Aset Lainnya_Accrual Basis vs Cash Toward Accrual

ASET LAINNYA

Kelompok VIIDian Ratnawati (12)Irfan Fajrur Rohman (14)Ruth Jelita Silaban (24)Yudha Fermana Ginting (30)

Aset LainnyaPMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka

panjang

Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud Kemitraan dengan Pihak

Ketiga

Kas yang Dibatasi

Penggunaannya

Aset Lain-lain

Buletin Teknis No. 01: Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset

tetap, dan dana cadangan. Klasifikasi Aset Lainnya pada basis CTA ini terdiri dari: Aset Tak Berwujud Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/ TGR) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Lain-lain

UAKPA ASET LAINNYA

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) Aset Lainnya adalah Kementerian Lembaga yang memiliki aset lainnya

tidak semua Kementeria Lembaga memiliki aset lainnya-aset tak berwujud seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual seperti yang dimiliki Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak luar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar lainnya.

Misalnya Dana Abadi Umat dan Dana Abadi Pendidikan.

I. ASET TAK BERWUJUDaset nonmoneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik

• Aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi

• Dikendalikan oleh entitas pemerintah

• Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Kriteria

1.Goodwill

kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian

kepentingan/ saham di atas nilai buku

2.Hak Paten dan Hak Cipta

Definisi

• diperoleh karena adanya kepemiikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas

Contoh

• Pengembangan Proyek–Proyek Energi Terbarukan Berbasis Mekanisme Pengurangan Karbon (PUSAT TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ENERGI),Smart (Micro) Grid untuk Integrasi Energi Terbarukan (PUSAT TEKNOLOGI KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI)

3. Royalti

nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas

kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain

4.Software

Definisi• software yang bukan merupakan

bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu

Contoh• Pemda DKI yang berencana membeli

Software Google Geospatial

5. Lisensi

izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan

perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari

suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka

waktu dan syarat tertentu

6. Hasil Kajian/ Penelitian yang mempunyai manfaat jangka panjang

Definisi

• suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset

Contoh• Penelitian oleh peneliti BPPT yang

menggunakan dana dari APBN untuk melakukan penelitiannya

7. Aset tak berwujud lainnya

jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis

aset tak berwujud yang ada

Perbandingan dengan CTA

Goodwill dan Royalti tidak terdapat pada klasifikasi berbasis CTA

Aset Tidak Berwujud yang memiliki nilai sejarah / budaya dan Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan terdapat pada

basis CTA

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD

Memenuhi:

Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan Kriteria pengakuan.

memenuhi kriteria sebagai berikut

kemungkinanmanfaat ekonomi di masa datang dapat diukur dengan andal

PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak

Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai

manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk

kedalam entitas tersebut

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;dan

Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yangmembuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal

Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan

Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan

sebesar nilai wajar

Penghentian dan Pelepasan1.

Penjualan

4. Berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru

2. Pertukaran3. Hibah

Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tak

berwujud diperlakukan sebagai pendapatan/ beban dari kegiatan

nonoperasional pada Laporan Operasional.

Penerimaan kas akibat penjualan aset tak berwujud diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan pada

Laporan Realisasi Anggaran

kas dari hasil penjualan sebesar nilai bukunya dicatat sebagai kas

dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas

Laporan Operasional

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Arus Kas

PELAPORAN ASET TAK BERWUJUD

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut: Masa manfaat dan metode amortisasi; Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi

dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan Penambahan maupun penurunan nilai

tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud

Perbandingan dengan IPSAS 31 Intangible Asset

Definisi Aset Tak Berwujud:(a) Is separable, i.e., is capable of being separated or

divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented, or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or

(b) Arises from binding arrangements (including rights from contracts or other legal rights), regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations

Pengakuan dan Pengukuran:Paragraf 26:The recognition of an item as an intangible asset requires an entity to demonstrate that the item meets: The definition of an intangible asset and The recognition criteria

An intangible asset shall be recognized if, and only if: It is probable that the expected future

economic benefits or service potential that are attributable to the asset will flow to the entity; and

The cost or fair value of the asset can be measured reliably.

Par. 34:Biaya perolehan aset tak berwujud: Harga pembeliannya, termasuk bea impor

dan pajak-pajak yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon barang dan rabat; dan

Setiap biaya yang terkait langsung menyiapkan aset sampai busa digunakan

Metode Pengukuran

Cost Model73. After initial recognition, an intangible asset shall be carried at its cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment losses.

Revaluation Model74. After initial recognition, an intangible asset shall be carried at a revaluedamount, being its fair value at the date of the revaluation less anysubsequent accumulated amortization. For the purpose of revaluationsunder this Standard, fair value shall be determined by reference to anactive market. Revaluations shall be made with such regularity that atthe reporting date the carrying amount of the asset does not differmaterially from its fair value.

Ilustrasi Soal

Pada tanggal 01 April 2015, Satuan Kerja Kantor Pusat DJPB membeli Open Source Software senilai Rp50.000.000,- kepada pihak ketiga dan belum dibayarkan tagihannya. Pada tanggal 06 April, Software ini diregister dan dibayarkan tagihan kepada pihak ketiga tersebut. Pada tanggal 06 April 2016, software ini dijual kepada KPPN Jakarta II senilai Rp20.000.000,-. Masa manfaat software tersebut diestimasikan 5 tahun.Buatlah jurnal untuk setiap transaksi di atas!

01 April 2015 (Perolehan Aset Tak Berwujud

Akun Uraian Akun Debit Kredit

1391

11

Aset yang Belum

Diregister50.000.000

2181

11

Utang yang Belum

diterima Tagihannya 50.000.000

06 April 2015 (Register Aset Tak Berwujud dan Pembayaran Tagihan):


16xxx

xAset Tak Berwujud 50.000.000

13911

1 Aset yang Belum Diregister 50.000.000

Buku Besar Akrual:

21811

1

Utang yang Belum diterima

Tagihannya50.000.000

5xxxx

x Belanja 50.000.000

5xxxx

xBelanja 50.000.000

31311

1

Ditagihkan dari Entitas

Lain 50.000.000

Buku Besar Kas

5xxxx

xBelanja 50.000.000

31311

1

Ditagihkan dari Entitas

Lain 50.000.000

31 Desember 2015 (Jurnal Penyesuaian):


59xxx

x

Beban Penyusutan Aset

Tak Berwujud7.500.000

16xxx

x

Akumulasi Penyusutan

Aset Tak Berwujud 7.500.000

06 April 2016:


Pencatatan Penyusutan

59xxxx Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud 2.500.000

16xxxxAkumulasi Penyusutan Aset Tak

Berwujud 2.500.000

50.

Pencatatan Penjualan Software (Akrual)

1xxxxx Kas di Bendahara Penerimaan 20.000.000

16xxxxAkumulasi Penyusutan Aset Tak

Berwujud10.000.000

8xxxxx Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO 20.000.000

16xxxx Aset Tak Berwujud 50.000.0000

Jurnal Buku Besar Kas

1xxxxx Kas di Bendahara Penerimaan 20.000.000

4xxxxx Pendapatan Negara Bukan Pajak-

Penjualan Aset Tak Berwujud-LRA 20.000.000

metode Cash Toward Accrual06 April 2015 (Register Aset Tak Berwujud dan Pembayaran Tagihan):


Pengakuan Aset Tak Berwujud ketika diregister

Aset Lainnya-Aset Tidak

Berwujud50.000.000

Diinvestasikan dalam

Aset Lainnya 50.000.000

Pembayaran Tagihan

Belanja Modal 50.000.000

Piutang dari KUN 50.000.000

06 April 2016:


Penerimaan Kas atas Penjualan Software

Kas di Bendahara

Penerimaan20.000.000

PNBP-Penjualan Aset

Lainnya 20.000.000

Penyetoran ke Kas Negara

Utang kepada KUN 20.000.000

Kas di Bendahara

Penerimaan 20.000.000

II. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

DEFINISI

KEMITRAAN adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan mengguna-kan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki

Aset Kemitraan/Kerjasama adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama / kemitraan.

•Bangun Kelola Serah (BKS)•Bangun Serah Kelola (BSK)

Basis CTA

• Bangun Guna Serah (BGS)• Bangun Serah Guna (BSG)• Kerjasama Pemanfaatan (KSP)• Sewa

Basis Akrual PemDa

•Bangun Kelola Serah / BOT•Bangun Serah Kelola / BTO•Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Basis Akrual

PemPus

1. Basis CTABangun, Kelola, Serah

pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut

fasilitasnya mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya

kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Bangun, Serah, Kelola pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut

fasilitasnya menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk

dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai

dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor yang dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun Kelola Serah Aset Kemitraan BKS diakui pada saat persetujuan

perjanjian/kontrak Kerjasama BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan

oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut.

Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Kode Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kemitraan dengan Pihak Ketiga 100.000.000

XXXX

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya(bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi)

100.000.000

Bangun Serah Kelola Aset Kemitraan BSK diakui pada saat persetujuan

perjanjian/kontrak Kerjasama BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu

sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut

Aset yang berada dalam BSK ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.Kode Akun

Uraian Debet Kredit


XXXX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 600.000.000

XXXX Dana yg hrs disediakan utk pembayaran utang 450.000.000

XXXX Utang Jangka Panjang Lainnya 450.000.000

Posisi Aset Kemitraan pada Neraca:

2. Basis Akrual Pemda Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu

tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pengakuan Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat

terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.

Lanjutan... Penyerahan kembali objek kerjasama

beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Penyajian dan Pengungkapan Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam

neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan

(tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Lanjutan...

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan : 1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama 2. Penentuan biaya perolehan aset

kerjasama/kemitraan 3. Penentuan depresiasi/penyusutan aset

kerjasama/kemitraan. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan

penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Kode Akun

Uraian Debet Kredit


XXXX Aset Tetap – Tanah 100.000.000

Contoh transaksi BGS:

Contoh BAS di Pemda:

3. Basis Akrual PemPus Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah

pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan

mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya

tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.

Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO), adalah

pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan

mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Pengakuan

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Dalam rangka kerjasama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Lanjutan...

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional K/L, harus diungkapkan dalam CALK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.

Lanjutan... Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan,

pengungkapan berikut harus dibuat :1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;3. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;4. Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan

kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;5. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor

mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan6. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil

kerjasama. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset,

pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan3. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Contoh Transaksi Bangun Serah Kelola:

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah.

Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BSK tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun

Uraian Debet Kredit


XXXX Aset Tetap - Tanah 100.000.000

XXXX Utang Jangka Panjang Lainnya-Kemitraan 500.000.000

III. ASET TGR/ TPA/ TP

Cash Toward Accrual Basis

Tagihan Penjualan Angsuran

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan

penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan

kendaraan dinas

dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan

aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayarkan oleh pegawai ke kasnegara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran

PENGAKUAN TPA

Saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan

dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan

Pengukuran TPASebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Pengurangan Nilai TPAKetika: Pembayaran angsuran

Reklasifikasi

Penyajian di Neraca

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Aset Lainnya.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran XXX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXX

Pengertian TP (Tuntutan Perbendaharaan)

Jumlah yang dapat diterima pemerintah dalam jangka waktu

lebih dari 1 tahun, karena adanya tuntutan atas kerugian

negara yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan

melawan hukum, yang dilakukan oleh bendahara.

Pengertian TGR (Tuntutan Ganti Rugi)

TGR adalah jumlah yang dapat diterima pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 1

tahun, karena adanya tuntutan atas kerugian negara yang timbul akibat kelalaian

atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh

pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lain.

Pengakuan TGR/TPTP/TGR diakui jika:

Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau

Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada Pemerintah.

Pengukuran TPSebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau Surat Keputusan Pembebanan dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara

Pengukuran TGR

Sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau surat ketetapan

dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur

pengadilan) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.

Pengurangan Nilai

Ketika:Pembayaran angsuranReklasifikasi

Penyajian di neraca

TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Aset Lainnya.

Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

Jurnal Cash Toward Accrual

TP/TGR Tuntutan Perbendaharaan/TGR

XXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnya

XXX

Contoh kasusBerdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-456/XYZ/2004 diketahui bahwa Pemda XYZ telah menjual rumah dinas kepada para pegawai Pemda XYZ dengan harga 500.000.000 secara angsuran. Pada akhir Desember 2004, angsuran yang telah dibayar olehpegawai adalah sebesar Rp 50.000.000.

Jurnal untuk mencatat tagihan penjualan angsuran rumah dinastersebut sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 450.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 450.000.000

Contoh kasusBerdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTM) nomor SK 01/SKTM/XYZ/2004 diperoleh informasi Pemda XYZ memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga Rp 100.000.000. Pengawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan. Sampai dengan akhir Desember 2004 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000.

Jurnal untuk mencatat tuntutan ganti rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Tuntutan Perbendaharaan/TGR 97.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 97.000.000

Penyajian Di Neraca-Basis Akrual Piutang TPA, Tagihan TP/TGR yang jatuh

tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang.

Piutang TPA, Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Aset Lancar.

PENYAJIAN DI NERACASESUAI LAPIRAN 1 PSAP 02

PENYAJIAN DI NERACASESUAI PMK 219/2013

Ilustrasi Jurnal Akrual Basis

Dan pada saat akhir periode pelaporan, reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang dilakukan dengan cara membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang xxxPiutang Jangka Panjangxxx

Ilustrasi Jurnal Akrual BasisSaat Muncul Piutang Jangka Panjang,KPA pada Buku Besar Akrual

membukukan dengan jurnal Piutang Jangka Panjang xxx

Pendapatan Negara dan Hibah xxxSetelah Pelunasan Kas, pada Buku Besar Akrual dibukukan jurnal: Diterima dari Entitas Lain xxx

Piutang jangka Panjang xxxDan pada Buku Besar Kas dibukukan Jurnal Diterima Dari Entitas Lain xxx

Pendapatan Negara dan Hibah xxxDan pada saat akhir periode pelaporan, reklasifikasi bagian lancar

piutang jangka panjang dilakukan dengan cara membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang xxxPiutang Jangka Panjang xxx

IV. ASET LAIN-LAIN

Definisi

Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan

Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti

Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Beberapa contoh aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam PMK 219/PMK.05/2013

Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk Dihentikan Dari Penggunaan Aktif Pemerintah

Aset Pemerintah Eks BPPN Yang Dialihkan Pengelolaannya Kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Aset Eks Pertamina

Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

LKPP 2012

1. Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk Dihentikan Dari Penggunaan Aktif Pemerintah.

Rusak berat, usang atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

PSAP 07: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1. Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk Dihentikan Dari Penggunaan Aktif Pemerintah.

Aset tetap yang di reklasifikasikan menjadi aset lainnya dalam neraca maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap kecuali untuk aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan aset tetap dalam kondisi rusak berat / usang yang telah diusulkan penghapusannya maka tidak disusutkan.

2. ASET PEMERINTAH EKS BPPN YANG DIKELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT PPA).

Tujuan pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN meliputi kegiatan: restrukturisasi aset; kerjasama dengan pihak lain dalam rangka

peningkatan nilai aset; penagihan piutang; dan penjualan.

2. ASET PEMERINTAH EKS BPPN YANG DIKELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT PPA).

Aset-aset Eks BPPN yang dikelola PPA sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tangal 29 Mei 2013 adalah sebagai berikut: Aset Saham Non Bank; Aset Saham Bank; Aset Kredit/Hak Tagih; dan Aset Saham & Kredit.

3. ASET EKS PERTAMINA

KMK Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, terdapat aset eks Pertamina yang perlu ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan; Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun

dan PT Badak; Aset eks kontrak kerja sama yang digunakan

oleh PT Pertamina EP.

4. ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Barang yang menjadi milik/ kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.

PENGAKUAN

Aset lain-lalin diakui pada saat dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke

dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasiffikasikan ke dalam aset ain-lain menurut nilai

tercatatnya

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan

mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET KONTRAKTOR KERJASAMA DIATUR SECARA KHUSUS DALAM PMK No

02/PMK.05/2011 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET

BMN KKKS

PENGUKURANPenyusutan dikecualikan untuk aset tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan

aset tetap dalam kondisi rusak berat / usang yang

telah diusulkan penghapusannya.

PENYAJIANAset lain-lain disajikan dalam kelompok aset

lainnya dan diungapkan seara memadai di dalam CALK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain

adalah faktor-faktor yang menyebabkan

dilakukannya penghentian penggunaan, dan

informasi lainnya yang relevan.

CONTOH KASUSBadan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat sejumlah 15 buah senilai Rp 520.450.000,00. Secara substansi, aset tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah. Atas aset tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan pada tanggal 11 Oktober 2013. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, belum terdapat Surat Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut.

PSAP 07 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. (paragraf 76)

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (paragraf 77).

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

CONTOH KASUS

Aset Lainnya_Accrual Basis vs Cash Toward Accrual

Economy & Finance

Transcript of Aset Lainnya_Accrual Basis vs Cash Toward Accrual