ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) -...
Transcript of ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) -...
ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENGANGGARAN BLU DAN SAT KER PEMERINTAH DI DAERAHPENGANGGARAN BLU DAN SAT KER PEMERINTAH DI DAERAH
Penganggaran BLU danSat ker Pemerintah di
Daerah
Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.Se
si6
Sesi6
Learning Objectives
Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagaiberikut.1. Memahamkan Penganggaran2. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya3. Memahamkan Tujuan BLU4. Memahamkan Perencanaan & Penganggaran BLU5. Menelusur sumber acuan
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Transfer ke Daerah, Pembiayaan Anggaran
3
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARANALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMDaerah
RPJPDaerah
RKPRPJMNasional
RPJPNasional
RKPDaerah
RenstraKL Renja - KL
RenstraSKPD
Renja -SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar-kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
Planning
PemerintahPusat
Budgeting
PemerintahDaerah
Pedoman
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
1. Memahamkan Penganggaran
4 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Bandi.staff.fe.uns.ac.id5
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar HukumDasar HukumUndang-Undang:
• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;Peraturan Pemerintah:
• PP 23/2005 tentang PK BLU;
• PP 74/2012
Peraturan Menteri:
Bandi.staff.fe.uns.ac.id6
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar HukumDasar HukumPeraturan Menteri:
• PMK 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Adm Dalam Rangka Pengusulan danPenetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU;
• PMK 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
• PMK 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewas pada BLU;
• PMK 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi PejabatPengelola, Dewas, dan Pengawai BLU;
• PMK 92/PMK.05/2011, jo PMK 44/PMK.05/2009, jo PMK 66/PMK.02/2006 tentangTata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, sertaDokumen Pelaksanaan Anggaran BLU
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
Bandi.staff.fe.uns.ac.id7
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Pasal 3 ayat (1)•“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawabdengan memperhatikan rasa keadilan”.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id8
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Pasal 2 huruf k:• “Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Angka 1, meliputi:– k. pengelolaan Badan Layanan Umum
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id9
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Pasal 14 ayat (4)• Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalamlingkungan kementerian negara yang bersangkutan.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id10
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Pasal 55 ayat (2) huruf• Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi:– Laporan Realisasi Anggaran,– Neraca, dan– Catatan atas Laporan Keuangan
dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id11
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
4. BAB XII, Pasal 68(1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yangtidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
(3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan olehMenteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yangbertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
(4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukanoleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan olehkepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidangpemerintahan yang bersangkutan.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id12
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. BAB XII, Pasal 69(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan
anggaran tahunan.(2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan
Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangandan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah.
(3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerjadan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran KementerianNegara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
(4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan denganjasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id13
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. BAB XII, Pasal 69(5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari
masyarakat atau badan lain.(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umumyang bersangkutan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Bandi.staff.fe.uns.ac.id14
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. BAB XII, Pasal 69(5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari
masyarakat atau badan lain.(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umumyang bersangkutan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id15
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id16
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• Paket UU bidang keuangan negara merupakan paket reformasi
yang signifikan, di bidang keuangan negara yang kita alamisejak kemerdekaan.
• Salah satu reformasi yang paling menonjol adalah pergeserandari pengganggaran tradisional ke penganggaran berbasiskinerja.– Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi
penggunaan dana pemerintah,– berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke
pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs).
Bandi.staff.fe.uns.ac.id17
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang
dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara.– Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government)
adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangansektor publik.
– UU 17/ 2003: Keuangan Negara, menekankan basis kinerjadalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagiorientasi baru tersebut di Indonesia.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id18
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara membuka
koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini dilingkungan pemerintah.– Pasal 68 dan Pasal 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya
memberi pelayanan kepada rnasyarakat dapat menerapkan pola pengelolaankeuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, danefektivitas.
– dengan sebutan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadicontoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasispada hasil (kinerja).
Bandi.staff.fe.uns.ac.id19
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara
– Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan(agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasimurni, tetapi
– diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehinggapemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id20
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• Dengan pola BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka
pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatandan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.
• Kepada BLU juga diberikan kesempatan untukmempekerjakan tenaga profesional non PNS sertakesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuaidengan kontribusinya.– Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam
perencanaan dan penganggarannya, serta dalampertanggungjawabannya,
Bandi.staff.fe.uns.ac.id21
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• Dalam PPP, BLU wajib menghitung harga pokok dari
layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkanoleh menteri teknis pembina.
• Dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampumenghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannyadalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.– BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya.– Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (a contractual
performance agreement), di mana menteri/pimpinan lembaga indukbertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan,dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id22
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU
Penjelasan• Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang
secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional,Instansi dimaksud dapat berasal dari, dan berkedudukan pada berbagaijenjang eselon atau non eselon.
• Organisasi dan struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkanPPK-BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhatikanketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
• BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaanAPBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahanbaru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demimeningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id23
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PMK 7/2006Dasar Hukum: PMK 7/2006
Menimbang• bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum,– perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan
Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja InstansiPemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum;
Bandi.staff.fe.uns.ac.id24
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PMK 8/2006Dasar Hukum: PMK 8/2006
Menimbang• bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum,– perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
Bandi.staff.fe.uns.ac.id25
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PMK 9/2006Dasar Hukum: PMK 9/2006
Menimbang• bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pernerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum,– perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Pada Badan Layanan Umurn;
Bandi.staff.fe.uns.ac.id26
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PMK 10/2006Dasar Hukum: PMK 10/2006
Menimbang• bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum,– Menteri Keuangan menetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum– atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga;
Bandi.staff.fe.uns.ac.id27
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PMK 66/ 2006Dasar Hukum: PMK 66/ 2006
Menimbang• bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum,• perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran SertaDokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
• Terakhir diubah dengan PMK 92/PMK.05/2011
Bandi.staff.fe.uns.ac.id28
Learning Objectives
1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Dasar Hukum: PMK 92/ 2011Dasar Hukum: PMK 92/ 2011
Menimbang• bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum,• telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan
perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaranBadan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor44/PMK.05/2009
• bahwa dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan LayananUmum dan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai Rencana Bisnis danAnggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum,• perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta
pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum yang sebelumnya diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009;
SIKLUS HIDUP BLUSIKLUS HIDUP BLU
LAPORANS E
LAPORANS E
AUDITOLEHB P K
AUDITOLEHB P K
PENYUSUNANLAPORAN
KEUANGAN
PENYUSUNANLAPORAN
KEUANGAN
IMPLEMENTASIR B A
IMPLEMENTASIR B A
REVISIRENCANA
STRATEGISBISNIS
REVISIRENCANA
STRATEGISBISNIS
PENYUSUNANR B A
PENYUSUNANR B A
PENYUSUNANLAPORANKINERJA
PENYUSUNANLAPORANKINERJA
REVIEWLAPORANREVIEW
LAPORAN
Bandi.staff.fe.uns.ac.id29
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
DEFINISIDEFINISI
• Badan Layana Umum-BLU– adalah instansi di lingkungan Pemerintah– yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat– berupa penyediaan barang dan/atau jasa– yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan– dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
Ps 1 UU 17/2004 PNPs 1 PMK 76/2008
Bandi.staff.fe.uns.ac.id30
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
PENDAHULUANPENDAHULUANKelembagaan Sektor Publik1. Satker biasa/ dinas
Non Profit (pendapatan < belanja) Tidak Otonom Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.
2. Satker dengan PK BLU Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan) Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005 Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan Semi Otonom/Otonom
Bandi.staff.fe.uns.ac.id31
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
PENDAHULUANPENDAHULUANKelembagaan Sektor Publik3. Perusahaan Negara/BUMN
Profit Oriented (Pendapatan > belanja Pengelolaan keuangan bisnis murni Kekayaan Negara yang Dipisahkan Otonom
Bandi.staff.fe.uns.ac.id32
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
PENDAHULUANPENDAHULUAN• Pembinaan keuangan BLU
– pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan– pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang
bertanggung jawab atas bidang pemerintahan ybs.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id33
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
PENDAHULUANPENDAHULUAN• Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak
dipisahkan.• Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporankeuangan dan kinerja K/L.
• Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikandalam RKA K/L.
• Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara.• Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLU ybs.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id34
Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya
1. RBA BLU merupakan salah satu dokumen pembentukRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L),• sehingga harus dilakukan sinkronisasi program, kegiatan, target
kinerja, dan anggaran antar keduanya.
2. Penelaahan RBA dilakukan di Direktorat Pembinaan PKBLU untuk RBA tahun 2014• untuk menjamin ketercapaian target kinerja, optimalisasi
pendapatan, dan efisiensi belanja pada satker BLU.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id35
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
3. Dari hasil monitoring dan evaluasi, kualitas aspek kuantitatifdalam sebagian besar RBA belum memenuhi ketentuanyang berlaku, namun hanya mengakomodasi kesesuaiandengan pagu/ alokasi anggaran.• Contoh: belum menggambarkan kelayakan belanja, belum sesuai
dengan target kinerja dalam Renstra Bisnis, belum optimal dalammencantumkan pendapatan yang diperoleh.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id36
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
4. Peran kementerian/lembaga untuk melakukan sinkronisasiantara RBA dengan RKA K/L belum berjalan dengan efektif,sehingga perencanaan anggaran satker BLU tidak optimal.• Contoh: terjadinya duplikasi belanja yang bersumber dari PNBP dan
RM APBN, proses persetujuan RBA memakan waktu lama.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id37
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
Tujuan:1. Memberikan pedoman penyusunan RBA yang baik dengan
mempertimbangkan aspek kualitatif yang mempengaruhi operasionalsatker BLU, dan aspek kuantitatif yang menggambarkan target kinerjadan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Menggambarkan detil rencana program, kegiatan, target kinerja, dananggaran yang akan dilaksanakan.
3. Menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan: peruntukan,jumlah, harga, dan kualitas.
4. Menjadi sarana untuk penelaahan RBA dan sebagai input pada RKA K/L.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id38
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id39
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA):Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi:
PROGRAM,
KEGIATAN,
TARGET KINERJA,
ANGGARAN BLU.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id40
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
FUNGSI RBA:
Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU
Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK
BLU Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK
BLU RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU
Bandi.staff.fe.uns.ac.id41
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
Kedudukan RBA: BLU menyusun RBA tiap tahun. RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan
Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar
untuk menyusun DIPA BLU DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan
kementerian/ lembaga. RBA :
o ditandatangani oleh pemimpin BLU;o diketahui oleh Dewan Pengawas;o disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.
s
Bandi.staff.fe.uns.ac.id42
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBAMEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA
42
22
44
55
PAGUINDIKATIF(MARET)
PAGUANGGARAN
(JUNI)RKA K/L
(JULI)
• UU APBN(OKT)
• ALOKASIANGGARAN(NOV)
55
33
2211
RENSTRAK/L
RENJAK/L
RSB BLU RBA
RBA
RBADEFINITIF
.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id43
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
SKEMA PENYUSUNAN RBASKEMA PENYUSUNAN RBA
R B A
Memuat:• Program• Kegiatan• Anggaran penerimaan/
pendapatan• Anggaran pengeluaran/
belanja• Estimasi Saldo Awal
Kas & Saldo Akhir Kas
Penyusunan :• Berbasis Kinerja &
perhitungan akuntansibiaya
• Kebutuhan &kemampuanpendapatan yangdiperkirakan akanditerima
• Berbasis Akrual• Flexible Budget
TermasukPrakiraanY + 3
RENSTRAK/L
RENSTRABISNIS 5
TAHUNAN
.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id44
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
ASPEK PENYUSUNAN RBAASPEK PENYUSUNAN RBA
OPTIMALISASI PNBP• Aspek legal: tarif layanan• Seluruh potensi PNBP
EFISIENSI BELANJA• Kelayakan belanja• Penggunaan standar biaya
TARGET KINERJA• Kesesuaian dengan
RSB• Evaluasi kinerja
berjalan• Peluang dan tantangan• Faktor eksternal • Peluang dan tantangan
• Faktor eksternal
Anggaran K/L
• Faktorinternal
• Kekuatandankelemahan
.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id45
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENERAPAN FLEKSIBILITAS BUDGETPENERAPAN FLEKSIBILITAS BUDGET
BUDGET REALISASI
BE
LA
NJA
BE
LA
NJA
PE
ND
AP
AT
AN
PE
ND
AP
AT
AN
PE
ND
AP
AT
AN
PE
ND
AP
AT
AN
BE
LA
NJA
BE
LA
NJA
BE
LA
NJA
BE
LA
NJA
FLEXIBLEFLEXIBLE
% Ambang Batas% Ambang Batas
PE
ND
AP
AT
AN
PE
ND
AP
AT
AN
RKA-KL
RKA-KL
DIPADIPA
PE
ND
AP
AT
AN
PE
ND
AP
AT
AN
P
Bandi.staff.fe.uns.ac.id46
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENGGUNAAN STANDAR BIAYAPENGGUNAAN STANDAR BIAYA
RBA
Berdasarkan basiskinerja
Perhitungan AkuntansiBiaya
Menyusun Standar Biaya
Berdasarkan basiskinerja
Perhitungan AkuntansiBiaya
Menyusun Standar Biaya
X Berdasarkan basiskinerja
X Perhitungan AkuntansiBiaya
X Menyusun Standar Biaya
X Berdasarkan basiskinerja
X Perhitungan AkuntansiBiaya
X Menyusun Standar Biaya
SB Menkeu(SBM)SB Menkeu(SBM)
Gunakan
Standar BiayaPerhitunganSendiri (ditetapkansebagai SBM/SBK)
Standar BiayaPerhitunganSendiri (ditetapkansebagai SBM/SBK)
Gunakan
.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id47
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENYUSUNAN IHTISAR RBAPENYUSUNAN IHTISAR RBA
FUNGSI IKHTISAR RBA: menyesuaikan struktur/komponen pendapatan danbiaya dalam RBA menjadi struktur/komponen pendapatan dan belanja dalamRKA KL.
RBA RKA-K/LKONSOLIDASIKONSOLIDASI
IKHITISARRBA
IKHITISARRBA
.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id48
Learning ObjectivesPENGAJUAN RBA MENTERI KEUANGAN
C.Q. DIRJEN ANGGARANMENTERI KEUANGAN
C.Q. DIRJEN ANGGARANMENTERI/PIMPINAN
LEMBAGAMENTERI/PIMPINAN
LEMBAGAPIMPINAN BLUPIMPINAN BLU
Usulan RBA &Ikhtisar RBAUsulan RBA &Ikhtisar RBA
Disertai dengan : Usulan standar pelayanan
minimal; Tarif; dan/atau Biaya dari keluaran (output)
yang akan dihasilkan.
Disertai dengan : Usulan standar pelayanan
minimal; Tarif; dan/atau Biaya dari keluaran (output)
yang akan dihasilkan.
Ditandatangani oleh PemimpinBLU, dan diketahui oleh DEWASatau pejabat yang ditunjuk olehMenteri/pimpinan lembaga jikaBLU tidak mempunyai DEWAS
Ditandatangani oleh PemimpinBLU, dan diketahui oleh DEWASatau pejabat yang ditunjuk olehMenteri/pimpinan lembaga jikaBLU tidak mempunyai DEWAS
Usulan RBA &Ikhtisar RBAUsulan RBA &Ikhtisar RBA
Disetujui dan ditandatanganiDisetujui dan ditandatangani
Usulan RBA &Ikhtisar RBAUsulan RBA &Ikhtisar RBA
Dilakukan pengkajian mencakup : Standar biaya dan anggaran BLU; Kinerja keuangan BLU; Besaran persentase Ambang Batas,
dengan mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional BLU
Dilakukan pengkajian mencakup : Standar biaya dan anggaran BLU; Kinerja keuangan BLU; Besaran persentase Ambang Batas,
dengan mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional BLU
Dapat mengikutsertakanDJPbDapat mengikutsertakanDJPb
Pengkajian RBA& Ikhtisar RBAPengkajian RBA& Ikhtisar RBA
Hasil kajian RBA & Ikhtisarmenjadi dasar dalam rangkapemrosesan RKAKL
Hasil kajian RBA & Ikhtisarmenjadi dasar dalam rangkapemrosesan RKAKL
5
1 2 3 4
P
Bandi.staff.fe.uns.ac.id49
Learning Objectives
1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
REVISI RBAREVISI RBA
MERUBAHDIPA BLU
MERUBAHDIPA BLU
TIDAK MERUBAH DIPA BLUTIDAK MERUBAH DIPA BLU
REVISI DIPA BLUREVISI DIPA BLU
TIDAKMERUBAH DATA
RKA/KL
TIDAKMERUBAH DATA
RKA/KL
UPDATING DATARKA K/L KE
KANWIL DJPBN
UPDATING DATARKA K/L KE
KANWIL DJPBN
MEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIFMEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIF
DAPATBERAKIBAT
DAPATBERAKIBAT
MERUBAH DATARKA/KL
MERUBAH DATARKA/KL
TIDAKMEREVISI DIPA
BLU
TIDAKMEREVISI DIPA
BLU
• Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN diIndonesia.
• UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2016
• http://perencanaan.itb.ac.id/.../PENYUSUNAN-RBA-BLU-2...
ReferensiLearning Objectives
6. Menelusur sumber acuan
50Bandi.staff.fe.uns.ac.id