ANALISIS PENGUJIAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONALCOMPLAINT) PADA MAHKAMAH KOSTITUSI INDONESIA SEBAGAI SALAH

SATU UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA NEGARA

RIFANDY RITONGADosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu

Bandar Lampung

Email : rifandyritonga1@gmail.com

ABSTRACTConstitutional rights are the rights guaranteed by the Constitution, the Constitution is thefundamental law (fundamental) the constitutional rights as fundamental rights which mustbe protected. But in this case at the Constitutional Court of Indonesia do not have themeans of constitutional complaint (Constitutional Complaint) as an extraordinary legalremedy in defending the constitutional rights of every individual citizen. ConstitutionalComplaint is a complaint or a lawsuit filed by an individual (citizen) to the court, in thiscase the Constitutional Court, to an act or omission committed by an institution or publicauthority that resulted in the violation of the fundamental rights of citizens. Urgencyauthority to hear Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic ofIndonesia as an effort to protect the rights of citizens is needed. The granting of theauthority to hear Constitutional Complaint in the Constitutional Court of Indonesia was toensure that there are no loopholes in the law enforcement efforts to protect theconstitutional rights of citizens.Keywords: Analysis, Urgency Constitutional Complaint, the Constitutional Court

I. PENDAHULUANKonstitusi bangsa Indonesia secara

tegas menyatakan bahwa NegaraIndonesia adalah Negara Hukum(Rechtstaats). salah satu unsur yangdimiliki oleh negara hukum adalahpemenuhan akan hak-hak dasar manusia(basic rights/fundamental rights). Agardapat selalu mengikuti perkembangan danpemenuhan akan hak-hak dasar manusia,maka sebuah konstitusi haruslahmempunyai aspek yang dinamis danmampu menangkap fenomena perubahansejarah, sehingga dapat menjadikannyasebagai suatu konstitusi yang selaluhidup.(Pan Mohammad Faiz: 2006)

Konstitusi sebagai hukum dasaryang utama dan merupakan hasilrepresentatif kehendak seluruh rakyat,

haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupanberbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,prinsip yang timbul adalah setiaptindakan, perbuatan, dan/atau aturan darisemua otoritas yang diberi delegasi olehkonstitusi, tidak boleh bertentangandengan hak dasar manusia dan konstitusiitu sendiri. Dengan kata lain, konstitusiharus diutamakan.

Jimly Asshidiqie berpendapat,bahwa salah satu unsur yang mutlak harusada dalam negara hukum adalahpemenuhaan hak-hak dasar manusia(Basic rights).(Jimly Asshidiqie,2010:343).

Berdasarkan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MK RI) merupakanLembaga yang berfungsi sebagaipengawal konstitusi (the guardian of theconstitution).

Berdasarkan UUD 1945Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(MK RI) mempunyai 4 (empat)kewenangan dan 1 (satu) Kewajiban yangterdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD1945: Mahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga Negarayang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihanumum. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945:Mahkamah Konstitusi wajib memberikanputusan atas pendapat Dewan PerwakilanRakyat mengenai dugaan pelanggaranoleh Presiden dan/atau Wakil Presidenmenurut Undang-Undang Dasar.

Dalam hal ini di MK RI belummemiliki sarana pengaduan konstitusionalsebagai upaya hukum yang luar biasadalam mempertahankan hak-hakkonstitusional bagi setiap individu warganegara, atau lebih dikenal dengan istilahConstitutional Complaint.

Constitutional Complaint ataupengaduan konstitusional adalahpengaduan warga Negara ke MahkamahKonstitusi karena mendapat perlakuandari pemerintah yang bertentangan denganUUD 1945. Constitutional Complaintmerupakan metode untuk

memperjuangkan agar hak-hak dasarseseorang tidak tercederai oleh tindakanNegara. Dalam pengertian ini,Constitutional Complaint memiliki maknapenting yaitu berkaitan dengankedudukaan warga Negara dalam sebuahNegara. Setiap warga Negara dalamNegara hukum modern yang demokratismerupakan bagian dari pemilik kedaulatanyang sesungguhnya berasal dari rakyat.

Pengaduan konstitusional dapatdilakukan oleh perorangan atausekelompok warga masyarakat untukmengendalikan dugaan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dialaminyakepada Mahkamah Konstitusi. Olehkarena itu, tuntutan biasanya diarahkankepada Pasal-pasal atau Ayat-ayat darisuatu undang-undang.(Jimly Asshiddiqie,2012 :73)

Objek pengaduan dapat ditujukanterhadap badan-badan pemerintahan,putusan pengadilan, atau undang-undang.Mahkamah Konstitusi hanya mengujikesesuaiannya dengan konstitusi,sedangkan penilaian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lainnyaadalah kewenangan dari pengadilan-pengadilan lain. Selama tidak adapelanggaran terhadap hak-hak dasar atauhak-hak konstitusional, mahkamahkonstitusi terikat oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut.(I Dewa GedePalguna, 2013: 2)

Sebagai contoh jika ada suatuputusan tingkat akhir berkekuatan tetap(incracht) yang sifatnya merugikankepentingan seseorang. Dalam dasarpertimbangan hukum putusan pengadilan

tersebut dianggap telah mencederai hakkonstitusional orang yang bersangkutan,dan tidak ada upaya hukum lain yangdapat dilakukan. Maka dalam posisi kasusdemikian, orang tersebut dapatmengajukan permohonan kepadaMahkamah Konstitusi untuk memintapengujian terhadap keputusan pengadilanmelalui pengaduan constitutionalcomplaint.

Di Indonesia permohonanConstitutional Complaint diberlakukansecara terbatas, yaitu apabila keberadaanundang-undang yang didalilakanmengusik hak-hak konstitusional warganegara melalui judicial review. Selain itudalam pelanggaran hak konstitusionalyang berbentuk keputusan dapat diajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Padahal pelanggaran haksebagaimana tercantum didalam UUD1945, dapat saja dan selalu bersumber daritindakan konkrit aparatur birokrasipemerintah. Karena itu menentukanpelanggaran hak-hak konstitusional hanyasebatas pada undang-undang (judicialreview) justru membiarkan pelanggarankonstitusi berlangsung terus tanpa adapihak yang dapat menghentikannya.(Jimly Asshiddiqie, 2008 :77-78)

Dalam praktik peradilan diIndonesia, fakta menunjukan ditemukanperkara diajukan ke MK RI yangterindikasi melanggar hak konstitusionalwarga negara yang menjadi kompetensidalam Constitutional Complaint.Misalnya, perkara yang sangat jelasberdimensi pengaduan konstitusional(Constitutional Complaint) ialah

permohonan pengujian pembatasanPeninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP) yangdiajukan oleh Antasari Azhar denganpengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAPyang membatasi PK hanya satu kali,diajukan oleh Antasari Azhar pada saatyang bersangkutan sudah divonis dansudah mencoba untuk mengajukan PKlebih dari satu kali namun ditolak karenaadanya ketentuan pembatasan itu. Elemenpengaduan konstitusional(Constitutional Complaint) yang bersifatindividual ini dalam perkembanganperkara di MK telah menimbulkanpembedaan antara isu hukum pelaksanaannorma dan konstitusionalitas norma.Beberapa perkara dinyatakan ditolak olehMK dengan alasan bahwa kerugian yangdiderita oleh pemohon bukan persoalankonstitusionalitas norma, melainkankesalahan dalam pelaksanaan norma.Tentu hal ini tidak akan terjadi jikapengaduan konstitusional menjadi satukewenangan tersendiri. Di sisi lain, adajuga ahli yang menganalisis perkaratertentu yang sesungguhnya bersifatindividual dan seharusnya tidak diputusoleh MK melalui Pengujian Undang-Undang (PUU) yang putusannya bersifaterga omnes. Kasus ini antara lainpengujian ketentuan pembatasan PK yangdiajukan oleh Antasari Azhar. Jika kasustersebut diputus melalui pengaduankonstitusional (Constitutional Complaint),tentu tidak menimbulkan persoalanhukum karena putusan pengaduankonstitusional (Constitutional Complaint)

yang spesifik untuk kasus yang dihadapioleh pemohon. (Janedjri M Gaffar, 2016)

Constitutional Complaint telahmenjadi kewenangan MahkamahKonstitusi dibeberapa Negara diantaranyaadalah Mahkamah Konstitusi di NegaraJerman. Contoh kasus ConstitutionalComplaint yang cukup terkenal di Jermanyaitu mengenai tuntutan soal laranganpenyembelihan hewan karena dinilaibertentangan dengan undang-undangtentang perlindungan hewan. Masyarakatmuslim Jerman yang merasa berkeberatanmengajukan hal ini ke MahkamahKonstitusi Federal Jerman(Bundesverfassungsgerichts) karenadinilai bertentangan dengan kebebasanmenjalankan agama. Sebab, ajaran Islamjustru mewajibkan hewan disembelihterlebih dulu sebelum halal dimakan.Mahkamah Konstitusi Federal Jermanmengabulkan tuntutan itu dengan alasankebebasan beragama adalah sebuah soalyang diatur dalam konstitusi, sedangkanlarangan penyembelihan hewan hanyaberada pada wilayah ketentuan di bawahundang-undang dasar.(Hamdan Zoelva,2010: 51)

Perlindungan hak konstitusionaladalah salah satu isu konstitusional yangmendasar. Oleh sebab itu ia pentingmendapatkan perhatian dan kajian yangmendalam.

Pengaduan Konstitusional adalahsalah satu upaya hukum untukmempertahankan hak-hak konstitusionalyang dimiliki oleh warga Negara.sementara itu, fungsi MK RI adalahmengawal Konstitusi (UUD 1945). Oleh

karena itu MK RI seharusnya memilikikewenangan untuk mengadili perkarapengaduan konstitusional.(I Dewa GedePalguna, 2013: 4)

Tidak adanya kewenangan MK RIuntuk mengadili pengaduan konstitusionalmenyebabkan tidak tersedianya upayahukum (judicial remedy) melaluimekanisme peradilan konstitusional(constitutional adjudication) untukpelanggaran terhadap hak-hakkonstitusional warga negara yang terjadibukan karena inkonstitusionalitas normaundang-undang melainkan karena adanyaperbuatan maupun kelalaian lembagaNegara atau pejabat publik. Sementarasemua upaya hukum berdasarkan sistemyang berlaku saat ini telah ditempuh olehpihak pengadu atau pelapor. Salah satuakibatnya banyak permohonan yangdiajukan ke MK RI, yang secarasubstansial merupakan pengaduankonstitusional, dinyatakan “tidak dapatditerima” dengan alasan MK RI tidakberwenang untuk mengadilinya. Jikakeadaan demikian berlangsung terus tanpaada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktifdengan gagasan Negara hukum sebagaisalah satu gagasan pokok yang mendasaridilakukannya perubahan terhadap UUD1945 dan sekaligus merupakan jiwa darikeseluruhan ketentuan UUD 1945 sebagaisebuah sistem.(I Dewa Gede Palguna,2013: 5)

Tidak dimilikinya kewenanganuntuk mengadili perkara pengaduankonstitusional oleh MK RI jugakontradiktif dengan sejarah kelahirangagasan pembentukan Mahkamah

Konstitusi. Kelahiran MahkamahKonstitusi, di samping untuk menegakanprinsip-prinsip Negara hukum (rule oflaw), juga dilandasi oleh keinginan untukmemberikan perlindungan maksimumterhadap demokrasi dan Hak-hak dasarWarga Negara. pemberian kewenanganuntuk mengadili perkara-perkarapengaduan konstitusional kepada badanperadilan khusus demikian, yaitumahkamah konstitusi, akan memberikankontribusi pada upaya penghormatanterhadap hak-hak dan kebebasanmendasar manusia, mengintensifkanperlindungan terhadap hak-hak tersebutdan mempertegas derajatkonstitusionalnya. Oleh karena itu,perlindungan terhadap hak asasi manusiahanya akan menikmati prioritas yangpantas jika badan peradilan khusus itumelaksanakan kewenangan pengujiankonstitusionalnya terhadap kasus-kasusnyata yang muncul dalam praktik.(I DewaGede Palguna, 2013:6-7)

Untuk membahas pentingnyaperlindungan Hak Konstitusional warganegara baru-baru ini telah diadakanKegiatan International Symposium onConstitutional Court (ISCC) dalam rangkaperingatan HUT ke 12 MK RI Tahun2015 yang berlangsung pada 14-16Agustus 2015, dihadiri oleh parapimpinan MK atau lembaga sejenis dari17 negara di kawasan Asia, Eropa, danAfrika mengangkat Topiksimposium yaitu mengenai kewenanganpengaduan konstitusional (constitutionalcomplaint).

Sekretaris Jenderal MK JanedjriM. Gaffar mengatakan Dalam pidatosambutan Penutup ISCC dikesempatan inisemua Negara menempatkan hakkonstitusional sebagai orientasi utamayang harus dilindungi. Perlindungantersebut dilakukan melalui berbagaimekanisme hukum, khususnya yangmenjadi kewenangan MahkamahKonstitusi. Salah satunya melaluimekanisme constitutional complaint.Kendati demikian, tidak semua Negaramenerapkan constitutional complaint.Pilihan mekanisme di setiap negara adalahbentuk solusi atas masalah dan tantanganyang dihadapi oleh masing-masingNegara. MK RI secara eksplisit tidakdiberi kewenangan oleh UUD 1945 untukmengadili perkara constitutionalcomplaint. Namun, perkara-perkara yangmasuk ke MK RI Acapkali menghadapiperkara-perkara yang sesungguhnyamengandung muatan constitutionalcomplaint. Harapan dari terlaksananyakegiatan ISCC ini semoga dapatmemberikan pemahaman yangkomprehensif mengenai pentingnyamekanisme constitutional complaint.Kemudian dapat mengantisipasi berbagaitantangan yang timbul berkaitan dengankasus-kasus constitutional complaint.Melalui ISCC ini, diharapkan dapatdiketahui dan diantisipasitantangan-tantangan yang timbulberkaitan dengan kasus-kasusconstitutional complaint yang dihadapibeberapa Negara.(http://www.mahkamahkonstitusi.go.id,2015)

Sebagai Negara hukum yangmencita-citakan terciptanya keadilan bagiseluruh warganya dan mendambakanterwujudnya supremasi konstitusi, makamengadobsi mekanisme ConstitutionalComplaint menjadi salah satukewenangan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia merupakan salah satujalan menggapai tujuan itu, karenapenerapannya di Indonesia merupakanwujud nyata dan upaya penghormatanserta perlindungan maksimum terhadaphak-hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan uraian LatarBelakang Masalah tersebut di atas, makapenulis tertarik untuk melakukanpenelitian dan menuangkannya dalambentuk jurnal yang berjudul AnalisisPengujian Pengaduan Konstitusional(Constitutional Complaint) PadaMahkamah Konstitusi Sebagai Salah SatuUpaya Perlindungan Hak-Hak WargaNegara.

Berdasarkan uraian Latar belakangMasalah penelitian di atas makapermasalahan penelitian ini dalam duapermasalahan. Pertama, bagaimanaurgensi kewenangan ConstitutionalComplaint untuk dimiliki oleh MahkamahKonstitusi? Kedua, apa yang menjadipenghambat dalam rangka pelaksanakewenangan Mahkamah Konstitusisebagai penegak Constitutional Complaintuntuk upaya perlindungan Hak-hak WargaNegara?

II. PEMBAHASAN

a. Urgensi kewenangan ConstitutionalComplaint untuk dimiliki olehMahkamah Konstitusi

Peneliti Muda di Pusat Penelitian,Pengkajian Perkara dan PengelolaanTeknologi Informasi dan KomunikasiMahkamah Konstitusi Republik IndonesiaFajar Laksono Soeroso menyatakanbahwa kewenangan mengadili PerkaraPengaduan Konstitusional (ConstitutionalComplaint) belum dimiliki olehMahkamah Konstitusi Republik Indonesia(MK RI).(Wawancara dengan FajarLaksono Soeroso, 2015)

Kewenangan MK RI yang diaturdalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:Mahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar, memutussengketa kewenangan Lembaga Negarayang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihanumum. ayat (2): Mahkamah Konstitusiwajib memberikan putusan atas pendapatDewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaan pelanggaran oleh Presidendan/atau Wakil Presiden menurutUndang-Undang Dasar.

Dengan demikian hal itumenjelaskan bahwa tidak adanyaketentuan dalam UUD 1945 yang secaraeksplisit memberi kewenangan pada MKRI untuk memutus perkara PengaduanKonstitusional (ConstitutionalComplaint). Namun dalam praktiknya,

MK RI telah mengadili dan memutusperkara-perkara yang sesungguhnyamengandung muatan ConstitutionalComplaint, baik yang sudah melaluisemua upaya hukum (exhausted) maupunyang belum.

Tidak dimilikinya kewenanganmengadili perkara ConstitutionalComplaint secara eksplisit pada MK RImembuat perlindungan hak-hakkonstitusional warga negara belummendapatkan perlindungan secaramaksimum saat ini di Indonesia. Karenadalam praktiknya saat ini banyak yangmengajukan uji materi Undang-Undang(UU) terhadap Undang-Undang Dasar(UUD 1945). Padahal Norma UU tersebutdianggap sesuai dengan UUD 1945.Kasus yang sering terjadi di MK RIkadang norma yang digugat tidakbermasalah, tapi norma UU bisa dianggapmerugikan hak konstitusional warganegara karena kesalahan dalammenafsirkan norma bersangkutan. Makadari itu MK mengakali putusan tersebutdengan putusan konstitusional bersyarat.Namun tidak sedikit juga permohonanyang diajukan ke MK RI yang secarasubstansial merupakan ConstitutionalComplaint namun diajukan sebagaipermohonan pengujian UU, dinyatakantidak dapat diterima. Hal ini yang dinilaimembiarkan pelanggaran konstitusiberlangsung terus tanpa ada pihak yangdapat menghentikannya.

I Dewa Gede Palguna sebagaiHakim Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia menyatakan bahwa Tidakadanya kewenangan MK RI untuk

mengadili Constitutional Complaintmenyebabkan tidak tersedianya upayahukum melalui mekanisme peradilankonstitusional (ConstitutionalAdjudication) untuk pelanggaran terhadaphak-hak konstitusional warga negara yangterjadi bukan karena inkonstitutionalitasnorma UU melainkan karena adanyaperbuatan maupun kelalaian lembaganegara atau pejabat publik. .(I Dewa GedePalguna, 2013:8) Sementara semua upayahukum berdasarkan sistem yang berlakusaat ini telah ditempuh oleh pihakpengadu atau pelapor. Salah satuakibatnya banyak permohonan yangdiajukan ke MK RI, yang secarasubstansial merupakan ConstitutionalComplaint, dinyatakan tidak dapatditerima dengan alasan MK RI tidakberwenang untuk mengadilinya. Jikakeadaan demikian berlangsung terus tanpaada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktifdengan gagasan Negara hukum sebagaisalah satu gagasan pokok yang mendasaridilakukannya perubahan terhadap UUD1945 dan sekaligus merupakan jiwa darikeseluruhan ketentuan UUD 1945 sebagaisebuah sistem. Tidak dimilikinyakewenangan untuk mengadili perkarapengaduan konstitusional oleh MK RIjuga kontradiktif dengan sejarah kelahirangagasan pembentukan mahkamahkonstitusi. Kelahiran MahkamahKonstitusi, di samping untuk menegakanprinsip-prinsip Negara hukum (rule oflaw), juga dilandasi oleh keinginan untukmemberikan perlindungan maksimumterhadap demokrasi dan Hak-hak dasarWarga Negara. pemberian kewenangan

untuk mengadili perkara-perkarapengaduan konstitusional kepadamahkamah konstitusi, akan memberikankontribusi pada upaya penghormatanterhadap hak-hak dan kebebasanmendasar manusia, mengintensifkanperlindungan terhadap hak-hak tersebutdan mempertegas drajatkonstitusionalnya.(http://www.mahkamahkonstitusi.go.id,2016)

Berdasarkan uraian di atas, dapatdianalisis bahwa urgensi kewenanganConstitutional Complaint untuk dimilikioleh Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia (MK RI) sebagai upayaperlindungan hak-hak warga negarasangatlah diperlukan. Diberikannyakewenangan mengadili ConstitutionalComplaint pada MK RI ialah agar tidakada celah kekosongan Penegakan hukumdalam upaya melindungi hak-hakkonstitusional warga Negara. sepertiputusan pengadilan yang dianggapbertentangan dengan hak konstitusionalwarga negara, kelalaian pejabat publikyang mengakibatkan terlanggarnya hakkonstitusional warga negara, kemudianlembaga negara yang kalah di pengadilankemudian putusan pengadilannya tidakdijalankan. Dalam hal ini warga negaradapat mengajukan upaya hukum melaluiConstitutional Complaint kepada MK RIkarena hal tersebut merupakan upayapemenuhan dan mewujudkan Hak AsasiManusia. Kemudian diberikannyakewenangan mengadili ConstitutionalComplaint pada MK RI merupakanpenerapan dari gagasan pembentukan MK

RI karena Kelahiran mahkamahkonstitusi, di samping untuk menegakkanprinsip-prinsip Negara hukum (rule oflaw), juga dilandasi oleh keinginan untukmemberikan perlindungan maksimumterhadap demokrasi dan Hak-hak dasarWarga Negara.b. Penghambat dalam rangka

pelaksana kewenangan MahkamahKonstitusi sebagai PenegakConstitutional Complaint untukupaya perlindungan hak-hak wargaNegara

Penghambat dalam rangkapelaksana kewenangan MahkamahKonstitusi sebagai penegak ConstitutionalComplaint untuk upaya perlindungan hak-hak warga Negara ialah terkendala padaUUD 1945

Kewenangan MK RI yang diaturdalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:Mahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar, memutussengketa kewenangan Lembaga Negarayang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihanumum. ayat (2): Mahkamah Konstitusiwajib memberikan putusan atas pendapatDewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaan pelanggaran oleh Presidendan/atau Wakil Presiden menurutUndang-Undang Dasar. Dengan demikianhal itu menjelaskan bahwa tidak adanyaketentuan dalam UUD 1945 yang secara

eksplisit memberi kewenangan pada MKRI untuk memutus perkara PengaduanKonstitusional (ConstitutionalComplaint).

Kemudian di Pasal 1 angka (3)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi menyatakan bahwaPermohonan adalah permintaan yangdiajukan secara tertulis kepada MahkamahKonstitusi mengenai:

a. Pengujian Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

b. Sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

c. Pembubaran partai politik.d. Perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.e. Pendapat DPR bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden diduga telahmelakukan pelanggaran hukum berupapengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan, tindak pidanaberat lainnya, atau perbuatan tercela,dan/atau tidak lagi memenuhi syaratsebagai Presiden dan/atau WakilPresiden sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian UUD 1945 danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi tidak secara eksplisit memberikewenangan pada MK RI untuk memutus

perkara Pengaduan Konstitusional(Constitutional Complaint).

I Dewa Gede Palguna sebagaiHakim Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia menyatakan bahwa ketika MKRI akan ditambah kewenangan untukmenangani constitutional complaint adaterkendala dengan UUD 1945. Sebabkewenangan tersebut tidak diberikanUUD 1945. Sehingga muncul pertanyaansoal kemungkinan MK diberikankewenangan constitutional complainttanpa mengubah UUD 1945. Menurut IDewa Gede Palguna saran yang palingmasuk akal ialah melalui amandemenUUD 1945. Tetapi hal tersebut sangatsulit untuk dilakukan baik secara politikmaupun prosedural karena diperlukankesamaan pandangan dan kepentingan dikalangan anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) yangberasal dari Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan anggota MPR yang berasaldari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)karena di Internal anggota MPR yangberasal dari DPR maupun anggota MPRyang berasal dari DPD kesamaanpandangan dan kepentingan sudah sangatsulit untuk dibangun. Dan MK RI tidakmempunyai otoritas untuk menuntutkewenangan tersebut dimiliki oleh MKRI.(I Dewa Gede Palguna, 2013:9)

Menurut studi yang dilakukan IDewa Gede Palguna dimungkinkan MKdiberi kewenangan tanpa mengubah UUD1945. Dengan cara mengubah UUMahkamah Konstitusi denganmemperluas makna judicial review.Karena judicial review maupun

pengaduan konstitusional itu induknyasama yaitu pengujian konstitusional.Kalau pengujian norma itu judicialreview. Kalau pengujian perbuatanatau kelalaian itu adalah constitutionalcomplaint. Jadi induknya samaconstitutional review.(http://www.mahkamahkonstitusi.go.id,2016)

Berdasarkan uraian di atas, dapatdianalisis bahwa Penghambat dalamrangka pelaksana kewenangan MahkamahKonstitusi sebagai penegak constitutionalcomplaint untuk upaya perlindungan hak-hak warga negara ialah karena tidak diatursecara eksplisit mengenai kewenanganMK RI dalam mengadili perkaraconstitutional complaint pada UUD 1945dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi, kemudian apabilahal tersebut diperlukan maka dibutuhkanperubahan atau amandemen UUD 1945untuk menambahkan kewenangan MK RIdalam mengadili perkara ConstitutionalComplaint tepatnya pada Pasal 24C UUD1945. Namun untuk melakukan perubahanatau Amandemen UUD 1945 sangat sulituntuk dilakukan baik secara politikmaupun prosedural karena diperlukankesamaan pandangan dan kepentingan dikalangan anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) yangberasal dari Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan anggota MPR yang berasaldari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)karena di Internal anggota MPR yangberasal dari DPR maupun anggota MPR

yang berasal dari DPD kesamaanpandangan dan kepentingan sudah sangatsulit untuk dibangun. Namun ada jalanlain untuk memasukan kewenanganmengadili Constitutional Complaint padaMK RI tanpa melalui amandemen yaitudengan cara mengubah UU MK RIdengan memperluas makna judicialreview. Karena judicial review maupunconstitutional complaint itu induknyasama yaitu pengujian konstitusional(constitutional review). Kalau pengujiannorma itu judicial review. Kalaupengujian perbuatan atau kelalaian ituadalah constitutional complaint.

III. PENUTUP

Urgensi kewenanganConstitutional Complaint untuk dimilikioleh Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia (MK RI) sebagai upayaperlindungan hak-hak warga negarasangatlah diperlukan. Diberikannyakewenangan mengadili ConstitutionalComplaint pada MK RI ialah agar tidakada celah kekosongan Penegakan hukumdalam upaya melindungi hak-hakkonstitusional warga Negara. sepertiputusan pengadilan yang dianggapbertentangan dengan hak konstitusionalwarga negara, kelalaian pejabat publikyang mengakibatkan terlanggarnya hakkonstitusional warga negara, kemudianlembaga negara yang kalah di pengadilankemudian putusan pengadilannya tidakdijalankan. Dalam hal ini warga negaradapat mengajukan upaya hukum melaluiConstitutional Complaint kepada MK RIkarena hal tersebut merupakan upaya

pemenuhan dan mewujudkan Hak AsasiManusia. Kemudian diberikannyakewenangan mengadili ConstitutionalComplaint pada MK RI merupakanpenerapan dari gagasan pembentukan MKRI, karena Kelahiran mahkamahkonstitusi. selain untuk menegakanprinsip-prinsip Negara hukum (rule oflaw), juga dilandasi oleh keinginan untukmemberikan perlindungan maksimumterhadap demokrasi dan Hak-hak dasarWarga Negara.

Penghambat dalam rangkapelaksana kewenangan MahkamahKonstitusi sebagai penegak constitutionalcomplaint untuk upaya perlindungan hak-hak warga negara ialah karena tidak diatursecara eksplisit mengenai kewenanganMK RI dalam mengadili perkaraconstitutional complaint pada UUD 1945dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi, kemudian apabilahal tersebut diperlukan maka dibutuhkanperubahan atau amandemen UUD 1945untuk menambahkan kewenangan MK RIdalam mengadili perkara constitutionalcomplaint tepatnya pada Pasal 24C UUD1945. Namun untuk melakukan perubahanatau amandemen UUD 1945 sangat sulituntuk dilakukan baik secara politikmaupun prosedural karena diperlukankesamaan pandangan dan kepentingan dikalangan anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) yangberasal dari Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan anggota MPR yang berasaldari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

karena di Internal anggota MPR yangberasal dari DPR maupun anggota MPRyang berasal dari DPD kesamaanpandangan dan kepentingan sudah sangatsulit untuk dibangun. Namun ada jalanlain untuk memasukan kewenanganmengadili Constitutional Complaint padaMK RI tanpa melalui amandemen yaitudengan cara mengubah UU MahkamahKonstitusi dengan memperluas maknajudicial review. Karena judicial reviewmaupun constitutional complaint ituinduknya sama yaitu pengujiankonstitusional (constitutional review).Kalau pengujian norma itu judicialreview. Kalau pengujian perbuatan ataukelalaian itu adalah constitutionalcomplaint.

DAFTAR PUSTAKAA.Buku-BukuHamdan Zoelva, Pengaduan

Konstitusional dalam SistemPeradilan di Indonesia, JurnalSekretariat Negara RI, No.16,Jakarta, 2010.

I Dewa Gede Palguna, PengaduanKonstitusional (ConstitutionalComplaint), Sinar Grafika, Jakarta,2013.

Jimly Asshiddiqie, Menuju NegaraHukum yang Demokratis,Sekretariat Jenderal dankepaniteraan MK, Jakarta, 2008

_______________, Pengantar IlmuHukum Tata Negara, cet.ke-2 RajawaliPres, Jakarta, 2010.

_______________, Peradilan Konstitusidi Sepuluh Negara, Konpress, Jakarta,2012.B.Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi.

C.Sumber LainPan Mohamad Faiz, Menabur Benih

Constitutional Complaint,Http://Jurnalhukum.Blogspot.Co.Id/2006/09/Constitutional-Complaint-Dan-Hak-Asasi.Html,Pada Tanggal 7 November 2015Pukul 17.30

Janedjri M Gaffar, PengaduanKonstitusional (ConstitutionalComplaint) dan Pengujian UU,http://nasional.sindonews.com/read/1016661/18/constitutional-complaint-dan-pengujian-uu-1435200126, diakses pada 19Februari 2016. Pukul 20.35 Wib.

Wawancara dengan Fajar LaksonoSoeroso, Peneliti Muda di PusatPenelitian, Pengkajian Perkara danPengelolaan Teknologi Informasidan Komunikasi MahkamahKonstitusi Republik Indonesia,tanggal 8 November 2015.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.