Bab 1

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

PENDAHULUAN 1

Kawasan Pasar Tengah dan Kawasan Permukiman Tradisional sekitar sungai

Mahakam merupakan bagian dari Lingkungan Perkotaan Pontianak, dimana

kawasan ini memiliki pertumbuhan fisik yang cepat namun berkembang kurang

tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungannya, sehingga kawasan

tersebut menjadi tidak produktif. Suatu kawasan yang berkembang dengan pola

demikian memerlukan pengaturan lebih khusus terutama dari segi tata

bangunan dan lingkungannya.

Maka diharapkan melalui upaya penataan dengan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL), dapat tercapai kualitas lingkungan yang lebih baik,

pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang yang berlaku, tercapainya perwujudan

arsitektur lingkungan yang baik. RTBL juga diharapkan dapat melengkapi

peraturan daerah tentang tata bangunan dan lingkungan yang telah ada.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007, tentang penyusuan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dokumen RTBL didefinisikan

sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan yang dimaksudkan

untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum

dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasanKota.

Dalam konteks regional, Kota Pontianak merupakan Kota Orde I dalam sistem kota-

kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian jangkauan wilayah pelayanan

Kota Pontianak tidak terbatas pada wilayah Kecamatan Pontianak melainkan sampai

pada wilayah lainnya yang berada dalam lingkup pelayanan Kawasan Metropolitan

Pontianak (KMP) yang meliputi Kota Pontianak, Kecamatan Siantan Kabupaten

Pontianak dan Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai

Raya, dan Kuala Mandor di Kabupaten Kubu Raya serta wilayah kabupaten lainnya.

Hal ini disebabkan dinamika perkembangan kota sebagai sentra kegiatan regional

dan pertumbuhan jumlah peduduk dan ekonomi yang cepat, Kota Pontianak

berkembang menjadi pusat kegiatan regional dan nasional yang berperan penting

dalam pembangunan, antara lain :

1. Kota Pontianak sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional

(khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya. Dalam

konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan

jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke

wilayah propinsi Kalimantan Barat

2. Kota Pontianak berkembang sebagai pusat jasa-jasa pelayanan

keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa

provinsi.

3. Kota Pontianak berkembang sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang

secara nasional atau beberapa provinsi.

4. Kota Pontianak berkembang sebagai simpul transportasi secara nasional atau

untuk beberapa provinsi di sekitarnya.

5. Kota Pontianak berkembang sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional

atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.

6. Kota Pontianak berkembang sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.

Kawasan perencanaan RTBL merupakan elemen penting dari Kota Pontianak yang

memiliki fungsi yang cukup dominan dalam perjalanan perkembangan kota, dimana

kawasan perencanaan RTBL ini merupakan bagian dari dua kecamatan yaitu

Kecamatan Pontianak Kota meliputi Keluaran Tengah, Kelurahan Darat Sekip, dan

Kecamatan Pontianak Selatan meliputi Kelurahan Benua Melayu Laut.

Adapun Secara fisik kawasan perencanaan RTBL meliputi koridor selatan sepajang

Jl. Tanjung Pura-Jl,. Kom. Yos Sudarso menerus sampai dengan tepian Sungai

Kapuas. Kawasan ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem hirarki pelayanan

kota dan memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perjalanan perkembangan

Kota Pontinak, dimana citra kawasan ini telah terbentuk sebagai kawasan

perdagangan tertua di Kota Pontianak sejak zaman kolonial, dan menjadi cikal bakal

pusat kota pontianak, adapun kawasan ini dikenal dengan nama Kawasan Pasar

Tengah dan Kawasan Permukiman Tradisional Sekitar Sungai Kapuas.

Adapun kawasan ini merupakan gabungan dari karakteristik kawasan baru

berkembang cepat yang tidak terkontrol perkembangannya, kawasan terbangun

yang tidak tertata, kawasan yang memiliki sejarah yang kuat dan perlu dilestarikan,

dan kawasan rawan bencana karena berada di sempadan Sungai Kapuas. Sehingga

merupakan kawasan yang dapat di RTBL-kan, sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007, tentang penyusuan Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan (RTBL).

Dengan karakteristik tersebut diatas, kawasan ini menyimpan permasalahan yang

cukup banyak dan potensi pengembangan yang besar. Menurut Hamid Shirvani

dalam bukunya “Urban Design Process”, terdapat 8 (delapan) elemen yang

membentuk sebuah kawasan kota yakni tata guna lahan, tata bangunan, ruang

terbuka hijau, parkir dan sirkulasi, jalur pejalan kaki, tata informasi, pendukung

aktivitas dan preservasi, berikut adalah uraiannya.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 3

Fungsi Aktivitas dan wisata Sekitar

Kawasan perencanaan berada pada kawasan yang

strategis dengan fungsi pintu masuk dan keluar barang

dan orang ke Kota Pontianak, beberapa fasilitas inlet dan

outlet kawasan yang tersedian antara lain : Kelas Jalan

Arteri (Jl.Tanjung Pura), Jembatan penyeberangan

(pelampong), dermaga penyeberangan lokal transportasi

sungai dan pelabuhan regional Seng Hie.

Kawasan perencanaan berada pada lingkage Sistem

Wisata Kota Pontianak, dimana terdapat beberapa lokasi

destinasi wisata disekitar kawasan sehingga, berpotensi

sebagai pengembangan wisata terpadu. Diantaranya

yaitu Keraton Kadariyah, Tugu Khatulistiwa, Mesjid Jami’

dan Kampung Beting, Makam Batu Layang, Kampung

Jeruju, Taman Alun Kapuas, dan Kota Siantan.

Fungsi kawasan yang strategis tidak didukung oleh

kondisi sarana dan prasarana yang memadai, dimana

terdapat beberapa masalah penurunan kualitas dermaga,

lebar jalan arteri yang berfungsi kurang optimal akibat

hambatan samping (aktivitas kawasan perdagangan dan

permukiman), kegiatan inlet dan outlet yang mengganggu

sirkulasi internal kawasan dan kota, citra kawasan yang

menurun akibat

Rendahnya pengendalian kepadatan bangunan

berpotensi menimbulkan kawasan kumuh, rute trayek

angkutan yang tidak mengalami penambahan dan

cenderung hilang akibat banyaknya kendaraan motor

sehingga sulit untuk memperoleh angkutan publik untuk

menuju ke setiap titik aktivitas wisata, dan benyaknya PKL

yang belum tertata.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 4

Penggunaan Lahan

Citra kawasan ini telah terbentuk sebagai kawasan

perdagangan tertua di Kota Pontianak yang dikenal

dengan nama Pasar Tengah, kawasan ini ada sejak

zaman kolonial, atau menjadi cikal bakal Pusat Kota

Pontianak.

Aktivitas yang ada di kawasan perencanaan telah

terklasifikasi dan membentuk cluster - cluster fungsional

kegiatan, akan tetapi fungsi ruang – ruang mikro yang

ada disetiap cluster memiliki permasalahan tata

bangunan, sirkulasi dan tata informasi sehingga perlu

ditata. Pada saat ini terdapat hubungan fungsional

kegiatan yang tidak baik(tidak co exist) disetiap cluster

dan antara cluster yang ada. Setiap cluster fungsional

Kegiatan di kawasan ini mempunyai latar belakang yang

kuat untuk dipertahankan, di tata dan diperkuat

karakternya, sehingga tercapai citra kawasan yang baik.

Kelembagaan kawasan telah terbentuk sesuai dengan

fungsi di setiap cluster, misal perkumpulan PKL barang

bekas, perkumpulan PKL ikan/ ayam, PKL Barang Bekas,

dst. Sehingga potensi revitalisasi kawasan, melalui

metoda pembangunan pelembagaan dan partisipatif

sangat tinggi.

Pada saat ini fungsional kegiatan mengganggu citra

kawasan dan fungsi utilitas kota antara lain :

(1) Banguan heritage tertutup oleh terpal-terpal

pedagang,

(2) Arcade bangunan beralih fungsi jadi parkir,

(3) Parit sebagai drainase kota tidak berfungsi akibat

sampah basah, kaleng dan plastik yang tidak

terangkut,

(4) Aktivitas bongkar muat mengganggu sirkulasi

kawasan)

Melihat permasalahan pada kawasan perencanaan maka

pendekatan manajemen lahan perlu untuk digunakan,

agar tercipta penggunaan lahan dan tata bangunan yang

baik. Akan tetapi perubahan status tanah dan bangunan

dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi sertifikat hak

milik, menjadi kendala dalam upaya penataan melaui

pendekatan menejemen lahan. Dengan kondisi ini biaya

penataan kawasan akan jadi lebih tinggi dan memerlukan

pentahapan yang panjang.

Kondisi Alun Kapuas yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau Kota Pontianak, pada saat ini berfungsi cukup baik

Kondisi Kawasan Perdagangan Jl. Sultan Muhammad ketika jam puncak, kawasan ini dipadati truk dengan muatan sembako dan barang bangunan

Kondisi kawasan permukiman yang padat penduduk

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 5

Tata Bangunan

Kawasan perencanaan merupakan kawasan yang

bersejarah, di kawasan ini terdapat bangunan – bangunan

dengan usia > 50 tahun, diantaranya adalah bangunan

perdagangan dengan gaya arsitektural belanda di

kawasan pasar tengah dan rumah dengan gaya

arsitektural melayu yang berusia ±150 tahun di

Kp.Kamboja.

Beberapa bangunan di kawasan ini memiliki design

arsitektural yang serupa, ciri ini terlihat dari bentuk design

balkon, bentuk Fasade bangunan, papan nama toko yang

unik. Bangunan ini membentuk cluster sendiri, tepatnya

berada di Pasar Tengah. Cluster ini memiliki ciri khas yang

cukup unik, dimana kawasan ini memiliki konsep solid

dan void yang khas, prinsip bangunan sudut pada

beberapa titik persimpangan, konsep step back dan set

back bangunan, konsep sky line kawasan yang

berorientasi pada sungai dan konsep aksial pada koridor

– koridor tertentu.

Usia bangunan yang sudah cukup tua, kualitas struktur

bangunan yang buruk dan bangunan yang terbuat dari

material kayu menimbulkan permasalahan keamanan

bangunan pada beberapa bangunan di kawasan ini.

Seiring dengan perkembangan kota, kawasan ini

mengalami penurunan kualitas tata bangunan yang cukup

signifikan, dimana terdapat ornamen-ornamen bangunan

yang hilang, gaya arsitektural telah banyak di rombak

tanpa mempertimbangkan faktor nilai cagar budaya dan

sejarah, keserasian konsep antara bangunan, keamanan

bangunan. Sehingga bangunan bersejarah kehilangan ciri

khasnya. Munculnya fungsi PKL (baik bermanen/

temporer) pada ruang – ruang mikro kawasan,

menimbulkan hilangnya konsep solid & void kawasan.

Kondisi tata bangunan pada koridor jalan tanjungpura

Kondisi bangunan tua di area pasar tengah, dengan gaya arsitektural yang unik dan ornamen bangunan yang menarik

Kondisi bangunan di sempadan sungai Kapuas, dengan kualitas struktur bangunan yang buruk

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 6

Ruang Terbuka Hijau

Warga Kota Pontianak telah akrab dengan ruang terbuka

sebagai pusat aktivitas dan wisata (contoh alun kapuas,

cafe pinggir jalan dengan aktivitas waktu yang temporal).

Kawasan perencanaan terdiri dari empat zona dengan

fungsi dominan yang berbeda, diantaranya yaitu zona

Sempadan Sungai Kapuas, zona perdagangan, zona

ruang terbuka publik kota, dan zona permukiman. Setiap

zona memiliki permasalahan dan potensi ruang terbuka

hijau yang berbeda, diantaranya :

1) Zona ruang terbuka publik kota (kawasan alun

Kapuas)

Kawasan ini merupakan hasil penataan pemerintah kota

yang diperuntukan sebagai taman kota aktif, ruang publik,

dan area civic center. Zona ini berpotensi dikembangkan

sebagai gerbang masuk kawasan, Landmark kota, dan

Node aktivitas warga kota, zona ini nantinya dapat

diintegrasikan dengan lingkage sistem kawasan yang

menghubungkan node aktivitas di kawasan perencanaan.

2) Zona permukiman

Terdapat potensi ruang terbuka hijau di kawasan

permukiman untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka

ekologi dan ruang terbuka utilitas. Dimana kondisi

eksisting ruang terbuka hijau di zona permukiman

didominasi oleh fungsi makam tradisional dan tanah

kosong yang luasnya cukup besar dengan status

sengketa sehingga tidak laku dipasaran.

3) Zona perdagangan

Tidak terdapat ruang terbuka hijau di zona ini, akan tetapi

terdapat ruang terbuka yang diperkeras (RTB) dengan

fungsi terminal angkutan regional, fungsi jalur pejalan kaki

berupa arcade, fungsi frontage bangunan perdagangan

yang sebenarnya dirancang untuk aktif, potensi ruang

terbuka mikro (persimpangan, bran gank, dsb) dan fungsi

pelabuhan regional. Permasalahan utama zona ini adalah

ruang terbuka yang ada digunakan oleh PKL baik

permanen/ temporer dan parkir

4) Zona sempadan sungai

Batas antara fungsional guna lahan terbangun dan fungsi

sempadan sungai tidak jelas. Sehingga perkembangan ke

arah sungai tidak dapat dikendalikan, munculnya

bangunan-bangunan di sempadan sungai dapat

menurunkan kualitas visual ke arah sungai, padahal

sungai adalah vocal point kawasan dan landmark Kota

Pontianak.

Kondisi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat pemakaman umum

Kondisi ruang terbuka non hijau yang berfungsi sebagai terminal angkutan regional

Kondisi RTH alun Kapuas yang berpotensi untuk ditata dan ditingkatkan kualitasnya

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 7

Sirkulasi dan parkir

Kawasan perencanaan berada di Area Pusat Kota

Pontianak dengan intensitas kegiatan yang tinggi, berada

pada jalur perlintasan moda darat regional dan lokal,

kawasan dengan lalu lintas yang ramai, zona peralihan

moda darat dan moda sungai, dan jalur pejalan kaki yang

ramai. Sehingga kawasan ini memiliki permasalahan

sirkulasi yang cukup rumit.

Kawasan perencanaan merupakan pusat perdagangan

skala regional, sehingga pergerakan orang menggunakan

kendaraan baik kendaraan roda dua dan kendaraan roda

empat cukup tinggi, hal ini mengakibatkan kebutuhan

parkir di kawasan ini cukup tinggi dan memunculkan

permasalahan parkir diantaranya yaitu :

1) Parkir motor Di Jl. Asahan & Jl. Batang Hari yang

intensitas keluar-masuk kendaraannya cukup tinggi,

menimbulkan hambatan pergerakan di jalur jalan

arteri (Jl. Tanjungpura)

2) Karena minimnya ruang parkir kendaraan roda dua

dan kendaraan roda empat, maka kendaraan

terpaksa menggunakan badan jalan dan arcade

yang ada disepanjang Jl. Tanjungpura. Sehingga

aktivitas parkir kendaraan mengganggu sirklulasi

pejalan kaki

3) Kondisi parkir Di Jl. Sultan Muhamad tidak tertata

dan bercampur dengan aktivitas bongkar muat,

sehingga pada jam sibuk (09.00 – 14.00)

menimbulkan kemacetan total.

4) Parkir perahu sepanjang sempadan Sungai Kapuas

yang tidak tertata menimbulkan permasalahan visual

dan titik-titik pelabuhan penumpang & barang

sirkulasi pengunjung tidak teratur.

Kondisi parkir on street di jalan tanjung pura

Kondisi parkir on street di jalan sultan Muhammad menambah macetnya lalu lintas di koridor ini

Kondisi parkir motor di jalan asahan yang ramai setiap harinya

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 8

Sirkulasi Pejalan Kaki

Kondisi sirkulasi pejalan kaki di kawasan perencanaan

cukup tinggi, hal ini disebabkan kawasan perencanaan

merupakan pusat perdagangan skala regional dan

merupakan salah satu destinasi wisata. Permasalahan

sirkulasi yang muncul antara lain :

1) Sirkulasi pejalan kaki tertanggu akibat arcade pada

bangunan ruko disepanjang Jl. Tanjung pura,

arcade pada bangunan ruko pada area pasar

tengah, dan arcade pada bangunan ruko disekitar

Jl. Indra Giri (Parit Besar) digunakan untuk parkir

motor

2) Jalur pejalan kaki pada arcade pada bangunan ruko

tidak rata, sehingga tidak ramah terhadap pejalan

kaki

3) Pejalan kaki tidak aman ketika malam hari karena

gelap dan rawan kriminalitas

4) Pejalan kaki di area pasar tengah berdesak-desakan

karena koridor yang sempit dan penuh PKL,

beberapa koridor jalan di kawasan ini becek dan

tidak nyaman

5) Terdapat jalur pejalan kaki Di Sepanjang Sempadan

Sungai Kapuas dari Kp.kamboja hingga Pelabuhan

Seng Hie, akan tetapi jalur pejalan kaki terputus dan

tidak ada lanjutanya.

6) Terjadi persinggungan antara jalur kendaraan dan

jalur pejalan kaki, sehingga jalur pejalan kaki tidak

aman

Dari beberapa permasalahan diatas, terdapat juga

potensi pengembangan jalur pejalan kaki di kawasan

perencanaan yaitu arcade pada bangunan ruko

disepanjang Jl. Tanjung pura, arcade pada bangunan

ruko pada area pasar tengah, dan arcade pada bangunan

ruko disekitar Jl. Indra Giri (Parit Besar) yang bila

difungsikan akan sangat menarik dan nyaman.

Kondisi jalur pejalan kaki di sepanjang ruko pertokoan di jalan tanjung pura, yang permukaannya tidak rata sehingga berbahaya bagi pejalan

Kondisi jalur pejalan kaki di sepanjang ruko pertokoan di jalan tanjung pura, terhambat oleh parkir kendaraan

Kondisi jalur pejalan kaki di alun Kapuas dalam kondisi baik

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 9

Tata Informasi

Kawasan perencanaan merupakan kawasan yang

bersejarah dengan usia >50 tahun, bangunan

perdagangan dengan gaya arsitektural belanda dan

rumah dengan gaya arsitektural melayu banyak ditemui

dikawasan ini.

Keunikan dari kawasan ini terlihat dari beberapa

bangunan arsitektural belanda dengan bentuk design

balkon, bentuk Fasade bangunan, dan papan nama toko

yang berbeda. Akan tetapi tidak sedikit papan nama toko

yang menjadi ciri khas bangunan heritage hilang, hal ini

menjadi karakter yang dapat diperkuat.

Masalah tata informasi muncul dari papan-papan reklame

baru yang ukurannya tidak beraturan, sehingga terkadang

sulit dikenali dan terkadang menghalangi visual bangunan

heritage yang unik

Minim rambu-rambu penunjuk arah dan lalu lintas,

sehingga sirkulasi kendaraan bermotor tidak teratur.

Kondisi papan nama toko yang cukup tua usianya

Kondisi papan nama toko baru menghalangi ornamen bangunan heritage

Kondisi papan reklame yang tidak tertata, sehingga menyebabkan visual koridor buruk

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 10

Utilitas dan Fasilitas

Kondisi utilitas dan fasilitas kawasan perencanaan dapat

dikatakan cukup bermasalah, dari tiga zona yang ada

yaitu zona perdagangan (Area Pasar Tengah), zona ruang

terbuka publik kota(Alun Kapuas), dan zona permukiman.

Banyak ditemui utilitas dan fasilitas yang tidak memadai

antara lain :

1) Terdapat utilitas kota yang vital yaitu parit / drainase

sekunder yang tidak berfungsi dan perlu

dinormalisasi

2) Terdapat drainase-drainase tersier eksisting yang

telah mati, tersumbat dan rusak

3) Tidak terdapatnya bin sampah yang cukup dan

kawasan tidak memiliki TPS yang higienis, banyak

Lokasi TPS sementara yang tidak sesuai

4) Ritasi truk sampah yang ada, tidak dapat

mengangkut seluruh sampah di kawasan setiap

harinya, sehingga sampah menumpuk di lokasi TPS

sementara dan menyebabkan bau yang tidak sedap

5) Kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang tidak

memadai sehingga koridor gelap saat malam hari,

dan rawan kriminalitas.

6) Fasilitas –fasilitas umum di area Pasar Tengah

seperti kantor polisi, pos keamanan, shelter,

jembatan penyeberangan umum (JPU) tidak

memadai.

Akan tetapi kelembagaan pengelolaan sampah yang baik

di kawasan perencanaan dan dedikasi petugas

kebersihan yang tinggi, menjadikan kawasan selalu rapih

dan bersih setiap harinya.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 11

1.2 Maksud & Tujuan

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007, Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) didefinisikan sebagai panduan rancang bangun

suatu lingkungan/ kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan

ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan

program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,

rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian

pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.

Maksud

Sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum

tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan tertentu

baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tujuan

Sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya

memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan

meliputi:

1) Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;

2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan

dan ruang publik;

3) Perwujudan pelindungan lingkungan, serta;

4) Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Manfaat

1) Mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;

2) Mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat

dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

3) Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung;

4) Mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung

dan lingkungan/kawasan;

5) Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan;

6) Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/ kawasan yang

berkelanjutan;

7) Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena

adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Legalisasi

Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, perlu

adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat

Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan.

Dalam hal terjadi perubahan fungsi lingkungan sebagai akibat dari dinamika

perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam

bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan

kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota/Kabupaten.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 12

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan

pada:

1. UURI No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

2. UURI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

3. UURI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

4. UURI No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

5. UURI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 tahun 1993 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung.

8. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

9. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan

Lingkungan.

10. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan.

11. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah setempat.

12. Peraturan daerah tentang bangunan gedung.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 13

1.4 Ruang Lingkup

Sesuia dengan kompleksitas permasalahan yang

dihadapi, ruang lingkup materi dalam penyusunan RTBL

Kota Pontianak diarahkan pada muatan –muatan sebagai

berikut :

1) Rencana aksi/ kegiatan komunitas (community-

action plan/CAP),

2) Rencana penataan lingkungan (neighbourhood-

development plan/NDP),

3) Panduan rancang kota (urban-design

guidelines/UDGL).

Adapun seluruh rencana, rancangan, aturan, dan

mekanisme dalam penyusunan Dokumen RTBL harus

merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi,

baik pada lingkup kawasan, kota, maupun wilayah.

Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung

dan lingkungan

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan RTBL Pontianak ini merupakan

bagian dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak

Kota meliputi Keluaran Tengah, Kelurahan Darat

Sekip, dan Kecamatan Pontianak Selatan meliputi

Kelurahan Benua Melayu Laut.

Adapun Secara fisik kawasan perencanaan RTBL meliputi

koridor selatan sepajang Jl. Tanjung Pura-Jl,. Kom. Yos

Sudarso menerus sampai dengan tepian Sungai Kapuas.

Dengan Luas ... Ha

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 14

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung pasal 27 ayat (2), struktur dan sistematika dokumen RTBL

sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.12. Dalam hal ini, penyusunan dokumen

RTBL terdiri atas 3 (tiga ) tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Analisis Kawasan Perencanaan

2. Tahap Perumusan dan Pengembangan Perancangan

3. Tahap Pengembangan Dukungan Pelaksanaan

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 15

Tahap Analisis Kawasan Perencanaan (Program Bangunan dan Lingkungan)

Komponen Analisis

a. sosial-kependudukan

b. prospek pertumbuhan ekonomi

c. daya dukung fisik & lingkungan

d. aspek legal konsolidasi lahan

e. daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan

f. kajian aspek historis kawasan

Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu,

yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan

ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana

pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana

dan sarana yang sudah ada maupun baru.

Penyusunan program bangunan dan lingkungan dilakukan melalui analisis kawasan

dan wilayah perencanaan termasuk mengenai pengendalian dampak lingkungan,

dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat, yang

menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 16

Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, memetakan dan

mengapresiasi konteks lingkungan dan nilai lokal dari kawasan perencanaan dan

wilayah sekitarnya.

Tahapan analisis ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Mendapatkan gambaran kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan serta

kegiatan sosial ekonomi dan kependudukan yang tengah berlangsung.

b. Mendapatkan kerangka acuan perancangan kawasan yang memuat rencana

pengembangan program bangunan dan lingkungan, serta dapat mengangkat

nilai kearifan dan karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan

perencanaan.

Hasil analisis kawasan dan wilayah perencanaan mencakup indikasi program

bangunan dan lingkungan yang dapat dikembangkan pada kawasan

perencanaan, termasuk pertimbangan dan rekomendasi tentang indikasi

potensi kegiatan pembangunan kawasan/lingkungan yang memiliki dampak

besar dan penting serta yang memerlukan penyusunan AMDAL sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat

Pembangunan berbasis peran masyarakat (community-based development) adalah

pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat,

baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat diberikan kesempatan

aktif beraspirasi dan berkontribusi untuk merumuskan program-program bangunan

dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Proses penyusunan Dokumen RTBL harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam

setiap tahap kegiatan. Tahapan analisis ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Memupuk pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak, kewajiban, dan

peranannya di dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan

tanggung jawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya.

b. Meminimalkan konflik, sehingga mempercepat proses kegiatan secara

keseluruhan, serta terbangunnya suatu ikatan di masyarakat.

c. Efisiensi dan efektivitas. Keputusan yang diambil akan bersifat efisien dan efektif

jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan, maupun

sumber daya di masyarakat.

d. Memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam hal membentuk dan

membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama.

Sedangkan prinsip utama yang digunakan Pembangunan berbasis peran

masyarakat (community-based development) antara lain adalah:

a. Berdasarkan kesepakatan dan hasil kerjasama Kesepakatan yang dicapai

adalah hasil dialog dan negosiasi berbagai pihak yang terlibat atau pun pihak

yang terkena dampak perencanaan.

b. Sesuai dengan aspirasi publik Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan,

keinginan dan kondisi yang ada di masyarakat.

c. Kejelasan tanggung jawab

i. Adanya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang transparan dan

terbuka bagi publik.

ii. Terbuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan dan gugatan melalui

instansi yang berwenang menangani gugatan kepada pemilik, pengelola,

dan/atau pengguna atas penyelenggaraan bangunan gedung dan

lingkungannya.

d. Kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.

Setiap anggota masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders),

terutama yang akan terkena dampak langsung dari suatu kegiatan

pembangunan, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkiprah.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 17

ATURAN SELUBUNG BANGUNAN 3 DIMENSI

Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan

Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan, yang merupakan hasil

tahapan analisis program bangunan dan lingkungan, memuat gambaran dasar

penataan pada lahan perencanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan

penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari tiap elemen desain. Perumusan

Konsep Dasar Perancangan Bangunan dan Lingkungan ini memiliki manfaat sebagai

berikut:

a. Mengarahkan penyusunan visi dan karakter perancangan.

b. Mengendalikan suatu intervensi desain lingkungan sehingga berdampak baik,

terarah dan terukur terhadap suatu kawasan yang direncanakan.

c. Mengintegrasikan desain elemen-elemen kota yang berpengaruh pada suatu

perencanaan kawasan.

d. Mengarahkan indikasi program dan desain penataan yang tepat pada tiap

sub-bagian kawasan yang direncanaka

Tahap Perumusan dan Pengembangan Perancangan (Rencana Umum Dan Panduan

Rancangan)

Rencana Umum dan Panduan Rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata

bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana

peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana

sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana

lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.

Panduan Rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana

umum yang telahditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar implementasi

rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan.

Rencana Umum

Rencana Umum merupakan ketentuan-ketentuan rancangan tata bangunan dan

lingkungan yang bersifat umum dalam mewujudkan lingkungan/ kawasan

perencanaan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan. Rencana

Umum ini bermanfaat untuk:

a. Memberi arahan lugas dan sistematis bagi implementasi ketentuan dasar dari

perancangan tata bangunan dan lingkungan.

b. Memberi gambaran simulasi bangunan secara keruangan (3dimensional)

sebagai model penerapan seluruh arahan materi pokok rencana tata bangunan

dan lingkungan.

c. Memudahkan pengembangan desain sesuai dengan visi dan arahan karakter

lingkungan yang telah ditetapkan.

d. Memudahkan pengelolaan, pengendalian pelaksanaan dan pengoperasian

kawasan sesuai dengan visi dan arahan karakter lingkungan yang telah

ditetapkan.

e. Mencapai intervensi desain kawasan yang berdampak baik, terarah dan terukur

pada suatu kawasan yang direncanakan.

f. Mencapai integrasi elemen-elemen desain yang berpengaruh pada suatu

perancangan kawasan.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 18

KOMPONEN PENATAAN

KDB

KLB

KDH

KTB

TDR

ATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

KOMPONEN PENATAAN

pengaturan blok lingkungan pengaturan kaveling pengaturan bangunan pengaturan ketinggian & elevasi lantaibangunan

ATURAN TATA BANGUNAN

KOMPONEN PENATAAN

jaringan jalan & pergerakan

sirkulasi kendaraan umum

sirkulasi kendaraan pribadi

sirkulasi kendaraan umum informal setempat

pergerakan transit

parkir

jalur servis lingkungan

sirkulasi pejalan kaki & sepeda

jalur penghubung terpadu

ATURAN SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 19

KOMPONEN PENATAAN

konsep identitas lingkungan

konsep orientasi lingkungan

wajah jalan

KOMPONEN PENATAAN

ruang terbuka umum

ruang terbuka pribadi

ruang terbuka pribadi untuk umum

pepohonan & tata hijau

bentang alam

jalur hijau

ATURAN SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU ATURAN TATA KUALITAS LINGKUNGAN

KOMPONEN PENATAAN jaringan air bersih jaringan air limbah & air kotor jaringan drainase jaringan persampahan jaringan listrik jaringan telepon jaringan pengamanan kebakaran jaringan jalur evakuasi

ATURAN SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 20

PANDUAN RANCANGAN SIMULASI RANCANGAN TIGA DIMENSI

ATURAN DASAR

1 Aturan wajib 2 Aturan anjuran utama 3 Aturan anjuran

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 21

Tahap Pengembangan Dukungan Pelaksanaan (Rencana Investasi)

Rencana Investasi

Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan

kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi

dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini merupakan

rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan

pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi,

sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

Rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku

kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan

perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat

tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/

pembiayaan. Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan

peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan.

1. Aspek-aspek Perencanaan

a. Program bersifat jangka menengah, minimal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun,

serta mengindikasikan investasi untuk berbagai macam kegiatan, yang meliputi:

tolok ukur/kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu

pelaksanaan dan kesepakatan sumber pendanaannya.

b. Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat

(dari berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat.

c. Menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu

dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

d. Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan,

termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.

e. Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan

ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan dengan memisahkan jenis paket

berjenis cost recovery, noncost recovery, dan pelayanan publik.

2. Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:

a. Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan

penyiapan rincian sumber pembiayaan.

b. Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi,

besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan

investasi publik.

c. Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk

masing-masing pelaku pembangunan.

d. Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama

pelaksanaan.

Pola Kerja Sama Operasional Investasi diatur sebagai berikut:

1 Kesepakatan bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) yang menyangkut pola

investasi antara lain dapat berbentuk: Build Operate and Transfer (BOT), Build

Own Operate and Transfer (BOOT), dan Build Own and Operate (BOO).

2 Pada prinsipnya pola Kerja Sama Operasional ini dapat dilakukan oleh 3 (tiga)

pihak, yaitu pemerintah, swasta dan/atau masyarakat (penghuni kawasan).

3 Pemilihan alternatif pola KSO dengan mempertimbangkan beberapa aspek

kesepakatan kontrak dengan pemangku kepentingan, sebagai berikut:

a. Jangka waktu kontrak harus cukup untuk pengembalian hutang dan

memberikan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko kepada para

investor.

b. Permintaan akan layanan dijamin oleh otoritas pemerintah (badan yang

mengontrak).

c. Jaminan kerja sama berkaitan dengan minimalisasi risiko pembangunan,

risiko pengembangan lingkungan, risiko kredit pembiayaan, risiko

operasional, risiko politik, dan risiko keadaan pasar, serta pertimbangan

dukungan pemerintah.

d. Fasilitas akan ditransfer (diserahkan) kepada pemerintah—dan sebagai

milik pemerintah—pada akhir periode kontrak. Kontrak harus menyebutkan

secara jelas bagaimana proses pengalihan pemilikan dilakukan dan

keharusan pihak swasta untuk menyiapkan fasilitas yang akan

diserahterimakan. Sektor pemerintah harus menyiapkan unit kelembagaan

untuk menangani pemindahtanganan ini.

e. Di saat pengakhiran kontrak, sering kali terdapat penyediaan layanan untuk

dilanjutkan. Hal ini dapat dilaksanakan untuk memastikan terjadinya transisi

yang mulus dalam manajemen.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 22

Ketentuan Pengendalian Rencana

Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL

yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak

langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan Kelurahan,

Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa).

Ketentuan Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masingmasing

pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL

sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan

berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat

keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

Ketentuan Pengendalian Rencana ditujukan untuk:

a. Mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan

kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan

suatu kawasan.

b. Mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan

RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan.

Aspek-aspek Pengendalian Rencana adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan administratif untuk mengendalikan pelaksanaan seluruh rencana dan

program serta kelembagaan yang diperlukan pemerintah daerah agar materi

RTBL terlaksana secara efektif

b. Arahan yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap

pelaksanaan, tetapi masih dapat memenuhi persyaratan daya dukung dan daya

tampung lahan, kapasitas prasarana lingkungan binaan, masih sejalan dengan

rencana dan program penataan kota, serta masih dapat menampung aspirasi

masyarakat.

Sedangkan strategi pengendaliannya diatur sebagai berikut:

a. Strategi pengendalian rencana diatur dengan Rencana Kelembagaan, yang

mencantumkan organisasi pelaksana, SDM yang terlibat, dan aturan tata

laksana kelembagaannya.

b. Untuk pengelolaan pelaksanaan RTBL dapat disiapkan suatu organisasi

pelaksana tersendiri, dengan menggambarkan pola koordinasi, alur dan pola

pertanggungjawaban, serta proses lainnya.

Arahan Pengendalian Rencana

1 Penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan dan pengendalian

pelaksanaan, termasuk kesepakatan wewenang dan kelembagaan.

2 Penetapan paket kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jangka menengah.

3 Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk setiap

pemangku kepentingan.

4 Identifikasi dan penyesuaian aspek fisik, sosial, dan ekonomi terhadap

kepentingan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.

Penetapan persyaratan teknis masing-masing aspek (fisik, sosial dan ekonomi),

perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian di lapangan.

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan

pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan

dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas

meningkat berkelanjutan. Pedoman pengendalian pelaksanaan diharapkan dapat:

a. Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;

b. Menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;

c. Menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat

investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;

d. Menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa

pascakonstruksi.

Aspek-aspek Pengendalian terdiri dari:

a. Penetapan alat-alat dan prosedur pengendalian pelaksanaan, seperti dalam

mekanisme perizinan IMB, review tim ahli bangunan gedung (TABG), dan

penerapan insentif/disinsentif;

b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL;

c. Evaluasi pelaksanaan peran para pemangku kepentingan sesuai kesepakatan

dalam penataan bangunan dan lingkungan, baik pemerintah daerah, dunia

usaha, masyarakat, maupun Pemerintah;

d. Pengawasan teknis atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan di lokasi penataan;

e. Penerapan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan Pertimbangan Pengendalian:

a. Memperhatikan kepentingan publik;

b. Mempertimbangkan keragaman pemangku kepentingan yang dapat memiliki

kepentingan berbeda;

c. Mempertimbangkan pendayagunaan SDM dan sumber daya alam (ekonomi,

sosial budaya, dan lingkungan) lokal, seperti masyarakat setempat beserta

kegiatan sosial-budayanya.

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 23

1.5 Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan RTBL

Pekerjaan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ini

berlangsung pada 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah

Mulai Kerja (SMPK) pada tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember

2012. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan RTBL Pontianak yang

dilakukan oleh konsultan (lihat Tabel 1.1):

Tabel 1.1 Jadwal Penyelenggaraan Kegiatan

Tabel 1.1 Jadwal Penyelenggaraan Kegiatan

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 24

1.6 Gambaran dan Rekap Progress Kegiatan Konsultan

Dalam kegiatan RTBL ini, progress kegiatan yang dilakukan oleh konsultan sudah

sampai tahap penyusunan Rencana Tata Bangunan & Tata Lingkungan, berikut

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Konsultan (lihat Tabel 1.2):

Tabel 1.2 Progress Kegiatan Konsultan

Adapun kegiatan-kegiatan diluar yang tertera pada jadwal

kegiatan yang telah dilakukan diantaranya yaitu;

a. Survey awal Kawasan yang dilakukan pada tanggal 2 Juni

- 3 Juni 2012 sebagai peninjauan perencanaan penataan

kawasan RTBL;

b. Audiensi dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan

penduduk di lokasi kawasan yang dilaksanakan pada

tanggal 28 Juni 2012, untuk menjaring aspirasi awal

mengenai penataan kawasan RTBL yang diharapkan.

Pada kesempatan tersebut, audiensi dihadiri pula oleh

Asosiasi Pedagang Indonesia (API) sebagai mediator

komunitas PKL di sekitar kawasan penataan RTBL;

c. Ausiensi dengan Walikota Pontianak (Bapak Sutarmidji,

SH, M.Hum) pada tanggal 26 Juni 2012. Dalam

kesempatan tersebut, kegiatan audiensi ini hadiri oleh

Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Cipta Karya

(Bapak Ir. Ismail), Kepala Bidang Cipta Karya (Bapak

Hendra Bachtiar, ST, MT), dan Tim Konsultan RTBL

Pontianak;

d. Wawancara dengan tokoh Tionghwa (Bapak Asali dan

Bapak Karel), para ketua RT yang berada dikawasan

penataan kawasan, ketua BKM Kelurahan Benua Melayu

Laut & BKM Kelurahan Darat Sekip serta tokoh

masyarakat lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan

kawasan dan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan

Juli 2012;

e. Survey teknis lokasi dan aktivitas serta stake out hasil

digitasi peta kawasan yang dilakukan pada tanggal 7 Juli

– 11 Juli 2012;

f. Pra FGD-1 sebagai pendekatan awal untuk

penyelenggaraan FGD-1 yang dilakukan dari tanggal 8

Agustus 2012 sampai dengan tanggal ....

g. FGD-1 yang dilakukan pada tanggal .. September 2012

sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat dan

PKL di kawasan penataan RTBL.

i. Secara keseluruhan, progress kegiatan yang telah

dilakukan oleh tim konsultan sudah pada tahap pelaporan

Laporan Antara dan sedang melakukan kegiatan

perumusan dokumen Detail Engineering Design (DED).

PENYUSUNAN


PENDAHULUAN 25

1.7 Sistematika Pelaporan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab yang berisikan tentang latar belakang serta

maksud dan tujuan pekerjaan, ruang lingkup dan

jadwal penyelenggaraan kegiatan, gambaran dan

rekap progress kegiatan konsultan dan sistematika

pelaporan Laporan Antara.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KOTA

Bab yang memuat gambaran serta kondisi wilayah

kota pontianak, termasuk dari sektor ekonomi dan

kependudukan; dalam bab ini juga berisikan visi, misi

dan issu pembangunan kota pontianak yang

terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pontianak; dan gambaran komitmen sharing

stakeholder terhadap kerjasama pengembangan

kawasan RTBL.

BAB 3 ANALISIS STAKEHOLDER & ANALISIS

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGEMBANGAN KAWASAN

Bab yang berisikan mengenai gambaran umum

stakeholder, serta analisis kondisi, aspirasi dan

potensi peran stakeholder dalam pengembangan

kawasan.

BAB 4 ANALISIS MAKRO KOTA

Bab ini berisikan identifikasi peran dan fungsi kota

pontianak, pusat-pusat kegiatan kota, sistem

pergerakan di kota pontianak serta overview

kebijakan yang terkait dengan kawasan RTBL.

BAB 5 ANALISIS MESO KOTA

Bab ini berisikan mengenai identifikasi mengenai

kondisi eksisting Kota Pontianak, diantaranya profil

kependudukan, sosial dan budaya, penggunaan

lahan, aksesibilitas, pusat-pusat kegiatan, heritage,

dan intensitas kepadatan blok kawasan.

BAB 6 ANALISIS MIKRO KOTA

Bab ini berisikan identifikasi mengenai kondisi

eksisting kawasan RTBL, termasuk diantaranya

identifikasi mengenai kondisi geografis,

kependudukan, perekonomian, budaya, aktivitas

keseharian masyarakat, RTH, tata bangunan,

sirkulasi, identifikasi status kepemilikan lahan

dikawasan RTBL dan prosedur legalisasi RTBL

dengan pemerintah kota setempat.

BAB 7 KONSEP AWASL PENGEMBANGAN

KAWASAN *BERDASARKAN PERMEN PU 06/2007

Bab yang berisikan mengenai arahan konsep

pengembangan kawasan berdasaran Permen PU No.

16 Tahun 2007 dan contoh kasus pengembangan

RTBL di kawasan lain.

.

Bab 1

Documents

Transcript of Bab 1