PEMBANGUNAN DAERAH, DESADAN KOTA

BAB XIV

PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

A. PENDAHULUAN

Usaha pembangunan daerah, desa dan kota terus ditingkat-kan dan diarahkan pada pencapaian tujuan untuk makin memera takan pembangunan, makin memantapkan pewujudan Wawasan Nusan-tara, dan makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan ber-tanggungjawab. Dalam rangka itu pembangunan daerah, desa dan kota dilaksanakan dengan tujuan menyerasikan laju pertumbuhan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan antara pertum-buhan daerah pedesaan dan perkotaan; menyerasikan keseluruhan pembangunan di setiap daerah dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing; meningkatkan kemampuan berprakarsa dan berpartisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mem-bangun dan mendorong pertumbuhannya; dan mempercepat pening-katan kemampuan daerah-daerah tertentu yang masih menghadapi berbagai hambatan untuk berkembang.

Sehubungan dengan itu telah dirumuakan dan dilaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan daerah yang dapat memberi kan jaminan yang lebih baik dalam mengusahakan keserasian ke-giatan pembangunan sebagaimana disebutkan di atas. Sebagai langkah pertama, telah ditempuh pendekatan regional dalam rangka memberikan dasar untuk mengarahkan keseluruhan pem-bangunan daerah menjadi satu kesatuan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya pendekatan ini didukung oleh forum kon-sultasi baik pada tingkat regional maupun pada tingkat nasio

XIV/3

nal yang menjadi wahana untuk mencapai keterpaduan yang lebih baik. Langkah selanjutnya berupa kegiatan pengendalian yang intensif dan tinjauan ulang atas program dan proyek yang sedang berjalan, yang memberi kesempatan semua pihak untuk secara bersama selalu menjaga sinkronisasi pelaksanaan pem-bangunan di daerah.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan tingkat kemampuan ma-sing-masing daerah, telah disusun program dan proyek pemba-ngunan daerah yang mencakup kegiatan-kegiatan sektoral dan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan program bantuan pembangunan daerah. Program bantuan pemba-ngunan daerah juga dimaksudkan untuk dapat secepatnya mening-katkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini termasuk pula kegiatan pengendalian pembangunan yang sangat diperlukan untuk memper-tahankan sinkronisasi jalannya pembangunan di daerah secara keseluruhan. Hasil yang dicapai telah makin dapat dirasakan oleh semua pihak dengan makin mantapnya penyelenggaraan pem-bangunan regional di daerah masing-masing.

Hingga saat ini pengerahan dana pembangunan daerah masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun demikian hasil-hasil program bantuan pembangunan daerah telah menunjukkan perkem-bangan yang cukup baik. Sampai dengan tahun keempat Repelita IV ternyata bahwa program bantuan pembangunan daerah telah menjadi sarana yang efektif dalam menjamin dinamika pemba-ngunan di daerah. Hal ini telah dirasakan hasilnya langsung oleh masyarakat bersangkutan, terutama oleh masyarakat di banyak pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia.

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah, khusus-nya untuk tahun keempat Repelita IV (1987/88), diuraikan dalam bagian-bagian berikut.

B. PEMBANGUNAN DESA

1. Umum

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota

XIV/4

dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertum-buhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa di-arahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang me-rupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkat-kan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang. Oleh karena itu pembangunan desa meru-pakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pemba-ngunan nasional.

Sesuai dengan arah kebijaksanaan tersebut, telah dite-tapkan berbagai program bantuan yaitu berupa: bantuan Pem-bangunan Desa; pemantapan dan pembinaan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP); peningkatan prakarsa dan swadaya masyara-kat; pemukiman kembali penduduk; bantuan pemugaran perumahan dan lingkungan; perlombaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa.

2. Bantuan Pembangunan Desa

Dalam rangka usaha mempercepat pemerataan kegiatan pem-bangunan ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah telah mem-berikan Bantuan Pembangunan Desa. Bantuan tersebut diberikan baik berupa dana maupun bimbingan untuk mendorong masyarakat desa melakukan kegiatan pembangunan secara berswadaya dan bergotong-royong. Bantuan dana diberikan langsung kepada se-tiap desa di seluruh Indonesia guna membiayai proyek pemba-ngunan yang dianggap strategis oleh masyarakat desa bersang-kutan. Bimbingan dan pembinaan diberikan oleh aparatur peme-rintah baik pusat maupun daerah kepada masyarakat desa selama penyelenggaraan pembangunan tersebut agar terjamin keberha-silannya.

Pada akhir Repelita III (1983/84) sejumlah 66.432 desa telah mendapat bantuan langsung masing-masing sebesar Rp 1.250.000,- termasuk bantuan untuk menunjang kegiatan Pem-binaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp 250.000,- se-tiap desa. Untuk bantuan langsung itu dana yang disediakan seluruhnya berjumlah Rp 83.046,25 juta. Di samping bantuan langsung tersebut, kepada desa-desa pemenang lomba desa di

XIV/5

beri hadiah lomba desa. Untuk pembinaan pembangunan desa ke-pada setiap kecamatan diberi bantuan dana pembinaan. Dengan demikian jumlah bantuan pembangunan desa seluruhnya menjadi sebesar Rp 91.611 juta.

Pada tahun pertama Repelita IV (1984/85) jumlah bantuan tersebut mencapai Rp 92.882 juta, meningkat sekitar 1,39% dari tahun 1983/84. Tahun 1985/86 jumlah bantuan telah meningkat menjadi Rp 98.568 juta dan pada tahun 1986/87 menjadi Rp 98.863 juta. Kenaikan jumlah bantuan tersebut kecuali di-sebabkan adanya pertambahan jumlah desa, yaitu desa transmi-grasi dan pemekaran desa, juga disebabkan adanya kenaikan jumlah bantuan tiap desa. Karena keterbatasan dana pembangun-an maka untuk tahun 1987/88 jumlah bantuan tetap sebesar Rp 98.863 juta, yang meliputi antara lain bantuan langsung untuk setiap desa sebesar Rp 1.350.000,- termasuk bantuan untuk menunjang kegiatan PKK sebesar Rp 250.000,-. Perincian bantuan untuk masing-masing propinsi dapat dilihat pada Tabel XIV-1, sedangkan perkembangan jumlah desa dan besarnya bantuan dari tahun 1983/84 sampai dengan tahun 1987/88 dapat dilihat pada Tabel XIV-2.

Bantuan Pembangunan Desa pada tahun 1987/88 sebesar Rp 98.863 juta dan tambahan bantuan dari Pemda sebesar Rp 184,2 juta, telah mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat desa yang apabila dihitung dalam uang akan mencapai nilai Rp 20.634,5 juta. Dengan demikian pembangunan desa yang diselenggarakan dalam rangka bantuan pembangunan desa mencapai nilai sebesar Rp 119.682 juta, seperti terlihat pada Tabel XIV-3. Pembangunan desa tersebut meliputi proyek-proyek prasarana desa yang terdiri dari prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, dan prasarana sosial serta berbagai kegiatan usaha ekonomi desa dan kegiat-an sosial desa.

3. Pemantapan dan Pembinaan Unit Daerah Kerja Pemba-ngunan (UDKP)

Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dalam lingkup wilayah keca-matan dilaksanakan melalui pendekatan Unit Daerah Kerja Pem bangunan (UDKP). UDKP dipakai sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian hasil-hasil pemba-ngunan yang dilakukan di setiap desa yang ada dalam lingkupan-nya.

XIV/6

TABEL XIV - 1

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,1983/84 - 1987/88

(dalam jutaan rupiah)

XIV/7

TABEL XIV - 2

PERKEMBANGAN JUMLAH DESA DAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,1983/84 - 1987/88

XIV/8

TABEL XIV - 3

PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH PUSAT,BANTUAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWADAYA MASYARAKAT

DALAM PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,1983/84 - 1987/88

(dalam ribuan rupiah)

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara

XIV/9

Penerapan sistem UDKP diharapkan dapat memadukan kegiat-an pembangunan desa dengan kegiatan berbagai sektor di pe-desaan dan dapat lebih mendayagunakan segenap potensi pela-yanan prasarana sosial ekonomi desa yang ada dalam wilayah kecamatan bersangkutan. Dengan demikian diharapkan pelaksana-an proyek/kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah kecamatan akan dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap ke-seluruhan desa yang ada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Pada akhir Repelita III (1983/84) dari 3.427 kecamatan di seluruh Indonesia, sebanyak 2.045 kecamatan telah menerap-kan pendekatan UDKP.

Pada tahun 1987/88 seluruh kecamatan yang berjumlah 3.592 telah menerapkan pendekatan UDKP, walaupun belum seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Agar penerapan pendekatan UDKP ini dapat berjalan dengan baik, telah dilakukan usaha pening-katan kemampuan aparat kecamatan. Sampai dengan tahun keempat Repelita IV telah dilaksanakan penataran bagi 3.117 Camat, latihan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa dan pejabat lainnya sebanyak 3.821 orang, latihan Kaur Kemasyarakatan 3.529 orang, latihan Kaur Pemerintahaft 3.529 orang, latihan Sekretaris Wilayah Kecamatan 3.529 orang, latihan Pembina Teknis Kader Pembangunan Desa (KPD) 5.627 orang, latihan Kepala Seksi Pembangunan Desa dari Kantor Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten 295 orang. Di samping itu bersamaan dengan latihan-latihan tersebut juga diadakan peragaan penerapan teknologi pedesaan/teknologi tepatguna. Di samping latihan-latihan tersebut dalam tahun 1987/88 telah ditempatkan TKS-BUTSI 1.449 orang, dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti musyawarah LKMD, diskusi UDKP/Temu Karya LKMD di tingkat kecamatan, dan rapat-rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat propinsi.

4. Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Masyarakat

Dalam rangka mengusahakan agar desa-desa menjadi landas-an yang kuat bagi ketahanan nasional, maka Lembaga Sosial Desa (LSD) telah disempurnakan menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD diharapkan mampu menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, peranserta aktif dan swadaya masyarakat desa dengan membuat rencana pembangunan sendiri, kemudian melaksanakan dan memeliharanya secara swadaya dan bergotong-royong.

XIV/10

Dalam rangka pendayagunaan LKMD agar dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara lebih baik dan efektif, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain berupa penilaian LKMD percontohan, latihan pembina teknis LKMD, latihan Kepala Desa, latihan Pelatih tingkat kabupaten dan propinsi, dan latihan orientasi pejabat tingkat kabupaten dan propinsi serta latihan Kader Pembangunan Desa (KPD). Sampai dengan tahun keempat Repelita IV telah terpilih 4.755 LKMD percon-tohan, diselenggarakan latihan Pembina Teknis LKMD/KPD bagi 9.102 orang, latihan Kepala Desa bagi 7.373 orang, orientasi LKMD bagi 6.960 orang, latihan pelatih tingkat kabupaten/ko-tamadya, bagi 2.911 orang, latihan pelatih tingkat propinsi bagi 490 orang, dan orientasi pejabat tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya bagi sebanyak 3.470 orang serta latihan Kader Pembangunan Desa bagi 76.056 orang.

Perkembangan umum LKMD sampai dengan tahun 1987/88 adalah sebagai berikut: Dari 66.594 LKMD sebanyak 244 LKMD (0,4%) masih berada dalam tingkat persiapan, 8.783 LKMD (13,2%) sudah terbentuk namun belum aktif berperan, 25.154 LKMD (37,8%) sudah aktif dan sebanyak 32.413 (48,6%) sudah aktif berfungsi.

Usaha lain untuk mengembangkan peranserta masyarakat adalah peningkatan peranan wanita melalui gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui PKK ini telah dilaksa-nakan 10 program pokok PKK, dengan mengembangkan kelompok Dasawisma (persepuluhan). Setiap kelompok terdiri dari 10- - 20 keluarga. Mereka bersama-sama melaksanakan kegiatan PKK.

Pembinaan dan pengendalian LKMD dan gerakan PKK pada se-tiap tingkat pemerintahan dilaksanakan oleh Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK. Untuk peningkatan kqmampuan Tim Peng-gerak PKK, telah dilaksanakan latihan-latihan bagi anggota Tim. Sampai dengan tahun 1987/88 latihan-latihan tersebut telah diikuti oleh: tingkat pusat 30 orang, tingkat propinsi 864 orang, tingkat kabupaten/kotamadya 7.260 orang, dan ting-kat kecamatan 3.330 orang.

5. Pemukiman Kembali Penduduk

Kegiatan pemukiman kembali penduduk dilaksanakan untuk memperbaiki cara dan taraf hidup kelompok-kelompok penduduk desa yang semula hidupnya masih terpencil, tersebar, dan atau yang mata pencahariannya masih berladang secara berpindah

XIV/11

pindah. Kelompok-kelompok penduduk ini dimukimkan kembali di lokasi baru. Bagi mereka disediakan rumah, tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, penyediaan air bersih, lahan pertanian dan pembibitan serta bantuan pangan.

Pada akhir Repelita III (1983/84) telah dimukimkan kem-bali 1.410 Kepala Keluarga (KK) di 10 propinsi. Pada tahun pertama Repelita IV telah dimukimkan kembali sebanyak 1.849 KK di 16 propinsi dan pada tahun kedua (1985/86) sebanyak 1.028 KK di 12 propinsi. Sejak tahun 1986/87 pelaksanaan ke-bijaksanaan pemukiman kembali penduduk lebih mengutamakan pembinaan kelompok-kelompok penduduk yang telah dimukimkan kembali pada tahun-tahun sebelumnya. Pembinaan itu dilaksana-kan melalui penyuluhan pertanian dan pembinaan sosial.

6. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan

Pemugaran perumahan dan lingkungan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan serta bantuan pemugaran perumahan dan lingkungan dengan tujuan agar masyarakat desa dapat membangun atau memperbaiki rumahnya sesuai dengan syarat-syarat kese-hatan. Penyuluhan dan bantuan pemugaran tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pada akhir Repelita III telah berhasil dipugar 8.000 rumah pedesaan di 23 propinsi. Selama empat tahun Repelita IV, telah dipugar 48.750 rumah yang tersebar di 3.250 desa di 26 propinsi.

7. Perlombaan Desa dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa

Pertumbuhan pedesaan diawali tahap Desa Swadaya yaitu desa yang belum berkembang, dengan basis ekonomi pertanian tradisional; kemudian menjadi Desa Swakarsa yaitu desa yang mulai berkembang, dengan basis ekonomi relatif lebih luas; dan terakhir adalah Desa Swasembada yaitu desa yang sudah berkembang cukup maju, dan relatif sudah mampu memenuhi kebu-tuhan sendiri.

Untuk mendorong percepatan perkembangan desa menjadi desa swasembada itu, setiap tahun diadakan penilaian kegiatan pem-bangunan di masing-masing desa. Desa pemenang adalah desa yang

XIV/12

mempunyai prestasi membangun paling tinggi dalam tahun peni-laian. Penilaian peringkat desa terbaik diadakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya, hingga tingkat pro-pinsi.

Desa terbaik peringkat satu, dua, dan tiga pada tingkat kabupaten/kotamadya dan tingkat propinsi diberi penghargaan berupa tambahan bantuan untuk membiayai proyek-proyek desa. Di samping itu pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan para Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK dari desa yang memperoleh peringkat pertama pada tingkat propinsi diundang ke ibukota negara guna mengikuti upacara 17 Agustus dan kegiatan lainnya. Dengan adanya hadiah dan penghargaan tersebut diharapkan aparat desa dan masyarakatnya dapat lebih cermat dalam mengamati dan memanfaatkan potensi desa untuk lebih memacu laju pembangunan, melalui peningkatan produktivitas serta perluasan usaha yang dapat dijadikan contoh oleh desa desa lainnya.

Pada Akhir Repelita III (1983/84), dari 65.127 desa, tercatat sebanyak 13.281 desa swadaya (20,4%), 35.461 desa swakarya (54,4%), dan 16.385 desa swasembada (25,2%).

Selama empat tahun Repelita IV telah dicapai perkembang-an sebagai berikut: pada tahun 1984/85 terdapat 22.263 desa swasembada dari jumlah 66.173 desa (33,6%), pada tahun 1985/86 terdapat 25.809 desa swasembada dari 66.391 desa (38,.9%), pada tahun 1986/87 terdapat 29.287 desa swasembada dari 66.391 desa (44,0%), dan pada tahun 1987/88 dari jumlah 66.594 desa yang ada terdapat 32.892 desa swasembada (49,4%), 29.645 desa swakarya (44,5%), dan 4.057 desa swadaya (6,1%): Rincian tingkat perkembangan desa tiap propinsi tahun 1987/88 dapat dilihat pada Tabel XIV-4.

C. BANTUAN PEKBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

1. U m u m

Mengingat pentingnya peranan Daerah Tingkat II dalam me-nyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan jasa-jasa, dan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka sejak tahun anggaran 1970/71 telah disediakan bantuan pembangunan Daerah Tingkat II dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan adanya bantuan tersebut, yang dari tahun ke tahun pada umum

XIV/12

TABEL XIV - 4

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA,TAHUN 1987/88

XIV/14

nya meningkat, diharapkan Pemerintah Daerah Tingkat II makin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai prasarana sosial ekonomi yang meningkat pula. Di samping itu Pemerintah Daerah Tingkat II juga diharapkan lebih mampu untuk berperan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum dan melak-sanakan kegiatan pembangunan dengan mendorong prakarsa dan peranserta masyarakat di daerahnya masing-masing.

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana bantuan tersebut diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki ciri-ciri berskala sedang, berjangka pendek, tidak memerlukan peralatan yang canggih, dari bersifat padat karya. Kecuali itu agar dapat mencapai manfaat yang setinggi-tingginya, proyek yang akan dibangun dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan aparat daerah yang mengelola serta potensi yang ada di daerah masing-masing.

Melalui kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana bantuan tersebut telah berhasil diciptakan berbagai kegiatan usaha dan kesempatan kerja, sehingga pendapatan penduduk di daerah bersangkutan meningkat. Kegiatan pembangunan tersebut juga telah mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas serta kesempatan berusaha di daerah-daerah bersangkutan.

2. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II terutama, dimaksud-kan untuk menangani beberapa masalah mendesak dan memiliki dampak positif langsung bagi masyarakat dan bahkan bagi Peme-rintah Daerah yang bersangkutan. Proyek-proyek yang ditangani terutama adalah proyek-proyek pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai prasarana sosial ekonomi dan beberapa proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Untuk mendukung maksud tersebut alokasi dana bantuan di-tetapkan atas dasar jumlah penduduk di Daerah Tingkat II ma-sing-masing. Bagi daerah yang jumlah penduduknya rendah, agar dicapai hasil pembangunan yang memadai, alokasi dana bantuan ditetapkan tidak kurang dari jumlah minimum tertentu.

Pemanfaatan bantuan pembangunan ini antara lain telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat di Daerah Tingkat II bersangkutan untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, yaitu Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan demi-kian kemampuan pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerima

XIV/15

an IPEDA dapat digunakan sebagai salah satu indikator keber-hasilannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sejak tahun 1986 IPEDA dijadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang seba-gian besar penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Sementara itu melalui pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Pemerintah telah membantu mengembangkan ke-mampuan aparatur daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Dengan memperoleh tanggungjawab untuk memilih proyek-proyek yang tinggi prioritasnya, untuk merencanakan dan untuk melak-sanakan proyek-proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan dana bantuan tersebut maka Pemerintah Daerah Tingkat II sema-kin mampu mengelola tugas-tugaa pembangunannya; dan selanjut-nya makin mampu pula melakukan kegiatan koordinasi pembangun-an di daerah pada umumnya. Secara keseluruhan keadaan ini telah meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Melalui Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tersebut secara bertahap, Pemerintah telah dapat membina dan mening-katkan kemampuan melaksanakan berbagai fungsi organiaasi pe-merintahan Daerah Tingkat II. Melalui pengalaman yang diper-oleh dari pelaksanaan pemanfaatan bantuan tersebut secara fungsional masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerin-tah Daerah Tingkat II semakin jelas bidang tugasnya dan se-makin jelas pula jalur pembinaan teknis dan pembinaan admi-nistrasinya.

Menyadari manfaat yang demikian besar, maka bantuan pem-bangunan Daerah Tingkat II terus ditingkatkan, seperti ter-lihat pada Tabel•XIV-5. Dalam tahun terakhir Repelita III (1983/84) bantuan pembangunan Daerah Tingkat II berjumlah Rp 197,2 milyar termasuk bantuan perangsang sebesar Rp 7,7 milyar. Jumlah ini didasarkan atas bantuan per penduduk se-besar Rp 1.15Q dengan bantuan minimum per Daerah Tingkat II sebesar Rp 160 juta.

Karena terbatasnya keuangan negara, alokasi bantuan per penduduk dan bantuan minimum per Daerah Tingkat II pada tahun pertama Repelita IV tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 1985/86 sampai dengan tahun 1987/88 bantuan per penduduk ada-lah Rp 1.250. Jumlah bantuan untuk masing-masing propinsi se-lama 1983/84 - 1987/88 terlihat pada Tabel XIV-5.

Menyadari bahwa makin banyak urusan yang telah diserah-kan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, sedangkan kemampuan

XIV/16

TABEL XIV – 5

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II1983/84 – 1987/88

(dalam jutaan rupiah)

1) Peralatan dan Kegiatan Penunjang

XIV/17

keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II belum meningkat secara memadai, maka Pemerintah telah mengarahkan penggunaan bantuan pembangunan Daerah Tingkat II kepada kegiatan operasi dan pe-meliharaan atas bangunan-bangunan prasarana yang telah di-bangun, diperbaiki, dan ditingkatkan. Pemerintah juga telah meningkatkan kemampuan Daerah Tingkat II dalam memilih dan merencanakan proyek-proyek pembangunan dengan memperhatikan keterbatasan sumber-sumber yang tersedia.

Hasil pembangunan berbagai prasarana fisik yang dibiayai dengan bantuan pembangunan Daerah Tingkat II dalam kurun waktu 1983/84 sampai 1987/88 tercantum pada Tabel XIV-6. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun, rata-rata telah dapat dilaksanakan perbaikan/pembangunan jalan lebih dari 30.000 km dan jembatan lebih dari 27.000 m per tahun. Pada tahun 1987/88 telah dilaksanakan 3.448 proyek yang terdiri.atas: 2.355 pro-yek jalan yang meliputi pembangunan jalan yang panjangnya lebih dari 41.000 km, 342 proyek jembatan yang meliputi jem-batan yang panjangnya lebih dari 34.000 m, 207 proyek prasa-rana produksi berupa saluran dan bangunan irigasi lainnya se-banyak 207 untuk melayani hampir 77.000 ha areal pertanian, dan 544 proyek lainnya yang meliputi antara lain: proyek-pro-yek pembangunan pasar, terminal dan prasarana perkotaan lain-nya.

Melalui pelaksanaan proyek-proyek tersebut, telah dapat diserap sebanyak rata-rata 523.000 tenaga kerja per tahun dengan rata-rata 100 hari kerja setahun (Tabel XIV-6). Seki-tar 50% dari dana yang tersedia diterima oleh penduduk seba-gai upah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saatnya jumlah tersebut merupakan bagian dari permintaan efektif masyarakat di daerah-daerah, sebagai jumlah yang me-reka belanjakan untuk membeli berbagai keperluan hidup sehari-hari.

Permintaan efektif yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan pertimbangan penting bagi para produsen untuk mem-perluas atau melakukan penanaman modal baru. Dengan adanya penanaman modal tersebut sejumlah faktor produksi termasuk tanah dan tenaga kerja diperlukan, sehingga akan melahirkan kesempatan kerja baru. Proses ini terus berkesinambungan, dan merupakan bagian yang penting dalam pertumbuhan ekonomi ma-syarakat daerah bersangkutan. Karena itu secara cermat Peme-rintah terus mengikuti pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dan mengusahakan penyempurnaannya melalui serang-

XIV/18

TABEL XIV – 6

HASIL FISIK PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II,

1983/84 – 1987/88

1) Data sementara

XIV/19

kaian kebijaksanaan, antara lain dalam bentuk Pedoman Pelak-sanaan tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Tingkat penyerapan dana bantuan cukup tinggi; pada tahun 1987/88 dari jumlah anggaran sebesar Rp 223,6 milyar sampai dengan bulan Maret 1988 telah terserap sebesar Rp 223,1 milyar, atau sekitar 99,8% (Tabel XIV-7). Dari jumlah ter-sebut, sekitar Rp 111 milyar adalah jumlah upah yang diterima oleh penduduk di daerah-daerah bersangkutan.

D. BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

1. Umum

Peranan Pemerintah Daerah Tingkat I baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan jasa-jasa maupun dalam koordinasi berbagai kegiatan pembangunan di daerah sangat penting. Peranan koordinatif ditekankan dalam rangka menyerasikan sasaran-saearan nasional dengan prioritas dan potensi daerah, agar pembangunan di daerah berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna dan secara keseluruhan menjadi bagian terpadu dari pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, langkah-langkah pendayagunaan dan peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat I terua di-lakukan. Setiap tahun Pemerintah mengalokasikan dana bantuan langsung kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Dengan bantuan tersebut Pemerintah Daerah Tingkat I, di samping dapat melak-sanakan berbagai kegiatan koordinasi yang diperlukan dalam pembangunan di daerah, juga dapat melaksanakan secara lang-sung serangkaian kegiatan pembangunan yang dianggap penting dalam memecahkan masalah utama daerahnya dan mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

2. Pembangunan Daerah Tingkat I

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang disediakan se-tiap tahun telah mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup besar terutama diberikan kepada Daerah Tingkat I yang relatif masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pada akhir Repelita III jumlah bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp 253 milyar. Pada awal Repelita IV

XIV/20

TABEL XIV - 7

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II, 1987/88REALISASI SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 1)

MASING-MASING DAERAH TINGKAT I,(dalam jutaan rupiah)

1) Angka laporan per 31 Maret 1988

XIV/21

(1984/85) bantuan tersebut tetap berjumlah Rp 253 milyar dan baru pada tahun 1985/86 naik menjadi Rp 280 milyar atau naik 10,7%. Walaupun pada tahun 1986/87 terjadi penurunan anggaran pembangunan secara keseluruhan, jumlah bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tetap tidak mengalami penurunan, tetap di-sediakan sebesar. Rp 280 milyar. Pada tahun anggaran 1987/88 jumlah bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tetap Rp 280 milyar. Perincian bantuan untuk setiap daerah sejak tahun akhir Repelita III sampai dengan tahun keempat Repelita IV dapat dilihat pada Tabel XIV-8.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian bantuan pem-bangunan ini, maka bantuan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang "ditetapkan" dan bagian yang "diarahkan". Bagian yang "ditetapkan" digunakan untuk menangani kegiatan yang langsung menyangkut upaya untuk mempertahankan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang ada, an-tara lain berupa kegiatan penunjangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan dan peningkatan irigasi, serta pem-biayaan operasi dan pemeliharaan pengairan. Bagian yang "di-arahkan" digunakan untuk membiayai proyek-proyek dalam rangka pemecahan masalah pokok dan yang sesuai prioritas daerah, se-perti proyek yang bersifat produktif dan sesuai dengan potensi daerah, pengembangan daerah minus dan terisolir, pembinaan golongan ekonomi lemah, peningkatan kesejahteraan rakyat se-cara langsung, dan pembinaan generasi muda. Besarnya dana bantuan yang "ditetapkan" dan yang "diarahkan" untuk masing-masing daerah, sejak akhir Repelita III sampai tahun 1987/88 dapat dilihat pada Tabel XIV-9. Rincian tahun 1987/88 untuk setiap propinsi dapat dilihat pada Tabel XIV-10.

Sejak akhir Repelita III hingga tahun keempat Repelita IV seluruh dana Bantuan Pembangunaa Daerah Tingkat I telah digunakan untuk melaksanakan 13.879 proyek yang terdiri dari 3.966 proyek di lingkungan sekretariat daerah, 3.732 prpyek di lingkungan pekerjaan umum, 2.007 proyek di lingkungan per-tanian, 260 proyek di lingkungan pariwisata, 505 proyek di lingkungan pertambangan dan perindustrian, 1.501 proyek di lingkungan sosial budaya, 356 proyek di lingkungan pembangun-an desa dan 1.552 proyek lain-lainnya.

Bagian yang "ditetapkan" selama periode tersebut telah berhasil dimanfaatkan untuk melaksanakan penunjangan jalan sepanjang 42.928 km, jembatan 41.912 m dan penggantian 747 jembatan yang seluruhnya panjangnya 10.593 m; peningkatan

XIV/22

TABEL XIV – 8

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DATI I,1983/84 – 1987/88

(dalam jutaan rupiah)

XIV/23

TABEL XIV - 9

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I MENURUT JENIS PEMBANGUNAN,.1983/84 - 1987/88

(dalam jutaan rupiah)

XIV/24

TABEL XIV – 10

PERINCIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT IMASING-MASING DAERAH TINGKAT I,

TAHUN 1987/88(dalam ribuan rupiah)

XIV/25

irigasi yang dapat mengairi sawah seluas 238.993 ha; ini me-liputi pembangunan 342 buah bendungan, 8.868 km saluran, 1.258 bangunan bagi dan 2.133 buah bangunan pelengkap. Di samping itu dalam rangka menunjang swasembada pangan bagian yang "ditetapkan" setiap tahun juga digunakan untuk memeli-hara 8.798 buah bendungan, 89.917 buah bangunan air, 66.425.3 m saluran pembawa, 24.778,6 km saluran pembuang, 2.754 buah fasilitas ekaploitasi, 4.412,4 m tanggul banjir, 5.187,6 m jalan inspeksi dan 7.093 PK pompa, yang kesemuanya dapat memfungsikan rata-rata 3.556.800 ha sawah.

Dalam tahun 1987/88 telah dilaksanakan kegiatan 2.681 proyek yang terdiri atas: proyek-proyek di lingkungan Sekre-tariat Daerah sebanyak 638 proyek, proyek-proyek di lingkung-an pekerjaan umum 785 proyek, proyek-proyek di lingkungan pertanian 329 proyek, proyek-proyek di lingkungan perhubungan dan pariwisata 50 proyek, proyek-proyek di lingkungan pertam-bangan, perindustrian dan perekonomian lainnya 88 proyek, proyek-proyek dalam lingkungan sosial budaya 292 proyek, pro-yek-proyek dalam lingkungan pembangunan desa 71 proyek, dan lain-lainnya 428 proyek. Bagian yang ditetapkan telah diguna-kan untuk penunjangan 11.333 km jalan, 3.293 m jembatan, penggantian 41 buah jembatan meliputi 1.151 m; peningkatan saluran irigasi dengan hasil 41.271 m serta operasi dan peme-liharaan jaringan irigasi yang dapat mengairi areal sawah se-luas 2.713.000 ha.

Di samping hasil fisik tersebut, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I juga telah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun pengawasan.

3. Bantuan Pengembangan Wilayah Terpadu

Proyek-proyek Pengembangan Wilayah Terpadu adalah proyek-proyek bantuan yang secara langsung dilaksanakan oleh Peme-rintah Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Ciri proyek pengembangan wilayah terpadu adalah: lokasinya di daerah ter-pencil yang perlu dikembangkan secepat mungkin; meliputi ber-bagai sektor, antara lain pangan, peternakan kecil, perikanan dan perkebunan rakyat; mendorong peningkatan keterampilan ma-syarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha tersebut; mem-bantu meningkatkan prasarana yang sangat diperlukan dan mem-bantu penyediaan kredit untuk pengembangan lebih lanjut.

XIV/26

Tujuan pengembangan wilayah terpadu adalah: pertama, me-ningkatkan pendapatan penduduk di daerah terpencil; kedua, meningkatkan keterampilan para pejabat, baik di Dati II maupun Dati I, untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengadakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan serta hasil proyek-proyeknya; ketiga, melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah yang perlu tetapi belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan sektoral.

Pengembangan Wilayah Terpadu mulai dirintis pada tahun 1978/79 di Daerah Istimewa Aceh dan Jawa Tengah. Atas dasar pengalaman di kedua propinsi tersebut kemudian dikembangkan ke daerah-daerah lain dengan pola yang sama, disesuaikan dengan kondisi setempat. Pada akhir Repelita III (1983/84) dengan biaya sebesar Rp 10.402,62 juta telah dilaksanakan 448 proyek di 32 kabupaten di 10 propinsi. Pada tahun 1987/88, anggaran yang disediakan untuk pengembangan wilayah terpadu secara keseluruhan berjumlah Rp 40.701,5 juta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang tersebar di beberapa propinsi berikut:

a. Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) di 8 pro-pinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Teng-gara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

b. Pengembangan Wilayah Terpadu di propinsi Aceh, khususnya di kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Utara.

c. Pengembangan Wilayah Terpadu di Daerah Istimewa Yogya-karta yang dikenal dengan nama Proyek Bangun Desa.

d. Pengembangan Wilayah Terpadu Pasaman Barat, di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

e. Pengembangan Wilayah Terpadu di Daerah Aliran Sungai Citanduy, yaitu Proyek Citanduy II di Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), serta Kabupaten-kabupaten Ciamis, Tasik-malaya, Majalengka dan Kuningan (Jawa Barat).

f. Pengembangan Wilayah Terpadu Kecamatan Sanrego Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

g. Pengembangan Wilayah Terpadu Kecamatan Gu dan Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.

XIV/27

h. Pengembangan di daerah Mahakam Tengah Propinsi Kaliman-tan Timur.

i. Pengembangan Wilayah Terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna di Jawa Tengah dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Jawa Timur.

j. Pengembangan Wilayah Terpadu di Nusa Tenggara Timur.

k. Pengembangan Wilayah untuk menunjang pembangunan perta-nian di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selain dari proyek-proyek tersebut, proyek Pengembangan Wilayah Terpadu juga dilaksanakan dalam rangka mengembangkan lembaga perkreditan lokal, seperti Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Lem-baga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, khususnya untuk mem-perkuat administrasi dan permodalan lembaga-lembaga tersebut. Juga telah dijajagi pada kemungkinan untuk melaksanakan proyek tersebut untuk pengembangan kegiatan serupa di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kemampuan lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK).

E. PEMBANGUNAN DAERAH TIMOR TIMUR

1. U m u m

Penanganan secara khusus pembangunan daerah Timor Timur diarahkan agar daerah tersebut dapat dengan segera mengejar gerak pembangunan daerah-daerah lainnya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini telah mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh masyarakat Timor Timur. Pelaksanaan pembangunan di propinsi Timor Timur dirasakan semakin mantap, dengan tumbuhnya kesadaran serta partisipasi aktif dari se-genap lapisan masyarakat.

Sementara itu sesuai dengan perkembangan yang dicapai, tuntutan dan kebutuhan akan pembangunan juga semakin berkem-bang. Hal ini telah diperhatikan dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun bersangkutan.

Sejak integrasi disadari bahwa untuk keberhasilan dan kecepatan dalam mengejar ketinggalan, masalah utama pemba

XIV/28

ngunan daerah Timor Timur yang harus segera ditangani adalah pendidikan masyarakat secara luas. Pendidikan minimum diper-lukan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan menyam-paikan aspirasi pembangunannya dengan baik, dan agar aparatur pemerintah di daerah dapat mengelola pembangunan dengan baik. Percepatan pendidikan dilaksanakan dengan memanfaatkan fasi-litas dan pengalaman yang ada di daerah lain melalui program pengiriman tenaga ke daerah tersebut.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam Repelita III pembangunan di propinsi Timor Timur dititikberatkan pada upaya pemantapan aparatur pemerintahan. Pada akhir Repelita III diselesaikan pengangkatan pegawai ne-geri sipil di Timor Timur sebanyak 4.642 orang. Kegiatan ini dilanjutkan pada kurun waktu lima tahun berikutnya (1983/84 - 1987/88) dengan menyelesaikan pengangkatan 9.962 orang pe-gawai negeri sipil. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Timor Timur terus ditingkatkan terutama welalui pendidikan di bebe-rapa APDN di kota-kota di daerah lain. Dalam hubungan itu se-lama lima tahun terakhir ini telah diberikan tugas belajar kepada 234 orang pegawai negeri sipil Propinsi Timor Timur. Pada tahun 1987/88 penugaman belajar bagi 40 orang pegawai yang tengah mengikuti pendidikan APDN tetap dilanjutkan. Dalam tahun itu juga dilaksanakan kursus administrasi penge-lolaan barang untuk 30 orang pegawai. Di bidang prasarana fisik, dalam tahun 1987/88 telah dilaksanakan pembangunan gedung Kantor Bupati Viqueque.

Upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat Timor Timur juga dilaksanakan melalui media pendidikan umum, diantaranya dengan pemberian beasiswa, penyediaan piranti-piranti keras dan lunak penunjang kegiatan pendidikan serta pembangunan berbagai prasarana fisik. Dalam rangka penyediaan prasarana fisik pendidikan, pada akhir Repelita III telah tersedia 407 buah gedung SD dengan 1.652 ruang belajar, 35 buah gedung SLTP, dan 7 buah gedung SLTA. Hingga tahun 1987/88 jumlah prasarana fisik pendidikan yang telah dibangun terdiri dari 599 gedung SD, 81 buah gedung SLTP, dan 29 buah gedung SLTA. Dalam tahun 1987/88 juga dilanjutkan pembangunan Politeknik Dili, SG0 Baucau dan Sekolah Kejuruan setingkat SLTA. Selain itu juga dilanjutkan pembangunan 2 ruang kelaa baru SLTP dan 2 ruang lainnya untuk SLTA di Suai. Di samping itu dilaksana-kan pengadaan berbagai jenis alat bantu pendidikan baik untuk pendidikan formal maupun non formal (Kejar Paket A, Kejar Usaha, dan sebagainya), serta penataran bagi 80 orang guru SD.

XIV/29

Bantuan beasiswa juga diberikan kepada putra-putri daerah Propinsi Timor Timur. Sampai akhir Repelita III telah disalurkan beasiswa kepada sebanyak 1.074 orang siswa SPG. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya (1983/84 - 1987/88) jumlah siswa SPG yang memperoleh beasiswa telah meningkat menjadi 2.662 orang. Pada masa itu telah diberikan juga bea-siswa kepada 130 orang pelajar dan mahasiaws yang menuntut pelajaran di luar daerah Timor Timur. Dalam tahun 1987/88 juga dilanjutkan pemberian beasiswa kepada 14 orang maha-siswa, berikut biaya pemulangannya ke Timor Timur. Selanjut-nya dalam tahun itu juga diberikan beasiswa lanjutan kepada 677 orang siswa dari SPG Dili.

Di bidang kesehatan upaya peningkatan kemampuan pelayan-an kesehatan tetap mendapat perhatian. Pembangunan bidang ke-sehatan hingga akhir Repelita III diantaranya telah menyele-saikan pembangunan 3 buah RS Kabupaten, 42 buah Puskesmas, 102 buah Puskesmas Pembantu, dan 52 buah Balai Pengobatan. Dalam kurun waktu 1983/84 - 1987/88 dapat diselesaikan kegi-atan pembangunan 5 buah Puskesmas, dan 20 buah Puskesmas Pem-bantu. Di samping itu, juga telah dilaksanakan perluasan RSU Baucau, penyempurnaan fasilitas fisik RSU Dili, Sekolah Pera-wat Kesehatan (SPK) Dili, Mess Kesehatan, dan 24 unit rumah dinas bagi para petugas Kesehatan.

Pada tahun 1987/88 telah dilanjutkan pemberian bantuan biaya pelayanan operasional kepada 61 Puskesmas dan 20 Pus-kesmas Keliling, serta pelayanan rujukan. Selain itu diberi-kan juga bantuan obat-obatan untuk pemberantasan penyakit ma-laria, diarhea/kholera, dan imunisasi. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana fisik juga tetap dilaksanakan terutama untuk menyempurnakan prasarana fisik gedung Kanwil Departemen Kesehatan dan Mess Kesehatan di Dili.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama Repe-lita III telah ditingkatkan, diantaranya dengan memberikan santunan kepada sebanyak 3.400 orang anak terlantar dan pen-derita cacat, pemberian pendidikan keterampilan kepada 2.000 orang wanita, pembinaan 400 orang generasi muda, serta pem-berian rangsangan kesejahteraan sosial kepada 1.240 orang. Selama lima tahun terakhir (1983/84 - 1987/88) pembangunan bidang sosial juga meliputi pengentasan 2.536 orang anak ter-lantar, penyantunan sosial bagi 200 orang lanjut usia, pe-ngembangan 690 Karang Taruna, dan pemberian bantuan sosial lainnya kepada 1.110 orang wanita miskin.

XIV/30

Dalam tahun 1987/88 pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pengembangan dan pembinaan 320 unit Karang Taruna, penyantunan 530 orang anak terlantar, penyaluran 150 paket bantuan untuk anak terlantar, dan pemberian jaminan hidup/bantuan usaha ekonomi produksi kepada fakir miskin.

Pembangunan di bidang pertanian dan pengairan pada mula-nya mengutamakan pemulihan potensi lahan, dan kemudian secara berangsur-angsur diarahkan untuk peningkatan produksi perta-nian. Dalam tahun 1983/84 pembangunan di bidang pertanian me-liputi kegiatan-kegiatan pembangunan Balai Benih Induk (BBI), pembentukan Brigade Proteksi Tanaman (BPT), pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian di 6 lokasi, dan pembangunan perumahan untuk para petugas pertanian (PPL, PPM, dan PPS).

Dalam tahun 1987/88 pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan pengairan berupa kegiatan-kegiatan perbaikan dan penyempurnaan jaringan irigasi Maliana II sepanjang 935 m, pembangunan 1 gedung laboratorium benih, penerapan teknologi pra panen dan pengadaan serta pendistribusian 941 paket sa-prodi kepada petani setempat. Dalam rangka penyuluhan telah disebarkan 38.000 eksemplar bahan informasi pertanian, dan 162 orang PPL untuk membantu melaksanakan intensifikasi 20.165 ha areal tanaman produktif. Dalam rangka peningkatan dan pengelolaan produksi ternak telah dilaksanakan pengadaan komponen pengamanan kesehatan ternak dalam bentuk obat-obatan dan vaksinasi. Kemudian telah didatangkan pula hewan ternak sebanyak 200 ekor. Pembangunan sub-sektor perkebunan menguta-makan perlindungan dan pemeliharaan tanaman perkebunan dengan melaksanakan pengendalian hama penyakit dan gulma.

Bidang perikanan masih memerlukan perhatian khusus agar mampu berkembang sesuai dengan potensi yang ada. Dalam hu-bungan ini prioritas diberikan kepada usaha pengembangan pe-rikanan darat tetapi perkembangan bidang perikanan secara ke-seluruhan tetap diperhatikan. Dalam tahun 1987/88 upaya peng-adaan bibit ikan ditingkatkan dengan pengadaan 250.000 ekor bibit ikan. Di samping itu penyuluhan dan latihan pembudi-dayaan ikannya, berikut penyediaan fasilitas sarana produksi-nya juga dilaksanakan.

Dalam bidang perhubungan upaya pembangunan di propinsi Timor Timur ditekankan pada peningkatan kelancaran, ketertib-an, keamanan, dan keselamatan angkutan barang dan penumpang. Selama lima tahun terakhir (1983/84 - 1987/88) bidang perhu

XIV/31

bungan telah banyak mengalami kemajuan, antara lain frekuensi penerbangan ke Dili telah meningkat menjadi 7 kali seminggu. Dalam kaitan ini ini, sarana dan prasarana Pelud Komoro terus ditingkatkan dan dewasa ini telah dapat didarati pesawat jenis DC-9. Dalam bidang, perhubungan laut, fasilitas pelayar-an pelabuhan laut Com direhabilitasi dan terus disempurnakan, survai teknis dan studi alternatif pengembangan pelabuhan laut Tibar dan Santana juga dilanjutkan. Sementara itu telah dilaksanakan pula rehabilitasi dan pengaspalan jalan pada ruas-ruas jalan Ainaro - Same, Ermera - Natulia, dan Manatuto - Baucau.

Dalam tahun 1987/88 pembangunan sektor perhubungan meru pakan lanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Di bidang perhubungan darat untuk fasilitas Peng-ujian Kendaraan Bermotor (PKB) telah dilaksanakan pengadaan dan pemasangan 2 set alat uji kendaraan bermotor, yang diha-rapkan akan berfungsi pada tahun 1988/89. Selain itu juga di-laksanakan pengoperasian 3 buah bis DAMRI. Di bidang perhu-bungan laut telah dilaksanakan rehabilitasi berat talud pela-buhan di Dili, docking KM Komoro, dan penelitian tanah, ke-lautan, hidrografi, serta topografi untuk pengembangan pela-buhan laut di Oekusi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, telah dilaksanakan berbagai upaya perbaikan/rehabilitasi sarana pe-nyediaan air bersih dan perumahan. Dalam tahun 1983/84 antara lain telah dilaksanakan pengadaan dan pemasangan pipa CIP se-panjang 8.000 meter, pembangunan intake dan reservoir dengan kapasitas 100 m3. Di bidang perumahan rakyat, telah dapat di-selesaikan pembangunan 564 unit rumah sederhana, dan 1.500 unit lainnya disediakan untuk membantu masyarakat yang ter-kena musibah akibat gangguan keamanan.

Dalam lima tahun terakhir (1983/84 - 1987/88) pelayanan air bersih di Dili, Ermera dan Ailieu terus diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembangunan stasiun pompa di Komoro dan Lahane. Selain itu telah dibangun juga beberapa instalasi pe-lengkap produksi air di Dili, Baucau, Viqueque, dan Ailieu. Upaya penyediaan perumahan dilaksanakan melalui usaha-usaha perbaikan dan penyediaan perumahan bagi 389 KK, pemugaran perumahan di 11 desa, dan pemukiman kembali 50 KK penduduk di kabupaten Lautem.

Dalam tahun 1987/88 disediakan biaya operasional dan pe-meliharaan untuk 8 unit instalasi air bersih, yang telah di

XIV/32

bangun sebelumnya, yaitu Bemos, Lahane, Komoro, Bekara, Erme-ra, Ailieu, Baucau dan di Bidou. Di samping itu pada tahun itu juga telah dilaksanakan pengadaan pipa dan pemasangan. pipa untuk 200 unit sambungan rumah, Pembangunan bidang peru-mahan lebih ditekankan pada pengembangan prakaraa dan peran-serta masyarakat agar mampu melaksanakan pembangunan rumah secara swadaya. Untuk itu telah dilaksanakan kegiatan penyu-luhan pembangunan perumahan rakyat, kegiatan perintis pemu-garan perumahan di 11 desa, dan perintisan perbaikan ling-kungan perumahan kota dalam bentuk perbaikan 1.953 m jalan lingkungan.

Pembangunan bidang kelistrikan dalam Repelita III dilak-sanakan secara bertahap. Dalam periode tersebut kapasitas dan pelayanannya ditingkatkan melalui penambahan prasarana dan sarana kelistrikan, terutama di ibu kota kabupaten serta pe-laksanaan program listrik masuk desa di beberapa kabupaten seperti Dili, Maliana, dan Manatuto. Sebagai hasil pembangun-an selsma lima tahun terakhir tercatat kapasitas listrik ter-pasang sebesar 17.974 KW dengan 8.397 pelanggan. Pada tahun 1987/88, pembangunan diarahkan pada peningkatan daya listrik terpasang PLTD dengan kapasitas 3.000 KW, penambahan Pene-rangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 560 titik, dan subsidi untuk 1.000 unit sambungan rumah.

Pembangunan bidang perindustrian diarahkan untuk mening-katkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknik di lingkungan industri kerajinan rakyat dan industri kecil lain-nya. Dalam tahun 1987/88 telah dilaksanakan upaya peningkatan keterampilan para pengadaha/pengrajin kulit, industri pangan, marmer, dan ukiran kayu. Dalam rangka pengembangan industri keoil, dilaksanakan kegiatan pembinaan atas 6 sentra dengan 10 komoditi.

Di bidang perdagangan kegiatan diarahkan untuk memper-luas dan memantapkan jangkauan pelayanan perdagangan ke se-luruh pelosok daerah. Dalam periode 1983/84 - 1987/88 dilak-sanakan pembinaan 80 orang pengusaha muda dan wanita, pem-bangunan pasar, dan beberapa kali pelaksanaan pameran dagang. Dalam tahun 1987/88 diusahakan peningkatan peranan pedagang kecil dan pengusaha muda melalui penataran bagi 35 orang pedagang golongan ekonomi lemah, dan penyuluhan pasar serta pengembangan sistem informasi pasar di 3 lokasi.

Kegiatan pembangunan bidang perkoperasian diarahkan untuk membentuk koperasi yang mandiri dan mampu berperan sebagai

XIV/33

pranata ekonomi yang mendorong roda perekonomian daerah. Ke-giatan-kegiatan pembangunan dalam bidang ini dalam lima tahun terakhir mencakup: pemberian bimbingan dan latihan manajemen perkoperasian, pembentukan 172 unit usaha koperasi dengan 32.498 orang anggota, dan penyelesaian gedung Kantor-kantor koperasi di seluruh kabupaten beserta Kantor Wilayah Kope-rasi. Dalam tahun 1987/88 telah dilaksanakan kegiatan latihan dan pendidikan perkoperasian serta dilanjutkan kegiatan-ke-giatan terdahulu terutama dalam bidang pembinaan dan pengem-bangan kelombagaan koperasi, dengan sasaran meningkatkan usa-ha, mengadakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan 47 KUD.

Pembangunan bidang penerangan diarahkan untuk meningkat-kan kemampuan memberikan motivasi kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam memperlancar arus informasi yang diper-lukan di dalam pelaksanaan pembangunan. Selama Repelita III telah ditingkatkan kegiatan penerangan dengan pembangunan 7 buah stasiun relay TVRI, Puspenmas, dan RRI Dili, penerbitan poster-poster, pamflet, dan spanduk, serta acara tatap muka dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang kemajuan pemba-ngunan di propinsi Timor Timur.

Selama lima tahun terakhir (1983/84 - 1987/88) telah di-didik sebanyak lebih kurang 210 orang Juru Penerang (Jupen). Mereka dilengkapi dengan beberapa Puspenmas di Manufahi, Vi-queque, Los Palos, Ailieu, dan Man tuto. Di samping itu dalam tahun 1987/88 juga dilaksanakan pendidikan untuk 42 orang juru penerang, disertai dengan pengadaan bahan-bahan penun-jang operasi penerangan, penyediaan peralatan untuk operasi penerangan di pedesaan. Di samping itu juga dilakukan peng-adaan surat kabar (koran masuk desa) sebanyak 84.900 eksem-plar.

Dalam rangka pembangunan. keagamaan dilaksanakan rehabi-litasi tempat ibadah dan bantuan lainnya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam hal kerukunan antar umat beragama. Dalam lima tahun terakhir (1983/84 - 1987/88) usaha perbaikan dan pembangunan dilakukan dengan sasaran 102 gedung sarana peribadatan dan Gereja Katedral Dili. Dalam tahun 1987/88 di-lanjutkan kegiatan rehabilitasi gereja, termasuk mesjid dan pura, dan penyelesaian Katedral Dili. Selain itu pada tahun tersebut juga dibangun Kandepag di kabupaten Bobonaro, pem-bangunan Balai Nikah dan Penasihat Perkawinan di Dili dan pe-nyelenggaraan studi perbandingan bagi para pemuka agama.

XIV/34

F. PENATAAN RUANG

1. U m u m

Dalam rangka mencapai pemanfaatan ruang wilayah yang op-timal dan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelan-jutan, upaya penataan ruang dirasakan makin mendesak. Kegiat-an, jenis, intensitas dan lokasi pembangunan perlu dipadukan melalui penataan ruang yang baik, terutama di wilayah-wilayah yang intensitas pemanfaatan ruangnya tinggi dan laju perkem-bangannya pesat. Dengan penataan ruang yang baik dapat dihin-darkan timbulnya berbagai biaya yang tidak perlu, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemanfaatan dan pemeli-haraan hasil-hasilnya oleh masyarakat luas.

Penataan ruang yang baik perlu diawali dengan perencana-an tata ruang yang cukup rinci dan diikuti dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Hal ini me-nuntut sikap tanggap dan peranserta masyarakat serta keterbu-kaan semua pihak yang tersangkut. Rencana tata ruang perlu selalu disempurnakan melalui perencanaan kembali secara ber-kala.

2. Perencanaan Tata Ruang

Rencana tata ruang disusun dengan maksud untuk dijadikan landasan spasial dalam memadukan dan mengoptimalkan rencana pembangunan di setiap wilayah dan di seluruh negara. Untuk itu perencanaan tata ruang dilaksanakan dalam beberapa ting-kat sesuai dengan kedalaman masalah yang ada sehubungan dengan keterpaduan pembangunan yang diperlukan. Perencanaan tata ruang pada tingkat tertinggi yang mencakup seluruh wilayah nasional adalah dalam bentuk perencanaan umum struktur wila-yah nasional. Rencana ini mengandung rumusan mengenai bagian-bagian wilayah nasional beserta fungsi, kontribusi dan inter-dependensi masing-masing wilayah dalam mencapai tujuan nasio-nal. Pada tingkat terendah perencanaan tata ruang ber-ruang-lingkup suatu kawasan atau bagian kawasan tertentu, yang me-rumuskan fungsi, kontribusi dan interdependensi masing-masing unsur mikro ruang dalam kawasan bersangkutan. Sejauh diperlu-kan, sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang bersang-kutan di antara kedua tingkat tersebut dapat dilaksanakan perencanaan tata ruang dalam ruang lingkup dan kedalaman yang berbeda-beda.

XIV/35

Pada akhir Repelita III (1983/84) perencanaan tata ruang telah menyelesaikan: Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) untuk 30 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di 22 Propinsi, Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) untuk 5 Wilayah Pe-ngembangan Partial (WPP) di 3 Propinsi, Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) untuk 6 Satuan Kawasan Pembangunan (SKP) di 4 Propinsi, Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) di 20 kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di 5 kawasan dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) di 2 kawasan.

Dalam Repelita IV, hingga tahun 1987/88, kegiatan peren-canaan tata ruang bersifat lanjutan, mencakup daerah-daerah yang belum direncanakan dan melakukan pendalaman mengenai be-berapa hasil yang telah ada sesuai dengan keperliiannya. Di samping itu telah pula dilakukan perencanaan tata ruang ka-wasan khusus yang, karena tuntutan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bersangkutan, harus dilaksanakan secara ketat.

Pada tahun 1987/88 telah diselesaikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) tahap IV di 3 propinsi. Di tingkat pe-rencanaan daerah telah diselesaikan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) untuk 4 Kabupaten,,Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) untuk 1 Kawasan dan Rencana Teknik Ruang Daerah (RTRD) untuk 1 Kawasan. Di tingkat Perencanaan Kota diselesai-kan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) untuk 26 kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) untuk 27 Kawasan dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) untuk 2 kawasan. Perkembangan hasil pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang selama tahun 1983/04 - 1987/88 dapat dilihat pada Tabel XIV-11.

3. Kegiatan Penunjang Penataan Ruang

Untuk menunjang kegiatan penataan ruang wilayah, daerah dan kota, dalam tahun 1987/88 dilakukan berbagai pembinaan/ latihan tenaga-tenaga pemerintah pusat dan daerah dalam pena-taan ruang, penyusunan pedoman teknik dan prosedur penyusunan rencana tata ruang serta pembinaan institusi penataan ruang.

Pada akhir Repelita III telah dilaksanakan pembinaan unit perencanaan di semua propinsi, dan dibangun 4 unit Pusat Informasi dan Dokumentasi (PUSIDO) penataan ruang di Bukit-tinggi, Jakarta, Denpasar dan Ujung Pandang. Selain itu telah ditingkatkan pula kemampuan tenaga penataan ruang melalui pendidikan berpredikat S-2 untuk 20 orang petugas dan latihan

XIV/36

TABEL XIV - 11

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG,1983/84 - 1987/88

1) Data sementara

XIV/37

keterampilan/kursus untuk 30 orang petugas. Di bidang peng-aturan penataan ruang pada tahun 1987/88 telah disahkan Kep-pres tentang Penataan Ruang Kawasan Puncak dan telah disusun Rancangan Undang-undang Tata Ruang Kota serta Rancangan Kep-pres tentang Penataan Ruang Wilayah Jabotabek.

Seperti yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebe-lumnya, pada tahun 1987/88 usaha pembinaan unit perencanaan di seluruh propinsi masih tetap dilakukan, begitu pula usaha pembinaan untuk unit PUSIDO di Bukittinggi, Jakarta, Denpasar dan Ujung Pandang.

Usaha peningkatan kemampuan penataan ruang pada tahun 1987/88 dilaksanakan melalui pendidikan program S-2 untuk 2 orang, pendidikan program D-III untuk 16 orang petugas dan latihan keterampilan/kursus untuk 85 orang. Dengan demikian selama lima tahun terakhir (1983/84 - 1987/88) telah dilatih sebanyak 385 orang berpredikat sertifikat, 25 orang berpredi-kat D-III dan 50 orang berpredikat S-2.

Di samping itu pada tahun 1987/68 telah diselesaikan pula Studi Pengembangan Regional di 4 propinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Maluku. Dewasa ini beberapa Studi Pengembangan Regional sedang dilak-sanakan di Propinsi Irian Jaya, Sulawesi Tenggara, Aceh, Su-matera Barat, Sumatera Utara dan Riau.

Pada tahun 1987/88 dalam rangka pemantapan pengaturan penataan ruang, di samping hal-hal di atas, juga dipersiapkan Rancangan Undang-undang Tata Ruang.

G. PENATAAN AGRARIA

1. Umum

Arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang agraria, sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah yang sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dengan melanjutkan dan makin me-ningkatkan penataan kembali penguanaan, penguasaan dan pemi-likan tanah, termasuk pengalihan hak atas tanah.

Sesuai dengan penggarisan GBHN tersebut di ataa, penata-an bidang agraria dilaksanakan dalam rangka mewujudkan catur

XIV/38

tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib ad-ministrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Catur tertib itu di perlukan untuk memberikan kepastian hukum untuk pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka meletakkan dasar bagi penataan penggunaan dan pemeliharaan tanah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, maka pelaksanaan penataan bidang agraria dilakukan melalui Pengem-bangan Tata Guna Tanah dan Penataan Agraria.

2. Pengembangan Tata Guna Tanah

Pengembangan tata guna tanah didukung oleh 2 (dua) ke-giatan pokok, yaitu pemetaan penggunaan tanah dan pemetaan kemampuan tanah. Usaha pengembangan tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan dalam penyusunan rencana penggunaan tanah yang efisien bagi berbagai keperluan pembangunan, sesuai dengan persediaannya dan kemampuannya.

Pada akhir Repelita III (1983/84) telah diselesaikan pemetaan kemampuan tanah seluas 11.103 km2, pemetaan penggunaan tanah pedesaan seluas 90.180 km2, pemetaan penggunaan tanah perkotaan di 13 kotamadya, 12 kabupaten dan 84 kecamatan. Dalam tiga tahun berikutnya diselesaikan: pemetaan kemampuan tanah seluas 65.280 km2, pemetaan penggunaan tanah pedesaan seluas 246.314 km2, pemetaan penggunaan tanah perkotaan di 16 kotamadya, 41 kabupaten dan 404 kecamatan, serta pemetaan data pokok pertanahan di 50 Dati II.

Dalam tahun 1987/88 telah dilaksanakan pemetaan penggu-naan tanah kota kecamatan di 21 kecamatan, pemetaan pengguna-an tanah pusat desa di 100 desa dan pemetaan data pokok per-tanahan di 14 Dati II.

Untuk menunjang kegiatan pengendalian pengembangan ka-wasan Puncak, telah dilaksanakan kegiatan pengukuran dan pe-metaan penggunaan tanah. Pada tahun 1983/84 dapat dilaksana-kan pengukuran dan pemetaan pola penggunaan tanah seluas 18.750 ha. Kegiatan yang sama dilaksanakan pada tahun 1986/87, meliputi areal seluas 1.350 ha, dan pada tahun 1987/88, meli-puti areal seluas 12.000 ha.

Selain hal tersebut dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Tranamigrasi telah dilakukan pengukuran dan pemetaan penggunaan tanah daerah transmigrasi. Pada tahun 1983/84 telah

XIV/39

diselesaikan pengukuran dan pemetaan seluas 91.780 ha dan pada tiga tahun berikutnya diselesaikan seluas 641.310 ha, sedang pada tahun 1987/88 seluas 60.000 ha.

3. Penataan Agraria

Penataan agraria dilaksanakan untuk menertibkan dan me-ningkatkan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka mewu-judkan kepaatian hak dan kepaatian hukum secarat cepat dan me-rata, serta dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sederhana, mudah dan tertib.

Penataan agraria meliputi beberapa kegiatan, yaitu Pen-daftaran Tanah (PT), Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak Tanah (P3HT), Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pengembangan Landreform.

Pendaftaran Tanah yang telah dilaksanakan melalui peng-ukuran dan pemetaan (teristris/fotogrametris) pada tahun 1983/84 mencakup areal seluas 156.365 ha, dalam tiga-tahun berikutnya seluas 264.845 ha dan pada tahun 1987/88 seluas 9.423 ha. Di samping itu pendaftaran tanah juga dilakukan dengan menggunakan peta foto yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1984/85. Pada tahun 1984/85 hingga tahun 1987/88 pelak-sanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan peta foto telah selesai dilakukan di 177 kota.

Melalui kegiatan Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak Tanah (P3HT) pada tahun 1983/84 diselesaikan penerbitan surat keputusan hak tanah sebanyak 42.179 SK dan penerbitan sertifikat tanah sebanyak 750.273 sertifikat. Pada tahun 1987/88 telah diselesaikan penerbitan surat keputusan hak tanah sebanyak 4.700 SK dan penerbitan sertifikat tanah se-banyak 460.647 sertifikat. Dengan demikian selama lima tahun yang lalu (1983/84 - 1987/88) telah diterbitkan 132.672 SK dan 2.518.682 sertifikat.

Melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) telah diusahakan penerbitan dan pemberian sertifikat tanah milik rakyat secara mudah dan murah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Pada tahun 1987/88 diterbitkan 21.751 sertifi-kat tanah dan selama lima tahun yang lalu (1983/84 - 1987/88) dapat diterbitkan 1.378.917 sertifikat tanah.milik rakyat.

Pengembangan landreform pada tahun 1987/88 meliputi: pe-laksanaan redistribusi tanah obyek landreform seluas 20 km2,

XIV/40

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di 5 kabu-paten, identifikasi penguasaan dan pemilikan tanah di pedesa-an seluas 3.615 km2, identifikasi penguasaan dan pemilikan tanah di perkotaan seluas 400 ha, identifikasi tanah negara seluas 24 ha, pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di 3 lokasi, penyelesaian sengketa landreform sebanyak 7 kasus, dan penertiban administrasi landreform sebanyak 2.300 KK. Perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan keagrariaan bidang landreform selama tahun-tahun 1983/84 - 1987/88 dapat dilihat pada Tabel XIV-12 berikut ini.

H. Pembinaan Aparatur Pemerintah

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah diperlukan kemampuan koordinasi dan perencanaan pembangunan yang semakin baik. Untuk itu berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1980, yang merupakan penyempurnaan Keppres No. 15 Tahun 1974, telah disempurnakan struktur organiaasi BAPPEDA (Badan Peren-canaan Pembangunan Daerah) Tingkat I dan pembentukan BAPPEDA Tingkat II di setiap Kabupaten/Kotamadya.

Usaha-usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan staf perencana BAPPEDA di bidang perencanaan dan koordinasi pem-bangunan dilaksanakan melalui pendidikan/latihan, diskusi, dan seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rang-ka meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan Pusat - Daerah, BAPPEDA berperan aktif di dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan di daerah melalui forum rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) Dati I dan Dati II, rapat konsultasi regional dan rapat konsultasi nasional.

Selama empat tahun pertama Repelita IV dilaksanakan ber-bagai kursus/latihan bagi para perencana BAPPEDA Tingkat II, latihan/kursus orientasi bagi para Kepala Bidang Penelitian dan Monitoring BAPPEDA Tingkat I dan bagi Sekretaris BAPPEDA Tingkat I, kursus/latihan penyusunan Rencana Pembangunan Ta-hunan Daerah (REPETADA), dan kursus orientasi pemahaman Per-aturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) serta kursus/seminar di dalam dan di luar ne-geri.

Selain latihan/kursus di bidang perencanaan yang sifat-nya umum, kepada staf beberapa BAPPEDA telah pula diberi la

XIV/41

TABEL XIV - 12

PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAANKEGIATAN KEAGRARIAAN BIDANG LANDREFORM,

1983/84 - 1987/88

XIV/42

tihan yang sifatnya khusus dalam rangka pengelolaan data sumber daya lahan. Untuk itu secara bertahap telah diseleng-garakan kursus pengelolaan data sumber daya lahan, evaluasi data sumber daya lahan dan pembacaan peta. Kegiatan ini di-laksanakan selama tahun 1985/86 sampai dengan tahun 1987/88, untuk 9 BAPPEDA Tingkat I se Sumatera dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat.

Sementara itu dalam rangka Pengembangan Wilayah selama empat tahun pertama Repelita IV, telah dikirim 150 orang staf BAPPEDA Dati I dan Dati II dari berbagai daerah untuk meng-ikuti tugas belajar/seminar ke luar negeri.

2. Pendidikan dan Latihan Aparatur Pemerintah

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat diperlukan aparatur yang terampil dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-nya. Untuk itu Departemen Dalam Negeri, melalui Badan Pendi-dikan dan Latihan, secara teratur melaksanakan program pendi-dikan dan latihan kedinasan yang meliputi berbagai bidang tugas dan disiplin, baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, untuk semua jenjang kepangkatan struktural dan fungsional.

Dalam empat tahun pertama Repelita IV telah dididik dan dilatih 21.792 pegawai. Dari jumlah tersebut 5.903 pegawai mengikuti pelaksanaan dalam tahun 1987/88. Perincian mengenai realisasi pelaksanaan pendidikan dan latihan selama empat tahun pertama Repelita IV adalah sebagai berikut:

a. Diklat Akademis: 3.101 orang mengikuti pendidikan APDN, 1.436 orang di IIP, 724 orang di Akademi Agraria, dan 158 orang mengikuti pendidikan program S-1; S-2 dan S-3.

b. Diklat penjenjangan 1.481 orang, diantaranya 852 orang mengikuti SEPALA, 508 orang mengikuti SEPADYA dan 121 orang mengikuti SESPA.

c. Diklat Tehnis fungsional yang diselenggarakan di Pusat dan Daerah diikuti oleh 12.123 orang.

d. Diklat Orientasi/penataran diikuti oleh 1.306 orang.

e. Diklat Persiapan pegawai atau latihan Pra Jabatan bagi calon pegawai negeri Sipil dilingkungan kantor Pusat De-partemen Dalam Negeri diikuti 1.379 orang.

XIV/43

f. Diklat di Luar Negeri, dikuti oleh 84 orang.

Selain pelaksanaan pendidikan dan latihan, secara ber-tahap telah dilaksanakan pula usaha-usaha untuk penyempurnaan kurikulum dan pembinaan tenaga pengajar pada DIKLATWIL dan DIKLATPROP di seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan keuangan di daerah, sejak tahun 1982/83 diselenggarakan La-tihan Keuangan Daerah (LKD) dan Kursus Keuangan Daerah (KKD) bagi aparat keuangan di daerah Tingkat II dan Tingkat I. Se-lama empat tahun pertama Repelita IV Latihan Keuangan Daerah dan Kursus Keuangan Daerah tersebut masing-masing telah di-ikuti oleh 286 orang dan 66 orang pejabat daerah Tingkat I dan Tingkat II.

3. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Peningkatan prasarana fisik Pamong Praja dilaksanakan melalui pembangunan kantor Camat, kantor Bupati/Walikotama-dya, dan kantor Pembantu Gubernur. Di samping itu, agar para pejabat dapat bekerja sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, bagi Camat, Bupati/Walikota dan Pembantu Gubernur disediakan rumah jabatan. Pada tahun 1987/88 pelaksanaan pembangunan kantor/rumah jabatan Camat/Walikotamadya/Bupati diutamakan di luar Pulau Jawa.

Selama periode 1983/84 sampai dengan 1987/88 telah di bangun 320 kantor Camat, 255 rumah jabatan Camat, 2 kantor Walikotamadya, 18 kantor Bupati, 4 rumah jabatan Bupati dan 2 kantor Pembantu Gubernur seperti dapat dilihat pada Tabel XIV-13•

I. PENELITIAN DAERAH, DESA DAN KOTA

1. Umum

Penelitian Daerah, Desa dan Kota dimaksudkan untuk mem-peroleh informasi yang tepat bagi para pengelola aparatur daerah, desa dan kota demi peningkatan dayaguna dan hasil-guna usaha-usaha mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Dalam empat tahun pertama Repelita IV, telah dilaksanakan berbagai kegiatan penelitian yang berhu-bungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kegiat-an penelitian yang dilaksanakan, di samping merupakan kegiat-an penelitian lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, juga

XIV/44

TABEL XIV - 13

PERKEMBANGAN PENYEMPURNAAN PRASARANA FISIKPEMERINTAH (PAMONG PRAJA), 1)

1983/84 - 1987/88(buah)

1) Tidak termasuk Timor Timur 2) Menampung luncuran 1985/86 3) Angka perbaikan

XIV/45

mencakup kegiatan penelitian baru yang antara lain menyangkut penelitian tentang masalah pemerintahan daerah, keuangan daerah dan masalah pertanahan.

2. Penelitian tentang Masalah Pemerintahan Daerah

Selama empat tahun pertama Repelita IV, dilaksanakan ke-giatan penelitian tentang masalah Pemerintahan Daerah yang mencakup kegiatan penelitian tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah daerah dan sekretariat DPRD; pemanfaatan pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan karier; pelayanan soaial ekonomi masyarakat pada beberapa daerah kritis, minus dan terisolasi; penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah; pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974; indentifikasi masalah pemerintahan dan pembangun-an di daerah; susunan dan tata kerja pembantu gubernur dan pembantu bupati; pola jenjang kepangkatan; peningkatan efi-siensi dan efektifikasi administrasi pembangunan di daerah; peraturan perundang-undangan yang mengatur penyerahan urusan dari pemerintah kepada daerah; pelaksanaan azas tugaa pemban-tuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; siatem moni-toring/pelaporan pembangunan; siatem pengawasan pemerintah daerah; susunan organisasi dan tata kerja UPD dan UPT di daerah; hubungan kerja perangkat pemerintahan di daerah; pe-ningkatan efisiensi kepemimpinan di daerah; dan penelitian tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas-dinas Dati II.

Penelitian dan pengembangan Pembinaan Politik Dalam Ne-geri mencakup penelitian-penelitian: peningkatan partisipasi Rakyat dalam Pemilu; pembinaan dan pengawasan bekas tahanan politik G30S/PKI; penataan dan pembinaan organisasi kemasya-rakatan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985; penelitian pengaruh lingkungan non politis terhadap po-litik dalam negeri, dan penelitian pergeseran orientasi pemi-lih setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 3 dan 8 Tahun 1985.

Kegiatan penelitian yang cukup penting di samping kegi-atan-kegiatan penelitian di atas, adalah penelitian tentang pengembangan otonomi daerah tingkat II yang merupakan kelan-jutan dari kegiatan penelitian pada Repelita III. Kegiatan penelitian untuk mendapatkan pra konaep model Dati II sebagi-an besar dilakukan dengan bekerjasama dengan 10 Universitas Negeri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan seminar dan pengkajian secara lebih mendalam. Keseluruhan hasil-hasil pe-nelitian Otonomi Daerah ini merupakan masukan utama bagi pe

XIV/46

nyusunan RPP sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Perumusan RPP tentang pelaksanaan otonomi nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titikberat otonomi pada Dati II telah dilaksanakan bekerjasama dengan lima Universi-tas negeri pada tahun 1986/87 dan dilanjutkan dengan peneli-tian mengenai penataan isi otonomi daerah bekerjasama dengan universitas Gajah Mada pada tahun 1987/88.

Di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan desa, dilaksanakan penelitian tentang penggalian sumber kekayaan dan pendapatan desa; pembentukan modal swadaya masyarakat dan pembangunan desa; peranan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) dalam rangka mewujudkan demokrasi Pancasila; peranan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dalam rangka meningkatkan hasil usaha wanita pedesaan; masalah pemerintahan dan pembangunan desa, yang antara lain mengkaji kemampuan aparatur desa, penyeleng-garaan rumah tangga desa; dan masalah pemerintahan desa di Irian Jaya.

Di bidang struktur organisasi pemerintahan kota dilaku-kan penelitian tentang status pemerintahan kota administratif serta masalah-masalah sosial daerah perkotaan dan penelitian tentang beban tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan pada Kotamadya Dati-II. Di bidang keuangan daerah, di-lakukan penelitian mengenai pengaruh pembatasan pungutan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penelitian tentang usaha peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Kotamadya Daerah Tingkat II.

4. Penelitian tentang Masalah Pertanahan

Penelitian mengenai masalah pertanahan selama empat tahun pertama Repelita IV mencakup penelitian tentang kebijaksanaan pertanahan dalam rangka menunjang pendapatan negara; kebijak-sanaan pertanahan dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; dan masalah tata cara pelaksanaan penye-diaan tanah untuk menunjang proyek Inpres. Di samping itu di-laksanakan studi puataka yang mencakup berbagai aspek perta-nahan antara lain mengenai metoda penilaian harga tanah; pe-nyederhanaan prosedur sertifikasi tanah; dan mekanisme pem-berian hak atas tanah; dan Sistem Informasi Pertanahan.

Kegiatan penelitian lainnya adalah penelitian penataan tanah untuk pembangunan, antara lain berupa penelitian kon-solidasi tanah perkotaan yang telah melakukan kegiatan uji

XIV/47

coba untuk mendapatkan model terapan melalui suatu demontra-tion-plot di daerah perkotaan. Untuk itu telah dilakukan pe-nelitian mengenai persiapan demonstration-plot konsolidasi tanah perkotaan di Bandung, dan dilanjutkan dengan studi kasus pemindahan Ibukota kabupaten Bogor ke Cibinong pada tahun 1987/88.

XIV/48