Penyusunan Aplikasi Pemetaan Tematik Sebaran Penduduk Miskin

download Penyusunan Aplikasi Pemetaan Tematik Sebaran Penduduk Miskin

of 10

  • date post

    29-Nov-2015
  • Category

    Documents

  • view

    260
  • download

    7

Embed Size (px)

description

Tugas Materi Penyusunan Aplikasi Pemetaan Tematik pada Diklat Jabfung Surta Tingkat Ahli

Transcript of Penyusunan Aplikasi Pemetaan Tematik Sebaran Penduduk Miskin

  • i | A r i f A d i t i y a

    APLIKASI PEMETAAN TEMATIK : Sebaran Penduduk Miskin

    TUGAS

    ARIF ADITIYA

    PUSAT JARING KONTROL GEODESI GEODINAMIKA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

  • Arif Aditiya, S.Kom.

    PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

    TINGKAT AHLI

    PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEDINAMIKA

    B A D A N I N F O R M A S I G E O S P A S I A L 2013

  • 1 | A r i f A d i t i y a

    I. LATAR BELAKANG

    Meski kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai

    penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-

    ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan di atas pada

    gilirannya menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak

    memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya

    pembangunan. Kelompok tersebut sering disebut kelompok penduduk

    atau masyarakat miskin.

    Jumlah kelompok masyarakat miskin ini semakin banyak dengan

    semakin besarnya gelombang krisis ekonomi. Terpaan krisis ekonomi

    tidak hanya meluluhlantahkan program-program pembangunan, namun

    juga merusak tatanan ekonomi masyarakat yang telah terbangun

    sebagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih

    parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat

    tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasiltas mendasar, seperti fasilitas

    pendidikan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya.

    Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, banyak sekali perubahan status

    keluarga dari yang tadinya keluarga sejahtera menjadi keluarga miskin

    dan sebaliknya. Hal ini merupakan dampak atau pengaruh dari adanya

    krisis ekonomi, yang menimpa sektor usaha (investasi) yang pada

    gilirannya akan diikuti dengan pengenaan PHK sehingga dengan

    sendirinya mengurangi tingkat pendapatan masyarakat. Pada sisi lain,

    tingkat inflasi terjadi sangat tinggi. Hal ini selain akibat nilai tukar rupiah

    yang semakin merosot, juga disebabkan oleh semakin sedikitnya

    barang (produk) yang dihasilkan oleh kegiatan usaha dalam negeri.

    Gambaran di atas menuntut rasa keprihatinan dan kebijakan semua

    pihak, sehingga setiap kegiatan produktif diarahkan untuk

    menanggulangi kondisi kemiskinan di atas. Upaya penanggulangan

    kemiskinan tidak terlepas dari program-program peningkatan

    kesejahteraan keluarga, yang sampai saat ini masih dinaungi oleh

    program-program pemerintah. Namun demikian lembaga-lembaga

  • 2 | A r i f A d i t i y a

    masyarakat pun telah banyak mengambil peran, seperti pada sektor

    kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan dan lain sebagainya.

    Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi

    pokok,yaitu : (1) kurangnya kesempatan (lack of opportunity); (2)

    rendahnya kemampuan (low of capabilities); (3) kurangnya jaminan

    (low-level of security); dan (4) ketidakberdayaan (low of capacity or

    empowerment). Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia,

    penting untuk diperhatikan adalah lokalitas yang ada di masing-masing

    daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh

    komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria

    kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan

    masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih

    obyektif dan tepat sasaran.

    Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian agenda pembangunan

    nasional yang diamanahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

    (MPR-RI) sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor

    X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam

    Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai

    Haluan Negara dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang

    Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, ketetapan MPR RI

    Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka

    Demokrasi Ekonomi.

    Penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan

    sinkronisasi dengan upaya-upaya pembangunan yang lain sehingga

    dapat mencapai sinergi dan hasil yang optimal. Dengan demikan tidak

    terjadi pelaksanaan program yang tidak sinergi dan tumpang tindih satu

    sama lain, serta kurang terfokus dalam menetapkan sasaran program

    (siapa, apa, dimana, dan bagaimana).

    Upaya penanggulangan kemiskinan, senantiasa menjadi perhatian

    pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan yang dijabarkan

  • 3 | A r i f A d i t i y a

    ke dalam program-program pembangunan, baik melalui pembangunan

    sektoral nasional maupun pembangunan sektoral di daerah

    (pembangunan daerah). Program-program pembangunan yang

    mempunyai sasaran pada penduduk miskin adalah sangat beragam,

    baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi

    anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara (governance

    institution) pelaksana program (implementingagency) penanggung

    jawab program (executing agency).

    Strategi ke depan yang diterapkan adalah, pemerintah hanya sebagai

    fasilitator, yaitu pemicu dan pemacu proses pembangunan yang

    diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah

    demokrasi pembangunan.

    II. TUJUAN

    a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin secara

    nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

    b. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin

    secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

    c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan secara

    nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

    III. TINJAUAN PUSTAKA

    3.1 Pengertian Kemiskinan

    Pengertian kemiskinan ada bermacam-macam, namun dalam rangka

    penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu harus ada

    kesepakatan pemahaman semua pihak penyelenggara agar targeting

    yang dilaksanakan tepat sasaran baik target penduduk miskin maupun

    program yang dilaksanakan. Pengertian kemiskinan yang perlu

    diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut :

    1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang

    hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per

    kapita per hari.

  • 4 | A r i f A d i t i y a

    Peta Indeks Kemiskinan

    (Sumber : BPS, 2005)

    2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera

    apabila:

    a. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.

    b. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.

    c. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk

    di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

    d. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.

    e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

    3. Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya

    kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

    3.2 Masyarakat Miskin

    Menurut Gunawan Sumodiningrat, masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ ketidakmampuan (powerlessness)

    dalam hal:

    1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi,

    sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need

    deprivation).

    2. Melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness).

    3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (inacceribility).

  • 5 | A r i f A d i t i y a

    4. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat

    perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan

    kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability); dan

    5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no

    freedom for poor). Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan

    tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada

    hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati

    kesejahteraan secara bermartabat.

  • 6 | A r i f A d i t i y a

    IV. DATA-DATA PENYUSUN TEMATIK KEMISKINAN

    No Peta Tematik Maksud Isi Sumber Data 1 Peta Jumlah Penduduk Memberikan informasi jumlah penduduk di

    setiap Kabupaten/ Kota, dengan detil jenis

    kelamin dan tingkat usianya.

    - Jumlah Penduduk

    - Jenis kelamin

    - Tingkat usia

    Badan Pusat Stastistik

    2 Peta Tingkat Penghasilan Memberikan informasi penghasilan dan

    jenis pekerjaan di setiap Kabupaten/ Kota.

    - Jenis pekerjaan

    - Tingkat penghasilan

    Kementerian Keuangan

    3 Peta Tingkat Pendidikan &

    Lembaga Pendidikan yang

    tersedia

    Memberikan informasi tingkat pendidikan

    penduduk dan informasi infrastruktur

    pendidikan di setiap Kabupaten/ Kota.

    - Lembaga Pendidikan

    - Tingkat pendidikan

    penduduk

    Kementerian Pendidikan

    dan Kebudayaan

    4 Peta Infrastruktur Memberikan informasi detil sarana dan pra

    sarana umum di setiap Kabupaten/ Kota.

    - Sebaran sarana

    - Sebaran Pra-sarana

    - Sebaran fasilitas umum

    Kementerian Pekerjaan

    Umum

    5 Peta Pajak Bumi dan Bangunan Memberikan informasi objek pajak Bumi

    dan Bangunan serta potensi pajak yang

    ada di setiap Kabupaten/ Kota.

    - Sebaran objek Pajak

    Bumi dan Bangunan

    - Informasi potensi pajak

    daerah

    DitJen Pajak Menkeu

    6 Peta Penggunaan Tanah Memberikan informasi penggunaan tanah

    atau lahan di setiap Kabupaten/ Kota.

    - Informasi penggunaan

    tanah

    - Informasi vegetasi