawati Anggota umum

17 Wantiyah Anggota umum

18 Yayuk Roesman Anggota umum

19 Menik C Suwarjilah Anggota umum

20 Yuniarti Anggota umum

21 Hj. Siti Subani Anggota umum

22 Badriyah Anggota umum

23 Karsemi Kadir Anggota umum

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi

pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat

pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat

membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam

menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai

contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang

senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan

legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan

anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era

otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa

dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun

tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan

desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa

dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya

adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut

menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah.

Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi

masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi

‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.


28

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi

masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus

diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang

cukup kuat di mata masyarakat desa.


29

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Desa Ngestiharjo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya

alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi.

Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar

optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

Desa : Ngestiharjo

Kecamatan : Kasihan

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

Tabel 3.1 Sumber daya alam

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan

1 Lahan persawahan 240 Ha

2 Sumber air - -

3 Lahan Tegalan 120 Ha

4 Sungai - M

5 Tanah Pekarangan/Pemukiman 92,73 Ha

3.1.2. Sumber Daya Manusia

Desa : Ngestiharjo

Kecamatan : Kasihan

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

Tabel 3.2 Sumber daya alam

No Uraian Sumber Manusia (SDM) Volume Satuan

1. Penduduk dan keluarga

a. Jumlah penduduk laki-laki 15.127 Orang

b. Jumlah penduduk perempuan 15141 Orang

c. Jumlah keluarga 10.030 KK

2 Mata Pencaharian utama penduduk

a. Pertanian, peternakan 23 Orang


30

b. Buruh Tani 721 Orang

c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan,

dll) 129 Orang

d. Perdagangan besar/eceran dan rumah

makan 4.371 Orang

e. Angkutan, pergudangan, komunikasi 255 Orang

f. PNS 879 Orang

g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi,

perbankan, dll) Orang

3 Tenaga kerja berdasarkan latar belakang

pendidikan

a. Lulusan S-1 ke atas 163 Orang

b. Lulusan D1, D2, D3 - Orang

c. Lulusan SLTA 752 Orang

d. Lulusan SMP 929 Orang

e. Lulusan SD 2021 Orang

f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah 504 Orang

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

Desa : Ngestiharjo

Kecamatan : Kasihan

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

Tabel 3.3 Kelembagaan/Ogranisasi

No Uraian Sumber Daya

Kelembagaan/Organisasi Volume Satuan

1. BPD 1 Lembaga

2. LPMD 1 Lembaga

3. PKK 1 Lembaga

4. Karang Taruna 1 Lembaga

5. Kelompok Tani 5 Kelompok


31

3.1.4. Potensi Prasarana dan Sarana

Desa : Ngestiharjo

Kecamatan : Kasihan

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

Tabel 3.4 Potensi Prasarana dan Sarana

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Volume Satuan

1. Aset prasarana umum

a. Jalan -- M

b. Jembatan 20 Unit

2 Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud 1 Unit

b. Gedung TK 14 Unit

c. Gedung SD 6 Unit

d. Taman Pendidikan Alqur'an 36 Unit

3 Aset prasarana kesehatan

a. Posyandu 20 Unit

b. Polindes 2 Unit

c. MCK Umum 1 Unit

d. Sarana Air Bersih 1 Unit

4 Aset prasarana ekonomi

a. Pasar desa 1 Unit

b. Tempat Pelelangan Ikan - Unit

5 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

a. Jumlah kelompok usaha -- Kel

b. Jumlah kelompok usaha yang sehat -- Kel

6 Aset berupa modal

a. Total aset produktif -- Ha

b. Total pinjaman di masyarakat -- /Tahun


32

3.1.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa : Ngestiharjo

Kecamatan : Kasihan

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

Tabel 3.5 Sumber Data Sosial Budaya

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume Satuan

1. Gotong royong 425 Orang

2. Adat istiadat -- Orang

3. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif -- Orang

4. Kesenian Kuda Lumping 3 Kel

5. Kelompok Jami'yah Desa 600 Orang

6. Peringatan Hari Besar Nasional 1 Keg

7. Peringatan hari Besar Agama 5 Keg

8. Gabungan Kelompok Tani Desa 4 Kel

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes

penyusunan RPJM Desa Ngestiharjo yang menghadirkan masing-

masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-

unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret

Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim.

Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para

pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada

masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang

terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul di inventarisir, di coding, dan

diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan

yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena

begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data,

sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif

dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender

musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.


33

Tabel 3.6 Bidang dan Permasalahan

No Bidang Masalah

1

Bidang

Penyelenggaraan

Pemerintahan

1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu :

patok batas desa dan updating peta batas desa.

2. Pendataan Desa; yaitu : profil desa, data warga

desa secara online.

3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu :

pembangunan ruang hijau desa,

4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu :

Musrenbangdes

5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : peta desa,

web desa, database penduduk desa.

6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu :

RPJMDes & RKPDes

7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan

pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes & LRA

8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu :

Sarpras DAN SPP PNPM-MPd, BKAD, MAD,

BUMDes antar Desa

9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor

Desa; yaitu : Rehap dan Pembangunan Kantor

Desa,

2

Bidang

Pelaksanaan

Pembangunan

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu :

pembangunan jalan, drainase, Saluran Irigasi

dan TPT


sarana dan prasarana kesehatan, yaitu :

Polindes, Posyandu, PIKR, Kampung KB.


sarana dan prasarana pendidikan dan

kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPA


34

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : BUMDes,

irigasi, UMKM, Pasar Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu :

penghijauan, program kali bersih,

3

Bidang

Pembinaan

Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT,

LPMD, PKK, karang taruna, kelompok seni

2. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;

yaitu : siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu :

FKUB

4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

yaitu : lapangan olahraga

5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : bersih

desa/merti dusun, merti desa

6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya

masyarakat; yaitu : Muslimat, Bregada,

4

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan

dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, Kelompok

Wanita Tani (KWT), UMKM, Pelatihan

penggunaan dan pemanfaatan Bahan bekas,

Kopwan, Puap, koperasi simpan pinjam.

2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : biogas,

pengelolaan sampah.

3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi

kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan

Permusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek,

Sosialisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa,

4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu :

Pelatihan-pelatihan, sosialisasi kegiatan


35

3.2.1 Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun

penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat

dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas

penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta

prioritas rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail

mengenai potensi dan masalah yang ada di masing-masing dusun /

Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap

pengkajian keadaan desa. masalah dan potensi ini kemudian akan

menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan

pembangunan di Desa Ngestiharjo selama 6 tahun kedepan.


36

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Dari sejarah perkembangan Desa Ngestiharjo serta kondisi masyarakat yang

ada sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa

Ngestiharjo maka harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya

visi dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada

dalam menuju kesejahteraan masyarakat.

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Bertanggung Jawab,

Peduli, Dan Professional Untuk Mencapai Masyarakat Desa Ngestiharjo

Yang Mandiri, Sejahtera, Bermartabat, Berbasis Kearifan Lokal

4.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Bersih,

Partisipatif, Tranparan Dan Akuntabel;

2. Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas Sosial, Ekonomi, Budaya

Warga Desa Ngestiharjo Agar Berdaya, Tangguh Dan

Bermartabat;

3. Menghadirkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Bagi Warga Desa

Ngestiharjo Tanpa Diskriminasi;

4. Melestarikan Tradisi Masyarakat Desa Ngestiharjo Yang Toleran,

Terbuka Pada Perubahan, Saling Percaya, Dan Gotong-Royong;

5. Menjalin Kerjasama Dengan Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan,

Komunitas Kreatif Dalam Mengembangkan Budaya Inovasi

Untuk Percepatan Perubahan Desa Ngestiharjo;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka diperlukan arah kebijakan

bagi pemerintah desa berupa tahapan-tahapan arah kebijakan sebagai

berikut :

4.2 Kebijakan Pembangunan

Adanya sinergitas antara desa, kabupaten, provinsi dan Negara

haruslah dimulai sejak sekarang ini agar kegiatan pembangunan tidak


37

saling tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan

pembangunan desa tidak lepas dari kebijakan pembanguna nasional

yaitu pembangunan yang berkelanjutan merupakan proses

pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang

dan keberlanjutan yang menyeluruh di segala bidang.

Untuk pencapian ini, diperlukan keterpaduan antara tiga pilar

pembangunan yaitu kesinambungan dalam aspek sosial, ekonomi dan

lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial dan

lingkungan harus saling bersinergi dan berintegrasi dalam

perencanaan pembangunan.

Aspek-aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan

berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup (ekologi)

dari kerusakan atau penurunan kualitas serta dapat menjaga keadilan

sosial dan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Prediksi perekonomian pada tahun-tahun mendatang diharapkan

akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana rencana

program-program diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh

masyarakat yang bersifat produktif dan merupakan upaya konkrit

dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi dan keuangan

masyarakat Desa Ngestiharjo.

Selain itu faktor-faktor internal yang masih ditemui dan perlu

diantisipasi, antara lain semakin terbatasnya sumber-sumber

pendapatan desa karena banyaknya regulasi yang tidak sesuai dengan

kondisi lapangan yang ada. Seperti penggunaan ADD yang masih lebih

banyak dipergunakan untuk pembangunan fisik dan terbatasnya

untuk kegiatan pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa. Di

sisi lain program penanggulangan bencana dan penanggulangan

berbagai penyakit, masih sangat sedikit, kemudian adanya tuntutan

terkait honor atau insentif bagi para lembaga masyarakat seperti

pengurus BPD, LKD/LKMD, RT, Linmas, PAUD, dan TK sehingga

memberikan beban biaya APBDesa yang cukup berat.

Tantangan kedepan dalam pembangunan desa memang tak

lepas dari faktor internal dan eksternal. Pada kenyatannya desa belum

menjadi daya tarik bagi penduduk, kemudian tingginya urbanisasi

karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa dan masih


38

tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa merupakan tantangan

yang perlu dihadapi dan diseleseaikan. Untuk itu pemerintah desa

diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada dan mampu

mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya dalam

penyusunan kebijakan juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang

dapat menunjang percepatan pembangunan desa dan sesuai dengan

kebutuhan desa serta tepat sasaran, untuk itu secara umum kebijakan

pembangunan Desa Ngestiharjo adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pembangunan Fisik dan Infrastruktur

a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang benar-

benar kemanfaatannya dapat untuk mendukung kelancaran

dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan

aktifitasnya

b. Pembangunan yang dilaksanakan mampu untuk peningkatan

kapasitas, ketrampilan dan daya inovatif masyarakat,

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

c. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa

Ngestiharjo sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh

seluruh lapisan masyarakat

d. Menentukan skala prioritas pembangunan dalam penentuan

anggaran setiap tahunnya sehingga tercapai tujuan yang

tepat sasaran dan tidak salah target

e. Mengoptimalkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum

untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi semua

elemen masyarakat

f. Membuka link dan jalur sumber dana lain untuk membantu

pencapaian di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur

4.2.2 Pembangunan Sumber Daya Manusia

a. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan tekhnis

untuk pengembangan kualitas SDM sehingga mampu untuk

mandiri, berdaya dan tangguh dalam menghadapi

persaingan

b. Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan-kegiatan rutin

keaagamaan, sosial dan budaya untuk menumbuhkan iman

dan takwa yang kuat, rasa persaudaraan dan silaturahmi


39

antar warga yang kuat serta inovasi masyarakat untuk

pengembangan diri dan kelompok/komunitas

c. Memfasilitasi masyarakat untuk pengembangan diri dan

kelompok untuk kemajuan bersama bidang seni, budaya,

sosial, olah raga, agama dan sebagainya.

d. Membuka link dan jalur sumber dana lain untuk membantu

pencapaian di bidang pembangunan Sumber Daya Manusia

4.3 Kebijakan Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang harus

diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga

bidang ini termasuk salah satu prioritas pemerintah desa untuk dapat

ditetapkan program-program kerja setiap tahunnya.

Rendahnya angka pendapatan masyarakat di Desa Ngestiharjo,

banyaknya keluarga miskin yang ada dan tingkat pengangguran yang

cukup tinggi menjadi permasalahan di pemerintah desa yang harus

intens untuk dicarikan pemecahan.

Diperlukan strategi yang strategis untuk dapat mempercepat

peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan lembaga

ekonomi desa seperti BUMDes, UMKM, pelatihan–pelatihan bidang

ekonomi kepada masyarakat agar bisa mendongkrak perekonomian.

Adapun penjabaran program ini meliputi :

4.3.1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat

maupun kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai

macam usaha.

4.3.2. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi melalui wadah

masyarakat yang terkoordinir pemerintah desa sehingga

memudahkan dalam control dan pengawasan

4.3.3. Mengoptimalkan pengembangan BUMDes untuk peningkatan

ekonomi masyarakat dengan mengelola sumber daya alam dan

menggunakan kearifan lokal yang ada.

4.3.4. Membantu masyarakat untuk mendapatkan permodalan melalui

unit-unit atau badan-badan usaha yang ada sehingga

memepermudah untuk pengembangan perekonomian

masyarakat


40

4.3.5. Menghidupkan asset desa yang belum optimal seperti Pasar Desa,

Potensi Wisata Rawa Kalibayem, kelompok usaha bersama

beberapa kelompok dan lain-lain.

4.3.6. Berkembangnya potensi local bidang pertanian, hortikultura,

industry dan pariwisata.

4.3.7. Meningkatnya ketahanan pangan melalui system kewaspadaan

pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan.

4.3.8. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui inovasi dan

penerapan teknologi tepat guna

4.3.9. Mengembangkan kawaasn usaha ekonomi mandiri berbasis

ketrampilan masyarakat dan keluarga, guna mendukung

pembangunan ekonomi desa.

4.4. Kebijakan Administrasi Desa

Penataan administrasi desa yang tersistem dan akuntabel

merupakan strategy yang harus diterapkan untuk mewujudkan tertib

administrasi yang bersih dan transparan kepada masyarakat, sehingga

memudahkan dalam menetukan kebijakan berikutnya yang kontinyu

dan jelas arah sasarannya.

Kemampuan pamong dan staf desa yang meliputi kemampuan

personal, kompetensi dan profesionalisme sangat diharapkan untuk

mewujudkan terciptanya administrasi yang tertib untuk memperlancar

pelayanan kepoada masyarakat. Dengan kemampuan yang dipunyai ini,

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa

sehingga peran aktif masyarakat untuk ikut membangun dan mandiri

dalam membangun desa.

Adapun untuk pencapaian kebijakan administrasi desa ini dapat

dijabarkan melalui program sebagai berikut :

4.4.1. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan

personal setiap pamong dan staf desa di bidang skill computer,

public relationship dan komunikasi Bahasa Jawa

4.4.2. Penataan kembali system administrasi desa untuk

mempermudah pelayanan, kerapian dan tertib administrasi

serta perngarsipan data yang terintegrasi antara beberapa

komponen


41

4.4.3. Penyusunan produk-produk hukum untuk menjaga tertib

administrasi yang harus ditegakkan secara konsekuen

4.4.4. Terciptanya transparansi data kepada masyarakat untuk

kontrol dan tercapainya tujuan tepat sasaran.

4.4.5. Memanfaatkan technologi yang berkembang dalam

penggarapan administrasi desa, sehingga memudahkan akses

masyarakat dan kecepatan pelayanan.

4.4.6. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Desa untuk

memudahkan akses masyarakat terhadap seluruh kegiatan

yang dilaksanakan pemerintah desa.

4.4.7. Dengan keterbukaan data dan kegiatan desa, diharapkan

menciptakan peran partisipatif masyarakat

4.5. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas manusianya sebagai penggerak utama

seluruh kegiatan termasuk juga dalam salah satu pilar untuk

menopang jalannya pemerintah desa. Kapasitas skill dan kemampuan

kinerja sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat dalam

pelayanan kepada masyarakat.

4.5.1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang

dengan didasakan pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan

melaksanakan beberapa program sebagai berikut :

a. Peningkatan keimanan dan ketakwaan sejak usia dini

melalui TPA / TPQ di masjid/musholla, gereja dan tempat

ibadah agama lain untuk terbentuknya kesadaran

beribadah sejak dini.

b. Peningkatan kajian rutin keagamaan di masyarakat yang

diimbangi dengan fasilitasi pemerintah desa untuk

mendukung kegiatan-kegiatan hari besar agama dan

peningkatan fasilitas untuk memperlancar kegiatan

keagamaan.

c. Peningkatan keimanan dan ketakwaan personal melalui

pererat hubungan di dalam keluarga, antar warga dan

seluruh masyarakat di Ngestiharjo

4.5.2. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai potensi,

kemampuan dan ketrampilan di segala bidang yang mampu


42

untuk mandiri serta meningkatkan kesejahteraan. Penjabaran

kebijakan ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Peningkatan pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk

masyarakat di segala bidang

b. Fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat yang telah

menerima pelatihan sebagai tindak lanjut hasil pelatihan

c. Membantu akses permodalan dengan menjalin kerjasama

dengan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu

permodalan

d. Penguatan lembaga-lembaga yang memperkuat ekonomi

masyarakat

e. Fasilitasi seni, budaya, olahraga untuk pencapaian

pengembangan dan prestasi bagi masyarakat.

4.6. Kebijakan Keuangan Desa

4.6.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Penentuan arah kebijakan keuangan ini didasarkan pada Peraturan

Bupati Nomor 131 tahun 2018 tentang pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Desa. Dalam peraturan ini jenis-jenis pendapatan desa ini

telah dirinci menurut pendapatan desa selanjutnya untuk jenis

pungutan desa telah diatur dalam peraturan ini.

Sumber-sumber keuangan desa ini bersumber pada Dana Desa

melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Pendapatan Asli Desa

dan sumber bantuan lain seperti Bagi Hasil Pajak, pungutan tanah kas

desa diharapkan dapat meningkat sehingga mampu memenuhi rencana

pembangunan di Desa Ngestiharjo.

Adapun sumber keuangan desa sebagai berikut :

a. Dana Desa dari pusat

b. Alokasi Dana Desa

c. Pendapatan Asli Daerah dari Tanah Kas Desa, Aset Desa, Swadaya

d. Dana Keistimewaan Jogja

e. Dana Bantuan sumber lain seperti program dinas, lintas sektoral,

donatur

4.6.2 Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja desa difokuskan untuk peningkatan

pemberdayaan masyarakat selain untuk pembangunan fisik


43

infrastruktur bagi masyarakat. Adapun bidang yang masuk dalam arah

kebijakan ini adalah :

a. Bidang Pemerintahan

b. Bidang Kesejahteraan

c. Bidang Pelayanan

d. Bidang Umum

e. Bidang Perencanaan pembangunan desa.

4.7 Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan masyarakat

yang berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan fisik dan

infrastruktur, akan berpengaruh pada sumber daya alam dan kawasan

lingkungan hidup sekitar.

Diperlukan suatu strategy dan arah kebijakan yang dapat menjaga

dan membangun lingkungan yang tetap memelihara ekosistem yang ada

pada lingkungan.

Adapun program ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.7.1. Penataan tata ruang lingkungan dengan melihat keseimbangan

antara kawasan pemukiman dan kawasan hijau sebagai serapan

air tanah

4.7.2. Meningkatakan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan menjaga kondisi lingkungan di sekitar masyarakat

sendiri

4.7.3. Fasilitasi dan pelatihan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

4.7.4. Menciptakan kawasan ramah lingkungan dan ramah anak untuk

menjaga kawasan yang aman dan nyaman bagi masyarakat sendiri

4.7.5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana melalui

pendampingan, pengelolaan dan penerapan teknologi tepat guna

4.7.6. Menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan akademisi yang

dapat membantu pengawasan sumber daya alam dan lingkungan

melalui kajian, terapan, sosialisasi dan perbaikan kepada

masyarakat, sehingga dapat terjaga dengan baik.

4.7.8. Terbentuknya ruang Terbuka Hijau di setiap pedukuhan yang

dipergunakan sebagai sarana kegiatan dan komunikasi antar

warga

4.8. Kebijakan Sosial Budaya


44

Dengan banyakanya karakter keragaman sosial budaya masyarakat

di wilayah Desa Ngestiharjo, maka perlu dilakukan akomodasi untuk

menampung semua aspirasi masyarakat yang ada. Adapun program yang

mengakomodir kebiijakan di bidang sosial budaya ini meliputi :

4.8.1. Mengadakan pertemuan rutin bagi warga masyarakat baik di

tingkat RT sampai Pemerintah Desa sebagai ujud untuk menjalin

silaturahmi dan persaudaraan di wilayah Desa Ngestiharjo

4.8.2. Mengadakan sarasehan social dan budaya di masyarakat, sebagai

wujud untuk nguri-uri kabudayan setempat yang ada

4.8.3. Mengadakan event-event rutin yang melibatkan semua komponen

masyarakat sehingga terjalin jiwa sosial dan persatuan antar

warga

4.8.4. Study banding, sarasehan dan pelatihan-pelatihan yang rutin

diadakan untuk meng-up grade kapasitas diri agar tidak tertinggal

dengan daerah lain

4.8.5. Memfasilitasi dan mengakomodir seni dan budaya dari masyarakat

sebagai ujud persatuan bersama di tiap-tiap pedukuhan.

4.8.6. Sosialisasi tentang berbagai macam program saling berbagi, saling

mengerti dan saling menghargai Antara warga satu dengan yang

lainnya

4.8.7. Membentuk wadah-wadah komunitas sosial budaya untuk

mempermudah komunikasi antar warga dan menjalin

persaudaraan seluruh Desa Ngestiharjo

4.8.8. Mengagendakan kegiatan rutin sosial dan budaya yang melibatkan

banyak komunitas untuk menjaga keeratan persaudaraan dan rasa

keluarga besar satu Ngestiharjo

4.9. Kebijakan Kesehatan

Kesadaran masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang masih rendah dengan diikuti pemahaman perilaku

hidup sehat yang masih kurang, menjadikan suatu pekerjaan rumah

yang harus segera diselesaikan, karena hampr menyeluruh terjadi di

semua wilayah Desa Ngestiharjo.

Permasalahan sampah, pembuangan limbah domestic maupun

peternakan, hygiene dan sanitasi lingkungan serta perilaku buruk

kesehatan adalah prioritas yang harus diselesaikan, karena akumulasi


45

permasalahan yang timbul akan berdampak buruk pada kualitas

masyarakat.

Adapun program kebijakan kesehatan meliputi :

4.9.1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan

perilaku hidup sehat melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan

tekhnis bidang kesehatan

4.9.2. Kerjasama dengan instansi, lembaga dan akademisi kesehatan

untuk ikut memberikan konsultasi dan bimbingan ke masyarakat

4.9.3. Fasilitasi dan mengakomodir partisipasi mandiri serta swadaya

masyarakat untuk hidup sehat melalui dukungan anggaran desa

4.9.4. Penanganan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi Antara

warga, pedukuhan dan desa sehingga terbangun system managerial

untuk penanganan sampah yang baik dan benar

4.9.5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit focus kegiatan surveilans,

pengendalian dan penanggulangan penyakit menular termasuk

Kejadian Luar Biasa (KLB) / bencana dan penyakit yang tidak

menular

4.9.6. Peningkatan kualitas kegiatan di posyandu, lansia dan masyarakat

umum

4.9.7. Fasilitasi dan mengakomodir kebutuhan pusat pelayanan kesehatan

masyarakat termasuk pemberdayaan kader-kader sehat di setiap

pedukuhan

4.9.8. Pelayanan Keluarga Berencana focus kegiatan peningkatan dan

perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana

pelayanan KB, peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga

masyarakat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui

KB, fasilitasi advokasi dan supervise peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penggerakan program Keluarga Berencana

4.9.9. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan focus

pada peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan

Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) untuk

meningkatkan kualitas remaja dalam memahami kesehatan

reproduksi, peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA,

PMS dan HIV/AIDS di lingkungan sekolah dan masyarakat

4.9.10. Pengelolaan konvergensi Stunting untuk mengurangi resiko faktor

gizi buruk bagi balita


46

4.10. Kebijakan Kebencanaan

Kebijakan yang diambil untuk eksekusi program kebencanaan ini meliputi :

5.1. Membentuk wadah atau komunitas kebencanaan untuk

mempermudah koordinasi dan komunikasi bila terjadi kebencanaan

5.2. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

maupun Nasional untuk selalu up date informasi dan pengalaman

dalam penanganan bencana

5.3. Membentuk koordinasi Ngestiharjo Siaga yang peduli dan tanggap

pada kejadian di masyarakat

5.4. Fasilitasi kelengkapan alat untuk mendukung kelancaran komunitas-

komunitas tanggap bencana

5.5. Pengembangan kemampuan melalui pelatihann-pelatihan,

bimbingan tekhnis dan sosialisasi kebencanaan bagi masyarakat

maupun kelompok/komunitas masyarakat

5.6. Papan informasi publik dan analisa kerawanan bencana untuk

antisipasi kebencanaan


47

BAB V

PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang

mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini

aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga

(masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas

pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan

pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan

masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran

serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan

partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak

perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada

intinya pendekatan partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang

direncanakan oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang

mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri,

pemerintah desa hanya memfasilitasi dalam menjawab kebutuhan yang

masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan

umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

Bantul, Lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan

rencana kerja.

Demikian RPJM Desa, Desa Ngestiharjo ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ngestiharjo

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024 yang selanjutnya

setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

BAB I PENDAHULUAN...RPJMDes Desa Ngestiharjo 2018-2024 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN...RPJMDes Desa Ngestiharjo 2018-2024 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang...