BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah...

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan

dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,terukur, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka

panjang (20 tahun), perencanan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan

tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan

yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Bupati sebagai kepala pemerintah di wilayah kabupaten bertanggung

jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. Dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Kabupaten

Cianjur telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan

pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah

tersebut adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan

ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Cianjur No. 7 tahun 2008 tentang

Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur, yang juga mengatur tentang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur. Dalam peraturan lain, yaitu Peraturan

Bupati Cianjur No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit

Organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Cianjur.


disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur

adalah unsur pendukung Bupati Cianjur, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan perumusan dan

penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik”.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, sejalan perubahan

dan untuk terselenggaranya good governance dan clean goverment yang

merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka

perlu dilakukan perencanaan strategis. Dalam Peraturan Presiden RI no. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

disebutkan bahwa perencanaan strategis atau RENSTRA merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cianjur merupakan perencanaan lima tahunan yang

menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan

Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2017-2021.Oleh karena itu perencanaan

strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan

sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Cianjur didasarkan kepada :

a. Landasan Ideologi Pancasila.

b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

c. Landasan Operasional, terdiri dari :


1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104);

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025


6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2014 tentang

Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

12)

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah tahun

2005-2025;

14) Peraturan B u p a t i C i a n j u r Nomor 7 tahun 2012, tanggal 28

tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Cianjur;

15) Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 050/2759/Bapp Tahun 2016

tentang Penyusunan Rancangan Renstra OPD tahun 2016-2021;


1.3 Maksud dan Tujuan

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur

disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman

bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Cianjur adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan

rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang sinergis dan terpadu dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cianjur.


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan

sistematika penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cianjur.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. CIANJUR

Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya,

dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Cianjur.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis,

dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam periode tahun 2016-2021.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif untuk periode 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN

CIANJUR

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN CIANJUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur adalah salah

satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur,

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

pokok “Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri”,

dan mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang

kesatuan bangsa dan politik;

2) Penyelenggaraan pemberian dukungan Pemerintahan Daerah dalam

pengkoordinasian pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan

penyelenggaraan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi

kesekretariatan, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang

kewaspadaan dini daerah, dan serta bidang politik dalam negeri;

3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan teknis

atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik berpotensi SARA;

4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur mempunyai struktur organisasi

seperti ditunjukkan dalam Gambar;


Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Cianjur, sebagai berikut :

KEPALA BADAN

SEKRETARIATKELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG IDEOLOGIDAN WAWASAN

KEBANGSAAN

BIDANGKEWASPADAAN DINI

DAERAH

SUB BIDANGKERJASAMAINTELEJEN DANPENGAWASANORANG ASING

SUB BIDANGIDEOLOGINEGARA DANBELA NEGARA

SUB BIDANGPENANGANANKONFLIK DANKETAHANAN SOSIALBUDAYA

SUB BIDANGWAWASANKEBANGSAANDAN PEMBAURANBANGSA

SUBBAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG POLITIK DALAMNEGERI

SUB BIDANG FASILITASIPARTAI POLITIK DANPEMILIHAN UMUM

SUB BIDANG PENDIDIKANPOLITIK DAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS


Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan,

memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

tugas pokok badan, dengan fungsi sebagai berikut :

a. merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan, dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan.

b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang ideologi dan

wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan dini daerah, dan bidang

politik dalam negeri.

c. penyelenggaraan merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa,

politik.

d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan

bangsa politik.

2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi

perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program,

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai

berikut :

a. Penyelenggaraanpengkoordinasian perencanaan dan program Badan.

b. Pengelolaan urusan Keuangan dan program kesekretariatan.

c. Pengelolaan kepegawaian, dan umum.

3) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi

dibidang Ideologi Negara, bela Negara, penguatan karakter bangsa serta

wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, dengan fungsi sebagai

berikut :


a. Penyiapan perumusan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan

yang meliputi ketahanan ideologi negara dan bela negara serta

wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan

fasilitasi dalam kegiatan ketahanan ideologi negara dan bela negara

serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

4) Bidang Kewaspadaan D i n i Daerah mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan

fasilitasi dibidang kewaspadaan dini daerah, kerjasama intelijen, koordinasi

lintas sektoral serta penanganan konflik sosial, dan pengawasan

lembaga/orang asing, dengan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi

kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik

dan pengawasan lembaga/orang asing.


fasilitasi dalam kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.

5) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan

fasilitasi dibidang fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan

dan pendidikan budaya politik, dengan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi

fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan

budaya politik.


fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi

kelembagaan dan pendidikan budaya politik.


2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Cianjur

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan

Politik Kabupaten Cianjur pada bulan Juli 2016, berjumlah 26 orang dengan

profil seperti dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1Jumlah Pegawai Badan Kesbang dan Politik

Menurut Esselonering(data Desember 2016)

No. Esselon A B Jumlah Ket.L P L P

123

IIIIIIV

134

-13

---

---

147

Jumlah 8 4 - - 12



(data Juli 2016)

No. Sekretariat/BidangPNS TKK

TotalL P JML L P JML

1.2.

3.4.

SekretariatBidang Ideologi dan WawasanKebangsaanBidang Kewaspadaan DaerahBidang Politik Dalam Negeri

53

5-

5-

-1

103

51

1-

-1

21

1-

31

11

144

65

Jumlah 13 6 19 2 4 6 25


Menurut Jenis Pendidikan Terakhir(data Juli 2016)

No. StrataPendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Ket.

12345678

S 3S 2S 1

SARMUD/D3D1

SLTASLTPSD/SR

-410--1--

-24--4--

-614--5--

Jumlah 15 10 25


Menurut Jenis Golongan(data Juli 2016)

No. Golongan A B C D JMLL P L P L P L P

1234

IVIIIIII

32--

1

--

13--

-2--

11--

-1--

-2--

-11-

6121

Jumlah 5 1 4 2 2 1 2 2 19


2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenCianjur

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kab. Cianjur memberikan sejumlah layanan baik layanan yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan

yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur.

a. Pelayanan Internal

1) Penyusunan program Badan;

2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan

data Badan;

3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;

4) Penyusunan laporan Badan;

5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;

6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;

8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;

9) Pengelolaan kearsipan;

10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;

11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;

12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian dan

rekomendasi ijin keramaraian;

2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;

3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);

4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);

6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);


7) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;

8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan

nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran

bangsa, serta bela negara;

9) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga

swadaya masyarakat;

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan

visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kab. Cianjur dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja

periode 2016-2021 secara ringkas ditunjukkan pada lampiran.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai

dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari

pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Cianjur

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Cianjur, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun

2013, tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur

No.7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur menuntut seluruh pegawai untuk

senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu

meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan

yang ada.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan

kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan

perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal

dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap

berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cianjur saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap

kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang

telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja

Pemerintah Daerah Kab. Cianjur secara keseluruhan.


Tabel 2.1Komparasi Capaian Sasaran

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Baratterhadap Sasaran Renstra OPD Kab/Kota dan Renstra K/L

No Indikator KinerjaProgram

Capaian Sasaran RenstraBakesbangpol Kab.

Cianjur

Sasaran pada RenstraOPD Kab/Kota

Sasaran pada RenstraK/L

1 2 3 4 51 Persentase

kelompokmasyarakat yangmeningkatpemahamannyamengenai IdeologiNegara danWawasanKebangsaan

Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadap wawasankebangsaan, pendidikan politikmasyarakat dan kewaspadaandini daerah terhadap potensikonflik.

Meningkatnyapemahaman masyarakatterhadap ideologiNegara,wawasankebangsaan dan belanegara

Meningkatnya komitmenpemangku kepentingandalam menjaga persatuandan kesatuan bangsa.

2 Persentase hasilRapat LintasSektoral yangditindaklanjuti

Terciptanya suasana yangkondusif serta harmonisasikehidupan sosialmasyarakat antar sukudan agama

Meningkatnya komunikasidan dialog yangkonstruktif antar anggotamasyarakat dalampenyelesaian berbagaipersoalan masyarakat

3 Persentasekelompokmasyarakat yangmeningkatpemahamannyamengenaiPendidikan Politik

Terciptanya demokrasiyang sehat dan partisipasipolitik masyarakat

Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan prosesdemokrasi

(Pemilu / Pemilu Kada)

Non Urusan

4 TerpenuhinyaPelayananadministrasiPerkantoran

Terselenggaranya PelaksanaanTupoksi Bakesbangpol

5 Meningkatnyaketersediaan saranadan prasaranaaparatur

6 Meningkatnyadisiplin aparatur

7 Meningkatnyakualitas kinerjaaparatur

8 Tesedianyadokumenpelaporancapaian kinerjadan keuangan

9 Terwujudnyaperencanaan danpenganggaran


Tabel 2.2Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No. RencanaStrukturRuang

StrukturRuang Saat

ini

IndikasiProgram

PemanfaatanRuang pada

PeriodePerencanaanBerkenaan

PengaruhRencanaStrukturRuang

terhadapkebutuhanPelayanan

OPD

Arahan LokasiPengembanganPelayanan OPD

1 2 3 4 5 6

- - - - -

Keterangan : Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhubungan denganStruktur Ruang Wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Tabel 2.3Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No. RencanaPola Ruang

Pola RuangSaat ini

IndikasiProgram

PemanfaatanRuang pada

PeriodePerencanaanBerkenaan

PengaruhRencana Pola

Ruangterhadap

kebutuhanPelayanan

OPD

Arahan LokasiPengembanganPelayanan OPD

1 2 3 4 5 6

- - - - -

Keterangan : TupoksiBadan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhubungan denganPola Ruang Wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur dari tahun 2012

sampai dengan 2016, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai

berikut :

a. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan

tupoksi;

b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih

terbatas;

c. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;

d. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain

menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan

pelayanan;

e. Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang

belum tersedia;

f. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berakibat pada adanya perbedaan

tugas dan fungsi;

g. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait

lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;

h. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku

dan sikap masyarakat perkotaan yang cenderung menghilangkan kepedulian

pada proses demokratisasi Pemerintah Kab. Cianjur


3.2 Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat BerkaitanPermasalahan Pelayanan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Cianjur serta

mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah

Kabupaten Cianjur menetapkan visi sebagai berikut :

“Cianjur Lebih Maju dan Agamis”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Lebih Maju : pembangunan akan terus meningkat dengan semangat

kemandirian, penuh inovasi di semua bidang baik

infrastruktur, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan

dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Agamis : pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai

akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi

keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada,

mengantisipasi tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka untuk mencapai Visi “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”,

dirumuskan Misi yang ditetapkan dalam 3 (tiga) rumusan misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berwawasanlingkungan

Misi Kedua : Peningkatan Pembangunan Keagamaan

Misi Ketiga : Peningkatan Akselerasi pembangunan manusia (denganpeningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan danekonomi)


Ketiga misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Cianjur Jago

yang agamis, berahklak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berspirit juara,

kompetitif, berekonomi kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi,

berkelanjutan pembangunan, dan dapat diandalkan untuk mengawal

pembangunan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai salah satu lembaga

teknis Pemerintah Kabupaten Cianjur, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dengan Misi Kedua, yaitu :“Peningkatan Pembangunan

Keagamaan” dan misi ketiga yaitu “peningkatan akselerasi

pembangunan manusia”.

Dari misi tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “Meningkatnya pemahaman

masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, pendidikan politik

masyarakat dan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik”.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kepala Badan Kesbangpol menetapkan Satu

Program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

dan Pendidikan Politik Masyarakat. Untuk menjalankan program

tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur telah

mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun

pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kab. Cianjur dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis

Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Bakesbangpol

Provinsi Jawa Barat.


Dalam Renstranya, visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa

dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Terwujudnya

persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi

tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan Misi Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,

pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta

wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan

hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-

institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa

dan Politik menetapkan tujuan, yaitu “Memperkokoh kesatuan dan persatuan

nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang

demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Lebih lanjut, sebagai derivasi dari

tujuan tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan empat sasaran

strategis yang akan dicapai dalam Renstranya, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).

2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa.

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota

masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya


keselarasan dengan program Kepala Daerah Kabupaten Cianjur yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu

Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan masyarakat.

Terkait dengan sasaran strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.

Cianjur pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang

berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya.

Pada Tabel 3.2 berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik berkaitan dengan Renstra K/L, dalam hal ini Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel 3.1Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambatdan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Sasaran JangkaMenengah K/L

Permasalahan PelayananBakesbangpol

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4

1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan prosesdemokrasi(Pemilu/Pilpres).

2. Meningkatnya komitmenpemangku kepentingandalam menjagapersatuan dan kesatuanbangsa.

3. Meningkatnyakomunikasi dan dialogyang konstruktif antaranggota masyarakatdalam penyelesaianberbagai persoalanmasyarakat.

4. Meningkatnya kesadaranwarga negara dalampartisipasi politik.

1. Kualitas sumber dayamanusia yang kurangmemadai untukpelaksanaan tupoksi

2. Sarana dan prasaranapendukungpenyelenggaraanpelayanan masih terbatas

3. Manajemenpenyelenggaraanpelayanan belum berjalansecara optimal

4. Standard OperationalProcedure (SOP)penyelenggaraanpelayanan belum memadai

1. Penempatan pegawaiBakesbangpol belumsesuai kebutuhan dalampelaksanaan tupoksi

2. Pendidikan dan pelatihansubtantif Kesbangpolbelum optimal

3. Globalisasi yang secaratidak langsung telahmempengaruhi polaperilaku masyarakat yangcenderung menghilangkankepedulian pada prosesdemokratisasi

4. Dukungan pendanaanmelalui AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) belummaksimal

5. Peraturan perundang-undangan yang tidakkonsisten satu sama lainmenyebabkan kerancuandan lemahnya landasanbagi penyelenggaraanpelayanan

1. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007tentang PembagianUrusan Pemerintahanantara Pemerintah,Pemerintah DaerahProvinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota

2. Peraturan Bupatitentang SOTK BadanKesbangpol Kab.Cianjur


3.4 Isu-isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat

utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh

karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan

bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan

situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas

kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan

kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi

horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang

rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama

lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas,

kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial

ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang

merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang

baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.


Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan

masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan

berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin

merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah

satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan

masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini, dapat

dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada

serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses

penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan

berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon

masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa

kepentingan kelompok maupun golongan.

Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat

penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan

resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam

bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.

3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari

kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal

(conflict and communal violence) di tengah masyarakat, seperti tawuran

antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.


4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi

khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi

memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus

kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya

kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional

dan transnasional.

3.5 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk

mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyelenggarakan pelayanan kepada

masyarakat. Selain daripada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan

yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis

lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup

kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan (strenghts/S) serta analisis

lingkungan eksternal yang mencakup peluang (opportunities/O) dan

ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis.

Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat

menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sarasaran yang telah

ditetapkan. Beikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

3.5.1 Analisis Lingkungan Internal

1) STRENGTH (S)/KEKUATAN

a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki visi dan misi yang

jelas;

b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur

dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor

9 Tahun 2013;


c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor

7 Tahun 2012;

d) Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

masih belum memadai;

2) WEAKNESSES (W)/KELEMAHAN

a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip

‘the right man in the right place’ sehingga belum memadai untuk

pelaksanaan tupoksi;

b) Belum adanya Standard Operating Procedures (SOP) sehingga

menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik

outputmaupun outcome program dan kegiatan;

c) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan

belum memadai;

d) Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) cukup optimal

e) Keberadaan ormas belum terdatakan baik secara faktual maupun

secara aktual.

3.5.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1) OPPORTUNITIES (O)/PELUANG

a) Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap

perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

lembaga swadaya masyarakat;

b) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih

memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

c) Kultur masyarakat Cianjur yang religius dan bersifat gotong

royong;

d) Keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Cianjur;


e) Penduduk Kabupaten Cianjur yang heterogen dan berjumlah lebih

dari 2.215.850 jiwa (th.2015);

f) Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah

penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol;

g) Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih

mengarah kepada pelayanan masyarakat;

h) Adanya penyesuaian kelembagaan terpusat sehingga

mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih

terarah dan terfokus.

2) THREATS (T)/ANCAMAN

a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah

mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang

cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi

di Kabupaten Cianjur;

b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan

kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya

ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;

c) Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di

masyarakat;

d) Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;

e) Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi

kemasyarakatan;

f) Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;


g) Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan

nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;

h) Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh

Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan

menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.

3.5.3 Strategi Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan SWOT Analysis terhadap lingkungan internal dan

eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur

menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai

berikut :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mempergunakan seluruh

kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang

ada;

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dapat memanfaatkan

peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dapat mengatasi kelemahan

yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada; serta

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mewaspadai dan mencegah

segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan

pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

3.6 Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang, dan tantangan serta

pengalaman selama ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah

mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau Critical Succes

Faktor (CSF) bagi pencapaian Visi dan Misi, yaitu :


1) Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2) Adanya upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan

ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

3) Adanya pemberdayaan kemampuan politik masyarakat yang demokratis.

4) Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Kamtibmas.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI,DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

1. V i s i

Sesuai dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cianjur, yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya,

dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik, maka kemudian dirumuskan Visi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur sebagai kondisi yang ingin

diwujudkan di masa depan. Mengacu pada Visi Kabupaten Cianjur 2016-

2021, yaitu Cianjur yang Lebih Maju dan Agamis, rumusan Visi Badan

Kesbangpol yang diangkat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Cianjur 2016-2021 sebagai pedoman arah kebijakan

dalam penyusunan program dan kegiatan- kegiatan strategis sesuai

kondisi obyektif lingkungan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam lima tahun ke depan, yaitu :

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional d a nLebih Maju ”

Kata kunci dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut :Badan Kesatuan Bangsa dan Politk :

Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan perumusan dan penetapan

kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Profesional : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki

kapasitas, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam

bekerja.

Lebih Maju : Meningkat dengan semangat kemandirian, penuh

inovasi di semua bidang dalam upaya mensejahterakan

masyarakat.


2. M i s i

Rumusan Misi yang diangkat dalam RENSTRA Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kab. Cianjur 2016-2021 didasarkan pada isu-isu

strategis lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lima tahun ke

depan, yang merupakan penjabaran dari visi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kab. Cianjur dan visi Kabupaten Cianjur, rumusan misi tersebut

adalah :

Misi : Meningkatkan pemahaman ideologi Negara dan sistem serta

budaya politik masyarakat Kab. Cianjur melalui peningkatan

Pengembangan wawasan kebangsaan,pendidikan politik

masyarakat dan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi

konflik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1) Tujuan

Untuk mencapai visi serta untuk melaksanakan misi Badan

Kesbangpol tersebut, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta

untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur menetapkan tujuan yang ingin

dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu :

“Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis disertai

peningkatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan

kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik”.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan

masyarakat Kabupaten Cianjur akan semakin bertambah pengetahuan dan

wawasannya mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.


2) Sasaran

Sebagai derivasi dari masing-masing tujuan tersebut di atas, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur selanjutnya menetapkan

sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu :

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan

kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan kewaspadaan dini

daerah terhadap potensi konflik

Indikator sasaran :

a. Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya

mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan politik

Pada Tabel 4.2 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka

menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kab. Cianjur tahun 2016-2021, yang dilengkapi dengan

indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima)

tahun.


Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN

PADA TAHUN KE1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

1

Mewujudkan system danbudaya politik yangdemokratis disertaipeningkatan wawasankebangsaan, pendidikanpolitik masyarakat dankewaspadaan dini daerahterhadap potensi konflik

Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadapWawasan kebangsaan,pendidikan politik masyarakatdan kewaspadaan dini daerahterhadap potensi konflik

1. P e r s e n t a s ekelompok masyarakatyang meningkatpemahamannyamengenai WawasanKebangsaan danpendidikan politik

100% 100% 100% 100% 100%

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk

dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode

2016-2021. Dalam tabel 4.2 disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.

Cianjur.

1. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama

2. Meningkatkan pemahaman ideologi Negara dan wawasan kebangsaan untuk

memperkuat ketahanan bangsa

3. Memantau kegiatan atau keberadaan orang Asing

4. Melakukan pembauran kebangsaan

5. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga pemerintah

dan non pemerintah

6. Koordinasi dengan lintas sektoral dan instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan

kelompok masyarakat

7. Koordinasi dan kerja sama intelijen dengan lintas sektoral dan instansi terkait

dalam pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat

8. Fasilitasi Ormas dan LSM

9. Berupaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat mengenai Bela Negara

10.Menumbuhkan kesadaran demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan

Umum / Pemilu Kada.


Tabel 4.3Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

Visi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Demokratis

Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta tanah air

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4

Mewujudkan sisten danbudaya politik yangdemokratis disertaipeningkatan wawasankebangsaan, pendidikanpolitik masyarakat dankewaspadaan dini daerahterhadap potensi konflik

Meningkatnyapemahaman masyarakatterhadap WawasanKebangsaan, pendidikanpolitik dan kewaspadaandini daerah terhadappotensi konflik

1. Memantapkansemangat kebangsaandan bernegara.

2. Meningkatnyakerukunan antar umatberagama danpemahaman pengamalanagama

3. Meningkatkan upayadeteksi dini kerawananIpoleksosbudhankam

4. Meningkatkanpemahamanmasyarakat tentanghak dan kewajibanpolitik sebagai warganegara

1. Peningkatan pemahamanmasyarakat tentang ideologiNegara , wasbang ketahananbangsa.

2. Penguatan Karakter berbangsadan bernegara

3. Meningkatkan kualitaskerukunan hidup antar umatberagama

4. Melakukan pembaurankebangsaan

5. Peningkatan koordinasi lintassektoral

6. Peningkatan fungsi partai politikdalam pendidikan politik.

7. Fasiitasi Ormas dan LSM8. Peningkatan kesadaran

demokrasi dan partisipasimasyarakat dalam pemilu.

9. Pengawasan terhadap aktivtas/keberadaan Orang Asing di kab.Cianjur

10. Tumbuhnya kesadaran BelaNegara


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2016-

2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur menetapkan satu

program urusan wajib, dan program non urusan. Program yang merupakan

instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-

Program tersebut adalah :

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan PolitikMasyarakat (Urusan Wajib)

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4) Program Perencanaan dan Penganggaran

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5.2 Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program

dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang

selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur adalah sebagai berikut :

5.2.1 Kegiatan Pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaandan Pendidikan Politik Masyarakat (Urusan Wajib)

1) Penguatan Karakter Bangsa bagi Pelajar dan masyarakat umum diKab. Cianjur

2) Pembekalan Bela Negara bagi Masyarakat di Kab. Cianjur

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kab. Cianjur


4) Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat di Kab. Cianjur

5) Pendidikan Ideologi Negara bagi Masyarakat Umum di Kab. Cianjur

6) Pembinaan Pembauran Kebangsaan di Kab. Cianjur

7) Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

Bagi masyarakat Kab. Cianjur

8) Pengawasan Aktivitas /keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing

di Kab. Cianjur

9) Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama intelijen di

Kabupaten Cianjur

10) Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Di kab. Cianjur

11) Inventarisasi Data Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur

12) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan KeuanganPartai Politik

13) Verifikasi, evaluasi dan monitoring Pelaporan Belanja Bantuan Sosialdan Hibah Bidang Kesatuan Bangsa

14) Pendidikan tentang Ormas dan Parpol bagi masyarakat Umum

15) Pendidikan Politik dan Ormas serta fasilitasi Partai Politik dan PEMILU

Bagi masyarakat Kabupaten Cianjur

16) Monitoring Gejolak Sosial Deteksi Dini di Kab. Cianjur

17) Rapat Forkopimda (fasilitasi muspida) Kabupaten Cianjur

18) Kerja sama Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap Ormas, LSM dan

Lembaga Nirlaba lainnya bidang Kesatuan Bangsa

19) Antisipasi perkembangan dinamika sosial dalam mencegah

disintegrasi bangsa di Kabupaten Cianjur

20) Bimbingan teknis dasar-dasar inteligen bagi aparatur pemerintah Kab.

Cianjur

21) Rapat Koordinasi penanganan trantibum di Kabupaten Cianjur

22) Peningkatan kewaspadaan dini daerah Kabupaten Cianjur

23) Dukungan Kelancaran Pemilu/ Pemilu Kada di Kab. Cianjur

24) Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu


5.2.2 Kegiatan Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyelenggaraan P e l a y a n a n Administrasi Perkantoran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

5.2.3 Kegiatan Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

1) Perencanaan, Evaluasi, dan P e n y u s u n a n Pelaporan c ap a i a nk i n e r j a d an i k h t i s a r r e a l i s a s i k i n e r j a d an k e u an g anp ad a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur

5.2.4 Kegiatan Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1) Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2) Pengadaan Barang dan Jasa Perlengkapan Kantor

5.2.5 Kegiatan Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur /Capacity BuildingAparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan bagi Aparatur

5.2.6 Kegiatan Pada Program Perencanaan dan Penganggaran

1) P e n y u s u n a n R e n j a d a n R e n s t r a S K P D

2 ) P e n y u s u n a n R K A - D P A d a n R K A P - D P P AS K P D


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN CIANJUR

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan

pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman

kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, hasil evaluasi

capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan

peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan

tahun 2021. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan

daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cianjur adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam

mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Kabupten Cianjur.

Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Cianjur difokuskan pada Misi ke

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur

adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang

merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik Kabupaten Cianjur. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari

indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Cianjur.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kab. Cianjur berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :

Tabel6.1

IndikatorKinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjuryang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Cianjur

Bab 9 RPJMD

No Indikator

KondisiKinerja

pada awalPeriodeRPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja

pada akhirPeriodeRPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1Persentase kelompokmasyarakat yang meningkatpemahamannya mengenaiWawasan kebangsaan danpendidikan Politik.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKP

11 keg 8 keg 8 keg 8 keg 10 keg 10 keg

3 Pembinaan Politik Daerah 10 keg 8 keg 8 keg 8 keg 10 keg 10 keg

4 Presentase LSM Aktif 90% 90% 90% 91% 91% 92%


Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun secara lugas dan jelas agar

dapat dengan mudah dilaksanakan dan dievaluasi yang merupakan perencanaan

rangkaian kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur pada

kurun waktu tahun 2016 – 2021.

Sebenarnya masih banyak “ Daftar Gagasan dan Cita-cita “ pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, namun hanya sebagian yang dapat dan

bisa dituangkan ke dalam RENSTRA ini karena harus disesuaikan dengan potensi

Sumber Daya (Manusia/Pegawai, Fasilitas, Kewenangan dan Sumber Dana) yang ada.

Sangat penting untuk diketahui dan dimaklumi bahwa pada hakekatnya

keberhasilan atau gagalnya rencana kerja dan Program Kerja ini tergantung kepada 2

(dua) faktor pendukung yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal mensyaratkan

adanya Komitmen dan Motivasi yang tinggi (tinggi sekali) dari seluruh Personil /

Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur (baik siapa pun dia),

serta Pemanfaatan Sumber Daya organisasi yang mencakup iklim Lingkungan Birokrasi

(bisa pula lingkungan masyarakat) yang cukup kondusif dan yang tak kalah penting

adanya “Political and Good Will” dari Pimpinan serta segenap Kolega Kerja (sebagai

faktor Eksternal). Kemudian dari seluruh rencana-rencana dan segala upaya yang telah

ditetapkan ini, pada akhirnya, Alloh SWT jugalah yang menentukan segalanya.

BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah...