BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Bidang Mutasi Pegawai membawahi : 1) Sub Bidang Pemindahan...

Profil PNSD Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) disebutkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan

keputusan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi ASN,

yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah.

Namun sebelum Undang-Undang tersebut keluar Pemerintah Daerah Kota

Surakarta telah membangun Sistem Informasi yang dikembangkan dan dioperasikan

melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawain (SIMPEG) dengan tujuan agar Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat memiliki kemampuan

mengelola serta memberikan berbagai informasi tentang Pegawai Negeri Sipil yang

mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil,

administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan den

pemeliharaan informasi kepegawaian, serta mendukung perumusan kebijaksanaan

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS sebagai

tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut telah diterbitkan,

sehingga Pemerintah Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2018 tentang Manajemen PNS sebagai dasar melaksanakan salah satu tugas

pokok dan fungsinya yaitu pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, hal ini

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah. Data dan Informasi Kepegawaian merupakan salah satu tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota

Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Kebutuhan mengenai informasi yang akurat sangat diperlukan hampir di

semua aspek kehidupan dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting.

Perencanaan dan pengambilan keputusan memerlukan sejumlah informasi yang

bersumber dari data, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi Instansi

Pemerintah untuk senantiasa berusaha memelihara dan mendokumentasikan data


yang selanjutnya dikelola dan disajikan dalam berbagai bentuk publikasi data

sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data dan informasi kepegawaian yang tidak tersedia dan tidak tertata dengan

baik akan menyulitkan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana penataan

pegawai dan kelembagaan. Kelengkapan jenis data dan kemutakhiran data akan

dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, baik pengambil

kebijakan maupun pegawai itu sendiri sebagai elemen yang dilayani.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota

Surakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Profil Pegawai dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan jumlah pegawai yang ada meliputi jenis kelamin, golongan, eselon, agama, tingkat

pendidikan dan sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan pegawai

dirinci per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai informasi

kepegawaian yang terinci per satuan kerja.

2. Penyusunan Profil Pegawai bertujuan agar data dan informasi kepegawaian yang terprinci per satuan kerja terdokumentasi dengan baik.

3. Kelengkapan data dan informasi kepegawaian juga akan dapat membantu Daerah dalam penataan kelembagaan yang berorientasi pada “pengembangan

Otonomi Daerah” dan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga

tujuan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

setiap Daerah dapat tercapai dengan baik.

C. Metode Penyusunan Penyusunan Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018 ini

disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data a. Pengumpulan data kepegawaian bersumber dari Laporan Bezetting Tri

Wulan IV Tahun 2018 yang disampaikan oleh seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

b. Pengumpulan data kepegawaian bersumber dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta.


2. Penyajian Data Data yang telah dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berupa

data kwantitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga

dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas.


BAB II ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

A. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka susunan organisasi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah :

1. Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

2. Adapun susunan kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta adalah :

a. Kepala Badan b. Sekretaris membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahi : 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 2) Sub Bidang Data dan Informasi 3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN

d. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur membawahi : 1) Sub Bidang Disiplin dan Status Pegawai 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan 3) Sub Bidang Kinerja Aparatur

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi : 1) Sub Bidang Penjejangan dan Sertifikasi 2) Sub Bidang Teknis Fungsional


3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi f. Bidang Mutasi Pegawai membawahi :

1) Sub Bidang Pemindahan 2) Sub Bidang Kepangkatan 3) Sub Bidang Jabatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota

Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 1

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota

Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Surakarta No. 27-C Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta.

B. Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Isu Strategis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota

Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran; 2. Masih adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai; 3. Belum optimalnya peran dan fungsi pegawai yang menduduki jabatan fungsional.


Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran; 2. Penyediaan sarana diklat (pembangunan gedung diklat); 3. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; 4. Sosialisasi Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan PNS dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Teknis.

C. Visi Dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta mengacu

pada visi dan misi Walikota terpilih periode 2016-2021. Visi dari Walikota terpilih adalah

“Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP ( Waras,

Wasis, Wareg, Mapan dan Papan ) dengan membangun 5 Budhaya ( Budhaya Hidup Gotong Royong, Budhaya Memiliki, Budhaya Merawat, Budhaya Menjaga, Budhaya Mengamankan Kota Solo dan isinya )”.

Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah :

“Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Yang optimal didukung oleh

aparatur yang profesional, kompeten dengan sistem informasi yang handal”

Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian adalah mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat;

b. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yang berdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan dan memiliki sikap mental

yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Sistem Informasi yang handal adalah dukungan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja BKPPD dalam meningkatkan profesionalisme aparatur,

meningkatkan keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan penguatan

partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan.


Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota

Surakarta Penyelenggaraan pemerintahan yang optimal artinya pemerintah yang

dapat menggerakkan roda kegiatan pemerintahan secara baik. Penyelenggaraan

pemerintahan didukung oleh aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil

yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkan mampu mensukseskan

kelancaran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Sedangkan

visi dapat berjalan sesuai dengan harapan jika seluruh rangkaian dari program,

kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung

sesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.

Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kota Surakarta merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan

dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi adalah upaya yang

akan dilakukan untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta mempunyai misi sebagai

berikut :

A. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Aparatur Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik

B. Meningkatkan Koordinasi Yang Optimal Secara Vertikal Maupun Horizontal C. Meningkatkan Sistem Informasi Yang Handal Guna Meningkatkan Kualitas Layanan

Kepegawaian.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai luhur yang harus

dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

khususnya dan pegawai diseluruh lingkungan Pemerintah Kota Surakarta adalah

harus mampu menjadi:

Pegawai yang berdisiplin dalam pengabdian; Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja; Pegawai yang berinovasi dan

berfikir maju menyongsong program masa depan;Pegawai yang profesional dalam tugas.

Pegawai yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kinerja.

D. Tujuan

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


1. kuantitas, kualitas dan kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Meningkatkan koordinasi yang optimal secara vertikal dan horizontal. 3. Meningkatkan sistem informasi yang handal guna meningkatkan kualitas layanan

kepegawaian.

E. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik , mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dari tujuan tersebut adalah :

1. Terwujudnya aparatur yang professional dan berdaya saing. 2. Terwujudnya tata kelola kepegawaian untuk mendukung pencapaian

kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan koordinasi secara intensif dan efektif

4. Meningkatkan layanan kepegawaian berbasis IT.

F. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual,

analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam

kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang

diharapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 – 2021

adalah :

1. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme pegawai melalui (jenis kegiatannya)

2. Peningkatan manajemen kepegawaian berdasarkan merit sistem melalui pengembangan layanan kepegawaian berbasis IT

3. Optimalnya koordinasi antara daerah dan pusat secara intensif 4. Terwujudnya data dan informasi yang akurat, up to date dan reliable untuk proses

pengambilan keputusan.

G. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta untuk menentukan program-program dan


kegiatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil guna pencapaian tujuan dan

sasaran pelayanan adalah :

1. Penyelenggaraan dan pengiriman diklat bagi ASN sesuai dengan kebutuhan pada tiap OPD di Pemerintah Kota Surakarta

2. Peningkatan hasil koordinasi melalui tindak lanjut penyelesaian permasalahan 3. Pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan.

H. Maklumat Pelayanan

“Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta, Berkomitmen

Untuk Memberi Pelayanan Sesuai Dengan Standar Yang Berlaku , Dan Senantiasa

Melakukan Perbaikan Berkesinambungan. Jika Tidak Bisa Memenuhi Kami Bersedia

Mendapatkan Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.”


BAB III

DESKRIPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum Pegawai Negeri Sipil

Kota Surakarta merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah yang

pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang No. 16 tahun 1947 dan menjadi

salah satu kota besar yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat telah ditetapkan beberapa Peraturan

Daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja yaitu Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut pada akhir Tahun 2016 Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari Sekretariat

DPRD, Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bagian, Inspektorat, RSUD, 3

(Tiga) Badan, 1 (satu) Kantor , 22 Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan 5

Kecamatan. Disamping itu pada tahun 2013 melalui Peraturan Walikota Surakarta

Nomor 5 Tahun 2013 terjadi penambahan Struktur Organisasi yakni Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Organisasi Perangkat Daerah selengkapnya adalah

sebagai berikut :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Sekretariat Daerah :

2.1. Bagian Pemerintahan

2.2. Bagian Hukum

2.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

2.4. Bagian Perekonomian

2.5. Bagian Administrasi Pembangunan

2.6. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

2.7. Bagian Organisasi

2.8. Bagian Humas dan Protokol

2.9. Bagian Umum


2.10. Bagian Kerjasama

3. Inspektorat

4. Badan :

4.1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

4.2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4.3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5. Rumah Sakit Umum Daerah

6. Dinas :

6.1. Dinas Pendidikan

6.2. Dinas Kesehatan

6.3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

6.4. Dinas Perhubungan

6.5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.6. Dinas Kebudayaan

6.7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6.8. Dinas Perdagangan

6.9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6.10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

6.11. Dinas Pariwisata

6.12. Dinas Perdagangan

6.13. Dinas Lingkungan Hidup

6.14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

6.15 Dinas Sosial

6.16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

6.17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

6.18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

6.19 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.20 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat

6.21 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

6.22 Dinas Pemadam Kebakaran

7. Kantor :

7.1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

8. Kecamatan :


8.1. Kecamatan Banjarsari ( 13 Kelurahan)

8.2. Kecamatan Jebres ( 11 Kelurahan)

8.3. Kecamatan Laweyan ( 11 Kelurahan)

8.4. Kecamatan Pasar Kliwon ( 9 Kelurahan)

8.5. Kecamatan Serengan ( 7 Kelurahan)

9. Satuan Polisi Pamong Praja

B. Gambaran Umum PNSD Kota Surakarta

Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta mengalami penurunan dari jumlah kuantitas

yaitu pada tahun 2016 sejumlah 8.912 pegawai dan pada tahun 2017 menjadi sejumlah

6.601 pegawai sedangkan pada Tahun 2018 menjadi 6.251 pegawai, pada tahun ini

mengalami penurunani yang cukup signifikan dikarenakan adanya moratorium

pengadaan PNS yang masih belum dicabut dan pengalihan status kepegawaian bagi

Guru Sekolah Menengah Atas ke Pemerintah Provinsi, ditambah dengan PNS yang

purna tugas tiap bulan terus terjadi. Untuk lebih jelas secara rinci kondisi pegawai

negeri sipil pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

B.1 Data Golongan Ruang

Sebagai catatan awal bisa disampaikan bahwa untuk Data Golongan Ruang Pada

Tahun 2017 akan kita REVISI, karena setelah disampaikan ternyata ada masukan

terkait data tersebut, Golongan ruang adalah tingkat kedudukan setiap pegawai baru

yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ PNS baik di pemerintah

pusat maupun daerah sesuai dengan tingkat pendidikan. Berikut ini adalah Jumlah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Surakarta berdasarkan data yang terupdate sampai

dengan bulan Desember 2018 sebanyak 6.251 Pegawai, sekaligus hasil revisi untuk data

golongan ruang Tahun 2017, dengan rincian pada tabel-tabel sebagai berikut :


Tabel 3.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2018

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa mayoritas Pegawai Negeri Sipil telah

memiliki golongan III yakni sebanyak 2.962 pegawai atau 47,38 % dari total pegawai

yang ada, disusul PNS golongan IV sebanyak 2.054 pegawai atau 33,86 %, kemudian

PNS golongan II sebanyak 1.042 pegawai atau 16,67 % dan PNS golongan I sebanyak 193

Pegawai atau 3,09 %.

Untuk Lebih jelasnya perbandingan antar golongan dapat dilihat pada grafik 3.1

berikut ini :

Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang

Tahun 2018

NO Golongan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

%

1 IV 3.377 3.135 2.206 2.054 32,86

2 III 4.254 4.194 3.041 2.962 47,38

3 II 1.385 1.315 1.140 1.042 16,67

4 I 309 268 214 193 3,09

JUMLAH 9.325 8.912 6.601 6.251 100 %


Meskipun masih terdapat sejumlah 1.235 pegawai PNS Golongan I dan II, namun

dalam hal peningkatan kualitas SDM, Pemerintah Kota Surakarta tetap memberikan

ijin PNS untuk mengikuti belajar ke jenjang yang lebih tinggi sesuai tugas pokok dan

fungsinya dan formasi jabatan sehingga dapat mempermudah penyesuaian pangkat

dan golongan bagi PNS yang bersangkutan. Golongan III mengalami penurunan yaitu

tahun 2017 Golongan III sejumlah 2.239 pegawai dan Golongan IV mengalami

penurunan karena banyak yang memasuki masa Batas Usia Pensiun dari tahun

sebelumnya, sedangkan golongan IV sejumlah 2.198 pegawai.

B.2 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Meningkatnya jumlah wanita yang memasuki dunia kerja dalam beberapa tahun

terakhir mempengaruhi manajemen dalam pengelolaan keragaman tenaga kerja.

Pada sebagian besar organisasi ternyata perbedaan jenis kelamin masih mempengaruhi

kesempatan (opportunity) dan kekuasaan (power) dalam suatu organisasi. Sebenarnya

di semua negara di dunia, proporsi wanita yang memegang pekerjaan-pekerjaan

manajemen lebih sedikit dibandingkan proporsi pria.

Namun hal ini berbeda dengan dunia kerja pada Pemerintah Kota Surakarta

bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin justru lebih banyak

perempuan dari segi jumlah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

No Jenis Kelamin Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

%

1 Laki – Laki 4.592 4.356 3.159 2.949 47, 18 2 Perempuan 4.733 4.556 3.442 3.302 52, 82 Jumlah 9.325 8.912 6.601 6.251 100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS pada Pemerintah Kota Surakarta

antara Laki-laki dan Perempuan lebih banyak perempuan karena tidak mengalami

perubahan yang signifikan dimana pada tahun 2015 jumlah pegawai Laki-laki adalah

4.592, pada tahun 2016 adalah 4.356 pegawai, pada tahun 2017 sejumlah 3.159,

sedangkan pada Tahun 2018 sejumlah 2.949.


Sementara itu yang perempuan pada tahun 2015 jumlah pegawai perempuan

adalah 4.733, pada tahun 2016 adalah 4.556 pegawai, pada tahun 2017 sejumlah 3.442,

sedangkan pada Tahun 2018 sejumlah 3.302.

Hal ini dapat diperjelas perbandingannya pada Grafik 3.2 di bawah ini :

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

Dari grafik perbandingan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PNS

Pemerintah Kota Surakarta yang laki-laki tidak lagi mendominasi atas pegawai

perempuan sebagaimana perbandingan gender atau kesetaraan selama ini, karena

justru PNS laki-laki pada Tahun 2018 secara kuantitas mengalami penurunan yaitu

sejumlah 2.949 atau 47,18 % dibandingkan dengan PNS Perempuan yang mengalami

penurunan juga dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sejumlah 3.302

pegawai atau 52,82 % dengan jumlah selisih 5,64 %.

B.3 Data Pegawai berdasarkan Eselon per Jenis Kelamin

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagai tindak lanjut

dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan

bahwa Jabatan Struktural yang diatur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama


(Eselon II), Jabatan Administrasi yang terdiri dari Jabatan Administrator (Eselon III),

Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Jumlah PNS Berdasarkan Eselon Per Jenis Kelamin Tahun 2018

NO ESELON Jenis Kelamin

Thn 2016 Thn 2017 Thn 2018

JML L P JML L P Jml L P

1 II 28 21 7 35 25 10 31 20 11

2 III 120 81 39 139 89 50

146 94 52

3 IV 685 376 309 707 379 328

670 351 319

4 V 30 10 20 0 0 0 0 0 0

Jumlah 863 488 375 881 493 388 847 465 382

Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Eselon

Tahun 2018

Pegawai Negeri Sipil pada periode Tahun 2018 berdasarkan eselon, maka eselon IV

(Jabatan Pengawas) sejumlah 670 pegawai, eselon III (Jabatan Administrator) sebanyak

146 pegawai, dan eselon II (JPT) sebanyak 31 pegawai. Apabila ini dibandingkan dengan


pejabat struktural/eselon yang perempuan pada tahun 2018 mengalami peningkatan,

dimana pada tahun 2017 kaum wanita yang menduduki jabatan hanya 44,04 % dari

881 pejabat administrator, sedangkan pada Tahun 2018 mencapai 45,10 % dari 863

Pejabat Administrator.

Gambaran perbandingan pejabat eselon berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat

pada grafik 3.4 berikut ini :

Grafik 3.4 Perbandingan Pejabat Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

Bahwa jumlah pejabat struktural/eselon berdasarkan jenis kelamin dapat

dijelaskan bahwa PNS Laki-laki masih mendominasi dalam menduduki Jabatan

Struktural dimana yang laki-laki untuk jabatan eselon II : 20, Eselon III : 94, dan Eselon

IV : 351, sedangkan pegawai perempuan untuk jabatan eselon II : 0,33 %, Eselon III : 1,57

%, dan Eselon IV : 9,66 %. Hal ini apabila dibandingkan dengan data jumlah PNS

berdasarkan Jenis Kelamin pada tabel 3.2 dapat dikatakan bahwa didapatkan belum

ada kesetaraan gender karena jumlah PNS Perempuan yang menjabat belum

sebanding dengan jumlah PNSD Pemerintah Kota Surakarta.

B.4 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan

individu yang bersifat multi dimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya,

sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Pendidikan atau Prestasi


akademis yang dimaksud disini adalah prestasi akademis yang telah dicapai oleh

seorang pegawai selama mengikuti jenjang pendidikan pada masa Sekolah Dasar

sampai pendidikan terakhir dimana pegawai yang bersangkutan harus melaksanakan

tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggungjawab.

Untuk lebih jelasnya jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2018

TINGKAT PENDIDIKAN

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

Tahun 2018

Jml L P %

SD 204 196 127 119 117 2 1,90 SLTP 304 292 224 212 203 9 3,39 SLTA 1.700 1.635 1.224 1.098 735 363 17,57

DI 59 48 29 26 10 16 0,42 DII 756 698 187 163 73 90 2,61

DIII/SM 592 543 404 396 117 279 6,33 S1/D4 4.863 4.682 3.543 3.393 1.305 2.088 54,28

S2 846 817 861 843 389 454 13,49 S3 1 1 1 1 0 1 0,02

JUMLAH 9.325 8.912 6.601 6.251 2.949 3.302 100

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas Pegawai Negeri Sipil di Kota Surakarta

berpendidikan Sarjana S1/D4 yakni sebanyak 3.393 Pegawai, atau 54,28% dari seluruh

pegawai yang ada jika ini dibandingkan tahun 2017 sejumlah 3.543 pegawai atau 53,67

%, kemudian SLTA/ sederajat sebanyak 1.224 pegawai atau 18,54%, selanjutnya Diploma

2 sebanyak 187 pegawai atau 2,83%, Diploma 3 dan sederajat sebanyak 404 pegawai

atau 6,12%, Pasca Sarjana sebanyak 862 pegawai atau 13,06%, SMP dan sederajat

sebanyak 224 pegawai atau 3,39%, Diploma 1 sebanyak 29 pegawai atau 0,44%, dan SD

sebanyak 127 pegawai atau 1,94%.

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di atas dapat

digambarkan dan diperjelas dengan grafik 3.5 berikut ini:


Grafik 3.5 Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa untuk kualifikasi

pendidikan secara umum Pemerintah Kota Surakarta sangat mencukupi namun

kualifikasi pendidikan yang telah dimiliki oleh setiap pegawai belum menjadi jaminan

untuk menyelesaikan pekerjaan dikarenakan tingkat pendidikan yang dimiliki itu

diperoleh setelah menjadi pegawai dan bahkan tidak linear dengan tugas pokok dan

fungsi.

B.5 Data Pegawai berdasarkan Agama

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam adalah 5.092 pegawai, Agama

Kristen 730 pegawai, Agama Katholik 418 pegawai, Agama Hindu 5 pegawai, Agama

Budha sejumlah 3 pegawai dan lainnya 3 pegawai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :


Tabel 3.5 Jumlah PNS Berdasarkan Agama

Tahun 2018

NO AGAMA Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 %

1 Islam 7.257 5.359 5.092 81,46 2 Kristen 1.031 782 730 11,68 3 Katholik 612 448 418 6,69 4 Hindu 9 9 5 0,08 5 Budha 3 3 3 0,05 6 Lainnya 3 0,05

JUMLAH 8.912 6.601 6.251 100

Dari tabel 3.5. ini dapat dijelaskan bahwa mayoritas pegawai pemerintah Kota

Surakarta adalah beragama Islam sebesar 81,46 %, disusul agama Kristen sebesar 11,68%,

Agama Katholik 6,69 % dan Agama Hindu maupun Budha serta lainnya sebesar 0,05 %.

C. Mutasi Data Pegawai Negeri Sipil

Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang pegawai

negeri sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiunan, perubahan

susunan keluarga, dan lain-lain. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari

kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang

membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan

mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan.

Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan

untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk

perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya

peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh

pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

C.1 Mutasi Calon CPNS/PNS

Mutasi CPNS adalah hasil dari proses pengadaan yang telah ditetapkan Nomor

Induk Pegawai, golongan ruang dan telah diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian yang memiliki masa percobaan selama 2 (dua) tahun yang selanjutnya

dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah mengikuti dan lulus diklat


prajabatan maupun general kesehatan (chekup kesehatan). Pada Tahun 2018 ada

calon Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta dari tenaga penyuluh pertanian yang belum

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan belum mengikuti Diklat Pra

Jabatan.

C.2 Mutasi Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan

sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual

dan kepribadian manusia. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang

penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak

saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja,

dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.

1. Diklat Kepemimpinan, PCAP dan Assesment, Teknis dan Fungsional

Dalam rangka peningkatan SDM aparatur baik dalam hal ketrampilan teknis

maupun manajerial, pada Tahun 2018 telah dikirimkan Diklat Teknis sebanyak 78

pegawai, diklat Fungsional sebanyak 566 pegawai dan Diklat Struktural sejumlah 89

pegawai terdiri dari pengiriman Diklat Pim II sebanyak 2 pegawai, Diklat Pim III

sebanyak 6 pegawai, penyelenggaraan Diklat Pim IV sebanyak 81 pegawai. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Rekapitulasi Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat

Tahun 2018

NO URAIAN JUMLAH

Tahun 2016 JUMLAH

Tahun 2017 JUMLAH

Tahun 2018 1. PIM II 2 2 5

2. PIM III 6 7 10

3. PIM IV 81 40 80

4. PCAP Eselon III.a 0

5. Asessment Eselon III.b 0

6. Asessment Eselon IV.a 40 0

7. Asessment Eselon IV.b 0

8. Diklat Teknis 78 788 768

9. Diklat /Fungsional 709 17 6

JUMLAH 998 894 869


2. Pegawai yang Ijin Belajar/Keterangan Pendidikan

Disamping itu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia PNS

melalui Pendidikan Formal yaitu melalui pengajuan Ijin belajar, keterangan gelar

akademik, keterangan pendidikan, keterangan belajar, dan yang tugas belajar. Untuk

lebih jelasnya jumlah pegawai yang mengajukan ijin belajar dan lainnya pada tabel

berikut :

Tabel 3.7

Rekapitulasi Jumlah PNS Yang Mengajukan Ijin Belajar dan Lainnya Tahun 2018

NO URAIAN 2016 2017

Tingkat Pendidikan 2018

S3 S2 S1 Profesi DIV D3 D2 Paket JML

1. Rencana Study

0 0 0 17 18 3 3 41 0 3 85

2. Ijin belajar (IB)

111 99 0 26 29 2 0 41 0 5 103

3. Ket. Belajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Gelar Akademik

148 72 0 34 50 23 0 33 0 7 147

5. Ket. Pendidikan

16 3 0 1 2 3 1 0 0 2 6

6. Tugas Belajar

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Keterangan Belajar

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dari tabel 3.7 tersebut dapat dijelaskan bahwa pegawai yang mengajukan Ijin

Belajar adalah 103 pegawai, Keterangan Belajar Gelar Akademik 147 pegawai, pegawai

yang mengajukan Tugas Belajar 0 pegawai dan Pegawai yang mengajukan

keterangan pendidikan sebanyak 6 pegawai.

C.3 Mutasi jabatan dan Usia

Mutasi Jabatan adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi

yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami

pindah kerja, dengan tujuan sebagai berikut :


1. Untuk meningkatkan produktivitas kayawan. 2. Untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekejaan

atau jabatan.

3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. 4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jenuh tehadap pekerjaannya. 5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir

yang lebih tinggi.

6. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui pesaingan terbuka. 7. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan.

Pada Tahun 2018 terdapat 1 (satu) kali mutasi jabatan struktural yaitu bulan

Desember sebanyak 907 pegawai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8 Rekap Mutasi Pejabat Struktural Tahun 2018

NO JENIS JABATAN BULAN JUMLAH

ESELON JULI 1

JPT Eselon II.a 1 1

2 Eselon II.b 2 2

3 JABATAN

ADMINISTRATOR

Eselon III.a 9 9

4 Eselon III.b 12 12

5 JABATAN PENGAWAS

Eselon IV.a 84 84

6 Eselon IV.b 63 63

Jumlah 907 907

Sedangkan mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada Tahun

2018 dilakukan sebanyak 1 (Satu) kali yaitu pada bulan Juli 2018, Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :


Tabel 3.9 Rekap Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Tahun 2018

NO JABATAN BULAN

JUMLAH April Juni Juli Okt Des

I Kepala Sekolah

1 TK 0 0 0 0 0 0

2 SD 0 0 18 0 0 18 3 SMP 0 0 5 0 0 5 4 SMA 0 0 0 0 0 0 5 SMK 0 0 0 0 0 0

II Pengawas Sekolah

1 TK/SD 0 0 4 0 0 4 2 SMP 0 0 2 0 0 2 3 SMA 0 0 0 0 0 0 4 SMK 0 0 0 0 0 0 5 Pembebasan 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 29 0 0 29

Adapun usia PNS yang menduduki jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Rekap Jabatan Berdasarkan Jabatan, Usia Dan Jenis Kelamin

Tahun 2018

NO JABATAN USIA / JENIS KELAMIN

=56 L P L P L P L P

1 EselonII.a 0 0 0 0 0 0 0 0

2 EselonII.b 0 0 0 0 8 3 12 8

3 EselonIII.a 0 0 3 0 24 8 8 7

4 EselonIII.b 0 0 12 6 29 25 18 6

5 EselonIV.a 4 5 64 54 124 113 39 35

6 EselonIV.b 4 4 17 31 73 60 26 17

7 EselonV.a 0 0 0 0 0 0 0 0

8 FungsionalUmum 88 67 381 190 669 254 174 71

9 Fungsional Guru 33 82 93 157 513 979 337 616

10 Fungsional Kesehatan 13 136 50 151 20 109 3 13

11 Fungsional Tertentu Lainnya 20 27 27 16 27 28 37 23

JUMLAH 162 321 647 605 1487 1579 654 796

Jumlah Total 483 1252 3066 1450

Prosentase (%) 7,73 20,03 49,05 23,19


Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa PNS pada Pemerintah Kota Surakarta yang

berdasarkan Jabatan mayoritas adalah PNS yang usianya cukup muda dan produktif

dimana memiliki usia 46 – 55 Tahun sejumlah 3.066 pegawai atau 49,05%, yang usianya

sampai dengan 46 Tahun sejumlah 1.252 atau 20,03%, yang berusia kurang sama dengan

35 sejumlah 483 pegwai atau 7,73% dan yang berusia lebih sama dengan 56 tahun

sejumlah 1.450 pegawai atau 23,19%.

C.4 Mutasi PNSD Guru antar Sekolah

Mutasi Guru antar Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018

adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan rotasi

sebagai langkah dalam mengatasi kekurangan guru dan pemenuhan jam mengajar

bagi guru yang memiliki jam mengajar kurang dari standar.


Tabel 3.11 Rekap Mutasi PNS Guru Antar Sekolah Tahun 2018

No Satuan Pendidikan Jumlah Golongan

I II III IV 1. Guru Negeri 179 0 11 82 84

a. Taman Kanak-Kanak 2 0 0 0 2

b. SD 112 0 11 51 50

c. SMP 65 0 0 31 34

d. SMA 0 0 0 0 0

e. SMK 0 0 0 0 0

2. Guru DPK di Swasta 2 0 0 0 2


b. SD 0 0 0 0 0

c. SMP 1 0 0 0 1

d. SMA 0 0 0 0 0

e. SMK 0 0 0 0 0

f. SLB/SMPLB 0 0 0 0 0

Jumlah Total 181 0 11 82 86


C.5 Mutasi PNSD antar Daerah

Dalam pemenuhan kebutuhan pegawai pada Pemerintah Kota Surakarta selain

dilakukan melalui proses rekruitmen pegawai juga dilakukan melalui proses mutasi

antar daerah. Sejak pada tahun 2015 Pemerintah Kota Surakarta tidak melakukan

proses pengadaan pegawai dikarenakan adanya Moratorium penerimaan CPNS selama

3 (tiga) tahun 2015 s/d 2017 maka selama ini proses pemenuhan hanya melalui mutasi

antar daerah yaitu menerima mutasi pegawai yang masuk ke Pemerintah Kota

Surakarta. Adapun jumlah mutasi pegawai yang masuk sebagai usulan pegawai pada

Tahun 2018 adalah 20 pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci pada tabel 3.12

berikut ini :

Tabel 3.12 Rekapitulasi Jumlah Mutasi Pegawai antar Daerah

Tahun 2018

NO Formasi Jumlah Realisasi Sisa

1. Tenaga Kesehatan 8 8 0

2. Tenaga Kependidikan (Guru) 2 2 0

3. Tenaga Teknis 10 10 0

Jumlah 20 20 0

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa seluruh usulan mutasi yang masuk dapat

direalisasikan.

C.6 Mutasi Karis/Karsu/Karpeg dan Satya Lencana

Mutasi Keluarga antara lain penyelesaian Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami

(KARSU), Pada Tahun 2018 Usulan penyelesaian Karis Karsu sebanyak 130 pegawai

dengan realisasi sejumlah 125 Karis Karsu.

Mutasi Karpeg yang dalam hal ini adalah penyelesaian Kartu Pegawai dengan

usulan 30 Pegawai dengan diselesaikan sebanyak 29 Karpeg. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :


Tabel 3.13 Rekap Usulan dan Realisasi Karpeg, Karis dan Karsu

Tahun 2018

Di samping itu pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian penghargaan

berupa Satya Lencana 20 Tahun sebagai wujud penghargaan kepegawaian pada

Tahun 2018 sejumlah 4 pegawai.

C.7 Mutasi Kasus-Kasus dan Perceraian

Pembinaan Pegawai pada Tahun 2018 dalam penyelesaian kasus-kasus

kepegawaian pada Pemerintah Kota Surakarta adalah sejumlah 18 Kasus antara lain

hukuman disiplin tingkat ringan 4 kasus, tingkat sedang sejumlah 4 kasus dan yang

hukuman disiplin tingkat berat adalah 10 kasus.

Tabel 3.14 Rekap Penanganan Kasus kasus

Tahun 2018

NO Uraian TAHUN 2018

Target Realisasi Sisa 1 Kartu Istri (Karis) 65 62 3

2 Kartu Suami (Karsu) 65 63 2

3 Kartu Pegawai (Karpeg) 30 29 1

4 Satya Lencana 10 Tahun - - -

5 Satya Lencana 20 Tahun - 4 -

6 Satya Lencana 30 Tahun - - -

Jumlah 160 158 6

NO Uraian HUKUMAN

PROSES Ringan Sedang Berat 1 Kasus 18 4 4 10

Jumlah 18 4 4 10


C.8 Mutasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan

pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada

Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar

kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat

harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada Pegawainya.

Periode Kenaikan Pangkat merupakan salah satu mutasi kepegawaian

dilaksanakan 2 (dua) periode yakni periode 1 April dan 1 Oktober dalam satu tahun,

yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat.

Jenis Kenaikan Pangkat terdiri dari kenaikan pangkat reguler, pilihan, penyesuian

ijazah, dan pengabdian. Kenaikan pangkat periode April 2017 sebanyak 533 pegawai

dari 539 usulan dan periode Oktober sebanyak 160 pegawai dari usulan 166 pegawai.

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15

Rekap Mutasi Kenaikan Pangkat Tahun 2018

NO GOL.

RUANG

PERIODE APRIL OKTOBER

Jml Realisasi Sisa Jml Realisasi Realisasi 1 I 43 43 0 13 13 0 2 II

174 174 0 54 54 0 3 III

290 290 0 101 101 0 4 IV

43 43 0 19 19 0

Jumlah 550 550 0 187 187 0

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa seluruh usulan Kenaikan Pangkat yang

diusulkan selama 2 (dua) tahun terealisasi sejumlah 737 orang.

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua dan

sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja

dalam dinas pemerintah. Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diatur dalam


Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Janda/Duda. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memasuki masa pensiun

selama Tahun 2018 adalah sejumlah 294 Pegawai.

Rincian PNSD yang pensiun selama 5 (lima) tahun pada tahun 2013 – 2017 dapat

dilihat pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16 Rekap Mutasi PNS Pensiun Tahun 2018 - 2022

NO JABATAN BATAS USIA PENSIUN

2018 2019 2020 2021 2022

1 Eselon II.a 1 0 0 0 0 2 Eselon II.b 4 5 4 5 5 3 Eselon III.a 3 4 8 6 6 4 Eselon III.b 8 8 17 12 4 5 Eselon IV.a 45 28 34 30 32 6 Eselon IV.b 22 10 22 22 29 7 Eselon V.a 0 0 0 0 0

8 Fungsional Umum 121 74 116 117 103

9 Fungsional khusus 161 177 229 250 373

Jumlah 365 306 430 442 449

D. Mutasi Data PNSD Guru

Jumlah PNSD Kota Surakarta pada Tahun 2018 adalah sejumlah 6.251 pegawai

dengan rincian PNSD Non Guru sejumlah 3.442 pegawai atau 55,06% dan PNSD Guru

sejumlah 2.809 pegawai atau 44,94%, hal ini terjadi karena pada Tahun 2018

pengelolaan Sekolah Menengah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi,

sehingga guru-guru di SMA atau SMK berubah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah. Dari jumlah guru 2.809 pegawai ini, sejumlah 2.445 pegawai atau 87,04% yang

mengajar pada sekolah Negeri dan sejumlah 364 pegawai atau 12,96% yang

dipekerjakan (DPK) pada sekolah swasta.

Untuk lebih jelasnya data mutasi guru adalah sebagai berikut :


D.1 PNSD Guru berdasarkan Golongan Ruang

PNSD Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesi mengajar pada

sekolah negeri maupun yang dipekerjakan (DPK) pada Sekolah swasta yang tersebar di

tingkat Taman Kanak-Kanak, SD dan SMP.


Tabel 3.17 Jumlah PNS Guru Berdasarkan Golongan Ruang

Tahun 2018

No Satuan Pendidikan Jumlah Golongan Ruang

I II III IV 1. Guru Negeri


b. SD 1459 0 48 552 858

c. SMP 970 0 4 360 603 2. Guru DPK di Swasta


b. SD 100 0 10 80 10

c. SMP 154 0 1 112 41

Jumlah Total 2809 0 71 1160 1574

Prosentase (%) 2,53 41,29 56,03

Berikut ini adalah perbandingan Guru berdasarkan golongan ruang pada Pemerintah

Kota Surakarta :

Grafik 3.6 Perbandingan PNS Guru Berdasarkan Golongan Ruang

Tahun 2018


Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa baik guru negeri maupun

guru DPK pada sekolah swasta untuk golongan II sejumlah 71 pegawai atau 2,5 %,

golongan III sejumlah 1.160 pegawai atau 41,3 % dan golongan IV sejumlah 1.578 pegawai

atau 56,2 %. Dari jumlah ini dapat dirinci lagi bahwa guru yang mengajar di sekolah

negeri dengan golongan II sejumlah 53 pegawai, golongan III sejumlah 921 pegawai dan

yang golongan IV adalah sejumlah 1.471 pegawai, sedangkan guru yang dipekerjakan

(DPK) pada sekolah swasta adalah 364 pegawai dengan golongan II sejumlah 18

pegawai, golongan III sejumlah 239 pegawai dan golongan IV sejumlah 107 pegawai.

D.2 PNSD Guru berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Guru pada Pemerintah Kota Surakarta yang

beragama Islam sejumlah 2.170 pegawai, Kristen 433 pegawai, Katholik 202 pegawai

dan Hindu Budha masing-masing 2 dan 2 pegawai. Dengan rincian PNS guru yang

beragama Islam 1.892 pegawai, Kristen 365 pegawai, Katholik 184 pegawai dan Hindu 2

pegawai dan Budha 2 pegawai yang bekerja pada sekolah negeri.

Sedangkan yang bekerja pada sekolah swasta sebanyak 278 pegawai bergama

Islam, Kristen 68 pegawai, katholik 18 pegawai dan PNS guru tidak ada yang beragama

Hindu maupun Budha . Untuk lebih jelasnya rincian tersebut dapat dilihat pada tabel

3.18 dan grafik 3.7 berikut ini :

Tabel 3.18

Jumlah PNS Guru Berdasarkan Agama Tahun 2018

No Uraian Agama

Islam Kristen Katholik Hindu Budha

1. Guru Negeri 1.892 365 184 2 2

2. Guru DPK di Swasta 278 68 18 0 0

Jumlah 2.170 433 202 2 2


Grafik 3.7

Jumlah PNS Guru Berdasarkan Agama Tahun 2018

Dan dari Jumlah Guru ini dapat dirinci lagi berdasarkan jenis kelamin yaitu guru

yang berjenis kelamin laki-laki adalah sejumlah 975 pegawai dengan rincian yang

bekerja pada sekolah negeri sejumlah 885 pegawai, sekolah swasta (DPK) sejumlah 90

pegawai dan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 1.834 pegawai dengan rincian

yang sebagai guru negeri sejumlah 1.560 pegawai dan sebagai guru pada sekolah

swasta (DPK) adalah sejumlah 274 pegawai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik 3.19 dan grafik 3.8 berikut

ini :

Tabel 3.19 Jumlah PNS Guru Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

No Jumlah Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan

1. Guru Negeri 885 1560

2. Guru DPK di Swasta 90 274

Jumlah 975 1834


Grafik 3.8 Perbandingan PNS Guru Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

D.3 PNSD Guru berdasarkan Tingkat Pendidikan

PNSD Guru berdasarkan tingkat pendidikan Kota Surakarta dapat dijelaskan

bahwa baik guru negeri maupun guru DPK pada sekolah swasta untuk Tingkat

Pendidikan yang memiliki Ijazah SD dan SMP 0 pegawai, SLTA/Sederajat sejumlah 100

pegawai, D.1 sejumlah 21 pegawai, D.2 sejumlah 144 pegawai, D.3/SM sejumlah 37

pegawai, D.4/S1 sejumlah 2.259 pegawai, S.2 sejumlah 249 pegawai dan S.3 sejumlah 0

Pegawai.



Tabel 3.20

Jumlah PNS Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Dari jumlah ini dapat dirinci lagi bahwa guru yang mengajar di sekolah negeri

maupun swasta dengan Ijazah SLTA/Sederajat sejumlah 100 pegawai atau 3,55%, D1

sejumlah 21 pegawai atau 0,74 %, D.2 sejumlah 144 pegawai atau 5,13 %, D.3/SM

sejumlah 37 pegawai atau 1,32 %, D.4/S1 sejumlah 2.259 pegawai atau 80,41 %, S.2

sejumlah 249 pegawai atau 8,85 % dan S.3 0 pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada grafik 3.9 perbandingan berikut ini :

Grafik 3.9

Jumlah PNS Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Guru Negeri

Guru DPK Swasta Jumlah %

1 SD 0 0 0 0,0 2 SLTP 0 0 0 0,0 3 SLTA/sederajat 70 30 100 3,55 4 DI 15 6 21 0,74 5 DII 137 7 144 5,13 6 DIII/SM 30 7 37 1,32 7 S1/DIV 1965 293 2259 80,41 8 S2 228 21 249 8,85 9 S3 0 0 0 0,0

Jumlah 2445 364 2809 100


Data PNSD Pemerintah Kota Surakarta Keadaan Desember 2018, secara rinci per

Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran Data Profil Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018.


BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah

satu perwujudan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta. Buku yang menggambarkan keadaan Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta ini, sebagai salah satu bentuk

publikasi dan dokumentasi manual yang akan disusun dan diterbitkan setiap akhir tahun.

Kami menerima setiap masukan dan koreksi atas isi atau redaksional dari Buku Profil ini,

masukan atau koreksi bisa disampaikan melalui sms gateway BKPPD dengan nomor :

081 667 1 002.

Akhir kata semoga Buku Profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Januari 2019


JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DESEMBER 2018

NO SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH

JMLH TOTAL

PNS

JML GOL

I

GOLONGAN I JML

GOL II GOLONGANN II JML GOL

III GOLONGANN III

JML GOL

IV GOLONGAN IV

a b C d a b c d a b c d a b c d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 50 1 0 0 1 0 5 0 1 1 3 34 8 10 4 12 10 9 0 1 0

2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 12 4 1 2 5 1 0 1 0 0

3 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

103 2 0 0 2 0 29 0 0 24 5 62 17 8 16 21 10 9 0 1 0

4 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 37 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0 21 1 2 7 11 11 9 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Solo

Technopark 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0

5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33 1 0 0 1 0 8 1 0 4 3 15 1 4 1 9 9 6 2 1 0

6 Dinas Kebudayaan 60 2 0 0 2 0 15 2 0 11 2 37 7 9 6 15 6 4 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Museum 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

7 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 40 1 0 0 1 0 14 0 0 13 1 14 2 3 4 5 11 7 3 1 0

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45 0 0 0 0 0 6 1 0 4 1 32 1 7 8 16 7 5 1 1 0

9 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

32 0 0 0 0 0 9 1 1 4 3 17 1 4 1 11 6 4 2 0 0

10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 35 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 23 2 7 3 11 8 5 2 1 0

11 Dinas Pendidikan 458 2 0 0 2 0 31 1 12 14 4 283 58 66 115 44 142 124 14 4 0

1 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarsari

519 5 0 1 4 0 46 22 8 7 9 202 71 61 29 41 267 252 14 1 0

2 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Jebres 370 5 0 0 4 1 21 6 2 10 3 133 56 45 16 16 211 201 10 0 0

3

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Laweyan

376 1 0 0 0 1 30 11 1 16 2 139 32 48 17 42 207 196 10 1 0

4

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pasar Kliwon

217 5 0 0 1 4 18 12 3 1 2 65 23 27 6 9 130 125 3 1 1

5

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Serengan

167 6 0 2 1 3 12 5 0 5 2 63 24 23 4 12 87 82 4 1 0

LAMPIRAN 1


6 Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 8 4 4 0 0

7

Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

47 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 2 4 8 2 30 28 2 0 0

8


49 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 19 6 6 5 2 28 26 2 0 0

9


42 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 20 3 1 11 5 20 19 1 0 0

10


45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 4 6 7 5 22 18 4 0 0

11


38 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 22 0 4 10 8 14 12 1 1 0

12


42 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 9 1 2 4 2 29 27 2 0 0

13


40 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 15 2 7 4 2 22 20 1 1 0

14


42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 3 8 3 3 24 22 2 0 0

15


38 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 13 1 1 7 4 21 18 3 0 0

16


40 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 0 2 3 1 31 28 2 1 0

17


40 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 19 1 7 8 3 19 17 2 0 0

18


44 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 1 7 7 3 24 22 2 0 0

19


41 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 20 0 7 11 2 19 19 0 0 0

20


35 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 9 0 2 5 2 21 20 1 0 0

21


44 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 18 1 9 6 2 23 20 3 0 0

22


36 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 15 2 6 6 1 17 17 0 0 0

23


46 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 21 2 6 11 2 23 20 3 0 0

24 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah 43 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 16 6 2 6 2 24 23 1 0 0


Menengah Pertama Negeri 18

25


44 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 18 2 4 7 5 23 23 0 0 0

26


40 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 21 1 8 8 4 17 16 0 1 0

27


34 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 15 1 7 7 0 16 14 2 0 0

28


36 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 15 2 2 8 3 19 16 3 0 0

29


40 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 11 0 4 5 2 26 23 3 0 0

30


37 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 14 0 4 9 1 21 18 3 0 0

31


43 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 8 1 3 3 1 32 30 2 0 0

32


37 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 13 2 1 4 6 22 20 2 0 0

33


34 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 15 2 2 9 2 17 17 0 0 0

12 Dinas Kesehatan 67 0 0 0 0 0 7 2 0 4 1 46 8 19 9 10 14 12 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi 10 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 4 0 1 1 1 1 0 0 0

2 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 2 1 2 2 0 0 0

3 Unit Pelaksana Teknis

Puskesmas Banyuanyar 44 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 36 2 10 11 13 5 4 1 0 0

4 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gajahan 48 0 0 0 0 0 6 2 1 2 1 37 7 10 10 10 5 4 0 1 0

5 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gambirsari 27 0 0 0 0 0 6 0 0 3 3 21 5 7 1 8 0 0 0 0 0


Puskesmas Gilingan 26 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 21 4 5 8 4 3 3 0 0 0

7 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Jayengan 29 0 0 0 0 0 8 0 0 7 1 20 3 4 4 9 1 1 0 0 0

8 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kratonan 31 0 0 0 0 0 6 2 0 1 3 21 2 7 5 7 4 3 1 0 0


Puskesmas Manahan 22 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 18 3 5 4 6 2 0 2 0 0

10 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngoresan 22 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 16 3 5 2 6 2 0 0 1 1

11 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nusukan 28 0 0 0 0 0 6 0 0 4 2 20 2 9 6 3 2 1 0 1 0

12 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pajang 44 0 0 0 0 0 8 1 1 5 1 32 8 9 8 7 4 2 2 0 0


13 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penumping 19 0 0 0 0 0 5 1 0 4 0 14 3 3 2 6 0 0 0 0 0

14 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pucangsawit 23 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 17 5 6 3 3 3 3 0 0 0


Puskesmas Purwodiningratan 26 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 19 0 6 4 9 2 1 1 0 0

16 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwosari 26 1 0 0 0 1 5 0 0 3 2 19 2 0 6 11 1 1 0 0 0

17 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sangkrah 33 0 0 0 0 0 7 0 2 2 3 24 4 6 8 6 2 2 0 0 0


Puskesmas Setabelan 35 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 23 4 6 4 9 8 5 1 1 1

19 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sibela 40 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 30 6 7 10 7 7 7 0 0 0

13 Dinas Sosial 48 3 0 0 2 1 16 1 0 12 3 21 1 6 5 9 8 6 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Dinas Lingkungan Hidup 263 70 0 1 56 13 147 54 9 80 4 33 5 10 8 10 13 9 3 1 0

15 Dinas Pariwisata 32 0 0 0 0 0 6 0 1 4 1 13 3 3 3 4 13 11 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata 5 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81 0 0 0 0 0 35 7 0 20 8 38 4 17 5 12 8 6 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 1 2 1 1 1 0 0 0

17 Dinas Pemadam Kebakaran 52 9 0 0 7 2 26 6 1 16 3 11 1 3 1 6 6 4 2 0 0

18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

25 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 10 2 4 0 4 10 8 1 1 0

1

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

46 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 30 7 4 8 11 12 9 2 1 0

20 Dinas Perdagangan 237 29 0 3 9 17 153 24 19 104 6 46 7 23 3 13 9 7 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal 27 0 0 0 0 0 9 0 0 6 3 14 4 0 5 5 4 3 1 0 0

21 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

29 1 0 0 1 0 8 0 0 8 0 11 1 2 1 7 9 7 1 1 0

22 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 49 1 0 0 0 1 7 0 0 5 2 28 6 3 8 11 13 11 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Aneka

Usaha Perikanan 8 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 1 0 2 1 1 0 0 0

2 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0

3 Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan 7 1 0 0 1 0 3 0 1 1 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0

23 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

44 4 0 0 4 0 11 0 1 10 0 22 2 5 4 11 7 6 1 0 0


24 Dinas Perhubungan 68 4 0 0 1 3 27 3 8 12 4 32 4 4 7 17 5 3 1 1 0

1 Unit Pelaksana Teknis Transportasi 7 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0

25 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 48 2 0 0 2 0 11 2 1 5 3 18 2 1 3 12 17 11 5 1 0

26 Inspektorat 44 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 20 1 4 8 7 21 7 8 6 0

27 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16 0 0 0 0 0 6 0 0 4 2 8 0 3 0 5 2 1 1 0 0

28 Rumah Sakit Umum Daerah 107 0 0 0 0 0 17 1 2 5 9 74 11 25 20 18 15 12 1 1 1

29 Satuan Polisi Pamong Praja 58 0 0 0 0 0 20 1 1 9 9 32 9 13 1 9 6 5 0 1 0

30 Sekretariat Daerah 151 3 0 0 3 0 35 6 6 12 11 93 19 23 24 27 20 6 11 3 0

31 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

32 0 0 0 0 0 12 1 2 8 1 14 2 2 2 8 6 2 3 1 0

32 Kecamatan Banjarsari 17 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 12 0 5 1 6 3 2 1 0 0

1 Kelurahan Banyuanyar 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 1 1 3 1 1 1 0 0 0

2 Kelurahan Gilingan 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 1 4 1 1 0 0 0

3 Kelurahan Kadipiro 11 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 9 0 2 2 5 0 0 0 0 0

4 Kelurahan Keprabon 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 0 1 0 4 1 1 0 0 0

5 Kelurahan Kestalan 8 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0

6 Kelurahan Ketelan 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 1 1 2 1 1 0 0 0

7 Kelurahan Manahan 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 2 2 3 0 0 0 0 0

8 Kelurahan Mangkubumen 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0

9 Kelurahan Nusukan 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0 0

10 Kelurahan Punggawan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 1 1 0 0 0

11 Kelurahan Setabelan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 4 1 1 0 0 0

12 Kelurahan Sumber 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 1 3 2 1 1 0 0 0

13 Kelurahan Timuran 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0

33 Kecamatan Jebres 18 1 0 0 0 1 5 0 0 4 1 10 2 1 2 5 2 1 1 0 0

1 Kelurahan Gandekan 7 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0

2 Kelurahan Jagalan 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 2 1 1 2 2 0 0 0

3 Kelurahan Jebres 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3 2 1 1 0 0 0

4 Kelurahan Kepatihan Kulon 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 1 3 1 1 0 0 0

5 Kelurahan Kepatihan Wetan 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 0 1 1 5 0 0 0 0 0

6 Kelurahan Mojosongo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0

7 Kelurahan Pucangsawit 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 1 3 0 0 0 0 0

8 Kelurahan Purwodiningratan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0

9 Kelurahan Sewu 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0


10 Kelurahan Sudiroprajan 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 2 2 0 0 0

11 Kelurahan Tegalharjo 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0

34 Kecamatan Laweyan 19 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 13 2 5 1 5 3 2 1 0 0

1 Kelurahan Bumi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 1 1 0 0 0

2 Kelurahan Jajar 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0

3 Kelurahan Karangasem 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0

4 Kelurahan Kerten 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 1 3 3 0 0 0 0 0

5 Kelurahan Laweyan 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 4 0 0 0 0 0

6 Kelurahan Pajang 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 4 1 0 0 0 0 0

7 Kelurahan Panularan 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 2 2 1 1 0 0 0

8 Kelurahan Penumping 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0

9 Kelurahan Purwosari 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0

10 Kelurahan Sondakan 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0

11 Kelurahan Sriwedari 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 3 2 2 0 0 0

35 Kecamatan Pasar Kliwon 19 0 0 0 0 0 6 1 1 3 1 12 1 1 2 8 1 1 0 0 0

1 Kelurahan Baluwarti 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2 3 1 1 0 0 0

2 Kelurahan Gajahan 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0

3 Kelurahan Joyosuran 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0

4 Kelurahan Kampung Baru 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 1 1 1 2 2 0 0 0

5 Kelurahan Kauman 7 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 1 2 2 2 0 0 0

6 Kelurahan Kedung Lumbu 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 3 1 1 0 0 0

7 Kelurahan Pasar Kliwon 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0

8 Kelurahan Sangkrah 8 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0

9 Kelurahan Semanggi 10 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 5 0 1 2 2 1 1 0 0 0

36 Kecamatan Serengan 24 1 0 0 0 1 6 1 1 3 1 13 2 5 2 4 4 3 1 0 0

1 Kelurahan Danukusuman 9 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0

2 Kelurahan Jayengan 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 5 0 1 2 2 1 1 0 0 0

3 Kelurahan Joyotakan 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 3 0 0 0 0 0

4 Kelurahan Kemlayan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 1 4 1 1 0 0 0

5 Kelurahan Kratonan 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0

6 Kelurahan Serengan 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1 1 0 3 1 1 0 0 0

7 Kelurahan Tipes 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 1 4 0 1 1 0 0 0

JUMLAH 6251 193 0 9 127 57 1042 207 122 562 151 2962 545 792 741 884 2054 1824 178 48 4


GRAFIK JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

BERDASARKAAN GOLONGAN RUANG Keadaan : DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2


JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

KEADAAN : DESEMBER 2018

NO SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH TINGKAT PENDIDIKAN

JML SD SLTP SLTA D1 DII DIII D4/S1 S2 S3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 50 1 0 5 0 0 2 23 19 0

2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16 0 0 5 0 0 0 10 1 0

3 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 103 2 0 23 0 0 7 52 19 0

4 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 37 1 0 3 0 0 0 17 16 0

- Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0

5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33 1 2 8 0 1 4 8 9 0

6 Dinas Kebudayaan 60 3 1 18 0 0 4 25 9 0

- Unit Pelaksana Teknis Museum 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0

7 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 40 0 1 14 0 0 0 14 11 0

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45 0 0 11 0 0 2 23 9 0

9 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 35 0 1 5 0 0 2 15 12 0

10 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 32 0 1 7 0 0 1 16 7 0

11 Dinas Pendidikan 459 2 0 49 7 8 9 330 53 1

1 Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar 11 0 0 1 0 0 0 8 2 0

2 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 47 0 1 1 1 1 1 36 6 0

3 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 49 0 1 2 0 1 1 40 4 0

























23 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan 36 0 0 2 1 0 0 30 3 0

LAMPIRAN 3


Sekolah Menengah Pertama Negeri 22







29 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarsari 519 5 3 49 0 36 4 366 56 0

30 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan

Kecamatan Jebres 370 3 4 19 0 20 3 296 25 0

31 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Laweyan 376 0 4 25 0 36 4 266 41 0

32 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pasar Kliwon 217 2 4 13 1 23 0 162 12 0

33 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan

Kecamatan Serengan 167 3 5 15 0 8 0 124 12 0

12 Dinas Kesehatan 67 0 2 11 0 0 8 29 17 0

1 Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi 10 1 0 2 0 0 5 1 1 0

2 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan 9 0 0 3 0 0 4 0 2 0

3 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Banyuanyar 44 0 1 10 2 0 14 12 5 0

4 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gajahan 48 0 2 8 0 0 16 17 5 0

5 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gambirsari 27 0 0 6 0 0 11 8 2 0

6 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gilingan 26 0 0 9 0 0 8 5 4 0

7 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Jayengan 29 0 1 9 0 0 12 4 3 0

8 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kratonan 31 0 2 7 0 0 14 4 4 0

9 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Manahan 22 0 0 8 0 0 8 3 3 0

10 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngoresan 22 0 1 4 0 0 11 4 2 0

11 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nusukan 28 0 1 9 0 0 12 2 4 0

12 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pajang 44 0 2 9 0 0 16 12 5 0

13 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penumping 19 1 0 7 0 0 9 0 2 0

14 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pucangsawit 23 0 1 5 0 0 8 5 4 0

15 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas

Purwodiningratan 26 0 0 7 0 0 12 5 2 0

16 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwosari 26 0 1 5 0 0 13 4 3 0

17 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sangkrah 33 0 1 7 0 0 16 5 4 0

18 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Setabelan 35 0 1 6 0 0 11 13 4 0

19 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sibela 40 0 2 4 0 0 14 15 5 0

13 Dinas Sosial 47 1 3 16 0 1 2 15 9 0

1 Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

14 Dinas Lingkungan Hidup 262 42 62 115 0 0 4 26 13 0

15 Dinas Pariwisata 32 0 0 7 0 0 2 10 13 0

- Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0

16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81 0 6 39 0 0 1 24 11 0

- Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa 8 0 0 2 0 0 2 3 1 0

17 Dinas Pemadam Kebakaran 52 7 8 21 0 0 1 10 5 0

18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

25 0 1 6 0 0 0 8 10 0

- Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

46 0 0 5 0 0 3 18 20 0

20 Dinas Perdagangan 237 13 29 143 0 0 3 37 12 0

1 Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal 27 1 0 7 0 0 6 11 2 0

21 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 29 1 0 8 0 0 1 10 9 0


22 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 49 0 0 8 0 0 4 24 13 0

1 Unit Pelaksana Teknis Aneka Usaha

Perikanan 8 0 0 4 0 0 1 2 1 0

2 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0

3 Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan 7 1 1 3 0 0 0 2 0 0

23 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

44 4 1 10 0 0 1 19 9 0

24 Dinas Perhubungan 68 0 6 18 0 3 5 25 11 0

1 Unit Pelaksana Teknis Transportasi 7 0 1 2 0 0 0 3 1 0

25 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 49 2 1 10 0 0 0 21 15 0

26 Inspektorat 44 2 0 1 0 0 0 21 20 0

27 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16 0 0 6 0 1 1 4 4 0

28 Rumah Sakit Umum Daerah 107 0 3 15 0 0 36 35 18 0

29 Satuan Polisi Pamong Praja 60 0 4 23 0 1 2 25 5 0

30 Sekretariat Daerah 152 4 4 36 0 0 8 71 29 0

31 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32 0 1 11 0 0 1 11 8 0

32 Kecamatan Banjarsari 17 0 0 4 0 0 3 7 3 0

1 Kelurahan Banyuanyar 8 0 0 1 0 0 0 5 2 0

2 Kelurahan Gilingan 8 0 2 0 0 0 0 4 2 0

3 Kelurahan Kadipiro 11 0 0 5 0 0 0 5 1 0

4 Kelurahan Keprabon 8 0 0 3 0 0 0 4 1 0

5 Kelurahan Kestalan 8 0 0 5 0 0 0 2 1 0

6 Kelurahan Ketelan 7 0 1 2 0 0 0 3 1 0

7 Kelurahan Manahan 8 0 0 3 0 0 1 3 1 0

8 Kelurahan Mangkubumen 7 0 0 2 0 0 0 4 1 0

9 Kelurahan Nusukan 9 1 0 1 0 0 0 4 3 0

10 Kelurahan Punggawan 6 0 0 2 0 0 0 3 1 0

11 Kelurahan Setabelan 6 0 0 1 0 0 0 3 2 0

12 Kelurahan Sumber 8 0 0 2 0 0 0 4 2 0

13 Kelurahan Timuran 6 0 0 2 0 0 0 3 1 0

33 Kecamatan Jebres 18 1 0 4 0 0 2 6 5 0

1 Kelurahan Gandekan 7 1 0 1 0 0 0 3 2 0

2 Kelurahan Jagalan 7 0 0 1 0 0 2 2 2 0

3 Kelurahan Jebres 7 0 0 0 0 0 0 4 3 0

4 Kelurahan Kepatihan Kulon 7 0 0 3 0 0 0 3 1 0

5 Kelurahan Kepatihan Wetan 8 0 0 2 0 0 1 5 0 0

6 Kelurahan Mojosongo 7 0 0 2 0 0 0 5 0 0

7 Kelurahan Pucangsawit 8 0 0 3 0 0 0 4 1 0

8 Kelurahan Purwodiningratan 5 0 0 1 0 0 0 4 0 0

9 Kelurahan Sewu 8 0 0 6 0 0 0 1 1 0

10 Kelurahan Sudiroprajan 7 1 0 2 0 0 0 2 2 0

11 Kelurahan Tegalharjo 7 0 2 0 0 0 0 3 2 0

34 Kecamatan Laweyan 19 0 0 7 0 0 2 6 4 0

1 Kelurahan Bumi 5 0 0 1 0 0 0 3 1 0

2 Kelurahan Jajar 6 0 1 1 0 0 0 4 0 0

3 Kelurahan Karangasem 7 0 1 1 0 0 0 5 0 0

4 Kelurahan Kerten 8 0 1 2 0 0 0 5 0 0

5 Kelurahan Laweyan 8 1 0 3 0 0 0 3 1 0

6 Kelurahan Pajang 7 0 0 1 0 0 0 5 1 0

7 Kelurahan Panularan 6 0 0 1 0 0 0 4 1 0

8 Kelurahan Penumping 7 0 0 1 0 0 1 4 1 0


9 Kelurahan Purwosari 6 0 1 2 0 0 0 3 0 0

10 Kelurahan Sondakan 7 0 0 2 0 0 0 3 2 0

11 Kelurahan Sriwedari 7 0 0 1 0 0 0 4 2 0

35 Kecamatan Pasar Kliwon 19 0 0 7 0 0 1 5 6 0

1 Kelurahan Baluwarti 7 0 0 2 0 0 0 4 1 0

2 Kelurahan Gajahan 7 0 0 2 0 0 0 4 1 0

3 Kelurahan Joyosuran 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0

4 Kelurahan Kampung Baru 7 0 1 0 0 1 0 2 3 0

5 Kelurahan Kauman 7 0 0 2 0 0 1 2 2 0

6 Kelurahan Kedung Lumbu 7 0 1 0 0 0 1 3 2 0

7 Kelurahan Pasar Kliwon 7 0 0 1 0 0 0 6 0 0

8 Kelurahan Sangkrah 8 1 1 1 0 0 0 5 0 0

9 Kelurahan Semanggi 10 0 0 4 0 0 1 3 2 0

36 Kecamatan Serengan 24 0 3 5 0 0 2 7 7 0

1 Kelurahan Danukusuman 9 0 1 3 0 0 0 5 0 0

2 Kelurahan Jayengan 8 1 0 4 0 0 0 1 2 0

3 Kelurahan Joyotakan 7 0 0 3 0 0 0 3 1 0

4 Kelurahan Kemlayan 8 0 0 3 0 0 0 3 2 0

5 Kelurahan Kratonan 7 0 0 2 0 0 0 1 4 0

6 Kelurahan Serengan 7 0 0 2 0 0 0 4 1 0

7 Kelurahan Tipes 7 0 0 3 0 0 2 2 0 0

JUMLAH 6251 119 212 1098 26 163 396 3393 843 1


PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

KEADAAN : DESEMBER 2018

NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH JENIS KELAMIN

Laki – Laki Perempuan 1 2 3 4 5 1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 50 27 23 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16 14 2

3 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 103 66 37

4 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 37 19 18

1 Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark 3 1 2 5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33 17 16 6 Dinas Kebudayaan 60 42 18

1 Unit Pelaksana Teknis Museum 2 1 1

7 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 40 28 12 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45 23 22 9 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 32 21 11 10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 35 19 16 11 Dinas Pendidikan 459 138 321

1 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarsari

519 162 357

2 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Jebres 370 144 226

3 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Laweyan 376 142 234

4 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pasar Kliwon

217 83 134

5 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Serengan 167 74 93

6 Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar 11 6 5

7 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 47 17 30

8 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

49 24 25




38 15 23




42 14 28




40 17 23



20


35 17 18

21 Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah 44 12 32

LAMPIRAN 4


Menengah Pertama Negeri 15


36 18 18



43 19 24


44 19 25

26

Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 40 21 19


34 11 23


36 15 21

29


30



43 16 27



12 Dinas Kesehatan 67 18 49

1 Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi 10 6 4

2 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan 9 2 7

3 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Banyuanyar 44 10 34

4 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gajahan 48 10 38

5 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gambirsari 27 6 21

6 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gilingan 26 7 19

7 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Jayengan 29 8 21

8 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kratonan 31 8 23

9 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Manahan 22 4 18

10 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngoresan 22 5 17

11 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nusukan 28 8 20

12 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pajang 44 10 34

13 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penumping 19 4 15

14 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pucangsawit 23 12 11

15 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwodiningratan

26 9 17

16 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwosari 26 5 21

17 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sangkrah 33 4 29

18 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Setabelan 35 9 26

19 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sibela 40 5 35

13 Dinas Sosial 47 30 17

1 Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti

1 0 1

14 Dinas Lingkungan Hidup 262 239 23 15 Dinas Pariwisata 32 13 19

1 Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata 5 3 2

16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81 66 15

1 Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa 8 7 1 17 Dinas Pemadam Kebakaran 52 49 3

18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat 25 9 16

1 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta

3 2 1

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 46 20 26


20 Dinas Perdagangan 237 205 32

1 Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal 27 21 6 21 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 29 14 15

22 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 49 23 26

1 Unit Pelaksana Teknis Aneka Usaha Perikanan 8 3 5

2 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan 4 2 2

3 Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan 8 7 1

23 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 44 33 11

24 Dinas Perhubungan 68 57 11

1 Unit Pelaksana Teknis Transportasi 7 6 1

25 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 49 24 25 26 Inspektorat 44 20 24 27 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16 12 4 28 Rumah Sakit Umum Daerah 107 33 74 29 Satuan Polisi Pamong Praja 60 57 3 30 Sekretariat Daerah 152 91 61 31 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32 19 13 32 Kecamatan Banjarsari 17 8 9

1 Kelurahan Banyuanyar 8 5 3

2 Kelurahan Gilingan 8 6 2

3 Kelurahan Kadipiro 11 4 7

4 Kelurahan Keprabon 8 4 4

5 Kelurahan Kestalan 8 5 3

6 Kelurahan Ketelan 7 5 2

7 Kelurahan Manahan 8 4 4

8 Kelurahan Mangkubumen 7 5 2

9 Kelurahan Nusukan 9 6 3

10 Kelurahan Punggawan 6 2 4

11 Kelurahan Setabelan 6 3 3

12 Kelurahan Sumber 8 4 4

13 Kelurahan Timuran 6 4 2 33 Kecamatan Jebres 18 8 10

1 Kelurahan Gandekan 7 4 3

2 Kelurahan Jagalan 7 4 3

3 Kelurahan Jebres 7 4 3

4 Kelurahan Kepatihan Kulon 7 6 1

5 Kelurahan Kepatihan Wetan 8 5 3

6 Kelurahan Mojosongo 7 3 4

7 Kelurahan Pucangsawit 8 5 3

8 Kelurahan Purwodiningratan 5 1 4

9 Kelurahan Sewu 8 6 2

10 Kelurahan Sudiroprajan 7 4 3

11 Kelurahan Tegalharjo 7 4 3 34 Kecamatan Laweyan 19 10 9

1 Kelurahan Bumi 5 3 2

2 Kelurahan Jajar 6 1 5

3 Kelurahan Karangasem 7 2 5

4 Kelurahan Kerten 8 3 5

5 Kelurahan Laweyan 8 6 2

6 Kelurahan Pajang 7 4 3

7 Kelurahan Panularan 6 3 3

8 Kelurahan Penumping 7 4 3

9 Kelurahan Purwosari 6 6 0

10 Kelurahan Sondakan 7 3 4

11 Kelurahan Sriwedari 7 2 5 35 Kecamatan Pasar Kliwon 19 14 5


1 Kelurahan Baluwarti 7 5 2

2 Kelurahan Gajahan 7 4 3

3 Kelurahan Joyosuran 6 4 2

4 Kelurahan Kampung Baru 7 4 3

5 Kelurahan Kauman 7 4 3

6 Kelurahan Kedung Lumbu 7 3 4

7 Kelurahan Pasar Kliwon 7 4 3

8 Kelurahan Sangkrah 8 7 1

9 Kelurahan Semanggi 10 7 3 36 Kecamatan Serengan 24 11 13

1 Kelurahan Danukusuman 9 7 2

2 Kelurahan Jayengan 8 4 4

3 Kelurahan Joyotakan 7 5 2

4 Kelurahan Kemlayan 8 3 5

5 Kelurahan Kratonan 7 5 2

6 Kelurahan Serengan 7 5 2

7 Kelurahan Tipes 7 3 4

JUMLAH 6251 2949 3302

Profil PNSD

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Bidang Mutasi Pegawai membawahi : 1) Sub Bidang Pemindahan...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Bidang Mutasi Pegawai membawahi : 1) Sub Bidang Pemindahan...