BAB 47 · Web viewPada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Lampung berjumlah 789.667 orang atau...

BAB 47PEMBANGUNAN DAERAH

TINGKAT I 8. L A M P U N G

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

8. LAMPUNG

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, terletak antara 3°45'-6°45' lintang selatan dan 103°40'-105°50' bujur timur, merupakan wilayah di Pulau Sumatera, yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Wilayah Propinsi Lampung mencakup areal seluas 35.377 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Propinsi Lampung meliputi areal hutan seluas 6.863 kilometer persegi atau 19,4 persen, areal belukar seluas 8.880 kilometer persegi atau 25,1 persen, areal padang rumput seluas 2.264 kilometer persegi atau 6,4 persen, areal ladang seluas 5.200 kilometer persegi atau 14,7 persen, areal dataran tinggi seluas 3.962 kilometer persegi atau 11,2 persen, areal sawah seluas 601 kilometer persegi atau 1,7 persen, areal perkebunan seluas 4.422

373

kilometer persegi atau 12,5 persen, perairan darat seluas 71 kilometer persegi atau 0,2 persen, areal pemukiman seluas 3.113 kilometer persegi atau 8,8 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Lampung merupakan wilayah daratan dengan topo-grafi wilayah yang berupa pegunungan dan berbukit-bukit, yang berada pada ketinggian 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki perairan umum berupa sungai dan danau. Iklim daerah Lampung termasuk tropis basah, dengan curah hujan beragam antara 1.297-2.660 milimeter setiap tahun. Suhu udara beragam antara 20°Celsius-34°Celsius. Wilayah Lampung mem-punyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana, yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan banjir.

Lahan di Propinsi Lampung sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, sumber daya alam lainnya yang dimiliki adalah perikanan laut, kehutanan, dan pertambangan yang potensial untuk dikembangkan.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Lampung berjumlah 6.041.900 jiwa, dengan kepadatan penduduk 171 jiwa per kilome-ter persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Bandar Lampung dengan kepadatan 3.804 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lampung Barat dengan kepadatan 62 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 747.780 jiwa atau 12,4 persen dari jumlah penduduk Propinsi Lampung. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 5,45 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 5.126.046 orang (85,79 persen). Dari jumlah tersebut, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 3.038.720 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 3.013.567 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja

374

tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (70,8 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, seperti industri (8,7 persen) dan jasa (20,5 persen).

Propinsi Lampung memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Lampung terdiri atas berbagai suku, antara lain Lampung, Rawas, Melayu, Pasemah, Semendo. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (95,41 persen), selebihnya beragama Kristen (2,2 persen), Budha (0,4 persen), serta lainnya (2,0 persen).

Secara administratif Daerah Tingkat I Lampung terdiri atas empat kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, dan satu kotamadya daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Bandar Lam -pung sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Lampung terdapat satu kota administratif (Kotif), yaitu Kotif Metro, 77 wilayah kecamatan, serta 1.866 desa dan kelurahan.

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Lampung selama pembangunan jangka panjang (PJP) I menunjukkan telah menurun-nya laju pertumbuhan penduduk dari 5,77 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 2,65 persen per tahun periode 1980-1990. Pada periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk pro -pinsi ini lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk wilayah Sumatera yang sebesar 2,68 persen per tahun, tetapi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional yang sebesar 1,97 persen per tahun.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Lampung telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional

375

bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Lampung atas dasar harga kon-stan tahun 1983 adalah sebesar Rp l .918.146 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmi-gas, sektor pertanian memberikan sumbangan yang tertinggi (43,60 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,31 persen), dan sektor industri pengolahan (10,69 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 8,88 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor bank dan lembaga ke-uangan lainnya (17,60 persen), sektor listrik, gas dan air minum (16,70 persen), serta sektor industri pengolahan (11,60 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rp319 ribu, dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp193 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 7,42 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Lampung yang cukup pesat didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 2,48 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan karet, kopi, gaplek, tapioka, dan nenas dalam kaleng.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk yang melek huruf meningkat dari 68,79 persen pada tahun 1971 menjadi 89,52 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 139 pada tahun 1971 menjadi 63 pada tahun 1990. Demikian pula usia harapan hidup penduduk meningkat dari 47 tahun pada tahun 1971 menjadi 61,6 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 15 unit rumah sakit

376

dengan kapasitas tempat tidur 1.480 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 603 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 55,2 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 9.957 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 105 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 336,9 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 27.972 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Lampung telah menun-jukkan kemajuan yang berarti seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 102,7 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 64,1 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut mendekati tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 4.308 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru berjumlah 1.232 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 42.513 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 25 murid.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Lampung berjumlah 789.667 orang atau 13,1 persen dari seluruh penduduk. Pada tahun 1984 pendu-duk miskin masih berjumlah 1.230.302 orang atau 24 persen dari jumlah penduduk.

Pembangunan daerah Lampung didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi, sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi

377

dermaga sungai, penyeberangan, dan jaringan jalan yang mencapai 6.963 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 223,7 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Di samping itu, jalur kereta api (KA) semakin berperan melayani angkutan penumpang dan barang melalui lintas Bandar Lampung-Baturaja-Prabumulih ke Lahat-Lubuk Linggau, atau ke Prabumulih-Palembang. Khusus angkutan KA batu bara dilayani Stasiun Tarahan, angkutan KA pasir besi dilayani Stasiun Pidada, dan angkutan KA gula dilayani Stasiun Blambangan Pagar. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah adalah prasarana transportasi taut dan transportasi udara, juga telah meningkat. Propinsi Lampung memiliki satu pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan samudra, 4 dermaga sungai, yaitu Pelabuhan Menggala, Teladas, Wiralaga, serta Sindang, dan satu pelabuhan penyeberangan yaitu Bakauhuni yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Transportasi udara di Propinsi Lampung dilayani oleh satu bandar udara, yaitu Bandar Udara Branti di Bandar Lampung yang sudah dapat didarati pesawat jenis Fokker-28. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I, antara lain jalan lintas timur dan beberapa ruas di bagian tengah Sumatera dan jalur kereta api Bandar Lam-pung-Baturaja ke Lahat-Lubuk Linggau, atau ke Prabumulih-Palembang, telah meningkatkan keterkaitan antara Propinsi Lampung dan propinsi lainnya di wilayah Sumatera.

Di bidang pengairan, telah dilaksanakan peningkatan prasara-na pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 237.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menun-jang produksi pertanian, dan mempertahankan swasembada beras.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah IV, secara sistem interkoneksi dengan propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu,

378

sampai dengan tahun 1991 telah memiliki daya terpasang sebesar 605,1 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Propinsi Lam-pung melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sek-toral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp472,3 miliar dan Rpl,6 triliyun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 14 persen per tahun. Dalam masa itu, PAD telah meningkat dari Rp12,4 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp19,7 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Lam-pung. Pada tahun pertama Repelita V, belanja pembangunan daerah berjumlah Rp23,3 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp40,7 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk sektor perhubungan dan pariwisata.

Investasi swasta di Propinsi Lampung telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerin-tah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 62 proyek dengan nilai Rp1,7 triliun dan 5 proyek baru penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$80,3 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun dan

379

pada akhir PJP I sedang dalam proses ditetapkan sebagai peraturan daerah.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didu-kung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pem-bangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan, dan makin tercukupi-nya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Ting- kat I Lampung selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu dite-mukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Daerah Tingkat I Lampung, taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masya-rakatnya yang ditunjukan oleh beberapa indikator antara lain seperti laju pertumbuhan PDRB nonmigas, angka melek huruf, angka kematian bayi, dan usia harapan hidup relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian, PDRB nonmigas per kapitanya masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Lampung adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekono-minya, yang memungkinkan peningkatan ekspor nonmigas dan

380

penciptaan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, di -butuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ke -tenagakerjaan di Propinsi Lampung ditandai dengan masih besar-nya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, yang produktivitas -nya masih rendah terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang diserap di sektor nonperta -nian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Lampung, kondisi tenaga kerja yang tersedia umum-nya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung, tantangannya adalah membentuk dan mengem-bangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif, dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi, dibutuhkan investasi yang besar sedangkan kemam-puan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyara-kat, khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Lampung hams mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Lam-pung dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha agar berperan serta lebih besar dalam pembangunan daerah. Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang menarik minat itu, tan -tangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan y a n g d a p a t m e n a m p u n g k e g i a t a n e k o n o m i , m e m p e r l u a s

381

kesempatan kerja, dan sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Lampung terkonsen-trasi di wilayah Lampung Selatan, di sekitar Bandar Lampung, dan pantai timur. Bagian tengah, pantai barat dan kepulauan di sekitar propinsi ini, tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasikan laju pertum-buhannya agar kesenjangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antarwilayah di Propinsi Lampung, makin berkurang.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat tersebut membu-tuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain trans-portasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun ketersediaan prasarana dasar daerah Lampung telah meningkat, masih belum memenuhi kebutuhan, ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Lampung, diperlukan sistem transportasi darat, laut, dan udara yang terpadu, terutama sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain, ada keterba- tasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi untuk mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya air bersih dan tenaga listrik, serta sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.

382

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Propinsi Lampung telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Di samping itu, di Propinsi Lampung masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Lampung pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih sebanyak 790 ribu orang atau sekitar 13,1 persen dari jumlah penduduk Propinsi Lampung. Selain itu, pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal masih cukup banyak, yaitu 635 desa atau sekitar 35,0 persen dari seluruh desa yang ada di Lampung. Masalah kemiskinan, yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini, merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Lampung dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan mengakibatkan meningkatnya pula pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, di samping juga meningkatkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah menghadapi tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabi-litasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

383

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Lampung dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah, dengan karakteristik fisik wilayah yang bergu-nung dan berawa; kesuburan lahan budidaya yang relatif dapat menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif, terutama pertanian, serta pengembangan prasarana dan sarana, khususnya sistem transportasi.

Persebaran penduduk propinsi ini yang tidak merata dan ter-pencar merupakan kendala bagi penyebaran kegiatan ekonomi produktif ataupun dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Lampung selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam Repelita VI dan PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan, adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang belum seluruhnya dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan antara lain adalah pertanian lahan kering maupun lahan basah, perikanan, pengolahan hasil hutan, pariwisata, industri, dan pertambangan. Pertanian terdapat di kawasan Terbanggi Besar, Menggala, dan Sungkai Selatan dengan komoditas utama antara lain padi, jagung, ketela pohon, tebu, karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, dan cengkeh. Potensi kehutanan di propinsi ini

384

cukup besar dengan komoditas utamanya berbagai jenis kayu dan rotan. Potensi perikanan berupa usaha perikanan darat dan per-ikanan laut di kawasan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan sangat potensial untuk dikembang-kan lebih lanjut.

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk di kembangkan. Lampung memiliki objek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata alam meliputi antara lain Pantai Pasir Putih, Puncak Gisting, Air Terjun di Kota Agung, Taman Nasional Way Kambas, Bukit Barisan Selatan, dan Taman Laut Krakatau. Wisata budaya meliputi antara lain Taman Budaya dan Museum Lampung.

Di bidang industri, baik yang berbasis sumber daya pertanian, khususnya industri pengolahan basil pertanian dan hasil hutan, maupun industri manufaktur dengan komoditas barang dari kayu, gula, tapioka, kopi, dan makanan memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.

Di bidang pertambangan dan galian, Propinsi Lampung memiliki berbagai bahan tambang dan galian seperti batubara, emas dan perak di Lampung Utara dan Lampung Selatan, panas bumi di Suoh, besi di Kalianda dan Teluk Betung, marmer di Bedengbaru, serta batu kapur, andesit, basalt, tuff, granit, kwarsa, pasir darat, tanah serap, dan batu apung yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Secara geografis Propinsi Lampung cukup strategis karena letaknya sangat berdekatan dengan kawasan Jabotabek yang merupakan pusat pengembangan nasional. Hal ini merupakan peluang bagi Lampung untuk memperluas jaringan pemasaran dan perdagangan antarpulau.

385

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang seperti di daerah terpencil perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Lampung diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; peng-anekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan per-tumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pem-bangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan

386

andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitar -nya.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Lampung dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993, adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mening -katkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju per -tumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,7 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya keterse -diaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur, antara lain, dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 69,1 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 32 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertum -buhan penduduk dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, serta telah terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Lampung, berda -sarkan kriteria yang sekarang digunakan, diupayakan dapat tersele -saikan.

387

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Lampung dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 7,5 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 4,4 persen; industri nonmigas sekitar 11,8 persen; bangunan sekitar 10,0 persen, perdagangan dan pengangkutan sekitar 10,0 persen, jasa -jasa sekitar 8,1 persen; dan lainnya sekitar 6,2 persen. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata untuk Propinsi Lampung 16,1 persen per tahun. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 3,1 persen per tahun sehingga tercipta tam-bahan kesempatan kerja bare bagi sekitar 446 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasa-rana dan sarana ekonomi, terutama berkembangnya sistem trans-portasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, yaitu di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, khususnya daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

388

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi sekitar 64 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi sekitar 42 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pen-didikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi 58,1 persen dan 34,6 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, berkurangnya jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, berku-rangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Lampung pada Repelita VI diarah-kan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; pengurangan kesenjangan antarsek-tor, antargolongan, dan antardaerah; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi ling-kungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

389

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memper-hatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper-lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelak-sanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan tingkat II Propinsi Lampung, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, ditingkatkan agar makin mewu-judkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Lampung ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah dan administrasi pemerintahan.

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah pada Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan

390

produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Lampung. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Lampung diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi; memantapkan swasem-bada pangan; serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya tanaman perkebunan dan perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peter-nakan yang didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Lampung ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nutfah, terutama tanah dan iklim. Untuk menjaga kelestarian hutan, upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi dan konservasi hutan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur bersama pemerintah daerah melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya serta peningkatan peran serta kope-rasi dan usaha kecil, terutama dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan industri di Propinsi Lampung diarahkan untuk pengembangan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia serta memanfaatkan keuntungan lokasi Propinsi Lampung

391

yang berada dekat dengan pusat perdagangan Jakarta dan Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Lampung dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang, sehingga tercipta kondisi yang menarik bagi pengembangan kegiatan industri, diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Lampung mem-punyai kemungkinan pengembangan yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan usaha; serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah; dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Lampung ditingkat-kan melalui pengembangan sumber daya mineral dan bahan galian sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkat-kan nilai tambah, seperti batu bara, minyak bumi, emas, uranium, mineral besi, marmer, kuarsa, kaolin, trass, dan panas bumi.

392

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik derah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesem-patan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tang-guh dan mandiri, yang dapat menopang pembangunan dan per -ekonomian nasional.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di Propinsi Lampung ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan sating menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terha-dap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang

393

dan jasa yang dibiayai Pemerintah, disertai upaya penyediaan ternpat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Khusus untuk pembangunan koperasi di Propinsi Lampung, pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Lampung diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distri-busi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengem-bangan kemajuan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, baik nasional maupun regional.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Lampung diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pen- pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan

394

kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ke-tersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam peman-faatan, pengembangan dan penguasaan iptek, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan, pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Lampung diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata, terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Lampung telah meningkat, diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan dilaksanakan, antara lain melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran

395

penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pengembangan wilayah dilaksanakan, antara lain melalui transmigrasi umum, termasuk pemukimam perambah hutan, dan transmigrasi swakarsa mandiri.

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Lampung diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap pera-nan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka mening-katkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang opti-mal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Lampung diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengu-rangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpa-duan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengem-bangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penum-buhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta

396

pencegahan pene lanta ran tanah, t e rmasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Pro-pinsi Lampung ditempuh pula berbagai upaya, antara lain mening -katkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikem-bangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilaku-kan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan meka-nisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melak -sanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian kesejahteraannya.

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Lampung, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemam-puan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat

397

dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembang-kan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemam-puannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahte-raannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupa-yakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan, khususnya di 635 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Lampung diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pela-yanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi, serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

398

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkat-kan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, rawa, hutan bakau, dan hutan lindung; pelesta-rian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

J. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, antara lain Bandar Lampung dan Metro, dan kawasan khusus, antara lain Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lamtamal) di Teluk Ratai, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Propinsi Daerah

399

Tingkat I Lampung dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; pening-katan peran serta masyarakat, percepatan penanggulangan ke-miskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didu-kung berbagai program penunjang.

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah, terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perun-dang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

400

5) meninjau kembali status dan Batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah


1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber penda-patan yang ada, baik pajak, retribusi maupun laba perusahaan daerah serta menggali sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres, pinjaman antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah


1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jalan, yang antara lain meliputi lintas timur Sumatera antara Pema-tang Panggang-Manggala-Tanjung Karang, lintas barat Sumatera antara ruas Krui-Biha-Kota Agung-Tanjung Karang; rehabili tasi dan pemeliharaan jalan ruas

401

Kotabumi-Bukit Kemuning, Bukit Kemuning-Simpang Empat-Batas Sumatera Selatan, Sukamaju-Simpang Kali-anda-Bakauheni, Tanjung Karang-Simpang Tanjung Karang; peningkatan jaringan jalan Simpang Gunungke-mala-Pugung Tampak-Batas Bengkulu, Padang Cermin-Teluk Betung-Hanura, Simpang Tiga-Tegineneng-Ter-banggi Besar-Jabung-Labuhan Maringgai, Gedong Ta-taan-Tanjung Karang-Rantau Kijang, Terbanggi Besar-Kotabumi, Gunung Sugih-Gedung Dalam-Metro, Kota Agung-Wonosobo-Sanggi, Simpang Pematang-Wiralaga;

b) pengembangan transportasi darat yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 2.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 7.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 150 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 4 unit, pembangunan terminal penumpang/barang di 2 lokasi, pengadaan bus kota/perintis sebanyak 20 buah; pengem-bangan angkutan sungai, danau, dan penyeberanganyang meliputi kegiatan antara lain pembangunan dermaga/terminal sungai/danau di 5 lokasi dan pem-bangunan dermaga/terminal penyeberangan di 1 lokasi, studi pendahuluan dermaga penyeberangan Bakauhuni (Dermaga III), rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau di 2 lokasi dan rehabilitasi dermaga/terminal penyeberangan di 1 lokasi; dan pengembangan prasarana perkeretaapian yang meliputi kegiatan pembangunan jalan kereta api (KA) sepanjang 10 kilometer;

c) pengembangan transportasi laut yang meliputi kegiatan pembangunan pelabuhan, dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Panjang, pembangunan fasilitas kesela-matan pelayaran di perairan Propinsi Lampung; dan

402

d) pengembangan transportasi udara yang meliputi kegiatan peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan di Lam-pung;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi ke-giatan:

a) peningkatan sarana distribusi PLN berupa pembangunan jaringan transmisi sepanjang 239 kilometersirkit, yang termasuk interkoneksi transmisi Pulau Jawa-Pulau Su-matera, dan gardu induk sebanyak 6 unit dengan kapasitas 140 megavoltampere; jaringan tegangan menengah sepan-jang 1.140 kilometersirkit, jaringan tegangan rendah sepanjang 2.853 kilometersirkit, pembangunan 1.251 buah gardu distribusi dengan kapasitas 313 megavoltam-

pere, yang ditujukan bagi sebanyak 107.000 pelanggan baru;

b) pembangunan pusat listrik tenaga minihidro (PLTM) tersebar dengan kapasitas terpasang-1,3 megawatt, pusat listrik tenaga diesel (PLTD) tersebar dengan kapasitas terpasang 11,5 megawatt, dalam tahap rancang bangun dan persiapan pembangunan PLTU Tarahan dengan kapasitas terpasang 200 megawatt, PLTA Besai dengan kapasitas terpasang 90 megawatt, dan studi kelayakan PLTA Batu Tegi sebesar 24 megawatt, serta studi awal pusat listrik tenaga panas bumi (PLTP) Suoh dan Rajaba- sa sebesar 60 megawatt; dan

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan dengan tambahan pelayanan listrik bagi 553 desa;

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi kegiatan relokasi depot BBM di Panjang;

403

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan penambahan kapasitas telepon sebanyak 76.300 satuan sambungan termasuk sarana penunjangnya; per-luasan kapasitas telepon umum dan pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar, pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit, serta pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro yang antara lain meliputi dengan pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi dan daerah terpencil, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos besar sebanyak 1 buah, pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 18 unit, kantor pos tambahan sebanyak 7 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pen-dayagunaan sumber daya air, meliputi kegiatan penyusunan rencana induk wilayah sungai di Seputih-Sekampung; pem-bangunan Waduk Batutegi; pemeliharaan Danau Jepara; pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 274.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 20.000 hektare antara lain Kandis, Bekri, dan Rumbia, serta pem-bangunan jaringan irigasi seluas kurang lebih 69.000 hektare antara lain di Punggur Utara, Way Pisang, Way Bambang, dan Way Bumi Agung; serta pengembangan dan pengeloladaerah rawa seluas sekitar 42.500 hektare antara lain di Mesuji, Rawa Pisang, dan Pedada Tulang Bawang;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang me-liputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar radio Bandar Lampung, dan peningkatan stasiun pemancar televisi Labuhan Maringgai, Seputih Surabaya, Kalianda, Pardasuka, dan Mesuji;

404

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Pengadilan Agama Liwa, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan per -pustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyara-kat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerin-tah daerah.

d. Program Pengembangan Usaha Nasional


1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, balk PMDN maupun PMA, pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

405

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga ke-uangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan penda-yagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di desa tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penye-lenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan

406

pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mute komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi kegiatan:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah meliputi pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan melalui analisa, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produkti-vitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan institusional, noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; dan pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; melalui pendayagunaan tenaga kerja terdidik,

yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organi-sasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

407

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

f. Program Penataan Ruang Daerah


1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah daerah tingkat II, terutama tata ruang kawasan andalan, ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mem-punyai pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, serta daerah wisata dan kawasan industri.

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan


1) .mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri dengan menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di propinsi ini bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan tek-nologi yang maju, dan industri padat karya yang makin padat ketrampilan, yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, dilaksanakan melalui (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wira

408

usaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 115 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi, pe-ngembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemi-traan penelitian dan pengembangan (litbang) terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang industri, terma-suk milik Pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang, industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil perkebunan, hasil laut, hasil hutan, dan hasil perikanan laut;

d) peningkatan promosi investasi industri dan keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di kawasan andalan, khususnya di zona industri Lampung sekitarnya;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian yang merupakan sektor utama di Propinsi Lampung, melalui pengembangan usaha pertanian terpadu berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan perternakan, yang diarahkan pada kawasan andalan, antara lain di kawasan Terbanggi Besar, Menggala, dan Sungkai Selatan, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi tanaman padi, kedelai, sayuran;

409

b) peningkatan luas areal tanaman kelapa, buah-buahan, dan areal perikanan tambak;

c) peningkatan populasi ternak kecil dan ayam melalui penggunaan teknologi reproduksi dan perluasan investasi di bidang pembibitan ternak;

d) pengembangan kemampuan perikanan rakyat untuk per-luasan usaha penangkapan di perairan lepas pantai;

e) peningkatan investasi swasta bagi peningkatan usaha penangkapan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif;

f) pengembangan investasi swasta di bidang agroindustri, terutama usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

g) peningkatan kualitas petani, termasuk nelayan melalui peningkatan penyuluhan.

3) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata melalui pengembangan obyek dan daya tarik agrowisata, peninggalan sejarah, dan budaya; antara lain pengembangan potensi wisata alam di kawasan Teluk Semangka dan Teluk Lampung, kawasan Gunung Krakatau, kawasan Way Kambas, dan Bukit Barisan; di samping itu juga akan dikembangkan taman rekreasi dan hiburan yang tersebar serta pembangunan sarana akomodasi di berbagai lokasi;

4) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan, diarah-kan pada peningkatan produksi dan penganekaragaman hasil tambang untuk komoditas minyak dan gas bumi, emas dan kaolin; pemetaan geologi dan geofisika, eksplorasi sumber daya mineral, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologi dan eksplorasi air tanah; peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan skala kecil (PSK)

410

melalui wadah koperasi, serta bimbingan usaha pertambangan golongan C.

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup


1) menyelamatkan hutan, tanah, dan air meliputi kegiatan:

a) pengembangan dan pembangunan Taman Nasional Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan; dan

b) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai untuk daerah aliran sungai (DAS) Way Seputih dan DAS Way Sekampung;

2) membina dan mengelola lingkungan hidup meliputi kegiatan pengembangan pusat studi lingkungan hidup di perguruan tinggi di Lampung;

3) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri, permukiman, transportasi dan aktivitas pertam-bangan, meliputi kegiatan peningkatan mutu dan fungsi Sungai Way 'I'ulang Bawang dan Sungai Way Sekampung;

4) membina daerah pantai meliputi kegiatan rehabilitasi pantai yang rusak melalui penanaman hutan bakau rakyat seluas 128.000 hektare;

5) merehabilitasi lahan kritis di areal pertanian tanah kering di DAS Way Seputih dan DAS Way Sekampung melalui bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

411

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasaan atau peningkatan sekolah menengah kejuruaan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah. Selain itu akan dikembangkan pula politeknik pertanian;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedic termasuk bidan desa; yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-• anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal, pembangunan 16 unit puskesmas, pembangunan 174 unit puskesmas pembantu, pengadaan 190 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C, serta pencegahan dan penanggulangan acquired immuno deficiency syndrome (AIDS); serta pembangunan Rumah Sakit Liwa;

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pe-layanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sa -nitasi lingkungan permukiman, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan

412

desa sebanyak 75 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 704 desa, serta pengelolaan air limbah perde -saan untuk 224 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk di kalangan fakir miskin, lanjut us ia , dan anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kese jah te raan sos ia l fak i r misk in sebanyak 7.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabili tasi sosial penyandang cacat seba -nyak 6.230 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 550 orang;

d) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha milik Pemerintah dan masyarakat sebanyak 1 panti, rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik Pemerintah dan masyarakat sebanyak 5 panti;

e) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 5 gedung;

f) pengadaan uni t r ehabi l i t a s i sos ia l ke l i l ing (URSK) dan kelengkapannya sebanyak 1 unit;

g) pend id ikan da n pe l a t i han apa ra tu r pemer in t a h b ida ng kesejahteraan sosial;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan ke -luarga berencana yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan perse -baran penduduk, antara lain melalui program transmigrasi, yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasa-rana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 5.720 kepala keluarga, merupakan alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) yang seluruhnya dilaksanakan melalui transmigrasi umum pola pertanian lahan basah; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 17.000 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Lampung untuk memperkaya dan melestarikan khazanah budaya setempat serta memelihara peninggalan sejarah, antara lain meliputi kegiatan pemugaran Megalith Batu Bedil, dan pemugaran Benteng Nagar Saka Labuan Paringgi;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri dan swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan pula pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama, serta rehabi-litasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Tanjung Karang, dan

414

pembangunan kantor Departemen Agama Lampung Barat di Liwa.

j. P r o g r a m P e n i n g k a t a n P e r a n S e r t a M a s y a r a k a t


1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat agar mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya di daerah, terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera, serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga antara lain melalui pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) mendukung dan meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka, dan organisasi kepemudaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 662 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 168 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 1.529 orang;

5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masya-rakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

415

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kuali-tas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 635 desa tertinggal, antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 640 desa sebanyak 9.600 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyara-kat, khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengem-bangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan; serta

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pro-gram khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) serta pro-gram sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

1. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan


1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan peru-mahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 10.000 unit; perbaikan dan pere-majaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh seluas 50 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/nelayan seluas 1.152 hektare; pengelolaan air limbah untuk 15 kota sedang dan kecil; pengelolaan persampahan untuk 1 kota metro dan kota besar, 5 kota sedang dan kota kecil; pe-nanganan drainase untuk 1 kota metro dan kota besar dan 13 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan meningkatkan kapasitas produksi

416

sebesar 400 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perko-taan, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 13 kota; penyusunan PJM untuk 7 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 11 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) mendukung dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai sejarah, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Lampung.

417

TABEL 47 – 08WILAYAH, SATUAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK

DAERAH TINGKAT I LAMPUNG1990, 1993, DAN 1996

Catatan :Jumlah penduduk tahun 1990, 1993 dan 1996; Angka perkiraan (Sumber: BPS, 1994)*) Data jumlah penduduk tidak tersedia (masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Dati II Lampung Utara

BAB 47 · Web viewPada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Lampung berjumlah 789.667 orang atau...

Documents

Transcript of BAB 47 · Web viewPada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Lampung berjumlah 789.667 orang atau...