BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · mengarahkan program dan pelayanan PD khususnya dan...

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungananak (DPPKBP3A) Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja PD atau Rencana KerjaPerangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja PD merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan program dan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada

umumnya.

Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system

perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi

terendahdan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama

dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD,

RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan

kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal

RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu

rangkaian proses yang berurutan, mencakup (a) Tahap perumusan rancangan Renja

PD dan (b) Tahap penyajian rancangan Renja PD.

Perumusan rancangan Renja PD dilakukan melalui serangkaian kegiatan

sepertiPengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan PD, review hasil

evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, telaahan terhadap rancangan awal RKPD,

perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari

masyarakat, perumusankegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja

SKPD, Penyempurnaanrancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD dan

penyesuaian dokumen rancangan RenjaSKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun rencana denganmempertimbangkan arah dan kebijakan umum

pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 23



2

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2011 Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-

2021

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 50 tahun 2016 Tentang kedudukan

susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah di

lingkungan Pembkab Cianjur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2017

berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021.

Renstra yang berlaku untuk periode lima tahun dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya

dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebutuhan masyarakat yang

berkembang. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam

pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.



3

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 diarahkan untuk pencapaian Visi dan

Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada

pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian

pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, prosespenyusunan,

keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD,Renstra,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

danpenganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja tahun 2017,

rencana danhubungannya dengan dokumen Renstra dan

RPJMD serta isu strategis dankaitannya dengan Visi dan Misi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistem Matika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garisbesar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

RenstraMemuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahunlalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu padaAPBD tahun

berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikatorkinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalampenyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD,Dampaknya terhadap pencapaian visi danmisi kepala

daerah dan terhadap pencapaian target SPM dan MDGs

(MilleniumDevelopment Goals).



4

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisis uraian mengenai proses pembandingan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

sebagaimanadimaksud, yaitupenelaahan yang menyangkut arah

kebijakan danprioritas pembangunan nasionaldan provinsi yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran targetkinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi renja

ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.



5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada tahun 2016program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dicapai,

antara lain :

No

Kegiatan/Program

1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak

1.1 Pengembangan Pusat Pelayanana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender

1.3 Sosialisasi Trafficking bagi Aparat Desa dan Masyarakat

1.4 Pengembangan Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan) Layak Anak

2 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

2.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

2.2 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

2.3 Peningkatan Peranan Wanita Melalui Keluarga Sejahtera (P2WKSS)

3 Program Keluarga Berencana

3.1 Penyediaan pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

3.2 Pelayanan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)

3.3 Pembinaan Keluarga Berencana (Workshop)

3.4 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

4.1 Pelayanan PIK KRR di Tingkat Kecamatan

5 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

5.1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

5.2 Koordinasi Pengelolaan Program

5.3 Pergerakan program KB Melalui Kader KB

5.4 Desiminasi Pemutakhiran Data Keluarga R/I/KS Tahun 2016

5.5 Penyebaran Informasi Program dan Kegiatan Melalui Media Luar Ruang

5.6 Peningkatan Kapasitas Petugas Pendata dalam Up-Date Data Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun 2016

5.7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Kader Posyandu

6 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

6.1 Pembinaan Kelompok Keluarga Balita, Keluarga Remaja Dan Keluarga Lansia (BKB,BKR,BKL)

7 Program Peningkatan Daya Jangkau Dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan

7.1 Pengadaan Sarana Transportasi untuk PKB/PLKB (DAK)

7.2 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK)

7.3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)

7.4 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

8 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

8.1 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa/Kelurahan (DAK)

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB

9.1 Pengadaan Sarana KIE KIT Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (DAK)

9.2 Pengadaan Sarana Generasi Berencana (GenRe) KIT (DAK)



6

No

Kegiatan/Program

10 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Fisik Pelayanan KB Serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas

10.1 Pengadaan Kendaraan Jemput antar Peserta KB dan Kendaraan Distribusi Alat Kontrasepsi (DAK)

Sumber : BKBPP 2016

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh

mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan

pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan

Minimal bidang Kesehatan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cianjur

NO

INDIKATOR KINERJA

SPM IKK TARGET RENSTRA

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI CATATAN ANALISIS

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

- - 2.60 2.57 2,52 2,46 2,62 2,59 2,55 2,51

2 Akseptor KB Baru - - 97,240 97,240 97,240 97,240 97.240 99.440 97.240 97.240

3 Peserta KB Aktif - - 67.50 68.80 68.99 69.80 66,60 70,70 68,00 68,90

4

Terbinanya institusi masyarakat pedesaan

2.846 2.846 2.857 2.857 2.096 2.553 2,564 2,564

5

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

- - 45,50 46 47,15 49,11 21,75 27,52 31,29 35,06

6

Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

- - 100 100 100 100 100 100 100 100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas

dan Fungsi SKPD

Hasil analisis isu strategis selanjutnya dipadukandengan batasan tugas dan

peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencanan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur makahambatan dan

masalahyang dihadapi adalahsebagai berikut :



7

Tabel. 2.3

Hambatan dan Masalah

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

(DILUAR

KEWENANGAN

SKPD)

-1 -2 -3 -4 -5 -6

Rata-rata jumlah

anak per

keluarga

2,59

Angka

Kelahiran

Total (TFR)/

Wanita Usia

Subur

(WUS)(15-49

Tahun)

Ratio Petugas

PLKB dan PKB

- Masih tingginya angka kelahiran total

(Total Fertility Rate/TFR)

- Masih rendahnya kesadaran

masyarakat untuk secara aktif

mengikuti program KB

akseptor KB Baru 99.440

Jumlah

Peserta KB

Baru

Ratio Petugas

PLKB dan PKB

- Masih rendahnya kesadaran

masyarakat untuk secara aktif mengikuti

program KB

- Luas Wilayah garapan yang tidak

sesuai dengan jumlah petugas PLKB

dan PKB di Lapangan (6 : 1)

Cakupan Peserta

KB Aktif 70,70 %

Jumlah

Peserta KB

Aktif /

Pasangan Usia

Subur (PUS)

Terbatasnya

bantuan alat

kontrasepsi dari

pemerintah

pusat

Terbatasnya ketersediaan alat

kontrasepsi bagi keluarga KS dan KS I

alasan keluarga

Perentase

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintahan

29,58 % Masih rendahnya akses perempuan

dalam bidang Politik dan Ekonomi

partisipasi

perempuan di

lembaga swasta

71,57

penyelesaisn

pengaduan

perlindungan

perempuan dan

anak dari

tindakan

kekerasan

100%

Pelayanan

kepada

korban

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

dan Anak

Tingkat

Pendidikan/Pen

getahuan,

ekonomi dan

social

masyarakat

Masih Rendah

- Kurangnya Sosialisasi yg dilakukan

Petugas tentang kebiajakan-kebijakan,

peraturan dan perundang-undangan

yang terkait dengan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

- Tingkat kesejahteraan keluraga dalam

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak, remaja dan lansia, serta

peningkatan kualitas keluarga masih

kurang

B. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi,

tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan

dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya.Analisis

lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam

merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.



8

Tabel. 2.4

Tantangan dan Peluang

PERMASALAHAN TANTANGAN PELUANG

Terbatasnya ketersediaan alat

kontrasepsi bagi Keluarga Pra KS

dan KS I Alasan Ekonomi

Berkurangnya bantuan alat

kontrasepsi dari pemerintah pusat.

Memanfaatkan kebijakan

desentralisasi bidang keluarga

berencana untuk mengelola

program KB secara komprehensif

sesuai dengan kebutuhan daerah

Luas Wilayah Garapan yang tidak

Sesuai dengan Jumlah Petugas

PLKB di Lapangan (6:1)

Ratio kekurangan Petugas PLKB

Menanggulangi kekurangan PLKB

dengan memanfaatkan jaringan

institusi masyarakat pedesaan

Masih rendahnya akses perempuan

dalam bidang politik dan ekonomi

Kurangnya Sosialisasi yg dilakukan

Petugas tentang kebiajakan-

kebijakan, peraturan dan

perundang-undangan yang terkait

dengan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak serta

tingkat kesejahteraan keluraga

dalam pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak, remaja dan

lansia, serta peningkatan kualitas

keluarga masih kurang

Adanya upaya-upaya kemitraan

dalam rangka

mengiplementasikan kegiatan

pengarusutamaan gender,

peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan anak.

Tingkat Pendidikan/Pengetahuan,

ekonomi dan social masyarakat

Masih Rendah

Adanya Data mikro keluarga

sebagai bahan perencanaan

operasional untuk membantu

menekan angka kemiskinan,

ancaman ledakan bayi serta

ancaman gizi buruk dan lost

generation pada generasi

mendatang

Banyaknya kelompok kegiatan

bagi peningkatan ketahanan

keluarga (Bina Keluarga Balita,

Bina Keluarga Remaja, Bina

Keluarga Lansia) dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

melalui UPPKS ( Upaya

Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera )

Dari tabel hambatan dan masalah serta tantangan dan peluang dapat ditentukan

isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas adalah meningkatkan tingkat kesertaan ber-KB dan meningkatkan

pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di tahun 2017

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan awal

RKPD.Rancangan awal tidak memenuhi Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(BOKB) dan pengadaan saranan dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB yang

berperan penting dalam sasaran strategis meningkatkan tingkat kesertaan ber-KB.

Sehingga atas hal tersebut dalam hasil analisis Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB) dan pengadaan saranan dan prasarana program KB bagi

PKB/PLKB di tambahkan. Sebagaimana tabel berikut :



9

Pagu indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

1

Program Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana serta Ketahanan

Keluarga

- Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)

yang menjadi peserta KB Aktif

- Jumlah peserta KB baru yang dilayani

- Jumlah institusi masyarakat pedesaan




Keluarga

- Persentase Pasangan Usia Subur

(PUS) yang menjadi peserta KB Aktif



1.1 Kampung KB Kab. Cianjur Terbentuknya Posko Kampung KB 1 kampung 50,000,000.00 Kampung KB Kab. Cianjur Terbentuknya Posko Kampung KB 1 kampung 50,000,000.00

1.2 Kader Posyandu Kab. Cianjurtersedianya insentif bagi kader posyandu,

PPL dan PFK kader posyandu

Jumlah Kader Posyandu

14.093, 392 Orang PPL

Posyandu, dan 8 FK

Kabupaten

10,450,800,000.00 Kader Posyandu Kab. Cianjur

tersedianya insentif bagi kader

posyandu, PPL dan PFK kader

posyandu

Jumlah Kader Posyandu

14.093, 392 Orang PPL

Posyandu, dan 8 FK Kabupaten

10,450,800,000.00

1.3Role M odel Kampung

Keluarga UtamaKab. Cianjur

Terbentuknya ro le model desa/ kampung

Keluarga Utama2 Kampung di 2 Kecamatan 125,000,000.00

Role M odel Kampung

Keluarga UtamaKab. Cianjur

Terbentuknya ro le model desa/

kampung Keluarga Utama2 Kampung di 2 Kecamatan 125,000,000.00

1.4Pemutakhiran Data Keluarga

dan Kader PosyanduKab. Cianjur

terlaksananya kegiatan pemuktahiran data

keluarga dan kader posyandu

713.992 KK dan 2857

Posyandu 100,000,000.00

Pemutakhiran Data

Keluarga dan Kader

Posyandu

Kab. Cianjurterlaksananya kegiatan pemuktahiran

data keluarga dan kader posyandu 713.992 KK dan 2857 Posyandu 100,000,000.00

1.5Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

(PKK) Kabupaten Cianjur

Kab. Cianjur

jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan

jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKK 2 lomba dan 32 Kecamatan, 300,000,000.00

Pemberdayaan



Kab. Cianjur

jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi,

dan jumlah kiegiatan pembinaan wilayah

PKK

2 lomba dan 32 Kecamatan, 300,000,000.00

1.6Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaKab. Cianjur

terlayaninya peserta KB baru, Terlatihnya

Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M ,

terlaksanya review program KKBPK dan

penggerakan lini lapangan serta

terlaksananya KIE melalui mupen dan radio

komunitas

97.240 akseptor, 690 kader

tribina/PIK R/M /UPPKS, 110

orang/triwulan dan 64 kali

pemutaran film,

400,133,500.00 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaKab. Cianjur

terlayaninya peserta KB baru,

Terlatihnya Kader tribina, UPPKS dan

PIK R/M , terlaksanya review program

KKBPK dan penggerakan lini lapangan

serta terlaksananya KIE melalui mupen

dan radio komunitas


tribina/PIK R/M /UPPKS, 110

orang/triwulan dan 64 kali

pemutaran film,

400,133,500.00

1.7 1,643,550,000.00

Bantuan Operasional

Keluarga Berencana

(BOKB) (DAK Non Fisik)

Kab. Cianjur

Jumlah Pengadaan Sarana dan

Prasarana KB yang mendapat bantuan

operasional keluarga Berencana

32 Balai Penyuluhan KBPP Tk.

Kecamatan 1,643,550,000.00

1.8 992,000,000.00

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Program KB

Bagi PKB/PLKB (DAK)

Kab. Cianjur

Tersedianya Infocus / Proyektor,

Smartphone, Sepeda M otor dan

pembangunan sarana M CK gedung

balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6 Unit, 4 M CK 992,000,000.00

1.9 72,000,000.00


Prasarana Program KB

Bagi PKB/PLKB (Biaya

Umum DAK)

Kab. Cianjur


Smartphone, Sepeda M otor dan

pembangunan sarana M CK gedung

balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6 Unit, 4 M CK 72,000,000.00

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016


Kabupaten Cianjur

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan lokasi

-12

Target capaian Indikator kinerja Target capaian

Rancangan Awal RKPD

Catatan PentingNo Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja



10

2Program Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Cakupan Penanganan Korban Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak

Program Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Cakupan Penanganan Korban

Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak

2.1

Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan

(P2TP2A)

Kab. Cianjur

jumlah perempuan dan anak mendapatkan

kekerasan, jumlah pasutri yang mendapatkan

legalitas hukum

0 kasus dan 180 orang pasutri

di 2 kecamatan270,000,000.00

Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu


(P2TP2A)

Kab. Cianjur

jumlah perempuan dan anak

mendapatkan kekerasan, jumlah pasutri

yang mendapatkan legalitas hukum

0 kasus dan 180 orang pasutri di

2 kecamatan270,000,000.00

2.2Gugus Tugas

Penanggulangan

Perdagangan Orang

Kab. Cianjurjumlah pelatihan life skil, jumlah rakor gugus

tugas dan jumlah penjemputan korban2 kali 75,000,000.00

Gugus Tugas

Penanggulangan

Perdagangan Orang

Kab. Cianjur

jumlah pelatihan life skil, jumlah rakor

gugus tugas dan jumlah penjemputan

korban

2 kali 75,000,000.00

2.3 Perlindungan Anak Kab. Cianjur

terpenuhinya hak hak anak melalui sekolah

ramah anak, forum anak dan evaluasi

kabupaten layak anak tingkat nasional

kabupaten layak anak 50,000,000.00 Perlindungan Anak Kab. Cianjur

terpenuhinya hak hak anak melalui

sekolah ramah anak, forum anak dan

evaluasi kabupaten layak anak tingkat

nasional

kabupaten layak anak 50,000,000.00

2.4 Pemberdayaan Perempuan Kab. Cianjurjumlah pokja PUG yang di latih, dan jumlah

warga binaan P2WKSS30 orang dan 100 warga binaan. 75,000,000.00 Pemberdayaan Perempuan Kab. Cianjur

jumlah pokja PUG yang di latih, dan

jumlah warga binaan P2WKSS30 orang dan 100 warga binaan. 75,000,000.00



11

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari

hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat.Usulan yang datang dari

masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana

lainnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel. 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017


Kabupaten Cianjur

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume Catatan

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1




Keluarga

- Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)

yang menjadi peserta KB Aktif



1.1 Kampung KB

Campakamulya

desa

campakawarna

kp.sukapura

Terintegrasinya 13 Kegiatan KKBPK di

lokasi Kampung KB 13 Kegiatan

1.2 Kader Posyandu Kab. Cianjur Tersalurkannya Honorarium Pengelola

Posyandu

10.450.800.000,00

1.3 Role Model Kampung

Keluarga Utama Kab. Cianjur

Terbentuknya role model desa/ kampung

Keluarga Utama

2 Kampung di 2

Kecamatan

1.4 Pemutakhiran Data Keluarga

dan Kader Posyandu Kab. Cianjur

terlaksananya kegiatan pemuktahiran

data keluarga dan kader posyandu

713.992 KK dan 2898

Posyandu

1.5 Pemberdayaan



Kab. Cianjur jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKK

2 lomba dan 32

Kecamatan,

1.6 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana 32 Kecamatan


Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M,

terlaksanya review program KKBPK dan

penggerakan lini lapangan serta

terlaksananya KIE melalui mupen dan

radio komunitas

97.240 akseptor, 2857

kader tribina/PIK

R/M/UPPKS, 4 Kali

Review Program dan 64

kali pemutaran film,

1.7 Bantuan Operasional

Keluarga Berencana (BOKB)

(DAK Non Fisik)

Kab. Cianjur

Jumlah Pengadaan Sarana dan

Prasarana KB yang mendapat bantuan

operasional keluarga Berencana

32 Balai Penyuluhan

KBPP Tk. Kecamatan

1.8 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Program KB Bagi

PKB/PLKB (DAK)

Kab. Cianjur


Smartphone, Sepeda Motor dan

pembangunan sarana MCK gedung balai

penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6 Unit,

4 MCK

1.9


Prasarana Program KB Bagi

PKB/PLKB (Biaya Umum

DAK)

Kab. Cianjur


Smartphone, Sepeda Motor dan

pembangunan sarana MCK gedung balai

penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6 Unit,

4 MCK

2 Program Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak Cakupan Penanganan Korban Kekerasan


2.1

Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu


(P2TP2A)

32 Kecamatan

Terlayaninya Perempuan dan Anak yang mendapat kekerasan serta terlayaninya Pasutri yang mendapat Akta/Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak

100 % dan 180 orang

pasutri di 2 kecamatan

2.2 Gugus Tugas

Penanggulangan

Perdagangan Orang

32 Kecamatan Terlaksananya Rakor Gugus Tugas TPPO, Penanganan Korban, Peningkatan Pendamping

2 Kali, 100% dan 2 Kali

2.3 Perlindungan Anak 2 Kecamatan Evaluasi Kabupaten Layak Anak 2 Kali

2.4 Pemberdayaan Perempuan

desa

batulawang

kecamatan

cipanas

Terlaksananya Rakor Pokja PUG dan Evalusi P2WKSS Tingkat Provinsi

2 Kali, 1 Kali



12

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penetapan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cianjur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementrian/ Lembaga

maupun Renstra Provinsisedikitnya terdapat korelasi secara tidak langsung yang

mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cianjur

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Cianjur

No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Ket

1 2 3 4

A Nasional

1 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015

- 2019

2 Peningkatan AksesMasyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan

3 Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak dan Keadilan

4 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang Memadai

Renstra BKKBN Tahun 2015 - 2019

5 Peningkatan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB

6

Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Dalam Rangka Melestarikan Kesertaan Ber-KB

7 Kualitas Hidup Perempuan

Kementrian PP-PA Tahun 2015 - 2019

8 Perlindungan Perempuan Kualitas Kluarga Sistem Data Gender dan Anak

9 Pemenuhan Hak Anak

10 Perlindungan Khusus Anak

B Provinsi

1 Meningkatkan Aksesbilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

2 Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan



13

3 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan 4 Kluster Konvensi Hak Anak

Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -

2018

4

Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Orang Tua, Remaja dan atau Anggota Keluarga tentang fungsi Keluarga dalam Pembangunan Keluarga

5 Peningkatan Pelayanan KB

Renstra BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun

2015 - 2018

6 Penguatan Advokasi dan KIE KB 7 Pembinaan Remaja 8 Pembangunan Keluarga

9 Penguatan Regulasi Kelembagaan serta Data dan Informasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan

ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit

dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan

adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan

dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian,

tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas akselebilitas

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta megendalikan angka kelahiran

2. Meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang

kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan

terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata

dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan

alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam

melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur,

menantang, namun harus dapat dicapai serta berorentasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur

menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya tingkat kesertaan ber-KB

2. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.



14

Indikator Sasaran :

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Akseptor KB Baru

Terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Kesertaan ber-KB (Peserta KB

aktif)

Terbinanya institusi masyarakat pedesaan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Cakupan Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan

akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur.Pelaksanaan dari program adalah

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Cianjur Tahun 2016 – 2021, urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

yang diarahkan kepada 2 (Dua)program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



15

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Urusan Wajib

- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta

Ketahanan Keluarga

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang

menjadi peserta KB Aktif



Kampung KBTerintegrasinya 13 Kegiatan KKBPK di lokasi

Kampung KBKab. Cianjur 13 Kegiatan 50.000.000,00 APBD 13 Kegiatan 50.000.000,00

Kader PosyanduTersalurkannya Honorarium Pengelola

PosyanduKab. Cianjur 10.450.800.000,00 10.450.800.000,00 APBD 10.450.800.000,00 10.450.800.000,00

Role Model Kampung Keluarga UtamaTerbentuknya role model desa/ kampung

Keluarga UtamaKab. Cianjur 2 Kampung di 2 Kecamatan 125.000.000,00 APBD 16 Kecamatan 125.000.000,00

Pemutakhiran Data Keluarga dan Kader Posyanduterlaksananya kegiatan pemuktahiran data

keluarga dan kader posyanduKab. Cianjur

713.992 KK dan 2898

Posyandu 100.000.000,00 APBD

713.992 KK dan 2898

Posyandu 100.000.000,00

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cianjurjumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan

jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKKKab. Cianjur 2 lomba dan 12 Kegiatan 300.000.000,00 APBD 2 lomba dan 12 Kegiatan 300.000.000,00

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M, terlaksanya

review program KKBPK dan penggerakan lini

lapangan serta terlaksananya KIE melalui

mupen dan radio komunitas

32 Kecamatan


tribina/PIK R/M/UPPKS, 4 Kali

Review Program dan 64 kali

pemutaran film,

400.133.500,00 APBD

97.240 akseptor, 2857

kader tribina/PIK

R/M/UPPKS, 4 Kali Review

Program dan 64 kali

pemutaran film,

400.133.500,00

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Kabupaten Cianjur

Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

-1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



16

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB

yang mendapat bantuan operasional keluarga

Berencana

Kab. Cianjur 32 Balai Penyuluhan KBPP Tk.

Kecamatan 1.643.550.000,00 APBD

32 Balai Penyuluhan KBPP

Tk. Kecamatan 1.643.550.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB

(DAK)

Tersedianya Infocus / Proyektor, Smartphone,

Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK

gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

Kab. Cianjur 33 Unit, 33 Unit, 6 Unit, 4 MCK 992.000.000,00 APBD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB

(Biaya Umum DAK)

Tersedianya Infocus / Proyektor, Smartphone,

Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK

gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

Kab. Cianjur 33 Unit, 33 Unit, 6 Unit, 4 MCK 72.000.000,00 APBD

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakCakupan Penanganan Korban Kekerasan


Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2A)

Terlayaninya Perempuan dan Anak yang

mendapat kekerasan serta terlayaninya

Pasutri yang mendapat Akta/Surat Nikah dan

Akta Kelahiran Anak

32 Kecamatan 100 % dan 180 orang pasutri di

2 kecamatan270.000.000,00 APBD

100 % dan 180 orang

pasutri di 2 kecamatan270.000.000,00

Gugus Tugas Penanggulangan Perdagangan Orang

Terlaksananya Rakor Gugus Tugas TPPO,

Penanganan Korban, Peningkatan

Pendamping

32 Kecamatan 2 Kali, 100% dan 2 Kali 75.000.000,00 APBD 2 Kali, 100% dan 2 Kali 75.000.000,00

Perlindungan Anak Evaluasi Kabupaten Layak Anak 2 Kecamatan 2 Kali 50.000.000,00 APBD 2 Kali 50.000.000,00

Pemberdayaan PerempuanTerlaksananya Rakor Pokja PUG dan

Evalusi P2WKSS Tingkat ProvinsiKab. Cianjur 2 Kali, 1 Kali 75.000.000,00 APBD 2 Kali, 1 Kali 75.000.000,00

14.603.483.500,00 13.539.483.500,00 Jumlah



17

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2017 ini disusun sebagai pedoman kerja yang

akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disusun berpedoman kepada Rencana

Strategis DPPKBP3A Kabupaten Cianjur 2017 – 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan akan lebih mudah untuk

dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian

Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Akhirnya Kepada semua pihak kami harapkan masukannya demi lancarnya

pelaksanaan kerja, dan kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah

diberikan.

Cianjur, 05 Januari 2017

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdanyaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas

Hj. Esih Sukaesih K, S.IP, MM

Pembina Utama Muda/ IV c NIP. 19591010 198203 2 016



18

BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · mengarahkan program dan pelayanan PD khususnya dan...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · mengarahkan program dan pelayanan PD khususnya dan...