BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangunan rumah toko dan kantor (rukan) tiga lantai yang terletak di kompleks Cendrawasih Permai, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Sunga Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur runtuh pada tanggal 3 Juni 2014 saat masih dalam proses pengerjaan yang menyebabkan 12 pekerjanya tewas. Bangunan ini memiliki lebar 15 meter dan panjang 98 meter dengan biaya konstruki senilai kurang dari 15 Milyar rupiah. Merupakan bentuk kegagalan dari sebuah struktur bangunan yang dibangun pada zaman modern seperti saat ini. Seluruh bangunan runtuh tak tersisa, tampak seperti mengalami bencana gempa bumi. Setelah dilakukan observasi, runtuhnya rukan disebabkan oleh empat perkara yang sangat fatal. Pertama, kegagalan pondasi dimana tanah yang ada di area konstruksi adalah tanah rawa dan merupakan tanah lempung sehingga memerlukan waktu lama untuk terkonsolidasi jika tanpa penanganan khusus seperti vertical drain. Kedua, kegagalan struktur utama. Struktur yang dimaksud adalah balok-kolom. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya retakan pada kolom di lantai 2, tentunya hal ini merupakan indikasi awal bahwa ada masalah pada struktur tersebut. Ketiga, kesalahan sistem perancah pengecoran lantai. Keempat, orgaisasi proyek tidak benar karena faktanya proyek ini tidak memiliki konsultan perencana. Kelima, adanya pengalihan pekerjaan secara serampangan dan tidak ada pengawasan dari kontraktor utama. Melihat kasus ini banyak pihak yang perlu bertanggung jawab atas kesalahan fatal yang telah diakibatkan oleh pihak-pihak terkait sebagai mana diatur dalam UU Nomor 18/1999 mengenai Jasa Konstruksi.

Runtuhnya rukan cendrawasih merupakan salah satu dari banyaknya contoh kasus kegagalan konstruksi. Kegagaln kostruksi tidak haya akan merugikan pihak pertama (owner) saja melainkan juga pihak kedua (sebagai pelaksana) karena tidak hanya masalah uang, waktu, tenaga, dan material yang akan terbuang sia-sia bahkan nyawa seseorang yang menjadi taruhannya. Martabat perusahan juga akan dipertaruhkan di mata masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan dimasa depan. Timbulnya implikasi negatif terhadap politik, sosial dan teknis dari suatu konstruksi merupakan kegagalan konstruksi. Konstruksi rusak, negara rusak. Konstruksi gagal adalah gagalnya pembangunan negara.

Untuk mendapatkan faktor penyebab kegagalan pekerjaan konstruksi tidaklah mudah. Kadangkala sumber dari kegagalan itu sendiri merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Sumber kegagalan konstruksi seringkali dipengaruhi oleh faktor alam dan perilaku manusia (Pranoto,1997). Faktor alam dicontohkan sebagai kegagalan yang terjadi akibat perubahan dinamik dari alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, gelombang laut dan gempa bumi. Perilaku manusia juga berperan signifikan. Vicknasyon (2003) mengemukakan, 80% dari total kegagalan konstruksi dimungkinkan penyebabnya faktor manusia. Riset yang dilakukan Oyfer (2002) menyatakan hal seperti itu di Amerika disebabkan oleh faktor manusia (54%), desain (17%), perawatan (15%), material (12%) dan hal yang tak terduga (2%). (Suara Merdeka, Kamis 26 September 2006).Salah satu sumber penyimpangan kegagalan pekerjaan konstruksi adalah penyimpangan terhadap tatanan, prosedur internal, prosedur eksternal dan manajemen konstruksi serta sistem yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan konstruksi.

Mengingat fenomena dari kegagalan konstruksi, merupakan hal yang mulai dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat yang merasa memiliki kepintaran lebih dalam hal konstruksi dan terkadang secara tidak sengaja, membuat citra negatif dalam pandangan masyarakat awam terhadap hal jasa konstruksi. Fenomena kegagalan konstruksi inipun termasul hal yang masih sulit untuk dihilangkan.Pernyataan tentang fenomena kegagalan pekerjaan konstruksi termasuk hal yang masih sulit untuk dihilangkan, karena seperti yang telah banyak diketahui bahwa banyak sekali faktor penyebab kegagalan konstruksi, yang diantaranya adalah tidak terlaksananya sistem manajemen konstruksi dan sistem manajemen kualitas yang baik.1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas kajian pustaka yang akan dibahas adalah:

1. Apa saja aspek hukum yang ada dalam bidang jasa konstruksi?

2. Apa penyebab kegagalan konstruksi rukan cendrawasih di tinjau dari ilmu teknik sipil dan jika ada ketidak sesuaian dengan metode konstruksi, bagaimana seharusnya?

3. Bagaimana kajian hukum mengenai kasus kegagalan konstruksi rukan cendrawasih?a. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegagalan konstruksi rukan cendrawasih?

b. Apa saja aspek hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus runtuhnya rukan cendrawasih?

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan MakalahMaksud dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum yang dapat diberlakukan dalam bidang jasa konstruksi.

2. Untuk mengetahui penyebab kegagalan konstruksi rukan cendrawasi di tinjau dari ilmu teknik sipil. Memberikan penjelasan mengenai metode konstruksi yang seharusnya dipakai jika ada ketidak sesuaian metode.3. Untuk mengetahui kajian hukum mengenai kasus kegagalan konstruksi rukan cendrawasih.

a. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kegagalan konstruksi rukan cendrawasih.b. Untuk mengetahui aspek hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus runtuhnya rukan cendrawasih.

Tujuan dari penulisan kajian ini adalah:

Menemukan indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya kegagalan konstruksi beserta aspek hukum yang akan menjerat para pelakunya.1.4. Manfaat Penulisan Makalah1. Manfaat Teoritis / Akademis.

Untuk menambah wawasan kajian manajemen konstruksi yang ada pada Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, mengingat secara tematik pembahasan dan referensi tentang kegagalan konstruksi, manajemen kualitas dan aspek hukum pembangunan masih sangat minim.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah tentang fenomena kegagalan konstruksi yang seringkali terjadi serta membantu memberikan solusi dan alternatif strategi pemecahan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum berupa informasi-informasi tentang kegagalan konstruksi, manajemen kualitas dan aspek hukum pembangunan. Karena masyarakat merupakan konsumen utama dalam jasa konstruksi.

c. Bagi Penulis

Studi ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu yang telah penulis peroleh, hingga kelak penulis dan penyelenggara konstruksi pada umumnya dapat menerapkannya. BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1. Aspek Hukum yang Berkaitan dengan Jasa Konstruksi

2.1.1. Hukum Pidana

BAB XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena KealpaanPasal 359

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 3601) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun

2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekrjaannya sementara, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.

2.1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

BAB III Usaha Jasa Konstruksi Pasal 8 Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 9 1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.

2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

BAB VI Kegagalan Bangunan Pasal 24

1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.

2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

BAB X SanksiPenyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.

Pasal 42

1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;

e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;

e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.2.1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

BAB IV Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Pasal 25 Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.Pasal 26 1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 28 1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 29 1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan

2) tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.

3) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

4) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.

5) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur oleh Menteri teknis yang bersangkutan.

3) Ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri teknis yang terkait.

BAB IV Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Pasal 31 Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32 1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.

4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 56 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Lembaga, berupa peringatan tertulis.

2) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;

c. pembekuan izin usaha;

d. pencabutan izin usaha;

e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atau

h. larangan melakukan pekerjaan.

3) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna jasa, berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;

c. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

d. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau

e. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.

4) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

a. peringatan tertulis; atau

b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

5) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota, berupa :

a. peringatan tertulis; atau

b. pembekuan sertifikat.

BAB IIIPEMBAHASAN

Rukan Cendrawasih Permai dibangun sejak Desember 2013 oleh CV Abadi pada areal kompleks Perumahan Cendrawasih Permai di atas lahan seluas 50 x 100 m2 dengan luas bangunan 15 x 98 m2. Rencana Rukantersebut akan dibangun sebanyak 17 petak bangunan dan masing-masing bangunan berdiri diatas tiga lantai. Rumah toko (Ruko) tiga lantai di kompleks perumahan Cendrawasih Permai di jalan Ahmad Yani, kota Samarinda, Kalimantan Timur roboh pada selasa pagi sekitar pukul 06.25 WITA tanggal 3 Juni 2014. Robohnya rukan mengakibatkan tewasnya 12 orang pekerja dan 6 orang luka berat. Proyek ini mempekerjakan 84 orang pekerja.Kontraktor proyek rukan ini semula PT. Firma Abadi yang beralamat di Surabaya menyerahkan sepenuhnya pekerjaan kepada perseorangan/individu yang merupakan pemborong berinisial NI yang beralamat di Samarinda yang kemudian menyerahkan lagi kepada mandor yang berinisial S. Pengalihan pekerjaan ini meliputi keseluruhan pekerjaan.

Robohnya Rukan cendrawasih diakibatkan karena kegagalan pekerjaan konstruksi. Rukan cendrawsih ambruk sebelum pekerjaaan konstruksi terselesaikan. Setelah diselidiki ternyata ada beberapa kesalahan yang dilakukan dan penyebab kegagalan pekerjaan konstruksi di proyek Rukan Cendrawasih :1. Izin Mendirikan Bangunan Bermasalah

Setelah di telusuri ternyata izin awal mendirikan bangunan di kompleks Cendrawasih Permai di Jl. A Yani diperuntukkan untuk membangun gedung kantor. Namun dalam pelaksanaannya fungsi bangunan berubah menjadi rukan (rumah kantor).

2. Kegagalan Pondasi

Menurut warga sekitar, sebagian besar bangunan di sekitar lokasi setidaknya memerlukan setahun untuk pematangan lahan, untuk lahan yang merupakan timbunan diperlukan waktu perawatan tanah sebelum melanjutkan proses pengerjaan konstruksi. Sedangkan pengurukan rawa sampai bangunan lantai satu rampung hanya memakan tenggang 6 bulan. Diketahui tipe tanah di areal konstruksi terebut bertipe tanah rawa yang merupakan tanah lempung lunak. Tanah bertipe lempung perlu waktu lama untuk terkonsolidasi jika tanpa penanganan khusus. Tanah lempung merupakan tanah yang memiliki permeabilitas kecil, ketika tanah jenuh maka air akan tertampung dan jika dibebani tanah tidak akan mampu menahan beban yang diberikan. Terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan guna memperbaiki tanah lunak:

Pertama memasang vertical drain, tanah lempung lunak jenuh adalah tanah dengan rongga kapiler yang sangat kecil sehingga proses konsolidasi saat tanah dibebani memerlukan waktu cukup lama, sehingga untuk mengeluarkan air dari tanah secara cepat adalah dengan mebuat vertical drain pada radius tertentu sehingga air yang terkandung dalam tanah akan termobilisasi keluar melalui vertical drain yang telah terpasang. Vertical drain ini dapat berupa stone column atau menggunakan material fabricated yang diproduk oleh geosinindo atau pabrik yang lainnya. Pekerjaan vertical drain ini biasanya dikombinasikan dengan pekerjaan pre-load berupa timbunan tanah, dengan maksud memberikan beban pada tanah sehingga air yang terkandung dalam tanah bisa termobilisasi dengan lebih cepat.

Kedua dengan menggunakan cerucuk bamboo atau corduroy, prinsip kerjanya sebelum dilakukan penimbunan terlebih dahulu memasang bantalan baik yang terbuat dari bamboo (cerucuk) atau dari kayu gelondongan (corduroy) sehingga saat tanah dihampar tidak bercampur dengan tanah asli dibawahnya dan tanah timbunan tersebut membentuk satu kesatuan yang mengapung diatas tanah aslinya semacam pontoon yang mengapung diatas air. Terdapat pondasi cerucuk bamboo yang telah dimodifikasi dan dipatentkan oleh Pak Mansyur Irsyam (dosen ITB) yang telah diaplikasikan pada bebepara daerah diindonesia serta telah terbukti mamfaatnya.

Ketiga dengan menggunakan tiang pancang, bisa berupa bore pile atau PC spun pile, sehingga struktur yang akan kita bangun diatas tanah tersebut tidak lagi menumpuh pada tanah lunak tersebut akan tetap menumpu pada lapisan tanah keras dibawahnya. Satu hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan pondasi tiang pancang pada tanah lunak adalah negative skin friction.3. Kegagalan Struktur UtamaBerdasarkan random sampling yang diambil dari reruntuhan rukan, ada deviasi perencanaan dan pelaksaan yang dilakukan oleh kontraktor, seperti tulangan beton yang direncakanan seharusnya menggunakan ukuran 15 - 16 mm tetapi fakta dilapangan hanya menggunakan 12 - 13 mm. Ukuran kolom yang digunakan 25x25 cm padahal untuk wilayah samarinda bangunan berlantai lebih dari dua, ukuran minimal kolom yang digunakan biasanya 45x50 cm. Fatalnya lagi pihak kontraktor juga mengurangi campuran semen. Hal ini tentunya akan berdampak pada ketahanan struktur yang direncanakan kuat untuk menahan beban sendiri, beban hidup, dan beban tambahan (gempa).Kegagalan struktur juga disebabkan lantaran plat lantai di tingkat dua bangunan tersebut belum kering sempurna. Dalam 1m3 beton terdapat beban air sebesar 500 kg, belum lagi termasuk beban berat pekerja dan alat. Jadi biarpun tiang penyangga sudah siap kalau lantainya belum kering sempurna tidak bisa bisa diberi beban dahulu. Pada pelaksanaannya pekerjaan pengecoran sudah sampai di lantai ke tiga padahal plat lantai, kolom, dan balok di lantai bawahnya masih belum kuat menahan beban. Seharusnya lantai itu baru bisa diberi beban setelah 4x7 hari, kecuali diberi campuran addictive supaya lebih cepat kering. 4. Kesalahan Sistem Perancah Pengecoran Lantai

Kesalahaan pada sequence pembongkaran bekisting yang terlihat tidak diperhitungkan dengan cermat terutama beban ke lantai bawah oleh sistem perancah dan asumsi kekuatan beton pada saat dilakukan pembongkaran bekisting. sistem perancah yang digunakan menggunakan scafolding besi dan beberapa menggunakan kayu dolken. Bekisting dan sistem perancah seharusnya didesain secara detail baik dalam desain maupun metode pemasangannya. Inspeksi harus dilakukan secara ketat termasuk pengecekan terhadap kekuatan beton yang telah dicor yang akan menopang perancah tersebut.Hal yang perlu diperhatikan atas peristiwa ini

Kehati-hatian yang tinggi dalam desain struktur adalah penting untuk menghindari terjadinya keruntuhan beruntun

Beban konstruksi harus diperhitungkan dengan baik dalam desain metode pelaksanaan. Ini harus dikontrol oleh pihak terkait

Bekisting dan sistem perancah harus detail dalam desain dan metode atau sequence nya

Test beton harus dilakukan sebelum bongkar bekisting

Inspeksi harus memastikan bahwa kontraktor telah memasang perancah yang benar dan beton yang telah tercor telah mencapai kekuatan desainnya.5. Keorganisasian

Organisasi proyek ini tidak lengkap, karena faktanya proyek ini tidak memiliki konsultan perencana yang ahli dan bersertifikat. Dalam perencanaan proyek ini tidak diketahui darimana dibuatnya. Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Peran konsultan perencana dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah: Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keiinginan pemilik bangunan

Membuat gambar kerja pelaksanaan

Membuat rencanan kerja dan syarat-syarat

Membuat Rencana kerja dan syarat syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan. Membuat rencana anggaran biaya bangunan. Memproyeksikan keinginan keinginan atau ide ide pemilik ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan desain terwujud di wujudkan. Mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi.Agar pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik diperlukan konsultan perencana yang bagus dalam menghasilkan setiap detail perencanaan bangunan, misalnya gambar kontrak yang jelas tanpa adanya pertentangan perbedaan antar gambar serta perbedaan gambar rencana dengan kondisi dilapangan. selain itu dalam hal spesifikasi bangunan juga dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan material saat pekerjaan pembangunan berlangsung.6. Tidak Adanya Pengawas di Lapangan

Dalam proyek ini, ada pengalihan pekerjaan secara serampangan dan tidak ada pengawasan dari kontraktor utama. Lagi-lagi tidak adanya pengawasan dari seorang ahli yang mengawasi jalannya proyek. Pengawasan proyek ini pun hanya dilakukan oleh mandor dari pemborong saja.

Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.

2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.

3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.

4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.

5. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.

6. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.BAB IV

ANALISIS

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada BAB PEMBAHASAN penulis dapat mengambil analisa sebagai berikut :Pembangunan rukan di Cendrawasih Permai yang ambruk Selasa 3 Juni 2014 itu tidak sesuai dengan aturan dunia konstruksi. Bahkan ambruknya rukan menyebabkan kematian 12 orang pekerjanya. Kejanggalan pertama adalah pengalihan pekerjaan (subkontraktor) yang begitu panjang. Dari pemilik modal yaitu Juliansyah Gojali alias Liang Yu, pekerjaan diserahkan kepada PT Firma Abadi. Kontraktor asal Surabaya ini dipimpin seseorang bernama Djoni Tandjung yang berkantor di Surabaya, Jawa Timur.

DJoni yang berkedudukan di Surabaya lalu memercayakan pekerjaan kepada Nanang Ismail yang tinggal di Samarinda. Limpahan pekerjaan diduga tak berakhir di tangan Nanang. Orang kepercayaan Joni itu memercayakan pekerjaan di lapangan kepada Siswanto yang menjadi kepala mandor. Dalam proyek pemerintah, menurut Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim Slamet Suhariadi, pekerjaan yang bisa disubkontraktorkan hanya 20 persen.

Djoni Tanjung selaku sub-kontraktor utama dan kepala proyek tidak melakukan tugasnya dengan benar serta tidak mengawasi pekerjaan yang di kerjakan di lapangan dan hanya melimpahkan semua urusan lapangan kepada Nanang Ismail selaku orang kepercayaannya. Struktur keorganisasian usaha kontraktor Djoni Tanjung juga tidak lengkap yang mana badan usahanya tidak memiliki konsultan perencana ahli, artinya jasa usaha kontraktornya tidak bersertifikat ahli. Bahkan Djoni Tanjung juga telah merubah izin mendirikan bangunan yang semula sebagai kantor kemudian setelah pelaksanaannya menjadi rukan (rumah kantor). Dari deskripsi diatas Djoni Tanjung selaku subpenyedia jasa telah melanggar Undang-undang No. 18 tahun 1999 Pasal 24 ayat 2 dan 4. Pasal 24 ayat 2 berbunyi Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Sudah dijelaskan di Pasal 8 bahwa Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus: a) memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; b) memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Pasal 9 ayat 1) perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian; 2) pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja; 3) orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian; 4) tenaga kerja yang melaksanakan pekrjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. Pasal 24 ayat 2 berbunyi Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa. Selain itu UU No. 18 tahun 1999 yang juga dilanggar adalah Pasal 22 ayat 2 butir d yang berbunyi Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencajup uraian mengenai : tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Maka Sanksi dari UU No.18 tahun 1999 yang di berikan kepada Djoni Tanjung adalah Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Djoni Tanjung selaku subkontraktor juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Pasal 30, untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang : a) keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; b) keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 31 yang berbunyi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Dari hasil analisa peraturan yang dilanggar Djoni Tanjung maka sesuai Pasal 32 ayat 4 Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri. Maka sanksi dari PP No.29 tahun 2000 Pasal 56 ayat 1 yang isinya, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;

c. pembekuan izin usaha;

d. pencabutan izin usaha;

e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atau

h. larangan melakukan pekerjaan.Selain Djoni Tanjung selaku subkontarktor utama juga ada Nanang Ismail selaku pemborong atau pelaksana lapangan yang menerima pekerjaan dari Kontraktor Djoni Tanjung. Nanang Ismail juga tidak mempunyai sertifikasi ahli dan hanya mengandalkan pengalamannya saja dibidang konstruksi. Padahal pengalaman tanpa didasari analisa dan teori masih belum disebut sempurna dalam menyelesaikan sebuah kasus konstruksi yang pada kenyataannya berbeda tergantung berbagai macam variable yang mengikat. Pada tahap pematangan lahan pelaksana konstruksi tidak memperhatikan kondisi tanah yang merupakan tanah rawa yang mana harus dilakukan perawatan kusus agar tanah siap menahan beban konstruksi. Dalam melaksanakan pekerjaannya pemborong Nanang Ismail juga tidak memperhatikan spesifikasi bangunan sesuai perencanaan serta SOP dan melakukan kesalahan teknis dalam menangani konstruksi beton. Setelah dilakukan pengambilan random sampling dari reruntuhan ruko dapat diketahui bahwa ada deviasi dari perencanaan dan pelaksanaan yang mana ukuran kolom dan balok tidak sesuai spesifikasi di dalam gambar kerja dan kontrak selain itu juga pembesian yang dikerjakan juga tidak sesuai dengan perencanaan bahkan campuran semen juga ikut dikurangi. Karena ketidak tahuan Nanang Ismail dalam sistem peranca dan teknis beton dalam penanganannya juga terjadi kesalahan. Akibatnya terjadilah kegagalan pekerjaan konstruksi. Terlebih lagi Nanang Ismail ditunjuk sebagai pengawas oleh Djoni Tanjung.Dari analisa di atas Nanang Ismail Melanggar Undang-undang No. 18 tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. Maka Sanksi dari UU No.18 tahun 1999 yang di berikan kepada Djoni Tanjung adalah Pasal 43 ayat 2 yang berisi Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. Ayat 3 yang berisi Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaankonstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.Nanang Ismail juga melanggar PP No. 29 tahun 2000 yang berbunyi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Maka sanksi dari PP No.29 tahun 2000 Pasal 56 ayat 2 butir b yang isinya, tidak memenuhi persyaratan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izin usaha dan atau profesi. Psal 56 ayat 3 butir b yang isinya, apabila pengawas tidak memenuhi ketentuan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau pembekuan izin usaha dan atau profesi.Djoni Tanjung dan Nanang Ismail juga dikenakan KUHP pasal 359 yang isinya, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Pasal 360 ayat 1 Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Ayat 2, Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekrjaannya sementara, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan makalah adalah :

1. Penyebab runtuhnya rukan cendrawasih di samarinda

a. Kesalahan pada tahap pengawasan

b. Kesalahan pada tahap pelaksanaan

c. Kesalahan pada tahap pemilihan metode pelaksanaan

d. Material dan alat yang tidak sesuai perencanaan.

2. Djoni Tanjung dikenai KUHP pasal 359 dan 360 tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dan kematian. Sanksi UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pasal 43 ayat 1. Sanksi UU No. 29 tahun 2000 Pasal 56 ayat 1 .

3. Nanang Ismail dikenai KUHP pasal 359 dan 360 tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Sanksi UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pasal 43 ayat 2. Sanksi UU No. 29 tahun 2000 Pasal 56 ayat 2 butir b, ayat 3 butir b.

1.2. Saran

Suatu proyek yang benar adalah proyek yang mematuhi semua aturan hukum yang ada serta melaksanakan manajemen konstruksi dan manajemen kualitas dengan baik dan benar. Sebagai owner proyek seharusnya memilih pengusaha jasa konstruksi yang bersertifikat, tidak hanya mengandalakan pengalaman kerja lapangan saja. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan konstruksi. Selain itu pengawasan dilapangan juga sangat penting untuk meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi pada sebuah proyek konstruksi. Sebagai warga negara hukum, sudah sepatutnya menegakkan aturan yang ada. Hukum dibuat bukan untuk di hindari tetapi untuk dipatuhi agar terciptanya keselarasan, keamanan dan kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

http://beritaborneo.co.id/saksi-ahli-tentukan-proses-hukum-ruko-runtuh/http://beritakaltim.com/?p=687http://deswitam.blogspot.nl/2012/06/kegagalan-bangunan-dan-kegagalan.htmlhttp://fakultasonline.blogspot.nl/2013/05/skripsi-hukum-peranan-hukum-dibidang_22.htmlhttp://hukumpidana.bphn.go.id/bidangkuhpout/konstruksi-bangunan/http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Perdatahttp://kabar7.com/kabar7-terkait-runtuhnya-toko-polisi-periksa-7-saksi.htmlhttp://kuliahinsinyur.blogspot.nl/2012/06/hukum-konstruksi-di-ndonesia.html#.VPvNeS4yOT8http://padepokannurulhudaalfatawy.blogspot.nl/2012/12/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum.htmlhttp://simomot.com/2014/06/06/korban-ruko-ambruk-jadi-9-orang-3-korban-lainnya-masih-tertimbun/http://www.arrahmah.com/news/2014/06/03/dua-pekerja-meninggal-terhimpit-ambruknya-ruko-di-samarinda.htmlhttp://www.slideshare.net/ayufatimahzahra/kegagalan-konstruksi?next_slideshow=1http://www.sorot.co.id/695-2-kontraktor-ruko-runtuh-di-samarinda-didakwa-pasal-berlapis.html1