ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)bandi.feb.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/0-1... · 1....

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

PENDAHULUAN

OverviewAnggaran Sektor Publik

Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Sesi1

Sesi1

Learning Objectives

1. Memahamkan sektor publik, dan cakupan2. Memahamkan tujuan pembelajaran kuliah “anggaran Sektor Publik”3. Memahamkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan yang

mendasaria. untuk pemerintah pusat dan satkernyab. untuk pemerintah daerah dan SKPD

4. Akuntansi Basis Akrual5. Memahamkan laporan keuangan6. Menelusur sumber acuan

Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Arah dan cakupan “Anggaran SektorPublik”

3

Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objective (LO)Learning Objective (LO)

Learning Objectives

Pengertian Sektor Publik• Ilmu ekonomi:

• Sektor publik = “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungandengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhandan hak publik”.

• Sektor publik: organisasi yang kompleks dan heterogen.• Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi

untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi.• Stekeholder sektor publik, membutuhkan informasi yang lebih

bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan.• Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik

• adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhaninternal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal


1. Memahamkan Sektor Publik

4


Sektor PublikSektor Publik

AnSP bandi.staff.fe.uns.ac.id

anggaran

Sektor publiklain

LaporanKeuanganGabungan

PerseroanTerbatas

Pusat

BLUD

Kementerian

Sat kerPemerintahan

Kab/ Kota

Propinsi

5


Learning Objectives1. Kuliah “Anggaran Sektor Publik”

Learning Objectives

Kuliah Anggaran Sektor Publik ini bertujuan:1. Perserta didik dapat memahami secara konsep maupun praktis tentang

penganggaran, yang meliputi:• Pemerintahan Pusa, dan/ Satuan Kerja Pemerintah Pusat (Satker)

di daerah;• Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota, dan• Sektor Publik lainnya

2. Perserta didik dapat memahami secara konsep perencanaan danpengganggaran, dengan inovasi cara-cara perencanaan danpengganggaran baik untuk pemerintah pusat, daerah, maupun sektorpublik lainnya


2. Tujuan pembelajaran Anggaran SektorPublik (AnSP)

6


Learning Objectives

• Pemerintah Komitmen untuk melaksanakan reformasi dibidang akuntansi

• untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansipemerintahan,

• baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran2008.

• UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1)• ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima)tahun.

• Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrualbelum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

7 Bandi.staff.fe.uns.ac.id


Standar Akuntansi PemerintahanStandar Akuntansi Pemerintahan

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Learning Objectives

PP 71/ 2010: Standar Akuntansi Pemerintahansebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.• merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni• Namun masih mengakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju

akrual (yang diatur di dalam PP 24/ 2005 selama masa transisi)• pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat

empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.Per 1 Januari 2015



Standar Akuntansi PemerintahanStandar Akuntansi Pemerintahan


Learning Objectives

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013: Penerapan Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual• Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sudah harus

dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah• Ada kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang

mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah.• Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus

dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya diSKPKD maupun di SKPD.

• perkada juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan timanggaran pemerintah daerah, juga Inspektorat


Standar Akuntansi Pemrintah pada PemdaStandar Akuntansi Pemrintah pada Pemda

9



PERBEDAANPP 24/2005 vs PP 71/2010

TentangStandar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

TentangStandar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

Learning Objectives

Bandi.staff.fe.uns.ac.id10



PP 24/2005 vs PP 71/2010 (Pertimbangan)PP 24/2005 vs PP 71/2010 (Pertimbangan)

PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010

• untuk melaksanakan ketentuanpasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara,

• perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Standar AkuntansiPemerintahan

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal32 ayat (2) Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan

• Untuk melaksanakan Pasal 184 ayat(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua,• perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Learning Objectives




PP 24/2005 vs PP 71/2010PP 24/2005 vs PP 71/2010PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010

LAPORAN PERUBAHAN SAL• Tidak ada laporan tersendiri

LAPORAN PERUBAHAN SAL• Laporan Perubahan SAL menyajikan secara

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

tahun berjalan;d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun

Sebelumnya; dane. Lain-lain;f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Learning Objectives





NERACAEkuitas Dana terbagi;• Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar

dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisalebih pembiayaan anggaran/saldo anggaranlebih

• Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaanpemerintah yang tertanam dalam investasijangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya,dikurangi dengan kewajiban jangka panjang

• Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkankekayaan pemerintah yang dicadangkan untuktujuan tertentu sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

NERACA• Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah

yang merupakan selisih antara aset dan kewajibanpemerintah pada tanggal laporan.

• Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhirekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

Learning Objectives





LAPORAN ARUS KAS• Disajikan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan (Par 15)• Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitasoperasi, investasi aset non keuangan,pembiayaan, dan non anggaran

LAPORAN ARUS KAS• Disajikan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan umum (Par 15)• Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitasoperasi, investasi, pendanaan, dantransitoris

Learning Objectives





LAPORAN KINERJA KEUANGAN• Bersifat optional• Disusun oleh entitas pelaporan yang

menyajikan laporan berbasis akrual• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-

pos :a) Pendapatan dari kegiatan

operasional;b) Beban berdasarkan klasifikasi

fungsional dan klasifikasi ekonomi;c) Surplus atau defisit.

LAPORAN OPERASIONAL• Merupakan Laporan Keuangan Pokok• Menyajikan pos-pos sebagai berikut:a) Pendapatan-LO dari kegiatan

operasional;b) Beban dari kegiatan operasional ;c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non

Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;e) Surplus/defisit-LO.

Learning Objectives





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS• Bersifat optional• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta

totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsungdalam ekuitas;

e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakanakuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasardiatur dalam suatu standar terpisah .

• CALK• Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS• Merupakan Laporan Keuangan Pokok• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:a) Ekuitas awal;b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;c) Koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksikesalahan mendasar dari persediaan yang terjadipada periode-periode sebelumnya dan perubahannilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.• CALK

• Perbedaan yang muncul hanya dikarenakankomponen laporan keuangan yang berbedadengan PP lama.

Learning Objectives




Learning Objectives

Basis Akrual• Akuntansi berbasis akrual

• basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnyadiakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saatterjadinya transaksi tersebut,

• tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima ataudibayarkan.

• Waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumberdaya,• sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif

karena seluruh arus sumber daya dicatat.



Akuntansi Pemrintah: Basis AkrualAkuntansi Pemrintah: Basis Akrual

4. Memahamkan Akuntansi Pemerintahanbasis Akrual

Learning Objectives

Basis Akrual• Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002)

• pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerjapemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaiantujuan.

• pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah danperubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuaidengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitaspemerintah yang sebenarnya.

• memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalammenggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkanpengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.





Learning Objectives

Basis Akrual• Dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual,

akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda.• Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual

sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neracayang disusun sesuai dengan PP 24/ 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (SAP).

• Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanyaproses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.





Learning Objectives

Basis Akrual• kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya

informasi operasi atau kegiatan.• sektor komersial, gambaran kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba

Rugi.• dalam akuntansi pemerintah, dalam Laporan Operasional atau Laporan

Surplus/Defisit.





Learning Objectives

Basis Akrual• Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen

laporan keuangan.• Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual

terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.• Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya

ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untukmenjalankan kegiatan pemerintahan.

• Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurangekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

• Secara ringkas perbedaan komponen laporan keuangan basis akrualdengan basis kas menuju akrual disajikan pada Lampiran II.





Learning Objectives

Basis Akrual• Basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010,• apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas

pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual• paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap• dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan

SAP Berbasis Akrual.• Ketentuan mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap

• pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan• pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010).





Learning Objectives

• Struktur SAP berbasis akrual PP 71/ 2010 ada tambahanyaitu PSAP 12 tentang Laporan Operasional, sehinggaKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah(PSAP) terdiri dari:• PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;• PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;• PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;• PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan• PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;• PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; .



Laporan Keuangan Pemerintah: Basis AkrualLaporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual

5. Memahamkan laporan keuanganPemerintah

Learning Objectives

• Struktur SAP berbasis akrual PP 71/ 2010 ada tambahanyaitu PSAP 12 tentang Laporan Operasional, sehinggaKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah(PSAP) terdiri dari:• PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;• PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;• PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;• PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;• PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan• PSAP 12 tentang Laporan Operasional.





Learning Objectives

• Perbedaan PP 71 dengan PP 24 pada komponen laporan keuangan• pada PP 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan:

1. Neraca;2. Laporan Arus Kas;3. Laporan Realisasi Anggaran;4. Catatan atas Laporan Keuangan.

• Dalam PP 71 ada enam (6) jenis laporan keuangan:1. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (SAL);2. Neraca;3. Laporan Arus Kas;4. Laporan Operasional;5. Laporan Perubahan Ekuitas;6. Catatan atas Laporan Keuanggan.





Learning Objectives

LAPORAN REALISASI ANGGARAN• Meskipun basis yang digunakan adalah basis akrual, untuk LRA masih

menggunakan cash basis :• yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,

transfer, surplus/defisit LRA dan belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,dan pembiayaan,

• yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.• Struktur LRA tidak ada perubahan yang terdiri dari:

• Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).





Learning Objectives

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH• melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL)• yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA,• struktur SAL adalah sebagai berikut:

• Saldo Anggaran Lebih awal;• Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;• Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;• Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;• danLain-lain





Learning Objectives

NERACA• Merupakan laporan keuangan yang telah menerapkan basis akrual,• karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan hanya saja ada sedikit

tambahan pos-pos di dalam sisi asset dan perubahan format pada sisiekuitas,• ekuitas dana tidak dirinci kedalam EDL, EDI dan EDC• tapi merupakan jumlah total selisih antara asset dan kewajiban,• jadi membuat format neraca lebih sederhana.

• format neraca terdiri dari• Aset,• Kewajiban dan• Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)





Learning Objectives

LAPORAN OPERASIONAL (L/O)• terdiri dari: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari

kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bilaada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO.

• perbedaan signifikan LO dan LRA terletak pengakuan belanja danbeban.• penyusunan LRA masih menggunakan basis kas, yang pengakuan

belanjanya di LRA adalah sebesar kas yang dikeluarkan dari kasdaerah, juga pendapatan diakui pada saat diterima di kas daerah.

• pengakuan beban pada laporan operasional adalah juga meliputikewajiban/biaya yang timbul meskipun belum dibayar tidak semata-mata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kasdaerah. hal yang sama juga berlaku pada pengakuan pendapatanyaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.





Learning Objectives

LAPORAN OPERASIONAL (L/O)• pengakuan pendapatan = pada saat timbulnya hak atas pendapatan.

• harus ditandai dengan suatu dokumen yang menyatakan bahwabenar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan.

• tidak termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belumdieksploitasi (national resources),

• misalnya kandungan minyak, kandungan batu bara, ikan, hutan,dan sebagainya.





Learning Objectives

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS• Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

• Ekuitas awal• Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan• koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas dana





Learning Objectives

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN• PP 71 mengakomodasi dua jenis pelaporan:

1. laporan pelaksanaan anggaran dan2. laporan financial.

• Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari• Laporan Realisasi Anggaran dan• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

• Laporan finansial terdiri dari• neraca,• Laporan Operasional,• Arus Kas,• Catatan Atas Laporan Keuangan dan laporan perubahan ekuitas.





Learning Objectives


Dirjend Anggaran: www.anggran.depkeu.go.idDirjend Anggaran: www.anggran.depkeu.go.id

Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 6. Menelusur sumber acuan

Learning Objectives


Kementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.idKementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.id


Learning Objectives


Wiki APBN: www.wikiapbn.orgWiki APBN: www.wikiapbn.org


Learning Objectives


Wikipedia:www.id.wikipedia.orgWikipedia:www.id.wikipedia.org


Learning Objectives


Kementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.idKementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.id


Utama:1. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN di Indonesia(DPP N)2. Permendagri 52/2015 Pedaoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016(Permen APBD)3. Bisnis Proses Permen 13 Tahun 2006(BP APBD)4. Analisis APBD untuk Anggota DPRD(AA APBD)5. Modul Perencanaan dan Pengganggaran Daerah(MPP APBD)6. Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahKKB D7. Peraturan terbaru tentang penganggaran, APBN, APBD:(Peraturan) terkait

Referensi AnSPLearning Objectives

6. Menelusur sumber acuan


Utama:7. Peraturan terbaru tentang penganggaran, APBN, APBD:(Peraturan) terkait

– Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;– Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara;– Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;– Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;– Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah;– Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;– Undang-Undang No. 17 Th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional– Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;– Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran

Kementrian/Lembaga (RKA-KL).– Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan– Peraturan pemerintah No. 6 Th. 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara– Peraturan pemerintah No. 39 Th. 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah– Peraturan pemerintah No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Learning Objectives



Referensi AnSP

Utama:8. IAI, 1998. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45: Pelaporan Keuangan

Organisasi Nirlaba. Jakarta : Divisi Publikasi IAI.9. Abdul Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah.

Jakarta : Penerbit Salemba Empat.10. Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.11. Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar

akuntan Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Learning Objectives



Referensi AnSP

Tambahan:• Gunawan Widjaja, 2002. Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia. Jakarta :

Penerbit Elex Media Komputindo.• Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk

Pemerintah Daerah, Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.• Indra Bastian, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk Pelatihan Penyusunan

Laporan Keuangan, Buku 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.• Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.• http:\\ www.bappenas.go.id• http:\\ www.wikiapbn.org• http:\\ www.anggaran.depkeu.go.id• Noerpanca. 2013. Silabus Perencanaan dan Penganggaran Sektor Puplik.

http://noerpanca.blogspot.co.id/2013/09/silabus-perencanaan-dan-penganggaran.html.Diunduh Jumat, 05 Februari 2016, 13:56

• 2011. Sekilas tentang PP 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual.http://akuntansikeuda.blogspot.co.id

Learning Objectives



Referensi AnSP

• Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara• Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara• Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/• Peraturan pemerintah No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/• Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar

akuntan Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/

• Ninut, Nina. 2011. Sekilas tentang PP 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual.http://akuntansikeuda.blogspot.co.id

ReferensiLearning Objectives



ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)bandi.feb.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/0-1... · 1....

Documents

Transcript of ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)bandi.feb.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/0-1... · 1....