2018...Pencapaian usaha ADHI sepanjang 2018 tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif, kendati...

Laporan Tahunan

Annual Report2018

Pencapaian usaha ADHI sepanjang 2018 tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif, kendati iklim usaha di tahun

ini penuh dengan tantangan. Optimalisasi pencapaian usaha ADHI tak lepas dari kebijakan strategis perusahaan

dalam melakukan ekspansi, transformasi dan sinergitas usaha. Ini merupakan bukti komitmen perseroan dalam

membangun fondasi usaha untuk pertumbuhan yang berkualitas.

ADHI senantiasa memperkuat fondasi bisnis melalui transformasi usaha dengan mengimplementasikan kebijakan

strategis yang tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan secara selaras dan terintegrasi. Pencapaian ADHI juga tak

lepas dari mitigasi terhadap ketahanan segmen usaha untuk menyerap potensi risiko yang akan timbul di kemudian

hari. Sistem bisnis yang terintegrasi tersebut membuahkan kontribusi secara optimal di bidang infrastruktur demi

mewujudkan nilai unggul bagi bangsa.

Fokus pemerintah pada proyek infrastruktur menjadi peluang tersendiri untuk perusahaan konstruksi, tak terkecuali

bagi ADHI. Program infrastruktur yang didorong pemerintah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kinerja

ADHI dengan berbagai proyek konstruksi yang sedang dijalankan. Sebagai salah satu agen pembangunan, ADHI

berkomitmen untuk memberikan kontribusinya bagi negeri dan dapat memberikan efek manfaat untuk masyarakat

luas. ADHI memiliki eksistensi sebagai perusahaan di segmen konstruksi yang berkelas dan ikut berperan secara aktif

membangun negeri demi masa depan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan nafas Nawacita yang dicanangkan

oleh pemerintah.

ADHI business achievements throughout 2018 constantly indicates a positive growth, even though the business climate this year

is full of challenges. Optimizing ADHI business achievements is inseparable from the company’s strategic policies in expanding,

transforming and synergizing businesses. These become the indication of the company’s commitment in building a business

foundation for quality growth.

ADHI always strengthens the business foundation through business transformation by implementing proper strategic policies. This

commitment is actualized in a harmonious and integrated manner. ADHI’s achievement is also inseparable from the mitigation

towards the resilience of the business segment to absorb potential risks that will arise in the future. This integrated business

system produces the best contribution in the infrastructure sector in order to implement the superior values for the nation.

The government’s focus on infrastructure projects is a golden opportunity for construction companies, including ADHI.

The government-driven infrastructure program is one of the drivers of ADHI’s performance growth with various on-process

construction projects. As one of the agents of development, ADHI is committed in contributing to the country and can provide

benefits to the wider community. ADHI has an existence as a company in the classy construction segment and plays an active

role in building the country for a better future. This is in accordance with the Nawacita principles declared by the government.

2014

2017 2018

2015 2016

Berintegrasi satu sama lainnya, berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang mewujudkan nilai unggul bagi bangsa.

Integrated to one another, contributing on infrastructure development to actualize a value of advance for the nation.

Business Lines

25

51

141

9

Daftar IsiTable of Content

Ikhtisar Keuangan 12Financial Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting 14Important Financial Data Highlights

Ikhtisar Operasional 16Operational Highlights

Ikhtisar Saham 18Stock Highlights

Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau 20Obligasi Konversi Bonds, Sukuk, or Bonds Conversion Highlights

Kilas Peristiwa 22Significant Events

Laporan Komisaris 28Report from the Board of Commissioners

Laporan Direksi 38Report from the Board of Directors

Surat Pernyataan Anggota 48Dewan Komisaris dan AnggotaDireksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2018 PTAdhi Karya (Persero) Tbk. Statement Letter from the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding the Responsibility of Reporting of 2018 Annual Report of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Informasi Umum 54dan Identitas Perusahaan General Information and Company Identity

IKHTISAR KINERJA 2018Performance Highlights 2018

LAPORAN MANAJEMENManagement Report

PROFIL PERUSAHAANCompany Profile

Riwayat Singkat ADHI 56Brief History of ADHI

Jejak Langkah ADHI 60ADHI Milestones

Bidang Usaha ADHI 62ADHI Business Lines

Rencana Kerja Perusahaan 68Corporate Business Plan

Struktur Organisasi 74Organizational Structure

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan 76Vision, Mission, and Company Values

Makna Logo ADHI 78Meaning of ADHI’s Logo

Profil Dewan Komisaris 80Board of Commissioner Profile

Profil Direksi 88The Board of Director Profile

Pejabat Eksekutif 96Executive Commitee

Demografi Karyawan 98dan Pengembangan Kompetensi Employee Demography and Competence Development

Komposisi Pemegang Saham 106Shareholders Composition

Wilayah Operasional, 116 Jaringan Usaha, dan AlamatEntitas Anak serta Kantor Cabang/Wilayah PenjualanPabrik/Crushing Plant Operational Areas, Business Network, and Address of Subsidiaries and Branches/Sales Areas/Factory/Crushing Plant

Struktur Grup Perseroan 118Corporate Group Structure

Kronologis Penerbitan dan 120Pencatatan Saham Chronological Issuance and Sharing of Shares

Kronologis Penerbitan dan/atau 124Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya Chronological Issuance and/or Registration of Bonds and Other Securities

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang 128Supporting Institutions and/or Professionals

Penghargaan dan Sertifikasi 132Rewards and Certification

Informasi Pada Situs Web Perusahaan 134Information On Company Website

Pendidikan dan/atau Pelatihan 136Dewan Komisaris, Direksi,Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal Education and/or Training of The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Company Secretary, and Internal Audit

Analisa dan Pembahasan Manajemen 144atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis

Tinjauan Umum 147General Overview

Rencana Kerja dan Kebijakan 148Strategis 2018 Work Plan and Strategic Policy 2018

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha 152Operational Overview of Each Business Segment

Tinjauan Keuangan 154Financial Overview

Kemampuan Membayar Utang 165dan Tingkat Kolektibilitas PiutangThe Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility

ANALISA &PEMBAHASANMANAJEMENManagement Discussion& Analysis

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

179

199

397

427

Laporan Tahunan 2018PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat diunduh di situs kami atau scan QR code ini.

2018 Annual ReportPT Adhi Karya (Persero) Tbk. can be downloaded on our site or scan this QR code.

w w w . a d h i . c o . i d

Struktur Modal dan Kebijakan 166 Manajemen Atas Struktur ModalCapital Structure and Management Policy On Capital Structure

Informasi Kelangsungan Usaha 174Information on Business Continuity

Sumber Daya Manusia 182dan Pengelolaan Talenta Human Resources and Talent Management

Teknologi Informasi 190Information Technology

Prinsip Umum Tata Kelola 202Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance General Principles

Perkembangan Penerapan 204Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup ADHI Good Corporate Governance Development at ADHI

Struktur Organ Tata Kelola 232Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Structure

Transparansi Informasi tentang 268Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information Regarding Board of Commissioners and Board of Directors

FUNGSI PENUNJANGSupport Function

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKGood Corporate Governance

Organ Pendukung Dewan Komisaris 306Board of Commissioners Suporting Organ

Organ Pendukung Direksi 338Board of Directors Supporting Bodies

Akuntan Publik 348Public Accountant

Manajemen Risiko 350Risk Management

Sistem Pengendalian Internal 358Internal Control System

Corporate Social Responsibility 362Corporate Social Responsibility

Perkara Penting 363Important Matter

Akses Informasi dan Data Perusahaan 366Company Information And Data Access

Pedoman Kode Etik 377Code of conducts

Gratifikasi dan Donasi 383Gratification and Donation

Informasi Pemberian Dana 385untuk Kegiatan Politik Information on Fund for Political activities

Kebijakan Anti Korupsi 385Anti-Corruption Policy

Laporan Harta Kekayaan 386Penyelenggara Negara (LHKPN) Assets Reporting Program

Whistleblowing System 388Whistleblowing System

Keberagaman Komposisi 393Dewan Komisaris dan Direksi Diversity the Composition of Board of Commissioners.and Board of Directors

Transparansi Praktik Bad Governance 394Transparency of Bad Governance Practice

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANCorporate Social Responsibility

LAPORAN KEUANGANFinancial Report

Prinsip Umum dan Kebijakan 400Penerapan TanggungJawab Sosial Perusahaan Common Principle and Corporate Social Responsibility Application Policy

Tanggung Jawab Perusahaan Terkait 404Ketenagakerjaan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Corporate Responsibility Related to Employment, Health, Safety, and Environment

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 416Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Corporate Social Responsibilities Through Partnership and Community Development Program

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 420Terkait Pengembangan Sosial &Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Related to Social & Community Development

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap 422Produk dan Konsumen Corporate Social Responsibility Related to Product and Customer

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

IKHTISARKINERJA 2018

Performance Highlights 2018

1

PADA TAHUN 2018, ADHI BERHASIL MENCAPAI REALISASI PERTUMBUHAN

MELAMPAUI TAHUN SEBELUMNYA. KE DEPANNYA, ADHI AKAN MEMBERIKAN

YANG LEBIH BAIK LAGI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN.

In 2018, ADHI successfully achieved growth realization compared to the previous year.

In the future, ADHI strive to perform even better for the interest of the stakeholders.

Bandara Internasional Ngurah Rai, BaliNgurah Rai International Airport, Bali

Underpass Ngurah Rai, BaliUnderpass Ngurah Rai, Bali

12 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian

Consolidated Comprehensive Profit (Loss)Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

KeteranganDescription

2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

Pendapatan UsahaOperating Revenues

15.655.500 15.156.178 11.063.943 9.389.570 8.653.578 3%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenue

(13.148.896) (13.098.371) (9.984.797) 8.414.926 7.655.376 0%

Laba (Rugi) KotorGross Profit (Loss)

2.506.603 2.057.806 1.115.145 974.644 998.201 22%

EBITDAEBITDA

1.870.909 1.520.949 1.459.707 1.434.052 1.427.527 23%

Beban UsahaOperating Expenses

(707.672) (581.076) (455.979) (395.494) (361.178) 22%

Pendapatan (Beban) LainnyaOther Revenues (Expenses)

(241.897) (305.626) 141.991 271.579 75.673 -21%

Laba (Rugi) UsahaOperating Profit (Loss)

1.691.521 1.402.045 870.528 882.809 731.083 21%

Beban Bunga PinjamanLoan Interest Expenses

(523.744) (444.763) (257.959) (136.718) (136.530) 218%

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expenses

(522.748) (440.221) (297.479) (281.066) (267.896) 219%

Laba Tahun BerjalanCurrent year Profit

645.029 517.060 315.108 465.026 326.656 25%

Laba Kepentingan Non PengendaliNon-controlling Interest Profit

(871) (1.645) (1.657) (1.340) (2.585) -47%

Laba Pemilik Entitas IndukProfit of Parent Entity Owners

644.159 515.415 313.451 463.685 324.071 25%

Laba Komprehensif Pemilik Entitas IndukParent Entity Owner Comprehensive Profit

512.387 522.935 404.657 877,408 301.725 -2%

Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah penuh)Net Income per Basic Share (full Rupiah)

180,90 144,75 88,0 202.83 182.69 25%

Ikhtisar Kinerja 2018Performance Highlights 2018

Laporan ManajemenManagement Report

Profil PerusahaanCompany Profile

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

13Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian

Consolidated Financial Position Report (Balance Sheet)Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah


2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

Jumlah AsetTotal Assets

30.118.615 28.332.948 20.095.436 16.761.064 10.458.882 6%

Jumlah LiabilitasTotal Liabillities

23.833.343 22.463.031 14.652.656 11.598.932 8.707.338 6%

Jumlah EkuitasTotal Equities

6.285.272 5.869.917 5.442.780 5.162.132 1.744.584 7%

Utang BerbungaInterest Debt

8.553.455 8.452.558 4.272.039 3.118.535 2.269.129 1%

Modal Kerja BersihNet Working Capital

6.465.240 7.184.382 3.791.039 5.276.690 2.365.095 -10%

Investasi Pada Entitas AsosiasiInvestment in Associated Entities

315.654 9.054 9.728 31.550 7.600 3386%

Belanja ModalCapital Expenditure

147.616 166.383 369.538 (200.332) (244.674) -11%

Rasio Keuangan dan Operasi Konsolidasian

Financial Ratio and Consolidated Operations


2018 2017 2016 2015 2014

Margin Laba Usaha (%)Operating Profit Margin

10,8 9,3 7,9 9,4 8,5

Margin EBITDA (%)EBITDA Margin

12,0 10,0 13,2 15,3 16,5

Return On Equity (%)Return On Equity

12,3 9,6 6,5 5,6 7,4

Return On Assets (%)Return On Assets

3,8 3,4 3,0 4,5 5,7

Rasio Lancar (%)Current Ratio

134,1 140,7 129,3 1,6 1,3

Debt to Equity Ratio (%)Debt to Equity Ratio

1,4 1,4 0,8 0,6 1,3

Periode Penagihan (Hari)Billing Period (Days)

78,2 70,4 95,9 86,8 82,4

Price-Earning Ratio (x)Price-Earning Ratio

8,8 13,0 23,6 10,6 19,3

Fungsi PenunjangSupport Function

Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility


2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018


EBITDAEBITDA

Dalam Jutaan Rupiah / In Million Rupiah

Laba (Rugi) KotorGross Profit (Loss)

Margin Laba Usaha (%)Operating Profit Margin (%)

Laba Tahun BerjalanCurrent Year Profit

3%

9%

22%

50%

25%

15.156.178

1.519.510

2.057.806

11,27

517.060

15.655.500

1.656.073

2.506.603

16,87

645.029

8.653.578

3,77

756.382

9.389.570

914.687

974.644

4,95

315.108

998.201

326.656

11.063.943

927.233

1.115.145

6,59

465.026

Ikhtisar Data Keuangan PentingImportant Financial Data Highlights






2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018

CAGR2014-2018

Jumlah EkuitasTotal Equities

Return on EquityReturn on Equity


Return on Assets (%)Return on Assets (%)

7%

28%

6%

12%

5.869.9175.442.7805.162.132

9,60

28.332.9486.285.272

12,32

30.118.615

3,83

1.744.584

5,58

7,366,45

16.761.064

3,06

3,38

10.458.882

20.095.436

5,68

4,45





Ikhtisar OperasionalOperational Highlights

Ikhtisar Peningkatan Kapasitas per Segmen Usaha

Highlights of the Capacity Increase per Business SegmenDalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

Perolehan Kontrak Baru per Lini BisnisObtaining New Contracts per Business Line

Konstruksi & EnergiConstruction & Energy

22.631.740 15.205.679 15.464.447 8.161.111 16.580.531 49%

PropertiProperty

2.017.787 1.612.634 954.338 911.325 1.744.151 25%

Bisnis LainnyaOther Businesses

169.072 195.203 33.283 145.277 389.445 -13%

JumlahTotal

24.818.599 17.013.516 16.452.068 9.217.712 18.714.127 46%

Perolehan Kontrak Baru per Sumber DanaObtaining New Contracts per Source of Funds

PemerintahGovernment

4.977.046 6.136.906 6.044.938 2.716.238 9.002.126 -19%

BUMNState-Owned Enterprises

14.381.035 6.801.159 5.865.914 2.343.724 3.052.324 111%

Swasta/LainnyaPrivate Companies/Others

5.460.518 4.075.451 4.541.216 4.157.750 6.659.677 34%

JumlahTotal

24.818.599 17.013.516 16.452.068 9.217.712 18.714.127 46%

Perolehan Kontrak Baru per Tipe PekerjaanObtaining New Contracts per Job Type

Proyek Jalan, Jembatan & LRTRoad, Bridge & LRT Projects

10.590.504 2.968.000 4.014.859 5.014.956 6.300.193 257%

Proyek GedungBuilding Projects

9.663.541 8.321.961 7.734.820 1.845.623 7.320.343 16%

Proyek DermagaPort Projects

743.404 1.550.792 635.077 486.599 1.307.108 -52%

Proyek Infrastruktur LainnyaOther Infrastructure Projects

3.821.151 4.172.763 4.067.312 1.870.533 3.786.483 -8%

JumlahTotal

24.818.599 17.013.516 16.452.068 9.217.712 18.714.127 46%

Ikhtisar Profitabilitas per Segmen Usaha

Highlights of the Profitability per Business SegmentDalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018


Jasa KonstruksiConstruction Services

12.973.892 12.680.608 9.059.721 7.994.413 6.766.709 2%

EPCEPC

804.666 867.159 998.093 635.507 863.121 -7%

Properti/Real EstateProperty/Real Estate

1.395.054 1.309.760 813.763 610.640 858.832 7%

IndustriIndustry

481.888 298.650 192.366 149.010 164.916 61%

Jumlah Total

15.655.500 15.156.178 11.063.943 9.389.570 8.653.578 3%






Gelora Bung KarnoGelora Bung Karno





Ikhtisar SahamStock Highlights

Informasi Harga Saham

Stock Price Information

Pergerakan Harga dan Volume Saham Tahun 2018

Movement of Stock Price and Volume in 2018

Volume Transaksi (Unit)Transaction Volume (Unit)

Harga PenutupanClosing Price

2018

0 0

500

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

1000

1500

2000

2.500

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Harga Saham (Rp)Stock Price (Rp)

Volume Transaksi (unit)Transaction Volume (unit)






Informasi Harga Saham

Stock Price Information

Informasi

Information

Satuan

Unit

2018 2017

Triwulan I

Q1

Triwulan II

Q2

Triwulan III

Q3

Triwulan IV

Q4

Triwulan I

Q1

Triwulan II

Q2

Triwulan III

Q3

Triwulan IV

Q4

Tertinggi

HighestHarga per Saham

Price per

Share

(Rp)

2.510 2.220 1.815 1.705 2.470 2.420 2.240 2.300

Terendah

Lowest1.805 1.715 1.320 1.100 1.945 2.130 1.930 1.705

Penutupan

Closing1.885 2.070 1.790 1.390 2.080 2.370 2.150 2.000

Volume Transaksi

Transaction

VolumeLembar Saham

Shares

1.091.047.800 308.255.200 535.061.500 575.621.100 1.540.979.700 630.554.300 813.964.500 1.154.478.000

Jumlah Saham Beredar

Number of

shares out-

standing

3.560.849 3.560.849 3.560.849 3.560.849 3.560.849 3.560.849 3.560.849 3.560.849

Kapitalisasi Pasar

Market Cap-

italization

Dalam Milliar Rp

In Billion

Rp

7.370,9 6.373,9 4.949,5 5.643,9 8.439,2 7.655,8 7.121,6 6.712,2

Temporary Termination of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Shares Registration (Delisting)As of December 2018, there has been no temporary termination

of shares (suspension) or the delisting of the Company’s shares.

Information About Share DividendsDistribution of Share Dividends for the 2016 financial year in

2017 and Share Dividends for the 2017 financial year distributed

in 2018 are as follows:

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)Sampai dengan Desember 2018, tidak terjadi penghentian

sementara saham (suspension) ataupun penghapusan

pencatatan saham (delisting) terhadap saham Perseroan.

Informasi Tentang Dividen SahamPembagian Dividen Saham untuk tahun buku 2016 yang

dilakukan di 2017 dan Dividen Saham untuk tahun buku

2017 yang dibagikan di 2018 adalah sebagai berikut:





Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi KonversiBonds, Sukuk, or Bonds Conversion Highlights

Informasi Dividen

Dividends Information

Dividen SahamShare Dividen

2018 2017

Dividen (Rp)Dividen (Rp)

103,1 Miliar | Billion 62,7 Miliar | Billion

Dividen per Lembar Saham (Rp)Dividend per Share (Rp)

29,0 17,6

Rasio Pembagian Dividen (%)Payout Dividen Ratio

20% 20%

Tanggal PengumumanAnnouncement Date

13 April 2018April 13, 2018

15 Maret 2017March 15, 2017

Tanggal PembayaranPayment Date

15 Mei 2018May 15, 2018

13 April 2017April 13, 2018

ObligasiBonds

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

No.Nama Obligasi

Bond NameJumlahAmount

TahunYears

Tanggal PenerbitanDate of Issuance

Jatuh TempoDue Date

Status

1

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri AADHI Shelf Registry Bond I Phase I Tranche A

375.000 53 July 2012July 3, 2012

10 April 2017April 10, 2017

LunasPaid

2

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri BADHI Shelf Registry Bond I Phase I Tranche B

250.000 73 July 2012July 3, 2012

3 Juli 2019July 3, 2019

Belum LunasOutstanding

3

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Seri AADHI Shelf Registry Bond I Phase II Tranche A

125.000 515 Maret 2013

March 15, 201315 Maret 2018

March 15, 2018Lunas

Paid

4

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Seri BADHI Shelf Registry Bond I Phase II Tranche B

500.000 715 Maret 2013

March 15, 201315 Maret 2020

March 15, 2020Belum LunasOutstanding

5Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap IADHI Shelf Registry Bond II Phase I

2.997.000 522 Juni 2017

June 22, 201722 Juni 2022

June 22, 2022Belum LunasOutstanding






Hotel GranDhika Pemuda, SemarangGranDhika Pemuda Hotel, Semarang

SukukSukuk

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

No. SukukJumlahAmount

TahunYears

Tanggal PenerbitanDate of Issuance

Jatuh TempoDue Date

Status

1Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap IADHI Shelf Registry Sukuk I Phase I

125.000 53 July 2012July 3, 2012

10 April 2017April 10, 2017

LunasPaid

2Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap IIADHI Shelf Registry Sukuk I Phase I

125.000 515 Maret 2013

March 15, 201315 Maret 2018

March 15, 2018Lunas

Paid





12 Januari 2018January 12, 2018

ADHI dukung peringatan hari K3 sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan kesadaran karyawan terhadap K3. Acara yang berlangsung di GBK dihadiri oleh Direktur Utama dan insan ADHI.

ADHI carrying K3 memorial day as a commitment of the Company in increasing the awareness of employees of K3. The event took place at the GBK was attended by the Managing Director and employees.

15 Maret 2018March 15, 2018


Perseroan gelar Assesment GCG yang dilakukan oleh BPKP. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat ADHI ini diikuti oleh segenap Direksi dan Komite GCG.

Company title ADHI GCG Assessment conducted by BPKP. The event at the Central Office ADHI was followed by the entire Board of Directors and GCG Committee.

13 April 2018April 13, 2018

Perseroan gelar RUPS Tahunan yang berlangsung di Kantor Pusat. Kegiatan ini Memberikan pelaporan kinerja ADHI selama tahun 2017 kepada Investor.

Company title Annual General Meeting which took place at the Central Office ADHI. These activities provide ADHI performance reporting for 2017 to the Investor.

Perseroan menggelar kegiatan sosialisasi laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keterbukaan insan ADHI dalam melaporkan LHKPN.

The Company held a socialization activity report of Wealth of State Officials (LHKPN). This event is held in order to raise awareness and openness in reporting LHKPN ADHI beings.

Presiden RI meresmikan Istora Gelora Bung Karno setelah menjalani proses renovasi selama setahun lebih. Renovasi tersebut merupakan pencapaian positif yang dilakukan oleh ADHI.

President of the RI launched Istora Gelora Bung Karno after undergoing a renovation process for over a year. The renovation of the positive achievements made by ADHI.

08 Februari 2018February 08, 2018

Perseroan gelar ADHI Festival. Acara yang dikemas dalam bentuk family ghatering ini merupakan bagian dari perayaan HUT ADHI. Acara ini diikuti oleh seluruh karyawan dan berlangsung di kantor pusat ADHI.

Company title ADHI Festival. The event is held in the form ghatering family is part of the anniversary celebration ADHI. The event was attended by all employees and takes place at the head office of ADHI.

11 Maret 2018March 11, 2018

Kilas PeristiwaSignificant Events

04 Mei 2018May 04, 2018

Perseroan gelar RUPS Tahunan yang kedua dan berlangsung di Kantor Pusat. Kegiatan ini Memberikan pelaporan kinerja ADHI selama tahun 2017 kepada Investor.

The Company’s Annual General Meeting of the second degree and takes place at the Head Office ADHI. These activities provide ADHI performance reporting for 2017 to the Investor.

17 Mei 2018May 17, 2018

Perseroan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama sinergi antar BUMN.

The Company officially do Signing of MoU and a cooperation agreement synergy among SOEs.






ADHI salurkan donasi bagi para korban bencana gempa di Lombok. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen ADHI dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kegiatan ini melibatkan karyawan ADHI dan masyarakat sekitar

ADHI channeled donations for the victims of earthquake in Lombok. This activity is a commitment ADHI in the implementation of corporate social responsibility. This activity involves employees and the surrounding community ADHI

ADHI gelar site visit ke Precast Plant LRT Jabodebek yang berada di Pancoran bersama media dalam rangka Concrete Show-Construction Indonesia 2018. Dalam kesempatan ini, ADHI melakukan sosialisasi proyek LRT kepada media dan masyarakat.

ADHI held site visit at LRT Jabodebek Precast Plant located in Pancoran with the press along Concrete Show-Construction Indonesia 2018 event. ADHI socializing LRT project to the media and the public.

ADHI gelar kegiatan bertajuk Mudik Bareng BUMN yang berlangsung di kantor Departemen LRT ADHI di Pancoran, Jakarta Selatan. kegiatan ini diikuti oleh segenap karyawan ADHI beserta keluarga.

ADHI degree titled Going Home with SOE activities that took place in LRT Department office of ADHI in Pancoran, South Jakarta. This activity was followed by all employees and their families ADHI.

30 Juli 2018July 30, 2018

12 September 2018September 12, 2018

08 Juni 2018June 08, 2018

Serikat Pekerja Adhi Karya (SPAK) gelar Musyarawah Nasional yang berlangsung di Seruni Hotel, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang dihadiri oleh segenap anggota SPAK melakukan pelaporan pertanggung jawaban pengurus lama dan pergantian pengurus baru.

Union of Adhi Karya (SPAK) title of national deliberation which took place at Seruni Hotel, Bogor, West Java. Event was attended by all members of SPAK has to reporting old board’s accountability and a new board replacement.

18-20 Oktober 2018October 18-20, 2018

Underpass Mampang, Jakarta

13 November 2018November 13, 2018

ADHI gelar Program Penghijauan dan bina lingkungan di daerah aliran sungai Citarum. Kegiatan ini bagian dari program PKBL Perseroan dan melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan ini digelar dalam rangka penyelamatan daerah aliran sungai.

ADHI title Greening Program and environmental development in the Citarum river basin. This activity is part of the Company’s CSR program and involve the local community. This event is held in order to save watershed.

19 Desember 2018December 19, 2018

ADHI melakukan Penandatanganan kontrak pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Acara yang berlangsung di kantor Jaya Konstruksi, BSD ini diikuti oleh segenap manajemen dari ADHI, Jaya Konstruksi, WIKA, dan Jakarta Toll Development

ADHI undertook the construction contract signing 6 toll road in Jakarta City. The event took place at the office of Jaya Konstruksi, BSD was followed by the entire management of the ADHI, Jaya Konstruksi, WIKA, and Jakarta Toll Development


ADHI melakukan Penandatanganan kontrak pembangunan Tol Aceh Sigli.

ADHI undertook the construction contract signing Aceh Sigli Toll Road.




LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

2

KOORDINASI YANG BAIK ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MENDUKUNG ADHI

DALAM MEREALISASIKAN SELURUH STRATEGI DAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Well-established coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors has made it possible for ADHI to execute company strategy and achieve target.

Dermaga Bitung, Sulawesi UtaraBitung Port, North Sulawesi

Jembatan Musi IV, PalembangMusi IV Bridge, Palembang






Laporan KomisarisReport from the Board of Commissioners

SEPANJANG TAHUN 2018, SEGENAP DIREKSI TELAH MENUNJUKKAN KOMITMENNYA DAN LEBIH AKOMODATIF TERHADAP IKLIM USAHA YANG SENANTIASA DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI PERUBAHAN.

THROUGHOUT 2018, BOARD OF DIRECTORS HAVE DEMONSTRATED THEIR COMMITMENT TO THE BUSINESS THAT IS ALWAYS CHALLENGED WITH VARIOUS CHANGES.

M. Fadjroel Rachman Komisaris UtamaPresident Commissioner





Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang

Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami mewakili segenap

manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk

menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2018

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan

lainnya. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Dewan

Komisaris ADHI untuk menyampaikan pokok-pokok

Laporan Pengawasan terhadap operasional Perseroan

di Tahun Buku 2018.

Kami senantiasa bersyukur atas kinerja Perseroan yang

dapat melewati tahun 2018 dengan pencapaian yang

senantiasa positif. Dapat kami sampaikan juga bahwa

laporan keuangan Perseroan juga telah diaudit oleh

auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Amir

Abadi Jusuf, Mawar & Rekan (afiliasi firma RSM) dan

mendapat predikat opini “Wajar Tanpa Modifikasian”.

Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018 ini merupakan

upaya untuk memberikan gambaran komprehensif

tentang upaya Perseroan untuk membuktikan

kemampuannya di sepanjang tahun 2018. Melalui buku

laporan ini, manajemen mencoba merangkum dan

mendokumentasikan perjalanan dan pencapaian ADHI

di tahun 2018. Berikut kami sampaikan pokok-pokok

Laporan Pengawasan terhadap Operasional Perseroan

di Tahun Buku 2018.

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan ADHIDalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas

roda usaha Perseroan Dewan Komisaris memberikan

apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap seluruh

jajaran ADHI, atas kinerja Perseroan yang tumbuh positif

hingga akhir tahun 2018. Hal ini merupakan bukti dari

komitmen segenap elemen ADHI untuk senantiasa

mengimplementasi kebijakan yang strategis serta mitigasi

risiko usaha yang tepat.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

With praise and gratitude to God Almighty, allow us to represent

the management of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) to

submit the Annual Report 2018 as a form of accountability

to the Shareholders and all other Stakeholders. Furthermore,

allow us as the Board of Commissioners of ADHI to deliver the

points of the Supervision Report on the Company’s operations

in the 2018 financial year.

We are grateful for the Company’s performance that passed

2018 with positive achievements. We inform that the Company’s

financial statements have also been audited by an independent

auditor from Amir Abadi Jusuf’s Public Accounting Firm and

received the tittle of “Fair without Modification”.

This 2018 Annual Report is an effort to provide a comprehensive

overview of the Company’s efforts to prove its capabilities

throughout 2018. Through this report book, management tries

to summarize and document ADHI’s journey and achievements

in 2018. Then Allow us to elaborate Points of Supervision

Report on the Company’s Report troughout 2018 Financial Year.

Assessment of Board of Director Performance Regarding ADHI ManagementIn order to carry out its functions as supervisor of the Company’s

business, the Board of Commissioners gives the highest

appreciation to all ADHI employees, for the Company’s positive

growth performance until the end of 2018. This is an evidence

of ADHI’s commitment to always implement strategic policies

and the right business risk mitigation.






Dengan pencapaian kinerja yang telah dihasilkan pada

tahun 2018, Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah

melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan

strategi, mengendalikan risiko, serta dalam menerapkan

praktik tata kelola yang sesuai dengan koridor peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris

juga melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap

pencapaian kinerja, khususnya target kinerja yang telah

di susun dalam Rencana Kerja dan Angggaran Perseroan

(RKAP) tahun 2018. Rancangan RKAP dilakukan oleh

Direksi dengan arahan Dewan Komisaris yang kemudian

ditetapkan oleh pemegang saham melalui mekanisme

persetujuan Dewan Komisaris. RKAP inilah yang kemudian

tertuang menjadi Key Performance Indicator (KPI) sebagai

dasar evaluasi penilaian kinerja keberhasilan Direksi dalam

menjalankan pengelolaan ADHI.

Sepanjang tahun 2018, segenap Direksi telah menunjukkan

komitmennya dan lebih akomodatif terhadap iklim usaha

yang senantiasa dihadapkan dengan berbagai perubahan.

Catatan penting Dewan Komisaris adalah Direksi beserta

jajarannya berhasil melakukan mitigasi terhadap proyek

yang mangkrak dan merugi dari performa tahun-tahun

sebelumnya. Sementara itu, selaras dengan roadmap

transformasi usaha yang telah digulirkan Perseroan sejak

beberapa tahun silam, Dewan Komisaris berharap bahwa

semangat transformasi tersebut bisa berjalan secara

sistemik dan berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu

elemen penting ADHI dalam menjadi agen pembangunan

negeri dan kembali menjadi yang terbaik.

Terkait dengan langkah strategis yang telah diambil dan

berhasil diterapkan oleh Direksi dengan pencapaian

positif di 2018, Dewan Komisaris semakin optimis akan

perkembangan ADHI ke depan. Dewan Komisaris yakin,

bahwa manajemen akan mampu mewujudkan visi

Perseroan untuk menjadi menjadi korporasi inovatif dan

berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan komitmen

dan dedikasi secara maksimal dalam menjalankan

kegiatan usaha dan operasional ADHI serta telah

mempertimbangkan rekomendasi dan arahan Dewan

Komisaris. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-

besarnya terhadap kinerja Direksi dalam menjalankan

amanah Perseroan untuk terus memberikan hasil positif

terhadap pencapaian usaha.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi ADHISelain pengawasan atas pencapaian kinerja seperti

yang telah dijelaskan di atas, Dewan Komisaris juga

melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi

Perseroan yang dilakukan Direksi. Pengawasan atas

implementasi strategi oleh Direksi juga dilakukan pada

With our achievements in 2018, the Board of Commissioners

believes that Board of Directors have done their best in

implementing strategies, controlling risks, and in governance

practices that are in accordance with the applicable laws and

regulations.

The Board of Commissioners also conducts intensive and in-

depth evaluation of performance achievement, specifically

targets that have been compiled in the Company’s Work Plan

and Budget (RKAP) in 2018. The RKAP draft is carried out

by the Board of Directors with directives from the Board of

Commissioners through Board of Commissioners approval

mechanism. This RKAP was then set out as a Key Performance

Indicator (KPI) as a basis for evaluating the performance of the

Board of Directors in carrying out ADHI management.

Throughout 2018,Board of Directors have demonstrated their

commitment to the business that is always faced with various

changes. An important note from the Board of Commissioners

is that the Board of Directors and their staff succeeded in

mitigating the stalled and loss-making projects from previous

years. Meanwhile, in line with the business transformation

roadmap, The Board of Commissioners hopes that the spirit

of transformation can run systemically and sustainably. This

has become one of the most important elements of ADHI in

becoming an agent of national development and becoming

the best.

Regarding the strategic steps taken by the Board of Directors that

successfully implemented in 2018, the Board of Commissioners

is optimistic about ADHI’s future development. The Board of

Commissioners believes that the management will be able to

realize the Company’s vision to become an innovative corporate

with high culture of excellence for a sustainable growth. Overall

the Board of Directors has shown commitment and dedication

in carrying out business and operational activities and has

considered the recommendations and direction of the Board

of Commissioners. We give the greatest appreciation to the

Board of Directors in carrying out the mandate of the Company

to continue to give positive achievement.

Supervision of ADHI Strategy ImplementationIn addition to performance supervision as described above,

Board of Commissioners also supervises the Company’s strategy

implementation by the Board of Directors. Supervision of the

strategy implementation is also carried out in the scope of

GCG principles implementation to ensure that the overall





lingkup pelaksanaan prinsip GCG untuk memastikan

bahwa pengelolaan ADHI secara keseluruhan berjalan

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam merumuskan target kinerja di awal tahun, Dewan

Komisaris berperan memberikan arahan dan masukan

sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya, termasuk

arahan dan masukan untuk rencana kerja strategis yang

dirumuskan Direksi. Untuk itu, Dewan Komisaris memiliki

tanggung jawab agar implementasi rencana strategis

tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Pengawasan tersebut dijalankan melalui berbagai

mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris

dan Direksi. Rapat menjadi bagian penting dari proses

pengawasan yang interaktif atas implementasi strategi

tersebut, agar Dewan Komisaris dapat terus mengikuti

arah perkembangan strategi yang dijalankan Direksi, dan

sejauh apa strategi tersebut efektif untuk dapat mencapai

target yang diharapkan.

Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja dengan DireksiHubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

terbangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai

visi ADHI. Hal ini mengacu kepada Undang-undang

Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (PT), di mana badan hukum Perseroan Terbatas

memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang berfungsi menjadi forum

pengambilan keputusan pemegang saham; Direksi yang

melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan; serta

Dewan Komisaris yang mengawasi pengelolaan Perseroan

yang dilakukan Direksi.

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara

Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal

yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut

management of ADHI runs in accordance with applicable laws

and regulations.

While formulating performance targets in the beginning of

the year, the Board of Commissioners has the role of providing

direction and input according to its capacity and capabilities,

including direction and input for the strategic work plan

formulated by the Board of Directors. For this reason, the Board

of Commissioners has the responsibility to make sure that the

implementation of the strategic plan can be carried out properly.

The supervision is carried out through various working

mechanisms between the Board of Commissioners and Board

of Directors. Meeting is an important part of the interactive

monitoring process for the strategy implementation, so that the

Board of Commissioners can follow the strategies development

direction by the Board of Directors, and how the strategy is

effective in achieving the expected targets.

Supervision and Work Relations with Board of DirectorsThe working relationship between the Board of Commissioners

and the Board of Directors is built through the common view to

achieve ADHI’s vision. This refers to the Law of the Republic of

Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company,

where a limited liability company has 3 (three) main organs,

namely a General Meeting of Shareholders (GMS) which

serves as a forum for shareholder decision making; Directors

who conduct management of the Company; and the Board

of Commissioners which oversees the management of the

Company.

A good working relationship between the Board of

Commissioners and the Board of Directors is one of the

most important thing so that each of these organs can

The Anggana Village, CibinongThe Anggana Village, Cibinong






dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan

efektif dan efisien. Dalam menjaga hubungan kerja yang

baik, Dewan Komisaris dan Direksi harus menerapkan

prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris harus menghormati tugas dan

wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan.

2. Direksi harus menghormati tugas dan wewenang Dewan

Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan

nasehat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.

3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris

dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat

formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa

dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau

korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan

oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi namun tidak dapat dipakai sebagai

kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi

Perseroan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

6. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan,

dan ketepatan waktu penyampaian informasi

Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Pandangan atas Prospek Usaha ADHI yang Disusun DireksiDewan Komisaris memandang bahwa tahun 2019 akan

menjadi tahun optimis bagi ADHI. Hal ini tercermin dari

beberapa target yang telah disusun oleh Direksi dan

telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, Dewan

Komisaris memberikan saran kepada Direksi untuk periode

tahun 2019 agar tetap berada dalam arah, panduan,

kebijakan, dan rambu-rambu GCG serta menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional

ADHI.

Kinerja ADHI di tahun 2018 merupakan pondasi yang

kokoh untuk menaklukan berbagai tantangan dan

peluang usaha di tahun 2019. Berdasarkan kinerja selama

tahun 2018, ADHI berhasil melewatinya dengan semangat

baru, budaya Perseroan yang kuat, pendekatan bisnis yang

inovatif serta restrukturisasi di segala bidang.

Semangat terbarukan tersebut menjadikan ADHI

sebagai perusahaan yang semakin kuat dan eksis dalam

bisnis konstruksi di Indonesia. ADHI memfokuskan

usahanya pada lima lini bisnis yang bergerak dalam

bidang jasa konstruksi, energi, properti, industri, dan

investasi. Segenap manajemen juga diharapkan mampu

menerapkan kebijakan strategis terkait pengembangan

produk dan jasa Perseroan, termasuk ekspansi dan

diversifikasi usaha.

work according to their respective functions effectively and

efficiently. In maintaining good working relationships, the

Board of Commissioners and Board of Directors must apply

the following principles:

1. The Board of Commissioners has to respect the duties

and authority of the Board of Directors in managing the

Company as stipulated in the laws and regulations and the

Company’s Articles of Association.

2. The Board of Directors has to respect the duties and

authorities of the Board of Commissioners to supervise

and provide advice on the Company management policies.

3. Every working relationship between the Board of

Commissioners and the Board of Directors is a formal

institutional relationship, in the sense that it must always

be based on a standard mechanism or accountability.

4. Informal working relationships can be carried out by each

member of the Board of Commissioners and Board of

Directors but cannot be used as accountable policies.

5. The Board of Commissioners has the right to obtain

Company information accurately, completely, and on time.

6. Board of Directors is responsible for the accuracy,

completeness, and punctuality in submitting Company

information to the Board of Commissioners.

Views on ADHI’s Business Prospects Compiled by the Board of DirectorsThe Board of Commissioners sees that 2019 will be an optimistic

year for ADHI. This is reflected in several targets prepared

by the Board of Directors and approved by the Board of

Commissioners. The Board of Commissioners provides advice

to the Board of Directors to remain in the direction, guidance

and policies of GCG and to apply the principle of prudence in

carrying out ADHI’s operations.

ADHI’s performance in 2018 is solid for conquering various

business challenges and opportunities in 2019. Based on the

performance during 2018, ADHI successfully passed it with

a new spirit, strong corporate culture, innovative business

approaches and restructuring in all fields.

This new spirit makes ADHI a company that is increasingly

strong and exists in the construction business in Indonesia. ADHI

focuses its business on five business lines that are engaged in

construction, energy, property, industry and investment services.

All management is also expected to be able to implement

strategic policies related to the development of the Company’s

products and services, including business expansion and

diversification.





Pengembangan properti di sekitar stasiun-stasiun LRT

Jabodebek yang dikenal dengan nama Transit Oriented

Development (TOD) juga senantiasa menjadi salah satu

fokus usaha ADHI. Ke depan, ADHI berusaha untuk

bersinergi mewujudkan citra positifnya sebagai salah

satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang

bersih dan terpercaya guna membukukan kinerja yang

semakin progresif.

Hal-hal saran di atas telah menjadi program kerja

Perseroan di tahun 2019, agar ADHI terus cermat dan

tanggap khususnya dalam hal efisiensi, pengelolaan

risiko dan pengendalian internal secara komprehensif

untuk meningkatkan kinerja usaha sehingga mampu

mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Pandangan atas Penerapan GCG di Lingkungan ADHISebagai salah satu BUMN, ADHI senantiasa berperan

aktif dalam proses pembangunan perekonomian

nasional dengan cara meningkatkan kinerja Perseroan

yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Penerapan

prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan tertuang

dalam Pedoman GCG ADHI yang telah disempurnakan

melalui Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2018/350

tanggal 28 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman

Good Corporate Governance (GCG CODE).

Bagi ADHI, GCG didefinisikan sebagai pola pikir dan

pola kerja yang diterapkan di seluruh jajaran Perseroan

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan

efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi pemangku

kepentingan. Dalam mewujudkan visi dan menjalankan

misi, Perseroan senantiasa berpegang pada asas-asas

GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan fairness.

Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan

prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan

nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para

pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai

pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen,

regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi dengan melakukan rapat rutin bulanan bersama

Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi

untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Dalam

menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris

dibantu oleh 3 (tiga) organ penunjang, yaitu Komite

Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite

Pengawasan GCG dan Mutu.

Property development around LRT stations known as Transit

Oriented Development (TOD) is also one of ADHI’s business

focuses. Going forward, ADHI seeks to synergize and to realize

its positive image as one of the largest construction companies

in Indonesia that is clean and reliable.

The suggestions above have become the Company’s work

program in 2019, so that ADHI continues to be careful and

responsive especially in terms of efficiency, risk management

and comprehensive internal control to improve business

performance and to realize the Company’s vision.

Views on GCG Implementation in the ADHI EnvironmentAs one of the state-owned enterprises, ADHI always plays

an active role in the national economic development process

by improving the Company’s performance based on GCG

principles. The application of GCG principles in the Company’s

environment is contained in ADHI’s GCG Guidelines which have

been refined through Directors Decree No. 014-6/2018/350

dated June 28, 2018 concerning the Improvement of the Good

Corporate Governance Guidelines (GCG CODE).

For ADHI, GCG is defined as the mindset and work patterns that

are applied in all levels of the Company to increase transparency

and accountability for the creation of an efficient and effective

management system, to create values for stakeholders. In

realizing the Vision and carrying out the Mission, the Company

adheres to the principles of GCG, namely transparency,

accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Company is fully committed to implement GCG principles as

a foundation in creating sustainable added value for the benefit

of shareholders, the community, and various other stakeholders

(employees, consumers, regulators, business partners, etc.)

both in short and long term.

The Board of Commissioners has supervised the duties and

responsibilities implementation of the Board of Directors by

conducting monthly meetings with the Board of Directors and

providing advice to support the Board of Directors. In carrying

out its supervisory functions, the Board of Commissioners

is assisted by 3 (three) supporting organs, namely the Audit

Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and

the GCG and Quality Monitoring Committee.






Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan KomisarisAdanya 3 (tiga) organ penunjang yaitu Komite Audit,

Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite

Pengawasan GCG dan Mutu, sangat membantu

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang

dijalankan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat-rapat

di setiap komite memberikan rekomendasi bagi Dewan

Komisaris untuk dapat melakukan tugas pengawasan

dan memberikan arahan bagi Direksi.

Secara kualitatif, Dewan Komisaris telah melakukan

penilaian atas kinerja dari 3 (tiga) organ penunjang

Dewan Komisaris, mencakup keaktifan ketiga Komite

dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi, dan

rekomendasi yang diberikan. Atas segala dedikasi dan

pelaksanaan tugas yang telah dijalankan, Dewan Komisaris

menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota komite.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan

Komisaris tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil

yang dicapai tetapi juga terus memantau proses untuk

mencapai hasil yang diharapkan melalui penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance). Dalam hal pelaksanaan GCG, Dewan

Komisaris berpandangan implementasi prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam upaya pencapaian tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite penunjang

fungsi komisaris telah bekerja secara kolektif dan secara

independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut

membuahkan implementasi prinsip GCG di Perseroan

berjalan secara maksimal. Hal ini juga didukung oleh

komitmen Dewan Komisaris bersama dengan Direksi yang

berkolaborasi dalam rangka mewujudkan transformasi

jangka panjang tata kelola perusahaan yang diharapkan

dapat menghasilkan nilai positif yang berkelanjutan.

Pandangan atas Penerapan dan Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) ADHIDalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan

Good Corporate Governance (GCG), manajemen ADHI

berkomitmen menjalankan Perseroan secara profesional

berlandaskan pada perilaku Perseroan yang sesuai dengan

budaya kerja dan sikap kerja Perseroan, guna mewujudkan

tata kelola perusahaan yang baik. Karenanya, ADHI tetap

menerapkan kebijakan Whistleblowing (WBS) yang diatur

dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

dengan No. 014-6/2017/179 tanggal 6 Juni 2017 tentang

Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS)


Performance Evaluation of Committee Under the Board of CommissionersThere are 3 (three) supporting organs, namely the Audit

Committee, the Risk Management Monitoring Committee,

and the GCG and Quality Monitoring Committee, which assist

the supervisory duties and functions carried out by the Board

of Commissioners. The meetings at each committee provides

recommendations for the Board of Commissioners to be able

to fulfil supervisory duties and provide direction for the Board

of Directors.

Qualitatively, the Board of Commissioners has assessed the

performance of 3 (three) supporting organs of the Board of

Commissioners, including the activeness in doing their duties,

the documentation process, and the recommendations

given. For all the dedication and the tasks done, the Board

of Commissioners expresses appreciation to all members of

the committee.

In carrying out its supervisory functions, the Board of

Commissioners is not only responsible for the results but also

the monitoring process to achieve expected results through

Good Corporate Governance implementation. The Board of

Commissioners believes that the implementation of Good

Corporate Governance principles is an inseparable part in

achieving the Company’s objectives.

The Board of Commissioners considers that the supporting

committees have worked collectively and independently in

carrying out their duties. This led to the implementation of the

GCG principles in the Company to run optimally. This is also

supported by the Board of Commissioners together with Board

of Directors who collaborate in order to realize the long-term

transformation of corporate governance that is expected to

give positive and sustainable values.

Views on ADHI’s Whistleblowing System (WBS) Implementation and Management

In order to improve the effectiveness of Good Corporate

Governance (GCG) implementation, ADHI’s management is

committed to run the Company professionally in accordance

with the work culture and work attitude of the Company in

realizing good corporate governance. Therefore, ADHI still

applies the Whistleblowing System (WBS) as stipulated in the

Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. No. 014-6/2017/179 dated June 6, 2017 concerning the

Whistleblowing System (WBS) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.





Penerapan WBS di ADHI telah dipertajam dengan

penerapan prinsip Whistleblower untuk dapat

menyampaikan atau melaporkan suatu tindakan yang

dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan

pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG, baik melalui

surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi

dan sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor

dan laporannya.

Dengan adanya mekanisme WBS diharapkan Perseroan

dapat menegakkan standar pelayanan dan etika,

menerapkan sistem pencegahan dini (early warning

system) dan meningkatkan confidence. WBS adalah

pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan

perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak

etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat

merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan,

yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi

kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang

dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia

(confidential) dan memberikan perlindungan bagi pelapor.

Per 31 Desember 2018, Dewan Komisaris mencatat tidak

adanya laporan yang masuk melalui mekanisme WBS

yang telah diterapkan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris di Tahun 2018Sepanjang tahun 2018, komposisi Dewan Komisaris ADHI

tidak mengalami perubahan, sebagai berikut:

M. Fadjroel Rachman : Komisaris Utama

Bobby Achirul Awal Nazief : Komisaris

Wicipto Setiadi : Komisaris

Rildo Ananda Anwar : Komisaris

Muchlis Rantoni Luddin : Komisaris Independen

Hironimus Hilapok : Komisaris Independen

Kami mengapresiasi kebijakan Perseroan yang telah

percaya terhadap dedikasi Dewan Komisaris dalam

mengembangkan ADHI untuk lebih maju lagi. Dewan

Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini

dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola

perusahaan yang baik untuk kepentingan para Pemegang

Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

The application of the WBS in ADHI has been deepen by the

Whistleblower principle to be able to submit or report an

action that is considered to violate the provisions regarding

alleged violations of GCG implementation, either through

mail, telephone, e-mail and other media to Board of Directors

and this system guarantees the confidentiality of the reporter’s

identity and their report.

With the WBS mechanism, the Company is expected to uphold

service and ethics standards, implement an early warning system

and increase confidence. The WBS is the disclosure of violations

or unlawful acts, unethical/immoral acts or other actions that

can harm the Company or stakeholders, which are carried out

by employees or leaders to other organizations or institutions

that can take action on these violations. This disclosure is

generally carried out confidentially and provides protection

for the whistleblowers.

As of December 31, 2018, the Board of Commissioners

noted that there were no reports submitted through the WBS

mechanism.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners in 2018Throughout 2018, the composition of ADHI’s Board of

Commissioners has not changed, as follows:

M. Fadjroel Rachman : President Commissioner

Bobby Achirul Awal Nazief : Commissioner

Wicipto Setiadi : Commissioner

Rildo Ananda Anwar : Commissioner

Muchlis Rantoni Luddin : Independent Commissioner

Hironimus Hilapok : Independent Commissioner

We appreciate the Company’s policies that have believed in the

Board of Commissioners’ dedication in developing ADHI to be

more advanced. The Board of Commissioners is committed to

carrying out this mandate by always prioritizing the principles

of good corporate governance for the benefit of Shareholders

and other Stakeholders.






PenutupPada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa

terima kasih kepada Pemegang Saham dan Pemangku

Kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya.

Apresiasi terdalam juga ditujukan kepada segenap jajaran

Direksi, karyawan, serta mitra usaha yang senantiasa

mendukung ADHI untuk tumbuh dan berkembang.

Semoga pertumbuhan berkelanjutan yang dicita-citakan

bersama akan selalu mendorong semangat segenap insan

ADHI untuk terus melaju menjadi yang terdepan dalam

segmen industri yang dapat memberikan manfaat lebih

bagi semua pihak. Kami berharap agar profesionalisme

dalam pengelolaan ADHI maupun pelayanan kepada

para Pemegang Saham senantiasa ditingkatkan selaras

dengan tuntutan industri saat ini. Akhir kata, izinkan kami

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas

kepercayaan yang diberikan dalam rangka meraih hasil

positif dan mempertahankan pertumbuhan usaha ADHI.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati

kita semua.

M. Fadjroel Rachman Komisaris Utama

President Commisioner

Hormat kami,

Warm regards

ClosingWe would like to express our gratitude to shareholders and

stakeholders for their trust and support. We also give our

deepest appreciation to the Board of Directors, employees,

and business partners who support ADHI to grow and develop.

Hopefully the sustainable growth that we aspire together will

always encourage all of Insan ADHI to continue leading in

industry segments that can provide more benefits for all parties.

We hope that the professionalism in our management and

services will be improved in line with the current demands.

Finally, let us express our deepest gratitude for the trust given

to achieve positive results and maintain ADHI’s business growth.

May God Almighty always bless us all.





Dari Kiri ke kananFrom left to right

Wicipto SetiadiKomisarisCommissioner

Muchlis Rantoni LuddinKomisaris IndependenIndependent Commissioner

M. Fadjroel RachmanKomisaris UtamaPresident Commissioner

Bobby Achirul Awal NaziefKomisaris Commissioner

Rildo Ananda AnwarKomisaris Commissioner

Hironimus HilapokKomisaris IndependenIndependent Commissioner






Laporan DireksiReport from the Board of Directors

PERSEROAN MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA UNTUK MENGELOLA AKIBAT YANG DITIMBULKAN KARENA TERJADINYA PERUBAHAN, BAIK YANG BERASAL DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR PERSEROAN AGAR ADHI TETAP BERJALAN DINAMIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN ZAMAN, KEMAJUAN TEKNOLOGI, SERTA PENINGKATAN KESADARAN AKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS.

THE COMPANY UNDERTAKES VARIOUS EFFORTS TO MANAGE THE CONSEQUENCES CAUSED BY CHANGES, BOTH FROM WITHIN AND THE COMPANY SO THAT ADHI CONTINUES TO RUN DYNAMICALLY IN THE FACE OF THE TIMES, TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AND INCREASED AWARENESS OF QUALITY SERVICES.

Budi Harto Direktur UtamaPresident Director





Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang

Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami mewakili segenap

manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk

menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2018

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan

lainnya.

Pencapaian usaha ADHI sepanjang 2018 tetap

mencacatkan pertumbuhan yang positif, kendati iklim

usaha di tahun ini penuh dengan tantangan. Optimalisasi

pencapaian usaha ADHI tak lepas dari kebijakan strategis

Perseroan dalam melakukan ekspansi, transformasi, dan

sinergitas usaha. Ini merupakan bukti komitmen Perseroan

dalam membangun pondasi usaha untuk pertumbuhan

yang berkualitas.

Pencapaian yang ditorehkan Perseroan di tahun 2018,

seperti yang tertuang dalam laporan tahunan ini,

merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis

yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan

mampu memberikan dampak yang positif terhadap

kinerja Perseroan secara berkelanjutan. Selanjutnya

perkenankanlah kami selaku Direksi ADHI untuk

menyampaikan pengelolaan Perseroan di tahun buku

2018.

Perspektif Perekonomian MakroBank Dunia dalam laporannya terkait kondisi

perekonomian global, menyebutkan bahwa International

Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan

ekonomi dunia dalam laporan World Economic Outlook

(WEO) edisi Oktober 2018. Lembaga internasional

yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS),

itu memperkirakan perekonomian global akan

tumbuh 3,7% di tahun 2018 dan 2019, sama dengan

pertumbuhan yang dicatatkan tahun 2017. April 2018 lalu,

momentum perekonomian dunia secara luas membuat

IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,9% untuk

tahun 2018 dan tahun 2019. Namun, mempertimbangkan

perkembangan yang terjadi sejak saat itu, angka tersebut

tampaknya terlalu optimistis, dan pertumbuhan telah

stabil di 3,7%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

By praising and thanking the God Almighty, allow us to

represent the entire management of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. (ADHI) to submit the 2018 Annual Report as a form of

accountability to the Shareholders and all other Stakeholders.

During 2018, the business achievement of ADHI recorded

a positive growth, despite of challenging business climate.

Optimization of ADHI’s business achievement is strongly

correlated with the Company’s strategic policy in carrying out

expansion, transformation, and business synergy. This is an

evidence of the Company’s commitment in constructing business

foundation to dashing growth.

The achievement of the Company in 2018, as stated in

the annual report, is a depiction of strategic initiative, that

is expected to be positively impactful on the Company’s

sustainable performance. Hereinafter, please allow us, as the

Board of Directors, to deliver management of the Company

in fiscal year 2018.

Perspective of MacroeconomyWorld Bank, in their report related to global economy, stated

that International Monetary Fund (IMF) revised down the world

economic growth in the October 2018 World Economic Outlook

(WEO) report. The Washington-based international institution

predicted that the world economic growth will rise 3.7% in

2018 and 2019, equivalent to the growth recorded in 2017.

Last April 2018, the momentum of the world economy broadly

made the IMF estimate growth of 3.9% for 2018 and 2019.

However, considering the developments that have taken place

since then, the figure seems too optimistic, and growth has

stabilized at 3.7%.






Secara umum, proyeksi pertumbuhan ekonomi

negara maju tahun 2018 dan 2019 lebih rendah 0,1%

dibandingkan perkiraan yang dibuat sebelumnya. Revisi

negatif untuk negara berkembang lebih dalam, yaitu

masing-masing -0,2% dan -0,4% persen untuk tahun

2018 dan tahun 2019. Sebelumnya, IMF memperkirakan

perekonomian emerging market akan tumbuh 4,9% di

tahun 2018 dan 5,1% di tahun 2019. Namun, proyeksi

tersebut direvisi ke bawah menjadi 4,7% untuk 2018

dan 2019.

Kendati demikian, berdasarkan data laporan triwulanan

perekonomian Indonesia edisi Desember 2018 yang dirilis

oleh Bank Dunia, perekonomian Indonesia berhasil

bertahan di tengah gejolak global yang besar berkat

fundamental ekonomi makro yang kokoh dan koordinasi

kebijakan yang kuat.

Dengan kebijakan moneter dan fiskal yang menjaga

stabilitas ekonomi makro, ekonomi Indonesia tumbuh

dengan kuat sebesar 5,2% pada kuartal ketiga.

Pertumbuhan investasi tetap menjadi pendorong

utama ekonomi, dengan investasi konstruksi menguat

dibanding kuartal sebelumnya. Meskipun konsumsi

masyarakat sedikit menurun, lonjakan konsumsi

Pemerintah mempertahankan pertumbuhan konsumsi

secara keseluruhan.

Pertumbuhan PDB riil tahunan diproyeksikan menjadi

5,2% untuk 2018 dan 2019, sedikit lebih tinggi dari

tahun 2017. Permintaan domestik yang lebih kuat masih

didominasi oleh investasi dan diperkirakan akan lebih

besar dari pada hambatan sektor eksternal, di tengah

melambatnya pertumbuhan global dan berlanjutnya

ketidakpastian kebijakan perdagangan global.

Meski tekanan pada Rupiah telah berkurang, Indonesia

harus semakin memperkuat posisi eksternalnya dengan

mempercepat upaya peningkatan ekspor dan investasi.

Langkah-langkah seperti menerapkan perjanjian

perdagangan bebas dan merevisi Daftar Negatif Investasi

(DNI) untuk mengurangi pembatasan investasi dari luar

negeri akan meningkatkan daya saing Indonesia dan

menciptakan pekerjaan yang baik sehingga semakin

banyak penduduk Indonesia menjadi bagian kelas

menengah.

Ulasan Makro Industri Menurut laporan Bank Dunia 2018, daya saing infrastruktur

Indonesia tahun 2018 berada di peringkat ke-52, membaik

dibandingkan pada 2010-2013 yang berkisar di peringkat

70-an. Perkembangan pembangunan infrastruktur di

Indonesia sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk

terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur guna

mencapai target yang ditetapkan.

First and foremost, the projected economic growth of developed

countries in 2018 and 2019 is lower by 0.1% compared to

estimates made previously. Negative revisions for developing

countries are deeper, namely -0.2% and -0.4% for 2018 and

2019 respectively. Previously, the IMF estimated that emerging

market economies would grow 4.9% in 2018 and 5.1% in

2019. However, this projection is revised downward to 4.7%

for 2018 and 2019.

However, based on Indonesia’s quarterly report December 2018

edition released by the World Bank, Economy of Indonesia was

successfully survived amidst strong global turmoil thanks to

solid fundamental of macroeconomy and policy coordination.

With monetary and fiscal policy that maintain the stability of

macroeconomy, the economy of Indonesia grew strongly by

5.2% in third quarter. The growth of investment has been the

main thruster of economy, with construction of investment

that got stronger than previous quarter. Meanwhile, public

consumption slightly decreased and a surge in government

consumption stabilized overall consumption growth.

The increase of annual real GDP was projected to be 5.2% for

2018 and 2019, slightly higher than 2017. Domestic demand

that was stronger has been still dominated by investment

and is predicted to be bigger than external sector barriers,

amidst the slowing global growth and continuing uncertainty

of global trade policy.

Despite of a decreasing pressure on Rupiah, Indonesia should

strengthten its external position in order to pace up the leaps

in increasing exports and investment. The leaps, such as

implementing free trade agreement and revising Negative

Investment List (DNI) to reduce limitation of overseas investment

will improve Indonesia’s competitiveness and create better

employment so that more Indonesian could become part of

middle class community.

Macro Industry Overview According to World Bank in 2018, Indonesia’s infrastructure

competitiveness in 2018 was at 52nd, getting better compared

to 2010-2013 that was at 70th., The development of

infrastructure establishment in Indonesia is in line with the

Government’s policy to continue to accelerate infrastructure

development in order to achieve the targets set.





Sebagai perusahaan konstruksi pertama yang sahamnya

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), ADHI terdorong

untuk senantiasa memaksimalkan kinerjanya untuk

kepentingan setiap pemangku kepentingan, termasuk

bagi kemajuan industri konstruksi Indonesia yang

semakin pesat. Perseroan memiliki lima lini bisnis yang

ditujukan untuk mendapatkan pendapatan yang kuat dan

berkesinambungan di masa depan. Tantangan ini dijawab

dengan menghadirkan beberapa proyek yang berpotensi

menghasilkan pendapatan tetap untuk Perseroan di masa

depan. Untuk mewujudkannya, ADHI semakin konsisten

dalam mengembangkan lima lini bisnisnya seperti,

Konstruksi, Energi, Properti, Industri, dan Investasi.

Perseroan saat ini sedang dipercaya untuk melakukan

pembangunan transportasi massal berbasis rel terintegrasi

Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jakarta, Bogor Depok,

Bekasi (Jabodebek). Melalui proyek LRT Jabodebek, lini-

lini bisnis Perseroan semakin berkembang dan saling

bersinergi. Perseroan kini sedang bertransformasi dengan

menetapkan properti sebagai salah satu engine of growth.

Hal tersebut memerlukan perubahan baik dari proses bisnis

hingga pembentukkan budaya yang semula berfokus

pada bidang konstruksi.

Kebijakan Strategis Tahun 2018Dinamika iklim usaha yang terjadi sepanjang tahun 2018

merupakan tantangan tersendiri bagi segenap manajemen

ADHI. Untuk itu, manajemen telah merancang kebijakan

strategis dalam mempertahankan pasar yang berlandaskan

semangat yang tinggi agar dapat tumbuh dan berkembang

bersama secara sehat dan berkesinambungan. Berangkat

dari semangat tersebut, Perseroan senantiasa berusaha

untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pasar,

namun dengan tetap berpegang pada asas kehati-

hatian (prudential) serta dalam koridor aturan-aturan

dari regulator. Dengan landasan ini, ADHI merancang

kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk

mengembangkan usaha dan kemampuannya di masa

mendatang agar mampu melayani kebutuhan pasar seiring

dengan perkembangan jaman.

Untuk mencapai sasaran dan strategi yang telah ditetapkan

untuk tahun 2018, manajemen menetapkan untuk tetap

memberlakukan beberapa kebijakan strategis meliputi;

Kebijakan Kegiatan Perolehan Kontrak, Kebijakan

Produksi, Kebijakan Financial, dan Kebijakan Sumber

Daya Manusia (SDM).

Perseroan melakukan berbagai upaya untuk mengelola

akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan

baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perseroan

agar ADHI tetap berjalan dinamis dalam menghadapi

perkembangan jaman, kemajuan teknologi serta

As the first construction company whose shares are listed

on the Indonesia Stock Exchange (IDX), ADHI is encouraged

to always maximize its performance for the benefit of every

stakeholder, including the progress of Indonesia’s increasingly

rapid construction industry. The company has five lines of

business aimed at obtaining strong and sustainable income in

the future. This challenge is answered by presenting several

projects that have the potential to generate fixed income

for the Company in the future. To make it happen, ADHI is

increasing consistently in developing its five business lines such

as, Construction, Energy, Property, Industry, and Investment.

The Company is being trusted to conduct integrated Light

Rail Transit (LRT) project in Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi

(Jabodebek). Through LRT Jabodebek project, the Company’s

business lines get growing and synergized. The Company is

now transforming by determining properties as one of engine

of growth. This requires a change from the business process

to the formation of culture which was originally focused on

the construction sector.

Strategic Policy in 2018The dynamics of the business climate that occurred throughout

2018 were a challenge for all ADHI management. For this

reason, management has designed a strategic policy in

maintaining a market that is based on high morale in order

to grow and develop together in a healthy and sustainable

manner. Building upon that spirit, the Company always strives

to understand and fulfill market needs, but by adhering to

the principle of prudence and in the corridors of the rules of

the regulator. With this foundation, Adhi designed policies

and strategic steps to develop their business and capabilities

in the future in order to be able to serve market needs along

with the times.

To achieve the targets and strategies set for 2018, management

has determined to continue to implement a number of strategic

policies including; Policy on Contract Acquisition Activities,

Production Policy, Financial Policy, and Human Resources (HR)

Policy.

The Company undertakes various efforts to manage the

consequences caused by changes both from within and outside

the Company so that ADHI continues to run dynamically in the

face of the times, technological advancements and increased

awareness of quality services. Become an inovative company






peningkatan kesadaran akan pelayanan yang berkualitas.

Menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk

pertumbuhan berkelanjutan. Perubahan visi, misi, dan

nilai perusahaan ADHI sesuai dengan perkembangan

Perseroan serta kondisi eksternal yang ada dan bertujuan

dalam rangka transformasi bisnis Perseroan.

Kinerja Usaha dan Pemenuhan Target RKAPSegmen yang memberikan kontribusi terbesar kepada laba

Perseroan adalah segmen konstruksi. Segmen kontruksi ini

meliputi pembangunan pekerjaan sipil maupun gedung

bertingkat (high-rise building) termasuk infrastruktur

umum seperti bandara, pelabuhan dan dermaga, jalan

dan jembatan, bendungan dan saluran irigasi, dan lainnya.

Lini bisnis ini ditangani oleh departemen-departemen

operasional, seperti Departemen Infrastruktur I,

Departemen Infrastruktur II, Departemen Gedung,

Light Rail Transit (LRT) serta anak perusahaan PT Adhi

Persada Gedung. Proses bisnis konstruksi pada umumnya

dimulai dari tahapan perolehan kontrak yang terdiri dari

kegiatan Info Pasar, PQ, Pra Lelang & Lelang dan Kontrak.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan proyek yang

terdiri dari kegiatan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan

pasca pelaksanaan.

Di tahun 2018, Perseroan merencanakan perolehan dari

beberapa komponen substansial dan penting sebagai

tolok ukur dalam menilai kinerja Perseroan. Perbandingan

antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

• Pendapatan

Pada tahun 2018 pendapatan usaha Perseroan

mengalami peningkatan sebesar 3,3% menjadi

Rp15,7 triliun, dibandingkan Rp15,2 triliun di tahun

2017. Realisasi total pendapatan usaha di tahun 2018

tersebut mencapai 84,6% dari RKAP tahun 2018

sebesar Rp18,5 triliun.

• Laba Kotor

Pada tahun 2018, laba kotor Perseroan mengalami

peningkatan sebesar 21,8% menjadi Rp2,5 triliun,

dibandingkan Rp2,1 triliun di tahun 2017. Realisasi

laba kotor Perseroan di tahun 2018 mencapai 81,0%

dari RKAP tahun 2018 sebesar Rp3,1 triliun.

• Laba Bersih

Laba bersih Perseroan di tahun 2018 tercatat sebesar

Rp644,0 miliar atau meningkat 25,1% dari Rp515,4

miliar di tahun 2017. Realisasi laba bersih tahun 2018

ini mencapai 77,0% dari RKAP 2018 sebesar Rp836,4

miliar.

with excellent culture for sustainable development. Changes in

the vision, mission, and corporate value of ADHI in accordance

with the development of the Company as well as existing

external conditions and aims in the context of the Company’s

business transformation.

Business Performance and Fulfillment of the RKAP TargetThe segment that provides the biggest contribution to the

Company is construction segment. The segment includes

construction of civil works or high-rise building, including public

infrastucture such as airports, harbors and docks, roads and

bridges, dams and irrigations and others. These business lines

are handled by operational departments, such as Infrastructure

Department I, Infrastructure Department II, Building Department

Light Rail Transit (LRT) Department and subsidiaries of PT Adhi

Persada Gedung. Construction business process generally starts

from stage of contract acquisition consisting of Info Pasar,

PQ, Pre-Bargain & Bargain and Contract. The next step is

project implementation that consists of pre-implementation,

implementation, and post-implementation.

In 2018, the Company planned achievements from several

substantial and significant components as benchmarks

in assessing the Company’s performance. The comparison

between plans and realization is explained as follow:

• Income

In 2018, the Company business income gained 3.3% or

reached Rp15.7 trillion, compared to 2017 income which

was Rp15.2 trillion. The realization of business income

in 2018 reached 84.6% of RKAP in 2018 with total of

Rp18.5 trillion.

• Gross Profit

In 2018, the Company’s gross profit experienced increase

21.8% to be Rp2.5 trillion, compared to 2017, Rp2.1

trillion. The realization of the Company’s gross profit in

2018 reached 81.0% of the 2018 RKAP of Rp3.1trillion.

• Net Profit

The Company’s net profit in 2018 was recorded at Rp644.0

billion, an increase of 25.1% from Rp515.4 billion in 2017.

The realization of this 2018 net income reached 77.0% of

the 2018 RKAP of Rp836.4 billion.





ADHI senantiasa memperkuat fondasi bisnis melalui

transformasi usaha dengan mengimplementasikan

kebijakan strategis yang tepat sasaran. Komitmen tersebut

diwujudkan secara selaras dan terintegrasi. Pencapaian

ADHI juga tak lepas dari mitigasi terhadap ketahanan

segmen usaha untuk menyerap potensi risiko yang akan

timbul di kemudian hari. Sistem bisnis yang terintegrasi

tersebut membuahkan kontribusi secara optimal di bidang

infrastruktur demi mewujudkan nilai unggul bagi bangsa.

Prospek Usaha Tahun 2019Fokus Pemerintah pada proyek infrastruktur menjadi

peluang tersendiri untuk perusahaan konstruksi, tak

terkecuali bagi ADHI. Program infrastruktur yang didorong

Pemerintah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan

kinerja ADHI dengan berbagai proyek konstruksi

yang sedang dijalankan. Sebagai salah satu agen

pembangunan, ADHI berkomitmen untuk memberikan

kontribusinya bagi negeri dan dapat memberikan efek

manfaat untuk masyarakat luas. ADHI memiliki eksistensi

sebagai perusahaan di sektor konstruksi yang berkelas

dan ikut berperan secara aktif membangun negeri demi

masa depan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan nafas

Nawacita yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Tahun 2019 akan menjadi tahun optimis bagi ADHI, yang

tercermin dari beberapa target yang telah disusun oleh

manajemen. Ulasan ekonomi makro di atas senantiasa

menjadi dasar Perseroan dalam menyusun rencana kerja

dan kebijakan strategis di tahun 2019. Hal tersebut

menjadi salah satu elemen penting ADHI dalam rangka

menggapai kinerja yang unggul dan berkelanjutan.

Pemilihan properti sebagai salah satu engine of

growth dilakukan mengingat ADHI sedang melakukan

pembangungan LRT Jabodebek. Pembangungan tersebut

berdampak pada munculnya potensi proyek-proyek

internal ADHI, seperti TOD, peningkatan pendapatan

konstruksi gedung melalui Adhi Persada Gedung (APG),

dan peningkatan kapasitas pemakaian beton pada Adhi

Persada Beton (APB).

ADHI always strengthens the business foundation through

business transformation by implementing strategic policies

that are right on target. This commitment is realized in a

harmonious and integrated manner. ADHI’s achievement is

also inseparable from the mitigation of the resilience of the

business segment to absorb potential risks that will arise in the

future. This integrated business system produces an optimal

contribution in the infrastructure sector in order to realize

superior values for the nation.

2019 Busines ProspectGovernment Focus on infrastructure project becomes certain

opportunities for infrastructure companies, no exception for

ADHI. The Government-driven infrastructure program is one

of the drivers of ADHI’s performance growth with various

construction projects currently underway. As one of the agents

of development, ADHI is committed to contributing to the

country and can provide benefits to the wider community. ADHI

has an existence as a company in the classy construction sector

and plays an active role in building the country for a better

future. This is in line with the breath of Nawacita declared by

the Government.

2019 will be optimistic year for ADHI, reflected from some

targets set by management. Macro economy overview has

always become a basis for the Company to arrange work

plans and strategic policies in 2019. It becomes one of the key

elements for ADHI in order to achieve superior and continuous

achievement.

The stipulation of property as one of the engine of growth is

conducted regarding ADHI’s current activity, LRT Jabodebek

construction. The construction has an impact on the emergence

of the potential of ADHI’s internal projects, such as TOD, the

increase in building construction revenue through Adhi Persada

Gedung (APG), and the increase in the use of concrete capacity

in Adhi Persada Beton (APB).

DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA, DIREKSI DIDUKUNG OLEH BERBAGAI ORGAN PENDUKUNG

YANG MEMBERIKAN BERBAGAI REKOMENDASI ATAS ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN BISNIS PERSEROAN.

IN CARRYING OUT ITS FUNCTIONS, THE BOARD OF DIRECTORS IS SUPPORTED BY VARIOUS SUPPORTING ORGANS THAT PROVIDE

RECOMMENDATIONS ON THE COMPANY’S BUSINESS MANAGEMENT ASPECTS.






Secara umum, tujuan ADHI dalam lima tahun ke

depan meliputi pembentukan citra baru ADHI sebagai

perusahaan yang sedang berevolusi, memaksimalkan

keunggulan TOD, menginisiasi proyek-proyek infrastruktur

melalui skema investasi dan menjadi perusahaan yang

memberikan produk dan jasa dengan excellent quality.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018ADHI melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan

segenap insan Perseroan mempunyai komitmen untuk

melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan

pada nilai-nilai pokok yang tertuang pada Budaya Kerja

Perseroan. Kesadaran ini didukung penuh oleh Dewan

Komisaris yang dibantu dengan Komite Audit untuk

melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan

GCG.

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi didukung oleh

berbagai organ pendukung yang memberikan berbagai

rekomendasi atas aspek-aspek pengelolaan bisnis

Perseroan. Peran organ ini menjadi sangat penting, agar

dalam pengambilan keputusan, Direksi memiliki cara

pandang yang lengkap dari berbagai sisi, baik dari segi

keberlangsungan bisnis Perseroan, maupun kepentingan

pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Anggaran Dasar Perseroan menegaskan komitmen

Perseroan dalam menerapkan praktik-praktik GCG dalam

pengelolaan Perseroan yang dituangkan dalam Pedoman

Good Corporate Governance (GCG Code). Komitmen ini

diwujudkan antara lain dengan melengkapi infrastruktur

GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkup Perseroan,

serta melakukan penyempurnaan berbagai softstructure

atau perangkat lunak struktur GCG yang dimiliki Perseroan.

Untuk menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan

GCG di Perseroan, GCG Code akan dikaji relevansinya

setiap tahun, untuk melihat kesesuaian terhadap kondisi

lingkungan bisnis Perseroan yang mutakhir.

Dengan seluruh penerapan prinsip GCG tersebut, Direksi

berharap laju pertumbuhan bisnis ADHI memiliki aspek

fundamental yang kuat, dan akan berpengaruh besar

terhadap keberlangsungan usaha ADHI di masa-masa

yang akan datang.

In general, the objectives of ADHI in the next five years include

the formation of ADHI’s new image as an evolving company,

maximizing the benefits of TOD,initiating infrastructure projects

throughout investment scheme and becoming a company that

provides excellent quality products and services.

The Implementation of Good Corporate Governance in 2018ADHI, through the Board of Commissioners, Directors, and all

members of the Company, is committed to carry out principles

of GCG based on the core values contained in the Company’s

Work Culture. The awareness is fully supported by the Board

of Commissioners and is helped by Audit Committee to carry

out monitoring activities on the implementation of GCG.

In carrying out its functions, the Board of Directors is supported

by various supporting organs that provide recommendations

on the Company’s business management aspects. The role of

this organ is very important, so that in making decisions, the

Board of Directors has a complete perspective from various

sides, both in terms of the Company’s business continuity, as

well as the interests of shareholders and stakeholders.

The Company’s Articles of Association affirm the Company’s

commitment in implementing GCG practices in the management

of the Company as outlined in the Good Corporate Governance

(GCG Code) Guidelines. This commitment is realized, among

others, by completing the GCG infrastructure that underlies

the implementation of GCG within the Company, as well as

making improvements to various GCG structure or software

owned by the Company. To demonstrate commitment to the

implementation of GCG in the Company, its GCG Code will

be reviewed annually, to see conformity to the conditions of

the Company’s current business environment.

By all the implementation of GCG principles, the Board of

Directors expects that ADHI’s business growth has strong

fundamental aspects, and will be influential on ADHI’s business

continuity in the future.





Tanggung Jawab Sosial dan Komitmen Lingkungan PerusahaanBagi Perseroan, program dan kegiatan CSR merupakan

salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan

harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. ADHI

menekankan pertumbuhan bisnisnya tidak hanya pada

pencapaian aspek keuangan, namun bagaimana Perseroan

mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan untuk

jangka panjang. ADHI memiliki komitmen yang tinggi

terhadap pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab

sosial perusahaan. Bagi Perseroan, pelestarian terhadap

lingkungan memiliki arti lebih dari sekadar perwujudan

tanggung jawab. Di mana dalam aktivitas sehari-hari, ADHI

selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan

mengacu pada kebijakan Perseroan tentang pedoman

3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle serta upaya ADHI dalam

mendukung pelestarian alam.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Tahun 2018Sepanjang 2018, terjadi perubahan susunan dan komposisi

Direksi yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan yang

digelar pada tanggal 13 April 2018. Rapat mengukuhkan

pemberhentian dengan hormat Haris Gunawan selaku

Direktur Keuangan dan Legal Perseroan terhitung sejak

tanggal 6 April 2018. Sebelumnya, Haris Gunawan

diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan RUPS Luar

Biasa 22 September 2015. Rapat juga memberhentikan

dengan hormat BEP Adji Satmoko sebagai Direktur SDM,

Sistem, dan Investasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya

RUPS. Sebelumnya, BEP Adji Satmoko diangkat sebagai

Direksi Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan 14 Maret

2014.

Selain memberhentikan dengan hormat dua anggota

Direksi, dalam RUPS Tahunan yang digelar pada tanggal

13 April 2018, juga diputuskan untuk mengangkat Entus

Asnawi Mukhson dan Agus Karianto sebagai anggota

Direksi Perseroan yang baru. Pengangkatan kedua

Direksi ini telah dicatatkan melalui Akta Pernyataan

Keputusan Rapat No. 47 tanggal 24 April 2018 yang dibuat

dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., M.KN, dan telah

menerima pemberitahuan perubahan data Perseroan

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

AHU-AH.01.03-0164923 tanggal 25 April 2018. Dengan

adanya keputusan perubahan susunan pengurus, maka

susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2018

menjadi sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility and the Company’s Environment ResponsibilityTo the Company, CSR program and activity is one of important

aspects in braiding a harmonious relationship with all

stakeholders. ADHI emphasizes that its business growth is not

only on financial aspects achievement, but how the Company

considers social & environmental impacts for long term. ADHI

has big-hearted commitment upon environmental preservation

and the Company’s Corporate Social Responsibility. To the

Company, preservation of the environment means more than

the realization of responsibility. In its daily activities, ADHI always

pays attention to the environmental sustainability by referring

on the Company’s policies concerning 3R guidelines, namely

Reduce, Reuse, Recycle and on ADHI’s efforts in supporting

environmental sustainability.

Changes in Company Management Structure over 2018Throughout 2018, there was a change in the composition of the

Directors determined at the General Meeting of Shareholders

held on April 13, 2018. The GMS confirmed the dismissal of

Haris Gunawan as the Company’s Finance and Legal Director

starting April 6, 2018. Previously, Haris Gunawan was appointed

as the Company’s Director based on the GMS of September

22, 2015. The meeting also honorably dismissed the BEP

Adji Satmoko as Director of the Company’s HR, Systems and

Investment as of the closing of the GMS. Previously, BEP Adji

Satmoko was appointed as the Company’s Board of Directors

based on the General Meeting of Shareholders on March 14,

2014.

In addition to honorably dismissing two members of the

Board of Directors, in the GMS held on April 13, 2018, it was

also decided to appoint Entus Asnawi M and Agus Karianto

as new members of the Company’s Board of Directors. The

appointment of the two Directors has been recorded through

the Deed of Meeting Decree No. 47 dated April 24, 2018

made by Notary Ashoya Ratam, SH., M.KN, and has received

notification of changes to the Company’s data from the Ministry

of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0164923 dated

April 25, 2018. With the decision to change the management

composition, the composition of the Company’s Board of

Directors as of December 31, 2018 is as follows:






Susunan Direksiper 31 Desember 2018Budi Harto : Direktur Utama

Budi Saddewa : Direktur Operasi I

Pundjung S. Brata : Direktur Operasi II

Entus Asnawi M. : Direktur Keuangan

Agus Karianto : Direktur SDM

Partha Sarathi : Direktur QHSE dan Pengembangan

Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk menjalankan

amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip

tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan

para Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan

lainnya.

PenutupAtas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2018,

izinkan saya mewakili Direksi ADHI menyampaikan rasa

hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta

Pemegang Saham, juga kepada Regulator, Pemangku

Kepentingan, serta jajaran Manajemen dan Karyawan,

atas seluruh kerjasama yang telah terjalin dengan baik.

Semoga ADHI terus dapat berkembang dan bertumbuh

untuk mewujudkan visinya, yang pada akhirnya akan

memberikan nilai tambah kepada segenap Pemangku

Kepentingan khususnya untuk pertumbuhan usaha yang

berkelanjutan.

Budi HartoDirektur Utama

President Director

Hormat kami,

Warm regards

Composition of Board of Directors as December 31, 2018Budi Harto : President Director

Budi Saddewa : Director of Operation I

Pundjung S. Brata : Director of Operation II

Entus Asnawi M. : Director of Finance

Agus Karianto : Director of HR

Partha Sarathi : Director of QHSE and Development

The entire Board of Directors is committed to carrying out

this mandate by always prioritizing the principles of good

corporate governance for the benefit of the Shareholders and

other Stakeholders.

ClosingFor the achievements made in 2018, allow me to represent

ADHI’s Board of Directors to convey respect and gratitude

to the Board of Commissioners and Shareholders, also to

Regulators, Stakeholders, Management and Employees, for

all well-established cooperation. Hopefully, ADHI will continue

to grow to realize its vision, which will ultimately provide added

value to all Stakeholders especially for sustainable business

growth.






Partha SarathiDirektur QHSE dan Pengembangan

Director of QHSE and Development

Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi I

Director of Operation I


President Director

Agus KariantoDirektur SDM

Director of Human Capital

Pundjung Setya BrataDirektur Operasi II

Director of Operation II

Entus Asnawi MukhsonDirektur Keuangan

Director of Finance






Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2018 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam

Laporan Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan

bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2019

M. FadjroelRachman

RildoAnanda Anwar

Bobby AchirulAwal Nazief

MuchlisRantoni Luddin

WiciptoSetiadi

HironimusHilapok

President Commissioner

Commissioner

Commissioner

Independent Commissioner Independent Commissioner

CommissionerKomisaris Utama

Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen Komisaris Independen

Komisaris

Dewan KomisarisBoard of Commissioners





We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

for the year 2018 are presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the

contents in the Annual Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 2019

BudiHarto

ParthaSarathi

Entus Asnawi Mukhson

Budi SaddewaSoediro

AgusKarianto

PundjungSetya Brata

President Director

Director of QHSE and Development

Director of Finance

Director of Operation I Director of Operation II

Director of Human CapitalDirektur Utama

Direktur QHSE dan Pengembangan

Direktur Keuangan

Direktur Operasi I Direktur Operasi II

Direktur SDM

DireksiBoard of Directors

Statement Letter from the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding the Responsibility of Reporting of 2018 Annual Report of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

3

ADHI MELALUI JAJARAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN SEGENAP

INSAN PERSEROAN MEMPUNYAI KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP

GCG DENGAN BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI POKOK YANG TERTUANG PADA

BUDAYA KERJA PERSEROAN.

ADHI, through the Board of Commissioners, the Board of Directors and all members of the Company, is committed to carry out principles of GCG

based on the core values contained in the Company’s Work Culture.

Urban Signature Ciracas, JakartaUrban Signature Ciracas, Jakarta






Nama PerusahaanName of Company


Nama Inisial Initial Name

ADHI

Bidang UsahaBusiness Fields

Jasa KonstruksiConstruction Service

Status PerusahaanCompany’s Status

Perusahaan TerbukaPublic Company

Kepemilikan Ownership

Pemerintah Republik Indonesia 51% dan Publik 49%Indonesian Government 51% and Public 49%

Tanggal PendirianDate of Establishment

1 Juni 1974June 1,1974

Dasar Hukum Pendirian & PerubahanLegal Basis of Establishment & Change

Dasar Pendirian: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 1961 Tanggal 29 Maret 1961, yang kemudian diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 86 Tahun 1961, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2220.

Dasar Perubahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1971, yang direalisasikan melalui akta perubahan No. 1 pada tanggal 01 Juni 1974 dan kemudian dirubah menjadi akta perubahan No. 2 pada tanggal 03 Desember 1974 dari Notaris Kartini Muljadi yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1975 No. Y.A 5/5/13, selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 1975 No. 85 Tambahan No. 600.

Basis of Establishment: Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 65 of 1961 dated March 29, 1961, which was later announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 86 of 1961, and Additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 2220.

Basis for Amendment: Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 of 1971, which was realized through amendment deed No. 1 at June 1, 1974 and then changed to change deed No. 2 at December 3, 1974 from Notary Kartini Muljadi which was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on January 7, 1975 No. Y.A 5/5/13, then announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia on October 24, 1975 No. 85 Supplement No. 600.

Akta Pendirian PerusahaanDeed of Incorporation

Akta No. 1 tanggal 1 Juni 1974Deed No. 1 dated June 1, 1974

Modal DasarAuthorized Capital

5.440.000.000 saham dengan nilai nominal Rp544.000.000.000 atau masing-masing bernilai Rp100,- 5,440,000,000 shares with a nominal value of Rp544,000,000,000 or each valued at Rp100,-

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhIssued and Paid-up Capital

3.560.849.376 saham dengan nilai nominal Rp356.084.937.600 3,560,849,376 shares with a nominal value of Rp356,084,937,600

Pencatatan di BursaShare Listing

Saham Perseroan tercatat dan efektif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret 2004, dengan kode “ADHI”The Company shares were listed and effectively traded at Indonesia Stock Exchange at March 18, 2004, with code “ADHI”

Jenis SahamShare Type

Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri BSeries A Dwiwarna and Series B Shares

Hasil Pemeringkat ObligasiSecurities Rating

A- oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia per 2018A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia as of 2018

Jumlah KaryawanNumber of Employees

2.304 per 31 Desember 20182.304 as of 31 December 2018

Informasi Umum dan Identitas PerusahaanGeneral Information and Company Identity





Nama PerusahaanName of Company


Entitas Anak dan AsosiasiSubsidiaries and Associations

Entitas Anak:- PT Adhi Persada Properti- PT Adhi Persada Gedung- PT Adhi Persada Beton- PT Adhi Commuter Properti

Entitas Asosiasi:- PT Jasamarga Bali Tol- PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama- PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)

Subsidiaries:- PT Adhi Persada Properti- PT Adhi Persada Gedung- PT Adhi Persada Beton- PT Adhi Commuter Properti

Associated Subsidiaries:- PT Jasamarga Bali Tol- PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama- PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)

Alamat dan Kontak Kantor PusatAddress and Contact Information of Headquarter

South BuildingJl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 – IndonesiaTel.: +62 21 797 5312Fax.: +62 21 797 5311Email: [email protected]

Situs WebWebsite

www.adhi.co.id

Kontak PerusahaanCompany’s Contact Information

Corporate SecretaryKi Syahgolang Permata

South BuildingJl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 – IndonesiaTel.: +62 21 797 5312Fax.: +62 21 797 5311Email: [email protected]






PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (atau selanjutnya disebut

ADHI), bermula dari sebuah perusahaan milik Belanda

bernama Architecten-Ingenicureen Annemersbedrijf

Associatie Sexlle & de Bruyn, Reyerse & de Vries N.V.

(Associatie N.V.). Pada 11 Maret 1960, perusahaan Belanda

ini dinasionalisasi menjadi perusahaan Negara, yaitu

PN Adhi Karya, yang menjadi cikal bakal perusahaan

pembangunan infrastruktur terbaik di Indonesia.

Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No. 26 tahun 1974, sejak 1 Juni 1974 status PN

Adhi Karya berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Pada 2004, ADHI menjadi perusahaan konstruksi pertama

yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia

dengan komposisi kepemilikan oleh Pemerintah sebesar

51%, Employee Management Buy Out atau yang lebih

dikenal dengan EMBO sebesar 24,5% dan Publik sebesar

24,5%.

Perubahan Nama dan Status Badan Hukum

Change of Name and Status of Legal Entity

Riwayat Singkat ADHIBrief History of ADHI

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (or hereinafter referred to as ADHI),

originated from a Dutch-owned company named Architecten-

Ingenicureen Annemersbedrijf Associate of Selle & de Bruyn,

Reyerse & de Vries N.V. (Associate N.V.). On March 11, 1960,

this Dutch company was nationalized as a State company,

namely PN Adhi Karya, which became the forerunner of the

best infrastructure development company in Indonesia. Based

on the ratification of the Minister of Justice of the Republic

of Indonesia No. 26 of 1974, since June 1, 1974 the status of

PN Adhi Karya has changed to a Limited Liability Company.

In 2004, ADHI became the first construction company to list

its shares on the Indonesia Stock Exchange with 51% of its

shares owned by the Government, 24.5% owned by Employee

Management Buy Out or better known as EMBO and 24.5%

owned by Public.

PN Adhi Karya11 Maret 1960PN Adhi Karya

March 11, 1960

Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. 26 tahun 1974

Ratification of the Republic of Indonesia Minister of Justice No. 26 of 1974

IPO/Menjadi TbkIPO/Becoming Tbk

PT Adhi Karya (Persero) 1 Juni 1974PT Adhi Karya (Persero)

June 1, 1974

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 18 Maret 2004

PT Adhi Karya (Persero) Tbk March 18, 2004

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. telah mengalami beberapa

kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan terakhir terjadi saat Rapat Umum

Pemegang Saham Kedua tahun 2018 yang dituangkan

dalam Akta No. 12 tanggal 4 Mei 2018, dibuat dihadapan

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Selatan, yang kemudian telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-AH.01.03-0164923 tanggal 25 April 2018.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. has undergone several changes

to the Articles of Association. The latest amendment to the

Company’s Articles of Association occurred at the Second

General Meeting of Shareholders in 2018 as outlined in Deed

No. 12 dated May 4, 2018, made by Ashoya Ratam, S.H.,

M.Kn, Notary in South Jakarta Administrative City, which was

later approved by the Minister of Law and Human Rights of

the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0164923 dated

April 25, 2018.





Sebagai Perseroan terbuka, ADHI terdorong untuk

senantiasa memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan

setiap pemangku kepentingan, termasuk bagi kemajuan

industri konstruksi Indonesia yang semakin pesat.

Dalam menyikapi semakin ketatnya persaingan industri

konstruksi dan ingin memantapkan diri bersaing

dengan pemain global, Perseroan meredefinisi visinya

“Menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk

pertumbuhan berkelanjutan” dari yang sebelumnya

“Menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia

Tenggara”.

Perseroan juga menerapkan tagline “Beyond

Construction”, yang maknanya menegaskan motivasi

Perseroan untuk merambah ke bidang usaha lain yang

masih terkait dengan bisnis inti Perseroan, juga komitmen

Perseroan dalam memberikan outcome yang bukan hanya

berbentuk fisik bangunan hasil konstruksi, melainkan

juga value yang dapat secara terus-menerus dirasakan

oleh penggunanya.

Kedepan, Perseroan siap melakukan perbaikan di berbagai

aspek termasuk penguatan organisasi, peningkatan

kapasitas internal, dan sinergi dengan seluruh anak usaha

serta melakukan transformasi untuk meningkatkan daya

saing dengan:

1. Memaksimalkan kinerja melalui penerapan nilai-nilai

perusahaan secara terpadu.

2. Meningkatkan proses pembelajaran dalam rangka

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

3. Menerapkan budaya perusahaan yang sederhana

dan membumi.

As a public company, ADHI is encouraged to always maximize

its performance to give benefit every stakeholder, including

the progress of the increasingly rapid construction industry in

Indonesia. In responding to the increasingly tight competition

in the construction industry and a will to compete with global

players, the Company redefined its vision “To become an

innovative corporate with high culture of excellence for a

sustainable growth” from the previous “To become a leading

construction company in Southeast Asia”.

The company also applies the “Beyond Construction” tagline,

which means affirming the Company’s motivation to expand into

other business fields that are still related to the Company’s core

business, as well as the Company’s commitment to providing

construction not only in the form of physical construction, but

also value that always felt by the user.

In the future, the Company will be ready to make improvements

in various aspects including strengthening the organization,

increasing internal capacity, and synergizing all subsidiaries to

improve competitiveness by:

1. Maximizing performance through the application of

integrated corporate values.

2. Improving the learning process in order to achieve

sustainable growth.

3. Applying a simple and down-to-earth corporate culture.

PERSEROAN JUGA MENERAPKAN TAGLINE “BEYOND CONSTRUCTION”,

YANG MAKNANYA MENEGASKAN MOTIVASI PERSEROAN UNTUK

MERAMBAH KE BIDANG USAHA LAIN YANG MASIH TERKAIT DENGAN BISNIS

INTI PERSEROAN.THE COMPANY ALSO APPLIES THE “BEYOND

CONSTRUCTION” TAGLINE, WHICH MEANS AFFIRMING THE COMPANY’S MOTIVATION TO EXPAND INTO OTHER

BUSINESS FIELDS THAT ARE STILL RELATED TO THE COMPANY’S CORE BUSINESS.






4. Proaktif menjalankan lima lini bisnis secara profesional,

sesuai tata kelola yang baik dan mendukung

pertumbuhan perusahaan.

5. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate

Social Responsibility (CSR) seiring pertumbuhan

perusahaan.

4. Being proactive in running the five business lines

professionally, according to good corporate governance

and supporting the growth of the company.

5. Actively participating in the implementation of the

Partnership and Community Development Program (PKBL)

and Corporate Social Responsibility (CSR) as the company

grows.





Perseroan konsisten dalam meningkatkan daya saing

dan portofolio proyek konstruksi yang sudah dijalankan

hingga hari ini. Sebagai bagian dari masyarakat, untuk

mewujudkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat

dan lingkungan sekitar, Perseroan berkomitmen

mengembangkan program Corporate Social Responsibility

(CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL).

The Company is consistent in increasing the competitiveness and

portfolio of construction projects that have been carried out to

this day. As part of the community, to realize moral responsibility

towards the community and the surrounding environment,

the Company is committed to developing the Corporate

Social Responsibility (CSR) program and the Partnership and

Community Development Program (PKBL).

Monumen NasionalNational Monument






Jejak Langkah ADHIADHI Milestones

1960

2004

2011

2012

1974

PN Adhi Karya dibentuk dari hasil nasionalisasi perusahaan Belanda bernama Associatie NV

PN Adhi Karya was established from the nationalization of a Dutch company called Associatie NV

PN Adhi Karya berubah menjadi PT Adhi Karya (Persero)

PN Adhi Karya was changed into PT Adhi Karya (Persero)

Mendirikan anak perusahaan, yaitu PT Adhi Persada Properti

Establishing a subsidiary, PT Adhi Persada Properti

Menjadi BUMN Konstruksi pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) d.h. Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 18 Maret 2004 sehingga menjadi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Becoming the first Construction SOE listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) d.h. Jakarta Stock Exchange (JSX) on March 18, 2004 so that it became PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Melakukan transformasi perusahaan dengan:

• Mengubah Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan

• Melakukan restrukturisasi organisasi

• Mendirikan ADHI Learning Center (ALC)

Transforming the company by: • Changing Corporate Vision, Mission

and Values • Restructuring Organization • Established the ADHI Learning Center

(ALC)





2013• Menandatangani MoU

Transportasi Massal BUMN• Mendirikan Hotel GranDhika

Iskandarsyah• Membangun Pabrik Precast

• Signing the MoU on BUMN Mass Transportation

• Establishing the GranDhika Iskandarsyah Hotel

• Building a Precast Factory

2014

2015

2016

2017

2018

Pendirian Anak Perusahaan:• PT Adhi Persada Gedung

(APG)• PT Adhi Persada Beton

(APB)

Establishment of Subsidiaries: • PT Adhi Persada Gedung

(APG) • PT Adhi Persada Beton (APB)

Melakukan Pembangunan Proyek LRT Jabodebek, termasuk Stasiun dan Properti Pendukung

Constructing of LRT Jabodebek Project, including Stations and Supporting Property

S p i n o ff P T Adhi Commuter Properti (ACP)

Spin off PT Adhi Commuter Properti (ACP)

Memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek beserta Stasiun dan Properti Pendukung

Obtaining State Capital Participation (PMN) for the Construction of Jabodebek Light Rail Transit (LRT) along with Supporting Stations and Property Penandatanganan

Kontrak Proyek LRT Jabodebek Fase I

Signing of Jabodebek Phase I LRT Project Contract






Bidang Usaha ADHIADHI Business Lines

Kegiatan Usaha berdasarkan Anggaran Dasar pada awal

pendirian, Perseroan hanya bergerak dalam bidang

usaha konstruksi. Kemudian pada tahun 2009 Perseroan

menambah bidang usaha EPC dan pada tahun 2011,

pembagian lini bisnis menjadi lima lini yaitu konstruksi,

EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate.

Hingga saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

terakhir, ruang lingkup bidang usaha yang sedang dijalani

oleh Perseroan meliputi konstruksi, properti, industri,

energi, dan investasi infrastruktur, penyelenggaraan

prasarana dan sarana perkeretaapian, jasa pengadaan

barang dan hotel.

Sejak tahun 2016, Perseroan mengedepankan penerapan

teknologi di antaranya adalah E-Procurement, E-Risk

dan U-Shape Girder yang digunakan pada proyek LRT.

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang

dan jasa tertentu di lingkungan Perseroan, di mana

seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur

yang telah ada namun diterapkan secara elektronik.

E-Risk merupakan aplikasi yang digunakan untuk

mendokumentasi tiap tahap manajemen risiko secara

otomatis, yang meliputi risiko beserta monitoringnya.

Sementara U-Shape Girder merupakan struktur beton

yang digunakan Perseroan dalam membangun LRT. Untuk

pertama kali U-Shape Girder lahir di Indonesia melalui

Pabrik Precast milik Perseroan di Sentul.

Business Activities based on Articles of Association at the

beginning of its establishment, the Company was only engaged

in the construction business. In 2009, the Company added

EPC business fields. In 2011, the business line was divided

into five lines, namely construction, EPC, infrastructure

investment, property, and real estate. Until now, based on

the latest Articles of Association of the Company, the scope of

businesses undertaken by the Company including construction,

property, industry, energy, and infrastructure investment, the

operation of railway infrastructure and facilities, goods and

hotel procurement services.

Since 2016, the Company has put forward the application

of technology including E-Procurement, E-Risk and U-Shape

Girder used in the LRT project. E-Procurement is the process of

procurement of certain goods and services within the Company,

in which all procurement processes are carried out according

to existing procedures but are applied electronically. E-sk is an

application used to document each stage of risk management

automatically, which includes risks and monitoring. While

U-Shape Girder is a concrete structure used by the Company

in building LRT. For the first time U-Shape Girder was born in

Indonesia through the Company’s Precast Factory in Sentul.

As stated in the Articles of Association of the Company which





MTH 27 Office SuitesMTH 27 Office Suites






KONSTRUKSI

EPC

Construction

Engineering, Procurement & Construction

1

2

Sebagaimana tertuang pada Anggaran Dasar Peseroan

yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang

terakhir yaitu Akta No. 12 tanggal 4 Mei 2018 tentang

Perubahan Anggaran Dasar, ruang lingkup bidang usaha

yang dijalankan oleh ADHI meliputi:

As stated in the Articles of Association of the Company which

have undergone several changes, the latter is Deed No. 12

dated May 4, 2018 concerning Amendments to the Articles of

Association, the scope of businesses carried out by ADHI includes:

Melaksanakan pembangunan pekerjaan sipil maupun

gedung bertingkat (high-rise building) termasuk fasilitas

umum seperti bandara, pelabuhan dan dermaga, jalan

dan jembatan, bendungan dan saluran irigasi, fasilitas

olahraga dan lainnya. Lini bisnis ini ditangani oleh

departemen-departemen operasional, seperti Departemen

Infrastruktur I, Departemen Infrastruktur II, Departemen

Light Rail Transit (LRT) serta anak perusahaan PT Adhi

Persada Gedung. Proses bisnis konstruksi pada umumnya

dimulai dari tahapan perolehan kontrak yang terdiri dari

kegiatan Info Pasar, PQ, Pra Lelang & Lelang dan Kontrak.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan proyek yang

terdiri dari kegiatan Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan

Pasca Pelaksanaan.

Lini bisnis ini ditangani oleh Departemen EPC dan terbagi

dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap engineering (basic design,

detail design, instrument design dan commissioning

design termasuk di dalamnya kegiatan procurement)

dan tahap construction phase (civil work dan non-civil

work). Perseroan memfokuskan kegiatan usaha EPC pada

Power Plant, Oil & Gas, dan Industrial Plant. Dalam hal

ini EPC memainkan peran dalam memperluas penciptaan

nilai (value creation).

Carrying out construction of civil works and high-rise buildings

including public facilities such as airports, ports and docks, roads

and bridges, dams and irrigation channels, sports facilities and

others. This business line is handled by operational departments,

such as the Department of Infrastructure I, Ministry of

Infrastructure II, Department of Light Rail Transit (LRT) and

a subsidiary of PT Adhi Persada Gedung. The construction

business process generally starts from the contract acquisition

stage which consists of Market Info, PQ, Pre-Auction & Auction

and Contract activities. The next stage is the implementation

of the project which consists of the Pre-Implementation,

Implementation, and Post-Implementation activities.

This business line is handled by the EPC Department and is

divided into 2 (two) stages, namely the engineering stage

(basic design, detailed design, instrument design and

commissioning design including procurement activities) and

the phase construction phase (civil work and non-civil work).

The company focuses on EPC’s business activities in Power

Plant, Oil & Gas, and Industrial Plant. In this case, EPC plays a

role in expanding value creation.





PROPERTIProperty3

Dalam menjalankan bisnis properti, Perseroan juga

mengembangkan kawasan gedung bertingkat, baik

untuk komersial, perkantoran maupun residensial, dan

hotel. Selain itu, Perseroan turut mengembangkan

kawasan residensial yang berkualitas seperti rumah

hunian, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko) dan

pusat perbelanjaan (mall) baik itu dalam pengembangan

lahan maupun dalam pengembangan desain pemukiman

dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu

properti yang terintegrasi dengan stasiun LRT yang saat

ini sedang dibangun oleh Perseroan.

Proses bisnis properti dibagi dalam 4 (empat) tahap

kegiatan, yaitu inisiasi, pengembangan, konstruksi, dan

operasi, yang ditangani oleh anak perusahaan PT Adhi

Commuter Properti (ACP) dan PT Adhi Persada Properti

(APP). Sedangkan, proses bisnis hotel dibagi dalam

beberapa tahap kegiatan yaitu inisiasi, desain, rencana

bisnis dan perijinan, pelaksanaan konstruksi, operasional

hotel, monitoring & pengendalian yang juga dijalankan

oleh PT Adhi Commuter Properti (ACP).

In running the property business, the Company also develops

high-rise building areas, both for commercial, office and

residential, and hotels. Additionally, the Company has also

developed quality residential areas such as landed houses,

home-offices, shop-houses and shopping centers (malls) both

in land development and in the development of residential

designs with the concept of Transit Oriented Development

(TOD), namely property integrated with LRT stations currently

being built by the Company.

The property business process is divided into 4 (four) stages

of activities, namely initiation, development, construction, and

operation, which are handled by subsidiaries namely PT Adhi

Commuter Properti (ACP) and PT Adhi Persada Properti (APP).

Meanwhile, the hotel business process is divided into several

stages of activities, namely initiation, design, business plan and

licensing, construction, hotel operations, monitoring & control

which are also run by the PT Adhi Commuter Properti (ACP).






Perseroan menggarap industri manufaktur melalui anak

perusahaannya yaitu PT Adhi Persada Beton (APB) dengan

memproduksi dan memperdagangkan beton pracetak

serta kegiatan usaha terkait.

Proses bisnis investasi infrastruktur yang dilakukan

Perseroan meliputi investasi pada proyek air bersih dan

proyek-proyek infrastruktur lainnya. Dengan tagline

“Beyond Construction” yang kini dimiliki, ADHI terus

melebarkan sayap bisnisnya tak hanya lewat konstruksi.

ADHI juga berinvestasi dalam beberapa proyek di dalam

negeri.

The Company works on the manufacturing industry through

its subsidiary, PT Adhi Persada Beton (APB) by producing and

trading precast concrete and related business activities.

The business process of infrastructure investment carried out

by the Company includes investment in clean water projects

and other infrastructure projects. Having the tagline “Beyond

Construction”, ADHI continues to expand its business not only

through construction. ADHI also invests in several projects in

the country.

INDUSTRI

INVESTASI

Industry

Investment

4

5






Untuk mencapai visi dan misi, Perseroan membuat sasaran

dan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Sasaran

dan strategi jangka panjang ditetapkan di dalam Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan untuk jangka

pendek merupakan rencana kerja tahunan, ditetapkan di

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, RKAP disampaikan

kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam hal tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan

CSR, Perseroan melaksanakan langkah-langkah

penyusunan strategi dan program CSR, sehingga ADHI

dapat menentukan bidang-bidang dalam program CSR

yang sesuai dengan kemampuan serta core competency

Perseroan. Pelaksanaan program CSR juga disesuaikan

dengan pelaksanaan kegiatan proyek.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Rencana Jangka Panjang Perusahaan berisikan tentang

sasaran yang ingin dicapai Perseroan dalam 5 (lima) tahun

mendatang beserta strateginya yang ditinjau setiap tahun

dan disahkan oleh Dewan Komisaris.

RJPP memuat hal-hal sebagai berikut:

• Visi & Misi Perusahaan.

• Tujuan Perusahaan.

• Tata Nilai.

• Analisa SWOT.

• Strategi.

• Proyeksi Keuangan.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang Perseroan, ada 5

(lima) tahapan strategi Perseroan yang akan mendorong

dan memetakan kinerja, antara lain:

1. Marketing Focus

Dengan inovasi bisnis yang dilakukan ADHI, fokus

pemasaran akan tetap sejalan dengan inovasi dan

perencanaan yang dilakukan oleh tiap lini bisnis.

2. Quality Assurance and Human Capital

Sejalan dengan pengembangan bisnis yang dijalankan,

ADHI juga terus meningkatkan kualitas kinerja dan

pelayanan terhadap publik yang bertumpu pada

kepuasan konsumen. Peningkatan tersebut disertai

pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Financing Ressources and Strategy

Untuk pengadaan barang dan jasa, Perseroan

To achieve its vision and mission, the Company makes long-

term and short-term goals and strategies. Long-term goals and

strategies are set out in the Company’s Long Term Plan (RJPP)

and for the short term are annual work plans, stipulated in the

Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

In accordance with the Company’s Articles of Association, the

RKAP is submitted to the Board of Commissioners for approval.

In terms of social responsibility related to the implementation

of CSR, the Company implements steps to formulate CSR

strategies and programs, so that ADHI can determine the fields

in CSR programs that are in accordance with the Company’s

capabilities and core competencies. The implementation of

the CSR program is also adjusted to the implementation of

project activities.

Company Long-Term Plan (RJPP)

The Company’s Long-Term Plan contains the objectives to be

achieved by the Company in the next 5 (five) years along with

its strategies which are reviewed annually and endorsed by the

Board of Commissioners.

RJPP contains the following:

• Company Vision & Mission.

• Company Objectives.

• Values.

• SWOT Analysis.

• Strategy.

• Financial Projection.

To achieve the Company’s long-term goals, there are 5 (five)

stages of the Company’s strategy that will encourage and map

performance, including:

1. Marketing Focus

With ADHI’s business innovation, the focus of marketing

will remain in line with innovation and planning carried

out by each line of business.

2. Quality Assurance and Human Capital

In line with the development of the business being

carried out, ADHI also continues to improve the quality

of performance and service to the public that relies on

customer satisfaction. The increase was accompanied by

the development of Human Resources.

3. Financing Ressources and Strategy

For the procurement of goods and services, the Company

Rencana Kerja PerusahaanCorporate Business Plan





mengusulkan beberapa strategi pembiayaan proyek

untuk mempermudah pelaksanaan bisnis ADHI.

4. Business Process Improvement

ADHI mengembangkan inovasi bisnis pada tiap-

tiap lini bisnis. Inovasi bisnis dilakukan untuk terus

menggerakkan roda Perseroan. Hal ini sejalan

dengan perubahan fokus bisnis ADHI yang akan

mengembangkan lini bisnis Properti.

5. Controlling

Pengendalian terhadap permasalahan manajemen

risiko dan efisiensi juga harus diperhatikan oleh ADHI

sehingga perlu dijadikan sebagai strategi khusus,

agar dapat terlaksana dengan baik. Pilar ini berfokus

pada sistem pengendalian kinerja (biaya, mutu,

waktu), manajemen risiko, pengawasan pelaksanaan

pemasaran dan internal. Sistem pengendalian kinerja

dan manajemen risiko melalui SK Direksi No. 014-6/267

tentang Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dibuat

berdasarkan RJPP yang disusun pada setiap akhir Oktober

untuk periode setahun mendatang. RKAP merupakan hasil

konsolidasi dari Rencana Kerja Anggaran Departemen

(RKAD) dan RKA Anak Perusahaan, yang dapat direvisi di

tengah perjalanan bila terjadi perubahan yang signifikan

akibat kondisi eksternal maupun internal dan harus

mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

RKAP sekurang-kurangnya memuat:

• Rencana Kerja Perusahaan.

- Sasaran Usaha berikut asumsinya.

- Strategi Usaha.

- Kebijakan.

- Program Kerja.

• Anggaran Perusahaan.

• Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan.

• Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan.

• Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan

Komisaris.

Dalam RKAP 2019, ADHI merencanakan pendapatan usaha

sebesar Rp18,4 triliun meningkat 17,2% dari realisasi

2018 yakni sebesar Rp15,7 triliun. Untuk laba bersih,

ADHI merencanakan perolehan sebesar Rp754,0 miliar

meningkat 17,1% dari realisasi 2018 Rp644,0 miliar.

proposes several project financing strategies to facilitate

the implementation of ADHI’s business.

4. Business Process Improvement

ADHI develops business innovation in each line of business.

Business innovation is carried out to continue to drive the

Company’s wheels. This is in line with the changing focus

of ADHI’s business which will develop the Property business

line.

5. Controlling

Control of the problems of risk management and efficiency

must also be considered by ADHI so that it needs to be

used as a specific strategy, so that it can be implemented

properly. This pillar focuses on performance control systems

(cost, quality, time), risk management, supervision of

marketing and internal implementation. Performance

control and risk management system through Decree of

Directors No. 014-6/267 concerning Determination of Risk

Management Policies.

Company Work Plan and Budget (RKAP)The Corporate Work Plan and Budget (RKAP) is made based on

the RJPP which is prepared at the end of October for the period

of the coming year. The RKAP is a consolidated result of the

Department’s Budget Work Plan (RKAD) and Subsidiary’s Budget

Work Plan, which can be revised in the middle of a trip if there

are significant changes due to external and internal conditions

and must be approved by the Board of Commissioners.

The RKAP contains at least:

• Company Work Plan.

- Business Objectives and their assumptions.

- Business Strategy.

- Policy.

- Work Program.

• Company Budget.

• Projected Financial Principles of the Company.

• Main Financial Projection of Subsidiaries.

• Other matters that require the decision of the Board

of Commissioners.

In the 2019 RKAP, ADHI planned revenues of Rp 18.4 trilion

increased 17.2% of the 2018 RKAP which amounted to Rp15.7

trilion. For net income, ADHI plans to earn Rp754.0 billion

increase 17.1% from RKAP 2018 Rp644.0 billion.






Asumsi Makro yang dipakai untuk tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3%

2. Tingkat Inflasi : 3,5%

3. Nilai Tukar Dollar : Rp15.000,- /1US$

Rencana Perubahan Perseroan melakukan berbagai upaya untuk mengelola






Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan Perseroan

apabila melaksanakan Manajemen Perubahan:

1. Tahap identifikasi perubahan, pengenalan/identifikasi

perubahan apa yang akan dilakukan, kebutuhan

perubahan, dan identifikasi tipe perubahan.

2. Tahap perencanaan perubahan, analisa teknis, dan

pemilihan strategi, pertimbangan faktor pendukung

sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik.

3. Tahap implementasi perubahan, monitoring terhadap

perubahan, dan kemungkinan timbul masalah baru.

4. Tahap evaluasi & umpan balik, pengumpulan data,

dan evaluasi untuk memberi dampak pada perubahan.

Detail rencana perubahan (manajemen perubahan)

setiap proses bisnis akan dijelaskan dalam Manual

Departemen masing-masing.

Spin Off Departemen TOD dan HotelDitunjuknya Perseroan sebagai kontraktor LRT Jabodebek

oleh Pemerintah memberikan keunggulan bagi Perseroan

untuk mengembangkan TOD di sekitar jalur LRT. Oleh

karena itu, untuk mengembangkan kegiatan usaha perlu

dilakukan pengelolaan usaha yang lebih fokus. Pada

tahun 2018, Perseroan melakukan spin off Departemen

TOD dan Hotel untuk dapat dikembangkan secara intensif

dengan membentuk anak usaha baru bernama PT Adhi

Commuter Properti.

Manfaat dilakukannya pemisahan diharapkan akan

memberi sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Akselerasi Pengembangan Usaha Properti di

sepanjang jalur Light Rail Transit (LRT) dan Perhotelan

Seiring dengan pengembangan sarana transportasi

LRT di wilayah Jabodebek dan diversifikasi bisnis di

perhotelan, maka dibutuhkan pengelolaan usaha

segmen properti dan hotel yang lebih bersifat

independen dan fokus. Dengan dilakukannya

pemisahan Departemen TOD dan Hotel, maka NewCo

diharapkan dapat lebih kompetitif dan fleksibel dalam

mengambil keputusan bisnis guna menghasilkan nilai

tambah bagi Perseroan.

The Macro Assumptions used for 2019 are as follows:

1. Economic Growth: 5.3%

2. Inflation Rate: 3.5%

3. Dollar Exchange Rate: Rp15,000/1US $

Change ManagementThe Company makes various efforts to manage the

consequences caused by changes both from within and without

the Company so that ADHI continues to run dynamically through

times, technological advancements and increased awareness

of quality services.

The following are the steps that the Company will take when

implementing Change Management:

1. Stage of identification of change, introduction/identification

of changes to be made, needs for change, and identification

of types of change.

2. Stage of planning changes, technical analysis, and selection

of strategies, consideration of supporting factors so that

changes can occur well.

3. The stage of implementing change, monitoring changes,

and possible new problems.

4. Evaluation & feedback, data collection, and evaluation

phase to have an impact on change. Details of the change

plan (change management) for each business process will

be explained in the respective Department Manuals.

TOD and Hotel Department Spin OffAs the company being appointment as the contractor of

LRT Jabodebek by the Government, it provides an excellent

opportunity for the Company to develop TOD around the

LRT line. Therefore, to develop a better business activities, the

company needs to be more focused. In 2018, the Company

carried out a spin off of the TOD and Hotel Department to be

developed intensively by forming a new subsidiary called PT

Adhi Commuter Properti.

The separation is expected to provide the following benefits:

1. Accelerating Property Business Development along

the Light Rail Transit (LRT) and Hospitality

Along with the development of LRT transportation facilities

in the Jabodebek area and the diversification of business

in hotels, it is necessary to manage more independent

and focused property and hotel segment business. With

the separation of the TOD and Hotel Departments,

NewCo is expected to be more competitive and flexible

in making business decisions to generate added value for

the Company.





2. Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Departemen TOD dan Hotel setelah pemisahan

diharapkan dapat melakukan pengembangan dan

pengelolaan aset yang lebih intensif ke depannya

sehingga tercipta pemanfaatan aset yang lebih

optimal. Selain itu, dengan dilakukannya pemisahan

Departemen TOD dan Hotel diharapkan akan

mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (best

practice) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam

pengelolaan usaha Properti dan Hotel.

3. Meningkatkan Kualitas Proyek Pengembangan

Properti dan Hotel

Hasil dari Pemisahan Departemen TOD dan Hotel

diharapkan akan memiliki reputasi dalam menciptakan

proyek pengembangan properti dan hotel yang

berkualitas. Selain itu, proyek pengembangan akan

semakin fokus pada properti di sekitar jalur LRT dan

perhotelan di wilayah Indonesia.

4. Membuka Kesempatan untuk Meningkatkan Struktur

Permodalan

Hasil dari Pemisahan Departemen TOD dan

Hotel d iharapkan dapat memiliki kapasitas

untuk meningkatkan struktur permodalan guna

pengembangan usaha dan mengantisipasi peluang

bisnis ke depan.

5. Memberikan Manfaat Bagi Pemegang Saham

Hasil dari Pemisahan Departemen TOD dan Hotel

diharapkan dapat memberikan dampak yang positif

terhadap nilai pemegang saham maupun dalam

bentuk nilai dividen para pemegang saham baik bagi

Departemen TOD dan Hotel yang menerima spin-off

maupun bagi Perseroan yang melakukan spin-off.

Dari sisi Perseroan yang melakukan spin-off, terdapat

faktor pendorong dilakukannya spin-off baik dari aspek

eksternal maupun internal, yaitu:

1. Aspek Eksternal

Kondisi perekonomian Indonesia yang tetap kuat di

tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian

global dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal

pertama 2017 sebesar 5,0%, lebih besar dibanding

kuartal keempat 2016 sebesar 4,9%. Selanjutnya,

sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019, Pemerintah

fokus untuk menurunkan biaya logistik dengan

pembangunan rel kereta. Pembangunan LRT

merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk

menambah transportasi masal dan mengurangi

kemacetan di Jabodetabek serta mengurangi biaya

logistik. Pada tahun 2015, sesuai Peraturan Presiden

No. 98 Tahun 2015 dan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49

Tahun 2017, Perseroan telah ditunjuk Pemerintah

sebagai kontraktor LRT Jabodebek. Pembangunan

2. Increasing Optimization of Asset Utilization

After separation, the TOD and Hotel Department is

expected to be able to develop and manage assets more

intensively in the future so as to create more optimal asset

utilization. In addition, the separation of the TOD and Hotel

Departments is expected to encourage best practices and

good corporate governance in the management of property

and hotel businesses.

3. Improving the Quality of Property Development

Projects and Hotels

The separation between the TOD and Hotel is expected to

give a reputation for creating quality property and hotel

development projects. Furthermore, the development

project will focus more on property around the LRT and

hospitality lines in Indonesia.

4. Opening Opportunities to Improve Capital Structure

The separation between the TOD and Hotel is expected

to have the capacity to improve the capital structure for

business development and anticipate future business

opportunities.

5. Providing Shareholders Benefits

The separation between the TOD and Hotel is expected

to have a positive impact on shareholder value and in

the form of shareholders dividends for both the TOD and

Hotel Departments that accept spin-off as well as for the

Company that conducts spin-off.

From the side of the Company that conducts the spin-off, there

are factors driving the spin-off of both external and internal

aspects, namely:

1. External Aspects

Indonesia’s economic condition remained strong amid

the economic slowdown and global uncertain economic

growth in the first quarter of 2017 at 5.0%, greater than

the fourth quarter of 2016 at 4.9%. Furthermore, in line

with the 2015-2019 National Mid-Term Development

Plan, the Government focused on reducing logistics costs

by gaining construction of railroads. The construction of

LRT is one of the Government’s steps to increase mass

transportation and reduce congestion in Jabodetabek

and reduce logistics costs. In 2015, in accordance with

Presidential Regulation No. 98 of 2015 and as last

amended by Presidential Regulation No. 49 of 2017, the

Company has been appointed by the Government as LRT

Jabodebek contractor. The development of LRT is expected

to provide benefits to the Indonesian economy and facilitate

community mobility. In addition, the LRT development area

will become a new economic center so that property and






LRT diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perekonomian Indonesia dan mempermudah mobilitas

masyarakat. Selain itu, wilayah pembangunan LRT

akan menjadi pusat perekonomian baru sehingga

proyek-proyek properti dan hotel akan menjadi daya

tarik yang baik bagi investor dan berdampak secara

positif kepada Perseroan.

2. Aspek Internal

Tingkat profitabilitas usaha Perseroan pada tahun

2016 dilihat dari net profit margin sebesar 2,8%

masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-

rata industri yaitu 5,3%. Pada periode 2014-2016,

segmen properti menghasilkan rata-rata gross profit

margin tertinggi sebesar 31,0% dibandingkan dengan

segmen usaha lainnya. Di sisi lain, Departemen TOD

dan Hotel memiliki kelebihan berupa potensi sinergi

dengan Perseroan dan entitas anak dalam efisiensi

biaya produksi atau pengembangan proyek. Selain

itu, jaringan bisnis yang sudah mapan yang dimiliki

oleh Perseroan juga mendukung Departemen TOD

dan Hotel dalam memperoleh potensi proyek-proyek

pengembangan properti dan hotel. Pengelolaan

yang lebih fokus pada segmen properti dan hotel

melalui pemisahan Departemen TOD dan Hotel akan

membuka ruang bagi segmen properti dan hotel

untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan

Perseroan dengan menciptakan nilai tambah

secara komersial yang optimal. Melalui pemisahan

diharapkan kapasitas ekuitas permodalan perseroan

maupun anak Perusahaan dapat meningkat.

Rencana pembentukan Anak Perusahaan dan Spin Off

Departemen TOD dan Hotel menjadi anak usaha bernama

PT Adhi Commuter Properti telah mendapat persetujuan

dari Dewan Komisaris melalui surat No. 021/DK-AK/2018

tanggal 9 Februari 2018 perihal Persetujuan Kajian

Spin off dan Rancangan Pemisahan Departemen TOD &

Hotel (tanpa pengalihan aktiva tetap hotel). Kemudian

berdasarkan akta No. 103 pada tanggal 9 Maret 2018

dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito

yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia tanggal 06 April 2018 No. AHU-0018477.

AH.01.01 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

PT Adhi Commuter Properti.

hotel projects will be a good attraction for investors and

have a positive impact on the Company.

2. Internal Aspects

The business profitability level of the Company in 2016

seen from the net profit margin of 2.8% is still relatively

lower compared to the industry average of 5.3%. In the

2014-2016 period, the property segment produced the

highest gross profit margin of 31.0% compared to other

business segments. On the other hand, the TOD and

Hotel Department has synergized with the Company and

subsidiaries in the efficiency of production costs or project

development. In addition, the established business network

owned by the Company also supports the TOD and Hotel

Departments in acquiring potential property and hotel

development projects. Management that focuses more on

the property and hotel segment through the separation of

the TOD and Hotel Departments will open space for the

property and hotel segments to support the improvement

of the Company’s financial performance by creating optimal

commercial value. Through separation, it is expected to

create an increase on the Company’s and subsidiaries’

capital capacity.

Plans for the establishment of a Subsidiary and a TOD and

Hotel Department Spin Off as a subsidiary named PT Adhi

Commuter Properti has been approved by the Board of

Commissioners through letters No. 021/DK-AK/2018 dated

February 9, 2018 regarding the Spin-off Study Approval and

TOD & Separation Department Design Hotels (without transfer

of hotel fixed assets). Based on deed No. 103, dated March

9, 2018 from Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito

which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of

the Republic of Indonesia on April 6, 2018 No. AHU-0018477.

AH.01.01 concerning Ratification of the Establishment of PT

Adhi Commuter Properti Legal Entity.





Proyek Bendungan Way SekampungWay Sekampung Dam Project






Struktur OrganisasiOrganizational Structure

Pada tahun 2018 struktur organisasi Perseroan telah

mengalami perubahan yang ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

No. 014-6/2018/053 tanggal 30 April 2018. Berikut struktur

organisasi Perseroan per 31 Desember 2018.

In 2018, the Company’s organizational structure changed. It

was determined with Decree of the Board of Directors of PT

Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2018/053 April 30 2018.

The following is the Company’s organizational structure as of

December 31, 2018.

DIREKTUR UTAMAPRESIDENT DIRECTOR

Budi Harto

DIREKTUR OPERASI IDIRECTOR OF OPERATION I

DIREKTUR OPERASI IIDIRECTOR OF OPERATION II

Budi Saddewa Soediro Pundjung Satya Brata

A. Suko Widigdo Iswan Widodo

Sukaryo

Harimawan Inonu Ferryanto

SATUAN PENGAWAS INTERNINTERNAL AUDITOR

Wiyono

APP

APB

APG

ACP

DEPARTEMEN INFRA IINFRASTRUCTURE-I

DEPARTMENT

DEPARTEMEN LRTLRT DEPARTMENT

DEPARTEMEN GEDUNG

BUILDING DEPARTMENT

DEPARTEMEN INFRA IIINFRASTRUCTURE-II

DEPARTMENT

DEPARTEMEN EPCEPC DEPARTMENT





DIREKTUR KEUANGANDIRECTOR OF FINANCE

DIREKTUR SDMDIRECTOR OF HR

DIREKTUR QHSE & PENGEMBANGAN

DIRECTOR OF QHSE & DEVELOPPMENT

Entus Asnawi Mukhson Agus Karianto Partha Sarathi

Ki Syahgolong P.

Triyoni

Adriyanto Karyo Parwanto Noegroho Koorniawan Purwo

Hafiz BambangTjatur Waskito P.

Arief Taufiqurrahman

Imam Baehaki Ki Syahgolang P.

CORPORATESECRETARY

ADHI LEARNING CENTER

DEPARTEMENAKUNTANSI & KEUANGAN

ACCOUNTING & FINANCE DEPARTMENT

DEPARTEMEN SDMHR DEPARTMENT

DEPARTEMEN QHSEQHSE DEPARTMENT

DEPARTEMENPORTOFOLIO BISNIS &MANAJEMEN RESIKO

BUSINESS PORTFOLIO & RISKMANAGEMENT

DEPARTEMEN LEGALLEGAL DEPARTMENT

DEPARTEMEN INVESTASI

INVESTMENT DEPARTMENT

DEPARTEMEN PEMASARANMARKETING DEPARTMENT

DEPARTEMENCORPORATE

STRATEGY & ITCORPORATE STRATEGY & IT

DEPARTMENT






Visi, Misi, dan Nilai PerusahaanVision, Mission, and Company Values

VISI-VISION

MISI-MISSIONS

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. No. 014-6/2018/028 tanggal 9 Maret 2018

tentang Perubahan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan ADHI,

dan dalam menyikapi semakin ketatnya persaingan

industri konstruksi, Perseroan meredefinisi visinya.

Perubahan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan ADHI sesuai

dengan perkembangan Perseroan serta kondisi eksternal

yang ada dan bertujuan dalam rangka transformasi bisnis

Perseroan.

Based on the Decree of the Board of Directors of PT ADHI

(Persero) Tbk. No. 014-6/2018/028 dated March 9, 2018

concerning Changes in the Vision, Mission, and Value of ADHI

Company, and in addressing the increasingly fierce competition

in the construction industry, the Company redefined its vision.

Changes in the Vision, Mission, and Corporate Value of ADHI is

in accordance with the development of the Company as well

as existing external conditions and aims in the context of the

Company’s business transformation.

Menjadi Korporasi lnovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.To Become an Innovative and Superior Culture Corporation for Sustainable Growth.

Membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha.Building superior, professional, trustworthy, and entrepreneurial people.

Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi.

Developing reputable construction, engineering, property, industry, and investment businesses.

Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders.

Developing product and process innovations to provide solutions and impacts for stakeholders.

Menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Running an organization with good corporate governance.

Menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.Running a management system that guarantees the achievement of quality, safety, health, and work environment objectives.

Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko korporasi.Developing information and communication technology as a means for decision making and corporate risk management.





NILAI PERUSAHAAN-COMPANY VALUE

Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi, Misi, dan Nilai PerusahaanVisi, Misi, dan Nilai Perusahaan telah mendapatkan

dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan.

Reviu Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan telah mendapatkan

dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan dan senantiasa melakukan telaah

terhadap pencapaian visi dan misi Perseroan. Secara

periodik pencapaian Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

dievaluasi dengan menggunakan mekanisme penyusunan

Rencana Kerja Perseroan yang memuat pencapaian target,

rencana strategis dan target kinerja satu tahun ke depan.

Selain melalui mekanisme Rencana Kerja Perseroan,

pencapaian Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan dievaluasi

melalui mekanisme penyusunan Corporate Plan Perseroan

yang mencakup rencana-rencana strategis Perseroan,

baik jangka menengah dan jangka panjang secara

komprehensif.

Key Management Agreements for Corporate Vision, Mission, and ValueThe Company’s Vision, Mission, and Value have received mutual

support and approval from the Board of Commissioners and

Directors of the Company.

Review of Vision, Mission, and Corporate ValuesThe Company’s Vision, Mission, and Values have received mutual

support and approval from the Board of Commissioners and

Directors of the Company and always conduct an examination

of the achievement of the Company’s vision and mission.

Periodically, achieving Corporate Vision, Mission and Values is

evaluated by using the mechanism for preparing the Company’s

Work Plan which includes the achievement of targets, strategic

plans and performance targets for one year ahead.

Apart from evaluation through mechanism of the Company’s

Work Plan, the achievement of Corporate Vision, Mission,

and Values is evaluated through the mechanism of the

preparation of the Company’s Corporate Plan which covers

the Company’s strategic plans, both in the medium and long

term comprehensively.

Integrity-IntegritySatunya kata dan perbuatan dalam membangun budaya yang unggul.One word and deed in building a superior culture.

Inspire-InspireMembangkitkan semangat kebersamaan dalam pencapaian tujuan.Rising the spirit of togetherness in achieving goals.

Innovation-InnovationPeningkatan yang berkelanjutan untuk memberikan solusi bagi stakeholders.Continuous improvement to provide solutions for stakeholders.






Makna Logo ADHIMeaning of ADHI’s Logo

DNA BrandADHI sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbesar di

Indonesia, dalam menampilkan identitas yang baru ingin

menjadi lebih segar dan penuh semangat sesuai dengan

spirit dan visi yang advans dan futuristik.

Spirit futuristik ini ditampilkan dalam bola energi yang

menjadi identitas visual barunya. Bola energi merah

tersebut melambangkan entitas yang utuh, sempurna

dan seimbang, namun mengandung spirit dan enerji

yang teramat besar, sehingga setiap saat mampu berkarya

sebagai anak bangsa yang kreatif.

Bola energi ini ditampilkan dengan refleksi cahaya yang

merupakan refleksi cahaya Ilahi sebagai perlambangan

bahwa setiap langkah dan usaha yang dibuat oleh ADHI

dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

serta dilindungi oleh kekuatan Yang Maha Kuasa. Refleksi

cahaya ilahi ini juga melambangkan bahwa bola energi

ADHI merupakan entitas yang utuh secara unik dan spesial.

Sebab bola energi ini menjadi lambang keunggulan ADHI

di antara perusahaan konstruksi lainnya.

Perseroan juga meluncurkan tagline “Beyond

Construction”, yang maknanya menegaskan motivasi

Perseroan untuk merambah ke bidang usaha lain yang

masih terkait dengan bisnis inti Perseroan.

Brand DNAADHI as one of the largest construction companies in Indonesia,

in displaying its new identity, wants to make itself fresher and

more energetic in accordance with its advanced and futuristic

spirit and vision.

This futuristic spirit is displayed in an energy ball that becomes

the Company’s new visual identity. The red energy ball

symbolizes a whole, perfect and balanced entity, but it contains

a very colossal spirit and energy, so it can show its creation as

a creative nation.

This energy ball is displayed with a reflection of light which

defines a reflection of Divine light as symbolized that every step

and effort made by ADHI is carried out with full awareness and

responsibility and protected by the power of the Almighty. This

reflection of divine light also symbolizes that ADHI’s energy ball

is a unique and special intact entity because this energy ball

is a symbol of ADHI’s superiority among other construction

companies.

The company also launched the “Beyond Construction” tagline,

meaning confirms the Company’s motivation to expand into

other business fields that are still related to the Company’s

core business.





Kelengkapan BrandSecara mendasar, merah masih merupakan keseluruhan

persepsi visual yang dipertahankan. Sebab, merah, sebagai

warna memiliki psikologi persepsi yang menyampaikan

pesan otoritatif, integritas, dan optimisme, yang mana

masih sesuai dengan values baru dari ADHI, maka warna

ini dianggap sebagai warisan yang harus tetap dijaga.

Sementara itu, komposisi logo ADHI mewakili jiwa

inovatif, dengan susunan yang lugas, namun playful.

Persepsi ini didapat dari komposisi antara gradasi warna

merah yang semakin terang dengan tulisan ADHI yang

sederhana dan modern.

Pemilihan bentuk bola yang lebih menyerupai globe

dengan visualisasi 3-dimensional diharapkan mampu

memberikan impresi kedinamisan dan kefleksibelan,

demikian juga perubahan warna dengan gradasi berat

dari gelap ke terang, ditujukan untuk dapat memberikan

kesan adaptif pada perkembangan dan hal-hal baru.

Brand AttributesBasically, red is still an overall visual perception that is maintained.

Since red, as a color, delivers a psychological perception that

conveys an authoritative, integrity, and optimism message,

which is still in line with the new values of ADHI. This color is

considered as an inheritance that must be maintained.

Meanwhile, the composition chosen here is representative

of an innovative soul, due to its straightforward, yet playful

arrangements. This perception is derived from the composition

between the increasingly bright red gradations and ADHI’s

simple and modern writing.

The selection of a ball that is more globe-like with 3-dimensional

visualization is expected to present the impression of dynamism,

flexibility, and changes in color with heavy gradations from dark

to light, intended to be able to give an adaptive impression to

new developments and things.






Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioner Profile


Bobby Achirul Awal NaziefKomisaris Commissioner



Rildo Ananda AnwarKomisaris Commissioner

Muchlis Rantoni LuddinKomisaris IndependenIndependent Commissioner






Data PribadiWarga Negara Indonesia

Usia 54 tahun

Kelahiran Banjarmasin, 17 Januari 1964

DomisiliBandung, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat PenunjukanDiangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan

RUPS Luar Biasa pada 22 September 2015

Pendidikan• Tahun 1982: Sarjana Muda Ilmu Kimia, Institut

Teknologi Bandung

• Tahun 1995: S1 Ilmu Ekonomi Keuangan,

Universitas Indonesia

• Tahun 2011: S2 Hukum Ekonomi dari Universitas

Indonesia

• Tahun 2015: S3 Ilmu Komunikasi dari Universitas

Indonesia

Pengalaman Kerja• 1995–1998 : Business Development PT Bukaka

Kujang Prima

• 2014–2017 : Komisaris Independen PT Persada

Sokka Tama

Rangkap Jabatan2010–sekarang: Direktur Eksekutif Pedoman Research

& Consulting.

Hubungan AfiliasiTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris

lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama

dan Pengendali.

Personal DataIndonesian Citizen

54 years old

Born in Banjarmasin, January 17, 1964

DomicileBandung, West java, Indonesia

Appointment BackgroundAppointed as President Commissioner based on the resolution

of the Extraordinary GMS on September 22, 2015

Educational Background • 1982: Bachelor in Chemistry, Bandung Institute of

Technology

• 1995: Bachelor in Financial Economics, University of

Indonesia

• 2011: Masters in Economic Law from the University

of Indonesia

• 2015: Doctorate in Communication Studies from the

University of Indonesia

Work Experiences • 1995–1998: Business Development at PT Bukaka

Kujang Prima

• 2014–2017: Independent Commissioner at PT Persada

Sokka Tama

Double Positions 2010–present: Executive Director of the Guidelines Research

& Consulting.

Affiliation Have no affiliation with other Commissioners, Directors and

Major and Controlling Shareholders.

M. Fadjroel RachmanKomisaris Utama








Usia 59 tahun

Kelahiran Bandung, 1 November 1959

DomisiliBogor, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat PenunjukanDiangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS

Tahunan pada 26 Juli 2012

Pendidikan• Tahun 1984: S1 Fisika, Institut Teknologi Bandung

• Tahun 1991: S3 Computer Science, University of

Illinois, AS

Pengalaman Kerja• 2001–2004: Penasihat Senior Teknologi Informasi

Kepala BPK RI

• 2004–2008: Direktur Pusat Ilmu Komputer

(PUSILKOM) Universitas Indonesia

• 2008–2014: Staf Khusus Menteri Keuangan RI

bidang Sistem Informasi dan Teknologi

• 2014–2017: Tenaga Ahli Menteri Keuangan RI

bidang Sistem Informasi dan Teknologi

Rangkap Jabatan2017–sekarang: Staf Khusus Menteri Keuangan RI bidang

Sistem Informasi dan Teknologi.



dan Pengendali.


59 years old

Born in Bandung, November 1, 1959

DomicileBogor, West Java, Indonesia

Appointment BackgroundAppointed as Commissioner based on the decision of the Annual

GMS on July 26, 2012

Educational Background • 1984: Bachelor in Physics, Bandung Institute of Technology

• 1991: Doctorate in Computer Science, University of

Illinois, USA

Work Experiences • 2001-2004: Senior Information Technology Advisor to

the Head of the Republic of Indonesia BPK

• 2004-2008: Director of the Center for Computer

Science (PUSILKOM) University of Indonesia

• 2008-2014: Special Staff of the Minister of Finance

in the field of Information and Technology Systems

• 2014-2017: Indonesian Minister of Finance Expert in

Information and Technology Systems

Double Positions 2017–present: Special Staff of the Minister of Finance in the

field of Information Systems and Technology.

Affiliation Have no affiliation with other Commissioners, Directors, and


Bobby Achirul Awal NaziefKomisaris

Commissioner






Usia 61 tahun

Kelahiran Purbalingga, 11 September 1957

DomisiliJakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia


Tahunan pada 20 Maret 2015

Pendidikan• Tahun 1982: Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada

• Tahun 1991: Magister Hukum, Universitas Padjajaran

• Tahun 2003: Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja• 2009–2010: Direktur Perancangan Peraturan

Perundang-undangan Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

• 2010–2014: Kepala Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

• 2014–2015: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

undangan Kementerian Hukum dan HAM RI

• 2015–2017: Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI

Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

• 2009–2015: Komisaris PT Nindya Karya (Persero)

Rangkap JabatanTidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/lembaga

lain ataupun di entitas anak.

Hubungan AfiliasiTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya,

Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


61 years old

Born in Purbalingga, September 11, 1957

DomicileSouth Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment BackgroundAppointed as Commissioner based on the decision of the Annual

GMS on March 20, 2015

Educational Background • 1982: Bachelor of Law, Gadjah Mada University

• 1991: Master of Law, Padjadjaran University

• 2003: Doctorate of Law, University of Indonesia

Work Experiences • 2009-2010: Director of Draft Laws and Regulations

of the Directorate General of Laws and Regulations

• 2010-2014: Head of the National Law Development

Agency of the Ministry of Law and Human Rights of

the Republic of Indonesia

• 2014-2015: Director General of Laws and Regulations of the

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

• 2015-2017: Expert Staff of the Minister of Law and

Human Rights of the Republic of Indonesia Ministry of

Law and Human Rights and the Indonesian Ministry of

Research, Technology and Higher Education

• 2009-2015: Commissioner of PT Nindya Karya (Persero)

Double Positions Not having double positions in other companies/institutions

or subsidiaries.



Wicipto SetiadiKomisaris

Commissioner







Usia 60 tahun

Kelahiran Jakarta, 17 April 1958



Tahunan pada 20 Maret 2015

Pendidikan• Tahun 1983: S1 Hukum Pidana, Universitas Indonesia

• Tahun 2002: S2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

• Tahun 2009: S3 Ilmu Hukum Agraria, Universitas

Gajah Mada

• Tahun 2009: S3 Ilmu Hukum Tata Negara,

Universitas Padjajaran

Pengalaman Kerja• 2010–2011: Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara

• 2011–2013: Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan

dan Keamanan

• 2013–2014: Sekretaris Kementerian Perumahan

Rakyat

• 2015–2015: Plt. Irjen Kementerian PU dan

Perumahan Rakyat

Rangkap Jabatan2018–sekarang: Auditor Utama di Inspektorat Jenderal

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.



dan Pengendali.


60 years old

Born in Jakarta, April 17, 1958


Appointment BackgroundAppointed as Commissioner based on decision of the Annual

GMS on March 20, 2015

Educational Background • 1983: Bachelor of Criminal Law, University of Indonesia

• 2002: Master of Law, University of Indonesia

• 2009: Doctorate of Agrarian Law, Gajah Mada

University

• 2009: Doctorate of State Law, Padjadjaran University

Work Experiences • 2010-2011: Expert Staff to the Secretary of State

• 2011-2013: Expert Staff for Politics, Defense and

Security

• 2013-2014: Secretary of the Ministry of Public Housing

• 2015-2015: Acting Inspector General of the Ministry

of Public Works and Housing

Double Positions 2018–present: Main Auditor at the Inspectorate General of the

Ministry of Public Works and Housing.



Rildo Ananda AnwarKomisaris

Commissioner






Usia 58 tahun

Kelahiran Bandung, 7 Mei 1960

DomisiliBekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat PenunjukanDiangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan

keputusan RUPS Tahunan pada 14 Maret 2014

Pendidikan• Tahun 1983: S1 Ilmu Psikologi Pendidikan, IKIP Jakarta

• Tahun 1985: S1 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia

• Tahun 1987: S2 Ilmu Sosiologi, Universitas Indonesia

• Tahun 2001: S3 Ilmu Sosiologi, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja• 2008–2014: Ketua Program Studi Manajemen

Sumber Daya Manusia Program Pasca Sarjana

Universitas Negeri Jakarta

• 2014–2018: Wakil Rektor Bidang Akademik

Universitas Negeri Jakarta

Rangkap Jabatan• 1984–sekarang: Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

• 2008–sekarang: Guru Besar Sosiologi Universitas

Negeri Jakarta.

• 2018–sekarang: Inspektur Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI.



dan Pengendali.


58 years old

Born in Bandung, May 7, 1960

DomicileBekasi, Jawa Barat, Indonesia

Appointment BackgroundAppointed as Independent Commissioner based on the decision

of the Annual GMS on March 14, 2014

Educational Background • 1983: Bachelor of Educational Psychology, IKIP Jakarta

• 1985: Bachelor of Philosophy, University of Indonesia

• 1987: Master of Sociology, University of Indonesia

• 2001: Doctorate of Sociology, University of Indonesia

Work Experiences • 2008-2014: Chair of the Human Resource Management

Study Program, Post Graduate Program, Jakarta State

University

• 2014-2018: Deputy Chancellor for Academic Affairs,

Jakarta State University

Double Positions • 1984-present: Lecturer in the Department of Sociology,

Faculty of Social Sciences, Jakarta State University.

• 2008-present: Professor of Sociology at the Jakarta

State University.

• 2018-present: Inspector General of the Ministry of

Education and Culture of the Republic of Indonesia.



Muchlis Rantoni LuddinKomisaris Independen

Independent Commissioner







Usia 40 tahun

Kelahiran Wamena, 30 Mei 1978

DomisiliTangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat PenunjukanDiangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan

keputusan RUPS Tahunan pada 20 Maret 2015

Pendidikan• Tahun 2002: S1 Administrasi Negara, Universitas

Cendrawasih

• Tahun 2009: S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja• 2004–2006 : Peneliti pada Yayasan Pembangunan

Kapasitas Masyarakat Sipil di Jayapura-Papua

• 2006–2008 : Peneliti pada Parrhesia Institute di

Jakarta

• 2009–2014 : Staff Khusus Anggota DPR RI di

Jakarta

• 2011–2015: Konsultan di Corsores Consulting

Jakarta

Rangkap Jabatan2014–sekarang: Direktur Papua Circle Institute



dan Pengendali.


40 years old

Born in Wamena, May 30, 1978

DomicileSouth Tangerang, Banten, Indonesia

Appointment BackgroundAppointed as Independent Commissioner based on the decision

of the Annual GMS on March 20, 2015

Educational Background • 2002: Bachelor of State Administration, Cenderawasih

University

• 2009: Master of Political Science, University of Indonesia

Work Experiences • 2004-2006: Researcher at the Capacity Building

Foundation of Civil Society in Jayapura-Papua

• 2006-2008: Researcher at the Parrhesia Institute in

Jakarta

• 2009-2014: Special Staff of Members of the Republic

of Indonesia Parliament in Jakarta

• 2011-2015: Consultant in Corsores Consulting Jakarta

Double Positions 2014–present: Director of Papua Circle Institute



Hironimus HilapokKomisaris Independen

Independent Commissioner





Bandara Ngurah RaiNgurah Rai Airport






Profil DireksiThe Board of Director Profile


Partha SarathiDirektur QHSE dan PengembanganDirector of QHSE and Development

Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi IDirector of Operation I

Budi HartoDirektur UtamaPresident Director

Agus KariantoDirektur SDMDirector of HR

Pundjung Setya BrataDirektur Operasi IIDirector of Operation II

Entus Asnawi MukhsonDirektur KeuanganDirector of Finance






Usia 59 tahun

Kelahiran Boyolali, 11 September 1959


Riwayat PenunjukanMenjabat sebagai Direktur Utama sejak 2016, dengan

dasar hukum penunjukan melalui keputusan RUPS

Tahunan pada 8 April 2016

Pendidikan• Tahun 1983: S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas

Maret

• Tahun 1997: S2 Manajemen, Universitas Gajah Mada

• Tahun 2002: S2 Psikologi Industri, Universitas 17

Agustus 1945 (Untag), Surabaya

Pengalaman Kerja• 2008–2009 : Komisaris Utama PT WIKA Intrade

• 2009–2010 : Komisaris Utama PT WIKA Gedung

• 2008–2013 : Direktur Operasi I PT WIKA Gedung

• 2013–2016 : Komisaris Utama PT WIKA Beton

• 2013–2015 : Direktur Operasi I PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk

• 2015–2016 : Wakil Direktur Utama PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk

Rangkap JabatanTidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/lembaga

lain ataupun di entitas anak.



dan Pengendali.


59 years old

Born in Boyolali, September 11, 1959

DomicileBekasi, West Java, Indonesia

Appointment BackgroundServed as President Director since 2016, on the legal basis of

his appointment through the decision of the Annual GMS on

April 8, 2016

Educational Background • 1983: Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret

University

• 1997: Master of Management, Gajah Mada University

• 2002: Master of Industrial Psychology, University of 17

August 1945 (Untag), Surabaya

Work Experiences • 2008-2009: President Commissioner of PT WIKA Intrade

• 2009-2010: President Commissioner of PT WIKA Gedung

• 2008-2013: Operational Director I of PT WIKA Gedung

• 2013-2016: President Commissioner of PT WIKA Beton

• 2013-2015: Operations Director I PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk

• 2015-2016: Deputy President Director of PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk

Double Positions Have no double positions in other companies/institutions or

subsidiaries.




President Director







Usia 57 tahun

Kelahiran Wonosobo, 19 Februari 1961


Riwayat PenunjukanMenjabat sebagai Direktur Operasi I sejak 2018, dengan



Pendidikan• Tahun 1987 : S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro

• Tahun 1997 : S2 Manajemen, Sekolah Tinggi

Manajemen PPM, Jakarta

•

Pengalaman Kerja• 2007 – 2007 : Manager Divisi DBG PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk.

• 2007 – 2010 : General Manager Bangunan Gedung PT

Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• 2008 – 2010 : Direktur Utama PT WIKA Bangunan Gedung

• 2010 – 2015 : Direktur Utama PT WIKA Realty.

• 2015 – 2018 : Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Rangkap Jabatan• 2015-sekarang : Komisaris Utama PT Adhi Persada

Properti (Penugasan di Anak Perusahaan).

• 2017–sekarang: Komisaris PT Adhi Commuter


Hubungan AfiliasiTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris,

Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama

dan Pengendali.


57 years old

Born in Wonosobo, February 19, 1961


Appointment BackgroundServed as Director of Operation I since 2018, on the legal basis

of his appointment through the decision of the Annual GMS

on April 24, 2018

Educational Background • 1987: Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University

• 1997: Master of Management, PPM Management

College, Jakarta

Work Experiences • 2007-2007: DBG Division Manager of PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk.

• 2007-2010: General Manager of PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk Building.

• 2008-2010: President Director of PT WIKA Building.

• 2010-2015: President Director of PT WIKA Realty.

• 2015-2018: Operations Director II of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Double Positions • 2015-present: President Commissioner of PT Adhi

Persada Properti (Assignment in a Subsidiary).

• 2017-present: Commissioner of PT Adhi Commuter

Properti (Assignment in Subsidiaries).



Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi I

Operational Director I






Usia 53 tahun

Kelahiran Purworejo, 20 November 1965


Riwayat PenunjukanMenjabat sebagai Direktur Operasi II sejak 2018, dengan



Pendidikan• Tahun 1990: S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro

• Tahun 2015: S2 Strategic Management, Prasetya

Mulya Business School, Jakarta

Pengalaman Kerja• 2013–2013: Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT

Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2013–2013: Kepala Project Management Unit (PMU)

Transportasi Monorel PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014–2014: Kepala Divisi Transportasi dan Power PT


• 2014–2016: Direktur V PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2016–2018 : Direktur Operasi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Rangkap Jabatan• 2017–sekarang: Komisaris Utama PT Adhi

Commuter Properti (Penugasan di Anak

Perusahaan).

• 2015–sekarang: Komisaris PT Adhi Persada


Hubungan AfiliasiTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi

lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


53 years old

Born in Purworejo, November 20, 1965


Appointment BackgroundServed as Director of Operation II since 2018, on the legal basis


on April 24, 2018

Educational Background • 1990: Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University

• 2015: Master of Strategic Management, Prasetya Mulya

Business School, Jakarta

Work Experiences • 2013-2013: Head of Business Development Division of


• 2013-2013: Head of Monorail Transportation Project

Management Unit (PMU) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014-2014: Head of Transportation and Power Division

of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014-2016: Director V of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2016-2018: Operations Director III of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Double Positions • 2017-present: President Commissioner of PT Adhi

Commuter Properti (Assignment in Subsidiaries).

• 2015-present: Commissioner of PT Adhi Persada

Properti (Assignment in Subsidiaries).



Pundjung Setya BrataDirektur Operasi II

Director of Operation II







Usia 56 tahun

Kelahiran Pandeglang, 24 Agustus 1962


Riwayat PenunjukanMenjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 2018, dengan



Pendidikan• Tahun 1986 : S1, Universitas Islam Indonesia

• Tahun 1998 : S2, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta

Pengalaman Kerja• 2009 – 2011 : GM Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

• 2011 – 2012 : Direktur Keuangan PT Wijaya Karya Beton

• 2012 – 2016 : Direktur Keuangan dan Human Capital PT

Wijaya Karya Beton Tbk

• 2017 – 2018 : Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang

Panimbang

Rangkap Jabatan• 2018-sekarang : Komisaris PT Adhi Persada Gedung

(Penugasan di Anak Perusahaan).

• 2018-sekarang : Komisaris PT Adhi Persada Beton




dan Pengendali.


56 years old

Born in Pandeglang, August 24, 1962


Appointment BackgroundServed as Director of Finance since 2018, on the legal basis


on April 24, 2018

Educational Background • 1986: Bachelor’s Degree Indonesian Islamic University

• 1998: Master’s Degree PPM Management College, Jakarta

Work Experiences • 2009-2011: Finance GM of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

• 2011-2012: Finance Director of PT Wijaya Karya Beton

• 2012-2016: Director of Finance and Human Capital PT

Wijaya Karya Beton Tbk

• 2017-2018: President Director of PT Wijaya Karya Serang

Panimbang

Double Positions • 2018-present: Commissioner of PT Adhi Persada

Gedung (Assignment in a Subsidiary).

• 2018-present: Commissioner of PT Adhi Persada Beton

(Assignment in a Subsidiary).



Entus Asnawi MukhsonDirektur KeuanganDirector of Finance





Agus KariantoDirektur SDM

Director of Human Capital


Usia 50 tahun

Kelahiran Kediri, 16 Juni 1968


Riwayat PenunjukanMenjabat sebagai Direktur SDM sejak 2018, dengan dasar

hukum penunjukan melalui keputusan RUPS Tahunan

pada 24 April 2018

PendidikanTahun 1993 : S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret

Pengalaman Kerja• 2012–2013 : Wakil Kepala Konstruksi IV PT Adhi

Karya (Persero) Tbk.

• 2013–2014 : Kepala Divisi Precast & Peralatan PT


• 2014–2015 : Direktur Utama PT Adhi Persada

Beton

• 2015–2016 : Kepala Divisi Transportasi PT Adhi


• 2016–2018 : General Manager Dept. LRT PT PT


Rangkap Jabatan2018-sekarang : Komisaris Utama PT Adhi Persada Beton


Hubungan AfiliasiTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan

Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang

Saham Utama dan Pengendali.


50 years old

Born in Kediri, June 16, 1968


Appointment BackgroundServed as Director of HR since 2018, with a legal basis for

appointment through the decision of the Annual GMS on

April 24, 2018

Educational Background1993: Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret University

Work Experiences • 2012-2013: Deputy Head of Construction IV PT Adhi


• 2013-2014: Head of the Precast & Equipment Division


• 2014-2015: President Director of PT Adhi Persada Beton

• 2015-2016: Head of Transportation Division PT Adhi


• 2016-2018: General Manager Dept. LRT PT Adhi Karya

(Persero) Tbk.

Double Positions 2018-present: President Commissioner of PT Adhi Persada

Beton (Assignment in a Subsidiary).









Usia 56 tahun

Kelahiran Medan, 22 Februari 1962


Riwayat PenunjukanMenjabat sebagai Direktur QHSE dan Pengembangan

sejak 2018, dengan dasar hukum penunjukan melalui

keputusan RUPS Tahunan pada 24 April 2018

Pendidikan• Tahun 1989 : S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret

• Tahun 2008 : S2 Master Management of Finance,

Macquaire University of Sydney

Pengalaman Kerja• 1993 – 2003 : Project Manager Unit Operasi PT PP (Persero)

• 2004 – 2004 : Building Work Manager Unit Kantor Pusat

PT PP (Persero)

• 2008 – 2011 : Kepala Divisi Teknik dan Management

Risiko PT PP (Persero) Tbk.

• 2011 – 2016 : Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT PP

(Persero) Tbk.

• 2016 – 2017 : Direktur Utama PT PP Infrastruktur

• 2017 – 2018 : Direktur Operasi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Rangkap Jabatan2018-sekarang : Komisaris Utama PT Adhi Persada Gedung




dan Pengendali.


56 years old

Born in Medan, February 22, 1962


Appointment BackgroundServed as Director of QHSE and Development since 2018, on

the legal basis of the appointment through the decision of the

Annual GMS on April 24, 2018

Educational Background • 1989: Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret University

• 2008: Master of Management of Finance, Macquaire

University of Sydney

Work Experiences • 1993-2003: Project Manager of the Operational Unit of PT

PP (Persero)

• 2004-2004: Building Work Manager of PT PP (Persero) Head

Office Unit

• 2008-2011: Head of the Engineering and Risk Management

Division of PT PP (Persero) Tbk.

• 2011-2016: Head of Business Development Division PT PP

(Persero) Tbk.

• 2016-2017: President Director of PT PP Infrastruktur

• 2017-2018: Operations Director I PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Double Positions 2018-present: President Commissioner of PT Adhi Persada

Gedung (Assignment in a Subsidiary).



Partha SarathiDirektur QHSE dan PengembanganDirector of QHSE and Development





Light Rail Transit (LRT) JabodebekLight Rail Transit (LRT) Jabodebek






Pejabat EksekutifExecutive Commitee

Kepala Satuan Pengawasan InternalHead of Internal Auditor

Menjabat Sejak I Serving since 2015

Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of Birth

Trenggalek, 6 September 1963Trenggalek, September 6, 1963

Usia I Age 55Domisili I Domicile Jakarta

Bergabung di ADHI Sejak I Joining ADHI since 1999

General Manager Departemen Infrastruktur IGeneral Manager of Infrastructure I Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthNganjuk, 3 Juni 1976Nganjuk, June 3, 1976

Usia I Age 42

Domisili I Domicile Manahan


General Manager Departemen GedungGeneral Manager of Building Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthPati, 14 April 1965Pati, April 14, 1965

Usia I Age 53

Domisili I Domicile Semarang


General Manager Departemen EPC

General Manager of EPC Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of Birth

Mojokerto, 24 Februari 1970Mojokerto, February 24, 1970

Usia I Age 48

Domisili I Domicile Yogyakarta


Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthJakarta, 14 Maret 1982Jakarta, March 14,1982

Usia I Age 36

Domisili I Domicile Jakarta


General Manager Departemen Infrastruktur IIGeneral Manager of Infrastructure II Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthYogyakarta, 2 April 1968Yogyakarta, April 2, 1968

Usia I Age 50

Domisili I Domicile Semarang


General Manager Departemen LRTGeneral Manager of LRT Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthYogyakarta, 3 April 1967Yogyakarta, April 3, 1967

Usia I Age 51

Domisili I Domicile Bandung


General Manager Departemen Akuntansi & Keuangan

General Manager of Accounting & Finance Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthSidoarjo, 5 Juni 1970Sidoarjo, June 5, 1970

Usia I Age 48







General Manajer Departemen Portofolio Bisnis & Manajemen RisikoGeneral Manager of Business Portfolio & Risk Management Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthBandung, 1 Mei 1974Bandung, May 1, 1974

Usia I Age 44

Domisili I Domicile Tangerang Selatan


General Manager Departemen Legal

General Manager of Legal Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthJember, 28 Juni 1964Jember, June 28, 1964

Usia I Age 54

Domisili I Domicile Bekasi


General Manager Departemen QHSE

General Manager of QHSE Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthSurabaya, 13 Juni 1965Surabaya, June 13, 1965

Usia I Age 53

Domisili I Domicile Depok


General Manager Departement Corporate Strategy & IT

General Manager of Corporate Strategy & IT Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthJakarta, 14 Maret 1982Jakarta, March 14,1982

Usia I Age 36



General Manager Departemen SDMGeneral Manager of HR Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthCepu, 19 April 1969Cepu, April 19, 1969

Usia I Age 49

Domisili I Domicile Yogyakarta


General Manager Departemen Pemasaran

General Manager of Marketing Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthKediri, 19 Mei 1967Kediri, May 19, 1967

Usia I Age 51

Domisili I Domicile Sidoarjo


General Manager Departemen Investasi

General Manager of Investment Department


Tempat/Tanggal Lahir I Place/Date of BirthYogyakarta, 4 September 1965

Yogyakarta, September 4, 1965

Usia I Age 53








Demografi Karyawan dan Pengembangan KompetensiEmployee Demography and Competence Development

Demografi KaryawanPer 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perseroan

mencapai 2.304 orang, mengalami peningkatan 11,5%

dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2017

yang sebanyak 2.067 orang. Peningkatan jumlah karyawan

ini disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah regenerasi

karyawan ADHI yang perlu disiapkan sebelum karyawan

senior pensiun. Kedua karena ADHI tengah berkembang

pesat, pencapaian baik dilihat dari proyek baru maupun

laba setiap tahun terus meningkat sehingga dibutuhkan

SDM yang lebih banyak.

Perkembangan Jumlah Karyawan 2016-2018 (orang)

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (orang)

Employees Demography Based on Level of Organization (person)

Level OrganisasiLevel of Organization

2018 2017

JumlahTotal

PersentasePercentage

JumlahTotal


Direktur Anak PerusahaanSubsidiary Director

14 0,6% 11 0,5%

General ManagerGeneral Manager

14 0,6% 15 0,7%

Manager DivisiDivision Manager

11 0,5% 12 0,6%

Manager BiroBureau Manager

84 3,7% 76 3,7%

Manager BidangField Manager

47 2,0% 49 2,4%

SpecialistSpecialist

15 0,7% 13 0,6%

Senior StaffSenior Staff

141 6,1% 136 6,6%

StaffStaff

453 19,7% 417 20,2%

AdminAdmin

45 2,0% 9 0,4%

Project ManagerProject Manager

188 8,2% 180 8,7%

L.2P (Level 2 Project)L.2P (Level 2 Project)

546 23,7% 505 24,4%


616 26,7% 526 25,5%


129 5,6% 109 5,3%


1 0,1% 9 0,4%

Jumlah I Total 2.304 100,0% 2.067 100,0%

Employee DemographicsAs of December 31, 2018, the number of employees of the

Company reached 2,304 people, increasing of 11.5% compared

to the number of employees as of December 31, 2017 which

was 2,067 people. The reason for increasing in the number

of employees, contributed by two factors. First, ADHI need

preparation for employee regenerations. Second, ADHI is

growing up, both new contract and net profit increase in every

year, because of that, ADHI need more resources.

Development of Number of Employees 2016-2018 (person)





Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Employees Demography Based on Level of Education (person)

Tingkat PendidikanLevel of Education

2018 2017

JumlahTotal

Persentase Percentage

JumlahTotal


S3 I Doctor 2 0,1% 1 0,1%

S2 I Magister 80 3,4% 68 3,3%

S1 I Bachelor Degree 1.556 67,5% 1.393 67,4%

D4 I Diploma 4 14 0,6% 13 0,6%

D3 I Diploma 3 319 13,9% 244 11,8%

D2 I Diploma 2 2 0,1% 2 0,1%

D1 I Diploma 1 7 0,3% 8 0,4%

SMA I High Shcool 321 13,9% 333 16,1%

SMP I Middle shcool 3 0,1% 5 0,2%

Jumlah I Total 2.304 100,0% 2.067 100,0%

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Employees Demography Based on Employment Status (person)

Status KepegawaianEmployment Status

2018 2017

JumlahTotal


JumlahTotal


Tetap | Fixed 1.545 67,1% 1.409 68,2%

Tidak Tetap| Not Fixed 759 32,9% 658 31,8%

Jumlah I Total 2.304 100,0% 2.067 100,0%

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Employees Demography Based on Age (person)

Rentang UsiaAge

2018 2017

JumlahTotal


JumlahTotal


<30 tahun/ year 682 29,6% 465 22,5%

31-45 tahun/ year 951 41,2% 915 44,3%

46-55 tahun/ year 632 27,4% 645 31,2%

>55 tahun/ year 39 1,7% 42 2,0%

Jumlah I Total 2.304 100,0% 2.067 100,0%






Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Employees Demography Based on Gender (person)

GenderGender

2018 2017

JumlahTotal


JumlahTotal


Laki-laki | Male 1.987 86,3% 1.830 88,3%

Perempuan | Female 317 13,7% 237 11,5%

Jumlah I Total 2.304 100,0% 2.067 100,0%

Pengembangan Kompetensi KaryawanPerseroan terus berupaya untuk meningkatkan

profesionalitas dan efektivitas untuk dapat mendukung

operasional dan usahanya, sekaligus terus menumbuhkan

loyalitas dan produktivitas karyawan. Di tahun 2018,

Perseroan pun telah melakukan pengembangan

kompetensi untuk semua level jabatan, guna

meningkatkan kualitas karyawan.

Investasi Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2018

Investment in Employee Competence Development in 2018

No. Nama Pelatihan I Training NamesJumlah Peserta

Total Participants

InvestasiInvestment

(Rp)

1Pembinaan Teknik & Sertifikasi K3 Bidang PerancahTechnical Coaching & K3 Certification in Scaffolding

165 918.627.632

2Pembekalan Program CMDP 2018 Eksternal & InternalDebriefing of External & Internal CMDP 2018 Program

74 244.530.419

3Pembekalan Program GEDP 2018 Bidang AkuntansiDebriefing of the 2018 GEDP Program in Accounting

43 69.728.750

4Pembekalan Program GEDP 2018 Bidang EngineeringPembekalan Program GEDP 2018 Bidang Engineering

75 135.308.300

5Pembekalan Program GEDP 2018 Bidang ProduksiDebriefing of the 2018 GEDP Program in Production

32 67.000.000

6Pelatihan Financial ModelingFinancial Modeling Training

30 14.988.900

7Pelatihan Ahli Muda K3 KonstruksiTraining for Young K3 Construction Experts

54 275.183.000

8Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)Training of Government Cooperation with Business Entities (KPBU)

54 179.206.500

9Character Building Secapa ADCharacter Building Secapa AD

224 1.105.010.000

10Program Training CFACFA Training Program

1 11.685.000

11Applied Negotiation TechniquesApplied Negotiation Techniques

1 4.900.000

12Finance for Non-finance ProfessionalsFinance for Non-finance Professionals

1 5.310.000

13Audit Intern Tingkat Dasar IBasic Level Internal Audit

2 16.000.000

Employee Competence DevelopmentThe Company continues improving its professionalism and

effectiveness in supporting its operations and business, while

continuing to foster employee loyalty and productivity. In 2018,

the Company has also developed competencies for all positions,

in order to improve the quality of employees.








Total Participants

InvestasiInvestment

(Rp)

14Audit Intern Tingkat Dasar IIBasic Level Internal Audit II

1 9.000.000

15Certified InternAuditor Review Course

1 10.000.000

16Seminar Revitalisasi Corporate UniversityCorporate University Revitalization Seminar

2 12.000.000

17

Training Powerful Database Analysis and Dashboard Reporting with Excel 2010Training Powerful Database Analysis and Dashboard Reporting with Excel 2010

3 14.000.000

18Finance for Non-Finance ProfessionalsFinance for Non-Finance Professionals

3 41.975.000

19CRMS Indonesia CRMS Indonesia

1 528.000

20Audit Intern Tingkat LanjutanAdvanced Level Internal Audit I

1 9.000.000

21Assessment Kementrian BUMNMinistry of SOE Assessment

1 24.200.000

22Reformulating Strategy In The Era of DisruptionReformulating Strategy In The Era of Disruption

117 463.320.000

23BIMBIM

1 5.054.300

24K3 KonstruksiConstruction of K3

1 6.860.000

25

Kompetisi Program Pengembangan Pejabat Level Direktur Anak Perusahaan & GMCompetition of the Director & GM Level Director Development Program

26 276.000.000

26Assesor KPKUKPKU Assesor

2 9.800.000

27Governance Risk ManagementGovernance Risk Management

2 16.500.000

28Kerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaGovernment Cooperation with Business Entities

5 4.796.000

29Membership INTAKE (BADAPSKI-DBRF-DSK)Membership INTAKE (BADAPSKI-DBRF-DSK)

7 24.500.000

30ERM Fundamental 1ERM Fundamental 1

2 36.000.000

31

Pelatihan dan Studi Banding Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Insinerator di SingapuraTraining and Comparative Study of Waste Management with Incinerator Technology in Singapore

2 29.000.000

32Pelatihan Certification Course in BIM ManagementTraining Course Certification in BIM Management

5 66.544.600

33Training Value Engineering & ConstuctabilityEngineering & Constuctability Value Training

2 35.011.200

34Certification Course in BIM ManagementCertification Course in BIM Management

1 13.251.880









Total Participants

InvestasiInvestment

(Rp)

35Publik Interprestasi dan Asesor KPKU BUMN 2018Public Interpretation and Assessor of BUMN 2018 KPKU

1 4.500.000

36Sertifikasi Profesional Autdesk Revit StructureAutdesk Revit Structure Professional Certification

6 4.800.000

37Training IOS9IOS9 Training

2 14.000.000

38Sertifikasi Insinyur Profesional PerkeretaapianRailway Professional Engineering Certification

5 66.000.000

39Workshop Mencegah Korupsi di KorporasiWorkshop of Preventing Corruption in Corporation

2 10.000.000

40Dispute Resolution Board Foundation InternationalDispute Resolution Board Foundation International

1 4.400.000

41Pelatihan EnglishEnglish Training

2 9.450.513

42Seminar HCNCHCNC Seminar

3 18.000.000

43Financial ModelingFinancial Modeling

29 195.000.000

44Manajemen Competency EnhancementCompetency Enhancement Management

30 237.000.000

45Materi dan Bahan Pelatihan Manajemen Competency EnhancementCompetency Enhancement Management Materials and Materials Training

30 32.000.000

46ERM Fundamental dan Ujian SertifikasiERM Fundamentals and Certification Exams

2 33.550.000

47Sertifikasi Tenaga TerampilCertification of Skilled Personnel

5 20.445.000

48Pelatihan CRMS IndonesiaIndonesia CRMS Training

4 51.315.000

49MBTIMBTI

121 165.000.000

50CBM HRCBM HR

2 39.000.000

51Batch 3 Subsidiary GovernanceBatch 3 Subsidiary Governance

2 10.000.000

52Qualified Internal AuditorQualified Internal Auditor

2 18.000.000

53IFAWCPA 2018IFAWCPA 2018

5 36.712.500

54Certification on BIM ManagementCertification on BIM Management

1 12.840.200

55

Workshop How to Increase Port Competitiveness and Financing InfrastructureWorkshop How to Increase Port Competitiveness and Financing Infrastructure

1 12.600.000

56The Amazing YouThe Amazing You

400 99.800.000








Total Participants

InvestasiInvestment

(Rp)

57Indonesia BIM ConferenceIndonesia BIM Conference

2 600.000

58BREVET Pajak Tax BREVET

2 10.800.000

59

Project Quality and Cost Estimation Management Mechanical Equipment and PipingProject Quality and Cost Estimation Management Mechanical Equipment and Piping

2 16.000.000

60How Corporate University Plays a Role in Preparing HRHow Corporate University Plays a Role in Preparing HR

3 12.000.000

61The 10th East Asia Dam ConferenceThe 10th East Asia Dam Conference

3 66.272.250

62Audit Intern Tingkat ManagerialManagerial Level of Internal Audit

2 20.000.000

63

Master Class Risk Governance & International Conference Risk Beyond 2018Master Class Risk Governance & International Conference Risk Beyond 2018

1 10.500.000

64

Pelatihan dan Sertifikasi ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM FundamentalISO 31000 Training and Certification International Standard ERM Risk Management

1 18.500.000

65Audit Intern Tingkat Dasar IIBasic Level of Internal Audit II

2 16.000.000

66Audit Intern Tingkat Lanjutan IAdvanced Level of Internal Audit I

1 9.000.000

67Audit Intern Tingkat Lanjutan IIAdvanced Level of Internal Audit II

1 9.000.000

68CBM FinanceCBM Finance

2 39.000.000

69Governance Risk Management and ComplianceGovernance Risk Management and Compliance

2 15.000.000

70Assessor KPKUAssessor KPKU

2 10.000.000

71Interpretasi KPKUInterpretasi KPKU

5 25.000.000

72Pelatihan Bahasa InggrisEnglish Training

1 2.850.000

73

Integrasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) & Manajemen Risiko (ISO 31000:2015)Quality Management System Integration (ISO 9001: 2015) & Risk Management (ISO 31000: 2015)

2 16.415.000

74iOS Programming Using Xcode 7 with Objective CIOS Programming Using Xcode 7 with Objective C

2 14.000.000

75Android ProgrammingAndroid Programming

2 13.000.000

76Konferensi Nasional III Tahun 2018National Conference III of 2018

2 13.000.000









Total Participants

InvestasiInvestment

(Rp)

77Training Value Engineering @KITCE, KoreaTraining Value Engineering @KITCE, Korea

2 36.000.000

78Subsidiary Governance Training ProgramSubsidiary Governance Training Program

4 18.000.000

79How Millenials are Reshaping Corporate CultureHow Millenials are Reshaping Corporate Culture

3 18.000.000

80Pelatihan SPSESPSE Training

4 14.000.000

81Basic Mikrotik Training – EssentialsBasic Mikrotik Training-Essentials

2 5.500.000

82Workshop PSAK 72 & 73Workshop PSAK 72 & 73

5 10.000.000

83Sharing Session-Supply Chain ManagementSharing Session-Supply Chain Management

2 500.000

84

Seminar Perencanaan Struktur Tahan Gempa Berbasis Kinerja (SNI 1726)Performance Based Earthquake Resistant Structure Planning Seminar (SNI 1726)

1 800.000

85

Diskusi Panel "Mengupas Konflik Kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Upaya Pencegahannya" | Panel Discussion "Discussing Conflict of Interest of Shareholders, Board of Commissioners and Directors and Prevention Efforts"

2 2.600.000

86BREVET CBREVET C

1 3.350.000

87Pelatihan SKA KNI BBSKA KNI BB Training

34 264.400.000

Jumlah | Total 1.698 5.959.319.944

6.200.000.000

6.000.000.000

5.800.000.000

5.600.000.000

5.400.000.000

5.200.000.000

5.000.000.000

4.800.000.000

5.317.690.847

2017

5.959.319.944

MeningkatIncreasing

12,1%

2018





Tol Bakauheni-Terbanggi BesarBakauheni-Terbanggi Besar Toll Road






Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employees Competence Development Cost

2018 (Rp) 2017 (Rp)Peningkatan I Increase

Selisih I Deviation Persentase I Percentage

Pendidikan dan PelatihanEducation and Training

5.959.319.944 5.317.690.847 641.629.097 12,1%

Komposisi Kepemilikan Saham ADHI per 31 Desember 2018

ADHI Share Ownership Composition as of 31 December 2018

Pemegang SahamShareholders

Jumlah SahamTotal Shares

(lembar | sheets)

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhIssued and Paid-up

Capital (Rp)

Persentase KepemilikanOwnership

Pemerintah Republik Indonesia | Indonesian Government

Seri A Dwiwarna | Dwiwarna Series A 1 100 00,0%

Seri B | Series B 1.816.046.623 181.604.662.300 51,0%

Publik (kurang dari 5%) | Public (less than 5%)

Lokal | Local 1.192.681.185 119.251.926.866 33,5%

Asing | Foreign 552.121.567 55.228.348.334 15,5%

Sub jumlah | Sub Total 1.744.802.752 174.480.275.200 49,0%

Jumlah | Total 3.560.849.376 356.084.937.600 100,0%

Komposisi Pemegang SahamShareholders Composition

Pemerintah Republik IndonesiaThe Republic of Indonesia

Publik (Lokal 33,5%-Asing 15,5%)Public (Local 33.5%-Foreign 15.5%)

51% 49%

Komposisi Kepemilikan Saham ADHIADHI Share Ownership Composition





Pemegang saham pengendali ADHI adalah Negara

Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan

sebesar 51%, sementara sisanya sebesar 49% dimiliki

oleh publik. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Ketiga, tanggal 5 Agustus 2016 yang

dituangkan dalam Akta No. 05, tanggal 5 Agustus

2016 oleh Ashoya Ratam, SH, Mkn. Notaris di Jakarta,

menetapkan perubahan klasifikasi saham pada Perseroan

yang semula tanpa seri, menjadi terdiri dari Saham Seri A

Dwiwarna dan Saham Seri B. Ditetapkan 1 (Satu) Saham

Seri A Dwiwarna yang diambil dari kepemilikan 51%

Pemerintah.

Kepemilikan Saham ADHI oleh Manajemen KunciSesuai dengan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang

Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, maka

dengan ini Perseroan melaporkan kepemilikan saham

Manajemen Kunci ADHI dalam Perseroan, dengan rincian

sebagai berikut:

Kepemilikan Saham ADHI oleh Dewan Komisaris dan Direksi di 2018

ADHI Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors in 2018

NamaNames

JabatanPositions

2018

Jumlah Lembar SahamTotal Shares

Persentase KepemilikanOwnership Percentage

Dewan KomisarisBoard of Commissioner


- -

Bobby A. A. NaziefKomisarisCommissioner

- -

Rildo Ananda AnwarKomisarisCommissioner

- -


- -

MuchlisR. Luddin

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

- -

HironimusHilapok


- -

DireksiBoar d of Directors


- -

Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi 1Operational Director 1

- -

The Republic of Indonesia is ADHI’s controlling shareholder,

owning 51% of shares, while the remaining 49% is owned by

the public. Based on the Decision of the Third General Meeting

of Shareholders, dated August 5, 2016 as stated in Deed No.

05 at August 5, 2016 by Ashoya Ratam, SH, Mkn. Notary in

Jakarta, determined the change in classification of shares in

the Company which was originally without a series, to consist

of Series A Dwiwarna Shares and Series B Shares. Defined 1

(One) Series A Dwiwarna Shares taken from 51% ownership

of the Government.

Adhi Share Ownership by Key Management

In accordance with OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015

concerning Information Disclosure of Certain Shareholders,

the Company hereby reports the share ownership of ADHI Key

Management in the Company, with details as follows:






Kepemilikan Saham ADHI oleh Dewan Komisaris dan Direksi di 2018

ADHI Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors in 2018

NamaNames

JabatanPositions

2018



Pundjung Setya BrataDirektur Operasi 2Operational Director 2

- -

Entus Asnawi M.Direktur KeuanganFinance Director

- -

Agus KariantoDirektur SDMHR Director

- -

V Partha Sarathi

Direktur QHSE dan PengembanganQHSE Director and Development

24.500 0,0006880%

Jumlah | Total 24.500 0,0006880%

- = Nihil/tidak memiliki saham ADHI Nil/does not have ADHI shares

Komposisi 20 pemegang saham terbesar ADHI untuk tahun 2018

Composition of ADHI’s 20 Major Shareholders for 2018

No.Nama InvestorInvestors Name

StatusJumlah Lembar Saham

Total Shares


1. Negara Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia I Indonesian Government 1.816.046.623 51,0%

2. HSBC Global Invest Luxemburg Badan Usaha Asing I Foreign Company 82.830.900 2,3%

3. Citibank New York-Govt. of Norway Badan Usaha Asing I Foreign Company 72.684.400 2,0%

4. Allianz Life Indonesia – Smartlink Asuransi I Insurance 68.177.600 1,9%

5. Reksa Dana Sam Dana Cerdas Reksadana I Mutual Funds 52.540.200 1,5%

6. Fidelity Funds-Asian Badan Usaha Asing I Foreign Company 41.664.800 1,2%

7.Citibank New York Dimensional Emerging Markets

Badan Usaha Asing I Foreign Company 39.796.088 1,1%

8. Reksa Dana Sam Indonesia Equity Reksadana I Mutual Funds 36.393.500 1,0%

9. MSCI Emerging Market Badan Usaha Asing I Foreign Company 28.873.800 0,8%

10. Sucorinvest Equity Fund Reksadana I Mutual Funds 28.138.000 0,8%

11. The Bank of New York Mellon SA/NV Badan Usaha Asing I Foreign Company 27.599.100 0,8%

12. Citibank New York Emerging Markets Badan Usaha Asing I Foreign Company 25.956.179 0,7%

13. Vanguard International Badan Usaha Asing I Foreign Company 25.344.630 0,7%

14. Vanguard Emerging Markets Badan Usaha Asing I Foreign Company 24.013.406 0,7%

15. Corfina Investa Saham Reksadana I Mutual Funds 22.450.000 0,6%

16. Fidelity Active Strategy (SICAV) Badan Usaha Asing I Foreign Company 18.833.000 0,5%

17. Aldiracita Sekuritas Indonesia Perseroan Terbatas I Local Company 17.501.500 0,5%

18. Reksa Dana Premier Reksadana I Mutual Funds 16.769.736 0,5%

19. Reksa Dana Ashmore Reksadana I Mutual Funds 15.833.300 0,4%

20. Dana Pensiun BRI Dana Pensiun I Pension Funds 15.017.500 0,4%

Komposisi 20 Pemegang Saham TerbesarComposition of 20 Major Shareholders





Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5%Composition of Shareholders Less than 5%

Entitas AnakSubsidiaries

Komposisi Pemegang Saham ADHI Kurang dari 5% untuk Tahun 2018

Composition Of ADHI’s Shareholders Less than 5% for 2018Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Status Pemegang SahamShareholders Status

Jumlah PemilikTotal Owners



Investor Lokal Local InvestorsPerorangan | Individual 17.114 481.347.460 13,5%

Karyawan | Employee 1 10.000 0,0%

Koperasi | Cooperation 2 250.700 0,1%

Yayasan | Foundation 15 16.892.271 0,5%

Dana Pensiun | Pension Funds 102 102.100.673 2,9%

Asuransi | Insurance 73 197.682.355 5,6%

Bank 1 5.000 0,0%

Perseroan Terbatas | Limited Company 61 28.058.161 0,8%

Reksadana | Mutual Funds 189 366.334.565 10,3%

Jumlah Investor Nasional |Total National Investors

17.558 1.192.681.185 33,5%

Investor Asing I Foreigner Investors Perorangan Individual

89 3.842.789 0,1%

Badan Usaha Business Entity

143 548.278.778 15,4%

Jumlah Investor Asing Total Foreign Investors

232 552.121.567 15,5%

JumlahTotal

17.790 1.744.802.752 49,0%

Entitas Anak

Subsidiaries

NamaNames

Bidang UsahaBusiness Entity

DomisiliDomiciles

Tahun Penyertaan

Year of Participation

Kepemilikan oleh ADHI

Ownership by ADHI


Status Operasi

Operation Status2018 2017 2018 2017

PT Adhi Persada Properti (APP)

Properti dan Real EstateProperty and Real Estate

KotaBekasi

2002 99,9% 99,7% 5.529,6 5.147,3BeroperasiOperating

PT Adhi Persada Gedung (APG)

Konstruksi GedungConstruction Building

Jakarta Selatan

2013 99,6% 99,0% 4.594,8 3.904,9BeroperasiOperating

PT Adhi Persada Beton (APB)

Industri dan PerdaganganBeton PracetakPrefabricated Concrete Indus-try and Trade

Jakarta Selatan

2013 99,0% 99,0% 68,0 610,2BeroperasiOperating

PT Adhi Commuter Properti (ACP)

Properti dan Real EstateProperty and Real Estate

Jakarta Timur

2018 99,9% - 2.529,3 -BeroperasiOperating






PT Adhi Persada Properti (APP)Starting from PT Adhi Realty, which was approved by the

Minister of Justice and Human Rights of the Republic of

Indonesia by Decree No. C-15255.HT.01.01 in 2002 dated

August 14, 2002. Based on Deed No. 43 dated June 18, 2015,

business activities APP is engaged in property and real estate as

well as doing business in the fields of development, trade and

services. The composition of shareholders is ADHI amounting to

99.9% and the remainder by the Koperasi Jasa ADHI Sejahtera

(Kojas) with authorized capital of Rp.4.5 trillion.

PT Adhi Persada Property (APP) has contributed quite good for

consolidated statements ADHI. APG contributed Rp1.2 trillion,

or about 4.9% to the overall achievement of new contracts

in 2018. ADHI APP is developing among the projects Dhika

Parks Sardjito, GDC Cikunir Conexio-Tower 1, and some other

internal projects.

PT Adhi Persada Gedung (APG)APG was approved by the Minister of Law and Human Rights of

the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-02265.AH.01.01

in 2014 dated January 16, 2014.

Based on the Deed of Establishment, APG’s business activities

are operating in the building construction sector, completion

of building construction, design & build work, mechanical and

electrical works.

ADHI holds 99.6% of shareholder composition, while the rest is

owned by Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas), with authorized

capital of Rp200.0 billion.

PT Adhi Persada Properti (APP)Bermula dari PT Adhi Realty, yang mendapat pengesahan

dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Keputusan No. C-15255.HT.01.01 tahun

2002 tanggal 14 Agustus 2002. Berdasarkan Akta No. 43

Tanggal 18 Juni 2015, kegiatan usaha APP adalah bergerak

dalam bidang properti dan real estate serta melakukan

usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan

jasa. Adapun susunan pemegang saham adalah ADHI

sebesar 99,9% dan sisanya oleh Koperasi Jasa ADHI

Sejahtera (Kojas) dengan modal dasar sebesar Rp4,5

triliun.

Manajemen Kunci APP I APP Key Management

Dewan Komisaris | Board of Commissioner

Komisaris Utama | President Commissioner Budi Saddewa Soediro

Komisaris | Commissioner Parwanto NoegrohoKomisaris | Commissioner Pundjung Setya Brata

Komisaris | Commissioner Arief Taufiqurrahman

Direksi | Board of Directors

Direktur Utama | President Director Agus SitabaDirektur Keuangan | Finance Director Ary Sulistyo VambudiDirektur | Director Pulung PrahastoDirektur | Director Wahyuni Sutantri

PT Adhi Persada Properti (APP) telah memberikan

kontribusi yang cukup baik untuk laporan konsolidasi

ADHI. APG berkontribusi sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar

4,9% untuk keseluruhan pencapaian kontrak baru ADHI

di tahun 2018. APP tengah mengembangkan beberapa

proyek diantaranya Taman Dhika Sardjito, GDC Cikunir

Conexio-Tower 1, dan beberapa proyek internal lainnya.

PT Adhi Persada Gedung (APG)APG mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Keputusan No. AHU-02265.AH.01.01 tahun 2014 tanggal

16 Januari 2014.

Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha APG adalah

menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi seluruh

sektor pembangunan gedung, penyelesaian konstruksi

gedung dalam rangka penyelesaian bangunan gedung,

pekerjaan design & build, pekerjaan mekanikal dan

elektrikal.

Adapun susunan pemegang saham adalah ADHI sebesar

99,6% sementara sisanya oleh Koperasi Jasa ADHI

Sejahtera (Kojas), dengan modal dasar sebesar Rp200,0

miliar.





Manajemen Kunci APG I APG Key Management


Komisaris Utama | President Commissioner Partha Sarathi

Komisaris | Commissioner Entus Asnawi Mukhson

Komisaris | Commissioner Ki Syahgolang Permata

Direksi | Board of Director

Direktur Utama | President Director Sukaryo

Direktur Pengembangan Bisnis | Business Development Director Harry Wibowo

Direktur Keuangan | Finance Director M. Ziad Choirin

Direktur Produksi | Production Director Martinus Pauran

PT Adhi Persada Gedung (APG) telah memberikan

kontribusi yang baik untuk laporan konsolidasi ADHI.

APG berkontribusi sebesar Rp4,9 triliun atau sekitar 19,7%

untuk keseluruhan pencapaian kontrak baru ADHI di tahun

2018. APG tengah mengembangkan beberapa proyek

internal yang terafiliasi dengan ACP dan APP. Beberapa

proyek ACP dan APP yang tengah dikembangkan oleh

APG diantaranya TOD Royal Sentul Park, TOD Gateway

Park, TOD Royal Sentul Park, Taman Dhika Sardjito, GDC

Cikunir Conexio-Tower 1, dan beberapa proyek internal

lainnya. Selain proyek internal di tahun 2018, APG pun

mengembangkan proyek eksternal, diantaranya Trans Park

Bekasi Ars & MEP, Rumah Sakit PMI (Gedung A) Bogor,

Trans Park Bintaro, dan beberapa proyek prestisius lainnya.

PT Adhi Persada Beton (APB)APB mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Keputusan No. AHU-02108.AH.01.01 tahun 2014

tanggal 16 Januari 2014.

Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha APB adalah

menjalankan usaha industri beton pra-cetak beserta segala

turunan produk-produk beton lainnya, jasa pemasangan

terkait dengan produk beton pra-cetak beserta segala

produk-produk beton lainnya.

Adapun susunan pemegang saham adalah ADHI sebesar

99,7% dan sisanya oleh Koperasi Jasa ADHI Sejahtera

(Kojas), dengan modal dasar sebesar Rp240,0 miliar.

Manajemen Kunci APB I APB Key Management


Komisaris Utama | President Commissioner Agus KariantoKomisaris | Commissioner Entus Asnawi MukhsonKomisaris | Commissioner Koorniwan R. PurwoKomisaris | Commissioner Imam Baehaki

Direksi | Board of DirectorDirektur Utama | President Director Rijanto Onggo WahonoDirektur Keuangan | Finance Director Herry ArdiantoDirektur Produksi dan Engineering | Production Director and Engineering

Siswanto

PT Adhi Persada Building (APG) has a good contribution to the

consolidated report ADHI. APG accounted for 4.9 trillion or

about 19.7% to the overall achievement of new contracts in

2018. ADHI APG is developing several internal projects affiliated

with the ACP and APP. Some ACP and APP projects being

developed by APG them TOD Royal Sentul Park, Gateway

Park TOD, TOD Royal Sentul Park, Wildlife Dhika Sardjito, GDC

Cikunir Conexio-Tower 1, and some other internal projects. In

addition to internal project in 2018, APG also develop external

projects, including the Trans Park Bekasi Ars & MEP, Red Cross

Hospital (Building A) Bogor, Trans Park Bintaro, and other

prestigious project.

PT Adhi Persada Beton (APB)APB received approval from the Minister of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-02108.

AH.01.01 in 2014 dated January 16, 2014.

Based on the Deed of Establishment, APB’s business activities

are to run the business of pre-printed concrete industry along

with all derivatives of other concrete products, installation

services related to pre-printed concrete products along with

all other concrete products.

ADHI holds 99.7% of shareholders composition and the rest is

owned by Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas), with authorized

capital of Rp240.0 billion.






PT Adhi Persada Beton (APB) telah memberikan kontribusi

yang cukup baik untuk laporan konsolidasi ADHI. APB

berkontribusi sebesar Rp169,0 milyar atau sekitar 0,7%

untuk keseluruhan pencapaian kontrak baru ADHI di

tahun 2018. APB berkontribusi pada beberapa proyek

ADHI, diantaranya proyek pembangunan LRT. Selain itu,

APB melakukan sinergi antar anak usaha diantaranya

bersinergi dengan ACP dan APG untuk mendirikan TOD

(Transit Oriented Development).

PT Adhi Commuter Properti (ACP)ACP mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan

No. AHU-0018477.ah.01.01 tahun 2018 tanggal 6 April

2018.

Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha APB adalah

menjalankan usaha Properti dan Real Estate beserta segala

turunannya seperti pembangunan, perdagangan, dan

jasa. Adapun susunan pemegang saham adalah PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. sebesar 99,9% dan sisanya oleh

Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas), dengan modal dasar

sebesar Rp240,0 miliar.

Manajemen Kunci ACP I ACP Management Key

Dewan Komisaris | Board of CommissionerKomisaris Utama | President Commissioner Pundjung Setya BrataKomisaris | Commissioner Tjatur Waskito PutroKomisaris | Commissioner Adriyanto Karyo UtomoKomisaris | Commissioner Budi Saddewa Soediro

Direksi | Board of DirectorDirektur Utama | President Director Amrozi HamidiDirektur Keuangan, SDM dan Umum | Finance and HRGA Director

Mochamad Yusuf

Direktur Produksi dan Engineering | Production Director and Engineering

Indra Syahruzza

PT Adhi Commuter Properti (ACP) merupakan perusahaan

yang baru didirikan oleh ADHI pada bulan Juli 2018.

Perusahaan ini merupakan hasil spin off Departemen

TOD (Transit Oriented Development) ADHI. Walaupun

ACP masih relatif baru dibanngun, ACP telah memberikan

kontribusi yang cukup baik untuk laporan konsolidasi

ADHI. ACP berkontribusi sebesar Rp646,0 milyar atau

sekitar 2,6% untuk keseluruhan pencapaian kontrak baru

ADHI di tahun 2018. Pada tahun 2018, ACP berfokus pada

pengembangan TOD (Transit Oriented Development).

Dalam pengembangan proyek ini, ACP bersinergi dengan

anak usaha ADHI lainnya. APG sebagai kontraktor gedung

dan APB sebagai penyedia bahan beton.

PT Adhi Persada Concrete (APB) has contributed quite good for

consolidated statements ADHI. APB contributed Rp169.0 billion

or about 0.7% to the overall achievement of new contracts

in 2018. APB contribute to several projects of ADHI, including

the construction of the LRT project. In addition, the APB did

synergies between subsidiaries of which together with the

ACP and APG to establish TOD (transit oriented development).

PT Adhi Commuter Properti (ACP)ACP was approved by the Minister of Law and Human Rights

of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-0018477.

ah.01.01 in 2018 dated April 6, 2018.

Based on the Deed of Establishment, APB’s business activities

are to run a Property and Real Estate business along with all

derivatives such as development, trade, and services. PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. owns 99.9% composition of shareholders

and the rest is owned by Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas),

with authorized capital of Rp240.0 billion.

PT Adhi Commuter Property (ACP) is a new company founded

by ADHI in July 2018. The company is a spin off the Department

of TOD (transit oriented development) ADHI. Although still

relatively new dibanngun ACP, ACP has contributed quite

good for consolidated statements ADHI. ACP contributed

Rp646.0 billion or about 2.6% to the overall achievement of

the new contract ADHI in 2018. In 2018, ACP focuses on the

development of TOD (transit oriented development). In the

development of this project, ACP ADHI synergy with other

subsidiaries. APG as a building contractor and APB as a provider

of concrete materials.





Entitas Asosiasi

Associate

NamaNames

Bidang UsahaBusiness Fields

Kepemilikan oleh ADHI

Ownership of ADHI

Status OperasiOperational

Status

PT Jasamarga Bali TolPengusahaan Jalan Tol Ruas Nusa Dua- Ngurah Rai-BenoaExploitation of the Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa toll road section

1,0%BeroperasiOperating

PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama

Produksi Aromatik dan Minyak Bahan BakarAromatic Production and Fuel Oil


PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)

Industri Pengolahan AirWater Treatment Industry


PT Jasamarga Bali TolPT Jasamarga Bali Tol didirikan secara patungan oleh

PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelindo III (Persero), PT

Angkasa Pura I (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,

dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pengembangan

Pariwisata Bali. Porsi kepemilikan Perusahaan sebesar

2,0% atau senilai Rp3.600.000.000. Pernyertaan pada PT

Jasamarga Bali Tol merupakan investasi pengusahaan jalan

tol, sesuai dengan surat yang dikeluarkan PT Jasamarga

Bali Tol No. AA-KU.008/ JBT/XI/2011 tanggal 1 November

2011 perihal permohonan setoran modal, dengan akta

notaris Windalina, SH No. 07 tanggal 27 April 2011 tentang

perjanjian konsorsium.

PT Jasamarga Bali TolPT Jasamarga Bali Tol was established jointly by PT Jasa Marga

(Persero) Tbk, PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero),

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PT Hutama Karya (Persero) and PT Bali Tourism Development.

The portion of the Company’s ownership is 2.0% or

Rp.3,600,000,000. Participation in PT Jasamarga Bali Tol is an

investment in toll road concessions, in accordance with a letter

issued by PT Jasamarga Bali Tol No. AA-KU.008/JBT/XI/2011

dated November 1, 2011 concerning the application for capital

deposit, with the notary deed of Windalina, SH No. 07 dated

April 27, 2011 concerning the consortium agreement.

Entitas AsosiasiAssociate

ADHI MENGEMBANGKAN INOVASI BISNIS PADA TIAP-TIAP LINI BISNIS. INOVASI BISNIS

DILAKUKAN UNTUK TERUS MENGGERAKKAN RODA PERSEROAN. HAL INI SEJALAN DENGAN PERUBAHAN FOKUS BISNIS ADHI YANG AKAN

MENGEMBANGKAN LINI BISNIS PROPERTI.

ADHI develops business innovation in each line of business. Business innovation is carried out to continue to drive the

Company’s wheels. This is in line with the changing focus of ADHI’s business which will develop the Property business line.






PT Trans-Pacific Petrochemicals IndotamaPT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama didirikan secara

patungan dari beberapa Perusahaan. Sesuai Akta Notaris

Jose Dima Satria, SH, Mkn No.17 tanggal 5 Agustus 2014,

tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa, rapat telah dilakukan pada tanggal 16 Juli 2014, hasil

rapat di antaranya menyetujui perubahan anggaran dasar

Perusahaan, peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari

Rp1.030.400.000.000 menjadi Rp4.480.000.000.000 dan

peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan

dari Rp846.092.800.000 menjadi Rp3.352.940.416.000,

dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor

penuh sebesar 74,8% atau 14.968.484 saham.

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA) didirikan di

Lombok Tengah dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal

31 Mei 2016 yang sudah beberapa kali diubah, terakhir

dengan akta notaris Yonathan Riska Ariawan, SH, MKn

No. 341 tanggal 31 Oktober 2017.

Penyertaan modal Adhi pada PAIA dilakukan dengan jual

beli saham dengan pemegang saham sebelumnya, EBD

Paragon Singapore, Pte, Ltd sesuai dengan Akta Jual Beli

Saham No. 26 tanggal 23 April 2018.

Sesuai Akta Notaris Mina Ng, SH, Mkn No. 27 tanggal 23

April 2016, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Air

Indonesia Amerika, hasil rapat di antaranya menyetujui

perubahan anggaran dasar Perusahaan, peningkatan

Modal disetor dan modal ditempatkan Perusahaan dari

Rp74.063.809.500 menjadi Rp86.063.797.200 atau 63.092

lembar saham.

PT Trans-Pacific Petrochemicals IndotamaPT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama was established jointly

from several companies. In accordance with Jose Dima Satria,

SH Notary Deed, Mkn No. 17 dated August 5, 2014, Minutes

of Extraordinary General Meeting of Shareholders, the meeting

was held on July 16, 2014. The results of the meeting approves

changes to the Company’s articles of association, an increasing

authorized capital The Company from Rp1,030,400,000,000

to Rp4,480,000,000,000 and an increase in the issued and

paid-up Capital of the Company from Rp846,092,800,000 to

Rp3,352,940,416,000, from the authorized Capital issued and

fully paid at 74.8% or 14,968,484 shares.

PT Indonesia Indonesia Water Company (PAIA)PT Air Indonesia Amerika (PAIA) was established in Central

Lombok with the Establishment Deed No.15 dated May 31,

2016 which has been amended several times, most recently

by the notary deed of Yonathan Riska Ariawan, SH, MKn No.

341 dated October 31, 2017.

Adhi’s equity participation in PAIA was carried out by buying

and selling shares with the previous shareholder, EBD Paragon

Singapore, Pte. Ltd. in accordance with the Share Buy and Sell

Deed No. 26 dated April 23, 2018.

As per the Notary Deed of Mina Ng, SH, Mkn No. 27 dated

April 23, 2016, regarding the Decision of the General Meeting

of Extraordinary Shareholders of PT Perusahaan Air Indonesia

America. The results approves changes to the Company’s articles

of association, an increase in paid-in capital and the Company’s

issued capital from Rp74,063,809,500 to Rp86,063,797,200

or 63,092 shares.





Hotel Grandhika Pemuda, SemarangGrandhika Pemuda Hotel, Semarang






Wilayah Operasional, Jaringan Usaha, dan Alamat Entitas Anak serta Kantor Cabang/Wilayah Penjualan/Pabrik/Crushing PlantOperational Areas, Business Network, and Address of Subsidiaries and

Branches/Sales Areas/Factory/Crushing Plant

DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR IINFRASTRUCTURE-I DEPARTMENTSouth Building, 3rd Floor

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18

Jakarta 12510

T. +62 21 797 5312

F. +62 21 797 5311

E. [email protected]

DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR IIINFRASTRUCTURE-II DEPARTMENTSouth Building, 3rd Floor


Jakarta 12510

T. +62 21 797 5312

F. +62 21 797 5311


Divisi Konstruksi I Construction-I DivisionJl. Sei Silau No. 89 C

Kel. Padang Bulan Selayang I

Kecamatan Medan Selayang

Medan 20131

T. +62 61 822 5270

F. +62 61 822 5279


Divisi Konstruksi IV Construction-IV DivisionJl. Gayung Kebon Sari No. 167 A

Surabaya 60231

T. +62 31 828 7251

F. +62 31 829 0710


Divisi Konstruksi IIConstruction-II DivisionJl. HM. Noerdin Pandji No. 57-58

Kel. Sukajaya

Kec. Sukarami

Palembang 30151

T. +62 711 5611 416

F. +62 711 5611 414


Divisi Konstruksi III Construction-III DivisionEast Building


Jakarta 12510

T. +62 21 797 4527

F. +62 21 797 4528


Divisi Konstruksi VI Construction-VI DivisionJl. Letjen. Hertasning B II/02

Makassar 90222

P. +62 411 867 176, 867 183

F. +62 411 862 212


Divisi Konstruksi V Construction-V DivisionJl. Milono No. 16

Balikpapan 76112

P. +62 542 736 315

F. +62 542 735 221






DEPARTEMEN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DEPARTMENTJl. Jend Gatot Subroto Kav. 72

Pancoran, Jakarta 12780

T. +62 21 2285 5569 / 2285 5590

F. +62 21 2280 8268


W. lrtjabodebek.com

DEPARTEMEN GEDUNG BUILDING DEPARTMENT18 Office Park, 11th Floor

Jl. TB Simatupang Kav.18

Jakarta Selatan

T. +62 21 2297 8880

F. +62 21 2297 8881


PT ADHI PERSADA PROPERTIPT ADHI PERSADA PROPERTIGedung Grand Dhika CIty, GF Floor Jl. HM. Joyomartono Km. 16Exit Toll Bekasi Timur-Bekasi 17113T. +62 8265 3404, 8265 3405F. +62 8265 3396E. [email protected] | [email protected]. www.app.id

PT ADHI PERSADA GEDUNGPT ADHI PERSADA GEDUNG18 Office Park, 7th FloorJl. TB Simatupang Kav. 18Pasar Minggu-Jakarta 12520T. +62 21 2278 3888F. +62 21 2278 3288E. [email protected]. www.adhipersadagedung.co.id

PT JASAMARGA BALI TOLPT JASAMARGA BALI TOLPlaza Bounded Zone

Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505

Pamogan 80221

Denpasar-Bali

PT JASAMARGA BALI TOLPT JASAMARGA BALI TOLPlaza Bounded Zone

Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai

No. 505 Pamogan 80221

Denpasar-Bali

PT TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMAPT TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMAMid Plaza 2 Building, 21st Floor

Jl. Jend Sudirman No.10-11, RT.10/RW.11,

Karet Tengsin, Jakarta 12950

PT ADHI PERSADA BETONPT ADHI PERSADA BETONEast BuildingJl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510T. +62 21 798 4185F. +62 21 797 4522E. [email protected]. www.adhipersadabeton.co.id

PT ADHI COMMUTER PROPERTIPT ADHI COMMUTER PROPERTIJl. Pengantin Ali No. 88Ciracas, Jakarta TimurIndonesiaT. +62 21 228 229 80 (ext. 200)E. [email protected]. www.acp.id

ANAK PERUSAHAAN I SUBSIDIARY

ENTITAS ASOSIASI I ASSOCIATION ENTITIES

DEPARTEMEN EPC EPC DEPARTMENTEast Building


Jakarta 12510

T. +62 21 797 5312

F. +62 21 797 5311







Struktur Grup PerseroanCorporate Group Structure

Per 31 Desember 2018, ADHI memiliki 4 (empat) anak

perusahaan, yaitu PT Adhi Persada Properti (APP), PT

Adhi Persada Gedung (APG), PT Adhi Persada Beton

(APB), dan PT Adhi Commuter Properti (ACP). Saham

PT APP sebanyak 99,9% dimiliki oleh ADHI, sementara

sisanya oleh Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas). Untuk

PT APG, 99,6% sahamnya dimiliki oleh ADHI sementara

sisanya dimiliki oleh Kojas. Sementara PT APB 99,7%

sahamnya dimiliki oleh ADHI sementara sisanya dimiliki

oleh Kojas. Dan PT ACP, 99,9% sahamnya dimiliki oleh

ADHI sementara sisanya dimiliki oleh Kojas.

As of December 31, 2018, ADHI has 4 (four) subsidiaries,

namely PT Adhi Persada Property (APP), PT Adhi Persada Building

(APG), PT Adhi Persada Concrete (APB), and PT Adhi Commuter

Property (ACP). Shares of PT APP as much as 99.9% owned by

ADHI, while the rest by Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas).

Share ownership of APG is 99.6% owned by ADHI while the

rest is owned by Kojas. While PT APB, 99.7% owned by ADHI

while the rest is owned by Kojas. And PT ACP, 99.9% owned

by ADHI while the rest is owned by Kojas.

51% 49%

Adhi Commuter Properti

Adhi Persada Beton

Adhi Persada Properti

Adhi Persada Gedung

99,6% 99,9% 99,7% 99,9%

Struktur Grup Perseroan Per 31 Desember 2018Corporate Group Structure as December 31, 2018





Kunjungan Bersama Pensiunan ADHI 2018ADHI Senior Visit 2018






Kronologis Penerbitan dan Pencatatan SahamChronological Issuance and Sharing of Shares

Saham yang dikeluarkan ADHI terdiri dari Saham Seri A

Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B. ADHI hanya

mengeluarkan satu Saham Seri A Dwiwarna yang

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak

dapat dipindahtangankan. Saham Biasa Atas Nama Seri

B yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham divestasi

Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada

pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala

hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya dari

ADHI yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan SahamPada 2004, ADHI menjadi perusahaan konstruksi pertama

yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia

pada 18 Maret 2004 dengan komposisi kepemilikan oleh

Pemerintah sebesar 51%, Employee Management Buy Out

atau yang lebih dikenal dengan EMBO sebesar 24,5% dan

Publik sebesar 24,5%.

Berdasarkan akta Jual Beli No. 8 tanggal 4 Maret 2004

antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan

Perseroan, terjadi jual beli saham sebesar 441.320.000

(empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh

ribu) saham dengan nominal sebesar Rp100 per saham

dengan harga sebesar Rp150 per saham.

Penjualan ini merupakan realisasi program divestasi

pemerintah dan program kepemilikan saham untuk

karyawan dan manajemen atau EMBO yang telah disetujui

oleh pemegang saham Perusahaan berdasarkan rapat

umum pemegang saham luar biasa tanggal 17 November

2003 melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

tanggal 17 November 2003 No. KEP-289/MBU/2003, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan

No. PW.001/660/DPR RI/2004 tanggal 10 Februari 2004

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11

tanggal 2 Maret 2004.

Pada tanggal 8 Maret 2004 Perusahaan memperoleh

pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-494/PM/2004

untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat

441.320.000 saham biasa atas nama baru dengan nilai

nominal Rp100 setiap saham dengan harga penawaran

Rp150 setiap saham.

ADHI issued shares consisting of Dwiwarna Series A Shares and

Common Stock on behalf of Series B. ADHI only issued one

Dwiwarna Series A Share owned by the Republic of Indonesia

and is not transferable. The Common Series B Share offered are

entirely made up of State divestment shares of the Republic of

Indonesia which provide the holders equal rights in all matters

with other common shares under the Series B name from ADHI

which have been placed and fully paid.

Stock IssuanceIn 2004, ADHI became the first construction company to list

its shares on the Indonesia Stock Exchange on March 18,

2004 which 51% composition of shares are owned by the

Government, 24.5% is owned by EMBO and the rest 24.5%

is owned by Public.

Based on the Buy and Sell deed No. 8 on March 4, 2004

between the Government of the Republic of Indonesia and the

Company, there was a sale and purchase of shares amounting

to 441,320,000 (four hundred forty one million three hundred

twenty thousand) shares with a nominal value of Rp100 per

share at a price of Rp150 per share.

This sale is the realization of a government divestment program

and share ownership program for employees and management

or EMBO that has been approved by the Company’s shareholders

based on the extraordinary general meeting of shareholders

on November 17, 2003 through the Decree of the Minister

of State Owned Enterprises dated November 17, 2003 No.

KEP-289/MBU/2003, and the House of Representatives of the

Republic of Indonesia based on No. PW.001/660/DPR RI/2004

dated February 10, 2004 and Government Regulation of the

Republic of Indonesia No. 11 dated March 2, 2004.

On March 8, 2004 the Company obtained an effective statement

from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency

(Bapepam) with his letter No. S-494/PM/2004 to conduct an

initial public offering of 441,322,000 ordinary shares in the

new name with a nominal value of Rp100 per share at an offer

price of Rp150 per share.





Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran

umum kepada masyarakat tersebut sebesar 10% atau

sebanyak 44.132.000 saham biasa atas nama baru

dijatahkan secara khusus kepada manajemen dan

karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham

untuk pegawai Perusahaan (Employee Stock Allocation/

ESA).

Pada tanggal 17 Maret 2004 Perseroan resmi tercatat

di Bursa Efek Indonesia dengan melepaskan saham

sebanyak 441.320.000 lembar dengan nilai nominal Rp100

dengan harga penawaran sebesar Rp150, sehingga telah

ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.801.320.000

lembar saham.

Program EMBOProgram EMBO ditandai dengan adanya penjualan

441.320.000 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga

Ratus Dua Puluh Ribu) saham milik Negara kepada

Koperasi Pesaham ADHI dengan nilai nominal Rp 100

pada harga Rp 150 per saham pada tanggal 4 Maret 2004.

Sedangkan Penawaran Umum saham kepada masyarakat,

berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2004, di mana

saham ADHI dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa

Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

The total shares offered in the public is 10% or 44,132,000

shares on behalf of new name and is allocated specifically to

the management and employees of the Company through the

share allotment program for Company employees (Employee

Stock Allocation/ESA).

On March 17, 2004 the Company was officially listed on the

Indonesia Stock Exchange by releasing 441,322,000 shares with

a nominal value of Rp100 with an offering price of Rp150, so

that it had been placed and fully paid for 1,801,322,000 shares.

EMBO Program EMBO Program was marked with the sale of 441,322,000 (Four

Hundred Forty One Million Three Hundred Twenty Thousand)

shares owned by the State to Koperasi Pesaham ADHI with a

nominal value of Rp100 at a price of Rp150 per share on March

4, 2004. Meanwhile, Public Offering was effectively available on

March 18, 2004 in which ADHI’s shares was listed and sold on

Indonesia Stock Exchange (then was Jakarta Stock Exchange).






Realisasi Program EMBO adalah sebesar 49,0% dari seluruh

jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan di

setor penuh. Saham EMBO ditetapkan untuk di lock-up

sampai dengan secepat-cepatnya akhir triwulan II tahun

2006. Berdasarkan SK Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

No. 014-6/026 tanggal 15 Juni 2006, lock-up tersebut telah

dibuka pada tanggal 3 Juli 2006. Berdasarkan Peraturan

Bapepam No. XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham

Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar

yang Berpotensi Krisis, Perseroan melakukan pembelian

kembali (buyback) saham ADHI untuk periode 13 Oktober

2008 – 12 Januari 2009 sebanyak 40.001.000 (Empat Puluh

Juta Seribu) saham atau senilai Rp8.705.681.000 (Delapan

Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh

Satu Ribu Rupiah).

Pembelian Kembali SahamPerseroan melaksanakan pembelian kembali Saham

tahap kedua pada periode 23 Januari-22 April 2009. Hal

ini disebabkan karena dana pembelian kembali saham

belum digunakan secara maksimal di samping juga

memperhatikan kondisi pasar yang belum menunjukkan

perbaikan yang signifikan. Perseroan melakukan

pembelian kembali saham ADHI sebanyak 320.263.000

(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga

Ribu) saham. Sampai dengan akhir periode, ADHI telah

melakukan pembelian kembali saham sebanyak 4.093.500

(Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus) saham

atau senilai Rp1.044.052.500 (Satu Miliar Empat Puluh

Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah),

sehingga total realisasi pembelian kembali saham

(buyback) ADHI selama periode 13 Oktober 2008 sampai

dengan 12 Januari 2009 dan periode 23 Januari-22 April

2009 adalah sebanyak 44.094.500 (Empat Puluh Empat

Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus) saham atau

senilai Rp9,7 miliar.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. Xl.B.2 butir

4 huruf (i) tentang Pembelian Kembali Saham yang

Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

dengan ini Perseroan memutuskan untuk melaksanakan

pengalihan saham hasil sellback pada tahun 2012. Realisasi

pengalihan saham hasil sellback dimulai sejak 5 April 2012

dan seluruh saham telah habis dialihkan pada tanggal 3

Mei 2012. Total saham yang dialihkan adalah 44.094.500

(Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima

Ratus) saham dengan harga rata-rata Rp922,8.

The realization of the EMBO Program is 49.0% of the total

number of shares of the Company that have been placed and

fully paid. EMBO shares are set to be lock-up to the end of the

second quarter of 2006. Based on the Director’s Decree of PT

Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/026 dated June 15, 2006,

the lock-up has been opened on the July 3, 2006. Based on

Bapepam Regulation No. XI.B.3 concerning Buyback of Shares

of Issuers or Public Companies in a Potentially Crisis Market

Condition, the Company made a buyback of ADHI shares for the

period October 13, 2008-January 12, 2009 totaling 40,001,000

(Forty Million Thousand) shares or valued at Rp8,705,681,000

(Eight Billion Seven Hundred Five Million Six Hundred Eighty

One Thousand Rupiah).

Share Buy BackThe Company carried out the second stage of Shares buyback

in the period January 23-April 22, 2009. This is because the

stock repurchase fund has not been used optimally in addition

to pay attention to market conditions that have not shown

significant improvement. The Company repurchased ADHI

shares of 320,263,000 (Three Hundred Twenty Million Two

Hundred Sixty Three Thousand) shares. Until the end of the

period, ADHI has repurchased 4,093,500 shares (Four Million

Ninety Three Thousand Five Hundred) shares or valued at

Rp1,044,052,500 (One Billion Forty Four Million Fifty Two

Thousand Five Hundred Rupiah), bringing the total Realization

of ADHI’s share buyback during the period of October 13,

2008 to January 12, 2009 and the period January 23-April 22,

2009 amounted to 44,094,500 (Forty-Four Million Ninety-Four

Thousand Five Hundred) shares or valued at Rp9.7 billion.

Based on Bapepam-LK Regulation No. Xl.B.2 point 4 letter (i)

concerning Share Buyback Issued by Issuers or Public Companies,

the Company has decided to carry out the transfer of shares

resulting from sellback in 2012. Realization of sellback of shares

has been started since April 5, 2012 and all shares have been

transferred on May 3, 2012. The total shares transferred were

44,094,500 (Forty Four Million Ninety Four Thousand Five

Hundred) shares at an average price of Rp922.8.





Penawaran Umum TerbatasKemudian pada tahun 2015, berdasarkan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada

tanggal 22 September 2015 dengan agenda menyetujui

perubahan peningkatan modal disetor Perseroan, ADHI

resmi melakukan Penawaran Umum Saham Terbatas I

(PUT I) atau Rights Issue dengan mekanisme HMETD (Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu) di bulan Oktober 2015.

Pada tanggal 22 September 2015, Perseroan memperoleh

pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

berdasarkan Surat Keputusan No. S-435/D.04/2015 untuk

melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas

1.759.529.376 saham biasa dengan nilai nominal Rp100

per saham dan harga penawaran Rp1.560 per saham.

Pada tanggal 21 Oktober 2015 seluruh saham Perseroan

sebanyak 1.759.528.376 saham telah tercatat di Bursa Efek

Indonesia. Modal disetor semula Rp1.801.320.000 setara

dengan Rp180.132.000.000 menjadi Rp3.560.849.376 atau

setara dengan Rp356.084.937.600.

Melalui Rights Issue ADHI menawarkan sekitar 1,8 miliar

saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 50,2%

dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nominal

Rp100 dan dengan harga saham yang ditetapkan

sebesar Rp1.560 per saham. Melalui aksi korporasi ini,

Pemerintah menyertakan modalnya melalui mekanisme

Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun.

Atas perhitungan tersebut, dana yang diterima Perseroan

dalam PUT I itu adalah sebesar Rp2,7 triliun.

Limited Public OfferingIn 2015, based on the Extraordinary General Meeting of

Shareholders (EGMS) which was held on September 22, 2015

with an agenda to approve changes to the increase in paid-in

capital of the Company, ADHI officially conducted Limited Public

Offering I (PUT I) or Rights Issue with the HMETD mechanism

( Pre-emptive Rights) in October 2015.

On September 22, 2015, the Company obtained an effective

statement from the Financial Services Authority (OJK) based on

Decree No. S-435/D.04/2015 to conduct a public offering to the

public of 1,759,529,376 ordinary shares with a nominal value

of Rp100 per share and an offering price of Rp1,560 per share.

On October 21, 2015 the Company’s shares totaling

1,759,528,376 shares were listed on the Indonesia Stock

Exchange. The original paid-up capital of Rp1,801,322,000

was equivalent to Rp180,132,000,000 to Rp3,560,849,376,

equivalent to Rp356,084,937,600.

Through Rights Issue, ADHI offers around 1.8 billion new shares

or a maximum of 50.2% of issued and paid-up capital, with a

nominal value of Rp100 and with a stock price set at Rp1,560

per share. Through this corporate action, the Government

included its capital through the mechanism of the State Capital

Participation (PMN) of Rp1.4 trillion. Based on these calculations,

the funds received by the Company in PUT I amounted to

Rp2.7 trillion.






Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi dan Efek LainnyaChronological Issuance and/or Registration of Bonds

and Other Securities

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri B Tahun 2012Pada tahun 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi

Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri B sebesar

Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah),

berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, dengan tingkat

bunga tetap sebesar 9,8% per tahun. Obligasi ini telah

diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA atau

single A. Penggunaan Obligasi Seri B ini adalah untuk

pengembangan usaha dan investasi di bidang usaha

properti dan real estate.

Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri B Tahun 2012 untuk tahun 2018

Coupon Payment of ADHI Phase I Series B Year I Sustainable Bonds I Year 2012 for 2018



JumlahTotal(Rp)

DeskripsiDescription

Pembayaran Bunga ke- 2222nd Coupon Payment

02-01-2018 6,125,000,000Pembayaran Tahap I

Phase I Payments

Pembayaran Bunga ke- 2323rd Coupon Payment


Phase I Payments

Pembayaran Bunga ke- 2424th Coupon Payment


Phase I Payments



Phase I Payments

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan,

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I ADHI

Tahap II sebesar Rp625.000.000.000 (enam ratus dua puluh

lima miliar rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri

yaitu Obligasi Seri A dan Seri B. Obligasi Seri A diterbitkan

sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar

rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tingkat

bunga tetap sebesar 8,1% per tahun. Sementara Obligasi

Seri B diterbitkan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus

miliar rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan

tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun. Dua obligasi

ini telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA

atau single A. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran

Umum Obligasi tersebut digunakan untuk pengembangan

usaha dan investasi.

Sustainability Bonds ADHI I Phase I Series B 2012In 2012, the Company issued ADHI I Phase I Series B

Sustainability Bonds amounting to Rp250,000,000,000 (two

hundred fifty billion rupiah), with a term of 7 (seven) years,

with a fixed interest rate of 9.8% per year. These bonds have

been rated by Pefindo with idA or single A. The use of this

Series B Bond is for business development and investment in

the property and real estate business.

Sustainability Bonds ADHI I Phase II 2013As part of the Sustainable Public Offering, the Company

issued ADHI Phase II Sustainable Bonds amounting to

Rp625,000,000,000 (six hundred twenty five billion rupiah).

These bonds consist of 2 (two) series, namely Series A Bonds

and Series B. Series A bonds are issued in the amount of

Rp125,000,000,000 (one hundred twenty five billion rupiah)

with 5 (five) years period, with a fixed interest rate of 8.1% per

year. Meanwhile the Series B Bonds are issued in the amount

of Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiahs) with a

term of 7 (seven) years with a fixed interest rate of 8.5% per

year. These two bonds have been rated by Pefindo with the

value of idA or single A. The funds obtained from the results

of the Bond Public Offering are used for business development

and investment.





Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 untuk tahun 2018

Coupon Payment of ADHI’s Sustainable Bonds I Phase II 2013 for 2018



JumlahTotal(Rp)

DeskripsiDescriptions

Pembayaran Bunga ke- 20 (Tahap 1) dan 20 (Tahap 2)20th (Phase I) and (Phase II)Coupon Payment

14-03-2018 13,156,250,000Pembayaran Tahap I dan

Tahap IIPhase I and II Payment

Pembayaran Bunga ke- 2121st Coupon Payment

07-06-2018 10,625,000,000Pembayaran Tahap II

Phase II Payment

Pembayaran Bunga ke- 2222nd Coupon Payment


Phase II Payment



Phase II Payment

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013Pada tahun 2013, Perseroan menerbitkan Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 sebesar

Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).

Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 5 (lima) tahun,

dengan nisbah pemegang Sukuk sebesar 63,3%. Sukuk ini

telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA(sy).

Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut

digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan

investasi.

Pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 untuk tahun 2018

Coupon Payment of ADHI’s Sustainable Interest of Sukuk Mudharabah I Phase II in 2013 for 2018



JumlahTotal(Rp)


Pembayaran Bunga ke- 20 14-03-2018 2,531,250,000Pembayaran Terakhir Tahap II

Phase II Last Payment

Sustainability Sukuk Mudharabah ADHI I Phase II 2013In 2013, the Company issued Sustainable Sukuk Mudharabah

I Phase II of Rp125,000,000,000 (one hundred twenty five

billion rupiah). This Sukuk Mudharabah lasts for 5 (five) years,

with 63.3% Sukuk holder ratio. This Sukuk has been rated by

Pefindo with the value of idA (sy). The results of the Sukuk

Mudharabah Public Offering are used for the Company’s

business development and investment.






Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017Pada tahun 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi

Berkelanjutan II ADHI Tahap I sebesar Rp2.997.000.000.000

(dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar

rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tingkat

bunga 9.25% per tahun. Obligasi ini telah diberi

peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA- atau single A

minus. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Obligasi tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali

(refinancing) Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri A

Tahun 2012 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI

Tahap I Tahun 2012 yang jatuh tempo pada 3 Juli 2017,

penyertaan kepada anak perusahaan serta modal kerja

Sustainability Bonds ADHI II Phase I 2017

In 2017, the Company issued ADHI Sustainable Bonds II Phase I of

Rp2,997,000,000,000 (two trillion nine hundred ninety seven

billion rupiah) with a tenor of 5 (five) years, with an interest rate

of 9.25% per year. These bonds have been rated by Pefindo

with idA values-or single A minus. Funds obtained from the

Bonds Public Offering are used for refinancing ADHI Phase I

Series A Year I Sustainable Bonds I and ADHI Phase I Year I

Sustainable Mudharabah Bonds I due on July 3, 2017, investment

in subsidiaries and capital work.





Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017 untuk tahun 2018

Coupon Payment of ADHI’s Sustainable Bond Interest II Phase I in 2017 for 2018



JumlahTotal(Rp)



20-03-2018 69,305,625,000Pembayaran Tahap 1

Phase 1 Payment



Phase 1 Payment



Phase 1 Payment



Phase 1 Payment

Pabrik Amonia Urea, Petrokimia Gresik Ammonia Urea Plant, Petrokimia Gresik






Lembaga dan/atau Profesi PenunjangSupporting Institutions and/or Professionals

Daftar Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

List of Supporting Institutions and/or Professionals

Lembaga PenunjangSupporting Institutions

Nama LembagaInstitution Names

Surat PenunjukanAppointment Letters

AlamatAddress

Jasa yang DiberikanServices Provided

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017Phase I of 2017 ADHI Sustainable Bonds 2017

Penjamin Pelaksana Emisi

Guarantor of Effect Emission

PT Bahana Sekuritas Perjanjian Jasa Penjamin Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ADHI No. 031-2/2017/005BUnderwriting Services Agreement in the Context of Sustainable Public Offering ADHI Shelf Registration Bond No. 031-2/2017/005B

Graha CIMB Niaga, 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Melaksanakan proses penerbitan/penjualan Obligasi secara bertahap dengan nilai emisi dan tenggang waktu yang ditetapkan Perseroan.Conducting the issuance/sale process of the Bonds in stages with the emission value and the grace period set by the Company.

PT Mandiri SekuritasPlaza Mandiri, 28th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.36-39 Jakarta 12190

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110

PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indonesia, 41st Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1-Jakarta 10310

Wali Amanat

TrusteePT Bank Mega Tbk

Surat Penunjukan No. 005/CAMS-WA/17 tanggal 10 April 2017Appointment Letter No. 005/CAMS-WA/17 dated April 10, 2017

Menara Bank Mega, 16th Floor, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12970

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuanyang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.Representing the interests of the Bondholders both inside and outside the court regarding the implementation of the rights and obligations of the Bondholders in accordance with the Emission conditions, taking into account the provisions contained in the Bond Trustee Agreement as well as the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia Capital Market.

Notaris

NotaryAshoya Ratam, S.H., MKn.

Surat Penunjukan No. 083/Tim PO II/2017 tanggal 7 Februari 2017.Appointment Letter No. 083/Team PO II/2017 February 7, 2017.

Jl. Suryo No 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi, serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Obligasi, berikut perubahan-perubahannya.Establishing deeds in the context of Bonds Public Offering, including Bond Trustee Agreements, Debt Recognition and Underwriting Agreements, other deeds relating to the issuance of Bonds, and amendments thereto.










AlamatAddress


Akuntan Publik

Public Accountant

Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan

Surat Penunjukan No. 47.01.06/AKA/HGK.HO.II-2017 tanggal 20 Februari 2017.

Appointment Letter No.

47.01.06/AKA/HGK.

HO.II-2017 dated February

20, 2017.

Palma Tower, Lot F&G, 18th Floor, Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang Jakarta Selatan 12310

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.Conducting audits based on auditing standards set by IAPI. These standards require public accountants to plan and carry out audits so that public accountants obtain adequate assurance that the Financial Report is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Report. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements.

Konsultan Hukum

Legal ConsultantJusuf Indradewa & Partners

Surat Penunjukan No. 082/Tim PO/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.Appointment Letter No. 082/Team PO/II/2017 dated 7 February 2017.Appointment Letter No. 082/Team PO/II/2017 dated 7 February 2017.Letter Appointment 082/Team PO/II/2017 dated February 7, 2017.

Jl. Alteri Kedoya No. 8 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk-Jakarta Barat 11520

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.Providing Legal Opinions regarding the Company in the context of Bond Public Offering. Legal Consultant conducts legal checks on the facts regarding the Company and other information relating to it as stated by the Company. The results of the examination have been set forth in the Legal Aspect Due Diligence Report which forms the basis of the Legal Opinion contained in the Prospectus. Another task is to examine information contained in the Prospectus insofar as it relates to the legal aspect. The duties and functions of the Legal Consultant described here are in accordance with the applicable Professional Standards and Capital Market Regulations to implement the principle of openness.











AlamatAddress


Perusahaan Percetakan

Printing CompanyPT Global Fokus Karyatama

Adendum atas Perjanjian Jasa Percetakan dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ADHI No. 031-2/2017/025Addendum to Printing Services Agreement in the Context of Sustainable Public Offering ADHI Shelf Registration No. 031-2/2017/025

Jl. Tebet Barat Dalam IVC No. 9-Jakarta Selatan 12810

Menyiapkan layout Prospektus Ringkas, informasi tambahan atas Prospektus Ringkas dan dokumen lain (jika ada) dan memastikan penerbitan dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan penerbitan Obligasi dan melakukan percetakan prospektus untuk didistribusikan.Preparing a Brief Prospectus layout, additional information on the Brief Prospectus and other documents (if any) and ensure the issuance of these documents for the benefit of the issuance of Bonds and conduct prospectus printing to be distributed.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Tahun 2018Supporting Institutions and/or Professionals in 2018

Pencatatan Saham

Share ListingPT Bursa Efek Indonesia -

Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 -Jakarta 12190

Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan Daftar Pemegang Saham (DPS).Melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada DPS. Melaksanakan pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas saham.Membantu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Efek, baik Efek yang didaftarkan maupun Efek yang tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif Efek sesuai ketentuan Pasar Modal.Responsible for the storage and management of the List of Shareholders (DPS). Carrying out records of changes to the DPS. Carrying out the recording and release of the imposition of rights to shares.Assisting in organizing the Company's General Meeting of Shareholders. Responsible for Securities management, both registered Securities and Securities that are not registered in the Collective Securities Deposit in accordance with the Capital Market regulations.

Notaris

NotaryAshoya Ratam, S.H.. M.K -

Jl. Suryo No 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Pelaksanaan RUPS, pembuatan Berita Acara RUPS, pembuatan Pernyataan Keputusan RUPSKonsultasi Hukum Legalisasi DokumenThe implementation of the GMS, making the GMS Minutes, making the GMS Decision StatementLegal Consultation Document Legalization

Akuntan Publik

Public AccountantAmir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

-

Plaza ASIA, 10th FloorJl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Indonesia

Bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan standar mutu sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh lnstitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Melakukan pemeriksaan, merumuskan opini dan melaporkan laporan auditor independen dengan kecermatan dan keahlian yang pantas. Audit yang dilakukan tidak terlepas dari keterbatasan bawaan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, termasuk fraud dan penggelapan, jika ada, mungkin tidak akan terdeteksi. Prosedur audit juga tidak akan meliputi pengujian dan pengajuan pertanyaan yang spesifik atas peristiwa masa lalu dan peristiwa potensial di masa yang akan datang menyangkut ketidaktaatan Perusahaan terhadap peraturan pemerintah yang relevan. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Komite Audit dan anggota manajemen.Responsible for carrying out audits based on quality standards in accordance with the Public Accountants Professional Standards (SPAP) issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Conduct audits, form opinions and report independent auditor reports with appropriate care and expertise. The audits carried out are inseparable from the inherent limitations that some material misstatements in the financial statements, including fraud and fraud, if any, may not be detected. The audit procedure will also not include testing and submitting specific questions about past events and potential future events regarding the Company's disobedience to relevant government regulations. Responsible for providing information to the Audit Committee and members of management.










AlamatAddress


Biro Administrasi Efek

Share Registrar PT Datindo Entrycom -

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta Pusat 10120

Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan Daftar Pemegang Saham (DPS).Melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada DPS. Melaksanakan pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas saham.Membantu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Efek, baik Efek yang didaftarkan maupun Efek yang tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif Efek sesuai ketentuan Pasar Modal.Responsible for the storage and management of the List of Shareholders (DPS). Carrying out records of changes to the DPS. Carrying out the recording and release of the imposition of rights to shares. Assisting in organizing the Company's General Meeting of Shareholders. Responsible for Securities management, both registered Securities and Securities that are not registered in the Collective Securities Deposit in accordance with the Capital Market regulations.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Peringkat Efek Indonesia

-

Panin Tower Senayan CIty, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Selatan

Memberikan pemeringkatan perusahaan, yaitu kajian menyeluruh atas kelayakan kredit Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya; dan pemeringkatan utang, yaitu kajian atas suatu jenis efek utang yang akan diterbitkan Perseroan. Providing a company rating, namely a comprehensive review of the Company's creditworthiness or the Company's ability to fulfill all its financial obligations; and debt rating, which is a study of a type of debt securities that will be issued by the Company.

Underpass MampangUnderpass Mampang






Penghargaan dan SertifikasiRewards and Certification

Warta Ekonomi-Best in Construction Industry

Economic News-Best in Construction Industry

IICD-Top 50 Mid Capitalization Public

Listed Company IICD-Top 50 Mid

Capitalization Public Listed Company

Wapres RI-Dukungan Asian Games 2018

RI Vice President-Support of the 2018 Asian Games

IMF-Juara II Lomba Publikasi IMF-World Bank Forum

IMF-Second Place in the IMF-World Bank Forum Publication

Competition

Warta Ekonomi-Indonesia Corsec Award Top 5 GCG

Issue in Construction Sector Economic News-Best in Construction Industry

Kehati-Constituent of Sustainable Responsible

Investment Kehati-Constituent of

Sustainable Responsible Investment





SWA-Indonesian Living Legend Company

SWA-Indonesian Living Legend Company

CECT Sustainability Award-Overall Performance

CECT Sustainability Award-Overall Performance

Dale Carnegie-Outstanding Commitment in People

Development CECT Sustainability Award-

Overall Performance

Tempo-Country Contributor Award Tempo-Country Contributor Award






Informasi Pada Situs Web PerusahaanInformation On Company Website

Sebagai perusahaan terbuka, ADHI berupaya memberikan

informasi yang transparan kepada publik dan stakeholder.

Segala informasi mengenai Perseroan mulai dari kinerja

keuangan hingga program tanggung jawab sosial

kemasyarakatan dan bina lingkungan dapat dengan bebas

diakses oleh publik di www.adhi.co.id. Website dikelola

oleh Divisi Corporate Communication yang berada di

bawah langsung Corporate Secretary dengan mekanisme:

1. Tim komunikasi mencari/mendapatkan informasi

terbaru mengenai perusahaan dari Sekretaris

Perusahaan atau divisi terkait.

2. Tim komunikasi membuat draft informasi pembaruan

berupa tulisan disertai dengan lampiran (sesuai

dengan kebutuhan).

3. Draft informasi disetujui Sekretaris Perusahaan.

4. Draft dan lampiran dipublikasikan di website sesuai

dengan kebutuhan halaman yang ada.

Ketentuan pembaruan informasi bergantung dari

kebutuhan tiap halaman yang ada dalam website:

• Tentang ADHI, diperbarui berdasarkan informasi

internal mengenai Perseroan yang terbaru

(conditionally).

• Bisnis ADHI, diperbarui berdasarkan informasi

kontrak baru dari setiap lini bisnis atau proyek

yang diperoleh (conditionally).

• Tata Kelola, diperbarui berdasarkan keputusan

GCG (conditionally).

• Hubungan Investor: diperbarui berdasarkan

perkembangan saham, investasi dan pemegang

saham didapat dari Divisi Investor Relations

(frequently).

• Keberlanjutan, diperbarui berdasarkan

perkembangan kegiatan dan laporan PKBL yang

diperoleh dari Divisi PKBL (annually).

• Berita, diperbarui berdasarkan kegiatan dan

informasi internal ADHI (frequently).

• Proyek, diperbarui berdasarkan dokumentasi dari

kegiatan proyek (frequently).

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web

Emiten atau Perusahaan Publik mendorong transparansi

informasi pada situs web dari emiten atau perusahaan

publik di Indonesia. Perseroan memiliki situs web resmi

yang telah dilengkapi dengan berbagai informasi seputar

korporasi, meliputi:

As a public company, ADHI does the best to provide transparent

information to the public and stakeholders. All information

regarding the Company, starting from financial performance to

community social responsibility and community development

programs can be freely accessed by the public at www.adhi.

co.id. The website is managed by the Corporate Communication

Division under the direction of Corporate Secretary with a

mechanism:

1. The communication team looks for/gets the latest

information about the company from the Corporate

Secretary or related division.

2. The communication team drafts the update information

in the form of writing accompanied by an attachment

(as needed).

3. Draft information approved by the Corporate Secretary.

4. Drafts and attachments are published on the website

according to the needs of the existing page.

Provisions for updating information depend on the needs of

each page in the website:

• About ADHI, updated based on the latest internal

information about the Company (conditionally).

• ADHI’s business, updated based on new contract

information from each line of business or project

acquired (conditionally).

• Governance, updated based on GCG decisions.

(conditionally).

• Investor Relations: updated based on stock, investment

and shareholder developments obtained from the

Investor Relations Division (frequently).

• Sustainability, updated based on the development of

activities and PKBL reports obtained from the PKBL

Division (annually).

• News, updated based on ADHI activities and

information (frequently).

• Projects, updated based on documentation of project

activities (frequently).

OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of

the Issuer or Public Company encourages the transparency of

information on the website of the issuer or public company in

Indonesia. The company has an official website that is equipped

with various information about the corporation, including:





• Informasi Perusahaan, yang menjelaskan tentang

sejarag singkat, visi dan misi, organisasi, struktur

grup hingga profil tim manajemen kunci.

• Lini Usaha, memberikan gambaran tentang

kemampuan Perseroan dalam bidang industri

konstruksi dan turunannya.

• Hubungan investor, mencakup informasi untuk

investor seperti informasi saham dan dividen,

laporan tahunan, laporan keuangan, hingga

informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

• Keterbukaan informasi melalui berita dan rilis

media.

• Tata Kelola Perusahaan, meliputi perangkat-

perangkat lunak/soft structure Tata Kelola

Perusahaan, penilaian penerapan Tata Kelola

Perusahaan, hingga informasi terkait Audit

Internal.

• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang

memberikan informasi tentang kebijakan dan

program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta

laporan keberlanjutan.

• Kanal informasi karir yang memberikan informasi

lowongan pekerjaan di Perseroan kepada

masyarakat luas.

Situs web Perseroan menjadi portal digital resmi korporasi

yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan

memberikan informasi yang komprehensif tentang

Perseroan kepada khalayak luas.

Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Information On Company Website

UraianDescriptions

Ketersediaan Keterangan

Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individuShareholder information up to the individual final owner

vTersedia pada situs web PerseroanAvailable on the Company’s website

Struktur grup perusahaanCorporate’s Structure Group


Analisis kinerja keuanganFinancial Performance Analysis

vTersedia pada situs web Perseroan.Available on the Company’s website

Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)Annual Financial Report (last 5 years)


Profil Dewan Komisaris dan DireksiBoard of Commissioner and Director Profile


v = tersedia pada situs web Perseroanx = belum tersedia pada situs web Perseroanv= Available on the Company’s websitex= Unavailable on the Company’s website

• Company Information, explaining briefly, vision and

mission, organization, group structure to the profile

of the key management team.

• Business Line, which providing an overview of the

Company’s capabilities in the construction industry

and its derivatives.

• Investor relations, including information for investors

such as stock and dividend information, annual reports,

financial reports, and information on the General

Meeting of Shareholders (GMS).

• Information disclosure through news and media

releases.

• Corporate Governance, covering software/soft

governance of the Corporate Governance, assessment

of the implementation of Corporate Governance, and

information related to Internal Audit.

• Corporate Social Responsibility, providing information

about Corporate Social Responsibility policies and

programs, as well as sustainability reports.

• Career information channels providing information on

job vacancies in the Company to the general public.

The Company’s website is the official digital portal of the

corporation that can be accessed openly, with the aim of

providing comprehensive information about the Company to

a broad audience.






Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Audit InternalEducation and/or Training of The Board of Commissioners, Board

of Directors, Committees, Company Secretary, and Internal Audit

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan

Table of Education and/or Training

Nama dan JabatanNames and Positions

Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Types of Education and Training

Materi Pendidikan dan PelatihanEducation and Training

Materials

TanggalDate

PenyelenggaraOrganizers

Dewan KomisarisBoard of Commissioner

M. Fadjroel Rachman PlanologiThe 4th Planocosmo International Conference

2-4 April 2018April 2-4, 2018

ITB Bandung

Hironimus Hilapok PlanologiThe 4th Planocosmo International Conference

2-4 April 2018April 2-4, 2018

ITB Bandung

DireksiBoard of Director

Budi HartoGeorg Fischer Piping Systems

Piping Systems10 Juli 2018July 10, 2018

PT Georg Fischer Indonesia

Budi HartoInfrastructure Conference

Infrastructure 9 Oktober 2018October 9, 2018

Kemenkeu-KBUMN-BI-OJK-IMF

Budi Harto

Undangan CEO Networking 2018 dalam Rangka Peringatan HUT Pasar Modal ke-41

CEO Forum3 Desember 2018December 3, 2018

Otoritas Jasa Keuangan

Budi HartoUndangan Kompas 100 CEO Forum 2018


Kompas


Mandiri Investment Forum 2018

Investment Forum8-9 Februari 2018February 8-9, 2018

Mandiri Sekuritas


Indonesia in 2018: Coping with a pre-election year, Funding Innovation, and Rising Interest Rates

Rating13 Maret 2018March 13, 208

Pefindo


Narasumber Non-Deal Roadshow ADHI: Singapore – Hong Kong

Non-Deal Roadshow19-21 September 2018September 19-21, 2018

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia


Infrastructure Conference




LPPI Sebagai Bank Pembangunan Nasional

Sosialisasi Bank Pembangunan Nasional


Kementerian Keuangan RI

Partha SarathiWorkshop Digital Innovation in Construction

Digital Innovation19 Januari 2018January 19, 2018

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

Partha SarathiMandiri Investment Forum 2018


Mandiri Sekuritas

Partha Sarathi

Pembahasan masalah keselamatan konstruksi

Keselamatan konstruksi27 Februari 2018February 27, 2018

Kementerian PUPR-Bina Konstruksi

Partha SarathiInfrastructure Conference













Materials

TanggalDate


Partha SarathiStrategic Alliance with Innovation & Human Capital

Innovation & Human Capital12-16 November 2018November 12-16, 2018

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Pundjung Setya BrataNarasumber Seminar BATAN

Seminar BATAN7-8 Februari 2018February 7-8, 2018

Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

Pundjung Setya Brata

Narasumber di Indonesia Railway Conference (IRC) 2018 di JIEXPO Kemayoran dalam CEO Discussion

Indonesia Railway Conference22-23 Maret 2018March 22-23, 208

PT Global Expo Management (GEM)


Invitation to UK Rail Mission 2018 dengan tema "Teknologi Perkeretaapian di Indonesia"

UK Rail Mission 201827 Maret 2018March 27, 208

British Embassy Jakarta


Shaping Connected Mobility-Siemens at the InnoTrans in Berlin

Shaping Connected Mobility18-21 September 2018September 18-21, 2018

PT Siemens Indonesia

Pundjung Setya BrataInfrastructure Conference




Narasumber dalam InfraRail Conference (Indonesia Infrastructure Week)

Infrastructure

31 Oktober-2 November 2018October 31-November 2, 2018

KADIN Indonesia

Agus KariantoPelatihan Publik Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN

Assessor14-16 Mei 2018May 14-16, 2018

Forum Ekselen BUMN

Komite AuditAudit Committee

Ratna WardhaniTata Kelola Anak Perusahaan

Subsidiary Governance Training Program

14 Agustus 2018August 14, 2018

IICD

Taufik HidayatTata Kelola Anak Perusahaan



IICD

Komite Pemantau Manajemen RisikoRisk Management Monitoring Committee

Mukti Wibowo Risk ManagementISO 31000 International Risk Management Standard : ERM Fundamentals-1

2-5 Juli 2018July 2-5, 2018

CRMS Indonesia Center for Risk Managemnt Studies.

Pratikno Muhtar Risk ManagementISO 31000 International Risk Management Standard : ERM Fundamentals-1

2-5 Juli 2018July 2-5, 2018

CRMS Indonesia Center for Risk Managemnt Studies.

Mukti Wibowo Risk Management Bedah Buku Manajemen Risiko29 Oktober 2018October 29, 2018

Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.












Materials

TanggalDate


Pratikno Muhtar Risk Management Bedah Buku Manajemen Risiko29 Oktober 2018October 29, 2018

Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.

Mukti Wibowo Risk ManagementIntegerated GRC In a New Digital World.

6-7 Desember 2018December 6-7, 2018

ERMA (Enterprise Risk Mangemen Academy)

Pratikno Muhtar Risk ManagementIntegerated GRC In a New Digital World.


ERMA (Enterprise Risk Mangemen Academy)

Komite Pengawasan GCG dan MutuGCG and Quality Monitoring Committee

Eddy KusnawijayaTata Kelola Anak Perusahaan



IICD

Agus RiyadiTata Kelola Anak Perusahaan



IICD


Ki Syahgolang Permata

Tata Kelola Perusahaan

Enhancement Series2-3 Agustus 2018August 2-3, 2018

Lembaga Management PPM



Publikasi IMF-WBG Annual Meeting 2018


Kementerian BUMN



Outlook Market Properti di Indonesia

26 Oktober 2018October 26, 2018




Mengupas Konflik Kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Upaya Pencegahannya


LKDI



44th IFAWPCA Convention "Strategic Alliance with Innovation & Human Capital"

15-16 November 2018November 15-16, 2018

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Audit Internal SPISPI Internal Audit

WiyonoGovernance Risk Manajemen Compliance

Teori & praktrek manajemen risiko di era digital


ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

WiyonoMencegah korupsi di korporasi

PERMA No. 13-2016Tentang Penanganan Tindak Pidana oleh KorporasiISO 370001:2016Anti Bribery Management System


ICW (Indonesian Corruption Watch)

Ari Wibawanto Mencegah korupsi di korporasi

PERMA No. 13-2016Tentang Penanganan Tindak Pidana oleh KorporasiISO 370001:2016Anti Bribery Management System



SarmonoManagerial Level Sertifikasi Qualified Internal Auditor

Managing Internal Audit Function Current Issues in Internal AuditingStrategic ManagementCorporate GovernanceCommunication in Internal AuditPeran IA sebagai Konsultan & KatalisPeran IA dalam CG dan RMLeadership and Change ManagementQuality Assurance and ImprovementProgram

12-22 November 2018November 12-22, 2018

YPIA(Yayasan Pendidikan Internal Audit)

Barsi IrnaningsihManagerial Level Sertifikasi Qualified Internal Auditor

Managing Internal Audit Function Current Issues in Internal AuditingStrategic ManagementCorporate GovernanceCommunication in Internal AuditPeran IA sebagai Konsultan & KatalisPeran IA dalam CG dan RMLeadership and Change ManagementQuality Assurance and ImprovementProgram

12-22 Nopember 2018November 12-22, 2018

YPIA(Yayasan Pendidikan Internal Audit)





Jembatan Musi IVMusi IV Bridge

4

ANALISA &PEMBAHASANMANAJEMENManagement Discussion

& Analysis

ADHI SENANTIASA MEMPERKUAT FONDASI BISNIS MELALUI TRANSFORMASI USAHA DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN STRATEGIS

YANG TEPAT SASARAN. KOMITMEN TERSEBUT DIWUJUDKAN SECARA SELARAS

DAN TERINTEGRASI.

ADHI always strengthens the business foundation through business transformation by implementing strategic policies that are right on target.

This commitment is realized in a harmonious and integrated manner.

MTH 27 Office Suites, JakartaMTH 27 Office Suites, Jakarta






Tinjauan Perekonomian

Perkembangan Ekonomi GlobalDalam laporannya terkait kondisi perekonomian

global, Bank Dunia menyebutkan bahwa Dana Moneter

Internasional (IMF) merevisi turun proyeksi pertumbuhan

ekonomi dunia dalam laporan World Economic Outlook

(WEO) edisi Oktober 2018. Lembaga internasional

yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS) itu

memperkirakan perekonomian global akan tumbuh 3,7%

di tahun 2018 dan 2019, sama dengan pertumbuhan

yang dicatatkan tahun 2017. April 2018 lalu, momentum

perekonomian dunia membuat IMF memperkirakan

pertumbuhan sebesar 3,9% untuk tahun 2018 dan tahun

2019. Namun, mempertimbangkan perkembangan yang

terjadi sejak saat itu, angka tersebut tampaknya terlalu

optimistis, dan pertumbuhan stabil di 3,7%.

Pertumbuhan ekonomi global terbukti tidak seseimbang

seperti yang dibayangkan sebelumnya. Bukan saja

karena beberapa risiko yang diperkirakan IMF dalam

WEO sebelumnya benar-benar terjadi, tetapi juga adanya

kemungkinan guncangan baru yang muncul. Di beberapa

negara penting, pertumbuhan ekonomi didorong

oleh kebijakan yang tampaknya tidak berkelanjutan

(unsustainable) dalam jangka panjang. Keprihatinan ini

mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai bertindak.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, perang dagang

antara Negeri Paman Sam dengan China membuat IMF

menurunkan proyeksi pertumbuhan dua negara dengan

perekonomian terbesar di dunia itu untuk tahun 2019.

AS diperkirakan akan tumbuh 2,9% di tahun 2018 dan

2,5% di 2019 dari 2,7% yang diperkirakan di Juli 2018.

China sendiri diproyeksikan menambah produk domestik

bruto (PDB) hingga 6,6% di tahun 2018 dan 6,2% di 2019

dari 6,4% yang diperkirakan sebelumnya.

Secara umum, proyeksi pertumbuhan ekonomi

negara maju tahun 2018 dan 2019 lebih rendah 0,1%

dibandingkan perkiraan yang dibuat sebelumnya. Revisi

negatif untuk negara berkembang lebih dalam, yaitu

masing-masing -0,2 dan -0,4 poin persentase untuk tahun

Economic Overview

Global Economic DevelopmentIn its report regarding the global economic condition, The World

Bank had mentioned that International Monetary Fund (IMF)

revised down the global economic growth projection in the

World Economic Outlook (WEO) report in October 2018 edition.

The international institution, based in Washington, United

States of America (USA), has predicted the global economic

growth to reach 3.7% in 2018 and 2019, similar with the one

recorded in 2017. Back in April 2018, the global economic

momentum had led IMF to predict a 3.9% growth for 2018

and 2019. However, with regard to the developments that have

taken place, the number is considered too optimistic and the

growth is stable on 3.7%.

The global economic growth isn’t as balanced as projected

before. Not only because several risks really happened as

predicted by IMF in the WEO, but also due to the possibility

of arising new turmoil. In several important countries, economic

growth is driven by policies which seem to be unsustainable in

the long run. This concern urges policy makers to do something

about it.

In the United States of America (USA), for example, trade

war between Uncle Sam and China made IMF revise down

the economic growth projection on the world’s two largest

economies for 2019. The USA is predicted to grow 2.9% in

2018 and 2.5% in 2019 from 2.7% prediction in July 2018.

China is projected to increase its gross domestic products (GDP)

up to 6.6% in 2018 and 6.2% in 2019 from the previous

projection of 6.4%.

Generally, the economic growth projection in developed

country in 2018 and 2019 is 0.1% lower than projection that

was made before. Negative revision for developing countries

is deeper, with -0.2 and -0.4 point percentage respectively

for the year 2018 and 2019. Previously, IMF predicted that

Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja PerusahaanManagement Discussion and Analysis





2018 dan tahun 2019. Sebelumnya, IMF memperkirakan

perekonomian emerging market akan tumbuh 4,9% di

tahun 2018 dan 5,1% di tahun 2019. Namun, proyeksi

tersebut direvisi menjadi 4,7% untuk 2018 dan 2019.

Perekonomian Indonesia di 2018Indonesia berhasil bertahan di tengah gejolak global yang

besar berkat fundamental ekonomi makro yang kokoh

dan koordinasi kebijakan yang kuat, menurut laporan

triwulanan perekonomian Indonesia edisi Desember 2018

yang dirilis oleh Bank Dunia.

Dengan kebijakan moneter dan fiskal yang menjaga

stabilitas ekonomi makro, ekonomi Indonesia tumbuh

dengan kuat sebesar 5,2% pada kuartal ketiga.

Pertumbuhan investasi tetap menjadi pendorong utama

ekonomi, bersama dengan investasi konstruksi yang

emerging market economy will grow 4.9% in 2018 and 5.1%

in 2019. However, the projection has been revised to 4.7%

for 2018 and 2019.

Indonesian Economy in 2018Indonesia managed to survive the big global turmoil due

to sturdy macroeconomics fundamentals and strong policy

coordination, according to quarterly report released by the

World Bank on Indonesian economy in December 2018.

With the monetary and fiscal policy which maintains the stability

of macroeconomy, Indonesian economy has grown strongly on

5.2% in the third quarter. Investment growth is still the main

driver of the economy, together with stronger construction

investment as compared to the previous quarter. On the other

TOD Office, Cikoko TOD Office, Cikoko






menguat dibanding kuartal sebelumnya. Sementara

itu, konsumsi masyarakat sedikit menurun dan lonjakan

konsumsi Pemerintah mempertahankan pertumbuhan

konsumsi secara keseluruhan.

Koordinasi Pemerintah dalam hal kebijakan moneter,

fiskal dan nilai tukar membantu Indonesia melewati

gejolak eksternal yang baru-baru ini terjadi. Melanjutkan

reformasi struktural yang dapat mengurangi kerentanan

domestik akan semakin meningkatkan ketahanan

ekonomi serta mendorong kemampuan Pemerintah dalam

mengelola gejolak global dengan lebih baik apabila hal

tersebut kembali terjadi di masa depan.

Pertumbuhan PDB tahunan diproyeksikan menjadi 5,2%

untuk 2018 dan 2019, sedikit lebih tinggi dari tahun 2017.

Permintaan domestik yang lebih kuat masih didominasi

oleh investasi, dan diperkirakan akan lebih besar dari

pada hambatan sektor eksternal, di tengah melambatnya

pertumbuhan global dan berlanjutnya ketidakpastian

kebijakan perdagangan global.

Ke depan, kondisi eksternal diprediksikan akan terus

membawa risiko besar terhadap proyeksi pertumbuhan

Indonesia. Terus bertahannya ketidakpastian terkait

perdagangan global dan kemungkinan pengetatan

kebijakan moneter AS dapat menyebabkan arus keluar

modal berlanjut dan gejolak keuangan di negara-negara

berkembang, termasuk Indonesia.

Reformasi kebijakan cukup vital untuk mendorong

perdagangan dan investasi asing langsung, yang tidak hanya

akan membuat Indonesia lebih kompetitif secara global dan

menciptakan lapangan kerja, tetapi juga akan memperkuat

posisi neraca transaksi berjalan dan meningkatkan ketahanan.

Meski tekanan pada Rupiah telah berkurang, Indonesia

harus semakin memperkuat posisi eksternalnya dengan

mempercepat upaya peningkatan ekspor dan investasi.

Langkah-langkah seperti menerapkan perjanjian

perdagangan bebas dan merevisi Daftar Negatif Investasi

(DNI) untuk mengurangi pembatasan investasi dari luar

negeri akan meningkatkan daya saing Indonesia dan

menciptakan lapangan pekerjaan yang baik sehingga

dapat menaikan kualitas sumber daya manusia di

Indonesia. Semakin banyak penduduk Indonesia menjadi

bagian kelas menengah.

hand, public consumption experienced a slight decrease and

government consumption maintained the overall consumption

increase.

Government coordination in monetary, fiscal and exchange

rate policy helped Indonesia to go through recent external

turmoil. Continuing the structural reformation which may

reduce domestic vulnerability, will further enhance economic

resilience as well as drive the government’s ability in better

managing global turmoil when it happens again in the future.

GDP annual growth is projected to reach 5.2% for 2018 and

2019, slightly higher than 2017. Stronger domestic demands

are still dominated by investment and is predicted to be larger

than barriers in external sectors, in the middle of slowing global

growth and continuing uncertainties in global trade policies.

In the future, external situation is predicted to bring a rather

large risk to Indonesia growth projection. The continued

uncertainties in global trade policies and the possibility of

US monetary policy tightening may cause continuous capital

outflow, and monetary turmoil in developing countries including

Indonesia.

Policy reform is vital to drive trade and direct foreign investment,

which not only will make Indonesia more competitive globally

and creating employment, but also strengthening current

account position and endurance.

Despite the decreasing pressure on Rupiah, Indonesia still has

to strengthen its position externally by boosting export and

investment. Steps like implementing free trade agreement

and revising Negative Investment List (DNI) to decrease limit

in foreign investment will increase Indonesia’s competitiveness

and open better employment opportunities to grow the human

resource quality in Indonesia. More and more Indonesians today

are becoming a part of middle class.

25,1%LABA BERSIH PERSEROAN DI TAHUN 2018 TERCATAT SEBESAR RP644,1 MILIAR ATAU MENINGKAT 25,1% DARI TAHUN LALUIn 2018, the Company recorded a net profit that amounted to Rp644.1 billion increase 25.1% from previous year





Tinjauan UmumMenurut laporan Bank Dunia pada 2018, daya saing

infrastruktur Indonesia tahun 2018 berada di peringkat

ke-52, membaik dibandingkan pada 2010-2013 yang

berkisar di peringkat 70-an. Perkembangan pembangunan

infrastruktur di Indonesia sejalan dengan kebijakan

Pemerintah untuk terus mengakselerasi pembangunan

infrastruktur guna mencapai target yang ditetapkan.

Sebagai perusahaan konstruksi pertama yang sahamnya

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Adhi Karya

(Persero) Tbk., terdorong untuk senantiasa memaksimalkan

kinerjanya untuk kepentingan setiap pemangku

kepentingan, termasuk bagi kemajuan industri konstruksi

Indonesia yang semakin pesat. Perseroan memiliki lima lini

bisnis yang ditujukan untuk mendapatkan pendapatan

yang kuat dan berkesinambungan di masa depan.

Tantangan ini dijawab dengan menghadirkan beberapa

proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan tetap

untuk Perseroan di masa depan. Untuk mewujudkannya,

Perseroan semakin konsisten dalam mengembangkan

lima lini bisnisnya seperti, Konstruksi, Energi, Properti,

Industri dan Investasi.

Perseroan saat ini sedang dipercaya untuk melakukan

pembangunan transportasi masal berbasis rel terintegrasi,

yaitu Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jakarta, Bogor

Depok, Bekasi (Jabodebek). Melalui proyek LRT Jabodebek,

lini-lini bisnis Perseroan semakin berkembang dan saling

bersinergi. Perseroan kini sedang bertransformasi dengan

menetapkan properti sebagai engine of growth. Hal

tersebut memerlukan perubahan baik dari proses bisnis

hingga pembentukkan budaya yang semula berfokus

pada bidang konstruksi.

Pada tahun 2018 pendapatan usaha Perseroan mengalami


dibandingkan Rp15,2 triliun di tahun 2017. Realisasi total

pendapatan usaha di tahun 2018 tersebut mencapai

84,6% dari RKAP tahun 2018 sebesar Rp18,5 triliun.



dibandingkan Rp2,1 triliun di tahun 2017. Realisasi laba

kotor Perseroan di tahun 2018 mencapai 81,0% dari

RKAP tahun 2018 sebesar Rp3,1 triliun.



miliar di tahun 2017. Realisasi laba bersih tahun 2018

ini mencapai 77% dari RKAP 2018 sebesar Rp836,4 miliar.

General OverviewAccording to 2018 World Bank report, Indonesia’s infrastructure

competitiveness in 2018 was ranked 52nd, better at compared

to 2010-2013 which was on the 70th. The development growth

of infrastructure in Indonesia is aligned with government policy

to accelerate the infrastructure development and reach the

determined target.

As the first construction company which shares are listed on the

Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,

is driven to always maximize its performance to the interest

of stakeholders, as well as for the fast progress of Indonesian

construction industry. The Company has five business lines

which are aimed at earning strong and sustainable income in

the future. This challenge is answered by presenting several

potential projects with fixed income for the Company in the

future. To actualize this, the Company is consistently developing

its five business lines namely Construction, Energy, Property,

Industry and Investment.

The Company is being trusted with integrated rail-based mass

transportation development, which is Light Rail Transit (LRT)

in Jakarta, Bogor Depok, Bekasi (Jabodebek) area. Through

this LRT Jabodetabek project, the Company’s business lines are

developing and synergizing. The Company is transforming by

setting property as engine of growth. This required positive

changes from business process to culture creation which

originally focused on construction.

In 2018 the Company’s operating revenues increased by 3.3%

to Rp15.7 trillion compared to Rp15.2 trillion in 2017. The

realization of total operating revenues in 2018 reached 84.6%

of CBP in 2018 amounted to Rp18.5 trillion.

In 2018, the Company’s gross profit increased by 21.8% to

Rp2.5 trillion, compared to Rp2.1 trillion in 2017. The realization

of the Company’s gross profit in 2018 reached 81.0% of CBP

in 2018 amounted to Rp3.1 trillion.

Company’s net profit in 2018 amounted to Rp644.0 billion or

25.1% of Rp515.4 billion in 2017. Realized net profit in 2018

reached 77% of the CBP 2018 amounted Rp836.4 billion.






Rencana Kerja dan Kebijakan Strategis 2018

Rencana Kerja Perseroan di 2018Di tahun 2018, ADHI telah menyusun rencana kerja

Perseroan terkait sasaran yang akan dicapai serta strategi

yang akan dijalankan di 2018, yang telah disusun dalam

Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2018,

sebagaimana berikut:

Sasaran Perseroan

1. Sasaran Kontrak:

Proyeksi Perolehan Kontrak Baru di tahun 2018

sebesar Rp23,4 triliun dengan kontribusi lini bisnis

sebagai berikut:

i. Bisnis Jasa Konstruksi & EPC termasuk PT Adhi

Persada Gedung (APG) sebesar Rp18,2 triliun.

ii. Bisnis Industri Beton Pracetak sebesar Rp1,3 triliun.

iii. Bisnis Properti & Hotel sebesar Rp5,2 triliun

2. Sasaran Produksi:

i. Sasaran K3L (FR. 0.1 SR. 0.3)

ii. Sasaran Indeks SKP (CSI) sebesar 88,1%

iii. Rencana Bisnis Investasi melalui:

• SPC Investasi Properti bekerja sama dengan

BUMN/swasta.

• Pengembangan Properti di sekitar stasiun

LRT Jabodebek melalui Departemen Transit

Oriented Development (TOD).

• Investasi pada bisnis penyediaan air bersih

dan infrastruktur.

3. Sasaran Financial:

i. Pencapaian Pendapatan Usaha di tahun 2018

sebesar Rp18,5 triliun yang terdiri dari:

• Bisnis Jasa Konstruksi termasuk PT Adhi Persada

Gedung (APG) dan EPC sebesar Rp14,6 triliun.

• Bisnis Properti dan Hotel sebesar Rp3,9

triliun termasuk pendapatan usaha Hotel

Iskandarsyah Jakarta, Hotel GranDhika

Setiabudi Medan, Hotel GranDhika Pemuda

Semarang.

• Bisnis Industri Beton Pracetak sebesar Rp610,1

miliar.

Work Plan and Strategic Policy 2018

Company Work Plan 2018 In 2018, ADHI arranged the Company’s work plan in relation

to the goals and strategies to execute in 2018, which has been

compiled in Corporate Work Plan & Budget 2018, as follows:

Company Objective

1. Contract Objective:

Projection of new contracts in 2018 is Rp23.4 trillion with

contributions from the following business lines:

i. Construction Service Business & EPC including PT Adhi

Persada Gedung (APG) Rp18.2 trillion.

ii. Precast Concrete Industry Business Rp1.3 trillion.

iii. Hotel & Property Business Rp5.2 trillion.

2. Production Objective

i. K3L Objective (FR. 0.1 SR. 0.3)

ii. CSI Index Objective of 88.1%

iii. Investment Business Plan through

• SPC Property Investment in corporation with

BUMN/Private Sector.

• Property development around LRT Jabodetabek

station through Transit Oriented Development

(TOD Department.

• Investment in water supply and infrastructure

business.

3. Financial Objective:

i. Achieving Business Revenue in 2018 of Rp18.5 trillion,

which consist of:

• Construction Service Business including PT Adhi

Persada Gedung (APG) and EPC of Rp14.6 trillion.

• Hotel and Property business of Rp3.9 trillion,

including the revenues from Hotel Iskandarsyah

Jakarta, Hotel GranDhika Setiabudi Medan, Hotel

GranDhika Pemuda Semarang.

• Precast Concrete Industry Business of Rp610.1

billion.

DI TAHUN 2018, ADHI TELAH MENYUSUN RENCANA KERJA PERSEROAN TERKAIT SASARAN YANG AKAN DICAPAI SERTA STRATEGI YANG AKAN DIJALANKAN DI 2018, YANG TELAH DISUSUN DALAM RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

IN 2018, ADHI ARRANGED THE COMPANY’S WORK PLAN TO ACHIEVE GOALS AND STRATEGIES TO EXECUTE IN 2018, WHICH HAS BEEN COMPILED IN CORPORATE WORK PLANING CORPORATE BUDGET





ii. Perolehan Laba Bersih (EAT) sebesar Rp929,1 miliar.

4. Sasaran SDM:

Rasio Produktifitas SDM ≥ Rp13.362 juta/orang (Sales/

Jumlah Karyawan tetap).

i. Bisnis Jasa Konstruksi & EPC Rp12.860 juta/orang.

ii. Bisnis Properti & Hotel Rp28.172 juta/orang.

iii. Bisnis Manufaktur Precast Rp24.439 juta/orang.

iv. Engagement Karyawan sebesar 80,0% di tahun

2018.

Strategi Perseroan

1. Strategi Perolehan Kontrak:

i. Menerapkan strategi selected project pada semua

lini bisnis.

ii. Agresivitas untuk mendapatkan kontrak pada

bisnis Jasa Konstruksi dan EPC dengan strategi

penetrasi pasar baru dengan lebih selektif.

iii. Menerapkan strategi JO untuk proyek-proyek skala

besar di mana kompetensi ADHI kurang memenuhi.

iv. Mengembangkan Proyek TOD di sepanjang jalur

LRT Jabodebek dengan pola kerja sama maupun

kepemilikan sendiri.

v. Mengembangkan bisnis perhotelan melalui

pengoperasian 3 Hotel di Medan, Semarang dan

Jakarta.

vi. Pengembangan proyeksi TOD di daerah sekitar

kawasan stasiun LRT Jabodebek.

2. Strategi Produksi:

i. Peningkatan implementasi Hold point

untuk proyek konstruksi dan investasi untuk

mengendalikan pelaksanaan.

ii. Membudayakan terciptanya inovasi baik produk

maupun proses untuk meningkatkan efisiensi

perusahaan dalam bentuk suatu sistem yang

komprehensif.

iii. Melakukan optimasi pelaksanaan pekerjaan

proyek LRT Jabodebek sesuai dengan jadwal dan

milestone yang telah ditetapkan.

iv. Pada lini bisnis Properti sebelum memulai eksekusi

konstruksi harus dipastikan sudah mendapatkan

kepastian Penjualan 30% dari perencanaan dan

perizinan.

v. Meningkatkan sinergi antar Anak Perusahaan

dengan mengutamakan Supply Chain Internal.

vi. Pendirian pabrik-pabrik beton pracetak baru

untuk mendukung percepatan LRT Jabodebek

dan proyek-proyek infrastruktur internal dan

pengembangan produk baru untuk komponen

Gedung.

vii. Pengembangan dan standarisasi proses bisnis

yang baru.

viii. Koordinasi aktif ADHI dan Anak Perusahaan

untuk potensi proyek APB, serta menetapkan

porsi pembelian beton ke APB.

ix. Turn key PT Adhi Persada Gedung untuk proyek

PT Adhi Persada Properti dan TOD.

x. Peningkatan okupansi untuk bisnis Hotel melalui

transfer knowledge dari konsultan hotel.

ii. Net Profit (EAT) of Rp929.1 billion.

4. Human Resource Objective

HR Productivity Ratio ≥ Rp13,362 million/person (Sales/

number or permanent employee).

i. Construction Service Business & EPC Rp12,860 million/

person.

ii. Hotel & Property Business Rp28,172 million/person.

iii. Precast Manufacture Business Rp24,439 million/person.

iv. Employee Engagement of 80.0% in 2018.

Company Strategy

1. Contract Acquisition Strategy:

i. Implement selected project strategy on all business

lines.

ii. Aggressively trying to acquire contracts on Construction

Services Business and EPC with a more selective new

market penetration strategy.

iii. Implement JO strategy for large scale projects, where

ADHI has less fulfilling competency.

iv. Expanding TOD projects in LRT Jabodetabek line using

cooperation or own ownership pattern.

v. Expanding the hotel business by operating 3 hotels in

Medan, Semarang and Jakarta.

vi. Expanding TOP projection in areas around LRT

Jabodetabek stations.

2. Production Strategy:

i. Increase Hold Point implementation for construction

and investment projects in order to control

implementation.

ii. Develop innovations, be it products or process to

increase the company’s efficiency in one comprehensive

system.

iii. Optimize the LRT Jabodetabek project operation,

according to the decided schedule and milestones.

iv. On Property business line, 30% sales from planning

and licensing should be secured before starting the

construction.

v. Increase synergy among subsidiaries by prioritizing

Internal Supply Chain.

vi. New precast concrete factories are built to support

the acceleration of LRT Jabodebek and other internal

infrastructure projects, as well as new products

development for building component.

vii. Development and standardization of new business

process.

viii. Active coordination between ADHI and its subsidiaries

for APB projects potentials and determining the portion

of concrete purchase to APB.

ix. Turn key PT Adhi Persada Gedung for PT Adhi Persada

Gedung and TOD projects.

x. Occupancy increase for business through transfer

knowledge from hotel consultant.






xi. Untuk proyek investasi akan fokus pada bisnis

portofolio air dan infrastruktur.

3. Strategi Financial :i. Menurunkan collection period.

ii. Menyelesaikan piutang proyek dengan upaya

negosiasi, upaya hukum maupun swap asset.

iii. Meningkatkan kemampuan keuangan dari

perbankan dengan biaya rendah.

iv. Memanfaatkan dan meningkatkan fasilitas NCL

dari perbankan untuk pendanaan operasional

baik di kantor pusat maupun anak perusahaan.

v. Membuat skema khusus terkait dengan pendanaan

proyek LRT Jabodebek yang disesuaikan dengan

kondisi kontrak LRT Jabodebek.

vi. Penerbitan instrumen pasar modal untuk

mendapatkan tambahan ekuitas di Anak

Perusahaan.

4. Strategi Sumber Daya Manusia (SDM):

i. Pengelolaan insan ADHI dengan merangkul

seluruh lapisan pegawai.

ii. Pengembangan insan ADHI berbasis kemampuan,

pengetahuan dan keahlian yang relevan.

iii. Mendorong insan ADHI berkinerja unggul dan

inovatif dengan kualitas yang mumpuni.

iv. Meningkatkan rasa memiliki dan keterikatan insan

ADHI untuk mencapai visi ADHI.

Kebijakan Strategis PerseroanUntuk mencapai sasaran dan strategi yang telah ditetapkan

untuk tahun 2018, manajemen tetap memberlakukan

beberapa kebijakan, antara lain:

1. Kebijakan Kegiatan Perolehan Kontrak

a. Pengambilan proyek-proyek konstruksi minimal

margin laba proyek sebesar 13,0% (laba saat

tender) sudah termasuk PPh, kecuali ada

persetujuan BoD.

b. Pengambilan proyek-proyek EPC minimal margin

laba proyek sebesar 15,0% (laba saat tender)

sudah termasuk PPh, kecuali ada persetujuan BoD.

c. Untuk proyek besar (>200 miliar) dan proyek

strategis, sebelum pelaksanaan, akan dilakukan

presentasi di depan BoD.

d. Proyek-proyek yang berasal dari PT Adhi Persada

Properti (APP) dan Departemen Transit Oriented

Development (TOD) pelaksanaan konstruksinya

dilaksanakan oleh PT Adhi Persada Gedung (APG).

2. Kebijakan Produksi

a. Hold point dilakukan untuk proyek Jasa Konstruksi

minimal pada skema:

i. 5,0%: memastikan penyelesaian perencanaan

Proyek (RAP).

ii. 25,0%: menghindari penyimpangan atas

perencanaan awal.

iii. 50,0%: menghindari penyimpangan atas hold

point sebelumnya.

iv. 90,0%: memastikan sisa penyelesaian

pekerjaan

b. Hold point dilakukan untuk proyek EPC minimal

pada skema:

xi. Investments will focus on water portofolio and

infrastructure business.

3. Financial Strategy:

i. Reduce collection period.

ii. Complete the project receivables with negotiation

efforts, remedy or swap assets.

iii. Increase financial abilities from banking with low cost.

iv. Make use and increase NCL facilities from banking

for operational funding, be it at headquarters or

subsidiaries.

v. Develop special scheme related to LRT Jabodetabek

funding, in accordance with LRT Jabodetabek contract

situation.

vi. Issuance of capital market instruments to have extra

equity in subsidiaries.

4. Human Resources (HR) Strategy:

i. ADHI management by involving all employment layers

in company.

ii. ADHI employee development, with base on ability,

knowledge and relevant skills.

iii. Encourage ADHI employee to have superior

performance and innovation with adequate quality.

iv. Increase the sense of ownership and relationship of

ADHI employees to achieve ADHI vision.

Company Strategic PolicyTo achieve target and determined strategy in 2018, management

has enforced several policies including:

1. Contract Acquisition Activity Policy

a. Construction projects acquisition with minimum project

profit margin of 13.0% (profit on tender), including

tax, except if there are BoD approval.

b. Acquisition of EPC projects with minimum project profit

margin of 15.0% (profit on tender), including tax,

except if there are BoD approval.

c. For large projects (>200 billion) and strategic project,

before execution, should go through BoD presentation.

d. Projects which came from PT Adhi Persada Properti

(APP) and Transit Oriented Development (TOD)

department, the construction will be executed by PT

Adhi Persada Gedung (APG).

2. Production Policy

a. Hold point is done for Construction Service project

minimum on scheme:

i. 5.0%: ensuring the completion of project planning

(RAP).

ii. 25.0%: avoiding diversion from original planning.

iii. 50.0%: avoiding diversion from previous hold

point.

iv. 90.0%: ensuring the completion of remaining

work.

b. Hold point is done for EPC project minimum on scheme:





i. Engineering

• 20,0%: memeriksa ulang baseline

schedule, basic design dan schedule

procurement.


schedule, detail design, material take off.


schedule, detail design, material take off.


schedule, design instrument dan

commisioning.

ii. Konstruksi (terhadap waktu dan/ atau

perkembangan proyek)

• 5,0%: memastikan penyelesaian

perencanaan Proyek (RAP).

• 25,0%: menghindari penyimpangan atas

perencanaan awal.


hold point sebelumnya.

• 90,0%: memastikan sisa penyelesaian

pekerjaan.

c. Hold point dilakukan untuk proyek Design & Build

minimal pada perkembangan yang ada.

I. Desain


schedule, basic design.


schedule, biaya, detail design, material

take off.


schedule, biaya, detail design, material

take off.

• 90,0%: memeriksa ulang final schedule

dan biaya.

ii. Konstruksi (terhadap waktu dan atau

perkembangan proyek)

• 5,0%: memastikan penyelesaian

perencanaan Proyek (RAP).


perencanaan awal.


hold point sebelumnya.

• 90,0%: memastikan sisa penyelesaian

pekerjaan.

d. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa

melalui pemilihan langsung dengan metode

elektronik menggunakan aplikasi E-Procurement

untuk beberapa barang tertentu dalam rangka

peningkatan efisiensi, efektif, kompetitif,

transparasi, adil, dan wajar.

3. Kebijakan FInansial

a. Optimalisasi penggunaan Non-Cash Loan

untuk pembayaran kepada pihak ke 3 dengan

penggunaan SKBDN, SCF, dan KMK Subkon-

Vendor, serta disesuaikan antara penerimaan

termin (cash in) dengan pengeluaran (cash out)

namun tidak mengganggu pelaksanaan proyek.

b. Memaksimalkan penggunaan dana secara terbagi dalam

kelompok untuk pembangunan proyek-proyek properti.

i. Engineering

• 20.0%: double checking baseline schedule, basic

design and schedule procurement.

• 40.0%: double checking baseline schedule, detail

design, material take off.



• 90.0%: double checking baseline schedule, design

instrument and commisioning.

i. Construction (According to time and/ or project

development)

• 5.0%: ensuring the completion of project planning

(RAP).

• 25.0%: avoiding diversion from original planning.

• 50.0%: avoiding diversion from previous hold

point.

• 90.0%: ensuring the completion of remaining

work.

c. Hold point done for project Design & Build minimum

on the existing development.

i. Design

• 20.0%: double checking baseline schedule, basic

design and schedule procurement.





• 90.0%: double checking baseline schedule, design

instrument and commisioning.

ii. Construction (According to time and/ or project

development)

• 5.0%: ensuring the completion of project planning

(RAP).

• 25.0%: avoiding diversion from original planning.

• 50.0%: avoiding diversion from previous hold

point.

• 90.0%: ensuring the completion of remaining

work.

d. Carrying out the process goods and services

procurement through direct election, using electronic

method of E-Procurement apps for selected goods

in order to increase efficiency, effectiveness,

competitiveness, fair, and transparency.

3. Financial Policy

a. Optimizing Non-cash Loan usage for third party

payment, using SKBDN, SCF, and KMK Subkon-

Vendor, adjusted between cash in and cash out without

disrupting project execution.

b. Maximizing funding usage, divided into groups to

develop property projects.






c. Pengelolaan Cash Flow secara agresif dalam

melakukan penagihan dan mengacu pada

perjanjian.

d. Proses pembayaran lebih besar dari Rp100,0 juta

dilakukan via Non-Cash Loan.

4. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM).

a. Memeriksa ulang jumlah pegawai disesuaikan

dengan efektifitas kebutuhan Organisasi.

b. Melakukan penggantian kedudukan karyawan

dengan cara promosi dan mutasi.

c. Peningkatan kompetensi personil sesuai dengan

rencana jenjang karir melalui ALC.

d. Memenuhi jumlah personil yang memiliki

SKA sesuai dengan kebutuhan eksternal.

Pengembangan SDM dipusatkan di ALC.

e. Melakukan pendataan data personal secara

menyeluruh melalui ADHIMIS.

f. Pengelolaan sistem pemberian remunerasi atau

payroll pegawai tetap dan tidak tetap dilakukan

secara terpusat melalui ADHIMIS.

g. Standardisasi penerimaan karyawan Perusahaan.

h. Pemenuhan SDM diutamakan dari level di bawah

dengan metode mutasi, promosi dan lulusan baru

(dari hasil program penerimaan) untuk mengisi

SDM level 3.

i. Peningkatan mutu SDM melalui pendidikan S2

dalam dan luar negeri bagi para pegawai ADHI.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan

menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen

Operasi. Informasi pelaporan segmen operasi disajikan

untuk menunjukkan hasil usaha Perseroan yang berasal

dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha.

Penjelasan Masing-Masing Segmen UsahaJasa Konstruksi

Kegiatan usaha Perseroan yang melaksanakan

pembangunan pekerjaan sipil maupun gedung bertingkat

(highrise building) termasuk fasilitas umum seperti bandar

udara, pelabuhan dan dermaga, jalan dan jembatan,

bendungan dan saluran irigasi, dan lainnya. Lini bisnis

ini ditangani oleh:

• Departemen Infrastruktur I (Penyedia jasa

pelayanan konstruksi yang meliputi area Sumatera

Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, dan

Jabar)

• Departemen Infrastruktur II (Penyedia jasa

pelayanan konstruksi yang meliputi area Jateng,

Jatim, DIY, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,

Sulawesi, Maluku, dan Papua).

• Departemen LRT, Departemen Gedung dan anak

perusahaan PT Adhi Persada Gedung (APG).

c. Aggressive Cash Flow management in billing execution

as referred to the agreement.

d. Payment larger than Rp100.0 million is done through

Non-Cash Loan.

4. Human Resources (HR) Policy

a. Double checking employee numbers, effectively

adjusted to organization needs.

b. Employee position adjustment through promotions

and mutations.

c. Personal competency development according to career

path plan through ALC.

d. Fulfill the employee with SKA numbers according to

external needs. HR development is centralized at ALC.

e. Personal data collection thoroughly through ADHIMIS.

f. Remuneration system management or permanent and

temporary employee payroll are centralized through

ADHIMIS.

g. Employee recruitment standardization.

h. HR fulfillment is prioritized from the lowest level

through mutation, promotion and fresh graduate

(from acceptance program) to fulfil level 3 HR needs.

i. HR quality development through master’s degree

education in Indonesia or abroad for ADHI employees.

Operational Overview of Each Business SegmentIn preparing financial statements, the Company applies PSAK

5 (Adjustment 2015) about Operational Segment. Operational

segment information report is given to show the result of the

Company’s operation coming from each segment based on

business sector.

Explanation Each Business SegmentConstruction Service

The Company activity conducts civil works and high rise building

development, including public facilities like airport, ports and

piers, roads and bridges, dam and irrigation system, and others.

This business line is handled by:

• Infrastructure Department I (Construction Services

covering North Sumatera, South Sumatera, Jakarta,

Banten and West Java area).

• Infrastructure Department II (Construction Services

covering Central Java, East Java, Jogjakarta, Bali, Nusa

Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua)

.

• LRT Department, Building Department and PT Adhi

Persada Gedung (APG) subsidiaries.





Energi

Kegiatan usaha yang meliputi kegiatan engineering,

procurement dan construction. Lini bisnis ini ditangani

oleh Departemen EPC. Perseroan memfokuskan kegiatan

usaha Energi pada Power Plant, Oil & Gas dan Industrial

Plant.

Properti/Real Estate

Dalam menjalankan bisnis properti, Perseroan

mengembangkan kawasan gedung bertingkat (highrise

building), baik untuk komersial, perkantoran maupun

hunian (apartment), dan hotel. Selain itu, Perseroan

turut mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas,

landed house, rumah kantor (rukan), rumah toko

(ruko) dan pusat perbelanjaan (mall) baik itu dalam

pengembangan lahan maupun dalam pengembangan

desain pemukiman dengan konsep Transit Oriented

Development (TOD), yaitu pengembangan properti

yang terintegrasi dengan stasiun LRT yang saat ini sedang

dibangun oleh Perseroan.

Industri

Perseroan menggarap industri manufaktur melalui PT

Adhi Persada Beton (APB) dengan memproduksi dan

memperdagangkan beton pracetak (precast) serta

kegiatan usaha terkait.

Kinerja Per Segmen UsahaPeningkatan Kapasitas Per Segmen Usaha

1. Perolehan Kontrak Baru 2018

Di tahun 2018, Perseroan mencatat perolehan kontrak

baru sebesar Rp24,8 triliun. Sementara itu, pada tahun

2017, Perseroan mendapat perolehan kontrak baru

dengan nilai sebesar Rp16,9 triliun, angka tersebut

belum termasuk perolehan kontrak LRT Jabodebek

fase 1 yaitu sebesar Rp20,1 triliun.

2. Perolehan Kontrak Baru per Lini Bisnis

Pada tahun 2018, perolehan kontrak baru Perseroan

didominasi oleh lini bisnis konstruksi dan energi

sebesar 91,2%. Selanjutnya, lini bisnis properti 8,1%,

dan lini bisnis lainnya sebesar 0,7%.

3. Perolehan Kontrak Baru per Sumber Dana

Pada tahun 2018, perolehan sumber dana Perseroan

dikarenakan sinergi dengan BUMN lain sebesar 57,9%.

Selanjutnya, sumber dana dari swasta sebesar 22,0%,

dan sisanya berdasarkan sumber dana dari Pemerintah

yaitu sebesar 20,1%.

4. Perolehan Kontrak Baru per Tipe Pekerjaan

Pada tahun 2018, perolehan kontrak baru berdasarkan

tipe pekerjaan didominasi oleh pembuatan jalan dan

jembatan sebesar 42,7%. Kemudian disusul oleh

pembuatan gedung sebesar 38,9%, dan sisanya

sebesar 18,4% dari berbagai tipe pekerjaan lainnya

Profitabilitas per Segmen UsahaPerseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp15,7

triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar

Energy

Business activities including engineering, procurement and

construction. This business line is handled by EPC department.

The Company is focusing on energy business activity on Power

Plant, Oil & Gas and Industrial Plant.

Property/Real Estate

In running property business, the develops high rise buildings,

be it for commercial, offices or apartment and hotels. Aside

from that, the Company is expanding quality housing, landed

house, home-office (rukan), shophouse (ruko) and malls, be it

land development or housing design development with Transit

Oriented Development (TOD) concept, which is LRT Station

integrated properties which are developed the by the Company.

Industry

The Company runs manufacture industry through PT Adhi

Persada Beton (APB) by producing and trading precast concrete

and related business activities.

Business Segment PerformancesCapacity Improvement on Each Business Segment

1. New Contracts in 2018

In 2018, the Company obtained new contract for Rp24.8

trillion. Meanwhile, in 2017, the Company received new

contracts with a value of Rp16.9 trillion, the figure does not

include the acquisition of LRT contract Jabodebek phase 1

is equal to Rp20.1 trillion.

2. New Contracts for each Business Line

In 2018, the Company’s acquisition of new contracts

dominated by construction and energy business lines by

91.2%. Furthermore, 8.1% of property business lines, and

other lines of business by 0.7%.

3. New Contracts for each Funding Source

In 2018, the acquisition of the Company’s sources of funds

due to the synergy with other state-owned enterprises

amounted to 57.9%. Furthermore, funds from private

sources by 22.0%, and the remainder by source of funds

from the Government amounting to 20.1%.

4. New Contracts for each Job Type

In 2018, new contracts based on the type of work

dominated by the construction of roads and bridges by

42.7%. Then followed by the manufacture of the building

by 38.9%, and the remaining 18.4% of the various types

of other jobs.

Profitability for Each Business SegmentThe Company recorded operating revenue of Rp15.7 trillion.

The figure increased by 3.3% compared to 2017 which






3,3 % dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp15,2

triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan percepatan

pengerjaan proyek LRT Jabodebek.

Kontribusi masing-masing lini bisnis tersebut antara lain:

1. Jasa Konstruksi

Pada tahun 2018, lini bisnis jasa konstruksi memberikan

kontribusi sebesar 82,9% terhadap pendapatan usaha

Perseroan, yaitu sebesar Rp13,0 triliun.

2. Energi

Pada tahun 2018, lini bisnis energi memberikan


Perseroan, yaitu sebesar Rp804,1 miliar.

3. Properti

Pada tahun 2018, lini bisnis properti memberikan


Perseroan, yaitu sebesar Rp1,4 triliun.

4. Industri

Pada tahun 2018, lini bisnis industri memberikan


Perseroan, yaitu sebesar Rp482,1 miliar.

Tinjauan KeuanganStandar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap

PSAK

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan

tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk

tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan

31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan (afiliasi firma

RSM). Laporan keuangan konsolidasi Perseroan disusun

dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(“DSAK”), Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan

Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

(Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian

Laporan Keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.

KEP-347/BL/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

was recorded at Rp15.2 trillion. The increase is due to the

acceleration of Jabodebek LRT project.

The contribution of each business lines include:

1. Construction Service

In 2018, the construction services business line accounted

for 82.9% of the Company’s operating income, which

amounted to Rp13.0 trillion.

2. Energy

In 2018, the energy business line accounted for 5.1% of

the Company’s operating income, amounting to Rp804.1

billion.

3. Property

In 2018, the property business lines contributed 8.9% to

the Company’s operating income, which amounted to

Rp1.4 trillion.

4. Industry

In 2018, business lines of industry contributed 3.1% to the

revenue of the Company, amounting to Rp482.1 billion.

Financial OverviewwInformation Delivery Standard and Compatibility

With PSAK

Financial performance analysis and discussion on this annual

report is referring to Financial report for the years ended on

December 31, 2018 and December 31, 2017, which has been

audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Mawar &

Rekan (afiliasi firma RSM). The Company’s consolidated financial

report is compiled and presented according to the Financial

Report Standard in Indonesia, which is Indonesian Financial

Accounting Standards (PSAK), which covers Statement and

Interpretation released by Indonesian Financial Accounting

Standards Board (DSAK), Indonesian Institute of Accountants

and Law on Capital Market, which are Capital Market and

Financial Institutions Supervisory Boards Regulation (Bapepam-

LK) No. VIII.G.7 on Guidelines for Financial Statements

Presentation, decision letter of Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/

BL/2012 on Financial Statements of Issuers or Public Companies

Presentation and Disclosure.





Posisi Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial Position

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

KeteranganNotes

2018 2017 Gap

RealisasiRealization

PorsiPortion


PorsiPortion

SelisihDifference

PorsiPortion

Aset | Asset

Aset Lancar | Current Asset 25.430 84,4% 24.818 87,6% 612 2,5%

Aset Tidak Lancar | Noncurrent assets 4.689 15,6% 3.515 12,4% 1.174 33,0%

Jumlah Aset | Total Asset 30.118 100,0% 28.333 100,0% 1.785 6,3%

Liabilitas | Liability

Liabilitas Jangka Pendek | Short Term Liability 18.964 63,0% 17.633 62,2% 1.331 8,1%

Liabilitas Jangka Panjang | Long Term Liability 4.869 16,2% 4.830 17,0% 39 1,0%Jumlah Liabilitas | Total Liability 23.833 79,1% 22.463 79,3% 1.370 6,0%

Ekuitas | Equity

Jumlah Ekuitas | Total Equity 6.285 20,9% 5.870 20,7% 415 7,0%Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | Total Liability and Equity

30.118 100,0% 28.333 100,0% 1.785 6,0%

Total AsetPer 31 Desember 2018, total aset Perseroan mencapai

Rp30,1 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan

sebesar 6,3% jika dibandingkan dengan aset lancar pada

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp28,3 triliun. Kenaikan

tersebut diakibatkan adanya kenaikan pada Pajak Dibayar

Dimuka, Uang Muka Supllier, Piutang Lain-lain jangka

panjang, Aset Real Estate, Investasi Ventura Bersama,

Properti Investasi, dan Investasi.

Aset Lancar Per 31 Desember 2018, aset lancar Perseroan mencapai


sebesar 2,47% jika dibandingkan dengan aset lancar

pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp24,8 triliun.

Komponen aset lancar Perseroan terdiri dari:

1. Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2018, kas dan setara kas Perseroan

mencapai Rp3,3 triliun. Angka tersebut mengalami

penurunan sebesar 21,1% jika dibandingkan dengan

kas dan setara pada tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp4,1 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh

adanya kenaikan pada Deposito, sebagai akibat

pencairan termin proyek LRT (Light Rail Transit).

2. Piutang Usaha

Per 31 Desember 2018, piutang usaha Perseroan

mencapai Rp3,4 triliun. Angka tersebut mengalami

kenaikan sebesar 14,7% jika dibandingkan dengan

piutang usaha pada tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp2,9 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh salah

satunya merupakan tagihan progres proyek Jalan Tol

Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar paket 3 Kotabaru-

Metro serta beberapa proyek konstruksi lainnya.

3. Piutang Retensi

Per 31 Desember 2018, piutang retensi Perseroan

mencapai Rp743 miliar. Angka tersebut mengalami


posisi piutang retensi perseroan pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp816,0 miliar. Penurunan

Total AssetAs of December 31, 2018, the Company’s total assets reached

Rp30.1 trillion. The figure is experiencing an increase of 6.3%

when compared to the total assets in the previous year of

Rp28.3 trillion. The increase was caused by a raise in Prepaid

Taxes, Supplier Advances, Other Long-term Receivables, Real

Estate Assets, Joint Venture Investments, Investment Properties,

and other Long-term Investments.

.

Current Asset As of December 31, 2018, the current assets of the Company

reached Rp25.4 trillion. This figure has increased by 2.47%

when compared to current assets in the previous year of Rp24.8

trillion.

The Company current asset component consists of :

1. Cash and Cash Equivalent

As of December 31, 2018, cash and cash equivalents

reached Rp3.3 trillion. The figure decreased by 21.1% when

compared with cash and cash equivalents in the previous

year amounting to Rp4.1 trillion. The rise in number was

due to an increase in deposits, as a result of the terms

disbursement of the LRT (Light Rail Transit) project.

2. Accounts Receivable

As of December 31, 2018, the Company’s accounts

receivable reach Rp3.4 trillion. The figure increased by

14.7% when compared to accounts receivable in the

previous year of Rp2.9 trillion. One of the reason was due

to the progress bill for the Bakauheni - Terbanggi Besar Toll

Road project package 3 for Kotabaru-Metro and several

other construction projects.

3. Retention Receivable

As of December 31, 2018, the Company’s accounts

receivable retention reached Rp743 billion. The figure

decreased by 8.9% when compared to the retention

receivable position the company in the previous year

amounting to Rp816.0 billion. The decrease was due to






tersebut karena terdapat beberapa proyek selesai

yang telah melakukan serah terima kedua.

4. Tagihan Bruto Pemberi Kerja

Per 31 Desember 2018, tagihan bruto pemberi

kerja Perseroan mencapai Rp11,3 triliun. Angka

tersebut mengalami penurunan sebesar 0,6% jika

dibandingkan dengan tagihan bruto pemberi kerja


Penurunan tersebut sebagai akibat pembayaran

proyek LRT (Light Rail Transit) serta penagihan proyek-

proyek konstruksi dan EPC.

5. Uang Muka

Per 31 Desember 2018, posisi uang muka Perseroan

mencapai Rp586,8 miliar. Angka tersebut mengalami

kenaikan sebesar 49,7% jika dibandingkan dengan posisi

uang muka Perseroan pada tahun sebelumnya yaitu

sebesar Rp392,0 miliar. Kenaikan tersebut sebagai akibat

adanya pembayaran uang muka ke subkontraktor.

6. Biaya Dibayar di Muka

Per 31 Desember 2018, biaya dibayar di muka

Perseroan mencapai Rp251,0 miliar. Angka tersebut

mengalami penurunan sebesar 9,2% jika dibandingkan

dengan biaya dibayar di muka Perseroan pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp277,0 miliar. Penurunan

tersebut sebagai akibat dari penyerapan biaya

produksi untuk dapat menghasilkan produksi/progres

pekerjaan baik Jasa Konstruksi maupun EPC.

7. Pajak Dibayar di Muka

Per 31 Desember 2018, pajak dibayar di muka

Perseroan mencapai Rp1,4 triliun. Angka tersebut

mengalami kenaikan sebesar 58,0% jika dibandingkan

dengan pajak dibayar di muka Perseroan pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp867,0 miliar. Kenaikan

tersebut sebagai akibat dari masih dilakukannya

proses restitusi sehingga pencairannya masih belum

dapat diterima.

8. Aset Lancar Lainnya

Per 31 Desember 2018, aset lancar lainnya Perseroan

mencapai Rp244,0 miliar. Angka tersebut mengalami

penurunan sebesar 39% jika dibandingkan dengan

aset lancar lainnya Perseroan pada tahun sebelumnya

yaitu sebesar Rp400,0 miliar. Penurunan tersebut

disebabkan penurunan pada pendapatan bunga

deposito yang masih harus diterima sebagai akibat

penerimaan bunga deposito.

Aset Tidak LancarAset tidak lancar per 31 Desember 2018 tercatat sebesar

Rp1,6 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar

33,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp1,2 triliun.

Liabilitas Jangka PendekPer 31 Desember 2018, Liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat

sebesar Rp19,0 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan

sebesar 7,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yaitu sebesar Rp17,6 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan oleh

Perseroan melakukan spin off atas departemen Transit Oriented

Development (TOD) yang dijadikan anak usaha.

the completion of several projects which had conducted

the second handover.

4. Employer’s Gross Claim

As of December 31, 2018, the Company’s gross invoice

employer reached Rp11.3 trillion. The figure decreased by

0.6% when compared to the gross invoice employer in the

previous year of Rp11.4 trillion. It was due to the payment

of LRT (Light Rail Transit) project as well as the billing of

construction projects and EPC.

5. Down Payment

As of December 31, 2018, the Company’s position advances

reached Rp586,8 billion. The figure increased by 49.7%

when compared with the position of the Company’s

advance on the previous year amounting to Rp392.0

billion. The increase was due to a down payment to the

sub-contractor.

6. Prepaid Expenses

As of December 31, 2018, the Company prepaid expenses

reached Rp251.0 billion. The figure decreased by 9.2%

when compared to the Company’s prepaid expenses in

the previous year amounting to Rp277.0 billion. It resulted

from the absorption of production costs to be able to

afford the production/work progress of both Construction

Services and EPC.

7. Prepaid Tax

As of December 31, 2018, the Company prepaid taxes

reached 1.4 trillion. This figure has increased by 58.0%

when compared to the Company’s prepaid taxes in the

previous year amounting to Rp867.0 billion. The increase

was as a result of the restitution process that still being

carried out so as the disbursement has not been acceptable

yet.

8. Other Current Assets

As of December 31, 2018, other current assets of the

Company reached Rp244.0 billion. The figure decreased

by 39% compared to other current assets of the Company

in the previous year amounting to Rp400.0 billion. It was

due to a decrease in deposit interest income that still had

to be received as a result of deposit interest reception.

Noncurrent Asset Noncurrent assets per December 31, 2018 amounted to Rp1.6

trillion. This figure has increased by 33.0% when compared with

the position in the previous year amounting to Rp1.2 trillion.

Short-term LiabilityAs of December 31, 2018, short-term liabilities of the Company

amounted to Rp19.0 trillion. The figure increased by 7.5%

compared with the previous year amounting to Rp17.6

trillion. The increase was due to the Company’s spin off of

the department of Transit Oriented Development (TOD) which

is used as a subsidiary.





Tabel Komposisi Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liability Composition Table


Keterangan Notes

2018 2017 Gap

Realisasi Realization

Porsi Portion


Porsi Portion

Selisih Difference

Porsi Portion

Utang UsahaAccounts Payable

12.547 66,2% 11.611 65,8% 936 8,1%

Utang Bank dan Lembaga Keuangan LainnyaDebt from Bank and other Financial Institutions

3.664 19,3% 3.537 20,1% 127 4,2%

Investasi pada Ventura Bersama Investment on Joint Venture

386 2,0% 381 2,2% 5 1,3%

Utang PajakTax Debt

842 4,3% 665 3,8% 176 25,6%

Uang Muka Pemberi KerjaEmployer’s Down Payment

48 0,3% 163 0,9% 116 70,1%

Pendapatan Diterima di MukaEarned Payment

748 3,9% 644 3,7% 103 16,0%

Beban AkrualAccrued Expenses

249 1,3% 125 0,7% 124 99,2%

Utang ObligasiBond Debt

402 2,1% 314 1,8% 88 27,7%

Utang Sukuk Sukuk Debt

0 0,0% 125 0,7% 125 100,0%

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Short-term Liabilities

76 0,4% 65 0,4% 10 15,2%

JumlahTotal

18.964 100,0% 17.633 100,0% 1.331 7,5%

Berikut uraian atau penjelasan tabel di atas:

1. Utang Usaha

Utang Usaha per 31 Desember 2018 tercatat sebesar


sebesar 8,1% jika dibandingkan dengan posisi pada

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp11,6 triliun.

Kenaikan Utang Usaha sebagai akibat adanya hutang

usaha belum jatuh tempo yang pembayarannya

menggunakan Non Cash Loan dengan tenor 6 bulan.

2. Total Pinjaman Jangka Pendek

Total Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2018

tercatat sebesar Rp3,9 triliun. Angka tersebut mengalami



Kenaikan pinjaman sebagai akibat penggunaan untuk

pembiayaan proyek-proyek pre financing

3. Utang Pajak

Utang Pajak per 31 Desember 2018 tercatat sebesar

Rp386,0 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan

sebesar 1,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp381,0 miliar. Kenaikan Utang

Pajak disebabkan oleh masih proses restitusi pajak.

4. Uang Muka Pemberi Kerja

Uang Muka Pemberi Kerja per 31 Desember 2018 tercatat

sebesar Rp841,0 miliar. Angka tersebut mengalami


pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp665,0 miliar.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan

uang muka dari proyek-proyek baru.

Explanation of the above table can be found below:

1. Accounts Payable

Payable per December 31, 2018 amounted to Rp12.6

trillion. This figure has increased by 8.1% when compared

with the position in the previous year of 11.6 trillion. The

increase in Business Debt occurred as a result of trade

payables that have not met the due date, for which

payment uses a Non Cash Loan with a 6-month tenor.

2. Total Short Term Loan

Total Short-Term Loans per December 31, 2018 amounted

to 3.9 trillion. The figure increased by 6.8% when compared

with the position in the previous year which amounted to

Rp3.7 trillion. The increase in Loans occurred as a result

of the financing use of pre-financing projects.

3. Tax Debt

Tax debt per December 31, 2018 amounted to Rp386.0

billion. This figure has increased by 1.3% when compared

to the position in the previous year amounting to Rp381.0

billion. The increase in tax debt is caused by the process

of tax refund.

4. Employer’s Down Payment

Advances Employer per December 31, 2018 amounted to

Rp841.0 billion. This figure has increased by 26.5% when

compared to the position in the previous year amounting to

Rp665.0 billion. It was due to the receipt of down payment

from the new projects.






5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018

tercatat sebesar Rp48,0 miliar. Angka tersebut mengalami

penurunan sebesar 70,1% jika dibandingkan dengan posisi

pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp163,0 miliar.

Penurunan tersebut disebabkan oleh telah diakuinya

pendapatan tersebut sebagai pendapatan usaha.

6. Beban Akrual

Beban Akrual per 31 Desember 2018 tercatat sebesar

Rp748,0 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan

sebesar 16,0% jika dibandingkan dengan posisi pada

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp645,0 miliar.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya beban-

beban proyek yang masih harus dibayar yang berupa

pertanggungjawaban atas pengeluaran rutin.

7. Utang Retensi Jangka Pendek

Utang Retensi Jangka Pendek per 31 Desember 2018

tercatat sebesar Rp401,0 miliar. Angka tersebut

mengalami kenaikan sebesar 27,7% jika dibandingkan

dengan posisi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp314,0 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya

kenaikan atas retensi sebagian tagihan subkontraktor

secara proporsional terhadap progres.

8. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka Pendek Lainnya per 31 Desember

2018 tercatat sebesar Rp76,0 miliar. Angka tersebut

mengalami kenaikan sebesar 15,2%, jika dibandingkan

dengan posisi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp66,0 miliar.

Liabilitas Jangka PanjangLiabilitas jangka Panjang Perseroan per 31 Desember 2018




Tabel Komposisi Liabilitas Jangka PanjangLong-term Liability Composition Table


Keterangan Notes

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

Selisih Difference

Porsi Portion

Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liability

16,5 0,3% 17,8 0,4% 1,3 7,1%

Utang Retensi Retention Debt

12,2 0,3% 10,9 0,2% 1,3 12,2%

Uang Muka Pemberi Kerja Employer’s Down Payment

24,2 0,5% 80,3 1,7% 56,1 70,0%

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Debt from Bank and Other Financial Institutions

1.147,1 23,6% 925,0 19,2% 222,1 24,0%

Utang Obligasi Bond Debt

3.492,1 71,7% 3.740,5 77,4% 248,4 7,1%

Utang Lain-LainOther Debts

0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,0 0,0%

Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liability

177,1 3,6% 55,3 1,1% 121,8 220,1%

Utang Sukuk Sukuk Debt

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Jumlah Total

4.869,3 100,0% 4.829,0 100,0% 40,3 0,8%

5. Earned Revenue

Unearned revenue per December 31, 2018 amounted

to Rp48.0 billion. The figure decreased by 70.1% when

compared with the position in the previous year amounting

to Rp163.0 billion. The decrease was due to the recognition

of such income as operating income.

6. Accrued Expenses

Accrued Expenses per December 31, 2018 amounted to

Rp748.0 billion. This figure has increased by 16.0% when

compared to the position in the previous year amounting

to Rp645.0 billion. The increase was due to accrued project

expenses as the form of accountability for routine expenses.

7. Short Term Debt Retention

Short-Term Retention debt per December 31, 2018

amounted to Rp401.0 billion. The figure increased by

27.7% when compared with the position in the previous

year amounting to Rp314.0 billion. It was due to an increase

in the retention of some sub-contractors’ bills in proportion

to progress.

8. Other Short Term Liabilities

Other short-term liabilities per December 31, 2018

amounted to Rp76.0 billion. This figure has increased by

15.2%, when compared to the position in the previous

year amounting to Rp66.0 billion.

Long-Term LiabilityLong-term liabilities of the Company per December 31, 2018

amounted to Rp4.9 trillion. This figure has increased by 0.8%

when compared to the position in the previous year amounting

to Rp4.8 trillion.





Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang AsingTransaksi valuta asing dibukukan setelah dijabarkan ke

dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs

pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca:

1. Pos aset dan liabilitas moneter dalam mata uang

asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tanggal neraca.

2. Pos non-moneter tidak dilaporkan dengan menggunakan

kurs tanggal neraca tetapi tetap dilaporkan dengan

menggunakan kurs tanggal transaksi.

3. Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar

dalam mata uang asing dilaporkan dengan

menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai

tersebut ditentukan

Kepentingan Non PengendaliJumlah Kepentingan Non Pengendali Perseroan per 31

Desember 2018 tercatat sebesar Rp870,0 juta. Angka

tersebut mengalami penurunan sebesar 47,0% jika

dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya

yaitu sebesar Rp1,6 miliar.

EkuitasJumlah Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2018 tercatat

sebesar Rp6,3 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan

sebesar 7,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp5,9 triliun.

Posisi Laba (Rugi) KonsolidasianConsolidated Profit (Loss) Position


Keterangan / Notes

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

SelisihDifference

Porsi Portion

Pendapatan Revenue

15.655 100,0% 15.156 100,0% 499 3,3%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenue

(13.149) (83,9%) (13.098) (86,4%) (51) (0,0%)

Laba KotorGross Profit

2.507 16,0% 2.058 13,6% 449 22,0%

Beban UsahaBusiness Expense

(708) (4,5%) (581) (3,8%) (127) (22,0%)

Pendapatan (Beban) LainnyaOther Income (Expense)

(242) (1,5%) (306) (2,0%) 64 21,0%

Laba UsahaBusiness Profit

1.557 9,9% 1.171 7,7% 386 33,0%

Beban Bunga PinjamanInterest Expense

(523) (3,3%) (445) (2,9%) (78) (18,0%)

Pendapatan Ventura BersamaJoint Venture Income

135 0,86% 231 1,5% (96) (42,0%)

Laba Sebelum Pajak PenghasilanProfit before Tax

1.168 7,46% 957 6,3% 211 22,0%

Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense

(522) (3,3%) (440) (2,9%) (82) (19,0%)

Laba Bersih Periode BerjalanCurrent Periode Net Income

645 4,12% 517 3,4% 128 25,0%

Kepentingan Non PengendaliNon-Operating Interests

(0,87) (0,0%) (1,6) (0,0%) 1 46,0%

Laba Bersih Entitas Induk Net Profit of Parent Company

644 4,1% 515 3,4% 129 25,0%

Assets and Liabilities in Foreign CurrencyTransactions in foreign currency is recorded after being described

in Rupiah using the current rate at the time of the transaction.

In every balance:

1. Postal monetary assets and liabilities in foreign currency is

recorded in Rupiah using the rate on balance date.

2. Non-monetary posts aren’t recorded using the rate on

balance date, but still being declared using the rate at the

time of the transaction.

3. Non-monetary posts valued with fair value in foreign

currency is declared using rate applied when value is

determined.

Non-Operating InterestsNon-Operating Interests Total Company as of December 31,

2018 amounted to Rp870.0 million. The figure decreased by

47.0% when compared with the position in the previous year

amounting to Rp1.6 billion.

EquityTotal Equity of the Company as of December 31, 2018 amounted

to Rp6.3 trillion. This figure has increased by 7.0% compared

with the position in the previous year amounting to Rp5.9

trillion.






Pendapatan UsahaPada tahun 2018 Perseroan berhasil membukukan pendapatan

usaha sebesar Rp15,6 triliun. Angka tersebut mengalami

kenaikan sebesar 3,3% jika dibandingkan tahun 2017 yang

tercatat sebesar Rp15,2 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan

oleh percepatan pengerjaan proyek LRT Jabodebek.

Tabel Komposisi Pendapatan Usaha

Business Revenue Composition TableDalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Pendapatan Usaha Business Revenue

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

SelisihDifference

Porsi Portion

Jasa Konstruksi Construction Service

12.974,0 82,9% 12.681,0 85,3% 293,0 2,0%

EPCEPC

805,0 5,1% 867,0 4,1% (62,0) (7,0%)

Properti Property

1.395,0 8,9% 1.310,0 8,6% 85,0 6,0%

Manufaktur PrecastPrecast Manufacture

482,0 3,1% 299,0 2,0% 183,0 61,0%

Jumlah Total

15.656,0 100,0% 15.156,0 100,0% 500,0 3,3%

Beban Pokok PenjualanPada tahun 2018 Beban Pokok Penjualan Perseroan


kenaikan sebesar 0,4% jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp13,1 triliun.

Tabel Beban Pokok Penjualan Berdasarkan Produksi Cost of Goods Sold Based on Production


Beban KontrakContract Expenses

2018 2017 Gap


Porsi Portion


PorsiPortion

SelisihDifference

Porsi Portion

Bahan Baku I Raw Materials 4.269,1 32,5% 5.059,0 38,6% (789,9) (15,6%)

Tenaga Kerja I Human Resources 1.137,4 8,7% 1.457,4 11,1% (320) (21,9%)

Sub-Kontrak I Sub-contract 4.447,9 33,8% 3.841,7 29,3% 606,2 15,8%

Overhead I Overhead 3.294,5 19,0% 2.740,3 20,9% 554,2 32,5%

Beban Pokok Penjualan Berdasarkan Lini BisnisPada tahun 2018 Beban Pokok Penjualan Perseroan



sebelumnya yang tercatat sebesar Rp13,1 triliun. Berikut

adalah rincian beban pokok penjualan berdasarkan lini

bisnis Perseroan:

Business RevenueIn 2018, the Company recorded operating revenue of Rp15.6

trillion. The figure increased by 3.3% when compared to 2017

which was recorded at Rp15.2 trillion. The increase is due to

the acceleration of Jabodebek LRT project.

Cost of Goods SoldIn 2018, Cost of Goods Sold The Company recorded Rp13.2

trillion. The figure increased by 0.4% compared with the

previous year was recorded at Rp13.1 trillion.

Cost of Goods Sold based on Business Line BisnisIn 2018, Cost of Goods Sold The Company recorded Rp13.2

trillion. The figure increased by 0.4% compared with the

previous year was recorded at Rp13.1 trillion. Here are the

details of cost of goods sold by the Company’s lines of business:





Tabel Beban Pokok Penjualan Berdasarkan Lini BisnisCost of Goods Sold based on Business Line


Lini BisnisBusiness Line

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

SelisihDifference

Porsi Portion

Konstruksi I Construction 10.952,0 83,3% 11.201,9 85,5% (249,9) (2%)

Energi I Energy 667,0 5,1% 1.007,2 7,7% (340,2) (34%)

Properti I Property 1.093,0 8,3% 645,5 4,9% 447,5 69%

Industri I Industry 437,0 3,3% 243,8 1,9% 193,2 79%

Bagian Laba Kerja Sama OperasiDalam pengerjaan proyek, Perseroan juga melakukan

kerja sama dengan pihak lain untuk memaksimalkan

sumber daya agar dapat menyelesaikan proyek dengan

optimal. Di tahun 2018, laba dari proyek-proyek kerja

sama mencapai Rp134,0 miliar, angka tersebut mengalami


tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp230,9 miliar.

Bagian Laba Kerja Sama Operasi

Joint Operation Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Pendapatan Bersih KSO TerbesarLargest Joint Operation Net Income

2018 Porsi KSO

Portion of KSO

ADHI – KMN Proyek PLTU Tanjung Selor 63.442,0 60,0%

ADHI – PT Acset Indonesia Tbk. Proyek Tol JORR II Ruas Kunciran Serpong

59.395,0 65,0%

ADHI – Jaya Konstruksi Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota 41.050,0 35,0%

Beban UsahaBeban usaha Perseroan terdiri dari beban penjualan serta

beban umum dan administrasi. Beban usaha Perseroan

mengalami kenaikan sebesar 21,8% pada tahun 2018

menjadi Rp707,7 miliar dari Rp581,1 miliar di tahun 2017.

Tabel Beban UsahaTable of Operating Expenses


Beban Usaha Operating Expenses

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

Selisih Difference

Porsi Portion

Beban PenjualanSelling Expenses

33,8 4,8% 27,1 4,7% 6,7 24,8%

PegawaiEmployees

403,2 57,0% 318,7 54,8% 84,5 26,5%

UmumGeneral

205,5 29,0% 203,2 35,0% 2,3 1,1%

PenyusutanDepreciation

65,2 9,2% 32,1 5,5% 33,2 103,4%

JumlahTotal

707,7 100,0% 581,1 100,0% 126,6 21,8%

Joint OperationIn the project, the Company is also working with others to

maximize resources to complete the project to the optimum.

In 2018, profit from cooperation projects reached Rp134.0

billion, the figure decreased by 41.8% when compared to

2017 were recorded at Rp230.9 billion.

Operating ExpensesCompany’s operating expenses consist of selling expenses and

general and administrative expenses. Company’s operating

expenses increased by 21.8% in 2018 to Rp707.7 billion of

Rp581.1 billion in 2017.






Beban PenjualanPer 31 Desember 2018, Beban Penjualan tercatat sebesar

Rp33,8 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 24,8%

dari tahun 2017 sebesar Rp27,1 miliar.

Beban Umum dan AdministrasiPer 31 Desember 2018, Beban Umum dan Administrasi

tercatat sebesar Rp673,8 miliar. Angka tersebut meningkat

sebesar 21,8% dari tahun 2017 sebesar Rp581,1 miliar.

Pendapatan (Beban) Lainnya BersihPendapatan (beban) lainnya bersih terdiri atas beberapa

akun yaitu pendapatan keuangan, laba (rugi) selisih kurs-

bersih, laba penjualan aset tetap, penghasilan (beban)

lain-lain, beban keuangan lainnya, dan penyisihan

penurunan nilai piutang.

Secara keseluruhan, Perseroan mencatatkan kenaikan total

pendapatan (beban) lainnya selama tahun 2018 sebesar

Rp241,9 miliar atau 20,9% lebih kecil dibandingkan tahun

sebelumnya yakni sebesar minus Rp305,6 miliar.

Tabel Pendapatan (Beban) Lainnya Bersih

Table of Other Net Income (Expense)Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Pendapatan (Beban) Lainnya Bersih Other Net Income (Expense)

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

Selisih Difference

Porsi Portion

Pendapatan Keuangan Financial Income

61,3 25,3% 103,7 33,9% (42,4) (40,9%)

Laba Penjualan Aset Tetap Fixed Asset Sales Profit

0,12 0,1% 1,4 0,5% (1,3) (91,7%)

Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expense)

(152,3) (62,9%) (417,4) (136,6%) 265,1 63,5%

Laba (Rugi) Selisih Kurs-Bersih Profit (Loss) net exchange difference

1,3 0,6% 6,8 2,2% (5,5) (80,4%)

Penyisihan Penurunan Nilai PiutangImpairment allowance of receivables

(129,1) (53,4%) 23,6 7,7% (152,7) (647%)

Beban Keuangan Lainnya Other financial incomes

(23,3) (9,6%) (23,7) (7,8%) 0,5 (2,0%)

Jumlah Total

(241,9) (100,0%) (305,6) (100,0%) 63,7 20,9%

Beban KeuanganBeban keuangan Perseroan per 31 Desember 2018 tercatat

sebesar Rp523,7 miliar, angka tersebut mengalami peningkatan

sebesar 17,8% dari minus Rp444,8 miliar di tahun 2017.

Selling ExpensesAs of 31 December 2018, Selling Expenses totaled Rp33,8

billion. The figure increased by 24.8% from 2017 amounted

Rp27,1 billion.

General and Administrative ExpensesAs of 31 December 2018, General and Administrative Expenses

totaled Rp673,8 billion. The figure increased by 21.8% from

2017 amountid Rp581,1 billion.

Other Net Incomes (Expenses) Other net income (expenses) consists of several accounts, which

are financial income, profit (loss) net exchange difference,

sales profit from fixed assets, other income (expense), other

financial incomes and impairment allowance of receivables.

Overall, the Company recorded an increase in total income

(charges) for 2018 amounted to Rp241.9 billion, or 20.9% less

than the previous year, amounting to minus Rp305.6 billion.

Financial ExpensesThe financial burden of the Company as of December 31, 2018

amounted to Rp523.7 billion, the figure rose by 17.8% from

minus Rp444.8 billion in 2017.





Tabel Beban KeuanganTable of Financial Expenses


Beban Keuangan Financial Expenses

2018 2017 Gap


PorsiPortion


PorsiPortion

Selisih Difference

PorsiPortion

Bunga Utang BankBank Interest Debt

(183,3) (35,0%) (247,8) (55,7%) 64,5 26,0%

Bunga Obligasi Bond Interest

(345,8) (66,0%) (239,4) (53,8%) (106,5) (44,0%)

Bagi Hasil Sukuk Profit Sharing Sukuk

(1,7) (0,3%) (16,0) (3,6%) 14,3 89,4%

Kapitalisasi Bunga Pinjaman Capitalization of Loan Interest

7,1 1,3% 58,4 (13,1) (51,4) (87,9%)

JumlahTotal

(523,7) (100,0%) (444,76) (100,0%) (78,9) (17,7%)

Manfaat (Beban) PajakPada tahun 2018 manfaat (beban) pajak Perseroan

tercatat sebesar Rp522,0 miliar. Angka tersebut mengalami


sebelumnya yang tercatat sebesar Rp440,0 miliar.

Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik

entitas induk di tahun 2018 adalah sebesar Rp512,0 miliar.

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,9% dari

tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp522,9 miliar. Sedangkan

bagian laba yang diatribusikan kepada kepentingan non

pengendali adalah sebesar Rp870,0 juta atau turun sebesar

47,0% dari tahun 2017, yang tercatat sebesar Rp1,6 miliar.

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan dan Kepentingan Non PengendaliJumlah laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada

pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp644,0 miliar.

Angka tersebut meningkat sebesar 25,0% dari tahun

2017 sebesar Rp515,4 miliar.

Laba Per Saham DasarPer 31 Desember 2018, Jumlah laba per saham dasar

Perseroan tercatat sebesar Rp181,0. Angka tersebut

meningkat sebesar 24,8% dari tahun 2017 sebesar

Rp145,0.

Tax Benefit (Expenses)In 2018 benefit (expense) Company Tax amounted to Rp522.0

billion. The figure increased by 18.7% when compared to the

previous year which stood at Rp440.0 billion.

Comprehensive profit, which is attributed to the owners of parent entities and non-controlling interests.Total comprehensive income attributable to owners of the

Company in 2018 amounted to Rp512.0 billion. The figure

decreased by 1.9% from 2017 which was recorded at Rp522.9

billion. While the share of profit attributable to non-controlling

interests amounted to Rp870.0 million or a decrease of 47.0%

from 2017, which amounted to Rp1.6 billion.

The Attributed Current Year Profit and the Interest of Non-Controllers.

Total profit for the year attributable to owners of the parent

amounted to Rp644.0 billion. This figure increased by 25.0%

from 2017 amounting Rp515.4 billion.

Basic Earnings per ShareAs of 31 December 2018, Total basic earnings per share of

the Company amounted to Rp181.0. The figure increased by

24.8% from 2017 amounting to Rp145.0.






Posisi Arus Kas KonsolidasianConsolidated Cash Flow Position


Arus Kas Cash Flow

2018 2017Gap

Selisih Difference

Porsi Portion

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi Net Cash Used for Operational Activity

70,9 (3.227,0) 3.297,9 102,0%

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used for Investment activity

(936,8) (85,9) (850,9) (991,1%)

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas PendanaanNet Cash Gained from Funding activity

(2,2) 4.079,2 4.081,4 100,1%

Kenaikan/Penurunan Kas Bersih & Setara Kas Increase/Decrease of Net Cash and Cash Equivalent

(868,1) 766,3 (1.634,3) (213,0%)

Pengaruh Selisih Kurs (Bersih)Exchange Difference Effect (Net)

0,0 0,0 0,0 0,0%

Kas & Setara Kas pada Awal TahunCash and Cash Equivalent in the beginning of the year

4.131,2 3.364,9 766,3 23,0%

Kas & Setara Kas pada Akhir TahunCash and Cash Equivalent in the end of the year

3.263,0 4.131,2 (868,2) (21,0%)

Arus Kas dari Aktivitas OperasiPer 31 Desember 2018, Jumlah Arus Kas dari Aktivitas

Operasi Perseroan tercatat sebesar Rp70,9 miliar. Angka

tersebut meningkat sebesar 102,0% dari tahun 2017

sebesar minus Rp3,2 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiPer 31 Desember 2018, Jumlah Arus Kas dari Aktivitas

Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp936,8 miliar. Angka

tersebut meningkat sebesar 991,0% dari tahun 2017


Arus Kas dari Aktivitas PendanaanPer 31 Desember 2018, Jumlah Arus Kas dari Aktivitas

Pendanaan Perseroan tercatat sebesar minus Rp2,2 miliar.

Angka tersebut menurun sebesar 100,1% dari tahun 2017


Rasio-Rasio KeuanganFinancial Ratio

Rasio-rasio KeuanganFinancial Ratio

Satuan Unit

2018 2017

Gap

Selisih Difference

Porsi Portion

EBITDA MarginEBITDA Margin

% 10,6 10,0 0,6 5,0%

Return on EquityReturn on Equity

% 12,3 9,6 2,7 28,1%

Return on AssetsReturn on Assets

% 3,8 3,4 0,4 12,0%

Rasio LancarCurrent Ratio

% 134,1 140,7 (6,6) (5,0%)

Debt to Equity Ratio Debt to Equity Ratio

% 1,4 1,4 0,1 6,0%

EBITDA to Interest Expense EBITDA to Interest Expense

x 3,3 3,4 (0,1) (4,0%)

Price-Earnings RatioPrice-Earnings Ratio

x 8,8 13,0 (4,3) (33,0%)

Cash Flow from Operating ActivityAs at 31 December 2018 Total Cash Flow From Operating

Activities The Company recorded at Rp70,9 billion. The figure

increased by 102.0% from 2017 amounted to minus 3.2 trillion.

Cash Flow from Investment ActivityAs at 31 December 2018 Total Cash Flows from Investing

Activities The Company recorded at Rp936,8 billion. The figure

increased by 991.0% from 2017 amounting to Rp85.9 billion.

Cash Flow from Funding ActivityAs at 31 December 2018 Total Cash Flows from Financing

Activities The Company recorded at minus Rp2.2 billion. The

figure decreased by 100.1% from 2017 amounting to Rp4.1

billion.





LikuiditasLiquidity

Rasio LikuiditasLiquidity Ratio

Satuan Unit

2018 2017

Gap

Selisih Difference

Porsi Portion

Rasio Kas I Cash Ratio % 17,2 23,4 (6,2) (26,0%)

Rasio Lancar I Current Ratio % 134,1 140,7 (6,6) (5,0%)

Rasio Cepat I Quick Ratio % 34,9 40,0 (5,1) (13,0%)

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar UtangKemampuan membayar utang Perseroan dapat dilihat

melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio

likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perseroan

dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain

dapat di ukur melalui rasio kas (cash ratio), rasio lancar

(current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio kas

dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki

dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio lancar

dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar

dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Sedangkan rasio

cepat menunjukkan besarnya alat likuid yang paling

cepat bisa digunakan untuk melunasi utang lancar. Oleh

karena itu, persediaan dianggap sebagai aktiva lancar

yang kurang likuid harus dikurangkan dari aktiva lancar.

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan

dalam membayar kewajiban-kewajibannya, antara lain

dapat diukur melalui rasio utang berbunga terhadap

ekuitas (Debt to Equity Ratio - DER) yang mengukur

perimbangan antara utang yang dimiliki Perseroan dengan

modal sendiri, dan Time Interest Earned Ratio (TIER)

yang mengukur kemampuan Perseroan memenuhi beban

tetapnya berupa bunga dari laba yang diperolehnya.

1. Rasio Likuiditas

Per 31 Desember 2018, mengalami penurunan yang terdiri

dari rasio kas sebesar 26,0%, penurunan rasio lancar sebesar

5,0% dan rasio cepat yang juga turun sebesar 13,0%.

2. Rasio Solvabilitas

Per 31 Desember 2018, Rasio Solvabilitas Perseroan

cenderung bergerak positif yang disebabkan

diantaranya karena kenaikan EBITDA Margin sebesar

5,0%, ROE sebesar 28,0% dan ROA sebesar 12,0%.

Tingkat Kolektibilitas PiutangKolektibilitas piutang adalah kemampuan Perseroan untuk

mengubah piutang usahanya menjadi kas. Pada tahun

2018, tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan memiliki

kecenderungan positif dengan periode penagihan berada

di level 78,2 hari.

The Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility

The Ability to Pay DebtThe ability to pay the Company’s debt can be seen through

liquidity ratio and solvability ratio. Liquidity ratio, which shows

the Company’s ability to fulfill short-term liability, can be

measured through cash ratio, current ratio and quick ratio.

Cash ratio is counted by comparing existing cash to the total

short-term liability. Current ratio is measured by comparing

current asset to total short-term liability. While quick ratio shows

the amount of the fastest tool that can be used to pay current

debt. Therefore, availability is considered a current asset, the less

liquid should be deducted from the current assets. Solvability

Ratio shows the Company’s ability in paying its obligations,

which can be measured through Debt to Equity Ratio - DER

which measured the balance between the Company’s debt

held by its own capital and Time Interest Earned Ratio (TIER)

which measure the Company’s ability to cover fixed expenses

from profit interest.

1. Liquidity Ratio

As of 31 December 2018, decreased consisting of a cash

ratio of 26.0%, a decrease of 5.0% current ratio and quick

ratio also fell by 13.0%.

2. Solvability Ratio

As of 31 December 2018, the Company solvability ratio

tends to move positively due to them because of the

increase in EBITDA margin of 5.0%, ROE of 28.0% and

ROA of 12.0%.

Account Receivable Collectibility Collectibility is the ability of the Company to change its accounts

receivable into cash. In 2018, the Company had a receivable

collectibility level of positive trends in the billing period at the

level of 78.2 days.






Tingkat Kolektibilitas Piutang

Account Receivable Collectibility

Keterangan / Notes2018

Hari I Day2017

Hari I Day

Gap

Selisih Difference

Porsi Portion

Periode Penagihan (Hari)Billing Period (Days)

78,2 70,4 7,8 11,0%

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Struktur Modal PerseroanPerseroan selalu berkomitmen untuk mempertahankan

struktur modal yang optimal guna memaksimalkan nilai

pemegang saham dan kelangsungan usaha Perseroan

yang berkelanjutan. Komposisi struktur modal tahun

2018 yang dimiliki oleh Perseroan adalah Rp14,6 triliun

yang berasal dari pinjaman berbunga 56,9% dan berupa

ekuitas 43,1%. Komposisi struktur modal yang berasal

dari pinjaman berbunga mengalami penurunan sebesar

2,1% dibandingkan tahun sebelumnya sementara modal

dari ekuitas meningkat sebesar 2,1%.

Struktur Modal dan PerubahannyaCapital Structure and Changes Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

KeteranganNotes

2018 2017 Gap


Porsi Portion


Porsi Portion

SelisihDifference

Porsi Portion

Pinjaman Berbunga I Interest Loan 8.303,5 56,9% 8.452,6 59,0% (149,1) (1,8%)

Ekuitas I Equity 6.284,9 43,1% 5.869,9 41,0% 415,0 7,1%

Jumlah I Total 14.588,4 100,0% 14.322,5 100,0% 265,9 1,9%

Ikatan yang Material untukInvestasi Barang ModalDi tahun 2018 tidak terjadi ikatan material dalam investasi

barang modal.

Realisasi Investasi Barang ModalDi tahun 2017 tidak terjadi Investasi barang modal yang

direalisasikan.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods InvestmentsDalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Keterangan Notes

2018 2017

Gap

Selisih Difference

Porsi Portion

Realisasi Investasi Barang ModalRealization of Capital Goods Investment

452,4 166,3 286,1 172,1%

Capital Structure and Management Policy On Capital Structure

Company’s Capital StructureThe Company is always committed to maintain optimal capital

structure to maximize shareholder value and sustainable

business continuity. The composition of the capital structure

in 2018 owned by the Company is Rp14.6 trillion from the loans

in the form of equity of 56.9% and 43.1%. The composition

of the capital structure derived from loans decreased by 2.1%

compared to the previous year while equity capital increased

by 2.1%.

Material Commitments for Capital Goods InvestmentIn 2018, there is now material ties capital expenditure

investment

Realization of Capital Goods InvestmentsIn 2017 did not happen investments realized capital goods





Perbandingan Antara Realisasi 2018 dengan RKAP 2018 dan Proyeksi 2019Di tahun 2018, Perseroan merencanakan perolehan dari

beberapa komponen substansial dan penting sebagai

tolok ukur dalam menilai kinerja Perseroan. Perbandingan

antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

• Pendapatan

Pada tahun 2018 pendapatan usaha Perseroan mengalami


dibandingkan Rp15,2 triliun di tahun 2017. Realisasi total

pendapatan usaha di tahun 2018 tersebut mencapai 84,6%


• Laba Kotor




laba kotor Perseroan di tahun 2018 mencapai 81,0%


• Laba Bersih



miliar di tahun 2017. Realisasi laba bersih tahun 2018 ini

mencapai 77,0% dari RKAP 2018 sebesar Rp836,4 miliar.

Perbandingan antara RKAP 2018 dengan Realisasi 2018 dan Proyeksi Tahun 2019Comparison of 2018 RKAP with 2018 Realization and 2019 Projection

2018 Realisasi

Realization

2018 Target

2018 Pencapaian

Achievement

2019 Proyeksi

Projection

% Pertumbuhan

Growth

1 2 (1:2) 3 (3:1)

Pendapatan Usaha I Revenue 15.655,5 18.505,8 84,6% 19.758,1 79,2%

Laba Kotor I Gross Profit 2.506,6 3.095,9 81,0% 2.810,1 89,2%

Laba Bersih I Net Profit 644,2 836,4 77,0% 754,9 85,3%

ROE I ROE 12,3% 12,4% - 12,3% -

Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan AkuntanSepanjang tahun 2018, tidak terdapat informasi dan fakta

material setelah tanggal laporan akuntan.

Peningkatan Atau Penurunan Yang Material Dari Penjualan Atau PendapatanPada tahun 2018 pendapatan usaha Perseroan mengalami


dibandingkan Rp15,2 triliun di tahun 2017. Kontribusi

pendapatan usaha terbesar pada Jasa Konstruksi sebesar

82,9%,Properti dan Real Estat sebesar 8,9%, EPC sebesar

5,1% dan Investasi Infrastruktur sebesar 3,1%.

Comparison Between 2018 Realization with 2018 RKAP and 2019 ProjectionIn 2018, the Company planned to generate income from several

substantial components and it’s important as a benchmark

in assessing the Company’s performance. The comparisons

between plan and actual amount are as follows:

• Revenue

In 2018 the Company’s operating revenues increased by

3.3% to Rp15.7 trillion compared to Rp15.2 trillion in

2017. The realization of total operating revenues in 2018

reached 84.6% of CBP in 2018 amounted to Rp18.5 trillion.

• Gross Profit

In 2018, the Company’s gross profit increased by 21.8%

to Rp2.5 trillion, compared to Rp2.1 trillion in 2017. The

realization of the Company’s gross profit in 2018 reached

81.0% of CBP in 2018 amounted to Rp3.1 trillion.

• Net Profit

Company’s net profit in 2018 amounted to Rp644.0 billion

or 25.0% of Rp515,4 billion in 2017. Realized net profit in

2018 reached 77.0% of the CBP 2018 amounted Rp836,39

billion.

Material Information And Facts Happen After The Accountant’s Report DateThere are no material facts after the date of the auditor’s report.

Materials Increase Or Decrease From Sales Or IncomeIn 2018 the Company’s operating income increased by 3.3% to

Rp15.7 trillion compared to Rp15.2 trillion in 2017. The biggest

contribution for operting income come from Construction

82.9%, Property and Real Estate by 8.9%, EPC by 5.1% and

amounted to 3.1% Infrastructure Investment.






Dampak Perubahan Harga Terhadap PendapatanDampak perubahan harga atas kenaikan harga bahan baku

terhadap penjualan tidak berpengaruh secara signifikan,

Perseroan akan melakukan addendum pada setiap kontrak

yang mengalami perubahan harga bahan baku tersebut.

Dampak Nilai Tukar Mata Uang AsingSepanjang tahun 2018, tidak terdapat pengaruh dari selisih

nilai tukar mata uang asing yang signifikan terhadap kinerja

keuangan maupun kinerja operasional Perseroan.Dampak

pengaruh nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari

kegiatan operasi normal Perseroan. Dalam hal ini, kontrak-

kontrak Perseroan dalam mata uang asing telah dimitigasi

menggunakan nilai kontrak dengan fixed kurs kontrak.

Prospek UsahaDalam RKAP 2019, ADHI merencanakan Pendapatan Usaha

sebesar Rp18,4 triliun meningkat 17,2% dari realisasi

2018 yakni sebesar Rp15,7 triliun. Untuk Laba Bersih,

ADHI merencanakan perolehan sebesar Rp754,0 miliar

meningkat 17,1% dari realisasi 2018 Rp644 miliar.

Asumsi Makro yang dipakai untuk tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi : 5,3%

Tingkat Inflasi : 3,5%

Nilai Tukar Dollar : Rp15.000,- /1US$

Perseroan melakukan berbagai upaya untuk mengelola






Sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 dan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Perseroan telah

ditunjuk Pemerintah sebagai kontraktor LRT Jabodebek.

Pembangunan LRT diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi perekonomian Indonesia dan mempermudah mobilitas

masyarakat. Selain itu, wilayah pembangunan LRT akan

menjadi pusat perekonomian baru sehingga proyek-proyek

properti dan hotel akan menjadi daya tarik yang baik bagi

investor dan berdampak secara positif kepada Perseroan.

Sehubungan dengan ditunjuknya Perseroan sebagai kontraktor

LRT Jabodebek oleh Pemerintah, memberikan keunggulan bagi

Perseroan untuk mengembangkan TOD di sekitar jalur LRT.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan kegiatan usaha perlu

dilakukan pengelolaan usaha yang lebih fokus, pada tahun 2018

Perseroan melakukan spin off Departemen TOD dan Hotel untuk

dapat dikembangkan secara intensif dengan membentuk anak

usaha baru bernama PT Adhi Commuter Properti.

Walaupun jasa konstruksi masih merupakan bisnis utama

Perseroan, dengan kondisi kompetisi di bidang ini yang cukup

ketat dan industri konstruksi yang sangat tergantung dengan

Impact Of Changes In Price On Income

The impact of price changes on raw material price increases

to sales has not significantly, the Company will conduct an

addendum to any contract changing raw material prices.

Impact Of Foreign Currency ExchangeThe impact of the effect of foreign currency exchange rates

are part of the normal operating activities of the Company. In

this regard, the Company’s contracts in foreign currency has

been mitigated using fixed exchange rate value of the contract

with the contract. The influence of the difference in the value

of foreign currency exchange rates are not significant.

Business ProspectIn RKAP 2019, ADHI plan amounted to Rp18.4 trillion Operating

Revenues increased 17.2% from the realization in 2018 which

amounted to Rp15.7 trillion. To Earnings, ADHI plan amounted

to Rp754.0 billion acquisition increased by 17.1% from 2018

realization of Rp644 billion.

Macro assumptions used for 2019 are as follows:

Economic Growth : 5.3%

Inflation : 3.5%

Dollar Exchange Rate: Rp15,000. - / 1US $

The Company made various efforts to manage the impact due

to changes both from within and from outside of the Company

in order to keep it running dynamic ADHI in the face of the

development, technological advances and increased awareness

of quality service. In accordance Presidential Regulation No.

98 Year 2015 and as last amended by Presidential Decree

No. 49 Year 2017, the Company has been appointed by the

government as a contractor LRT Jabodebek. LRT construction

is expected to provide benefits to the Indonesian economy and

facilitate the mobility of people. In addition, the LRT construction

area will be the center of the new economy so that projects

and hotel properties will be a good attraction for investors and

a positive impact to the Company.

Because of the Company as the contractor of LRT Jabodebek

by the Government, provides advantages for the Company to

develop TOD around LRT lines. Therefore, to develop business

activities need to be more focused business management, in

2018 the Company’s spin off the Department of TOD and hotels

to be developed intensively by forming a new subsidiary called

PT Adhi Commuter Properties.

Although construction is still the main business of the Company,

with the conditions of competition in this field are quite strict

and construction industries are highly dependent on the





alokasi APBN, mengakibatkan diperlukannya diversifikasi bisnis

untuk mengurangi risiko volatilitas pendapatan. Sehingga

saat ini ADHI telah masuk ke bidang non-konstruksi seperti

properti, hotel, dan manufaktur beton.

Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan investasi

di berbagai sektor (contoh: kelistrikan dan pengolahan air).

Secara umum, margin laba kedua bidang tersebut relatif lebih

tinggi daripada margin konstruksi, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan margin laba Perseroan secara keseluruhan.

Inisiatif Perseroan untuk mengembangkan bisnis di

bidang investasi, properti dan hotel diharapkan dapat

meningkatkan recurring income di luar bisnis utama

konstruksi. Namun, realisasi sinergi dan kontribusi dari

lini bisnis ini perlu dievaluasi secara berkala.

Perseroan mempunyai pengalaman yang kuat di bisnis

konstruksi, terbukti dengan keterlibatan Perseroan di

berbagai sektor dan tipe proyek konstruksi (contoh:

pembangunan jalan, jalur kereta api, proyek transportasi

laut, proyek pengairan, dan lain-lain). Pengalaman

tersebut menjadi kredensial Perseroan pada proses tender

dan membuka peluang proyek di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, Perseroan juga

melakukan proses digitalisasi proses bisnis melalui program

DMS (Document Management System), ERP (Enterprise

Resource Plan), dan BIM (Building Information Moduller).

Aspek PemasaranDi tahun 2018, Perseroan mencatat perolehan kontrak

baru sebesar Rp24,8 triliun. Sementara itu, pada tahun

2017, Perseroan mendapat perolehan kontrak baru

dengan nilai sebesar Rp16,9 triliun, angka tersebut

belum termasuk perolehan kontrak LRT Jabodebek

fase 1 yaitu sebesar Rp20,1 triliun. Realisasi perolehan

kontrak baru di tahun 2018 antara lain: Jalan Tol Aceh –

Sigli dengan nilai kontrak Rp7,6 triliun, Tol Dalam Kota

Paket 1 B dan Paket 2 dengan nilai kontrak Rp1,3 triliun,

Pembangunan Revitalisasi Terminal 2 Soekarno Hatta

dengan nilai kontrak Rp0,7 triliun, serta beberapa proyek

lainnya. Selain itu, terdapat kontribusi dari anak usaha,

diantaranya APG sebesar Rp4,9 triiun, APP sebesar Rp1,2

triiun, ACP sebesar Rp0,6 triiun, APB sebesar Rp0,2 triiun.

Di tahun 2018, total perolehan kontrak baru Perseroan

tercatat sebesar sebesar Rp24,8 triliun. Kontribusi per

lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga akhir

2018 masih didominasi oleh lini bisnis konstruksi dan

energi sebesar 91,2%, properti sebesar 8,1%, dan sisanya

merupakan lini bisnis lainnya. Berdasarkan segmentasi

sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari Sinergi

BUMN tercatat 57,9%, Pemerintah (baik APBN maupun

APBD) sebesar 20,1%, sementara swasta/lainnya sebanyak

22,0%. Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak

baru terdiri dari proyek jalan dan jembatan sebanyak

42,7%, proyek gedung sebanyak 38,9%, proyek dermaga

3,0% serta proyek infrastruktur lainnya sebesar 15,4%.

state budget allocations, resulting in the need for business

diversification to reduce the risk of earnings volatility. So when

this ADHI has entered into non-construction fields such as

property, hotel, and manufacturing concrete.

In addition, the Company also began to expand investment in

various sectors (eg, electricity and water treatment). In general,

the profit margin of these two areas is relatively higher than

the margin of construction, which is expected to enhance the

Company’s overall profit margin.

Company initiatives to develop business in the field of

investments, property and the hotel is expected to increase

recurring income outside the main business of construction.

However, the realization of synergies and the contribution of

this business line needs to be evaluated regularly.

Company has strong experience in the construction business, as

evidenced by the involvement of the Company in various sectors

and types of construction projects (eg construction of roads,

railways, marine transportation projects, water projects, and

others). The experience becomes credentials of the Company on

the tender process and project opportunities in various sectors.

To increase its effectiveness, the Company also undertake the

digitization of business processes through the DMS (Document

Management System), ERP (Enterprise Resource Plan), and BIM

(Building Information Moduller).

Marketing AspectIn 2018, the Company obtained new contract for Rp24.8 trillion.

Meanwhile, in 2017, the Company received new contracts

with a value of Rp16.9 trillion, the figure does not include the

acquisition of LRT contract Jabodebek phase 1 is equal to Rp20.1

trillion. Realization of new contracts in 2018 include: Toll Road

Aceh - Sigli with a contract value of Rp7.6 trillion, Urban Toll B

Package 1 and Package 2 with a contract value of Rp1.3 trillion,

Revitalization Terminal 2 Soekarno Hatta with a contract value

of Rp0.7 trillion, as well as several other projects. In addition,

there is a contribution from the subsidiaries, including the APG

of Rp4.9 triiun, Rp1.2 triiun APP, ACP amounting to Rp0.6

triiun, APB to amounting to Rp0.2 triiun.

In 2018, the Company’s total acquisition of new contracts

amounted to at Rp24.8 trillion. Contributions per line of business

on a new contract until the end of 2018 was dominated by

business line construction and energy by 91.2%, property at

8.1%, and the rest are other lines of business. Based on the

segmentation of financial resources, the realization of a new

contract consists of SOE Synergy recorded 57.9%, Government

(APBN and APBD) of 20.1%, while private / other as much as

22.0%.While on the type of work, new contracts consist of road

and bridge projects as much as 42.7%, the building project as

much as 38.9%, 3.0% and dock project other infrastructure

projects amounted to 15.4%.






Strategi PemasaranPada dasarnya strategi pemasaran kontraktor dapat

dikelompokan dalam 5 karakteristik:

pemilihan pasar, produk, harga, distribusi dan promosi.

Kelima poin itu bisa memberikan gambaran umum

tentang strategi pemasaran produk jasa kontraktor.

Perbedaan penyusunan rencana pemasaran pada

kontraktor besar, menengah dan kecil tampaknya tak

membuat pendekatan strategi pemasaran secara umum

berbeda satu sama lainnya. Sehingga tak ada perbedaan

berarti antara kontraktor besar, menengah dan kecil

dalam melaksanakan strategi pemilihan sasaran pasar

(market selection) dan bauran pemasaran (marketing mix).

1. Strategi Pemilihan Pasar

Pasar dalam industri konstruksi yang heterogen

dan adanya persaingan tampaknya menyebabkan

kontraktor konstruksi mengelompokkan pasarnya

dalam rangka memahami struktur pasar yang akan

dilayaninya. Perseroan sendiri memiliki pembagian

pasarnya sendiri yaitu APBN/APBD, BUMN, dan Swasta.

Di sisi lain membangun posisi dengan basis harga

didukung dengan upaya menciptakan perbedaan

yang unik dibandingkan para kontraktor pesaingnya.

Dalam menciptakan suatu perbedaan yang unik maka

perusahaan konstruksi sebaiknya memanfaatkan aktivitas

rantai nilai perusahaan yang terdiri dari aktivitas pendukung

(infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, dan

pengembangan teknologi) dan aktivitas primer (proses

konstruksi dan pemberian layanan tambahan).

Hampir seluruh kontraktor, termasuk Perseroan, ingin

dipersepsikan sebagai perusahaan yang memiliki reputasi

atau citra (image) yang kuat, harga yang bersaing dan

berpengalaman. Karena Perseroan memandang basis

posisi atau reputasi yang baik adalah modal utama untuk

memperoleh kepercayaan dari klien. Perseroan ingin

terlihat berkesan sebagai perusahaan konstruksi yang

besar, handal terkemuka, terbaik, unggul dan dikenal

luas oleh klien dan calon klien.

Pernyataan Perseroan tersebut direfleksikan dengan

adanya perbedaan yang unik (differentiation)

dengan perusahaan sejenis lainnya. Perseroan telah

menciptakan perbedaan unik dengan memanfaatkan

aktivitas rantai nilai perusahaan (value chain activity)

yang terdiri dari pendukung (infrastruktur perusahaan,

SDM, pengembangan teknologi) dan aktivitas primer

(proses konstruksi dan pemberian layanan tambahan).

2. Strategi Produk

Penawaran paket produk jasa tambahan (misalnya

design & build) dalam rangka melakukan diferensiasi

dalam aspek layanan tampaknya tergantung klien

sasaran. Karena kebiasaan yang terjadi pada proyek

pemerintah adalah memisahkan paket-paket pekerjaan

berdasarkan tahun anggaran, misalnya paket pekerjaan

perencanaan dianggarkan pada tahun yang berbeda

dengan paket pekerjaan pelaksanaan.

Marketing StrategyBasically, contractor marketing strategies can be grouped into

5 characteristics:

market selection, product, price, distribution and promotion.

The five points are able to give a general idea of contracting

services product marketing strategies. Differences in the

preparation of marketing plans on contracting large, medium

and small does not seem to create a common approach to

marketing strategy different from each other. So there is no

significant difference between the contractors of large, medium

and small in implementing the strategy selection of target

market (market selection) and the marketing mix (marketing

mix).

1. Selection of Market Strategy

The market in the construction industry are heterogeneous

and their competition is likely to lead to the construction

contractor market grouping in order to understand the

structure of the market it will serve. The Company itself

has its own market division that is APBN / APBD, state, and

private. On the other hand build a position on the basis of

price supported by efforts to create a unique difference

compared to the contractors competitors.

In creating a unique distinction that construction companies

should take advantage of the company’s value chain

activities that consist of support activities (infrastructure

companies, human resources, and technology development)

and the primary activity (construction and provision of

additional services).

Almost all contractors, including the Company, wants to

be perceived as a company that has a reputation or image

(image) is strong, competitive prices and experienced.

Because the company looked at a base position or a

good reputation is the primary capital to gain the trust of

clients. The Company wants to look impressive as a large

construction company, a leading reliable, best, superior

and widely recognized by clients and prospective clients.

Company statement is reflected in the presence of a unique

distinction (differentiation) with other similar companies.

The Company has created a unique difference by utilizing

the company’s value chain activities (value chain activity)

consisting of supporters of (the company’s infrastructure,

human resources, technology development) and the

primary activity (construction and provision of additional

services).

2. Product Strategy

Offer an additional service product packages (eg, design &

build) in order to differentiate client service aspect seems

to depend on target. Because habits occur on government

projects is to separate work packages based on years of

budget, for example planning work packages allocated

in a different year with the implementation of the work

packages.





Bauran pemasaran (marketing mix) yang dijalankan Perseroan

saat ini mendukung posisi pasar yang ingin diraih. Sistem kontrol

yang diterapkan untuk menjamin produk yang sesuai standar

yang ditetapkan dan pelatihan yang diberikan kepada para

personel, semuanya akan berdampak pada terciptanya efisiensi

proses konstruksi diantaranya efisiensi waktu, berkurangnya

kesalahan dalam bekerja yang akhirnya akan menghemat

biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian harga penawaran

yang diajukan akan lebih kompetitif dari pada para pesaing.

3. Strategi Harga

Harga merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran

yang sangat penting bagi perusahaan konstruksi. Bersaing

dengan basis harga tertentu membuat kontraktor kesulitan

dalam melakukan diferensiasi terhadap produk jasa dari para

pesaingnya. Karenanya Perseroan, harus mampu melakukan

efisiensi dengan hati-hati tanpa menurunkan kualitas produk

yang dihasilkan, sehingga biaya-biaya dapat ditekan yang pada

akhirnya dapat menurunkan harga yang ditawarkan ke klien.

4. Strategi Distribusi

Dalam pola penggunaaan saluran pemasaran

dan strategi komunikasi perusahaan terlihat

kecenderungan untuk menjangkau sasaran pasar

dengan strategi yang jitu. Perseroan ingin terjadinya

kontak langsung sebagai kontraktor (produsen) dan

klien (customer) agar terjadi hubungan (relationship)

yang berkelanjutan. Perseroan melakukan

pendekatan khusus secara langsung formal maupun

informal tentunya dengan tidak melanggar aturan

yang telah digariskan, sesuai dengan ketentuan dan

tidak melanggar hukum. Perseroan juga melakukan

pengembangan jaringan relasi yang luas dengan

tujuan menimbulkan efek word of mouth agar

produk yang dihasilkan dapat dikenal luas oleh pasar.

5. Strategi Promosi & Komunikasi

Perseroan masih tetap menggunakan media promosi

sebagai alat pemasaran melalui website, aktivitas

pameran, majalah dan dukungan/sponsorship. Hal

ini dilakukan agar bisa menjangkau pasar yang

lebih luas. Selain itu diharapkan juga agar dapat

menginformasikan produk yang dimiliki, pembentukan

citra baik (image) serta meningkatkan kesadaran klien,

menunjukan keberadaan perusahaan yang semuanya

berujung pada tujuan perusahaan yaitu terjadinya

penjualan dengan margin yang menarik.

Tinjauan Keuangan Lainnya Kebijakan Dividen dan PembagiannyaUntuk tahun 2018, Perseroan menerapkan kebijakan

pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih tahun

buku 2017 sebesar Rp515,4 miliar yaitu Rp103,1 miliar

(atau Rp29/saham) dan telah dibayarkan di kuartal kedua

tahun tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2017, Perseroan menerapkan kebijakan

pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih tahun buku 2016

sebesar Rp313,5 miliar yaitu Rp62,7 miliar (atau Rp17,6/saham)

dan telah dibayarkan di kuartal kedua tahun 2017.

The marketing mix (marketing mix) run company is currently

supporting the market position to be achieved. The control

system is implemented to ensure appropriate product

standards set and the training given to the personnel, all of

them will have an impact on the creation of the efficiency of

the construction process including time efficiency, reduced

errors in the work that will ultimately save costs. Thus the

bid price will be more competitive than its competitors.

3. Pricing Strategies

The price is one element of the marketing mix which is very

important for construction companies. Compete on the

basis of certain price makes the contractor difficulties in the

differentiation of product and services from its competitors.

The Company therefore, must be able to perform with

caution efficiency without degrading the quality of the

products, so that costs can be reduced, which in turn can

reduce the price offered to the client.

4. Distribution Strategy

In the pattern of use of channel marketing and corporate

communications strategy, the tendency to reach the target

market with the right strategy. The Company would like

the direct contact as a contractor (producer) and the

client (customer) to enable the relationship (relationship)

is sustainable. The Company specifically direct approach

both formal and informal course with no violation of the

rules that have been laid down, in accordance with the rules

and not breaking the law. The company is also developing

a broad relationship network with the intention of causing

the effect of word of mouth so that the product can be

widely recognized by the market.

5. Promotion Strategy & Communications

The Company is still using the media campaign as a

marketing tool through the website, the activity of

exhibitions, magazines and support / sponsorship. This

is done in order to reach a wider market. Also expected

also to be able to inform the products owned, good image

formation (image) as well as raising awareness of clients,

demonstrating the existence of the company, all of which

culminate in the company’s goal is a sale with attractive

margins.

Other Financial Overviews Dividend Policy and DistributionIn 2018, Company decided dividend distribution policy of 20%

from net profit of 2017 fiscal year in the amount of Rp515.4

billion, which is Rp103.1 billion (Rp29/share) and has been

paid in the second quarter of 2018.

As for 2017, the Company implement dividend distribution policy

of 20% from net profit of 2016 fiscal year in the amount of

Rp313.5 billion, which is Rp62.7 billion (or Rp17.6/ share) and

has been paid in the second quarter of 2017.






Tanggal pengumuman dividen yang ditetapkan oleh

Perseroan adalah pada 13 April 2018, sementara tanggal

pembayaran dividen kepada para pemegang saham

adalah pada tanggal 15 Mei 2018. Kebijakan pembagian

dividen didasarkan kepada hasil keputusan RUPS.

Pembagian Dividen di tahun 2018 sebagai berikut:

The Dividend Distribution in 2018 is as follows:

Dividen kas yang dibagikanCash Dividend distributed

Rp103.083.063.043

Dividen per lembar saham Dividend per share

29

Rasio pembagian Dividen Dividend distribution ratio

20%

Tanggal pengumumanAnnouncement Date

13 April 2018April 13, 2018

Tanggal Pembayaran Payment Date

15 Mei 2018May 15, 2018

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak mengadakan program

kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran UmumSepanjang tahun 2018, Perseroan tidak melakukan

penggunaan dana hasil penawaran umum. Penggunaan dana

hasil penawaran umum telah dilakukan pada tahun 2004.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Actual Usage of Sustainable Public Offering Fund Dalam Juta Rupiah | In million Rupiah

Nama ObligasiBond Name

Tanggal Efektif

Effective Date

Realisasi Hasil Penawaran Umum Rencana

Penggunaan Dana

Fund Usage Plan

Realisasi Penggunaan

DanaFund Usage

Actualization

Sisa Dana Penawaran

UmumPublic Offering

Remaining Fund

Nominal Obligasi

Par Value of Bond

Biaya Emisi

Issuance Costs

Nilai Bersih

Net Proceeds

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) – Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I – Tahun 2017 Sustainable Public Offering - Sustainable Bonds II ADHI Part I - 2017

16 Jun 2017 2.997.000 7.013 2.989.987 2.989.987 1.638.924 1.351.063

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui HMETDActual Usage of Limited Public Offering Fund through HMETD Dalam Juta Rupiah | In million Rupiah

Nama Penawaran Umum Terbatas

Limited Public Offering Name

Tanggal Efektif

Effective Date

Realisasi Hasil PUTResult Actualization Rencana

Penggunaan Dana

Fund Usage Plan

Realisasi Penggunaan

DanaFund Usage

Actualization

Sisa Dana Penawaran

UmumPublic Offering

Remaining Fund

Jumlah Hasil PUT

Total Result

Biaya PUTCost

Nilai Bersih

Net Value

Penawaran Umum Terbatas ADHI melalui HMETD Limited Public Offering ADHI through HMETD

22 Sep 2015 2.744.866 30.972 2.713.893 2.713.893 2.404.305 309.588

The dividend announcement was decided by the Company

on April 13, 2018, while the payment date to shareholders

is on May 15, 2018. Dividend distribution policy is based

on GMS decision.

Share Ownership Program for Employee and/or Management (ESOP/MSOP)Throughout 2018, the Company not held by the employee

stock ownership program and / or management.

Actual Usage Result Of Public Offering FundThroughout 2018, the Company did not perform the use

of proceeds from the public offering. Use of proceeds from

the public offering was conducted in 2004.





Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/ModalDalam upaya meningkatkan produktivitas, Perseroan

telah melakukan investasi berupa tanah, bangunan,

kendaraan dan peralatan kantor dengan total sebesar

Rp147,6 miliar yang sumber dananya berasal dari laba

penjualan aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap,

cadangan, dan/atau dari pinjaman. Investasi aset tetap

sebesar Rp147,6 miliar tersebut terdiri dari: tanah

sebesar Rp1,8 miliar; bangunan sebesar Rp3,4 miliar;

peralatan proyek sebesar Rp140,9 miliar; peralatan kantor

dan kendaraan sebesar Rp0,4 miliar; serta pengadaan

bangunan dalam penyelesaian sebesar Rp4,3 miliar.

Pada tahun 2018 Perseroan melakukan divestasi aset

tetap sebesar Rp0,1 miliar, pada tahun 2017 tidak ada

divestasi. Perseroan tidak melakukan ekspansi, akuisisi

atau restrukturisasi utang maupun modal dalam tahun

2018. Nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun 2018

sebesar Rp2,02 triliun (sebelum dikurangi akumulasi

penyusutan). Komposisi nilai perolehan aset tetap tersebut

terdiri dari 33,5% tanah, 31,1 % bangunan, 29,7% alat

proyek, 2,6% kendaraan, dan 2,9% peralatan kantor.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung

Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan

Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Selama tahun 2018, Perseroan tidak memiliki transaksi afiliasi

dan transaksi lainnya yang mengandung benturan kepentingan.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang

Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat kejadian yang

bersifat luar biasa dan jarang terjadi yang mempengaruhi

keuangan Perseroan secara signifikan.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang

Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat perubahan peraturan

perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan keuangan maupun operasional Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Terhadap Perusahaan Sepanjang tahun 2018, tidak

terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan keuangan maupun

operasional Perseroan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Kondisi EksternalKondisi perekonomian Indonesia yang tetap kuat di tengah

perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global dengan

pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,2%, lebih besar

dibanding tahun 2017 sebesar 5,07%. Selanjutnya, sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pemerintah

fokus untuk menurunkan biaya logistik dengan pembangunan

Information Regarding Investment, Expansion, Divestation, Merger, Acquisition and/or Restructurisation of Debt/CapitalIn an effort to improve productivity, the Company has invested

in the form of land, buildings, vehicles and office equipment

totaling Rp147.6 billion which the funds originate from the

gain on sale of fixed assets, accumulated depreciation of fixed

assets, reserves, and / or from loans. Fixed asset investment

amounted Rp147.6 billions consists of: ground Rp1.8 billion;

building amounting to Rp3.4 billion; equipment by Rp140.9

billion project; office equipment and vehicles amounting to

Rp0.4 billion; and procurement of buildings in the settlement

amounted to Rp4.3 billion.

In 2018 the Company divested its fixed assets amounted to

Rp0.1 billion in 2017 no divestments. The Company does not

expand, acquisition or restructuring of debt and equity in

2018. The acquisition value of fixed assets at the end of 2018

amounted to Rp2.02 trillion (before deducting accumulated

depreciation). Composition of fixed asset value is composed

of 33.5% of the land, 31.1% of the buildings, 29.7% project

tool, 2.6% of vehicles, and 2.9% office equipment.

Information Regarding Transaction which Has Conflict

of Interests and/or Transaction with Affiliated/Related

Parties

During 2018, the Company has no afiliation transactions and

other transactions which contain conflict of interest.

Financial Information which Hold Extraordinary Events

and Rarely Happening

Throughout 2018, there are no events that are extraordinary

and rare that affect the Company’s financial significantly.

Rules and Regulations which are Significantly Affecting

Company

Throughout 2018, there are changes in legislation which have a

significant effect on the financial performance of the Company’s

financial and operational.

Accounting Policies and Its Impact on Company Throughout

2018, there were no changes in accounting policies that have a

significant effect on the financial performance of the Company’s

financial and operational.

Information On Business Continuity

External ConditionsIndonesian economy remained strong amid the global

economic slowdown and uncertainty in economic growth in

2018 amounted to 5.2%, higher than in 2017 amounted to

5.07%. Furthermore, in line with the National Medium Term

Development Plan, the Government focused on lowering the

cost of logistics in railway construction. LRT construction is one






rel kereta. Pembangunan LRT merupakan salah satu langkah

Pemerintah untuk menambah transportasi masal dan mengurangi

kemacetan di Jabodetabek serta mengurangi biaya logistik.

Pada tahun 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98

Tahun 2015 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Perseroan telah

ditunjuk pemerintah sebagai kontraktor LRT Jabodebek.

Pembangunan LRT diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi perekonomian Indonesia dan mempermudah mobilitas

masyarakat. Selain itu, wilayah pembangunan LRT akan

menjadi pusat perekonomian baru sehingga proyek-proyek

properti dan hotel akan menjadi daya tarik yang baik bagi

investor dan berdampak secara positif kepada Perseroan.

Kondisi InternalPada tahun 2018 pendapatan usaha Perseroan mengalami



total pendapatan usaha di tahun 2018 tersebut mencapai

84,6% dari RKAP tahun 2018 sebesar Rp18,5 triliun.

Pada tahun 2018, laba kotor Perseroan mengalami peningkatan

sebesar 21,8% menjadi Rp2,5 triliun, dibandingkan Rp2,1 triliun

di tahun 2017. Realisasi laba kotor Perseroan di tahun 2018

mencapai 81,0% dari RKAP tahun 2018 sebesar Rp3,1 triliun.


Rp644,0 miliar atau meningkat 25% dari Rp515,4 miliar di

tahun 2017. Realisasi laba bersih tahun 2018 ini mencapai

77% dari RKAP 2018 sebesar Rp836,4 miliar.

Pencapaian pada tahun 2018 ini didorong oleh anggaran

pemerintah pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol,

pembangunan jalur KA, pelabuhan, power plant lainnya. Ini masih

menjadi prioritas utama ADHI, yang tersebar di daerah-daerah,

sehingga pergeseran sektor pemerintah meningkat. Sementara

itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diolah Kadin

diketahui bahwa pasar jasa konstruksi Indonesia pada tahun ini

diproyeksikan terbesar di Asean, dan terbesar keempat di dunia.

Dalam RKAP 2019, ADHI merencanakan Pendapatan

Usaha sebesar Rp18,4 triliun meningkat 17,2% dari

realisasi 2018 yakni sebesar Rp15,7 triliun. Untuk Laba

Bersih, ADHI merencanakan perolehan sebesar Rp754,0

miliar meningkat 17,1% dari realisasi 2018 Rp644,0 miliar.

Gempita Membangun InfrastrukturSekelumit gambaran ketertinggalan pembangunan infrastruktur fisik

di Indonesia terlihat dari lamanya pembangunan rel Kereta Api (KA).

Pembangunan rel KA secara masif sebenarnya sudah terjadi pada

jaman kolonialisasi, ditandai oleh pembangunan di pulau Jawa dan

Sumatera sepanjang 6.500 km di tahun 1870-an, bahkan saat ini 70%

masih beroperasi. Sementara dukungan transportasi masal untuk

Jakarta, jalur Jabotabek dibangun jalur Batavia-Buitenzorg (Jakarta-

Bogor) oleh NIS lalu dijual kepada perusahaan KA pemerintah Hindia

Belada Staats Spoorwegen pada tahun 1931.

of the steps the Government to increase mass transport and

reduce congestion in Jabodetabek and reduce logistics costs.

In 2015, according the Presidential Decree Number 98 Year

2015 and as last amended by Presidential Decree No. 49 Year

2017, the Company has been appointed by the government

as a contractor LRT Jabodebek. LRT construction is expected

to provide benefits to the Indonesian economy and facilitate

the mobility of people. In addition, the LRT construction area

will be the center of the new economy so that projects and

hotel properties will be a good attraction for investors and a

positive impact to the Company.

Internal ConditionsIn 2018 the Company’s operating revenues increased by 3.3%

to Rp15.7 trillion compared to Rp15.2 trillion in 2017. The

realization of total operating revenues in 2018 reached 84.6%

of CBP in 2018 amounted to Rp18.5 trillion.

In 2018, the Company’s gross profit increased by 21.8% to

Rp2.5 trillion, compared to Rp2.1 trillion in 2017. The realization

of the Company’s gross profit in 2018 reached 81.0% of CBP

in 2018 amounted to Rp3.1 trillion.

Company’s net profit in 2018 amounted to Rp644.0 billion or

25% of Rp515.4 billion in 2017. Realized net profit in 2018

reached 77% of the CBP 2018 amounted Rp836.4 billion.

Achievement in 2018 was driven by the government’s budget on

the construction of infrastructure such as toll roads, construction

of railways, ports, power plant more. This remains a top priority

ADHI, scattered areas, thereby shifting the government sector

increased. Meanwhile, according to the Central Bureau of

Statistics and the Ministry of Public Works and Public Housing

are processed Kadin known that Indonesian construction

services market this year is projected at Asean’s largest and

fourth largest in the world. In RKAP 2019, ADHI plan amounted

to Rp18.4 trillion Operating Revenues increased 17.2% from

the realization in 2018 which amounted to Rp15.7 trillion. To

Earnings, ADHI plan amounting to Rp754.0 billion acquisition

increased by 17.1% from 2018 realization of Rp644.0 billion.

Bliss of Developing Infrastructure SA little picture of underdevelopment of physical infrastructure

in Indonesia can be seen from the length of the construction of

railroads (KA). Massive railway networks actually has happened

in the era of colonization, marked by development in Java and

Sumatra along 6,500 km in the 1870s, and even today 70% are

still in operation. While the mass transportation support for Jakarta,

Greater Jakarta lines built track-Buitenzorg Batavia (Jakarta-Bogor)

by NIS and then sold to the railway company Staats Spoorwegen

Belada the Indian government in the year 1931.





Jalur kereta listrik (KRL) pertama tersebut menggunakan tegangan

1500V (DC) beroperasi hingga sekarang. Baru pada tahun 2012

(hampir satu abad kemudian), Jakarta sebagai ibukota negara

memulai pembangunan kereta bawah tanah (subways) dan

lintasan kereta ringan (light rail train) karena daya dukung KRL

sejak jaman Belanda sudah tidak memadai lagi untuk mengurai

kemacetan dan menampung mobilitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di era orde baru sebenarnya

mempunyai kesempatan waktu yang panjang terbagi dalam

fase lima tahunan. Selama PELITA I hingga VI (lebih dari 30 tahun)

telah dibangun bendungan: Sutami, Jatiluhur, Wadaslintang;

juga jembatan: Kapuas, Ketahun, Bendung Selima, Barelang;

serta perluasan irigasi, pembangunan embung, pembangkit

listrik PLTA, PLTU, PLTD, dan jalan tol Jagorawi sepanjang 59 km

yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Ciawi.

Namun, konektivitas belum sepenuhnya terbangun,

akibatnya hingga saat ini kepadatan penduduk dan

pembangunan masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Kawasan-

kawasan penghasil sumberdaya alam yang selama ini

menjadi sumber pendapatan negara justru belum terasa

menikmati manfaat dari pembangunan infrastruktur.

Momentum pembangunan infrastruktur masif di Indonesia

dimulai pada 2014 ketika Pemerintah melakukan re-alokasi

anggaran yang cukup besar dari belanja subsidi energi kepada

belanja infrastruktur, sehingga postur APBN sejak saat itu berubah

drastis dari sebelumnya. Menurut konsep kebijakan keuangan

publik, belanja infrastruktur termasuk belanja produktif, namun

tidak termasuk populis karena transfer manfaat sosial tidak terjadi

seketika (dalam setahun) dirasakan oleh masyarakat. Berbeda

dengan belanja subsidi yang termasuk populis karena seketika

dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat penerima.

Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka PanjangPada beberapa kajian, pertumbuhan berkelanjutan tidak

harus selalu berkaitan langsung dengan profit, tapi juga dapat

diartikan sebagai pengejawantahan atas kondisi dimana

perusahaan memilki kemampuan untuk dapat terus bersaing

dan memberikan kepuasan pada pelanggan terhadap produk

yang diberikan oleh perusahaan. Produk ADHI sebaiknya

dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari kebutuhan dan

ekspektasi pelanggan melalui inovasi. Dalam hal ini, sebuah

industri harus fokus pada kelemahan-kelemahan yang ada di

produk mereka dan mencoba mengerti apa sebenarnya yang

pelanggan inginkan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat

bergantung pada kemampuannya untuk mengidentifikasi

kebutuhan pelanggan baru dan mengembangkan produk baru.

Secara umum, visi ADHI “Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya

Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” dinilai telah mampu

mengelola tantangan-tantangan bisnis yang telah dan akan muncul

ke depan. Produk menjadi hal yang penting untuk terus diefisiensikan

dan ditambahkan nilainya. Inovasi pada akhirnya menjadi salah satu

kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, baik untuk

saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Electric train line (KRL) the first to use a voltage 1500V (DC)

operates until now. New in 2012 (nearly a century later), Jakarta

as the capital of the country started construction of the subway

(subways) and the path of the light rail (light rail train) because

the capacity of KRL since the Dutch era are no longer sufficient

to unravel congestion and accommodate the mobility of society.

The development of infrastructure in the New Order era actually

had a chance a long time divided into the five-year phase.

During PELITA I to VI (over 30 years) has built dams: Sutami,

Jatiluhur, Wadaslintang; bridges: Kapuas, Ketahun, Bendung

Selima, Barelang; as well as the expansion of irrigation, dam

construction, Hydroelectric power stations, power plants, diesel

and jagorawi toll road along the 59 km connecting Jakarta,

Bogor, Ciawi.

However, connectivity is not fully awakened, consequently

to the present density of population and development is still

concentrated in Java. Producing areas of natural resources

which has been a source of revenue the state is yet to come

enjoy the benefits of infrastructure development.

The momentum of the massive infrastructure development in

Indonesia started in 2014 when the Government re-allocation

of substantial budget from the energy subsidy spending to

spending on infrastructure, so that the budget posture has since

changed drastically from previous. According to the concept

of public financial policy, including infrastructure spending

productive expenditure, but does not include the populist due

to the transfer of social benefits do not occur all at once (a year)

perceived by the public. In contrast to the populist subsidies are

included for immediate benefits can be enjoyed by beneficiaries.

Road Map Of Business: Long-Term PlanIn some studies, sustained growth is not necessarily directly

related to profit, but also can be interpreted as a manifestation

of the condition in which the company has the capacity to be

able to continue to compete and provide customer satisfaction

to the products supplied by the company. ADHI product should

be able to meet or even exceed the needs and expectations of

customers through innovation. In this regard, an industry must

focus on the weaknesses that exist in their products and try

to understand exactly what the customer wants. The survival

of the company depends heavily on its ability to identify new

customer needs and developing new products.

In general, the vision of ADHI “Being Cultured Corporate

Excellence for Innovative and Sustainable Growth” rated have

been able to manage business challenges that have and will

come forward. Product becomes important to continue to be

eficient and added value. Innovation in the end be one key

to maintaining sustainable growth, both for now and for the

future.






Dengan ditetapkannya visi ADHI untuk menjadi sebuah

korporasi yang inovatif dan berbudaya unggul untuk

pertumbuhan berkelanjutan maka misi menjadi langkah

kedua yang dapat menjadi jembatan penghubung Adhi

dengan masa depan yang menjadi tujuan. Berikut adalah

enam butir misi ADHI yang tumbuh dari visi ADHI:

1. Membangun insan yang unggul, profesional,

amanah, dan berjiwa wirausaha.

2. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa,

properti, industri, dan investasi yang bereputasi.

3. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk

memberi solusi serta impact bagi stakeholders.

4. Menjalankan organisasi dengan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

5. Menjalankan sistem manajemen yang menjamin

pencapaian sasaran kualitas, keselamatan, kesehatan,

dan lingkungan kerja.

6. Mengembangkan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan

keputusan dan pengelolaan risiko korporasi.

Perumusan keenam poin tersebut telah mengikutsertakan

seluruh dimensi ADHI. Pada poin pertama, dimensi Human

Capital dan budaya kerja perusahaan menjadi kunci

dari misi Adhi. Pada poin kedua, dimensi ADHI sebagai

perusahaan yang berorientasi pada bisnis tergambar

dengan jelas. Poin ketiga misi, semangat inovasi kembali

menegaskan peranan Adhi dalam dimensi terkait

stakeholders, termasuk konsumen. Poin keempat misi

ADHI memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan

organisasi tidak berada di luar praktik tata kelola

organisasi yang baik. Poin kelima misi ADHI menetapkan

penerapan sistem manajemen dalam pencapaian sasaran-

sasaran strategis perusahaan. Poin keenam misi ADHI

menyambungkan fungsi pengambilan keputusan

dan pengelolaan risiko perusahaan oleh manajemen

Adhi selalu berada dalam posisi well-informed melalui

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Core ValuesLebih dari sebuah kalimat dan kata-kata, nilai inti sebuah perusahaan

menjadi pengingat dan pembimbing insan perusahaan untuk bekerja

sebaik-baiknya dengan memegang teguh nilai-nilai prinsip tersebut.

Demikian sebuah perusahaan sangat direkomendasikan untuk

memiliki nilai-nilai inti dan nilai-nilai inti dari sebuah perusahaan

sebaiknya mudah dipahami dan erat dengan sifat-sifat terpuji.

Seperti yang telah disebutkan dalam visi ADHI, bahwa budaya

yang unggul adalah benih, inovasi adalah sebuah bentuk dari

perawatan, dan pertumbuhan berkelanjutan adalah buah yang

kemudian dituai dari menanam dan menumbuhkan kedua nilai

tersebut. Maka nilai inti dari ADHI seharusnya tidak bergeser

jauh dari visi yang telah diilhami oleh seluruh insan ADHI.

With the enactment of ADHI’s vision to be an innovative

corporate and cultured superior to sustainable growth then

the mission to be the second step can be a bridge to the future

Adhi which is the goal. Here are six items ADHI mission that

grew out of the vision of ADHI:

1. Build a superior man, professional, trustworthy, and

entrepreneurial.

2. Develop a construction business, engineering, property,

industry, and reputable investment.

3. Develop innovative products and process to provide

solutions and impact for stakeholders.

4. Running an organization with good corporate governance.

5. Running a management system that ensures the

achievement of quality goals, safety, health and working

environment.

6. Develop information and communication technology as a

tool for decision making and the formulation of corporate

risk management has included six points the entire dimension.

The formulation of six points has to include all dimensions of

ADHI. On the first point, the dimensions of Human Capital

and corporate culture to be a key Adhi mission. On the

second point, the dimensions of ADHI as a business-oriented

company are clearly delineated. The third point the mission,

the spirit of innovation reiterated Adhi role in dimensions

related stakeholders, including consumers. The fourth point

ADHI’s mission to ensure that all activities of the organization’s

management is not outside the practice of good corporate

governance. ADHI fifth point mission set management system

implementation in the achievement of strategic goals of the

company. The sixth points ADHI connecting the mission functions

and risk management decision-making by the management

company Adhi always in a well-informed position through the

utilization of information and communication technology (ICT).

Core ValuesMore of a sentence and the words, a company’s core values

serve as a reminder and guide human company to work as well

as possible to uphold the values of these principles. Similarly,

a company highly recommended to have the core values and

the core values of a company should be easy to understand

and closely with the nature of merit.

As mentioned in the vision of ADHI, that a superior culture is the

seed, innovation is a form of treatment, and sustained growth

is the fruit which is then harvested from the plant and cultivate

both values. Then the core values of ADHI should be shifted

away from the vision that has been inspired by all human ADHI.





Dalam nilai inti ADHI, terdapat tiga kata yang sangat

bernilai bagi kesungguhan insan Adhi dalam memenuhi

misi-misinya. Kata pertama adalah Integrity. Insan ADHI

yang memiliki integritas akan memiliki kelengkapan budaya

yang unggul, sifat terpuji, dan sikap yang profesional dalam

menjalankan tugas serta menunikan tanggung jawabnya.

Integritas pada tiap insan ADHI akan dengan sendirinya

membawa ADHI menjadi korporasi yang unggul. Integritas

merupakan sebuah kata yang menyelaraskan cita-cita

pribadi tiap insan ADHI dengan cita-cita perusahaan.

Maka Inspire terpilih menjadi kata kedua dalam nilai inti

perusahaan ADHI. Jika integrity dengan sendirinya akan

membawa keunggulan bagi ADHI sebagai sebuah korporasi,

maka inspirasi akan mempercepat datangnya keunggulan

tersebut. Inspirasi akan menyebarluaskan budaya kerja unggul

lebih cepat daripada slogan, nasihat, arahan, dan saran. Inspirasi

bekerja dengan sendirinya dan menjaga standar kerja tetap tinggi

dalam tubuh perusahaan. Innovation adalah sesuai yang perlu

ditumbuhkan secara terus-menerus dalam keseharian ADHI.

Satu inovasi tidaklah cukup untuk menjamin masa depan

ADHI. Persistensi, ketekunan untuk terus berinovasi dalam

setiap aspek kehidupan ADHI adalah apa yang dibutuhkan

untuk menggapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan yang sedemikian rupa tidak dapat dicapai

melalui satu atau dua inovasi. Pertumbuhan yang

berkelanjutan bukan sebuah produk dari keberuntungan,

melainkan proses inovasi yang juga kesinambungan.

Dalam prosesnya ketiga kata tersebut masing-masing

memiliki makna yang relevan juga signifikan terhadap

ADHI baik dalam proses bertransformasinya maupun

tujuan jangka panjangnya. Menyatukan ketiga kata

tersebut menjadi sebuah untaian kalimat yang memiliki

makna tersendiri juga merupakan sebuah bentuk

keseriusan ADHI dalam perumusan nilai inti perusahaan.

Secara harfiah, Integrity Inspire Innovation memiliki

arti “integritas menginspirasi inovasi”. Inovasi memang

merupakan salah satu poin terbesar ADHI, namun

integritaslah yang akan menginspirasi inovasi dan tidak

dapat sebaliknya. Sebuah inovasi yang bernilai selalu

dilandasi oleh budaya yang kuat. Inovasi dalam tubuh

ADHI akan bermula dari integritas insan ADHI dan

kemudian menyebar melalui inspirasi.

In the core values of ADHI, there are three words that are very

valuable to human Adhi seriousness in fulfilling its missions. The

first word is integrity. Insan Adh work with integrity will have a

complete culture of excellence, merit, and professional attitude in

carrying out their duties and responsibilities menunikan. Integrity in

every human ADHI will by itself bring corporate ADHI be superior.

Integrity is a word that aligning personal goals every human

ADHI with the ideals of the company. The alignment will create

a harmony that will provide inspiration for ADHI employee

themselves and society.

Inspire then elected as the second word in the company’s

core ADHI’s value. If integrity by itself will bring advantages

for ADHI as a corporation, then inspiration will accelerate the

arrival of these advantages. Inspiration will spread the culture

of superior work faster than a slogan, advice, guidance, and

advice. Inspiration works by itself and maintain high standard

of work remains in the body of the company. Innovation is

appropriate that need to be grown continuously in everyday

ADHI.

One innovation is not enough to guarantee the future of ADHI.

Persistence, perseverance to continue to innovate in every

aspect of life ADHI is what is needed to achieve sustainable

growth. Such growth can not be achieved through one or two

innovations. Sustainable growth is not a product of luck, but

also sustainability innovation process.

In the process, three words each have a relevant meaning ADHI

is also significant to both the process bertransformasinya and

long-term goals. Uniting these three words into a string of

words that have special meaning also a form of seriousness

ADHI in the formulation of the company’s core values.

Literally, Inspire Integrity Innovation means “to inspire innovation

integrity”. Innovation is one of the biggest points of ADHI,

but integritaslah that will inspire innovation and can not be

otherwise. An innovation which is worth always guided by a

strong culture.

FUNGSIPENUNJANG

Support Function

5

PEMBANGUNAN ALC SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI INTERNAL ADHI

MENDUKUNG SDM DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

MELALUI PELATIHAN-PELATIHAN INTERNAL.

The development of the ALC as an education center and training for the employees of ADHI supports HR in carrying out the employee

competency development programs through internal training.

Rumah Sakit Pondok Indah, BintaroPondok Indah Hospital, Bintaro






Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan TalentaHuman Resources and Talent Management

Perseroan meyakini bahwa pengelolaan sumber daya

manusia (SDM) yang terkoordinasi dengan baik dapat

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Memiliki

SDM yang andal, loyal, dan kompeten merupakan modal

utama Perseroan guna meraih visi, misi, dan kesuksesan

usaha yang berkelanjutan. Integrasi antara SDM dengan

strategi Perseroan dapat dicapai dengan memiliki sistem

pengelolaan SDM yang memastikan bahwa Perseroan

memiliki SDM berkualitas yang lebih baik dibandingkan

kompetitor dengan mengembangkan pelatihan yang

berfokus pada pembelajaran organisasi dan manajemen.

Kunci utama dalam menciptakan SDM yang turut

meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja

perusahaan adalah proses rekrutmen, seleksi, pelatihan

dan pengembangan talenta serta kompetensi. Serangkaian

proses perlu dilakukan, mulai dari memberikan informasi

yang lengkap dan jelas mengenai lowongan pekerjaan

yang tersedia, mengadakan seleksi calon pegawai sesuai

kualifikasi yang dibutuhkan Perseroan, serta memfasilitasi

pelatihan kepada pegawai sesuai dengan karakter dan

kompetensi masing-masing.

Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan pelatihan dan pengembangan karier

sesuai bidangnya dengan tidak membedakan

penerapannya berdasarkan gender. Melalui pelatihan dan

pengembangan pegawai, Perseroan secara berkelanjutan

menerapkan dan memantau strategi pengelolaan HC

untuk mendapatkan talenta yang berkualitas. Selain

itu, penerapan ini mendorong seluruh pegawai untuk

merespon tantangan dan dinamika bisnis dalam industri

beton pracetak serta usaha jasa lainnya.

Strategi Manajemen SDM di 2018Per 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perseroan

mencapai 2.304 orang, mengalami peningkatan 11,5%

dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2017

yang sebanyak 2.067 orang. Peningkatan jumlah karyawan

ini disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah regenerasi

karyawan ADHI yang perlu disiapkan sebelum karyawan

senior pensiun. Kedua karena ADHI tengah berkembang

pesat, pencapaian baik dilihat dari proyek baru maupun

laba setiap tahun terus meningkat sehingga dibutuhkan

SDM yang lebih banyak.

The Company believes that well-coordinated human resource

management can support the achievement of company goals.

Having reliable, loyal, and competent human resources is the

main capital of the Company to successfully achieve vision,

mission, and sustainable business. The integration of HR

and the Company’s strategy can be achieved by having an

HR management system that ensure the Company to have

the better quality of human resources than competitors. The

system is conducted by developing training that focuses on

organizational and management learning.

The main key in creating HR that also contributes to improve the

competitiveness and acceleration of company performance is

the process of recruitment, selection, training and development

of talents and competencies. A series of processes need to

be carried out, starting from providing complete and clear

information about available job vacancies, shortlisting of

potential employees according to the Company’s qualifications,

and facilitating the training for employees in accordance with

their respective character and competencies.

Every employee has the same right to get training and career

development according to their fields, without differentiatinng

their applications based on gender. Through training and

employee development, the Company continuously implements

and monitors HC management strategies to obtain high-quality

talents. In addition, this application encourages all employees

to respond to the business challenges and dynamics in the

pre-printed concrete industry and other service businesses.

HR Management Strategy in 2018As of December 31, 2018, the Company’s total number of

employees reached 2,304 people, increase of 11.5% compared

to the number of employees as of December 31, 2017 that as

many as 2,067 people. The increase in the number of employees

is caused by two things. First, regeneration ADHI employees

need to be prepared prior to the retirement of senior employees.

Second, because ADHI growing rapidly, both visible achievement

of new projects or profit increase every year and so we need

more resources.





RekrutmenSeiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan dan

entitas anak, pemenuhan kebutuhan SDM, baik yang

sudah berpengalaman maupun fresh graduate, terus

diimbangi. Perseroan mengadakan program Management

Trainee (MT) yang diselenggarakan secara terpusat. Tujuan

program MT yaitu untuk menciptakan SDM berkualitas

(talent) guna memenuhi kebutuhan perkembangan

organisasi serta untuk melanjutkan regenerasi dalam

organisasi. Dalam pelaksanaannya, peserta akan

menempuh tahapan-tahapan orientasi dan program MT.

Hingga 31 Desember 2018, Perseroan telah merekrut

sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) orang

pegawai dengan berbagai latar belakang. Mereka telah

melaksanakan tahapan-tahapan orientasi dan on the job

training di tempat kerja yang dipilih sehingga mereka

mendapatkan gambaran langsung atas bidang pekerjaan

yang akan digeluti serta mendapatkan pengarahan dari

para mentor dan pimpinan unit kerja terutama terkait

dengan budaya Perseroan.

Jumlah Rekrutmen 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Number of Recruitment in the Last 3 (three) Years

Angkatan 2018 Angkatan 2017 Angkatan 2016

Jumlah MTNumber of MT

238 210 29

Jumlah Non-MTNumber of Non-MT

21 12 4

Jumlah RekrutmenAmount of Recruitment

245 236 70

Pengembangan Kompetensi PegawaiAgar tujuan Perseroan terpenuhi secara kuantitas dan

kualitas, dibutuhkan perencanaan SDM atau Man Power

Planning, yang selanjutnya dibandingkan dengan SDM

yang tersedia. Jika terdapat kesenjangan di antara

dua variabel tersebut, hal tersebut dipenuhi dengan

melakukan rekrutmen jangka pendek dan jangka

panjang. Pemenuhan SDM dari sisi kualitas dilakukan

dengan menetapkan job requirement dan job grade,

dibandingkan dengan kesesuaian personal grade dan

soft competency kandidat.

RecruitmentAlong with the Company and its subsidiaries business growth,

meeting HR needs, both experienced and fresh graduates,

proceeds to be done. The Company holds a Management

Trainee (MT) program that is held centrally. The aim is to create

qualified human resources (talent) to meet the needs of the

developmental organization and to continue regeneration

within the organization. In its implementation, the participants

will take the orientation stages and MT programs.

As of December 31, 2018, the Company has recruited as

many as 245 (two hundreds and fourty) employees from

various backgrounds, from many fields. They have carried out

orientation stages and on the job training at the selected work

so as they get a direct depiction of the work field that will be

involved. They also get direction from the mentors and leaders

of the work unit, especially related to the Company culture.

Employee Competency DevelopmentIn order to meet the Company’s objectives in quantity and

quality of the HR, HR planning or Man Power Planning is

needed, which is furtherly compared to the available HR. If

there are gaps between the two variables, this is fulfilled by

conducting short and long term recruitments. The human

resources fulfilment in quality aspect is carried out by conducting

job requirements and job grade, compared to the suitability of

personal grade and soft competency candidates.






Dalam meningkatkan kompetensi pegawai, Perseroan

memiliki 3 (tiga) golongan program sebagai berikut:

1. Organizational Development Program

Program pelatihan dan pengembangan yang

diperuntukan bagi seluruh insan ADHI guna

mendukung pertumbuhan Perseroan secara

menyeluruh.

2. Individual Development Program

Program peningkatan kompetensi pegawai sesuai

dengan rencana karir individu dan persyaratan di

masing-masing jabatan.

3. Management Development Program

Program untuk meningkatkan kompetensi para

manajer dan pimpinan Perseroan.

Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan

bertujuan untuk mendukung:

• Kebutuhan dan pertumbuhan Perseroan.

• Peningkatan kompetensi inti Perseroan.

• Menghadapi tantangan strategis Perseroan.

• Pencapaian RJPP dan RKAP serta RKA Anak

Perusahaan.

• Perbaikan kinerja Perseroan.

• Pengembangan inovasi.

• Praktek bisnis yang beretika.

• Peningkatan fokus pada pelanggan.

• Terjadinya transfer ilmu dari pegawai yang pindah

atau pensiun.

• Terjadinya peningkatan ilmu dan keterampilan

baru dalam pekerjaan.

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Competence Development

Bidang I Fields Pelatihan I Trainings

QHSEPelatihan Awareness BetonConcrete Awareness Training

QHSEPelatihan ScaffoldingScaffolding Trainingf

QHSEPelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 KonstruskiK3 Construction Expert Training and Certification

QHSE QHSE Lesson Learning

BIM BIM for Management

BIM BIM REVIT MEP

BIMPelatihan BIM untuk Modeller – Autodesk Revit Arsitektur dan StrukturBIM Training for Modeller-Autodesk Revit Architecture and Structure

BIMSertifikasi Basic Competency (Arsitektur & Struktur)Basic Competency (Architecture & Structure Certification

BIM BIM Coordination For Modeller

BIMSertifikasi Professional Autodesk Revit StructureProfessional Autodesk Revit Structure

BIM BIM ALL PLAN BASIC

BIM BIM ALL PLAN ADVANCE

BIM BIM FOR QS – GLODON CUBICOST TAS & TRB

Multimedia DigitalPelatihan CyberTroopsCyberTroops Training

Public SpeakingPelatihan Public SpeakingPublic Speaking Training

TechnicalPelatihan dan Sertifikasi KNIBB (Bendungan Besar)KNIBB (Big Dam) Training and Certification

TechnicalWorkshop PII PerkeretaapianPII Railway Workshop

In improving employee competencies, the Company has 3

(three) program categories as follows:


The training and development program is intended for

all ADHI employees to support the Company growth as

a whole.


The program for improving employee competency

in accordance with the individual career plans and

requirements in each job post.


The program for improving the competencies of the

managers and leaders.

The training and development carried out aims to support:

• The Company needs and growth.

• Increasing the Company’s core competencies.

• Facing the Company’s strategic challenges.

• The Achievement of RJPP and RKAP and RKA

Subsidiaries.

• Improving the Company performance.

• The innovation development.

• Ethical business practices.

• Increasing the focus on Customers.

• The knowledge transfer from employees who move

or retire.

• An increase in new knowledge and skills at work.







Bidang I Fields Pelatihan I TrainingsManagerial Reformulating Strategy in The Era of Disruption

FinancePelatihan Financial ModelingFinancial Modelling Training

Competention Competency Enhancement Series

Motivation The Amazing You

TechnicalKerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Cooperation with Government and Business Entity

CompetentionPembekalan CMDP, GEDP, PGDPBriefing of CMDP, GEDP, PGDP

TechnicalPengelolaan DatabaseDatabase Processing

Competention MBTI

Technical Training Powerful Database Analysis & Dashboard Reporting with Excell 2010

Technical Applied Negotiation Technique

Finance Finance for Non Finance Professionals

CompetentionAudit Intern Tingkat Dasar IIElementary Level Internal Audit

Competention Certified Internal Auditor Review Course

CompetentionAudit Intern Tingkat Lanjutan IAdvanced Level I Internal Audit

CompetentionAudit Intern Tingkat Lanjutan IIAdvanced Level II Internal Audit

CompetentionRevitalisasi Corporate UniversityCorporate University Revitalization

Competention Certified Business Management – Finance

Competention Certified Business Management – Human Resources

Competention ISO 31000:2018

Competention Governance Risk Management & Compliance

Competention Membership Intake (BADAPSKI-DBRF-DSK)

Technical INDONESIA BIM CONFERENCE

FinanceBREVET PajakTax BREVET

CompetentionInterpretasi KPKUKPKU Interpretation

CompetentionAsessor KPKUKPKU Asessor

Competention ERM Fundamental

LanguangeBahasa InggrisEngllish

Competention

Integrasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) & Manajemen Risiko (ISO 31000:2015)Quality Management System Integration (ISO 9001: 2015) & Risk Management (ISO 31000: 2015)

CompetentionPelatihan dan Sertifikasi ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM FundamentalISO 31000 Training and Certification International Standard ERM Risk Management

IT iOS Programming Using Xcode 7 with Objective C

IT Android Programming

Competention Subsidiary Governance Training Program

Competention Dispute Board

FraudWorkshop Mencegah Korupsi di KorporasiWorkshop Prevents from Corruption in Corporation

Competention How Millenials are Reshaping Corporate Culture

TechnicalProject Quality and Cost Estimation Management Mechanical Equipment and Piping

TechnicalPelatihan Aplikasi SPSESPSE Application Training

IT Basic Mikrotik Training – Essentials

Competention How Corporate University Plays a Role in Preparing Human Resources

Finance Workshop PSAK 72 & 73

SCM Sharing Session Supply Chain Management by MMUGM








Bidang I Fields Pelatihan I Trainings

CompetentionAudit Intern Tingkat ManajerialInternal Audit Managerial Level

Competention Master Class Risk Governance & International Conference Risk Beyond 2018

Managerial

Diskusi Panel Mengupas Konflik Kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan upaya pencegahannyaPanel Discussion about Conflict of Interest of Shareholders, Board of Commissioners and Directors and prevention efforts

CompetentionRevitalisasi Peran HR Professional dan HRBPRevitalizing the Role of HR Professionals and HRBP

QHSEPelatihan Penanggulangan KebakaranFire Management Training

TechnicalPelatihan Mekanik Engine Angkatan ke III3rd Generation Engine Mechanical Training

TechnicalSertifikasi BetonConcrete Certification

TechnicalSertifikasi JembatanBridging Certification

TechnicalSertifikasi High Rise BuildingHigh-rise Building Certificatiom

FinanceSeminar Nasional Perpajakan BUMNNational Seminar of SOE Taxation

TechnicalSeminar Perencanaan Struktur Tahan Gempa Berbasis Kinerja (SNI 1726)Performance Based Earthquake Resistant Structure Planning Seminar (SNI 1726)

BIM Certification on BIM Management (@ BCA Academy, Singapore)

ManagerialWorkshop How to Increase Port Competitiveness and Financing Infrastructure (@Australia)

Technical Training Value Engineering (@KITCE, South Korea)

Managerial The 10th East Asia Dam Conference (@Xiamen & Guangzhou, China)

Managerial International Federation of Asia and West Pacific Contractor’s Association

Pengembangan KarierSetiap pegawai diberikan kesempatan sama untuk

mengembangkan karier dalam bidang masing-masing

berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Proses adaptasi

dan kemampuan berkomunikasi mutlak diperlukan setiap

calon pegawai untuk menunjang kinerjanya di lingkungan

kerja. Perseroan juga mendorong pegawai baru untuk

berpikir terbuka dan positif serta membekali mereka

dengan pemahaman tugas yang baik sebagai langkah

awal dalam bekerja.

Sebagai aset utama, Perseroan berkomitmen untuk

mengembangkan SDM secara berkesinambungan.

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

memungkinkan Perseroan untuk tetap mengikuti

perkembangan internasional di bidang teknik dan

sistem konstruksi bangunan. Perseroan juga secara aktif

mengembangkan program pelatihan internal melalui

sharing experience/sharing knowledge dengan para ahli

dan insinyur yang berpengalaman di berbagai disiplin

keilmuan yang mendukung bisnis utama Perseroan.

Perseroan telah menjalankan sistem pengembangan

karier yang lebih terstruktur. Hal ini dilakukan melalui

penilaian Evaluasi Kompetensi dan Penilaian Karya serta

assessment yang dilakukan secara periodik kepada seluruh

Career DevelopmentEvery employee is given the same opportunity to develop a

career in their respective fields based on their competencies. The

adaptation and communication skills are absolutely necessary

for every potential employee to support their performance in

the working environment. The Company also encourages new

employees to think openly and positively and to equip them

with understanding good assignments as a first step in work.

As a major asset, the Company is committed to developing HR

on an ongoing basis. The education and training held allows

the Company to keep in track of international developments in

engineering and building construction systems. The company

also actively develops internal training programs through sharing

experience/knowledge sharing with experts and engineers who

are experienced in various scientific disciplines that support the

Company’s main business.

The Company has implemented a more structured career

development system. This is conducted through Competence

Evaluation and Work Assessment as well as periodic assessments

to all employees. Throughout 2018, ADHI personnel were also





pegawai. Sepanjang 2018, insan ADHI juga difasilitasi

untuk meningkatkan pendidikan formal lanjutan sebagai

upaya pengembangan karier mereka.

Pendidikan Formal Lanjutan yang Dilaksanakan Insan ADHI di 2018

Advanced Formal Education Carried out by ADHI Personnel in 2018

NoPerguruan Tinggi

EducationJurusan

DepartmentsJumlah (orang)

Number (person)

1 Universitas Indonesia

MMT-Manajemen Proyek I MMT-Project Management 2

MMT- Manajemen Konstruksi I MMT-Construction Management 2

Manajemen Risiko I Management Risk 1

2 ITS (Surabaya)MMT-Manajemen Proyek I MMT-Project Management 1

MMT – Manajemen Industri I MMT-Industrial Management 1

3 PPM Manajemen Magister Manajemen I Master of Management 1

4 Prasetiya MulyaMM – Strategic Innovation I MM-Strategic Innovation 9

MM – Business Management I MM-Business Management 3

5 UGM Jakarta

MM – Strategic Management I MM-Strategic Management 6

MM – Operation Management I MM-Operation Management 6

MM – Finance Management I MM-Finance Management 2

MIH – Magister Ilmu Hukum I MIH-Magister of Legal Studies 3

6 Universitas Tarumanegara Magister Properti I Magister of P1 5

Assessment PegawaiPerseroan melakukan assessment secara berkala kepada

pegawai guna menggali potensi dan talenta pegawai

yang mana hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam

penentuan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan

organisasi Perseroan.

Fasilitas dan KesejahteraanDalam hal fasilitas dan kesejahteraan pegawai, Perseroan

telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi/

Kabupaten/Kota (UMP/K) wilayah masing-masing unit

kerja Perseroan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas

pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan

Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

termasuk pemenuhan upah yang berlaku. Selain itu,

untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas

pegawai, Perseroan memberikan beberapa fasilitas

yang bisa dimanfaat oleh insan ADHI dalam menunjang

efektivitas kinerja mereka.

Pembentukan Lingkungan Kerja yang KondusifADHI meyakini bahwa lingkungan kerja yang baik dapat

mempengaruhi kualitas kinerja Insan ADHI dengan

berbagai pengetahuan dan inovasinya. ADHI memiliki

tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja

yang apresiatif. Perseroan memberikan kesempatan

kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan

dirinya melalui berbagai kegiatan di luar tanggung

jawab performa kinerja. Kegiatan-kegiatan seperti

olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan hobi lainnya

diharapkan mampu memberikan wadah kepada setiap

facilitated to improve advanced formal education in order to

develop their careers.

Employee AssessmentThe Company conducts periodic assessments for the employees

to explore their potential and talents. The results will be used

as a reference in determining the development and fulfillment

of the Company’s organizational needs.

Facilities and WelfareIn terms of facilities and employee welfare, the Company has

fulfilled the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K)

provisions for the area of each of the Company’s work units

determined by the Government. Compensation for the welfare

programs and facilities of the Company’s employees refers to

the Ministry of Manpower and Transmigration Provisions and

Regulations, including compliance with applicable wages. In

addition, to improve employee welfare and productivity, the

Company provides several facilities that can be utilized by ADHI

personnel in supporting the effectiveness of their performance.

Establishment of a Conducive Work EnvironmentADHI believes that a good working environment can affect

the quality of performance of ADHI employees with a variety

of knowledge and innovations. ADHI has a responsibility in

creating an appreciative work environment. The Company

provides an opportunity for all employees to develop themselves

through various activities outside the responsibility in work

performance. Activities such as sports, religious activities, and

other hobby activities are expected to provide a place for each

employee to be acquainted each other more personally. With

this personal approach, the Company manage to establish a






pegawai untuk lebih mengenal satu sama lain secara

personal. Dengan pengenalan personal ini, Perseroan

berupaya untuk membentuk lingkungan kerja yang

kondusif, yang akan berujung pada loyalitas dan

produktivitas pegawai.

Peluang Kerja yang SamaADHI memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga

kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja

yang memperlakukan setiap Insan ADHI secara adil dan

hormat dengan cara memberikan kesempatan yang sama

berkaitan dengan pekerjaan dan promosi jabatan.

Kesempatan kerja di ADHI ditawarkan dan diberikan

berdasarkan asas manfaat. Semua Insan ADHI dan pelamar

kerja harus diperlakukan dan dievaluasi berdasarkan

keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan, dan

kecakapannya. Keputusan tentang kesempatan kerja

tidak berdasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis

kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur,

cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab

keluarga, dan sebagainya.

Diskriminasi terhadap seseorang Insan ADHI atau

pelamar di pekerjaan merupakan pelanggaran serius

atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap

kebijakan ADHI.

Kesempatan kerja yang sama tidak diberlakukan untuk

beberapa bidang yang memerlukan kualifikasi khusus.

Adhi Learning Center (ALC)Pelatihan merupakan hal signifikan yang selalu menjadi

program tahunan Perseroan dan wajib diikuti pegawai dan

Manajemen Perseroan untuk meningkatkan kinerja agar

lebih maksimal. Pengembangan ADHI Learning Center

(ALC) sejak tahun 2011 menjadi fokus utama Departemen

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengasah serta

mengembangkan kemampuan Pegawai dan Manajemen

sesuai dengan posisinya.

Pembangunan ALC sebagai pusat pendidikan dan

pelatihan pegawai internal ADHI mendukung SDM

dalam menjalankan program pengembangan kompetensi

pegawai melalui pelatihan-pelatihan internal. Kegiatan

pelatihan internal ALC yang dimaksud dikoordinasikan

secara langsung oleh Departemen SDM sehingga ADHI

meminimalisasi pelaksanaan program pelatihan eksternal.

Keikutsertaan pegawai ADHI dalam program pelatihan

eksternal disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hal

ini dilakukan dalam rangka mendukung inisiatif efisiensi

biaya yang sedang dijalankan Perseroan sejak 2016.

Materi kurikulum pelatihan ALC disusun sesuai dengan

lingkup kerja (job description) tiap pegawai sesuai jabatan

masing-masing dengan tujuan meningkatkan kompetensi

pegawai dalam menjalankan fungsinya. Modul pelatihan

conducive working environment, which will lead to employee

loyalty and productivity.

The Equal Job OpportunityADHI is committed to develop a diverse workforce and provides

a working environment that treats all ADHI employees fairly

and respectfully by providing equal opportunities related to

employment and promotion.

Job opportunities at ADHI are offered and given based on

benefit principles. All ADHI personnel and job applicants must be

treated and evaluated based on their work skills, qualifications,

abilities, and skills. Decisions about employment opportunities

are not based on differences in race, color, sex, religion, personal

relationship, country of origin, age, disability, ideology, marital

status, family responsibilities, etc.

Discrimination against ADHI employee or applicants at work

is a serious violation of the equal employment opportunity

provisions and against ADHI’s policies.

The equal employment opportunities are not applied to some

fields that require special

Adhi Learning Center (ALC)Training is a significant matter that has always been the Company

annual program and must be followed by employees and

Management of the Company to achieve the best performance.

The development of the ADHI Learning Center (ALC) since

2011 has been the main focus of the Human Resources (HR)

Department to train and develop employee and management

capabilities in accordance with its position.

The development of the ALC as an education center and training

for the employees of ADHI supports HR in carrying out the

employee competency development programs through internal

training. The internal ALC training activities are coordinated

directly by the HR Department so as ADHI minimizes the

implementation of external training programs. The participation

of ADHI employees in external training programs is adjusted

to the field needs. This is conudcted in order to support cost

efficiency initiatives that are being carried out by the Company

since 2016.

The ALC training curriculum material is prepared corresponding

to the work scope (job description) of each employee according

to their respective positions. The aim is to increase employee

competence in carrying out their functions. The employee





pegawai terdiri dari materi hard skill dan soft skill

yang dikembangkan dari celah kemampuan individu.

Pengukuran celah kemampuan individu dilakukan

melalui assessment potensi dan kompetensi serta hasil

dari Performance Appraisal individu.

Setiap sesi pelatihan, ALC memberikan pre-test sebelum

pelaksanaan pelatihan untuk mengetahui materi apa yang

perlu pendalaman, dan post-test setelah pelaksanaan

pelatihan untuk mengetahui seberapa jauh materi diserap

oleh peserta pelatihan. Nilai dari pre-test dan post-test

akan diperhitungkan pada saat penilaian kinerja pegawai.

Perkembangan Pengelolaan SDM ke DepanUntuk menjalankan Perseroan agar terpenuhi secara

kuantitas dan kualitas, dibutuhkan perencanaan SDM

atau Man Power Planning, yang selanjutnya dibandingkan

dengan SDM yang tersedia. Jika ada gap, maka dipenuhi

dengan melakukan rekrutmen jangka pendek dan

jangka panjang. Pemenuhan dari sisi kualitas dilakukan

dengan menetapkan job requirement dan job grade,

dibandingkan dengan kesesuaian personal grade dan

soft competency kandidat. Dalam upaya meningkatkan

kompetensi karyawan, Perseroan memiliki 3 (tiga)

golongan program sebagai berikut:


Program pelatihan dan pengembangan yang

diperuntukan bagi seluruh Insan ADHI dalam

rangka mendukung pertumbuhan Perseroan secara

menyeluruh.


Program peningkatan kompetensi pegawai sesuai

dengan rencana karir individu dan persyaratan di

masing-masing jabatan.


Program untuk meningkatkan kompetensi para

manajer dan pimpinan Perseroan.

Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan

bertujuan untuk mendukung:

1. Kebutuhan dan pertumbuhan Perseroan.

2. Peningkatan kompetensi inti Perseroan.

3. Menghadapi tantangan strategis Perseroan.

4. Pencapaian RJPP, RKAP serta RKA Anak Perusahaan.

5. Perbaikan kinerja Perseroan.

6. Pengembangan inovasi.

7. Praktek bisnis yang beretika.

8. Peningkatan fokus pada Pelanggan.

9. Terjadinya transfer pengetahuan dari pegawai yang

pindah atau pensiun.

10. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan

keterampilan baru dalam pekerjaan.

training module consists of material hard skills and soft skills

developed from the gap of individual abilities. Measuring the

gap in individual abilities is done through an assessment of

potential and competencies as well as the results of individual

Performance Appraisals.

Every training session, ALC provides pre-test before the training

to find out what material needs to be enriched, and post-test

to find out how far the material is understood by the training

participants. The value of the pre-test and post-test will be

taken into account when evaluating employee performance.

Future Development of HR ManagementTo run the Company to be fulfilled in quantity and quality,

it takes HR planning or Man Power Planning, which is then

compared with HR which are available. If there is a gap,

then filled by making short-term recruitment and long-term.

Fulfillment of the quality done by setting Job Requirements

and Job Grade, compared with conformity personal grade and

soft competency of candidates. In an effort to improve the

competence employees, the Company has 3 (three) categories

program as follows:


Training and development intended for all ADHI employee

in order to support growth Company as a whole.


Program to improve the competence of employees

according to individual career plans and requirements at

each position.


Programs to improve the competence the Company’s

managers and leaders.

Training and development are carried out aims to support:

1. The need for and the Company’s growth.

2. Increase in the Company’s core competencies.

3. Faced with the Company’s strategic challenges.

4. Achievement RJPP, RKAP and RKA subsidiary.

5. Improved performance of the Company.

6. Development of Innovation.

7. Ethical business practices.

8. Increased customer focus.

9. The occurrence of a knowledge transfer employees who

relocate or retire.

10. An increase in knowledge and new skills on the job.






Teknologi InformasiInformation Technology

Sistem Teknologi Informasi Industri KonstruksiDisrupsi menjadi ancaman terbesar bagi semua lini

industri di era digital, tak terkecuali industri konstruksi.

Upaya pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin, salah

satunya dengan mulai bertransformasi ke arah digitalisasi.

Paradigma bahwa IT adalah tools support perlu diubah,

karena di era saat ini IT juga berperan sebagai enabler.

Industri konstruksi adalah salah satu industri dengan

tingkat digitalisasi paling rendah. Menurut hasil studi

McKinsey (Imagining Construction’s Digital Future-June

2016) ada 5 (lima) trend digitalisasi di industri konstruksi

dan semuanya harus dilakukan secara bersamaan untuk

menghasilkan hasil yang lebih besar.

1. Higher-definition Surveying and Geolocation.

2. Next-Generation 5D Building Information Modeling.

3. Digital Collaboration and Mobility.

4. The Internet of Things and Advance Analytic.

5. Future-Proof Design and Construction.

Pengembangan IT ADHISepanjang 2018, Perseroan melakukan pengembangan

teknologi informasi secara maksimal. Rencana

pengembangan teknologi dibagi beberapa sektor

pengembangan diantaranya yaitu ERP (Enterprise

Resource Planning), BIM (Building Information Modelling),

dan DMS (Document Management System) beserta CLOUD

Internal.

ERP adalah sebuah sistem yang dirancang untuk

mengintegrasikan seluruh area fungsi dalam sebuah

perusahaan untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif

dan efisien. Dalam hal ini Perseroan telah mengembangkan

sistem yang sudah ada, yaitu ADHIMIS menjadi DHIERA

(ADHI ERP APPLICATION). Dengan menerapkan konsep

ERP pada DHIERA, penyimpanan informasi Perseroan

diharapkan dapat dilakukan pada satu tempat (single

source) dan dapat diakses oleh seluruh bagian Perseroan

berdasarkan tanggung jawab masing-masing.

BIM adalah sebuah pendekatan untuk desain bangunan,

konstruksi, dan manajemen. BIM telah diimplementasikan

pada beberapa proyek ADHI. Oleh karena itu, sebuah biro

khusus dibentuk untuk mengoordinasi dan memonitor

berjalannya BIM pada Departemen Operasional.

Penggunaan BIM diharapkan dapat mendukung

Construction Industry Technology Information SystemDisruption is the biggest threat to all industrial lines in the digital

era, including the construction industry. The prevention needs

to be carried out as soon as possible, one of which is to begin

transforming the company into digitalization. The paradigm

that IT only used as tools support needs to be changed, because

in the current era IT also acts as an enabler.

The construction industry is one of the industries that have the

lowest digitalization rates. According to the McKinsey study

(Imagining Construction’s digital Future-June 2016) there are

5 (five) trends in digitalization of the construction industry and

all must be done simultaneously to obtain the greater results.

1. Higher-definition Surveying and Geolocation.

2. Next-Generation 5D Building Information Modeling.

3. Digital Collaboration and Mobility.

4. The Internet of Things and Advance Analytic.

5. Future-Proof Design and Construction.

ADHI IT DevelopmentThroughout 2018, the Company has developed information

technology at its best. The technology development plan

is divided into several development sectors including ERP

(Enterprise Resource Planning), BIM (Building Information

Modeling), and DMS (Document Management System) along

with the Internal CLOUD.

ERP is a system designed to integrate all areas of functions

within a company to produce effective and efficient business

processes. In this case, the Company has developed an existing

system, ADHIMIS to become DHIERA (ADHI ERP APPLICATION).

By implementing the ERP concept on DHIERA, the Company’s

information storage is expected to be carried out in single

place (single source) and can be accessed by all divisions of the

Company based on their respective responsibilities.

BIM is an approach for building design, construction and

management. BIM has been implemented in several ADHI

projects. Therefore, a special bureau was formed to coordinate

and monitor the operation of BIM in the Operation Department.

The use of BIM is expected to support the Company’s business

starting from project design, scheduling, and other information





bisnis Perseroan dimulai dari desain proyek, jadwal,

dan informasi-informasi lainnya yang terkoordinasi

dengan baik. Layanan BIM memberikan potensi untuk

memodelkan informasi virtual dalam sebuah model

tunggal.

DMS adalah sistem yang mampu mengelola dokumen

dan juga korespondensi secara elektronik. Aplikasi

DMS yang dikembangkan diberi nama ‘ADELE’ (ADHI

Dokumen Elektronik) yang juga dapat diibaratkan sebagai

gudang arsip virtual korporat yang mana setiap pengguna

bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja selama

terhubung koneksi internet.

CLOUD yang dikembangkan dengan brand CLOUDIA

(CLOUD ADHI KARYA) memberikan fasilitas penyimpanan

data online khusus untuk insan ADHI yang dapat diakses

kapanpun dan dimanapun.

Modul dan Pengembangan Teknologi Informasi yang TerintegrasiSistem Teknologi Informasi memiliki peran sangat

penting bagi proses bisnis Perseroan. Oleh karena itu,

Perseroan terus melakukan pengelolaan sistem teknologi

informasi yang dapat menunjang kinerja Perseroan.

Salah satunya adalah DHIERA (ADHI ERP APPLICATION)

yang merupakan pengembangan dari aplikasi ADHIMIS

yang sudah digunakan oleh ADHI sejak 2009. DHIERA

menerapkan konsep ERP sehingga sistem dirancang untuk

mengintegrasikan seluruh area fungsi dalam perusahaan

untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif dan efisien.

Tahap awal pengembangan DHIERA dimulai dengan

membuat modul Procurement yang selama ini belum

ada. Selain itu juga dikembangkan modul-modul yang

sudah ada seperti modul SDM dan modul Pemasaran.

DHIERA 1.0 mengembangkan modul Procurement untuk

menyediakan entry transaksi pengadaan barang dan jasa

baik pengadaan oleh Departemen maupun Proyek. Modul

Procurement dibentuk dengan menetapkan transaksi

proyek secara berurutan dimulai dari hulu hingga

hilir diantaranya yaitu dari Procurement Statement,

Purchase Request, Hasil Tender (komparasi vendor),

PO/Kontrak, dan Realisasi. Pada saat pengunggahan,

Procurement Statement sudah ditentukan pengadaannya

menggunakan e-procurement atau manual. Ketika

Purchase Request, nantinya akan ada integrasi dengan

e-procurement, sehingga yang pengadaan e-procurement

that is well coordinated. BIM services give the potential to

model virtual information in a single model.

DMS is a system that is able to manage documents and

correspondence electronically. The developed DMS application

is named ‘ADELE’ (ADHI Electronic Document) which can also

be compared to a corporate virtual archive warehouse where

each user can access it anywhere and anytime as long as the

internet is connected.

CLOUD developed with the CLOUDIA brand (ADHI KARYA

CLOUD) provides online data storage facilities specifically for

ADHI personnel that can be accessed anytime and anywhere.

Integrated Information Technology Module and DevelopmentThe Information Technology System has a very important

role for the Company’s business processes. Therefore, the

Company continues managing the information technology

systems that can support the Company’s performance. One

of them is DHIERA (ADHI ERP APPLICATION), the development

of the ADHIMIS application that has been used by ADHI since

2009. DHIERA implements an ERP concept so that the system

is designed to integrate all functions within the company to

produce effective and efficient business processes. The initial

stage of the DHIERA development commences by making a

Procurement module that had not yet existed. In addition,

existing modules have been developed such as the HR module

and the Marketing module.

DHIERA 1.0 develops a Procurement module to provide entry for

goods and service procurement, both by the Department and

the Project. The Procurement Module is formed by assigning

project transactions sequentially starting from upstream to

downstream including from Procurement Statement, Purchase

Request, Tender Results (vendor comparison), PO/Contract,

and Realization. In uploading, Procurement Statement has

been determined using e-procurement or manually. When

it comes to the Purchase Request, there will be integration

with e-procurement. Therefore, the e-procurement process

will be carried out directly. After the Procurement transaction

is complete, the data will be integrated into the Cost Control






akan langsung proses e-procurement. Setelah transaksi

Procurement selesai, maka data akan diintegrasikan ke

dalam modul cost control dan finance. Pembentukan

modul Procurement merupakan salah satu cara untuk

membangun Big Data di sektor Pengadaan.

Implementasi DHIERA 1.0 telah dilakukan di beberapa

pilot project diantaranya sebagai berikut:

1. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan-

Bandara Adi Soemarmo KM 4+000 s.d KM 6+200

antara Solo Balapan-Adi Soemarmo Sepanjang 2,200

KM.SP Paket KABS-3.

2. Proyek Overlay Runway Dan Taxiway Serta

Rekonstruksi Dan Perluasan Apron Di Bandar Udara

Frans Kaisiepo-Biak.

3. Proyek konstruksi delapan (8) Gedung Baru dan

Infrastruktur Pendukung UIN Walisongo.

4. Proyek Renovasi dan Pengembangan Stadion

Manahan Surakarta.

5. Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Waduk Jatigede.

6. Proyek Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja-

Mengwitani (MYC).

7. Proyek Revitalisasi Terminal 2.

Modul Pemasaran di DHIERA 1.0 merupakan modul

pengembangan dari modul Marketing yang sebelumnya

sudah ada di ADHIMIS. Modul Pemasaran sebelumnya

belum optimal digunakan, sehingga dilakukan

penyempurnaan sistem di modul Pemasaran DHIERA 1.0,

dengan menambah beberapa fitur yang menyesuaikan

dengan flow Departemen Pemasaran. Pengembangan

fitur modul Pemasaran:

1. Fitur Rencana Adendum, Rencana dan Realisasi Anak

Perusahaan.

2. Fitur Evaluasi Hasil PQ/Evaluasi Hasil Tender.

3. Market Report/Monitoring.

Modul SDM pada DHIERA sudah digunakan oleh

Departemen SDM untuk entry data pegawai, update

penugasan pegawai, payroll, dan lain-lain. Kemudian

dilakukan penyempurnaan pada menu payroll, yaitu

menambahkan verifikasi bertahap sesuai dengan Prosedur

Departemen SDM. Selain itu, menu baru ditambahkan

untuk entry SPL (Surat Perintah Lembur). Ke depannya,

Tim IT sedang membangun mobile application Pegawai

agar setiap pegawai bisa melihat biodata, mengajukan

cuti/lembur, dan mengajukan peminjaman ruang melalui

mobile application.

Implementasi BIM sebagai bagian dari proses transformasi

ADHI (ADHI Digitalization Triangle) dan sesuai dengan

ROAD MAP BIM ADHI, khususnya 2018 Phase: 3D

Implementation & 4D Trial, perseroan melalui task team

yang bernama BIMA (BIM team ADHI), yang dielaborasi

oleh Biro BIM, dibuktikan melalui beberapa program

strategis beserta pencapaiannya, antara lain:

1. BIM Pilot Project Tahap I: Modelling dilaksanakan pada

8 Januari-8 April 2018, dengan 14 pilot project dari

and Finance modules. The establishment of a Procurement

module is one way to build Big Data in the Procurement sector.

Implementation of DHIERA 1.0 has been carried out in several

pilot projects including the following:

1. Solo Balapan Railroad Development Project-Adi Soemarmo

Airport KM 4 + 000 dk KM 6 + 200 between Solo Balapan-

Adi Soemarmo Along 2,200 KM.SP KABS-3 Package.

2. Runway and Taxiway Overlay Projects and Reconstruction

and Expansion of Apron at Frans Kaisiepo-Biak Airport.

3. Construction of eight new Buildings and Supporting

Infrastructure Projects at UIN Walisongo.

4. Project for Manahan Surakarta Stadium Renovation and

Development.

5. Jatigede Dam Ring Road Development Project.

6. The New Road Border of Singaraja-Mengwitani (MYC)

Development Project.

7. Terminal 2 Revitalization Project.

The Marketing Module in DHIERA 1.0 is a development

module from the existing Marketing module in ADHIMIS. The

previous Marketing Module has not been used optimally, so the

system improvements were made in the DHIERA 1.0 Marketing

module by adding several features that match the flow of the

Marketing Department. The development of the Marketing

module features:

1. Features of Addendum Plans, Plans and Realization of

Subsidiaries.

2. PQ Results Evaluation/Tender Result Evaluation Features.

3. Report/Market Monitoring.

The HR module on DHIERA has been used by the HR Department

for employee data entry, employee assignment updates, payroll,

and others. Then the improvements to the payroll menu were

made, adding gradual verification in accordance with the HR

Department Procedure. In addition, a new menu is added for

the SPL entry (Overtime Order). In the future, the IT Team is in

the process of building an Employee Mobile Application so as

the employee is able to view biodata, apply for leave/overtime,

and apply for loan space through a mobile application.

The implementation of BIM acts as part of the ADHI

transformation process (ADHI Digitalization Triangle) and in

accordance with ADHI’s ROAD MAP, especially 2018 Phase: 3D

Implementation & 4D Trial, the company through a task team

named BIMA (BIM ADHI team), which was elaborated by the

BIM Bureau, proven through several strategic programs and

their achievements, including:

1. BIM Pilot Project Phase I: Modeling was held on January

8-April 8, 2018, with 14 pilot projects of various types





berbagai jenis konstruksi. Program ini telah memberi

gambaran awal tentang BIM dan bagaimana peran

elan vital BIM dalam mengoptimalkan proses project

delivery, termasuk juga hambatan-hambatan dalam

adopsi BIM.

2. Peningkatan struktur pengelolaan BIM di setiap

unit Departemen/Anak Usaha, per April 2018 (re-

strukturisasi ADHI pasca RUPS), dengan menambahkan

Biro Engineering & BIM untuk mendorong

implementasi BIM di lini terdepan dalam operasi ADHI.

3. Mengadakan pelatihan BIM, baik untuk Modeler yang

berupa pelatihan platform BIM seperti Revit, Cubicost,

maupun BIM for Project Management, yang mana

sampai dengan saat ini telah dilakukan Pelatihan

Revit (5 Batch), BIM for Project Management (2 Batch)

dan Pelatihan Cubicost TRB & TAS (1 Batch) dengan

rata-rata per-Batch terdiri dari 20 peserta. Intensive

Learning berupa pendampingan proyek juga secara

intens dilakukan. Hal yang menjadi catatan perseroan

adalah bahwa di tahun depan, program mulai

ditingkatkan kesinambungannya dengan program

pasca pelatihan dan carrier path dari BIM Modeler.

4. Akuisisi knowledge atas perangkat (software)

yang menunjang proses 3D Modelling maupun

4D Secheduling. Selain 42 License Autodesk AEC

Collection yang sudah di-akuisisi tahun 2017,

perseroran telah melakukan pengadaan 4 License

ALLPLAN untuk modelling infrastructure, 4 License

Cubicost untuk BIM Quantification, 1 set perangkat

Drone Photogrammetry, 1 License TEKLA Structure, 1

set 3D Printer, dan 2 set VR (Virtual Reality).

5. Dalam implementasi BIM pada fase tender, tercatat

ada 10 proyek yang sudah bisa diserahkan BIM

Model nya dalam dokumen penawaran. BIM pada

fase tender ini sudah diimplementasikan pada jenis

konstruksi: Gedung (pada tender Apartemen, Stadion,

Bandara, Rumah Sakit, Hotel) Infrastruktur (pada

tender Dermaga, Apron) & EPC.

6. Sedangkan dalam fase konstruksi, saat ini telah

ditetapkan 2 proyek sebagai BIM Pilot Project Level

2, yaitu Proyek Renovasi & Pengembangan Stadion

Manahan Surakarta & Proyek Investasi Tol Solo-

Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sebagai area learning

process dalam menyusun BIM Standar&Prosedur

Implementasi BIM ADHI.

7. BIM ADHI juga telah dilengkapi Design Object

Libraries (DOL) yang merupakan tempat penyimpanan

(repositories) obyek model yang telah dibuat, siap

untuk digunakan, dan telah dilengkapi dengan

informasi penting yang telah didefinisikan

sebelumnya. DOL ini dapat diakses dan diunduh oleh

insan ADHI melalui aplikasi ADELE .

ADHI telah meluncurkan aplikasi ADELE (ADHI Dokumen

Elektronik) sebagai implementasi DMS di lingkungan

kantor pusat pada akhir Mei 2018. Aplikasi ini dirilis

untuk mendukung semangat transformasi digital ke

arah paperless. ADELE merupakan aplikasi berbasis

of construction. This program has provided an initial

description of BIM and how the vital role of BIM in

optimizing the project delivery process, including the

obstacles in BIM adpotion.

2. Improving BIM management structure in each Department

unit/Subsidiary, as of April 2018 (ADHI post-GMS re-

structuring), by adding the Engineering & BIM Bureau

to encourage the implementation of frontline BIM in

ADHI operations.

3. Conducting BIM training, both for Modelers in the form

of training on BIM platforms for instance Revit, Cubicost,

and BIM for Project Management, which until now have

been conducted Revit Training (5 Batches), BIM for Project

Management (2 Batches) and Cubicost Training TRB &

TAS (1 batch) with a per-Batch average consisting of 20

participants. Intensive Learning as the project assistance

is also intensely carried out. For the company’s note, next

year, the program will begin improving its sustainability

with the post-training program and the carrier path of

BIM Modeler.

4. Knowledge acquisition of devices (software) that support

3D Modeling and 4D Secheduling processes. Besides 42

Autodesk AEC Collection licenses that have been acquired

in 2017, the company has procured 4 ALLPLAN License

for modeling infrastructure, 4 License Cubicost for BIM

Quantification, 1 set of Drone Photogrammetry devices,

1 TEKLA Structure License, 1 set of 3D Printers, and 2 set

of VR (Virtual Reality).

5. In the implementation of BIM in the tender phase, there

were 10 projects which could be submitted by the BIM

Model in the bidding document. BIM in this tender phase

has been implemented in the construction type: Building

(in the Apartments, Stadiums, Airports, Hospitals, Hotels

tenders) Infrastructure (at Pier, Apron) & EPC.

6. While in the construction phase, currently two projects

have been designated as BIM Pilot Project Level 2, which

are Manahan Surakarta Renovation & Development

Project, and Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll

Investment Project as a learning process area in compiling

Standard BIM & Implementation Procedures ADHI BIM.

7. ADHI BIM has also been equipped with Design Object

Libraries (DOL), which are repositories of model objects

that have been created, ready to be used, and equipped

with essential information that has been previously

defined. DOL can be accessed and downloaded by ADHI

personnel through the ADELE application.

ADHI has launched the ADELE (Adhi Electronic Document)

application as the DMS implementation in the head office

environment at the end of May 2018. This application was

released to support the digital transformation towards paperless.

ADELE is a web-based application that has two modules in it,






web yang memiliki dua modul di dalamnya, yakni DMS

(Document Management System) dan NADINE (Nota Dinas

Elektronik). DMS digunakan untuk mengelola dokumen

(non-surat) di setiap life-cycle dokumen tersebut, mulai

dari dokumen tersebut masih dalam bentuk draft, diulas,

dipublikasikan, hingga disimpan/diarsipkan. DMS juga

bisa diibaratkan sebagai sebuah gudang arsip virtual yang

mana setiap pengguna dapat mengakses dokumen di

mana saja dan kapan saja selama terkoneksi ke internet.

DMS memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh

pengguna dalam pengelolaan dokumentasi, yang mana

dokumen-dokumen ini bisa dijadikan juga sebagai bank

data untuk Corporate Knowledge.

NADINE digunakan untuk keperluan surat menyurat/

korespondensi (nota dinas) secara digital yang dibuat

oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan

tugas, fungsi, dan tanggung jawab, yang dapat ditujukan

kepada pejabat atau unit lain di lingkungan internal

perusahaan atau pun kepada pihak eksternal. Dengan

NADINE, setiap pengguna dapat melakukan pembuatan

surat dan persetujuannya secara otomatis via aplikasi.

Proses manual dalam penandatanganan surat pun

tergantikan dengan adanya digital signature dan track

log dari setiap proses persetujuan surat. Nomor surat

pun akan dihasilkan secara otomatis via aplikasi ketika

surat tersebut telah disetujui agar dapat menghindari

terjadinya duplikasi penomoran surat. Proses disposisi

surat pun yang biasanya dilakukan manual via lembar

disposisi telah tergantikan dengan disposisi online via

aplikasi. Proses penerimaan surat masuk dan pengiriman

surat keluar pun dapat terekam dalam buku ekspedisi

online yang ada di dalam aplikasi.

CLOUDIA (CLOUD ADHI KARYA) diluncurkan pada Maret

2018. Seperti fasilitas Cloud penyimpanan data lainnya

yang dapat digunakan secara gratis (Google Drive,

DropBox, OneDrive, iCloud), CLOUDIA juga menyediakan

fitur-fitur seperti File-Sharing, File-Sync, Mobile Access dan

Password Protected Sharing yang mana setiap pengguna

diberikan kuota penyimpanan hingga 25 GigaByte

untuk akun personal (pemilik akun email adhi.co.id),

200 GigaByte untuk akun Departemen, dan Unlimited

untuk akun proyek.

CLOUDIA sendiri berdiri diatas Private Cloud milik ADHI

sehingga menjamin bahwa data tidak ditumpangkan

pada pihak ketiga dan diatur secara mandiri oleh tim IT

Korporasi. Implementasi CLOUDIA pada proyek sendiri

sudah dimulai sejak November 2018, dimulai dari

Departemen Infrastruktur I, Departemen Infrastruktur

II, dan Departemen Gedung, lalu dilanjutkan Departemen

LRT dan Departemen EPC pada Januari 2019. Tahapan

Implementasi sendiri dilakukan dengan migrasi dan

backlog data proyek yang dimiliki oleh Departemen

dan proyek dengan menggunakan template folder yang

disesuaikan dengan Prosedur Dokumen closing Proyek,

which are DMS (Document Management System) and NADINE

(Electronic Service Note). DMS is used to manage documents

(non-mail) in each life-cycle of the document, starting from the

document in draft form. It is then reviewed, published, until

stored/archived. DMS can also be compared to a virtual archive

warehouse where each user can access documents anywhere

and anytime while connected to the internet. DMS has various

features that can be used by users in managing documentation,

which can be utilized as a data bank for Corporate Knowledge.

NADINE is used for the digital correspondence/correspondence

purpose made by authorized officials in the context of carrying

out tasks, functions, and responsibilities, which can be

addressed to officials or other units in the company’s internal

environment or to external parties. With NADINE, each user can

automatically make letters and approvals via the application.

The manual process in signing the letter was replaced by a

digital signature and track log of each letter approval process.

The letter number will also be generated automatically via

the application when the letter has been approved in order

to avoid duplicate numbering. The letter disposition process

which is usually done manually via the disposition sheet has

been replaced by the online disposition via the application.

The process of receiving incoming mail and sending out mail

can also be recorded in an online expedition book that is in

the application.

CLOUDIA (ADHI KARYA CLOUD) was launched in March 2018.

Like any other Cloud data storage facilities that can be used free

of charge (Google Drive, DropBox, OneDrive, iCloud), CLOUDIA

also provides features such as File-Sharing, File-Sync, Mobile

Access and Password Protected Sharing. Each user is given a

storage quota of up to 25 GigaByte for personal accounts (adhi.

co.id email account owners), 200 GigaByte for Department

accounts, and Unlimited for project accounts.

CLOUDIA stands on ADHI’s Private Cloud so that it guarantees

that data is not superimposed on third parties and regulated

independently by the Corporate IT team. The implementation of

CLOUDIA on its own project has been started since November

2018, starting from Infrastructure-I Department, Infrastructure-

II Department, and Building Department, then continued by

LRT Department and EPC Department in January 2019. The

implementation stage is done by migrating and backloging the

project data owned by the Department and project by using

Folder Templates that are adjusted to the Document Closing

Project Procedure. When a project gets a project number,

ADHI and CLOUDIA email accounts that have included Folder





yang ketika sebuah proyek mendapatkan nomor proyek,

secara otomatis akun email ADHI dan CLOUDIA yang

sudah disertakan template folder untuk proyek tersebut

akan diberikan sesuai dengan nomor proyeknya.

Perencanaan IT yang Berkesinambungan1. DHIERA

DHIERA sebagai core information management

system akan dilakukan pengembangan atau integrasi

terhadap aplikasi lain yang telah dibangun seperti

CLOUDIA, ADELE, e-procurement, dan aplikasi-aplikasi

lain yang ada di ADHI. DHIERA akan berintegrasi

dengan CLOUDIA sebagai media penyimpanan

dokumen-dokumen seperti nota, kontrak/PO, dan

lain-lain. DHIERA juga akan berintegrasi dengan

e-procurement dan e-marketplace yang sekarang

sedang dibangun. Proses integrasi dilakukan pada

menu procurement ketika upload procurement

statement. Di procurement statement, akan

ditentukan metode pengadaan, yaitu manual,

menggunakan e-procurement, atau bisa juga

menggunakan e-marketplace. Setelah ada entry

purchase request maka akan langsung proses

pada metode pengadaannya. Jika menggunakan

e-procurement, akan dilakukan pengadaan melalui

e-procurement. jika menggunakan e-marketplace,

akan dilakukan pengadaan melalui e-marketplace.

Selain itu, akan dilakukan kajian penggunaan SAP/

Oracle pada perusahaan dengan membandingkan

fitur SAP dengan kebutuhan atau manual prosedur

yang ada di ADHI.

2. E-Marketplace

E-Marketplace ADHI adalah salah satu sarana yang

digunakan untuk proses jual beli bahan material

sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek.

Pengembangan E-Marketplace ini sudah pada tahap

analisa kebutuhan sistem yang dilakukan oleh Biro

SCM dibantu oleh Tim IT ADHI. Nantinya, proses jual

beli di E-Marketplace ini dilakukan oleh vendor yang

sudah terdaftar pada rekanan ADHI atau yang biasa

disebut Vendor Approved List. E-Marketplace ini akan

diintegrasikan dengan DHIERA sebagai pilihan proyek

untuk proses pengadaan.

3. BIM Platform

Peningkatan DOL BIM ADHI dalam ADELE yang lebih

lengkap dengan berbagai BIM parametric libraries dan

BIM templates dan juga lebih spesifik ke setiap jenis

konstruksi sehingga semakin mendorong ketepatan

informasi & kecepatan modeler dalam melakukan

proses modeling. Peningkatan juga dilakukan pada sisi

koordinasi-kolaborasi tim proyek secara digital atau

Digital Project Management, melalui platform CDE

(Common Data Environment), baik dengan platform

CDE BIM dari luar, maupun dengan CLOUDIA. Selain

dua hal tersebut, pengembangan bisa dilakukan

pada aplikasi QC untuk digitalisasi ceklis pekerjaan

yang terhubung dengan BIM 3D Model & digitalisasi

manajemen dokumen QHSE.

Templates for the project this will automatically be given

according to the project number.

Sustainable IT Planning1. DHIERA

DHIERA as the core information management system will

be developed or integrated with other existing applications

such as CLOUDIA, ADELE, e-procurement, and other

applications in ADHI. DHIERA will integrate with CLOUDIA

as a media for storing documents such as Memorandum,

Contracts/POs, and others. DHIERA will also integrate

with the e-procurement and e-marketplace that is still

on-progress. The integration process is carried out on the

procurement menu in uploading a procurement statement.

In the procurement statement, procurement methods will

be determined, the manual, using e-procurement, or can

also use e-marketplace. After a purchase request entry is

available, the process will be directly processed. If using

e-procurement, procurement will be carried out through

e-procurement. if using e-marketplace, it will be procured

through e-marketplace. In addition, a study of the use

of SAP/Oracle will be carried out by comparing the SAP

features with the requirements or procedure manuals in

ADHI.

2. E-Marketplace

ADHI E-Marketplace is one of the facilities used for buying

and selling materials in accordance with the needs of each

project. The development of this E-Market has been at the

stage of the analysis of system requirements carried out

by the SCM Bureau assisted by the ADHI IT Team. Later,

the process at E-Marketplace is done by vendors who are

already registered with ADHI partners or commonly called

Vendor Approved List. This E-Marketplace will be integrated

with DHIERA as a project choice for the procurement

process.

3. BIM Platform

Improvement of ADHI BIM DOL in ADELE is more completed

with various BIM parametric libraries and BIM templates and

also more specific to each type of construction, it further

encourages the accuracy of information & modeler’s speed

in conducting the modeling process. Enhancements were

also made to the project team’s coordination-collaboration

digitally or Digital Project Management, through the CDE

(Common Data Environment) platform, both with the BIM

CDE platform from outside, and with CLOUDIA. In addition

to these two things, development can be done in the QC

application for digitizing the work checklist connected with

BIM 3D Model & digitizing QHSE document management.






4. ADELE

Di masa mendatang, ADELE akan menjadi sarana

utama dalam korespondensi korporat serta menjadi

bank data bagi corporate knowledge dan dapat

diintegrasikan dengan sistem e-learning yang digagas

oleh ADHI Learning Center. ADELE berperan sebagai

corporate repository yang mampu menampung semua

dokumentasi arsip korporat.

5. CLOUDIA

CLOUDIA akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan

yang ada di proyek dan dapat diintegrasikan dengan

aplikasi lainnya seperti DHIERA, ADELE, email ADHI,

dan sistem e-learning dan dapat menampung serta

melakukan monitor dan evaluasi data-data yang ada

di proyek sesuai dengan template folder sehingga

CLOUDIA juga berperan sebagai brankas data utama

yang berjalan di proyek. Riset, pengembangan, dan

pelatihan aplikasi dilakukan secara berkelanjutan

untuk menjamin berjalannya aplikasi dengan baik

serta menumbuhkan kesadaran para insan ADHI untuk

menggunakan aplikasi dengan maksimal.

6. KMS/LMS

Pengembangan KMS dan LMS ADHI dimulai dengan

mengumpulkan corporate knowledge, kemudian akan

diintegrasikan dengan DHIERA SDM untuk bagian

LMS sehingga semua penilaian yang dilakukan di

KMS/LMS melekat pada personanya. KMS dan LMS ini

dibangun oleh Tim IT berdasarkan kebutuhan ADHI

yang disusun oleh ALC dan Departemen SDM.

Analisis Alternatif Penyesuaian Pengembangan terhadap Sistem yang Ada. Jumlah aplikasi yang dikembangkan tentu akan

bertambah seiring berkembangnya kebutuhan dari

tahun ke tahun. Diperlukan integrasi dari multi-aplikasi

ini dalam satu wadah sistem informasi terpadu. Hal ini

dapat diwujudkan melalu implementasi Single Sign

On (SSO). SSO merupakan sebuah sistem yang mampu

mengakomodasi semua aplikasi dalam satu portal. Setiap

pengguna hanya membutuhkan satu akun dan password

untuk mengakses ke semua aplikasi (sesuai hak akses

masing-masing pengguna). Sistem SSO ini akan dibangun

dalam sebuah portal yang diberi nama SINTA (Sistem

Informasi Terpadu ADHI).

Change ManagementDalam penerapan semua aplikasi pasti dibutuhkan

sosialisasi, karena diperlukan kesadaran dari semua

pengguna terhadap penggunaan aplikasi tersebut.

Penggunaan aplikasi-aplikasi ini cenderung akan

mengubah kebiasaan dan pola kerja semua pengguna

karena adanya transformasi dari proses manual ke proses

digital, sehingga diperlukan strategi change management

yang efektif. Change Management membutuhkan

dukungan yang besar dari top management sehingga

setiap pengguna akan merasakan betapa pentingnya

4. ADELE

In the future, ADELE will become the main means in

corporate correspondence and become a data bank for

corporate knowledge and can be integrated with the

e-learning system initiated by the ADHI Learning Center.

ADELE acts as a corporate repository that can accommodate

all corporate archive documentation.

5. CLOUDIA

CLOUDIA will be developed based on the needs of the

Project and can be integrated with other applications such

as DHIERA, ADELE, ADHI’s email, and e-learning system

and can accommodate, monitor, and evaluate data on the

project in accordance with the folder template so CLOUDIA

also acts as the main data safe running on the project.

Research, development, and application training are carried

out on an ongoing basis to ensure the application runs

well and fosters awareness of ADHI employees to use the

application to the fullest.

6. KMS/LMS

ADHI’s KMS and LMS development starts with gathering

corporate knowledge, then it will be integrated with

DHIERA SDM for the LMS section so that all assessments

carried out at KMS/LMS are attached to the person. These

KMS and LMS were built by the IT Team based on ADHI’s

needs compiled by the ALC and the HR Department.

Alternative Analysis of Adjusting System Development for Existing SystemsThe number of applications developed will certainly increase

along with the development of needs from year to year.

Integration of these multi-applications is required in an

integrated information system container. This can be realized

through the implementation of Single Sign On (SSO). SSO is a

system that can accommodate all applications in one portal.

Each user only needs one account and password to access all

applications (according to each user’s access rights). This SSO

system will be built in a portal named SINTA (ADHI Integrated

Information System).

Change ManagementIn the implementation of all applications, socialization is

needed, because awareness of all users is needed on the

use of the application. The use of these applications tends to

change the habits and working patterns of all users because

of the transformation from the manual process to the digital

process, so that an effective change management strategy is

needed. Change Management requires great support from

top management so that each user will feel the importance of

these changes. Many steps can be taken in this change process,

by conducting socialization & regular training, full support





perubahan tersebut. Banyak langkah yang bisa diambil

dalam proses perubahan ini, yakni dengan melakukan

sosialisasi & training secara teratur, dukungan penuh oleh

tim IT, dan memanfaatan media sosial. Dengan adanya

change management ini, diharapkan tingkat utilisasi

aplikasi bisa mencapai 100%.

Penerapan Perencanaan Operasional Sistem dalam KPIKPI (Key Performance Indicator) merupakan satu set

ukuran kuantitatif yang digunakan Perseroan atau

industri untuk mengukur atau membandingkan kinerja

dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional.

Sesuai dengan KPI Perseroan yang berkaitan dengan

tujuan strategis dan operasional yang meletakkan sektor

pengembangan TI sebagai salah satu master plan dengan

tujuan strategis Perseroan dalam jangka waktu panjang,

maka harus ditambahkan beberapa poin yang mampu

mendukung pengembangan teknologi di KPI Perseroan.

Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Mampu berperan dalam penggunaan sistem ERP

sebagai sistem single source.

2. Mampu mendukung integrasi antara aplikasi existing.

3. Top management mampu mendukung pengembangan

teknologi.

by the IT team, and utilizing social media. With this change

management, it is expected that the application utilization

rate can reach 100%.

Application of System Operational Planning in KPIKPI (Key Performance Indicator) is a set of quantitative measures

used by the Company or industry to measure or compare

performance in terms of meeting strategic and operational

objectives.

In accordance with the Company’s KPI relating to strategic and

operational objectives that put the IT development sector as

one of the master plans with the Company’s strategic goals in

the long term, a number of points must be added to support

the technology development in the Company’s KPI.

Examples are as follows:

1. Able to play a role in the use of ERP systems as a single

source system.

2. Able to support integration between existing applications.

3. Top management is able to support technology

development.

Pelatihan Effective Communication Bagi Karyawan BaruEffective Communication Training for New Employee

TATA KELOLAPERUSAHAAN

YANG BAIKGood Corporate

Governance

6

PERSEROAN BERKOMITMEN SECARA PENUH UNTUK MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GCG

SEBAGAI LANDASAN DALAM MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH YANG BERKELANJUTAN BAGI

KEPENTINGAN PARA PEMEGANG SAHAM, MASYARAKAT SECARA LUAS, DAN

BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA (PEGAWAI, KONSUMEN, REGULATOR, MITRA

KERJA, DAN LAIN-LAIN) BAIK DALAM JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG.

Company is fully committed to implement GCG principles as a foundation in creating sustainable added value for the benefit of shareholders, community, and various other stakeholders (employees, consumers, regulators, business

partners, etc.) both in short and long term.

Masjid Istiqlal, JakartaIstiqlal Mosque, Jakarta






Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance General Principles

Penerapan praktik tata kelola Perusahaan yang baik

atau Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi

semacam keharusan bagi dunia usaha untuk menjaga

kepercayaan pemegang saham maupun pemangku

kepentingan. Seluruh pelaku usaha di dunia termasuk

Indonesia, telah menerapkan praktik GCG yang

mendasari proses dan mekanisme pengelolaan entitas

usaha berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan dan


GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses

dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. GCG juga

dapat diartikan sebagai sebuah sistem dan struktur untuk

mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan

nilai pemegang saham (shareholders value) serta

mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan seperti kreditur, supplier, asosiasi

usaha, konsumen, pekerja, Pemerintah, dan masyarakat.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG)

practices has become a necessity for businesses to maintain

the trust of shareholders and stakeholders. All business

players in the world, including Indonesia, have implemented

GCG practice that underlies the process and mechanism for

managing business based on compliance with applicable laws

and regulations.

GCG is the principle that underlies the process and mechanism

of corporate management based on compliance with laws and

regulations and a reflection of business with ethics. GCG can

also be interpreted as a system and structure for managing

company with the aim of increasing shareholder value and

accommodating various parties who have interest in Company

namely creditors, suppliers, business associations, consumers,

workers, Government, and community.





Light Rail Transit (LRT) JabodebekLight Rail Transit (LRT) Jabodebek

Regulator bersama dengan berbagai pihak yang menaruh

perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia

memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya

hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan

pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang

harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha

yang mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan

lingkungan di sekitarnya.

Regulators together with various parties who pay attention

to the development of GCG in Indonesia provide a strong

affirmation of the importance of a harmonious relationship

between business entities and stakeholders. Through this

harmonious relationship, a business world is expected to be

able to contribute to the community and the surrounding

environment.






Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

KomitmenAnggaran Dasar Perseroan menegaskan komitmen

Perseroan dalam menerapkan praktik-praktik GCG

dalam pengelolaan Perseroan yang dituangkan dalam

pedoman Good Corporate Governance (GCG code).

Komitmen ini diwujudkan antara lain dengan melengkapi

infrastruktur GCG yang melandasi penerapan GCG di

lingkup Perseroan, serta melakukan penyempurnaan

berbagai soft structure atau perangkat lunak struktur

GCG yang dimiliki Perseroan.

Untuk menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan

GCG di Perseroan, GCG Code akan dikaji relevansinya

setiap tahun, untuk melihat kesesuaian terhadap kondisi

lingkungan bisnis Perseroan yang mutakhir.

Sebagai salah satu BUMN, ADHI senantiasa berperan aktif

dalam proses pembangunan perekonomian nasional dengan

cara meningkatkan kinerja Perseroan yang berlandaskan

pada prinsip- prinsip GCG. Bagi ADHI, GCG didefinisikan

sebagai pola pikir dan pola kerja yang diterapkan di

seluruh jajaran Perseroan untuk meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen

yang efisien dan efektif, sehingga mewujudkan nilai

bagi pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan Visi

dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang

pada asas-asas GCG, yaitu transparansi (transparency),

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban

(responsibility),independensi (independency), dan

kewajaran (fairness).

Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan

prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan

nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para

pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai

pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen,

regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang.

Prinsip Penerapan GCGPerseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG bukan hanya

untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.

Perseroan memiliki komitmen yang kuat, bahwa penerapan

GCG harus berlandaskan pada standar etika tertinggi

Good Corporate Governance Basic Implementation

CommitmentCompany’s Articles of Association affirm Company’s

commitment in implementing GCG practices in the management

of Company as outlined in the Good Corporate Governance

(GCG Code) Guideline. This commitment is realized, among

others, by completing the GCG infrastructure that underlies the

implementation of GCG within Company, as well as making

improvement to various GCG softstructre owned by Company.

To demonstrate commitment to the implementation of GCG

in Company, its GCG Code will be reviewed annually to adjust

to Company’s current business environment.

As one of the State-Owned Enterprises, ADHI always plays

an active role in the national economic development by

improving Company’s performance based on GCG principle.

For ADHI, GCG is defined as the mindset and work pattern

implemented in all levels of Company to increase transparency

and accountability for the creation of an efficient and effective

management system and to create value for stakeholders. In

realizing the Vision and carrying out the Mission, Company

always adheres to the principles of GCG, namely transparency,

accountability, responsibility, independence and fairness.

Company is fully committed to implementing GCG principle

as a foundation in creating sustainable added value for the

benefit of shareholders, the wider community, and various

other stakeholders (employees, consumers, regulators, work

partners, etc.) both in short-term and long terms.

GCG Implementation PrinciplesCompany implement GCG not only to comply with laws

and regulations. Company has a strong commitment, that

the implementation of GCG must be based on the highest

ethical standard which becomes one of the foundations

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup ADHIGood Corporate Governance Development at ADHI





yang menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan

usaha Perseroan yang berkelanjutan. Pelaksanaan GCG

di lingkup Perseroan dilandaskan pada 5 (lima) prinsip

dasar, yakni: transparansi (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility),

independensi (independency), dan kewajaran (fairness),

sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good

Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite

Nasional Kebijakan Governance.

Azas Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya

diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI),

Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, praktik, dan panduan yang telah

menjadi standar bisnis. Perseroan memiliki komitmen

untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai proses

dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan

dan mengelola bisnis dan urusan-urusan Perseroan

dalam rangka meningkatkan keberhasilan bisnis

dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai

pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholders.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dilingkungan Perseroan,

sebagaimana tertuang dalam Pedoman GCG ADHI yang

telah disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi

No. 014-6/2018/350 tanggal 28 Juni 2018 tentang

Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance

(GCG code) PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sebagai berikut:

for the sustainable growth of Company’s business. GCG

implementation within Company is based on 5 (five) basic

principles, namely: transparency, accountability, responsibility,

independence and fairness, as has been published in the Good

Corporate Governance General Guideline issued by the National

Committee on Governance.

Principles of Good Corporate Governance

As a publicly traded company whose shares are traded on

Indonesia Stock Exchange (IDX), Company always complies with

the applicable laws, practices, and guidelines that have become

business standards. Company is committed to implementing

GCG principle as process and structure used to direct and

manage the business and problems of Company in order to

increase success and accountability of Company in order to

realize shareholder’s value in the long-term, while taking into

account the interests of stakeholders.

Implementation of GCG principles within Company, as stated

in the ADHI GCG Guideline that have been refined through

Director Decree No. 014-6/2018/350 dated June 28, 2018

on the Improvement of the Guideline for Good Corporate

Governance (GCG code) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk., as

follows:






Keterbukaan Transparansi merupakan sikap keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

mengemukakan informasi material yang relevan bagi

Perseroan. Transparansi diupayakan dan diwujudkan oleh

Perseroan dengan selalu berusaha untuk mempelopori

pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan

kepada stakeholders serta dalam pengungkapannya tidak

terbatas pada informasi yang bersifat wajib dengan tidak

menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sesuai dengan praktik terbaik GCG.

Implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan

antara lain:

1. Rencana Kerja Tahunan Perseroan, dengan rincian

penjelasan sebagai berikut:

a. Direksi menyusun kebijakan, prosedur dan

pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan.

b. Direksi menyusun RKAP dan menyampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Persetujuan diberikan oleh Dewan Komisaris

sebelum tahun buku dimulai.

d. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)

Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

tahun yang sama. Buku Perseroan ditutup pada

akhir bulan Desember setiap tahun.

e. Direksi mensosialisasikan RKAP kepada seluruh

Karyawan.

2. Laporan Tahunan Perseroan sesuai POJK No. 29/

POJK.04/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan Surat Edaran

OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi

Laporan Tahunan Emiten dijelaskan sebagai berikut:

a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban

Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan

pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau

Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang

disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan dan

wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris.

c. Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid dan

harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan

dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik

d. Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat:

i. Ikhtisar data keuangan penting.

ii. Informasi saham (jika ada).

iii. Laporan Direksi.

iv. Laporan Dewan Komisaris.

v. Profil Emiten atau Perusahaan Publik.

vi. Analisis dan pembahasan manajemen.

TransparencyTransparency is transparent attitude in carrying out decision

making process and revealing relevant material information for

Company. Transparency is pursued and realized by Company

by always striving to be the pioneer in disclosing financial

and non-financial information to stakeholders not limited to

compulsory information without violating applicable laws and

regulations and in accordance with GCG.

Implementation of the principle of transparency that is

implemented includes:

1. Company’s Annual Work Plan, details as follow:

a. Board of Directors sets the policies, procedures and

the guidelines for Company’s Budget Plan.

b. Board of Directors sets the Buget Plan and conveys

it to Board of Commissioners to receive approval

the latest by 30 (thirty) days before the start of next

calendar year.

c. The approval is given by Board of Commissioners

before the calendar year began.

d. Company’s calendar year starts from January 1 and

ends on December 31 of the same year. Company’s

books are closed at the end of the month of December

every year.

e. Board of Directors socializes the Budget Plan to all

employees.

2. Company’s Annual Report according to POJK No. 29/

POJK.04/2016 on July 26, 2016 and circular letter from

FSA No. 30/SEOJK.04/2016 in annual report company

form, described as follows:

a. Annual Report is an accountability report of Board of

Directors and Board of Commissioners in the handling

and supervision of a Listed Company in the space

of 1 (one) calendar year to the General Meeting of

Shareholders that is arranged based on the conditions

in this Regulation of Financial Services Authority.

b. Board of Directors is required to compile an Annual Report

and Board of Commissioners is required to examine it.

c. Annual Report must be printed and bound and

must be able to be reproduced in the form of print

document copy as well as electronic document copy.

d. Annual Report should contain at least the following

information:

i. Summary of Key Financial Information.

ii. Stock Information (if any).

iii. Board of Directors Report.

iv. Board of Commissioners Teport.

v. Profile of Issuer or Public Company.

vi. Management Discussion and Analysis.





vii. Tata kelola Emiten diaplikasikan untuk

perusahaan Publik.

viii. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Emiten atau Perusahaan Publik.

ix. Laporan keuangan tahunan yang telah

diaudit; dan Surat pernyataan anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris

tentang tanggung jawab atas Laporan

Tahunan.

e. Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa

Indonesia dan bahasa asing. Laporan Tahunan

dalam bahasa asing paling sedikit menggunakan

bahasa Inggris dan wajib memuat informasi yang

sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan

yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam

hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau

informasi yang disajikan dalam bahasa asing

dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia,

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah

informasi dalam Bahasa Indonesia.

f. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. wajib menyampaikan

Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat

setelah tahun buku berakhir.

g. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia

bagi pemegang saham sebelum jangka waktu

penyampaian Laporan Tahunan berakhir,

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang

sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi

pemegang saham.

h. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik

memperoleh pernyataan efektif untuk pertama

kali dalam periode setelah tahun buku berakhir

sampai dengan batas waktu penyampaian

Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik

wajib menyampaikan laporan tahunan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada

tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada).

i. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib disampaikan

dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2

(dua) eksemplar, 1 (satu) di antaranya dalam

bentuk asli dan salinan dokumen elektronik yang

memuat informasi yang sama dengan informasi

dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam

bentuk dokumen cetak.

j. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang

disajikan dalam salinan dokumen elektronik

dengan yang disajikan dalam dokumen cetak,

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah

informasi dalam laporan asli.

k. Laporan Tahunan dalam bentuk asli, wajib

ditandatangani secara langsung oleh seluruh

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

l. Salinan dokumen elektronik wajib disampaikan

melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

vii. Corporate Governance Applied by The Issuer or

Public Company.

viii. Corporate Social or Environmental Responsibility

of The Issuer or Public Company.

ix. Audited Annual Report. and tatement That

Board of Directors and Board of Commissioners

are Fully Responsible for Annual Report.

e. Annual Report is required to be presented in

Indonesian and a foreign language. Annual Report

in a foreign language must at least be in English

and is required to present the same information as

Annual Report in Indonesian. In cases of a difference

in interpretation and/or information that is presented

in the foreign language with that which is presented

in Indonesian, the information used as reference is

the information in Indonesian.

f. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. is required to submit

Annual Report to FSA the latest by the end of the

fourth month after the calendar year ends.

g. In the event that Annual Report has been made

available to the Shareholders before the period of

Annual Report submission ends, Annual Report

is required to be sumitted to the Financial Service

Authority on the same date as it is available to the

shareholders.

h. In the case of Issuer or Public Company got effective

statement for the first time in the period after

calendar year ends until the deadline of Annual Report

submission, Issuer or Public Company is required to

submit Annual Report to Financial Services Authority

the latest by calling date of Annual General Meeting

of Shareholders (if any).

i. Annual Report submitted to the Financial Services

Authortiy as is required to be submitted in the form

of print document in at least 2 (two) copies, 1 (one)

of which is in its original form and soft-copy that

contains the same information with the information

in Annual Report that is presented in the form of

print document.

j. In cases where there is a difference of information

presented in the electronic document copy with the

one presented in the print document, the information

used as reference is the information in Annual Report

that is submitted in the form of original print document.

k. Annual Report in the original form, is required to be

signed directly by all members of Board of Directors

and Board of Commissioners.

l. The copy of electronic document is required to be

submitted through the electronic submission system

of the Financial Service Authority.






m. Dalam hal Laporan Tahunan dalam bentuk

dokumen cetak dan dokumen elektronik

disampaikan secara terpisah, penghitungan

ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan

didasarkan pada Laporan Tahunan yang lebih

dahulu diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

n. Dalam hal penyajian Laporan Tahunan dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing disajikan

dalam buku yang terpisah, Emiten atau

Perusahaan Publik wajib menyampaikan

Laporan Tahunan dimaksud kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan OJK.

o. Penyampaian Laporan Tahunan yang disajikan dalam

buku terpisah wajib disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang sama.

p. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan

Tahunan sebagaimana jatuh pada hari libur,

Laporan Tahunan wajib disampaikan paling

lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

q. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik

menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas

waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan

atas penyampaian Laporan Tahunan dihitung

sejak hari pertama setelah batas akhir waktu

penyampaian Laporan Tahunan.

r. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang

saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.

s. Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web

Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal

yang sama dengan penyampaian Laporan

Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) tentang Situs Web Emiten

atau Perusahaan Publik.

t. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab

atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

u. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang

menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.

v. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani

Laporan Tahunan, yang bersangkutan wajib

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam

surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan

Tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak

menandatangani Laporan Tahunan dan tidak

memberikan alasan secara tertulis, anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain

yang menandatangani Laporan Tahunan wajib

menyertakan alasan secara tertulis dalam surat

tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.

w. Tanda tangan dibubuhkan pada surat pernyataan

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan

pada lembaran tersendiri dalam Laporan

Tahunan.

m. In the case of Annual Report in the form of print

document and electronic document being submitted

separately, the timeliness calculation of the submission

of Annual Report is based on Annual Report that is

received first by Financial Services Authority.

n. In the case of presenting Annual Report in Indonesian

and a foreign language that is presented in separate

books, the Issuer or Public Company is required to

submit the intended Annual Report to Financial

Services Authority according to the FSA regulations.

o. The presentation of Annual Report in separate books

is required to be submitted to Financial Services

Authority on the same date.

p. In the case of the deadline of Annual Report

submission falling on public holidays, Annual Report

must be submitted at the latest by the next 1 (one)

working day.

q. In the case of Issuer or Public Company submitting

Annual Report past the deadline, the calculation of

the days of delay on Annual Report submission is

counted since the first day after the deadline for

Annual Report submission.

r. Annual Report must be available to all shareholders on

the calling of Annual General Meeting of Shareholders.

s. Annual Report must be published in the Issuer or

Public Company’s website on the same day as the

submission to Financial Services Authority and is

required to be available in a certain period of time

as regulated in Financial Services Authority regulation

on Issuer or Public Company’s websites.

t. Board of Directors and Board of Commissioners are

responsible for the validity of content of Annual Report.

u. Annual Report must be signed by all members of

Board of Directors and Board of Commissioners that

serve during presentation of Annual Report.

v. In case of a member of Board of Directors and/or

Board of Commissioners not signing Annual Report,

the related party must state their reason in written in

a separate letter that is attached to Annual Report. In

case of a member of Board of Directors and/ or board

of Commissioners not signing Annual Report and not

giving a written reason, other members of Board of

Directors and/or Board of Commissioners that have

signed Annual Report must give the written reason

in a separate letter that is attached to Annual Report.

w. The signatures are affixed to Letter of Statement

of Board of Directors and Board of Commissioners

regarding the responsibility for Annual Reporting in

a separate page in Annual Report.





3. Laporan keuangan berkala disusun sesuai Peraturan

Bapepam-LK No. X.K.2 tanggal 5 Juli 2011, meliputi

laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah

tahunan dan laporan triwulanan, dengan rincian

penjelasan sebagai berikut:

a. Perseroan sebagai Emiten dan Perusahaan Publik

wajib menyampaikan laporan keuangan berkala

kepada Bapepam-LK (OJK) sebanyak 2 (dua)

eksemplar, sekurang-kurangya sebanyak 1 (satu)

eksemplar dalam bentuk asli.

b. Laporan keuangan yang harus disampaikan

kepada Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan)

terdiri dari:

i. Neraca.

ii. Laporan laba rugi.

iii. Laporan perubahan ekuitas.

iv. Laporan arus kas.

v. Laporan lain serta materi penjelasan yang

merupakan bagian integral dari laporan keuangan

jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

vi. Catatan atas laporan keuangan.

c. Laporan Keuangan disajikan dalam bahasa

Indonesia.

d. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

e. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip

akuntansi yang berlaku umum yang pada

pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan

yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang

Pasar Modal yang ditetapkan oleh Bapepam-LK

(OJK).

f. Laporan Keuangan Tahunan:

i. Laporan keuangan tahunan harus disertai

dengan laporan dari Akuntan dengan

pendapat yang lazim dan disampaikan kepada

Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya pada

akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan

keuangan tahunan.

ii. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan

kepada publik dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Perusahaan wajib mengumumkan neraca,

laporan laba rugi dan laporan lain

yang dipersyaratkan oleh instansi yang

berwenang dalam sekurangkurangnya

1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang satu diantaranya

mempunyai peredaran nasional dan

lainnya yang terbit ditempat kedudukan

Emiten atau Perusahaan Publik.

- Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi,

dan laporan lain yang dipersyaratkan

oleh instansi yang berwenang sesuai

dengan jenis industrinya yang diumumkan

tersebut harus sama dengan yang disajikan

dalam laporan keuangan tahunan yang

disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK).

3. Periodical Financial Statements are compiled according

to the Capital Market Supervisory Agency and Financial

Institution Regulation No. X.K.2 on July 5, 2011, that

covered Annual Report, Mid-Year Financial Statements

and quarterly report, with details as follows:

a. Company as Issuer and Public Company is required to

submit Periodical Financial Statements to the Capital

Market Supervisory Agency and Financial Institution

(Financial Services Authority) as many as 2 (two) copies,

at least 1 (one) copy in its original form.

b. Financial Statements that must be submistted to the

Capital Market Supervisory Agency and Financial

Institution (Financial Service Authority) consists of:

i. Balance Sheet.

ii. Income Statement.

iii. Statement of Owner Equity.

iv. Cash Flow Statement.

v. Other Statements as well as Clarifying Materials

that are Integral Parts of the Financial Statements

if They are Required by the Authorized Agency.

vi. Notes on the Financial Statements.

c. Financial Staements are presented in

Indonesian.

d. Financial Statements are presented as comparison with

the same period in the previous year.

e. Financial Statements are complied based on

applicable accounting principles that in essence is the

Financial Accounting standards that have been set

by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), and

accounting regulations in the stock market that were

set by the Capital Market Supervisory Agency (Financial

Services Authority).

f. Annual Financial Statements:

i. Annual Financial Statements must be accompanied by

Statement from Accountant with prevalent opinion

and are submitted to the Capital Market Supervisory

Agency aand Financial Institution (Financial Services

Authority) the latest by the end of the third month

after the date of the Annual Financial Statements.

ii. Annual Financial Statements must be announced

to the public with stipulations as follows:

- Company must announce the balance sheet,

income statement and other statements that

are required by the authorized agency in at

least 1 (one) daily Indonesian newspaper with

one of which having national distribution and

the others are published in the habitation of

the Issuer or Public Company.

- The form and content of the balance sheet,

income statement, and other statements that

are required by authorized agency according

to the type of industry that is announced must

be the same as those presented in the Annual

Financial Statements that are presented to

the Capital Market Supervisory Agency and

Financial Institution.






- Pengumuman tersebut harus memuat

opini dari akuntan publik dan bukti

pengumuman tersebut harus disampaikan

kepada Bapepeam-LK (OJK) selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah

tanggal pengumuman.

- Jika terdapat perbedaan antara laporan

keuangan tengah tahunan yang telah

disajikan secara tersendiri kepada

masyarakat dengan data periode yang

sama secara implisit sudah tercakup dalam

laporan keuangan tahunan harus dijelaskan

didalam catatan atas laporan keuangan.

Perbedaan data laporan keuangan tengah

tahunan tersebut terutama terjadi karena

adanya saran koreksi Akuntan dalam rangka

pemeriksaan (audit) laporan keuangan

tahunan. Penjelasan tersebut juga mencakup

perbedaan laba bersih dan hal-hal yang

menyebabkan timbulnya perubahan.

- Laporan keuangan tahunan menjadi salah

satu bagian dari laporan tahunan untuk

keperluan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

g. Laporan Keuangan Tengah Tahunan disusun sesuai

Peraturan Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan)

No. X.K.2 tanggal 5 Juli 2011.

i. Laporan keuangan tengah tahunan

disampaikan kepada Bapepam-LK dalam

jangka waktu sebagai berikut:

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan

pertama setelah tanggal laporan

keuangan tengah tahunan, jika tidak

disertai laporan Akuntan Publik.

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua

setelah tanggal laporan keuangan tengah

tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam

rangka penelaahan terbatas.

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga

setelah tanggal laporan keuangan tengah

tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang

memberikan pendapat tentang kewajaran

laporan keuangan secara keseluruhan.

ii. Laporan keuangan tengah disusun

berdasarkan prinsip yang sama dengan

laporan keuangan tahunan dan mencakup

antara lain penyesuaian yang lazim

dilakukan pada akhir periode akuntansi

perusahaan demi tercapainya dasar akrual.

iii. Jika terdapat perbedaan antara laporan

keuangan tengah tahunan dengan

data periode yang sama dalam rangka

penyusunan laporan keuangan tahunan,

maka laporan keuangan tengah tahunan

tersebut yang disajikan secara perbandingan

dengan laporan keuangan tengah tahunan

- The announcement must publish the opinion

of the general public and the proof of the

announcement must be submitted to the

Capital Market Supervisory Agency (Financial

Services Authority) the latest by 2 (two)

working days after the date of announcement.

- If there is a difference between the Mid-Year

Financial Statements that have been presented

privately to the public with the same period

of data that is implicitly covered in the Annual

Financial Statements, it must be explained in

the notes on the Financial Statements. The

difference in Mid-Year Financial Statements

mostly happens because of the correction

from Accountants in the event of the Annual

financial statement audit. The explanation

must cover the difference in net profit that

happens and other things that have caused

the change.

- Annual Financial Statements remain as one of

the parts of Annual Report for the purposes of

the Annual General Meeting of Shareholders

(AGMS).

g. Mid-Year Financial Statements are compiled according to

the Regulation of the Capital Market Supervisory Agency

and Financial Institution (FSA) No. X.K. on July 5, 2011.

i. The Mid-Year Financial Satements are submitted

to the Capital Market Supervisory Agency and

Financial Institution in the time periods as follows:

- The latest by the end of the first month after

the date of the Mid- Year Financial Statements,

if not accompanied by the report of the Public

Accountant.

- The latest by the end of the second month after

the date of theMid-Year Financial Statements,

if accompanied by the report of the Public

Accountant in the course of limited review.

- The latest by the end of the third month after

the date of the Mid-Year Financial Statements,

if accompanied by the Accountant report that

provides opinion on the overall validity of the

Financial Statements.

ii. Mid-Year Financial Statements are complied based

on the same principles as the Annual Financial

Statements and cover among others adjustments

that are commonly done at the end of Company’s

accounting period in order to achieve an accrual

basis.

iii. Should there be a difference between the Mid-Year

Financial Statements with the data of the same

period in the course of compiling of the annual

financial satements, then the Mid-Year Financial

Statements that are presented as comparison





periode berikutnya harus ditetapkan kembali

sesuai dengan data yang telah dicakup

dengan laporan tahunan.

iv. Laporan keuangan tengah tahunan wajib

diumumkan kepada masyarakat dengan

ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan wajib mengumumkan neraca,

laporan laba rugi dan laporan lain yang

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

dalam sekurangkurangnya 1 (satu) surat

kabar harian berbahasa Indonesia yang

mempunyai peredaran nasional.

- Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi

dan laporan lain yang dipersyaratkan

oleh instansi yang berwenang sesuai

dengan jenis industrinya yang diumumkan

tersebut harus sama dengan yang disajikan

dalam laporan keuangan tengah tahunan

yang disampaikan kepada Bapepam-LK

(OJK).

- Pengumuman tersebut harus dilakukan

selambat-lambatnya sesuai dengan jangka

waktu menurut kewajiban penyampaian

laporan keuangan tengah tahunan

kepada Bapepam-LK (OJK).

- Bukti pengumuman tersebut harus

disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK)

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja

setelah tanggal pengumuman.

h. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan

keuangan berkala jatuh pada hari libur, maka

laporan keuangan wajib disampaikan pada hari

kerja sebelumnya.

i. Laporan Triwulanan adalah laporan keuangan

yang disampaikan setiap tiga bulan sekali

terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil

penawaran umum oleh Perseroan (IPO atau

Obligasi).

i. Perseroan sebagai Emiten yang Pernyataan

Pendaftarannya telah efektif wajib

menyampaikan laporan realisasi penggunaan

dana hasil Penawaran Umum kepada

Bapepam. Relasisasi penggunaan dana

hasil Penawaran Umum tersebut wajib

pula dipertanggungjawabkan pada Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), dan atau

disampaikan pada Wali Amanat.

ii. Laporan realisasi penggunaan dana yang

disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) dan

Wali Amanat dibuat secara berkala setiap 3

(tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan

Desember). Penyampaian laporan tersebut

selambat-lambatnya pada tanggal 15

bulan berikutnya. Bentuk dan isi laporan

dimaksud disusun sesuai dengan formulir

yang disediakan oleh Bapepam-LK (OJK).

with the mid-year financial statements of the next

period must be reassigned according to the data

that has been covered in Annual Report.

iv. Mid-year financial statements must be announced

to the public with stipulations as follows:

- Company must announce the balance sheet,

income statement and other statements that

are required by the authorized agency in at

least 1 (one) daily Indonesian newspaper with

national distribution.

- The form and content of the balance sheet,

income statement, and other statements that

are required by authorized agency according

to the type of industry that is announced must

be the same as those presented in the Annual

Financial Statements that are presented to the

Capital Market Supervisory Agency and Financial

Institution (Financial Services Authority).

- The announcement must be made the latest

according to the the time period of the Mid-Year

Financial Statements submission requirement


Financial Institution (Financial Services Authority).

- The proof of the announcement must be

submitted to the Capital Market Supervisory

Agency and Financial Institution (Financial

Services Authority) the latest within 2 (two)

working days after date of announcement.

h. In the event that the deadline for Periodical Financial

Statements fall on public holidays, then the Financial

Statements must be submitted on the previous

working day.

i. Quarterly Reports are Financial Statements that

are submitted every three months relating to the

realization of use of proceeds from public offerings

by Company (IPO or Bonds).

i. Company as Issuer with an effective Registration

Statement must submit realization report of the

use of proceeds from Public Offerings to the

Capital Market Supervisory Agency. The realization

of the use of proceeds from public offerings must

also be accounted for at the General Meeting

of Shareholdrs (GMS), and/or submitted to the

Trustee.

ii. The report of realization of use of proceeds that is

submitted to the Capital Market Supervisory Agency

and Financial Institution (Financial Services Authority)

and Trustee are made periodically every 4 (four)

months (March, June, September, and December).

Report submission must be done at the latest on the

15th of the following month. The form and content

of the intended report are compiled according to

the forms that are provided by the Capital Market

Supervisory Agency and Financial Institution (FSA).






iii. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan

dana pada Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) Tahunan dilaksanakan secara berkala

setiap tahun.

iv. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana

tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Rencana tersebut dilaporkan terlebih

dahulu kepada Bapepam-LK (OJK)

dengan mengemukakan alasan beserta

pertimbangannya.

- Perubahan penggunaan dana yang berasal

dari Penawaran Umum saham mendapatkan

persetujuan terlebih dahulu dari Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Perubahan penggnaan dana yang berasal

dari Penawaran Umum Obligasi harus

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu

dari Wali Amanat setelah disetujui oleh

Rapat Umum Pemegang Obligasi.

v. Perubahan sebagaimana dimaksud diatas,

mencakup:

- Perubahan yang material dari masing-

masing unsure penggunaan dana.

- Perubahan lokasi yang memiliki dampak

ekonomis.

vi. Dalam hal Perseroan telah mempergunakan seluruh

dana hasil penawaran umum, wajib menyampaikan

laporan realisasi penggunaan dana terakhir kepada

Bapepam-LK (OJK) dan mempertanggungjawabkan

realisasi Penggunaan dana terakhir tersebut pada

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau

menyampaikannya kepada Wali Amanat sesuai

periodenya.

vii. Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan

kepada anak perusahaan atau afiliasinya, agar

dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah

danatersbut dikembalikan kepada Emiten.

viii. Dalam hal terdapat sisa dana, perlu dijelaskan

antara lain:

- Tempat dimana dana tersebut disimpan.

- Tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya.

- Hubungan afiliasi antara Emiten dengan

tempat dimana dana tersebut disimpan.

- Jangka waktu penyimpanan.

- Hubungan afiliasi antara Emiten dengan

tempat dimana dana tersebut disimpan.

4. Laporan-laporan lain yang wajib disampaikan oleh

Perseroan terikat dan mematuhi peraturan yang

berlaku dibidang Pasar Modal, termasuk peraturan

yang mewajibkan keterbukaan informasi yang

terkait dengan hal-hal diantaranya transaksi material,

transaksi benturan kepentingan, serta informasi atau

fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek

Perusahaan atau keputusan investasi pemodal, meliputi:

a. Penggabungan usaha, pembelian saham, dan

peleburan usaha patungan.

b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham.

iii. The accountability of realization of use of proceeds

on the Annual General Meeting of Shareholders

(GMS) is held periodically every year.

iv. In the event of a change of use of proceeds, these

things as follows must be taken into account:

- The Plan must first be reported to the Capital

Market Supervisory Agency and Financial

Institution (Financial Services Authority) by

disclosing the reason and consideration.

- The change of use of proceeds from Public

Stock Offerings has gotten approval from the

General Meeting of Shareholders (GMS).

- The change in use of proceeds from Public

Bonds Offerings must first get the approval of

the Trustee after first approved by the General

Meeting of Bondholders.

v. Changes as stipulated in d cover:

- Material changes from each unsure use of

proceeds.

- Change of location with an economical

impact.

vi. In the event that Company has used all the

proceeds from Public Offerings, it must submit

the realization report of the last use of proceeds


Financial Institution (Financial Services Authority)

and call to account the realization of the last use

of proceeds in the Annual General Meeting of

Shareholders and/ or submitting it to the Trustee

according to the period.

vii. In the event of use of proceeds that are loaned

to its subsidaires or affiliations, the proceeds

allocation must be explained after said proceeds

have been returned to the Issuer.

viii. In the event where there’s remaining funds, what

follows needs to be explained:

- Where the funds are conserved.

- Interest rates and their allocations.

- The affiliation connection between Issuer with

the place where the funds are conserved.

- Conservation period.

- The affiliation connection between Issuer and

the place where the funds are conserved.

4. Other statements that must be submitted by Company in

relations and compliance to the prevailing regulations in

the Stock Market, including the regulations that require

information transparency relating to things such as

the following, material transaction, conflict of interest

transaction, as well as information or maetiral facts that

can affect the value of Corporate Securities or investment

decisions of financiers, include:

a. Merger, share purchase, and joint venture.

b. Stock split or share dividend distribution.





c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya.

d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.

e. Produk atau penemuan baru yang berarti.

f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan

penting dalam manajemen.

g. Pengumuman pembelian kembali atau

pembayaran Efek yang bersifat utang.

h. Penjualan tambahan efek yang kepada masyarakat

atau secara terbatas yang material.

i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material.

j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.

k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan,

dan/atau direktur dan komisaris perusahaan.

l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.

m. Penggantian akuntan yang mangaudit

perusahaan.

n. Penggantian Wali Amanat.

o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

5. Disamping hal-hal tersebut di atas, Perseroan

mengungkapkan informasi penting kepada para

pemangku kepentingan (stakeholders) antara lain:

a. Prosedur pengadaan dan hubungan rekanan.

b. Ketaatan dalam pembayaran pajak.

c. Mekanisme manajemen SDM yang sesuai dengan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

AkuntabilitasAkuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, wewenang,

dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga

pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara efektif.

Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan

dengan keberadaan sistem yang mengendalikan

hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di

Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan

pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas oleh Perseroan

diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah

yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan

kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan

maupun dengan kepentingan stakeholders.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong

seluruh individu dan/atau organ Perseroan agar menyadari

hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta

kewenangannya. Akuntabilitas senantiasa dilaksanakan

supaya Perseroan selalu dapat mengkomunikasikan

kepada stakeholder agar benar-benar memahami hak

dan kewajiban masing masing sesuai dengan peraturan


Perseroan mengakui tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu:

a. Akuntabilitas Individual yang merujuk kepada

hubungan akuntabilitas antara atasan-bawahan

yang berlaku kepada kedua belah pihak baik yang

mempunyai wewenang dan yang mendapatkan

penugasan dari pemegang wewenang.

c. Income from dividents that is extraordinary in nature.

d. The acquisition or loss of an important contract.

e. New products or innovations.

f. Changes in control or important changes in

management.

g. Repurchase announcement or payment of debt

securities.

h. Sale of additional securities to the public or materially

limited.

i. Purchase, or loss of sale of material assets.

j. Labor disputes that are relatively important.

k. Important law suits on Company, and/or Board of

Directors and Board of Commissioners.

l. Bids for other securities purchases.

m. The replacement of accountants that audit Company.

n. Replacement of Trustee.

o. Change of Company’s fiscal year.

5. Aside from the aforementioned things, Company reveals

important information to the Stakeholders, among which

are:

a. Procurement procedures and partner relations.

b. Compliance in tax payment

c. HC management mechanism that is in line with the

Collective Labor Agreement (CLA).

AccountabilityAccountability is the clarity of function, authority and the body

of Company’s accountability so the management can be done

effectively. Company believes that accountability is related

to the existence of a system that controls the relationship

between individuals and/or existing organs in Company and

the relationship between Company and interested parties.

Accountability by Company is needed as a solution to overcome

problems that arise as a logical consequence of differences in

the interests of individuals with the interests of Company and

with the interests of stakeholders.

Company applies accountability by encouraging all individuals

and/or organs of Company to realize their rights and obligations,

duties and responsibilities and authorities. Accountability is

always carried out so that Company can always communicate

to stakeholders in order to truly understand the rights and

obligations of each in accordance with the applicable laws

and regulations.

Company recognizes three levels of accountability, which are:

a. Individual Accountability that refers to the accountability

relationship between superiors – subordinates that

is applicable to both parties, whether those with

authority and those who receive the assignment from

the authority holder.






b. Akuntabilitas Tim yang merujuk kepada akuntabilitas

yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok

kerja atas kondisi dan kinerja yang tercapai.

c. Akuntabilitas Perseroan yang merujuk kepada

akuntabilitas Perseroan dalam menjalankan

peranannya sebagai entitas bisnis.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong

seluruh individu dan/atau organ Perseroan untuk

menyadari hak dan kewajiban, tugas, dan tanggungjawab

serta kewenangannya. Implementasi prinsip akuntabilitas

diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar

organ Perseroan, meliputi:

1. RUPS antara lain berwenang untuk menyetujui laporan

tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan

dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal-

hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS

sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris berwenang untuk mengesahkan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, melakukan

pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang

dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada

Direksi termasuk rencana pengembangan, serta

pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak

lanjut Keputusan RUPS.

3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai,

memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban merupakan wujud kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan serta

etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perseroan.

Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perseroan dengan

selalu berusaha menjadi warga perusahaan yang baik

(Good Corporate Citizen).

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan

dengan cara antara lain:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang- undangan yang berlaku pada

pelaksanaan kegiatan Perseroan.

2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik

dan tepat waktu.

3. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(Corporate Social Responsibility), melaksanakan kemitraan

dengan masyarakat serta bina lingkungan, misalnya

dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

4. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi

sesuai regulasi di bidang pasar modal.

b. Team Accountability that refers to accountability that is

shared by a group based on the condition and achieved

performance.

c. Company Accountability that refers to Company’s

accountability in playing its part as a business entity.

Company implements accountability by encouraging all

individuals and/ or organs of Company to realize their rights

and obligations, duties, and responsibilities and authorities.

The implementation of the accountability principle is realized

by a clear division of duties within the body of Company, that

includes:

1. GMS among others is authorized to approve Annual Report,

determine profit sharing and paid dividends, as well as

determining important affairs that require the approval

of GMS as regulated in Company Articles of Association

and the prevailing legislations.

2. Board of Commissioners is authorized to validate Company’s

Budget Plan, conduct supervision on the management

of Company that is done by Board of Directors as well

as providing advice to Board of Directors including

expansion plans, as well as implementation of the Article

of Association regulations and follow-up on the decisions

made in the GMS.

3. Board of Directors have the main duties of leading and

managing Company according to the purpose and

objectives of Company and should always strive to increase

the efficiency and effectiveness of Company to govern,

maintain and manage Company’s wealth.

ResponsibilityResponsibility is Compliance to prevailing legislations and good

corporate governance principles as well as healthy business

ethics in Company management. Accountability is realized by

Company by always trying to become a Good Corporate Citizen.

The implementation of the responsibility principle is realized

in the following ways:

1. Complying to the regulation of Company’s Article of

Association and prevailing legislations in Company’s

activities.

2. Fulfilling tax obligations well and in a timely manner.

3. Implementing corporate social responsibility with the

community as well as community development, for example

by developing small enterprises and cooperatives.

4. Fulfilling the obligation of information transparency

according to the stock market regulations.





IndependenceIndependence is Company’s professional management without

conflict of interest and influence/pressure from any party that is

not in line with the prevailing legislations and healthy principles

of Good Corporate Governance. Independence is necessary in

order for Company’s Organs to work well and able to make

the best decisions and for Company and needs to be carried

out by always respecting the rights and obligations, duties and

responsibilities as well as the authority of each of Company’s

Organs.

The implementation of the independency principle by Company,

which are:

1. Mutual respect for the rights, obligations, duties, authorities

and responsibilities of each person among Company’s

organ.

2. Parties outside of the body of Company may not interfere

with the management of Company.

3. Board of Commissioners, Board of Directors as well as

Company’s employees in their decision making have always

avoided any conflict of interest.

4. Company’s activities with conflict of interest must first be

obtained from independent Shareholders or their authorized

representatives in the General Meeting of Shareholders as

is regulated and in compliance to regulations in the stock

market on conflict of interest.

FairnessFairness Includes equity and equality in fulfilling the rights

of stakeholders according to the agreement and prevailing

legislations. Company guarantees that every shareholder and

stakeholder gets a fair treatment, and can use their rights

according to the prevailing legislations.

The implementation of the fairness principle, which are:

1. Shareholders have the right to attend and vote in GMS

according to prevailing regulations.

2. Company is fair and transparent to all its partners.

3. Company guarantees a safe and good working condition for

all employees according to Company’s ability and prevailing

legislations.

Basis and Objectives of Good Corporate GovernanceIn contributing to the development of the country, ADHI

always implements Good Corporate Governance in managing

Company with the aim of increasing shareholder’s value and

accommodating various parties with interests in Company

KemandirianKemandirian merupakan wujud pengelolaan Perseroan

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ

Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu

membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan dan

dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan

kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan

masing-masing Organ Perseroan.

Implementasi prinsip kemandirian oleh Perseroan, antara

lain:

1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang

serta tanggung jawab masing-masing antar organ

Perseroan.

2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri

pengurusan Perseroan.

3. Dewan Komisaris, Direksi, serta pegawai Perseroan

dalam pengambilan keputusan selalu menghindari

terjadinya benturan kepentingan.

4. Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan

kepentingan harus memperoleh terlebih dahulu dari

Pemegang Saham Independen atau wakil mereka

yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum

Pemegang Saham sebagaimana diatur dan mematuhi

peraturan di bidang pasar modal yang mengatur

tentang benturan kepentingan.

Kewajaran Kewajaran mencakup keadilan dan kesetaraan dalam

memenuhi hak-hak stakeholders sesuai perjanjian

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menjamin bahwa setiap pemegang saham

dan stakeholder mendapatkan perlakuan yang wajar, dan

dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan


Implementasi dari prinsip Kewajaran, antara lain:

1. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan

suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perseroan memperlakukan secara adil dan transparan

terhadap semua rekanan.

3. Perseroan menjamin kondisi kerja yang baik dan

aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Landasan dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang BaikSebagai bagian yang turut serta berkontribusi dalam

membangun negeri ini, ADHI senantiasa menerapkan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik dalam mengelola Perseroan

dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta






mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan

dengan Perseroan seperti kreditor, distributor, asosiasi usaha,

konsumen, pekerja, Pemerintah, dan masyarakat luas.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2018/350

tanggal 28 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman

Good Corporate Governance (GCG code) PT Adhi Karya

(Persero) Tbk., penerapan GCG di lingkungan Perseroan

berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011

tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.

MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/

Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/

POJK.04/2015 tanggal 21 November 2015 tentang

Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka,

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 berikut

lampirannya.

Selaku BUMN, Perseroan berkomitmen menerapkan

prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan merujuk

terhadap tujuan penerapan GCG menurut Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/

MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011


Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara, dimana penerapan GCG

pada BUMN bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki

daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun

internasional, sehingga mampu mempertahankan

keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk

mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional,

efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan

meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

3. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral

yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-

undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab

sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun

kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian

nasional.

5. Meningkatkan ikl im yang kondusif bagi

perkembangan investasi nasional.

Perseroan juga berkomitmen untuk memenuhi tujuan

GCG sebagaimana yang diamanatkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), dimana penerapan prinsip-prinsip

such as creditors, suppliers, business associations, consumers,

workers, Government, and community.

Based on Director Decree No. 014-6/2018/350 dated June 28,

2018 on the Improvement of the Guideline for Good Corporate

Governance (GCG code) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk., the

implementation of GCG in Company is guided by:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

No. PER-01/MBU/2011 on August 1, 2011 on the

Implementation of Good Corporate Governance in State-

Owned Enterprises.

2. Ruling of the Secretary Minister of State-Owned Enterprises

No. SK-16/S. MBU/2012 on June 6, 2012 on the Indicator/

Parameter of Assesment and Evaluation on Good Corporate

Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

3. Regulation of Financial Services Authority No. 21/

POJK.04/2015 on November 21, 2015 on the Guidelines

of Public Company Corporate Governance Implementation,

FSA Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 along with its

attachment.

As a State-Owned Enterprise, Company is committed to

implementing GCG principles consistently by referring to the

objectives of GCG implementation according to the Regulation

of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-09/

MBU/2012 on Amendments to the Regulation of the State

Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011

dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good

Corporate Governance in State-Owned Enterprises, where the

implementation of GCG to State-Owned Enterprises aims to:

1. To optimize the value of State-Owned Enterprises in order

for Company to be highly competitive, both nationally and

internationally, so it is able to maintain its existence and

live sustainably to achieve the purposes and objectives of

State-Owned Enterprises.

2. To drive the management of State-Owned Enterprises professionally,

efficiently and effectively, as well as empowering the function and

increasing the independence of the body of Company.

3. To drive the members of Company in making decisions and

taking actions that are based on high moral values and in

compliance to the legislations, as well as an awareness of

corporate social responsibility for State- Owned Enterprises

to the stakeholders and the environmental preservation

around the State-Owned Enterprises.

4. To increase the contribution of State-Owned Enterprises

in the national economy.

5. To increase a conducive climate for national investment

development.

Company is also committed to fulfill GCG goals as mandated

by Financial Services Authority (FSA), where the application of

GCG principles is expected to increase the competitiveness and





image of publicly listed companies in Indonesia to increase the

value of companies both at home and abroad.

Corporate Governance Structure and Policy

Corporate Governance StructureIn accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.

40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law),

the corporate governance structure is broadly described in the

main organs of Company, namely:

• The General Meeting of Shareholders (GMS)

is a Company organ that has authority not given to

Board of Directors or Board of Commissioners within

the limits specified in the Limited Liability Company

Law No. 40 of 2007 and/or the Articles of Association.

• Board of Commissioners

is Company’s organ tasked with conducting general

and/or special supervision in accordance with the

Articles of Association and providing advice to Board

of Directors.

• Board of Directors

Is an authorized organ of Company and is fully

responsible for the management of Company for the

benefit of Company, in accordance with the purposes

and objectives of Company and representing Company

both inside and outside the court in accordance with

the provisions of the Articles of Association.

As referred in the Articles of Association of Company and the

applicable laws and regulations, each organ has an important

role to play in implementing GCG and carrying out its functions,

duties and responsibilities for the benefit of Company.

GCG diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan

citra emiten atau perusahaan publik di Indonesia untuk

meningkatkan nilai perusahaan baik di dalam maupun

luar negeri.

Struktur dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola PerusahaanSesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur

tata kelola perusahaan secara garis besar tergambarkan

pada organ utama Perseroan yaitu:

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Adalah organ Perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi

atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40

Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

• Dewan Komisaris

Adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai

dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat

kepada Direksi.

• Direksi

Adalah organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar.

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

masing-masing organ mempunyai peran penting dalam

penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, dan

tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

Struktur Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance Structure

RUPSGMS

DEWANKOMISARISBOARD OF

COMMISSIONERS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

KOMITE AUDITAUDIT COMMITEE

SATUANPENGAWAS INTERNINTERNAL AUDITOR

DIREKSIBOARD OF DIRECTORS






Kebijakan Tata Kelola PerusahaanSebagai wujud implementasi Tata Kelola Perusahaan

yang Baik secara penuh, ADHI memberlakukan berbagai

kebijakan seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (GCG code), Pedoman Perilaku (Code of Conduct/

CoC), Charter Dewan Komisaris (BoC Charter), dan Board

Manual, Charter Internal Audit, Pedoman Kebijakan

Manajemen Risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang

mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara

berkesinambungan dan konsisten. Berbagai kebijakan ini

selalu dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan

dengan best practices, kondisi dan perkembangan

lingkungan bisnis Perseroan serta perubahan berbagai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah

dipublikasikan dalam situs Perseroan.

Sosialisasi GCGSosialisasi penerapan Good Corporate Governance (GCG)

diselenggarakan Perseroan kepada insan ADHI, salah satunya

pada tanggal 29 November 2018 untuk meningkatkan

wawasan GCG khususnya dalam mempersiapkan proses

Initial Public Offering (IPO) anak usaha. Pembicara pada

sosialisasi GCG adalah Eddy Kusnawijaya dan Agus Riyadi

yaitu anggota komite GCG Dewan Komisaris.

Sosialisasi GCG yang dilakukan Perseroan bertujuan untuk

memberikan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dilingkungan ADHI. Penanaman

nilai-nilai GCG juga dilakukan melalui portal internal

Perseroan, sosialiasi melalui email kepada seluruh Insan

ADHI, maupun publikasi pada website Perseroan yang

dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh Insan

Perseroan maupun Stakeholders.

Pedoman GCGGCG Guideline

Pedoman PerilakuCode of Conduct

Pedoman KebijakanManajemen RisikoRisk Management Policy Guideline

Charter DewanKomisaris,

Board Manual,Charter Internal Audit, dan Kebijakan lainnya

BOC Charter, Board Manual,

Internal Auditor Charter, and Other Policy

Corporate Governance PolicyAs a manifestation of full implementation of Good Corporate

Governance, ADHI applies various policies such as Good

Corporate Governance (GCG code), Code of Conduct (CoC),

Board of Commissioners Charter (BoC Charter), and Board

Manual, Internal Audit Charter, Risk Management Policy

Guidelines, and other policies that support the implementation

of sustainable and consistent corporate governance. These

various policies are always updated regularly to be adjusted

to best practices, conditions and development in Company’s

business environment and changes in various applicable laws

and regulations and have been published on Company’s

website.

GCG SocializationThe socialization of the implementation of Good Corporate

Governance (GCG) was held by Company for ADHI employees

on November 29, 2018 to improve the insights of preparing

the process regarding Initial Public Offering (IPO) subsidiary.

The speaker at GCG socialization was Eddy Kusnawijaya and

Agus Riyadi who were members of Board of Commissioners

GCG committee.

The GCG socialization carried out by Company aims to provide

an understanding of the implementation of Good Corporate

Governance within ADHI. The implementation of GCG values

is also carried out through Company’s internal portal, e-mail

socialization to all ADHI employees, as well as publsihing it on

Company’s website which can be easily seen and downloaded

by employees and Stakeholders.





Assessment: Evaluation, Monitoring, and Improving Good Corporate Governance ImplementationAssessment and evaluation of GCG implementation are

continuously implemented by the officials or special team

that is appointed for such a task.

According to Board of Director’s Decree No. 014-6/308 date

December 22, 2016, President Director has appointed Director

of Finance and Legal Haris Gunawan as director in charge of

GCG with duties, and with the change in Board of Directors

and the division of duties of Board of Directors of ADHI in

2018, ADHI’s President Director according to Board of Director’s

Decree No. 014-6/2018/348 dated June 28, 2018, appointed

Director of Finance of Entus Asnawi Mukhson, as Director in

Charge of GCG in charge of:

1. Compiling a work plan needed to ensure that Company

complies to the GCG implementation guidelines and other

prevailing legislations in the course of good corporate

governance principles implementation.

2. Monitoring and maintaining Company’s business activities

so they do not deviate from prevailing regulations.

3. Monitoring and maintaining Company’s compliance to

all agreements and commitment made by Company with

third parties.

4. Writing a good corporate governance implementation

report and submitting it to Board of Commissioners at a

minimum of once every year.

For the implementation of GCG within Company to be measured

properly, ADHI conducts monitoring through an assessment

of all processes and organs and devices that are running.

Assessments are conducted regularly every year, which will

provide recommendations for improving the implementation

of GCG in the following year.

The assessment of GCG implementation in Company aims to

obtain an overview of the condition for implementing GCG

associated with applicable provisions and best practice, so areas

of improvement can be identified.

The measurement of GCG implementation in Company refers

to a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of

State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June

6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Evaluating the

Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

The method of assessment and evaluation is carried out by

using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects

with pre-determined values as stipulated in the Decree of the

Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-

16/S.MBU/2012.

Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang BaikPenilaian dan evaluasi terhadap implementasi GCG

dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pejabat atau tim

khusus yang ditunjuk untuk bertugas menjalankan fungsi

pengawasan penerapan GCG dilingkungan Perseroan.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 014-6/308 tanggal 22

Desember 2016, Direktur Utama telah menunjuk Direktur

Keuangan dan Legal Haris Gunawan, sebagai Direktur

Penanggung Jawab GCG, dan dengan adanya perubahan

Direksi serta pembagian tugas Direksi ADHI di tahun 2018,

Direktur Utama ADHI melalui Surat Keputusan Direksi No.

014-6/2018/348 tanggal 28 Juni 2018, menunjuk Direktur

Keuangan Entus Asnawi Mukhson, sebagai Direktur

Penanggung Jawab GCG yang bertugas untuk:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk

memastikan perusahaan memenuhi pedoman

Penerapan GCG dan peraturan perundang-undangan

lainnya dalam rangka pelaksanakan prinsip prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha

perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang

berlaku.

3. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan

terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang

dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

4. Membuat laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik yang disampaikan kepada Dewan Komisaris

minimal sekali dalam setahun.

Agar penerapan GCG di lingkup Perseroan dapat terukur

dengan baik, ADHI melakukan pemantauan melalui

penilaian terhadap seluruh proses dan organ maupun

perangkat yang berjalan. Penilaian dilakukan secara

berkala di setiap tahunnya, yang akan memberikan

rekomendasi peningkatan penerapan prinsip GCG di

tahun berikutnya.

Assessment terhadap penerapan GCG dilingkungan

Perseroan bertujuan untuk memperoleh gambaran

mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan

ketentuan yang berlaku dan praktik yang sehat (best

practice), sehingga area yang memerlukan perbaikan

(areas of improvement) dapat diindentifikasi.

Pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perseroan

mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian

Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal

6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Metode

penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan

alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot

yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan

Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik

Negara No. SK-16/S.MBU/2012.






Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik Secara BerkelanjutanCommitment of Implementation of Good Corporate Governance

Sustainable

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Board of Commissioners/Board of Trustees

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Disclosure of Information and Transparency

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Shareholders and GMS /Capital Owners

Direksi Board of Directors

Aspek lainnya Other Aspect

Assessment Penerapan GCG Tahun Anggaran 2018: Hasil, Rekomendasi, dan Rencana Tindak LanjutAssessment penerapan GCG di lingkup Perseroan untuk

tahun ukur 2018 dilakukan melalui Self Assessment/

Assesment yang dibantu oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan.

Jenis Penilaian Type of Assessment

Self Assessment

PenilaiAssessor

Tim Self Assessment GCG ADHISelf Assessment Team GCG

Tahun Buku Penerapan Implementation Year

1 Januari 2018 - 31 Desember 2018January 1, 2017 – December 31, 2017

Periode PengukuranMeasurement Period

6 Februari 2019 - 6 Maret 2019February 6, 2019 – March 6, 2019

Berdasarkan Self Assessment yang dilakukan untuk tahun

ukur 2018, diperoleh skor penilaian sebagai berikut:

GCG Implementation Assessment for the Fiscal Year 2018: Results, Recommendation, and Follow-Ups in 2018GCG implementation assessment within Company for year 2018

is carried out through Assessment, assisted by the Financial

and Development Supervisory Agency.

Based on Self Assessment conducted for 2018, the following

scores were obtained:

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)6 GCG Assessment Aspects (State-Owned Ministry Secretary’s Decree No. SK-16/S.MBU/2012)





Perkembangan Assessment Penerapan GCG Perseroan

Development of Company’s GCG Implementation Assessment

No.Aspek Governance Governance Aspect

Bobot Value

Capaian Perusahaan Company Achievement Penjelasan

ExplanationSkorScore


I.Komitmen Penerapan GCG Secara Berkelanjutan Commitment of Sustainability GCG Implementation

7,0 6,6 79,1%BaikGood

II.Pemegang Saham dan RUPSShareholders and GMS

9,0 8,7 87,1%Sangat BaikVery Good

III.Dewan Komisaris Board of Commissioners


IV.Direksi Board of Directors


V.Pengungkapan Informasi dan transparansi Disclosure of Information and Transparency


VI.Aspek lainnya Other Aspect


Jumlah I Total 100,0 86,9 -Sangat BaikVery Good

Keterangan | Description: 0-50 : Tidak Baik/ Poor | 50-60 : Kurang Baik/ Low | 60-75 : Cukup Baik/ Fair | 75-85 : Baik/ Good | 85-100 : Sangat Baik/ Very Good v = telah ditindaklajuti/ Followed Up | x = belum ditindaklanjuti/ No Follow Up

Perkembangan Assessment Penerapan GCG PerseroanKomitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip GCG

dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut

ditunjukkan melalui tren peningkatan skor assessment

GCG. Melalui assessment, Perseroan mendapatkan

rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi

ADHI untuk terus melakukan pembenahan baik dari

infrastruktur atau perangkat GCG, hingga soft-structure

GCG yang dimiliki.

Evaluasi GCG dilakukan secara berkala untuk memperbaiki

dan/atau menyempurnakan GCG yang ada, apabila

dipandang memiliki unsur yang tidak relevan dengan

perkembangan bisnis Perseroan dan/atau bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia. Tren skor assessment GCG dalam 3 (tiga)

tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tren Skor Assessment GCG 2016-2018

2016-2018 GCG Assessment Score Trend

2016

80

81

82

83

84

85

2017 2018

81,6

83,6

86,9

Development of Company’s GCG Implementation Assessment Company’s commitment to implement the GCG principles

and evaluate the implementation is shown through the trend

of increasing GCG assessment scores. Through assessment,

Company receives recommendations on a regular basis, which

makes it possible for ADHI to continue to make improvement

from either the infrastructure or GCG tools, up to GCG soft-

structure.

GCG evaluation is conducted periodically to improve and/or

complete GCG, if it is deemed to have elements that are not

relevant to Company’s business development and/or contrary

to the prevailing laws and regulations in Indonesia. The trend of

GCG assessment scores in the last 3 (three) years is as follows:






Kesesuaian terhadap SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015Secara umum, Perseroan sebagai perusahaan terbuka

telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan

OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk

menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan

pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman

Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan

Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November

2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No.

32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman tersebut yang memuat aspek, prinsip, dan

rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik berguna

untuk mendorong penerapan praktik GCG sesuai dengan

praktik internasional yang patut diteladani perusahaan

terbuka. Perseroan wajib menerapkan pedoman

tersebut, dan jika belum menerapkannya, Perseroan

wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya pedoman

tersebut. Pengungkapan penerapan atas rekomendasi

dalam pedoman tersebut disampaikan dalam laporan

tahunan perusahaan terbuka.

ADHI menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan

dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan

ketentuan, serta Anggaran Dasar Perseroan. Penerapan

GCG dilakukan salah satunya dengan menyusun GCG

manual,yang memuat Board Manual, Manajemen Risiko

Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan

Intern, Whistleblowing System, Tata kelola teknologi

informasi dan Pedoman Perilaku/CoC (Code of Conduct).

Selain itu ADHI juga sudah melakukan sosialisasi dan

pengukuran terhadap penerapan GCG dilingkungan

ADHI. Pengukurannya dalam bentuk penilaian/ assessment

yang kemudian dievaluasi (review). Direksi juga telah

menerbitkan SK Direksi diantaranya sebagai berikut:

1. SK Direksi No. 014-6/2018/348 tanggal 28 Juni 2018

tentang Penetapan Penanggung Jawab Good

Corporate Governance (GCG Code).


perihal Penetapan Wajib LHKPN dan Pedoman Pengisian

E-LHKPN di Lingkungan ADHI.


perihal Kebijakan Kepatuhan dan Pelaporan LHKPN di

Lingkungan ADHI.

4. SK Direksi No. 014-6/2018/371 tanggal 5 Juli 2018

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

5. Memo Direksi No. 030/DU/18 tgl. 6 Juli 2018 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi


tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS.

7. SK Direksi No. 014-6/2018/208 tgl. 7 Juni 2018 ttg

Penyempurnaan Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa di Lingkungan ADHI.

Suitability of SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015In general, Company as a public company has implemented

all regulations issued by FSA, and will continue to make

improvemens to create added value for shareholders and

stakeholders. In particular the guidelines for Public Company

Governance stipulated by FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015

dated November 16, 2015 on the Implementation of the

Guidelines for Corporate Governance of the Public Company,

which are described in Circular Letter of FSA No. 32/

SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 on the Guidelines

for Corporate Governance of the Public Company.

The guideline contains aspects, principles, and recommendations

for good corporate governance that are useful to encourage

the implementation of GCG practices in accordance with

international practices that should be emulated by public

companies. Company must implement this guideline, if not,

Company must explain the reasons for not implementing it.

Disclosure of the implementation of recommendations in the

guidelines is submitted in Annual Report of the public company.

ADHI applies GCG consistently and continuously by referring to

the prevailing laws and regulations while taking into account

the provisions, as well as the Articles of Association of Company.

One of the GCG implementations is by compiling manual GCG,

which contains the Board Manual, Risk Management Manual,

Internal Control System, Internal Oversight System, Whistle

Blowing System, Information technology governance and Code

of Conduct. In addition, ADHI has also socialized and measured

the implementation of GCG within ADHI. The measurement is

in the form of an assessment which is then evaluated. Board of

Directors has also issued a Board of Director’s Decree including

the following:

1. Board of Director’s Decree No. 014-6/2018/348 dated June

28, 2018 on Determination of Person in Charge for Good

Corporate Governance (GCG Code).

2. Board of Director’s Decree No. 014-6/2017/180 dated June 15,

2017 on Mandatory Determination of LHKPN and Guideline

for Filling in the E-LHKPN at ADHI.

3. Board of Director’s Decree No. 014-6/2017/181 dated June

15, 2017 on Compliens policy LHKPN at ADHI.

4. Board of Director’s Decree No. 014-6/2018/371 dated July

5, 2018 on Guideline for Gratification Control.

5. Board of Director’s Memo No. 030/DU/18 dated July 6, 2018 on

the Establishment of the Gratification Control Implementation Team

6. Board of Director’s Decree No. 014-6/2018/352 dated

June 28, 2018 on the Violation of Reporting System/WBS.

7. Board of Director’s Decree No. 014-6/2018/208 dated

June 7, 2018 on Improvement of Goods and Services

Procurement Policies at ADHI.





Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015

sebagai standar penerapan GCG yang mencakup 5 (lima)

aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan

aspek dan prinsip GCG. Rekomendasi penerapan aspek

dan prinsip GCG dalam Pedoman Tata Kelola adalah

standar penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus

diterapkan Perseroan. Adapun uraian penerapannya di

lingkup Perseroan dapat disampaikan sebagai berikut:

Based on FSA Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 the standard

for implementing GCG which includes 5 (five) aspect, 8 (eight)

principles, and 25 recommendations for the implementation

of GCG aspect and principles. Recommendations for the

implementation of GCG aspect and principles in the Governance

Guideline are the standard for implementing GCG aspects and

principles that must be applied by Company. The description

of the implementation within Company can be submitted as

follows:

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup ADHI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Suitability of Development of GCG Implementation at ADHI with FSA Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015

on Guidelines for Corporate Governance of Public Company

PrinsipPrinciple

RekomendasiRecommendation

Keterangan Rekomendasi OJKFSA Recommendation Description

Penerapan di ADHIImplementation at ADHI

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Listed Company Relationship with its Shareholders in Ensuring Shareholder Rights

Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1Increasing the Value of Gen-eral Shareholders Meeting

1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Listed Company has means or technical prcedure of voting, either in an open or closed manner, by prioritizing independency and shareholders’ interests.

- Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.

- Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic voting.

- Every share with voting rights has one vote (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially in decision-by-voting. However, the mechanism of decision-by-voting both openly and closed has not been regulated in detail.

- Public companies are recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The procedure for voting must maintain the independence or freedom of shareholders. For example, open voting is done by raising hands in accordance with the instruction offered by the head of the GMS. Meanwhile, in a closed voting it carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders, by using a sound card or by using electronic voting.

Teknis pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam: (a) Anggaran Dasar ADHI Pasal 10, ditetapkan ketentuan jumlah kuorum kehadiran dan kuorumkeputusan serta mekanisme pengambilan suara. (b) Tata Tertib RUPS tahun 2018 yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS.Voting Technique in General Share-holders Meeting is regulated in: (a) Article 10 of ADHI’s Articles of Asso-ciation, specify the term for attend-ance quorum and decision-making quorum no. including the voting mechanism ; (b) The 2018 General Shareholders Meeting Rules and Pro-cedures that was shared to the Share-holders who attended the General Shareholders Meeting

2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.The Attendance of All Listed Company’s BoD and BoC Members in General Shareholders Meeting

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. The presence of all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company is intended so that each member of Board of Directors and Board of Commissioners can pay attention, explain and answer directly to the problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at the GMS.

Pada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir yang dibuktikan dengan Daftar Hadir yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan KomisarisIn an Annual General Shareholder Meeting or Extraordinary Shareholder Meeting,The Attendance of All BoD and BoC Members are Proven by At-tendance List Signed by All BoD and BoC Members

3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The Minute of General Shareholders Meeting, minimum of 1 (one) year, is available on Listed Company’s Website

Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. The Public Company is required to make a summary of the minutes of GMS in Indonesian and foreign languages (minimum in English), and announced 2 (two) working days after GMS is held to the public, one of which is through the Public Company’s Website. The availability of summaries of the minutes of GMS on the Public Company’s Website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in the implementation of GMS easily and quickly. Therefore, the provisions concerning the minimum period of availability of GMS minutes on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.

Pada Tahun 2018, ADHI telah melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 13 April 2018. Sampai dengan akhir Desember 2018, ringkasan Risalah RUPS tersebut masih tersedia di situs web ADHIIn 2018, ADHI has done the Annu-al General Shareholders Meeting on April 13, 2018. Until the end of December 2018, The Summary of The Minute of Annual Shareholders Meeting is available on the ADHI’s Company Website










PrinsipPrinciple




Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Increasing Communication Quality between Listed Company and its Sharehold-ers or Investors

4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Listed Company has Shareholder or Investor Communication Policies

- Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.

- Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.

- Communication between public companies and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors get a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, and implementation of Corporate Governance of a Public Company. In addition, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company.

- Communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the Public Company in carrying out communication with shareholders or investors. The policy can include strategies, programs, and time of communication implementation, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in the communication.

Perseroan memiliki peraturan tentang Prosedur Keterbukaan Informasi berpedoman pada Peraturan BursaEfek Infonesia No. I-E tentang Keterbukaan Informasi dan POJK No. 31/POJK,04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta mengacu Undang-Undangan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu penyampaian informasi kepada investor dilakukan oleh Investor Relations melalui program-program seperti non-deal roadshow, one on one meeting, analyst meeting, investor conference atau site visit ke kantor ADHI.Company has a rule about the procedure of Information Transparency guided by the Indonesian Stock Exchange No. I-E on Information Transparency and POJK No. 31/POJK,04/2015 on Information Transparency or Material Facts by Issuer or Publicly Listed Company as well as referring to the Legislation No. 14 Year 20008 on Public Information Transpar-ency. Furthermore, information disclosure to investors is done by investor relations through programs such as Si non-deal roadshow, one on one meeting, analyst meeting, investor conference or site visit to ADHI offices.

5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Listed Company announces its Shareholder or Investor Communication Policies on Company’s Website

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Disclosure of communication policy is a form of transparency on the commitment of the Public Com-pany in providing equality to all shareholders or investors for the implementation of communication. The disclosure of information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of the Public Company communication program.

Perseroan melakukan pengungkapan kebijakan komunikasi dalam setiap aksi korporasi yang terjadi, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Portal BUMN dan situs Web Perseroan, dalam rangka memberikankesetaraan seluruh pemegang saham atas informasi ADHI.Company discloses its communication policy in every corporate action, through the Indonesian Stock Exchange website and Financial Services Authority, State-Owned Enterprises portal and Company’s website, in order to provide equality for all shareholders on ADHI information.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Apsect 2: The Functions and Roles of BoC

Prinsip 3Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan KomisarisPrinciple 3Strengthening the Mem-bership and Composition of BoC

6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Terms for The No. of BoC Membership should consider Listed Company’s Condition

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. The no. of members of Board of Commissioners can influence the effectiveness of the duties of Board of Commissioners. Determination of the no. of members of Board of Commissioners of a Public Com-pany must refer to the provision of the applicable legislation, which must at least consist of 2 (two) people based on the provision of FSA regulation concerning Board of Directors and Board of Com-missioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the condition of the Public Company which includes, among other things, the characteristics, capacity and size, as well as achieving goals and meeting different business needs among the Public Company. However, the large no. of members of Board of Commissioners has the potential to disrupt the effectiveness of the function of Board of Commissioners.

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kondisi perusahaan, terdiri dari 6 orang anggota dan 2 diantaranya adalah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.The total no. of Board of Commis-sioners corresponds to Company’s condition, consisting of 6 mem-bers, 2 of which are Independent Commissioners according to POJK regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commis-sioners of an Issuer or Publicly Listed Company.









PrinsipPrinciple




7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Terms for The No. of BoC Membership should consider diversity in expertise, knowledge and experience needed by Listed Company

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. The composition of Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of organs of Board of Commissioners and members of Board of Commissioners individually, according to the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in the determination of ex-pertise, knowledge and experience needed in the implementation of supervisory and advisory duties by Board of Commissioners of the Public Company. The composition that has taken into account the needs of the Public Company is a positive thing, especially related to decision making in the context of implementing the supervisory function carried out by considering various broader aspect.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan.The composition of Board of Com-missioners has met the diversity aspect in terms of skills, konwledge and experience needed according to Company’s field of business.

Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Duties and Responsibilities Quality of BoC

8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. BoC has Its Own Self-Assessment Policy to Assess the Performance of BoC

- Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self Assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya Self Assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

- Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- Board of Commissioners' Self Assessment policy is a guideline that is used as a form of accountability for evaluating the performance of Board of Commissioners members . Self-assessment is carried out by each member to assess the performance of Board of Commissioners in general, and not to assess the individual performance of each member of Board of Commissioners. With this Self Assessment, it is expected that each member of Board of Commissioners can contribute to improving the performance of Board of Commissioners on an ongoing basis.

- The policy can cover the assessment activities carried out along with their aims and objectives, period of implementation periodically, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recom-mendations given by the function of nomination and remuneration of Public Company, the existence of this function is required in the FSA Regulations regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Kriteria penilaian diusulkan Dewan Komisaris dan disetujui Kementerian BUMN kemudian dilakukan self assessment oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Kementerian BUMN.The assessment criteria are sug-gested by Board of Commissioners and approved by the Ministry of State-Owned Enterprises before self-assessment by Board of Com-missioners is done and reported to the Ministry of State-Owned Enter-prises.

9. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-Assessment Policy to Assess BoC’s Performance must be Announced on the Listed Company’s Annual Report

Pengungkapan kebijakan Self Assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris.The disclosure of the Self Assessment policy on the performance of Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide assurance especially to shareholders or investors for efforts that need to be carried out in improving the performance of Board of Commissioners. With the disclosure, the shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of Board of Commissioners.

Kebijakan penilaian sendiri untuk Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan.The self-assessment policy for Board of Commissioners has been dis-closed through Company’s Annual Report.










PrinsipPrinciple




10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. BoC has BoC Resignation Policy Just in Case if Any of The Member is Involved in Financial Crime

- Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- The policy of resigning from Board of Commissioners related to financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in the Public Company to maintain company's integrity. This policy is needed to help smooth the legal process and so that it does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Company. This policy can be included in the Guideline or the Code of Ethics that applicable to Board of Commissioners.

- Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the status of the con-victed member of Board of Commissioners from the authorized party. The financial crimes mentioned are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as Money Laundering Criminal Action as referred to in Law No. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 telah ditetapkan mekanisme pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, OJK dan website Perseroan.In Company’s Articles of Association Chapter16, the mechanism of resignation for a member of Board of Commis-sioners has been set and Company is required to disclose the informa-tionto the shareholders through Indo-nesian Stock Exchange website, FSA and Company’s website.

11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. BoC or The Committee who run Nomination and Remuneration Function Formulates Policy Succession for BoD Membership Nomination Process

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Based on the provisions of the FSA Regulations on the Nomination Committee and Remuneration of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task of formulating policies and criteria needed in the nomination process of prospective members of Board of Directors. One policy that can support the nomination process as intended is the succession policy of members of Board of Directors. The policy on succession aims to maintain the continuity of regen-eration process or regeneration of leadership in Company in order to maintain business continuity and Company's long-term goals.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi ADHI dijalankan oleh Dewan Komisaris yang menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.ADHI Nomination and Remunera-tion function is carried out by Board of Commissioners that compiles the succession plan and nomination process of members of Board of Directors.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: The Functions and Roles of Board of Directors

Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.Principle 5 Strengthen ng the Mem-bership and Composition of Board of Directors.

12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Terms for The No. of BoD Membership should consider Listed Company’s condition and effectiveness of decision making

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. As a Company division authorized to manage Company, determining the no. of Board of Directors greatly influences the running of the performance of the Public Company. Thus, the determination of the no. of members of Board of Directors must be done through careful consideration and must refer to the provisions of the applicable legislation, which is based on the FSA Regulation on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that must consists of at least 2 (two) people. In addition, the determination of the no. of Directors must be based on the need to achieve the objectives and purpose of the Public Company and be adjusted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity and size of the Public Company and how effective the decision-making of the Directors is.

Jumlah anggota Direksi ADHI terdiri dari 6 orang, sudah sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi Perseroan saat ini.The total no. of ADHI Board of Di-rectors consists of 6 people, corre-sponding to the needs and in con-sideration of the current condition of Company.

13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Terms for The Composition of BoD Membership should consider diversity in expertise, knowledge and experience needed by Listed Company

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Like Board of Commissioners, the diversity of the composition of the members of Board of Directors is a combination of desirable characteristics both in terms of Directors unit and individual members of Board of Directors, according to the needs of the Public Company. The combination is determined by paying attention to the expertise, knowledge and experience that is appropriate in the division of tasks and functions of Board of Directors in achieving the objectives of the Public Company. Thus, consideration of the combination of characteristics intended will have an impact on the accuracy of the nomination and appointment of individual members of Board of Directors or Directors.

Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan.The composition of Board of Direc-tors has metthe diversity aspect in terms of skills, knowledge and experience required according to Company’s field of business.









PrinsipPrinciple




14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. BoD member who supervises accounting and financial aspect has accounting ability and/ or knowledge

- Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

- Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

- Financial Statements are the accountability reports of management for the management of resources owned by the Public Company, which must be compiled and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and related FSA regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector which regulate the presentation and disclosure of Public Company’s Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector which regulate the responsibilities of Board of Directors for Financial State-ments, Board of Directors is jointly responsible for the Financial Report, signed by the President Director and members of Board of Directors in charge of accounting or finance.

- Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will depend on the expertise, and/or knowledge of Board of Directors, especially the members of Board of Directors in charge of accounting or finance. The existence of expertise qualifications and/or knowledge in the accounting sector that at least belongs to Board of Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Report, so that the Financial Report can be relied on by stakeholders as a basis for making economic decisions related to the Public Company. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification and/or related work experience.

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidan g akuntansi dan keuangan lebih dari 10 Tahun.The member of Board of Directors who supervises the Accounting or Financial aspect should have over 10 years of skills and/or knowledge in the field of accounting and fi-nance.

Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Duties and Responsibilities Quality of BoD

15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi. BoD has Its own self-assessment policy to assess the performance of BoD

- Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self Assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya Self Assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

- Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- Like Board of Commissioners, Board of Directors' Self Assessment policy is a guideline that is used as a form of accountability for evaluating the performance of Board of Directors. Self assessment is carried out by each member of Board of Directors to assess the performance of Board of Directors' performance in general, and not assess the individual performance of each member of Board of Directors. With this Self Assessment, it is expected that each member of Board of Directors can contribute to improving the performance of Board of Directors on an ongoing basis.

- This policy can include assessment activities carried out along the aims and objectives, period of implementation, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of Public Company, the formation of this function is required in the FSA Regulation regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Direksi telah menetapkan ukuran kinerjaberdasarkan indikator KPI Korporat yang dinilai secara self-assessment kecuali untuk kriteria pencapaian KPKU, Penerapan GCG dilaksanakan oleh Penilai Independen.Board of Directors has set the per-formance measurement based on the Corporate KPI indicators that are assessed through self- assessment except for the KPKU achievement criteria, the GCG implementation is implemented by an Independent Assessor.

16. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Self-Assessment policy to assess BoD’s performance must be announced on the listed company’s Annual Report

Pengungkapan kebijakan Self Assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi. The disclosure of the Self Assessment policy on the performance of Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of the Public Company. This information is very useful to provide assurance for shareholders or investors that there is certainty that the management of Company will continue to be carried out in a better direction. With the disclosure, the shareholders or investors know the mechanism of checks and balances on the performance of Board of Directors.

Realisasi KPI Direksi telah dimuat dalam Laporan Tahunan 2018.Board of Directors KPI realization has been announced in Annual Re-port 2018.










PrinsipPrinciple




17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. BoD has BoD resignation policy just in case if any of the member is involved in financial crime

- Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.

- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- The resignation policy of members of Board of Directors related related to financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in the Public Company to maintain company's in-tegrity. This policy is needed to help smooth the legal process and so that it does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Company. This policy can be included in the Guideline or the Code of Ethics that applicable to Board of Directors.

- Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the status of the convicted member of Board of Directors from the authorized party. The financial crimes mentioned are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as Money Laundering Criminal Action as referred to in Law No. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 13 telah ditetapkan mekanisme pengunduran diri anggota Direksi dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, OJK dan website Perseroan.In Company’s Articles of Association chapter 13 the mechanism for resig-nation of a member of Board of Di-rectors has been set and Company is required to disclose of the infor-mation to the shareholders through Indonesian Stock Exchange website, FSA and Company’s website.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholders Participation

Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation

18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Listed Company has a policy to prevent insider-trading

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. A person who has inside information is prohibited from conducting a Securities transaction by using inside information as referred to in the Law concerning the Capital Market. Public companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by separating data and/or information that is confidential in nature to the public, as well as dividing the tasks and responsibilities for managing said information proportionally and efficiently.

Perseroan memiliki pedoman perilaku (Code of Conduct) yang mengatur tentang kerahasiaan datadan informasi yang tidak boleh diketahui publik dan prosedur keterbukaan informasi yang dapatdisampaikan ke PublikCompany has Code of Conduct that regulates the data and information secrecy that are not allowedto be known by public and the procedure of public information disclosure

19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Listed Company has anti- corruption and anti-fraud policy

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lainThe anti corruption policy is useful to ensure that the business activities of the Public Company are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of ethics, or in its own form. The policy can include, among others, programs and procedures carried out in overcoming corruption practices, kickbacks, fraud, bribery and/or bonus in a public company. The scope of the policy must describe the prevention of the Public Company from all corrupt practices, either giving or receiving from other parties

Perseroan memiliki kebijakan terkait anti korupsi yang tercantum dalam Code of Conduct, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Perseroan mengembangkan sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan PerseroanCompany has anti-corruption policy regulated under Code of Conduct, as well as Gratification Control and Procurement Policy. Company has developed E-Procurement System for Procurement of Goods and Ser-vices Purpose

20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Listed Company has Supplier and Vendor Selection and Ability Improvement Policy

- Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.

- Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.

- The policy regarding the selection of suppliers or vendors is useful to ensure that the Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While policies to improve the ability of suppliers or vendors are useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by Company will affect the quality of Company's output.

- The implementation of these policies can guarantee continuity of supply, both in terms of quantity and quality needed by the Public Company. The scope of this policy includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to improve supplier or vendor capabilities, and fulfill rights related to suppliers or vendors.

Perseroan telah mengembangkan sisteme-procurement untuk menyeleksi dan peningkatan kemampuan pemasok dan vendor. Perseroan memiliki Daftar Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih (Vendor Approved List/VAL dan Subcontractor Approved List/SAL) yang dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan PerseroanCompany has developed E-Procure-ment System to select and evaluate the ability of Supplier and Vendor. Company has a list of Approved Provider of Goods and Services (Vendor Approved List/ VAL and Subcontractor Approved List/ SAL) who can participate in Goods and Services Procurement Process.









PrinsipPrinciple




21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Listed Company has creditor rights fulfillment policy

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.The policy on fulfilling creditor’s rights is used as a guideline in making loans to creditors. The purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditor’s trust in the Public Company. The policy includes consideration in making an agreement, as well as follow-up in fulfilling the obligations of the Public Company to creditors.

Perseroan memiliki pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja untuk memenuhi hak-hak kreditur, antara lain hak untuk mendapatkan informasi penggunaan dana. Hak-hak kreditur juga tertuang dalam perjanjian perikatan dan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlakuCompany has a Business and Work Ethics to fulfill the rights of Creditor, such as rights to get Information concerning the use of funds. Cred-itor’s rights also regulated under the Engagement Agreement and referring to the prevailing laws and regulations

22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan ystem whistleblowing. Listed Company has Whistleblowing System policy

Kebijakan system whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan ystem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ystem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui ystem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. The policy of a well-developed whistleblowing system will provide certainty of protection to witnesses or reporters for an indication of violations committed by employees or management of the Public Company. The implementation of the policy will have an impact on establishing a culture of good corporate governance. The whistleblowing policy includes the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, how to complain, the protection and guarantee of the confiden-tiality of the reporter, the handling of complaints, the parties managing complaints, and the results of handling and follow-up complaints.

Perseroan memiliki kebijakan Whistleblowing System sesuai Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2018/352 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penyempurnaan PedomanWhistleblowing System PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Company has a Whistle Blowing Sistem Policy in Accordance to BoD Decree No. 014-6/2017/179 dated June 6, 2017 of PT Adhi Karya (Per-sero) Tbk. Improved Whistleblowing System Guidelines

23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Listed Company has long-term insentive distribution policy for BoD and employees

- Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

- Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.

- Long-term incentives are incentives based on achieving long-term performance. The long-term incentive plan has the basis that the long-term performance of Company is reflected in the growth in value of shares or other long-term targets of Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving Compa-ny's performance in the long run.

- The existence of a long-term incentive policy is a real commitment by the Public Company to encourage the implementation of long-term incentives to Directors and Employees with terms, procedures and forms adapted to the long-term objectives of the Public Company. The policy can include: the intent and purpose of providing long-term incentives, terms and procedures in providing incentives, and conditions and risks that must be considered by the Public Company in providing incentives. This policy can also be included in the public compa-ny’s existing remuneration policy.

Perseroan memberikan insentif jangka panjang bagi Direksi berupa tunjangan perumahan, tunjangan pakaian kerja, tunjangan asuransi purna jabatan dan tantiem yang masuk dalam agenda RUPS Tahunan Sedangkan insentif bagi karyawan diatur dalam kebijakan pengelolaan SDM dan diatur dalam PKB dan Surat Keputusan DireksiCompany provides long-term in-centives for the BD in the form of housing allowances , working at-tire allowances, post-employment insurance and tantiems included in the AGMS agenda. While the incen-tives for employees are regulated in HC management policies and regu-lated in CLA and BoD Decree.”










PrinsipPrinciple




Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure

Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implemen-tation of Information Disclosure

24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Listed Company utilizes the widely use of information technology aside from website as an information disclosure medium

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The disclo-sure of information that is carried out is not only information disclosure that has been regulated in the laws and regulations, but also other information related to the Public Company that is felt to be beneficial to the shareholders or investors. With the use of information technology that is more than the Web site, Company is expected to increase the effectiveness of the dissemination of company information. Nevertheless, the use of information technology is carried out while taking into account the benefits and costs of Company.

Perseroan selain mengembangkan situs web dalam keterbukaan informasi, juga menggunakan media sosial lainnya seperti instagram, facebook, twitter dengan nama akun @adhikaryaID. Perseroan juga menggunakan sistem keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan web Bursa Efek Indonesia dan web OJKListed Company has developed Company Website for Information Disclosure, Also Used The Social Media such as Instagram, Facebook, Twitter named @ adhikaryaID. Com-pany also has used Information Disclosure System integrated with Indonesia Stock Exchange and Fi-nancial Services Authority Websites

25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Listed Company’s Annual Report discloses the final beneficiary ownership of a Listed Company shares ownership of at least 5 (five) %, other than discloses the final beneficiary ownership of a Listed Company shares ownership of majority shareholders and controller

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Legislation in the Capital Market sector which regulates the submission of annual reports of Public Companies has regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Public Company as well as the obligation to disclose information about major public shareholders and controlling companies both directly or indirectly up to the high-est benefit owners in the ownership of the shares. In this Governance Guideline, it is recommended to disclose the highest benefit owner of the shares of the Public Company for at least 5% (five percent), in addition to disclosing the owner of the highest benefit of share ownership by the main and controlling shareholders.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 telah mencantumkan Kepemilikian Saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebihCompanys’s Annual Report has dis-closed the Shares Ownership of at Least 5% (five per cent) or more.





Stasiun Kereta Bandara Soekarno Hatta, TangerangSoekarno Hatta Airport Train Station, Tangerang






Hubungan antar Organ dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik ADHI

RUPSGeneral Meeting of Shareholders


Dewan KomisarisBoard of

Commissioners

Sekretaris DewanKomisaris

Board of Commissioners Secretary

Komite PengawasanGCG dan MutuGCG and Quality

Komite Pemantau Manajemen RisikoRisk Management

Commitee

Komite AuditAudit Commitee

Akuntan PublikPublic Accountant

Satuan Pengawasan Intern

Intern Auditor

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan,

organ utama dalam struktur GCG Perseroan terdiri dari

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum

pengambilan keputusan bagi pemegang saham, Direksi

dengan tugas pengelolaan organisasi dan usaha, serta

Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan.

Agar tugas dan fungsi Direksi serta Dewan Komisaris dapat

berjalan lancar dan sesuai peraturan serta perundang-

undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris

dibantu oleh organ-organ pendukung yang memiliki

perannya masing-masing. Direksi dibantu oleh Sekretaris

Relationship among Organs and Good Corporate Governance Mechanism

ADHI’s Good Corporate Governance Structure

According to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies and the Articles of Association of Company, the

main organs in Company’s GCG structure consist of the General

Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for decision making

for shareholders, the task of managing organizations and

businesses, and Board of Commissioners. In order for the duties

and functions of Board of Directors and Board of Commissioners

to run smoothly and in accordance with the applicable laws and

regulations, Board of Directors and Board of Commissioners

are assisted by supporting organs that have their respective

roles. Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary

and the Internal Audit Unit, while Board of Commissioners is

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance Structure





Perusahaan serta Satuan Pengawasan Intern, sementara

Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan

Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen

Risiko, dan Komite Pengawasan GCG dan Mutu.

Di samping itu, Perseroan memenuhi kepatuhan terhadap

peraturan serta perundang-undangan yang berlaku

dengan melakukan audit eksternal terhadap laporan

keuangan. Audit eksternal ini dilakukan oleh Akuntan

Publik dengan pemilihan melalui mekanisme organisasi

yang berlaku. Hasil audit eksternal oleh Akuntan Publik

diharapkan dapat memenuhi azas transparansi dan

akuntabilitas dalam laporan keuangan Perseroan yang

mencerminkan kinerja usaha Perseroan.

Hubungan Antar Organ PerseroanPerseroan memiliki keyakinan bahwa salah satu

keberhasilan dalam menerapkan GCG sangat bergantung

kepada hubungan antar organ Perseroan dimana

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dengan tegas telah memisahkan tugas dan

wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan

Dewan Komisaris.

Agar terjalin hubungan yang harmonis antara RUPS,

Direksi, dan Dewan Komisaris, maka ketiga organ

Perseroan tersebut selalu berhubungan atas dasar

prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai,

menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan

bertindak demi kepentingan Perseroan.

Perseroan pun mendorong setiap organ Perseroan agar

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan

dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian

lingkungan di sekitar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ

Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/

atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perusahaan

merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk

supported by the Secretary of Board of Commissioners, Audit

Committee, Risk Management Monitoring Committee, and

GCG and Quality Monitoring Committee.

In addition, Company fulfills compliance with applicable

regulations and legislation by conducting external audits of

financial statement. This external audit is carried out by the

Public Accountant voted via an election through the prevailing

organizational mechanism. The results of the external audit

by the Public Accountant are expected to fulfill the principle

of transparency and accountability in Company’s financial

statement that reflects Company’s business performance.

Relationship between Company OrgansCompany believes that one of the successes in GCG

implementation depends solely on the relationships within

Company’s organs where based on the prevailing legislations,

the duties and authorities of general meeting of shareholders,

Board of Directors, and Board of Commissioners have been

firmly separated.

In order for there to be a harmonious relationship between the

annual meeting of shareholders, Board of Directors and Board

of Commissioners, then those three members of Company

must always build relationships on the basis of the principles

of togetherness and mutual respect, respecting each other’s

functions and roles and acting in the interest of Company.

Company encourages every member of Company to make

decisions and take actions based on good intentions, moral

values and compliance to prevailing legislations, as well as an

awareness of Company’s social responsibility to the stakeholders

and the preservation of the environment around Company.

General Meeting of Shareholders (GMS)General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company Organ

that has the authority that is not given to Board of Directors

or Board of Commissioners in the limitations given in the

regulations and/ or Company’s Article of Association. GMS as

a Company Organ is is a means for shareholders in influencing

and directing Company on matters related to capital invested






mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan

modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan

pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang

maupun jangka pendek. RUPS dan/atau Pemegang Saham

tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi

dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak

mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau

pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau

Direksi.

Pemegang SahamPemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang

secara sah memiliki saham ADHI yang memiliki hak dan

tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang

saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas,

dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang

hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia

dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia dan/atau masyarakat. Pemegang saham

pengendali ADHI adalah Negara Republik Indonesia,

dengan persentase kepemilikan sebesar 51%, sementara

sisanya sebesar 49% dimiliki oleh publik.

Komposisi Pemegang Saham ADHI per 31 Desember 2018

Pemerintah Republik IndonesiaThe Republic of Indonesia

Publik (Lokal 33.5% - Asing 15.5%)Publik (Local 33,5% - Foreign 15,5%)

51% 49%

Kewenangan RUPSSesuai Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memiliki

wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan

Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi

Perseroan, menentukan besarnya kompensasi para Dewan

in Company, taking into account the provisions of the Articles

of Association and laws and regulations.

The decisions taken at GMS must be based on the interests

of Company for both long-term and short-term. GMS and/

or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and

authority of Board of Commissioners and Board of Directors

without reducing the authority of GMS to exercise their rights

in accordance with the Articles of Association and laws and

regulations, including to replace or dismiss members of Board

of Commissioners and or Board of Directors.

ShareholdersShareholders are individuals or legal entities that legally have

ADHI shares and have rights and responsibilities in accordance

with the laws and regulations and the Articles of Association of

Company. The shareholders do not intervene in the functions,

duties and authority of Board of Commissioners and Board

Directors.

Company’s shares consist of Series A Dwiwarna Shares which

can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B

Shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/

or the public. ADHI’s controlling shareholder is the Republic of

Indonesia, with the ownership percentage of 51%, while the

remaining 49% is owned by the public.

ADHI Shareholders Composition as December 31, 2018

GMS AuthorityAccording to Company’s Article of Association, GMS has the

authority to appoint and dismiss Members of the Board of

Commmissioners as well as Company’s Board of Directors, to

determine the amount of compensation for Board of Commissioners





Komisaris dan Direksi, menilai kinerja Perseroan selama

tahun fiskal melalui sejumlah evaluasi, mengesahkan

perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan

atas Laporan Tahunan, menunjuk akuntan publik, dan

memutuskan jumlah penggunaan laba Perseroan.

RUPS merupakan otoritas dan struktur tertinggi pada

Perseroan, serta merupakan forum utama dimana

para pemegang saham dapat menggunakan hak dan

otoritasnya pada Perseroan. Berdasarkan kepada POJK No.

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

RUPS dan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas

POJK No. 32/POJK.04/2014, RUPS Tahunan diselenggarakan

setiap tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku terakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat

dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi

dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Forum ini juga merupakan otoritas tertinggi dimana

sejumlah keuputusan penting dihasilkan dan disahkan

untuk kemudian menjadi kebijakan resmi Perseroan.

Ketentuan RUPSRUPS dapat dilaksanakan apabila satu orang atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu

per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

Permintaan ini dapat diajukan kepada Direksi dengan

surat tercatat disertai alasannya.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada

pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi. Apabila

Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, maka

pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan

penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

Bila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan

pengumuman RUPS maka Direksi atau Dewan Komisaris

wajib mengumumkan adanya permintaan tersebut

disertai alasan tidak menyelenggarakan RUPS dalam satu

surat kabar harian, Situs Web Bursa Efek, dan Situs Web

Perseroan.

RUPS dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila seluruh Dewan

Komisaris tidak atau berhalangan hadir, maka RUPS

dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk

oleh Direksi. Apabila seluruh Dewan Komisaris atau

Direksi tidak atau berhalangan hadir RUPS dipimpin oleh

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk

dari dan oleh peserta RUPS.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk

mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan

dengan mengikuti ketentuan, sebagai berikut:

and Directors, to assess Company’s performance throughout the

fiscal year through a no. of evaluations, to validate the changes

in the Article of Associations, provide approval on Annual Report,

appoint a public accountant, and to determine the amount of

corporate profits.

GMS is the highest authority and structure in Company, and it is

the main forum where the share holders can use their rights and

authority in Company. Based on POJK No. 32/POJK.04/2014 on

the Planning and Organizing of GMS and No.10/POJK.04/2017

about the amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014, Annual

GMS is held every once a year the latest by 6 (six) months

after the last calendar year, while Extraordinary GMS can be

done any time deemed necessary by Board of Directors and/

or Board of Commissioners and/or Shareholders. This forum is

also the highest atuhority where a no. of important resolutions

are determined and validated which will then be turned into

Company’s official policy.

GMS ProvisionsGMS can be held if one or more shareholders that together

represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with

voting rights can ask for GMS to be held. This request can be

submitted to Board of Directors with a registered letter along

with the reasons.

Board of Directors must announce GMS to the shareholders

the latest by 15 (fifteen) days since the date of GMS request

is submitted to Board of Directors. If Board of Directors does

not announce GMS, then the shareholders can resubmit

their GMS request to Board of Commissioners. If Board of

Directors or Commissioners do not announce GMS then Board

of Directors and Board of Commissioners must announce the

request along with their reasons for not holding GMS in one

of the daily newspapers, the Stock Exchange website, and

Company website.

GMS is led by a member of Board of Commissioners that is

appointed by Board of Commissioners. If all of the members

of Board of Commissioners do not or fail to attend, then

GMS will be led by one of the members of Board of Directors

that is appointed by Board of Directors. If all of Board of

Commissioners or Directors do not or fail to attend then GMS

will be led by one of the attending shareholders in GMS that

is appointed from and by GMS participants.

Quorum for attendance and GMS quorum for decision for

the agenda that must be decided in GMS are carried out by

following the regulations, as below:






• RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakili. Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran pada RUPS tidak

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil

keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili dengan

kuorum keputusan sah jika disetujui oleh lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran RUPS kedua tidak

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham

dari saham dengan hak suara yang sah dalam

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sementara kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Terbuka yang memerlukan persetujuan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan

mengikuti ketentuan, sebagai berikut:

• RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling kurang

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah. Keputusan

RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua

per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran pada RUPS tidak tercapai,

RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika

dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah dengan kuorum keputusan sah jika disetujui

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran RUPS kedua tidak

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham

dari saham dengan hak suara yang sah dalam

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah

yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan

suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

• GMS can be held if in GMS more than 1/2 (half) from

all shares with voting rights are present or represented.

GMS decisions are valid if they are approved by more

than 1/2 (half) from all shares with voting rights that

are present in the GMS.

• If the quorum for attendance at GMS is not met, the

second GMS can be held and considered valid and

entitled to decision making if in GMS at least 1/3 (one

third) of the shares with voting rights are present or

represented with the quorum for decision considered

valid if approved by more than 1/2 (half) of the shares

with voting rights that are present at GMS.

• If the quorum for attendance of the second GMS is

not met, a third GMS can be held and considered valid

and entitled to decision making if it is attended by

shareholders with shares with valid voting rights in

the quorum for attendance and quorum for decision

that is stipulated by FSA on the request of Company.

Whilst GMS quorum for attendance and quorum for decision

for the agenda of changing the Public Company Article of

Association that requires the approval of the Minister of Justice

and Human Rights is held by complying to the regulations, as

follows:

• GMS can be held if GMS is attended by shareholders

that represent at least 2/3 (two thirds) of all shares with

valid voting rights. GMS decisions are valid if they are

approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares

with voting rights that attended the GMS.

• If the quorum for attendance at GMS is not met, the

second GMS can be held with stipulation that the

second GMS is valid and entitled to decision making if

GMS is attended by shareholders that represent at least

3/5 (three fifth) of all the shares with valid voting rights

with quorum for decision deemed valid if approved

by more than 1/2 (half) of all shares with voting rights

that attend GMS.

• If the quorum attendance for the second GMS is not

met, a third GMS may be held with stipulation that the

third GMS is valid and entitled to decision making if it

is attended by shareholders with valid voting rights in

the quorum for attendance and quorum for decision

that is stipulated by FSA on the request of Company.

Shareholders of shares with valid voting rights that attend

GMS but abstain (does not vote) is considered to vote with the

majority of shareholders.





Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perseroan senantiasa

berpedoman pada hal-hal berikut:

• Setiap pemegang saham berhak memperoleh

penjelasan lengkap dan informasi yang akurat

mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan

dengan penyelenggaraan RUPS, termasuk

penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan

dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS

berlangsung maupun pada saat RUPS berlangsung.

• Informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan

untuk RUPS tersebut harus disediakan di kantor

Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan.

• Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur

yang transparan dan adil.

• Risalah RUPS harus memuat pendapat, baik yang

mendukung maupun yang tidak mendukung

usulan yang diajukan, dan diadministrasikan

oleh Direksi.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2017 untuk Tahun Buku

2016 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Sepanjang tahun 2017, Perseroan melakukan 1 (satu) kali

RUPS Tahunan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret

2017, di Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,

Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510, Indonesia.

Prosedur pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan

Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8,

10, dan 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014), yaitu tentang

Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

telah dilakukan Direksi Perseroan.

Pemberitahuan dan panggilan rapat telah dilakukan pada surat

kabar harian yang terbit di Indonesia, dan berbahasa Indonesia yang

mempunyai peredaran luas/nasional, dengan uraian sebagai berikut:

• Pemberitahuan rapat telah dilakukan melalui

surat tertanggal 20 Januari 2017 kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

• Pengumuman rapat telah dilaksanakan melalui

harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs

web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web

Perseroan pada tanggal 1 Februari 2017.

• Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui

harian yang sama, situs web Bursa Efek Indonesia

(BEI) dan situs web Perseroan pada tanggal 16

Februari 2017.

Agenda RUPS Tahunan Perseroan tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan

Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun

Buku 2016.

3. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan

lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan

Anggota Dewan Komisaris.

In every GMS implementation, Company is always guided by

these things as follow:

• Every shareholder has the right to receive

comprehensive explanation and accurate information

about the procedure that must be met in regards to

GMS organization, including explanation about other

things relating to GMS agenda that is given before and

during when GMS is held.

• Information and/or suggestions in the call for GMS

must be provided at Company’s office before GMS

is held.

• GMS decision must be made through a transparent

and fair procedure.

• The minutes of GMS must contain opinions, both for

and against the suggestions that submitted, and is

administrated by Board of Directors.

Results of the 2017 Annual GMS Decision for 2016 Fiscal

Year and Follow-Up by Management

Throughout 2017, ADHI has held one GMS that took place on

March 10, 2017 at the Auditorium of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk., Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510, Indonesia.

The procedure for the implementation of GMS is in accordance

with the provisions of Article 11 paragraph 2 of Company’s

Articles of Association and Article 8, 10, and 13 of Financial

Services Authority (FSA) Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the

Planning and Implementation of Public Company GMS (POJK

32/2014), namely Notification/Announcement and Summons

of Meetings conducted by Board of Directors of Company.

Notifications and summons for meetings have been publsihed

on Indonesian daily newspapers that have wide/national

circulation, with the following description:

• Notification of the meeting was carried out in a letter

dated January 20, 2017 to Financial Services Authority

(FSA).

• Announcement of meetings has been carried out

through Bisnis Indonesia and Investor Daily, Indonesia

Stock Exchange (IDX) website and Company’s website

on February 1, 2017.

• The summons of the Meeting were publsihed in the

same publications, Indonesia Stock Exchange (IDX)

website and Company’s website on February 16, 2017.

The Agenda of Company’s 2017 GMS is as follows:

1. Approval of Annual Report including Ratification of Financial

Statements and Board of Commissioners’ Oversight

Report and Ratification of Partnership and Community

Development for 2016 Fiscal Year.

2. Determining the Use of Company’s Net Profit during 2016

Fiscal Year.

3. Determining salary/honorarium, facilities and other benefits

as well as bonuses for Members of Board of Directors and

Members of Board of Commissioners.






4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan

audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran

Umum Terbatas I.

6. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-03/MBU/12/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN

No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan BUMN.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah

sebagai berikut:

• Sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar

Perseroan juncto Pasal 26 POJK 32/2014, Mata

Acara Rapat Acara Pertama, Kedua, Ketiga,

Keempat, Keenam dan Kedelapan dapat

dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir.

• Sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar

Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014, Mata

Acara Rapat No. 7 dapat dilangsungkan apabila

paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

atau diwakilidan keputusannya adalah sah jika

disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh seluruh anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, dihadiri dan/atau diwakili

pemegang saham Perseroan sebanyak 2.230.869.254

saham atau merupakan 62,6% dari jumlah keseluruhan

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah

3.560.849.376 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri

A Dwi Warna dan 3.560.849.375 saham seri B.

Sehingga telah memenuhi ketentuan korum sebagaimana

disyaratkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan juncto Pasal 26 POJK 32/2014 untuk Mata Acara

Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam dan Kedelapan.

Adapun untuk Mata Acara Ketujuh tidak dapat dibahas

oleh karena saat penghitungan kembali kourum

kehadiran sebelum memasuki Mata Acara Ketujuh jumlah

tambahan pemegang saham dan/atau wakilnya yang hadir

hanya mencapai 2.230.870.754 atau merupakan 62.6%

dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan sesuai dengan

ketentuan Pasal 17 POJK 32/2014 dan Pasal 12 ayat 1.c

Anggaran Dasar Perseroan, RUPS kedua dilangsungkan

dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS

pertama dilangsungkan.

4. Appointing a of Public Accountant Office to audit the

Financial Statements and Implementation of the 2017

Partnership and Community Development Program.

5. Realization Report on Use of Limited Public Offering Fund I.

6. Approval of the Implementation of Minister of State-Owned

Enterprises (SOE) Regulation No. PER-03/MBU/12/2016

on Amendments of SOE Minister Regulation No. PER-

09/MBU/07/2015 on SOE Partnership and Community

Development Program.

7. Amendments of Company’s Articles of Association.

8. Changes in the Management Structure of Company.

The quorum of attendance and decisions at the Meeting are

as follows:

• In accordance with the provisions of Article 12 of

Company’s Articles of Association juncto Article 26

POJK 32/2014, Agenda of the First, Second, Third,

Fourth, Sixth and Eighth Event Meetings can be held if

more than 1/2 (one half) of the total shares with voting

rights are present or represented and the decision is

valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of

the shares with voting rights present.

• In accordance with the provisions of Article 12 of

Company’s Articles of Association juncto Article 27

POJK 32/2014, Agenda for Meeting No. 7 can be held

if at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting

rights are present or represented, the decision is valid

if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of all

shares with voting rights present.

In the meeting which was also attended by all members of

Board of Directors and Board of Commissioners, attended

and/or represented by Company’s shareholders as many as

2,230,869,254 shares or constituted 62,6% of the total shares

with voting rights issued by Company until the Meeting Day,

which amounted to 3,560,849,376 shares consisting of 1 (one)

A Dwi Warna series of shares and 3,560,849,375 series B shares.

It complied with the provisions of the quorum as required by

the provisions of Article 12 paragraph 1 of Company’s Articles

of Association juncto Article 26 POJK 32/2014 for the First,

Second, Third, Fourth, Sixth and Eighth Agenda. As for the

Seventh Agenda, it cannot be discussed because when the

recount of the attendance before entering the Seventh Agenda,

the additional no. of shareholders and/or their representatives

was only 2,230,870,754 or 62,6% of the total shares with

voting rights issued by Company, and in accordance with the

provisions of Article 17 POJK 32/2014 and Article 12 paragraph

1.c of Company’s Articles of Association, the second GMS will

be held at the latest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty

one) days after the first GMS is held .





Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2017 untuk tahun buku

2016 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan,

sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan Tanggal 10 Maret 2017Annual GMS Agenda Dated March 10, 2017

Hasil Keputusan Decisions

ImplementasiImplementation

Agenda 1Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda 1Approval of Company's Annual Report including Company’s Activity Reports, Board of Commissioner’s Supervision Re-ports and Ratification of Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2016, and ratifying the 2016 PKBL Annual Report including PKBL Financial Reports for the Year Ended on December 31, 2016.

SudahImplemented

Agenda 2Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai berikut:1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun

Buku 2016 sebesar Rp313.451.016.555 sebagai berikut: • Sebesar 30% atau Rp94.035.304.967 (sembilan

puluh empat miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dengan jumlah dividen per lembar saham sebesar Rp26,408 (dua puluh enam Rupiah koma empat nol delapan) sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp47.958.005.533 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah).

• Sebesar 70% atau Rp219.415.711.588 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 2Approval of the Use of Company's Net Profit for the Book Year ending on December 31, 2016, as follows:1. Determining the Use of Company’s Net Profit Calen-

dar Year 2016 of Rp313,451,016,555.- as follows:• As much as 30% or Rp94,035,304,967 (ninety four

billion thirty five million three hundred and four thousand nine hundread and sixty seven rupiah) was determined as the cash dividend with the no. of dividend per share as much as Rp26.408 (twenty six point four zero eight rupiah) which made the dividend for the Indonesian Government with its 51% shares as much as Rp47,958,005,533.- (forty seven billion nine hundred and fifty eight million five thousand five hundred and thirty three rupiah).

• As much as 70% or Rp219,415,711,588.- (two hundred and nineteen billion four hundred and fifteen million seven hundred and eleven thousand five hundred and eighty eight Rupiah) as retained earnings.

2. Giving authority and power to Company’s Board of Directors with substitution rights to further manage the implementation of dividend payout Calendar Year 2016 according to prevailing regulations.

SudahImplemented

Agenda 3Persetujuan Tantiem Tahun 2016, penetapan gaji dan/atau honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017.

Agenda 32016 Tantiem Approval, stipulation of salary and/or hon-orarium along with other facilities and benefits for Board Directors and Board of Commissioners Members in 2017.

SudahImplemented

Agenda 4Penunjukan Akuntan Publik yang memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Agenda 4The appointment of a Public Accountant who checks Company's Consolidated Financial Statements and Annual Report of the Implementation of Company's Partnership and Community Development Program for Year 2017, including establishing a Substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant is due to any reason unable to complete the audit of Company's Consolidated Financial Statement and Report of Annual Implementation of Company's Partnership and Community Development Program for 2017, based on proposals from Board of Commissioners.

SudahImplemented

Agenda 5Laporan Direksi atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I tahun 2015 per 31 Desember 2016.

Agenda 5Report of Board of Directors onthe Realization of the Use of Limited Public Funds I 2015 as of December 31, 2016.

SudahImplemented

Agenda 6Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Agenda 6 Agreement on the enforcement of Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-03/MBU/12/2016 on the Changes on the Minister of State-Owned Enterprises Regu-lation No. PER- 09/MBU/07/2015 on the State-Owned Enter-prises Partnership and Community Development Program.

SudahImplemented

Agenda 7Oleh karena persyaratan kuorum untuk Mata Acara Ketujuh dari Rapat (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) tidak terpenuhi maka untuk Mata Acara Ketujuh dari Rapat, tidak dapat dilakukan pembahasan dan tidak dapat diambil keputusan.

Agenda 7Due to the quorum requirement for the Seventh Aagenda regarding the changes in Articles of Association of this Meeting was not met, then for this Seventh Agenda the Meeting could not carry out a discussion and a decision was not able to be made.

SudahImplemented

The results of the 2017 Annual GMS Decision for the 2016

fiscal year and follow-up by Company Management, as follows:






Agenda RUPS Tahunan Tanggal 10 Maret 2017Annual GMS Agenda Dated March 10, 2017

Hasil Keputusan Decisions

ImplementasiImplementation

Agenda 8Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan, yakni:1. Memberhentikan dengan hormat Bobby AA Nazief

sebagai Komisaris serta Djoko Prabowo sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengubah Nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:a. Semula Direktur Utama Menjadi Direktur Utama.b. Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan

Legal.c. Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi I.d. Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi II.e. Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi III.f. Semula Direktur Menjadi Direktur SDM, Sistem, dan

Investasi.3. Mengangkat Bobby AA Nazief sebagai Anggota Dewan

Komisaris serta Partha Sarathi sebagai Direktur Operasi I, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejakpengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengalihkan penugasan anggota Direksi, sebagai berikut:a. Budi Harto semula Direktur Utama menjadi Direktur

Utama.b. Haris Gunawan semula Direktur menjadi Direktur

Keuangan dan Legal.c. Budi Saddewa Soediro semula Direktur menjadi

Direktur Operasi II.d. Pundjung Setya Brata semula Direktur menjadi

Direktur Operasi III.e. BEP Adji Satmoko semula Direktur menjadi Direktur

SDM, Sistem, dan Investasi5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan

Anggota Dewan Komisaris serta pengangkatan, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota Direksi tersebut maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:a. Direktur Utama: Budi Harto.b. Direktur Keuangan dan Legal: Haris Gunawan.c. Direktur Operasi I: Partha Sarathi.d. Dircktur Operasi II: Budi Saddewa Soediro.e. Direktur Operasi III: Pundjung Setya Brata.f. Direktur SDM, Sistem, dan Investasi: BEP Adji

Satmoko.g. Komisaris Utama: M. Fadjroel Rachman.h. Komisaris: Bobby AA Nazief.i. Komisaris: Wicipto Setiadi.j. Komisaris: Rildo Ananda Anwar.k. Komisaris Independen: Muchlis R. Luddin.l. Komisaris Independen: Hironimus Hilapok.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 8Changes in the Management Structure of Company, namely:1. Honorably dismissed Bobby AA Nazief as Commissioner

and Djoko Prabowo as Director commencing the end of this Meeting.

2. Changing the nomenclature of the Directors as follows:a. Previously President Director to President Directorb. Previously Director to Director of Finance and Legalc. Previously Director to Director of Operation Id. Previously Director to Director of Operation II e. Previously Director to Director of Operation III f. Previously Director to Director of HC, Systems, and

Investment3. Appointed Bobby AA Nazief as a Member of Board

of Commissioners and Partha Sarathi as Director of Operations I that took effect since the close of GMS and would end at the end of the 5th GMS since the appoin-ment of the related parties.

4. Transfering the Duties of the members of BOD, as follows:a. Budi Harto previously President Director to President

Director. b. Haris Gunawan previously Director to Director of

Finance and Legal. c. Budi Saddewa Soediro Previously Director to Director

of Operation II. d. Pundjung Setya Brata Previously Director to Director

of Operation III. e. BEP. Adji Satmoko Previously Director to Director of

HC, Systems and Investment.5. With the dismissal and appointment of members of

Board of Commissioners as well as the appointment, nomenclature change, and transfer of duties for Board of Directors, then the composition of Company’s Board of Directors and Commissioners are as follows:a. President Director: Burdi Harto.b. Director of Finance and Legal: Haris Gunawan.c. Director of Operation I: Partha Sarathi.d. Director of Operation II: Budi Saddewa Soediro.e. Director of Operation III: Pundjung Setya Brata.f. Director of HC, Systems & Investment: BEP. Adji

Satmoko.g. President Commissioner: M. Fadjroel Rachman.h. Commissioner: Bobby A.A. Nazief.i. Commissioner: Wicipto Setiadi.j. Commissioner: Rildo Ananda Anwar.k. Independent Commissioner: Muchlis R. Luddin.l. Independent Commissioner: Hironimus Hilapok.

6. Giving the power and authority to Company’s Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions in regards to the decisions made in this agenda according to prevailing legislations, including stating in a separate Notarial Deed and submitting the composi-tion of Company’s Board of Directors to the Ministry of Justice and Human Rights according to prevailing regulations.

SudahImplemented

Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan melakukan 2 (dua)

kali RUPS Tahunan, yang dilaksanakan pada tanggal

13 April 2018 dan 4 Mei 2018, kedua RUPS Tahunan

diselenggarakan ditempat yang sama, yakni di Ruang

Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Jalan Raya Pasar

Minggu Km.18, Jakarta 12510, Indonesia.

Kedua RUPS Tahunan ini telah memenuhi prosedur

pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan Pasal

11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8, 10,

dan 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/

POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK

Implementation of 2018 Extraordinary GMS

Throughout 2018, Company conducted 2 (two) Annual GMSes,

which were held on April 13, 2018 and May 4 2018, the two

Annual GMSes were conducted in the same location, the

Auditorium of PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Jalan Raya Pasar

Minggu Km.18, Jakarta 12510, Indonesia.

Both of them have fulfilled the procedure for conducting a

meeting that is in accordance with the provisions of Article 11

paragraph 2 of Company’s Articles of Association and Articles

8, 10, and 13 of Financial Services Authority Regulation No.

32/POJK.04/2014 on the Plans and Implementation of Public

Company’s General Meeting of Shareholders (POJK 32/2014),





32/2014), yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman

dan Pemanggilan Rapat yang telah dilakukan Direksi

Perseroan.

Agenda dan Hasil RUPS Tahunan Pertama

Pada RUPS Tahunan Pertama yang dilaksanakan pada

tanggal 13 April 2018, jumlah saham dengan hak suara

yang hadir atau diwakili telah memenuhi kuorum yakni

sebesar 2.513.155.680 lembar saham atau setara dengan

70,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan.

Pemberitahuan dan panggilan rapat telah dilakukan

pada surat kabar harian yang terbit di Indonesia, dan

berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/

nasional, dengan uraian sebagai berikut:

• Pemberitahuan Rapat telah dilakukan melalui

surat tertanggal:

- 27 Februari 2018 No. 014-19/2018/003 kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Rencana

Pelaksanaan dan Agenda RUPS Tahunan PT


- 15 Maret 2018 No. 014-19/2018/004 kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal

Penambahan Agenda RUPS Tahunan PT Adhi


• Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui

harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek

Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan pada

tanggal 7 Maret 2018.

• Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui

harian Bisnis Indonesia dan harian Investor Daily,

situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web

Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018.

Agenda RUPS Tahunan Pertama adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan

Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan

Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Tahun Buku 2017.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun

Buku 2017.

3. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium

Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, tantiem

bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian

fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi

dan Anggota Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan

audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan

Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan Tahun Buku 2018.

5. Penetapan Pemberlakukan Peraturan Menteri BUMN

No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas

including Notification/Announcement and Call of Meetings

that have been conducted by Company’s Board of Directors.

Agenda and Result of the First Annual GMS

At the First Annual GMS held on April 13, 2018, the no. of

shares with voting rights that were present or represented

fulfilled the quorum of 2,513,155,680 shares, equivalent to

70.58% of all shares with valid voting rights issued by Company,

this is in accordance with Company’s Articles of Association.

Notifications and call for meeting have been made on Indonesian

daily newspapers that have wide/national circulation, with the

following description:

• Meeting Notifications have been made by mail dated:

- February 27, 2018 No. 014-19/2018/003 to

Financial Services Authority (FSA) regarding the

Plan and Agenda of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.’s

Annual GMS.

- March 15, 2018 No. 014-19/2018/004 to Financial

Services Authority (FSA) regarding additional

Annual AGMS Agenda of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk.

• Announcement of Meetings has been publsihed in

Bisnis Indonesia daily, Indonesia Stock Exchange (IDX)

website and Company’s website on March 7, 2018.

• Call for Meetings have been carried out via Bisnis

Indonesia daily and Investor Daily, Indonesia Stock

Exchange website and Company’s website on March

22, 2018.

The Agenda of the First Annual GMS is as follows:

1. Approval of Annual Report including Ratification of Financial

Statement and the Board of Commissioner’s Supervisory

Report for the Fiscal Fiscal Year 2017 and the Ratification

of Annual Report including Financial Statement of the

2017 Partnership and Community Development Program.

2. Approval of the Distribution of Company’s Net Profit for

the Fiscal Year 2017.

3. Arrangement of of Board of Directors ‘salary and Board

of Commissioners’ honorarium for Fiscal Year 2018 ,

tantiem for all members of Board of Directors and Board

of Commissioners for Fiscal Year 2017 as well as providing

other facilities and benefits for Members of Board of


4. Appointment of a Public Accountant Office to audit

Company’s Financial Report and 2018 Partnership and

Community Development Program Annual Report.

5. Implementation of Minister of SOE’s Regulation No. PER-

04/MBU/09/2017 on Amendments to SOE Minister’s






Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017

tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.

6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran

Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I.

8. Persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan.

10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, meliputi:

a. Penambahan Modal Dasar.

b. Penambahan Sub Bidang Usaha Konstruksi

pengelolaan limbah pertambangan.

c. Perubahan lainnya karena adanya program

standarisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait

tata kelola sesuai ketentuan di bidang pasar modal

oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemegang

saham Seri A Dwi Warna.

11. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan RUPS Tahunan Pertama beserta pelaksanaannya

The decisions of the First Annual GMS and their implementation

AgendaHasil RUPS Tahunan Pertama tanggal 13 April 2018

Results of First Annual GMS dated April 13, 2018SetujuAgree

Tidak setuju

DisagreeAbstain

PertamaPersetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.FirstApproval of Annual Report including Ratification of Finan-cial Statement and the Board of Commissioner’s Supervisory Report for the Fiscal Fiscal Year 2017 and the Ratification of Annual Report including Fi-nancial Statement of the 2017 Partnership and Community Development Program.

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Lingkungan (PKBL) termasuk Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2017.

- Approved Annual Report for 2017 including Board of Commissioners' Supervisory Task Report and ratified Company's Financial Report for Fis-cal Year 2017 , as well as provided full repayment and release of respon-sibility (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of Company has been implemented in the Fiscal Year ending on December 31, 2017.

- Ratified the Partnership and Environment Program Annual Report (PKBL) including the PKBL Financial Report for the 2017Fiscal Year, and provided repayment and liability (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of Company for 2017 PKBL management and supervision.

2.511.080.780 saham dari

jumlah saham yang hadir

dalam Rapat2,511,080,780 shares of total shares were

present at the Meeting

0 2.047.900 saham dari

jumlah saham yang hadir

dalam Rapat2,047,900

shares of total shares were


Regulation No. PER-03/MBU/08/2017 on Cooperation

Guidelines and their amendments

6. Ratification of the Report on the Realization of the Distribution of

the State Capital Participation Fund (PMN) for Fiscal Year 2017.

7. Realization Report of the Distribution of Limited Public

Offering Fund I and Realization of Distribution of Fund for

Public Offering of Sustainable Bonds I.

8. Spin Off Approval for TOD and Hotel Department Department.

9. Additional Company’s authorized capital.

10. Changes to Company’s Articles of Association, including:

a. Addition of authorized capital.

b. Addition of mining waste management construction

sub-sector.

c. Other changes are due to the existence of an Open

SOE standardization program related to governance in

accordance with the provisions in the capital market

sector by the Ministry of SOE as the representative of

shareholders.

11. Approval of Changes in the Management Structure of

Company.









Tidak setuju

DisagreeAbstain

KeduaPersetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.SecondApproval of the Distribution of Company's Net Profit for the Fiscal Year 2017.

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp 515.415.315.215 sebagai berikut:a. Sebesar 20,0% atau Rp 103.083.063.043 (seratus tiga miliar

delapan puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat puluh tiga Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp 52.572.750.063 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh tiga Rupiah).

b. Sebesar 3,4% atau Rp 17.396.977.376 (tujuh belas miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) sebagai cadangan wajib.

c. Sebesar 76,6% atau Rp 394.935.274.796 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2017.

1. Determine the use of Company's Net Profit for 2017 for Rp515,415,315,215, - as follows:a. A total of 20.0% or Rp. 103,083,063,043 (one hundred and three

billion eighty three million sixty three thousand forty three Rupiah) is stipulated as cash dividends so that the dividend of the Republic of Indonesia whose ownership is at 51% shares is Rp52,572. 750,063, - (fifty two billion five hundred seventy two million seven hundred fifty thousand sixty three Rupiah).

b. 3.4% or Rp17,396,977,376 (seventeen billion three hundred ninety six million Nine hundred seventy seven thousand three hundred and seventy six Rupiah) as mandatory reserves.

c. 76.6% or Rp394,935,274,796 (three hundred ninety four billion nine hundred thirty five million two hundred seventy four thousand seven hundred ninety six Rupiah) as retained earnings that have not yet determined.

2. Gave authority and power to Board of Directors of Company with the substitution right to further regulate the implementation of dividend distribution of the Fiscal Year 2017 .

2.489.109.022 saham (99,04%)

dari jumlah saham yang hadir dalam

Rapat2,489,109,022

shares (99.04%) of total shares

were present at the Meeting

24.046.658 saham

24.046.658 shares

0

KetigaPenetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.ThirdArrangement of of Board of Directors 'salary and Board of Commissioners' honorarium for Fiscal Year 2018 , tantiem for all members of Board of Direc-tors and Board of Commis-sioners for Fiscal Year 2017 as well as providing other facilities and benefits for Members of Board of Directors and Board of Commissioners.

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

1. Gave authority and power to Dwi Warna Series A Shareholders to determine the amount of bonus for Fiscal Year 2017 , and determine the honorarium, allowances, facilities and other incentives for members of Board of Commissioners for the Fiscal Year 2018.

2. Gave authority and power to Board of Commissioners through a written approval from the Dw warna Series A Shareholders to determine the amount of bonus for Fiscal Year 2017 , as well as salaries, benefits, facilities and other incentives for Board of Directors for 2018.

2.506.117.080 saham (99,72%)


rapat2,506,117,080

shares (99.72%) of the total shares were

present at the meeting

7.038.600 saham

7.038.600 shares

0

KeempatPenunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.FourthAppointment of a Public Accountant Office to audit Company's Financial Report and 2018 Partnership and Community Development Program Annual Report.

Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menunjuk KAP yang memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk menetapkan KAP Pengganti, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.Delegate the authority to Holders of Dwi Warna Series A Share holders to appoint KAP that examines Company's Consolidated Financial Statement and Company's Annual PKBL Implementation Report for Fiscal Year 2018 including assigning a KAP Substitute, based on proposals from Company's Board of Commissioners.

2.404.292.197 saham (95,67%)


rapat2,404,292,197


present at the meeting

108.863.483 saham

108.863.483 shares

0










Tidak setuju

DisagreeAbstain

KelimaPenetapan Pemberlakukan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.Fifth Implementation of Minister of SOE’s Regulation No. PER-04/MBU/09/2017 on Amendments to SOE Minister’s Regulation No. PER-03/MBU/08/2017 on Cooperation Guidelines and their amendments.

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN dan PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/ MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.Approved the enactment of Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Regu-lation No. PER-03/MBU/08/2017 concerning SOE Cooperation Guideline and PER-04/MBU/09/2017 concerning Amendments to SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/08/2017 on the SOE Cooperation Guideline.

2.513.155.680 saham (100%)


Rapat2,513,155,680 shares (100%)

of the total shares were


0 0

KeenamPengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017.Sixth Ratification of the Report on the Realization of the Distribution of the State Capital Participation Fund (PMN) for Fiscal Year 2017.

Menyetujui pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2015 untuk Tahun Buku 2017.Approved the ratification of the Realization Report on the Distribution of the State Capital Participation Fund (PMN) for the 2015 Fiscal Year for the Fiscal Year 2017.

2.513.155.680 saham (100%)


Rapat 2,513,155,680 shares (100%)



0 0

KetujuhLaporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I. Seventh Realization Report of the Distribution of Limited Public Offering I Fund and Realization of Distribution of Fund for Public Offering of Sustainable Bonds I.

Laporan Direksi kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan.Report of Board of Directors to the Meeting regarding the Realization Report on the Distribution of the Limited Public Offering I Fund and the Realization of the Distribution of the Fund for Sustainable Public Offering Bond.

KedelapanPersetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.Eighth Spin Off Approval for TOD and Hotel Department Department.

Oleh karena persyaratan kuorum untuk Agenda Kedelapan dari Rapat ini tidak terpenuhi maka untuk Agenda Kedelapan dari Rapat tidak dapat dilakukan pembahasan dan tidak dapat diambil keputusan.Because the quorum requirements for the Eighth Agenda from this Meeting are not fulfilled, the Eighth Agenda of the Meeting cannot be discussed and decisions cannot be made.

KesembilanPenambahan Modal Dasar Perseroan.Ninth Additional Company's author-ized capital.

Menyetujui penambahan modal dasar dari semula Rp 544.000.000.000 (lima ratus empat puluh empat miliar Rupiah) menjadi Rp 1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus juta Rupiah).Approved the addition of authorized capital from the original Rp544,000,000,000 (five hundred forty four billion Rupiah) to Rp1,400,000,000,000 (one trillion four hundred million Rupiah).

2.202.358.733 saham (87,63%)


Rapat2,202,358,733 shares (87.63%)



310.797.247 saham

310.797.247 shares

0









Tidak setuju

DisagreeAbstain

KesepuluhPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.Tenth Changes to Company's Articles of Association.

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan menambahkan sub

bidang usaha konstruksi pengelolaan limbah pertambangan sebagai kegiatan usaha Perseroan.

b. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan Modal Dasar Perseroan sebagaimana telah disetujui dalam agenda sebelumnya.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

1. Approved changes to Company's Articles of Association, namely:a. Amendment to Article 3 of the Articles of Association by adding a sub-sector

for the construction of mining waste management as a business activity of Company.

b. Amendment to Article 4 of Company's Articles of Association relating to the addition of Company's authorized capital as agreed upon in the previous agenda.

2. Gave power and authority to Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions relating to the decisions of this Meeting, including compiling and restating all Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authorities to obtain approval and/or receipt notification of amendments to the Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary and useful for this purpose with no one being excluded, including to make additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if this is required by the authorized agency.

2.045.028.656 saham (81,37%)


Rapat 2,045,028,656



468.127.324 saham

468.127.324 shares

924.723 saham

924.723 shares

KesebelasPersetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.Eleventh Approval of Changes in the Management Structure of Company.

Rapat memutuskan menyetujui :1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Haris Gunawan

selaku Direktur Keuangan dan Legal Perseroan terhitung sejak tanggal 6 April 2018.

2. Memberhentikan dengan hormat BEP Adji Satmoko sebagai Direktur SDM, Sistem, dan Investasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini.

3. Merubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :a. semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi 1.b. semula Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi 2.c. semula Direktur Operasi III menjadi – (Dihapuskan).d. semula Direktur Keuangan dan Legal menjadi Direktur

Keuangan.e. semula Direktur SDM, Sistem, dan Investasi menjadi Direktur SDMf. semula – (Tidak Ada) menjadi Direktur Quality, Health, Safety and

Environment dan Pengembangan.4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai

anggota Direksi Perseroan:a. Partha Sarathi yang semula Direktur Operasi I menjadi Direktur

Quality, Health, Safety and Environment dan Pengembangan.b. Budi Saddewa Soediro yang semula Direktur Operasi II menjadi

Direktur Operasi I.c. Pundjung Setya Brata yang semula Direktur Operasi III menjadi

Direktur Operasi II. dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan :a. Entus Asnawi Mukhson sebagai Direktur Keuangan.b. Agus Karianto sebagai Direktur SDM.

6. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Direksi :a. Direktur Utama: Budi Harto.b. Direktur Operasi 1: Budi Saddewa Soediro.c. Direktur Operasi 2: Pundjung Setya Brata.d. Direktur Keuangan: Entus Asnawi Mukhson.e. Direktur SDM: Agus Karianto.f. Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan

Pengembangan: Partha Sarathi.

2.059.841.240 saham (81,96%)


Rapat2,059,841,240

shares (81.96%) of the total

shares werep-resent at the

Meeting

453.314.740 saham

453.314.740 shares

15.214.545 saham

15.214.545 shares






Results and Agenda of the Second Annual GMS

At the Second Annual GMS held on May 4, 2018, the no. of

shares with voting rights present or represented fulfilled the

quorum of 2,743,141,587 shares or equivalent to 77.0% of

all shares with valid voting rights issued by Company, this is in

accordance with Company’s Articles of Association.

Meeting procedures is in accordance with Company’s Articles

of Association and regulatory provisions including provisions

in the Capital Market, Company’s Board of Directors have

called Meetings to Shareholders through the Bisnis Indonesia

publication, as well as the Indonesian Stock Exchange website

and Company’s website in Bahasa Indonesia on April 17, 2018.





Tidak setuju

DisagreeAbstain

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

The meeting decided to approve:1. Honorably dismissed Haris Gunawan as Company’s Director of Finance

and Legal as of April 6, 20182. Honorably dismissed BEP Adji Satmoko as Director of HR, Systems and

Investment of Company as of the closing of this GMS.3. Changing the nomenclature of positions of members of Company’s Board

of Directors members as follows:a. Previously Director of Operation I to Operational Director 1b. Previously Director of Operations II to Director of Operations 2c. Previously Director of Operation III to - (Eliminated)d. Previously Director of Finance and Legal to the Director of Financee. Previously Director of HR, Systems and Investment to Director of HRf. Previously - (None) to Director of Quality, Health, Safety and

Environment and Development4. Transferring the assignments of the names below as members of Compa-

ny’s Board of Directors:a. Partha Sarathi previously Director of Operations I to Director of Quality,

Health, Safety and Environment and Development.b. Budi Saddewa Soediro previously Director of Operations II to Director

of Operations I.c. Pundjung Setya Brata previously Director of Operations III to

Director of Operations II; with a term of office continuing the remaining tenure of the previous period, in accordance with the decision of the GMS.

5. Appointed the names below as members of Company’s Board of Direc-tors:a. Entus Asnawi Mukhson as Director of Finance.b. Agus Karianto as Director of HR.

6. The termination of the appointed members of Board of Directors as re-ferred to in no. 5 is up to the closing of the 5th Annual GMS the 2022 Annual GMS in accordance to the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the right of GMS to terminate them at any time.

7. With the dismissal, changes in job nomenclature, assignment of duties and appointment of members of Company’s Board of Directors as re-ferred to in no.s 1, 2, 3, 4 and 5, the composition of the members of Company’s Board of Directors is as follows:

Board Of Directors:a. President Director: Budi Hartob. Director of Operation I: Budi Saddewa Soediroc. Director of Operation II: Pundjung Setya Bratad. Director of Finance: Entus Asnawi Mukhsone. Director of HR: AGUS KARIANTOf. Director of Quality, Health, Safety and Environment and Development:

Partha Sarathi8. Provided authority and power to Company’s Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to this decision in accordance with the applicable laws and regulations, including to state on the Notary’s sep-arate deed and notify the composition of Company’s Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights.

Agenda dan Hasil RUPS Tahunan Kedua

Pada RUPS Tahunan Kedua yang dilaksanakan pada

tanggal 4 Mei 2018, jumlah saham dengan hak suara

yang hadir atau diwakili telah memenuhi kuorum yakni

sebesar 2.743.141.587 lembar saham atau setara dengan

77,0% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan

termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi

Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat kepada

para Pemegang Saham melalui harian Bisnis Indonesia,

serta situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web

Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 17 April

2018.





Agenda RUPS Tahunan Kedua adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Spin Off Departemen Transit Oriented

Development (TOD) dan Hotel.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Kedua beserta

pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Kedua beserta pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

The results of the decisions of the Second Annual GMS and their implementation are as follows:

AgendaHasil RUPS Tahunan Kedua tanggal 4 Mei 2018

Results of the Second Annual GMS dated May 4, 2018SetujuAgree

Tidak setujuDisagree

Abstain

PertamaPersetujuan Spin Off Departemen Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel.First Approval of the Spin Off Department of Transit Oriented Development (TOD) and Hotels.

Rapat memutuskan menyetujui Spin Off (Pemisahan) dan Pemisahan aktiva dan pasiva Departemen Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel, sebagai bagian dari restrukturisasi internal Perseroan dengan ketentuan:1. Aset tetap tidak termasuk ke dalam aktiva yang dilakukan Spin Off

(Pemisahan).2. Menggunakan mekanisme nilai buku dalam proses Spin Off (Pemisahan),

dimana dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Spin Off (Pemisahan) dengan menggunakan nilai buku harus dilakukan Initial Public Offering (IPO) oleh PT Adhi Commuter Properti dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) tahun atas persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Tidak terdapat pengalihan status kepegawaian dari pegawai tetap Departemen Transit Oriented Development (TOO) dan Hotel atas pelaksanaan Spin Off (Pemisahan) dimaksud.

The meeting decided to approve Spin Off (Separation) and Separation of assets and liabilities of the Department of Transit Oriented Development (TOD) and Hotels, as part of Company's internal restructuring with the following provisions:1. Fixed assets are not included in assets carried out by Spin Off (Separation).2. Using the book value mechanism in the Spin Off process, where within a period of

at least 1 (one) year after the approval of the Directorate General of Taxes to do Spin Off using the book value, an Initial Public Offering (IPO) must be carried out by PT Adhi Commuter Property and this period can be extended up to 1 (one) year with the approval of the Directorate General of Taxes.

3. There is no transfer of employment status from the permanent employees of the De-partment of Transit Oriented Development (TOO) and Hotels to the intended Spin Off.

2.434.164.794 saham (88,74%) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat

2,434,164,794 shares (88.74%) of total shares of


308.976.793 saham

308.976.793 shares

0

KeduaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.Second Amendments to Company's Articles of Association.

Rapat memutuskan menyetujui:1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan program

standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terbuka terkait tala kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal, sebagaimana pokok-pokoknya Ieiah disampaikan dalam Rapat.

2. Untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.

The meeting decided to approve:1. Amendments to the Articles of Association of Company in connection

with the standardization program of Public State-Owned Enterprises (SOEs) related to management in accordance with the provisions in the Capital Market, the main points have been submitted at the Meeting.

2. To rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with these changes.

3. Provide power and authority to Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions relating to the decisions of the Meeting, including drafting and restating all Articles of Association in a Notary Deed and submitting to the competent authority to obtain approval and/or receipt notification of amendments to the Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary and useful with no one being excluded, including to make additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if required by the competent authorities and statutory regulations.

2.294.074.310 saham (83,63%)


Rapat2,294,074,310

shares (83.63%) of the total shares


449.067.276 saham

449.067.276 shares

2.419.500 saham

2.419.500 shares

The agenda of the Second Annual GMS is as follows:

1. Approval of the Spin Off Department of Transit Oriented

Development (TOD) and Hotels.

2. Amendments to Company’s Articles of Association.

The results of the decisions of the Second Annual GMS and

their implementation are as follows:






Dewan KomisarisDewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/

atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan

serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan

bahwa Perseroan telah menerapkan GCG secara efektif

dan berkelanjutan. Dewan Komisaris mempunyai tugas

dan tanggung jawab tertentu terkait dengan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan ADHI.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian

saran kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada

Board Manual Perseroan. Pedoman tersebut senantiasa

dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala agar sejalan

dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Dewan KomisarisSesuai Angaran Dasar Perseroan, RUPS memiliki

kewenangan penuh dalam mengatur komposisi dan

jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris

diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat

diangkat kembali. Dalam satu periode masa jabatan

Dewan Komisaris, paling lama lima tahun atau sampai

dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode

masa jabatan, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham

untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan

Komisaris yang sedang menjabat.

Sebagai Perusahaan Publik, Perseroan tunduk terhadap

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014,

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik serta menjalankan Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/ MBU/02/2015,

tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Calon Anggota

Dewan Komisaris dinyatakan layak dan patut menjabat

bila memenuhi beberapa tingkatan persyaratan yakni:

Persyaratan Formal:

1. Orang perseorangan.

2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

tahun sebelum pencalonan.

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu Perseroan/ Perum dinyatakan

pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu

5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Board Of CommissionersBoard of Commissioners is Company’s organ that is tasked with

conducting general and/or special supervision in accordance

with Company’s Articles of Association and providing

advice to Board of Directors and ensuring that Company

has implemented GCG effectively and sustainably. Board of

Commissioners has certain duties and responsibilities related

to Company. These duties and responsibilities are carried out

in the interests of Company and in accordance with the aims

and objectives of ADHI.

In carrying out its supervisory and advisory functions to Board

of Directors, Board of Commissioners refers to Company’s

Board Manual. The guide is regularly evaluated and updated

periodically so that it is in line with the changes in the applicable

laws and regulations and is adjusted to the needs of Company.

Appointment Criteria and Procedure for Board of CommissionersIn accordance with Company’s Articles of Association, GMS has

full authority in regulating the composition and members of

Board of Commissioners. Board of Commissioners is appointed

for a certain term of office and can be reappointed. One term

of office of Board of Commissioners is for a maximum of five

years or until the closing of the Annual GMS at the end of one

term of office, without reducing the right of the Shareholders

to at any time dismiss the incumbent Board of Commissioners.

As a public company, Company is subjected to the Financial

Statement Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, on

Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or

Public Company as well as carrying out the regulations of the

Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015,

on regulations and procedures for appointment and dismissal

of Members of Board of Commissioners and Supervisory

Board of State-Owned Etnerprises. Candidate for Board of

Commissioners is deemed eligible and deserving of the position

if they meet these following requirements:

Formal requirements:

1. Individual person.

2. Law abiding citizen.

3. Has never declared bankruptcy in the 5 (Five) years before

candidacy.

4. Has never been a member of Board of Directors or

Commissioners that is declared guilty in causing a limited

liabilities company/public company to be declared bankrupt

in the 5 (Five) years prior to candidacy.

5. Has never been convicted of a crime that causes harm

to State finances and/or anything related to the financial

sector in the 5 (five) years prior to candidacy.





Persyaratan Materiil:

1. Integritas.

2. Dedikasi.

3. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan

yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perseroan/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan.

5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya.

Persyaratan Lain:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota

legislatif dan/atau anggota legislatif.

2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala daerah dan/atau

Kepala/Wakil Kepala daerah.

3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN

yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita

suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan

tugas sebagai anggota Dewan Komisaris), yang dapat

dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

5. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau Instansi

Pemerintah lain, harus berdasarkan usulan dari

instansi yang bersangkutan.

Prosedur Pemberhentian dan Masa JabatanAnggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-

waktu berdasarkan keputusan Menteri atau RUPS apabila:

1. Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/

atau peraturan perundang-undangan.

3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/

atau negara.

4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/

atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai

anggota Dewan Komisaris BUMN.

5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

6. Mengundurkan diri.

Sesuai dengan peraturan OJK, masa jabatan Dewan

Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat

diangkat kembali, untuk 1 (satu) periode masa jabatan

paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan

RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan.

Susunan dan Komposisi Dewan KomisarisKomposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh

RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis

ADHI untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif,

tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Perseroan telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK

No. 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan

Komisaris Perseroan, yakni paling kurang terdiri dari

2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dari 6 (enam)

Material Requirements:

1. Integrity.

2. Dedication.

3. Understanding of Company’s management issues relating

to one of the functions of management.

4. Possesses adequate knowledge in limited liabilities company/

public company where the concerned party is nominated.

5. Able to provide adequate time to carry out its duties.

Other requirements:

1. Not in management of a political party and/ or legislative

candidate and/or legislative member.

2. Not a candidate of Head/Deputy Head of Municipality and/

or Head/Deputy Head of Municipality.

3. Has not served as a member of Board of Commissioners

in State-Owned Enterprises for 2 (two) periods in a row.

4. Physically and spiritual healthy (does not have any illness

that may hinder their duties as member of Board of

Commissioners), that can be proven by a statement of

health from a doctor.

5. For candidates from technical ministry or other government

agency, must be based on the suggestions of related

agencies.

Dismissal Procedure and TenureMembers of Board of Commissioners can be dismissed at any

time based on the Minister or GMS decision if:

1. They are unable to perform their duties well.

2. In violation of Articles of Association and/or legislations.

3. Involved in actions detrimental to State- Owned Enterprises

and/or the State.

4. Involved in ethical violations and/ or violating regulations

that must be adhered to as member of SOE Board of

Commissioners.

5. Convicted guilty by court ruling that has a permanent legal

standing.

6. Resign.

According to FSA regulation, the tenure for Board of

Commissioners appointed for a certain term of office and can

be reappointed, for 1 (one) period of tenure the longest by 5

(five) years or until the closing of Annual GMS at the end of 1

(one) period of tenure.

Composition of Board of CommissionersThe composition and members of Board of Commissioners

are determined by GMS by taking into account ADHI’s vision,

mission and strategic plans to enable effective, appropriate and

fast decision making, and can act independently.

Company has complied with the provisions in accordance with

FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the no. of members of

Board of Commissioners of Company, which consists of at least 2

(two) members of Board of Commissioners. Of the 6 (six) members






orang anggota Dewan Komisaris Perseroan, 2 (dua) orang

menjabat sebagai Komisaris Independen, atau 33,3% dari

jumlah keseluruhan Dewan Komisaris. Jumlah ini memenuhi

ketentuan terkait Komisaris Independen yang diwajibkan

minimal 30% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris.

Selaras dengan prinsip GCG, komposisi Dewan Komisaris

juga terdapat:

1. 6 (enam) anggota Dewan Komisaris

2. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris

memiliki pengalaman dan kemampuan sesuai dengan

kebutuhan Perusahaan.

Komposisi dan struktur Dewan Komisaris per 31 Desember

2018 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris ADHI per 31 Desember 2018

Composition of ADHI Board of Commissioners as of December 31, 2018

NamaName

JabatanPosition

Dasar PengangkatanBasis of Appointment

Periode JabatanTerms of Office


RUPS Luar Biasa 22 September 2015 Extraordinary GMS September 22, 2015

22 September 2015 - RUPS 2020September 22, 2015 – GMS 2020

Bobby A.A. NaziefKomisarisCommissioner

RUPS Tahunan 10 Maret 2017 Annual GMS March 10, 2017

10 Maret 2017 - RUPS 2022March 10, 2017 – GMS 2022

Rildo Ananda AnwarKomisarisCommissioner

RUPS Tahunan 20 Maret 2015Annual GMS March 20, 2015

20 Maret 2015 - RUPS 2020 March 20,

2015 – GMS 2020




Muchlis R. LuddinKomisaris IndependenIndependent Commissioner






Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profile of all members of Board of Commissioners can be seen in Company Profile chapter in this Annual Report.

Independensi Dewan Komisaris memiliki independensi dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya

dalam melakukan pengawasan Perseroan.Setiap anggota

Dewan Komisaris dipastikan tidak memiliki hubungan darah

ataupun ikatan perkawinan dengan satu sama lain hingga

derajat ketiga baik secara vertikal maupun horizontal.

Dewan Komisaris tidak mempunyai benturan kepentingan

secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam

RKAP dan Dewan Komisaris berkomitmen tidak akan

memanfaatkan Perseroan baik secara langsung maupun

tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga

maupun golongan tertentu sebagaimana tercantum

dalam Board Manual Dewan Komisaris yang telah

disahkan pada tanggal 20 Juli 2017.

Setiap anggota Dewan Komisaris berkomitmen untuk

tidak membuat pernyataan yang tidak benar mengenai

fakta material, sehingga pernyataan yang dibuat terkait

dengan keadaan Perusahaan tidak menyesatkan dan

sesuai dengan apa yang terjadi atau dialami Perseroan.

of Board of Commissioners of Company, 2 (two) have served as

Independent Commissioners, or 33.3% of the total Board of

Commissioners. This amount fulfills the requirement related to

the required Independent Commissioner for at least 30% of the

total no. of Board of Commissioners.

In line with GCG principles, the composition of Board of

Commissioners also includes:

1. 6 (six) members of Board of Commissioners

2. In terms of expertise, the majority of the members of

Board of Commissioners have experience and capabilities

according to the needs of Company.

The composition and structure of Board of Commissioners as

of December 31, 2018 are as follows:

IndependenceBoard of Commissioners has independence in carrying out its

duties, responsibilities and authorities in carrying out supervision

of Company. Each member of Board of Commissioners is certain

not to be related by blood or marital ties with each other up

until the third degree both vertically and horizontally.

Board of Commissioners does not have a personal conflict

of interest regarding the matters contained in the RKAP and

Board of Commissioners is committed not to utilize Company

either directly or indirectly for personal, family or certain group

interests as stated in Board of Commissioners Board Manual

which was ratified on July 20, 2017.

Each member of Board of Commissioners is committed to

not making false statements regarding material facts, so that

statements made in connection with the condition of Company

are not misleading and in accordance with what happened or

experienced by Company.





Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota

Dewan Komisaris harus melandasi diri dengan standar

etika sebagai berikut:

- Menghindari terjadinya benturan kepentingan.

- Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi.

- Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis

Perseroan untuk dirinya sendiri.

- Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong

terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi

standar etika Perseroan.

Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang BaruSebagaimana yang tercantum dalam Board Manual

Dewan Komisaris yang telah disahkan pada tanggal 20 Juli

2017, telah dijelaskan bahwa Anggota Dewan Komisaris

yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan

agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai

Anggota Dewan Komisaris, memahami dan mengetahui

Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengenal proses

bisnis Perseroan dan pengawasannya, serta dapat bekerja

selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Penyelenggaraan program pengenalan merupakan

tanggung jawab Komisaris Utama atau jika Komisaris

Utama berhalangan, maka tanggung jawab tersebut

berada pada Direktur Utama. Program pengenalan bagi

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-

kurangnya mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.

2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan

tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan

dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek

dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan

berbagai masalah strategis lainnya.

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan

kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab

Direksi dan Dewan Komisaris.

Program pengenalan dapat berupa presentasi,

pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain

sesuai kebutuhan. Di tahun 2018, pengenalan Direksi

dilakukan di internal Direksi, dan pada tahun 2018 Dewan

Komisaris tidak mengangkat Dewan komisaris baru,

sehingga program pengenalan Perseroan tidak di adakan.

BOC Charter: Pedoman Tata Kerja Dewan KomisarisPerseroan telah memiliki BOC Charter atau Pedoman

Tata Kerja Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi

Dewan Komisaris dalam menjalankan peran dan fungsi

In implementing their functions and duties, the members of

Board of Commissioners must have the foundation of ethical

standards as follows:

- Avoid any conflict of interest.

- Constantly guarding the confidentiality of information.

- Does not take advantage and/or Company’s business

opportunity for their own gain.

- Constantly complying to all prevailing legislations.

- Providing exemplary behavior by encouraging the creation

of ethical behavior and upholding Company’s ethical

standards.

Orientation program for New Members of Board of CommissionersAs stated in the Board Manual of Board of Commissioners which

was ratified on July 20, 2017, the newly appointed members

of Board of Commissioners must take part in an orientation

program in order to understand their duties and responsibilities

as Members of Board of Commissioners, understand and know

the Limited Liability Company Law, getting to know Company’s

business processes and supervision, and can work in harmony

with other divisions.

The implementation of the orientation program is the

responsibility of the President Commissioner or if the President

Commissioner is absent, then the responsibility falls to the

President Director. The introduction program for newly

appointed members of Board of Commissioners includes at

least:

1. Implementation of GCG principles by Company.

2. An overview of Company relating to the objectives,

nature and scope of activities, financial and operating

performance, strategies, short-term and long-term

business plans, competitive positions, risks and various

other strategic issues.

3. Information on delegated authority, internal and external

audits, systems and internal control policies, including the

Audit Committee.

4. Information on the duties and responsibilities of Board of


The orientation program can be in the form of presentations,

meetings, visits to business units and other programs as needed.

In 2018, the orientation program of Board of Directors was

held within Board of Directors’ internal; and in 2018, Board

of Commissioners did not appoint new member of Board of

Commissioners, thus there was no orientation program.

Board Manual: Board of Commissioners Work GuidelineCompany has a Board Manual or Board of Commissioners

Work Guideline as a guideline for Board of Commissioners in

carrying out the roles and functions of managing Company as






pengelolaan Perseroan serta mengelola hubungan

dengan Direksi. Pedoman Tata Kerja ini telah disahkan

pada tanggal 20 Juli 2017, yang disusun dengan acuan

peraturan yang berlaku, berisi petunjuk tata laksana kerja

Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas

secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat

dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan

Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing

untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Board Charter disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum

korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku,

ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta

arahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan praktik-praktik

terbaik (best practices) Good Corporate Governance (GCG).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

mencakup:

- Acuan Kebijakan.

- Ruang Lingkup.

- Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan

DireksI.

- Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

- Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan

Komisaris.

- Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris.

- Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang

Baru.

- Program Pelatihan Dewan Komisaris.

- Prosedur Kewenangan Direksi yang Memerlukan

Persetujuan Dewan Komisaris.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas secara kolektif, namun agar

lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka

dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Dewan

Komisaris. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan

pembagian tugas, tanggung jawab atas pengawasan

jalannya Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada

Dewan Komisaris secara kolektif sebagai Organ Perseroan.

Dewan Komisaris bertugas:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan

dan memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan

kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau

berdasarkan keputusan RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris

bertindak untuk kepentingan dan usaha Perseroan

dan bertanggung jawab kepada RUPS.

4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan

tersebut.

well as managing relations with Board of Directors. This Code of

Conduct has been ratified on July 20, 2017, which is compiled

with reference to applicable regulations, contains instructions

on the working procedures of Board of Commissioners and

explains the stages of activities in a structured, systematic, easily

understood and can be implemented consistently, it serves as

a reference for Board of Commissioners in carrying out their

respective duties to achieve Company’s vision and mission.

The Board Manual is based on the principles of corporate law,

applicable laws and regulations, provisions of the Articles of

Association, decisions and directions of the General Meeting of

Shareholders, and best practices of Good Corporate Governance

(GCG).

Board of Commissioners’ Guideline and Rules include:

- Policy Reference.

- Scope.

- Principles of Board of Commissioners and Board of

Directors Work Relations.

- Duties and Authorities of Board of Commissioners.

- Distribution of Duties and Authorities of Members of


- Principles for Taking Board of Commissioners Decisions.

- Board of Commissioners Meeting.

- Board of Commissioners Orientation Program for New

Members.

- Board of Commissioners Training Program.

- Procedure for the Authority of Board of Directors that

Require Board of Commissioners’ Approval.

Duties and Authorities of Board of CommissionersBoard of Commissioners works collectively, however in order

for them to be more efficient and effective in performing their

duties, a division of tasks are done amongst the members of

Board of Commissioners. Nonetheless, even after a division of

tasks, the responsibility on the supervision of Company as a

whole still lies on Board of Commissioners collectively as part

of the body of Company.

Board of Commissioners duties are:

1. To supervise the management policies andprovide advice

to Board of Directors.

2. Perform duties specifically given to them according to

the Articles of Association, prevailing legislations and/or

according to GMS decisions.

3. In performing their duties, Board of Commissioners acts in

the interest and business of Company and is responsible

to the GMS.

4. To review and analyze Annual Report prepared by Board

of Directors as well as sign said report.





In relation to the execution of said duties, Board of

Commissioners is obliged to:

a. Approve and supervise the implementation of

Company’s work plan and budget and convey their

assessment as well as their opinions to the GMS.

b. Follow the development of Company’s activities. If

Company is showing signs of decline, then they must

report to GMS immediately along with recommendation

on the steps of improvements that must be taken.

c. Provide opinions and recommendations to GMS on

other matters deemed important to the management

of Company.

d. Suggest to GMS the appointment of Public Accounting

Firm that will do the Audit on Company’s books.

e. Perform other oversight duties that are determined by

the Articles of Association, prevailing legislations and/

or based on the decisions of GMS.

f. Provide feedback on the periodical reports from Board

of Directors whether quarterly or yearly, as well as at

any time needed for the development of Company.

g. Together with Board of Directors compile guidelines

that bind every member of Board of Directors according

to the prevailing legislations.

h. Together with Board of Directors compile a code of

ethics that is applicable to all members of Board of

Directors and Commissioners, employees as well as

the support of the body of Company according to the

prevailing legislations.

Meanwhile, Board of Commissioners has the following

authorities:

1. Examine Company

In performing their oversight duties, Board of Commissioners

has the authority to, both together and individually at any

time during Company’s office hours:

a. Enter buildings and yards or places that are used or

owned by Company.

b. Review books, letters of evidence, supplies, check and

balance the state of cash for verification purposes and

others, securities.

c. Know all the actions that Board of Directors have

taken. In this regard Board of Directors must provide

explanation on all the things that the members of the

Board of Commmissioners or assisting experts ask.

2. Form a Committee and Experts

Board of Commissioners must form committees that are

required by the legislations and if deemed necessary can

also form other committees as well as ask the assistance

of experts for a limited time period in performing their

duties on the burden of Company.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut, Dewan

Komisaris berkewajiban:

a. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan dan menyampaikan

hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.

Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala

kemunduran, maka segera melaporkan kepada

RUPS dengan disertai saran mengenai langkah

perbaikan yang harus ditempuh.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS

mengenai persoalan lainnya yang dianggap

penting bagi pengurusan Perseroan.

d. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan

Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas

buku-buku Perseroan.

e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya

yang ditentukan Anggaran Dasar, peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau

berdasarkan keputusan RUPS.

f. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi

(triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang

diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

g. Bersama dengan Direksi menyusun pedoman yang

mengikat setiap anggota Direksi, sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

h. Bersama dengan Direksi menyusun kode etik

yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai

serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


Sementara itu, Dewan Komisaris memiliki Wewenang

sebagai berikut:

1. Memeriksa Perseroan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris

berwenang untuk secara bersama-sama maupun sendiri

sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan:

a. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-

halaman atau tempat yang dipergunakan atau

dikuasai oleh Perseroan.

b. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti,

persediaan barang-barang, memeriksa dan

mencocokan keadaan uang kas untuk keperluan

verifikasi dan lain-lain, surat berharga.

c. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan

oleh Direksi. Dalam hal demikian Direksi wajib

untuk memberikan penjelasan tentang segala hal

yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Komisaris

atau tenaga ahli yang membantunya.

2. Membentuk Komite dan Bantuan Tenaga Ahli

Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite

yang disyaratkan peraturan perundang-undangan dan

apabila dipandang perlu dapat membentuk komite-

komite lain serta meminta bantuan tenaga ahli untuk

jangka waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya

atas beban Perseroan.






3. Temporary suspension of a member of Board of Directors

Board of Commissioners has the authority to temporarily

suspend one or more member(s) of Board of Directors,

as follows:

a. The reason for temporary suspension are if the

members of Board of Directors do one or more of

the following:

- Act in vio lation of the Articles of Association and

regulations.

- Neglect their responsibilities.

- Commit acts that are detrimental to Company.

- Company has urgent reason to do so.

b. Temporary suspension must be notified in writing

to the related party along with the reasons for

temporary suspension the latest by 2 (two) days after

the temporary dismissal has been set.

Implementation of Board of Commissioners Duties in 2018Supervision and advisory activities carried out by Board of

Commissioners are generally carried out through discussion

regarding the achievement of Company’s performance on a

regular basis, recommendations and approval for Board of

Directors’ proposed corporate actions, as well as field visits if

deemed necessary. The following are the recommendations

and approvals given by Board of Commissioners to Board

Directors in 2018:

3. Memberhentikan Sementara Anggota Direksi

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan

sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi.

Ketentuan pemberhentian sementara waktu Anggota

Direksi, sebagai berikut:

a. Alasan pemberhentian sementara waktu adalah

apabila Anggota Direksi melakukan salah satu

atau lebih hal-hal sebagai berikut:

- Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

dan peraturan perundangan.

- Melalaikan kewajibannya.

- Melakukan tindakan yang dapat merugikan

Perseroan.

- Terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.

b. Pemberhentian sementara harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan

disertai alasan yang menyebabkan tindakan

pemberhentian sementara paling lambat 2

(dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian

sementara tersebut.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat yang

dilakukan oleh Dewan Komisaris pada umumnya

dilakukan melalui pembahasan atas pencapaian kinerja

Perseroan secara berkala, pemberian rekomendasi dan

persetujuan atas usulan aksi korporasi Direksi, serta

kunjungan ke lapangan apabila dianggap perlu. Berikut

adalah rekomendasi dan persetujuan yang telah diberikan

oleh Dewan Komisaris kepada Direksi di tahun 2018:

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018

Board of Commissioners Duties Implementation Fiscal Year 2018

NoNo. SuratLetter No.

Tanggal Date

Perihal Subject

1001/DK-AK/2018

8 Januari 2018January 8,2018

Persetujuan Ijin Cuti DireksiApproval of Board of Directors paid leave

2020/DK-AK/2018


Persetujuan Ijin Cuti DireksiApproval of Board of Directors paid leave

3021/DK-AK/2018


Persetujuan Kajian Spin Off dan Rancangan Pemisahan Dept TOD & Hotel (tanpa Aktiva Tetap Hotel)Approval of Spin Off Study and Design Separation of TOD & Hotel Dept. (without Hotel Fixed Assets)

4039/DK-AK/2018

20 Maret 2018March 20, 2018

Permohonan Persetujuan Pemberian Pinjaman kepada Anak PerusahaanApproval Request for Loans to Subsidiaries

5046/DK-AK/2018

10 April 2018April 10, 2018

Persetujuan Penyampaian Nomenklatur Direksi dan Pembagian Tugas DireksiApproval of Board of Directors Nomenclature and Division of Duties

6048/DK-AK/2018

11 April 2018April 11, 2018

Tanggapan atas Permohonan Penyertaan Modal pada PT PAIA Mandalika LombokResponding to Request for Equity Participation at PT PAIA Mandalika Lombok

7051/DK-AK/2018

19 April 2018April 19, 2018

Persetujuan Ijin Cuti Umrah DirutApproval of President Directors Paid Leave for Minor Haj

8064/DK-AK/2018

25 Mei 2018May 25, 2018

Pemberian Persetujuan Penyertaan ADHI pada PT PAIA (Perusahaan Air Indonesia Amerika)Approval of ADHI Participation in PT PAIA (Indonesian American Water Company)

9065/DK-AK/2018

25 Mei 2018May 25, 2018

Persetujuan Ijin Cuti Dir. Operasi IIApproval of Director of Operations II’s Paid Leave

10083/DK-AK/2018


Persetujuan Initial Public Offering (IPO) PT Adhi Persada Gedung (APG) Approval of PT Adhi Persada Gedung (APG)’s Initial Public Offering (IPO)





Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018

Board of Commissioners Duties Implementation Fiscal Year 2018

NoNo. SuratLetter No.

Tanggal Date

Perihal Subject

11093/DK-AK/2018


Saran Dewan Komisaris atas IPO APGBoard of Commissioners Advice on APG’s IPO

12100/DK-AK/2018


Persetujuan Ijin Cuti DirutApproval of President Directors Paid Leave

13104/DK-AK/2018


Penyampaian Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria DekomApproval of Proposal on Limitation and/or Criteria of Board of Commisssioners

14110/DK-AK/2018


Tanggapan Permohonan Izin Penyetoran Dana pada Konsorsium untuk Pengembangan Aset PT Jiwasraya (Persero) Tbk.Response to Request for Fund Transfer in the Consortium for PT Jiwasraya (Persero) Tbk. Asset Development

15121/DK-AK/2018


Persetujuan Penambahan Pengurus PT Adhi Commuter Properti (ACP) Approval for Additional Organizers of PT Adhi Commuter Properti (ACP)

16124/DK-AK/2018


Persetujuan Pengangkatan Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT APB Approval for the Appointment of Director of Finance, HR and General of PT APB

17129/DK-AK/2018


Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Approval for the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) for PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

18131/DK-AK/2018


Rekomendasi Dewan Komisaris mengenai Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Recommendations of Board of Commissioners regarding SNI ISO 37001: 2016 Certification

19133/DK-AK/2018


Persetujuan Ijin Cuti Direktur SDM Approval of Director of HRs Paid Leave

20134/DK-AK/2018


Persetujuan Ijin Cuti Direktur Keuangan Approval of Director of Finances Paid Leave

Kunjungan Dewan KomisarisSepanjang 2018, Dewan Komisaris bersama Komite Audit

melakukan kunjungan sebanyak 5 kali ke proyek kerja

Perseroan. Berikut kunjungan Dewan Komisaris dan

Komite Audit sepanjang tahun 2018:

Kunjungan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Visits

Unit KerjaWork Unit

Tanggal Date

Nama Komisaris & Komite AuditNames of Board of Commissioners and

Audit Committee

Departemen LRT, Peninjauan Plant LRT PancoranLRT Department, Overseeing the Pancoran LRT Plant 15 Maret 2018

March 15, 2018

Dewan Komisaris I Board of Commissioners:• M. Fadjroel Rachman• Wicipto Setiadi• Bobby A.A. Nazief• Muchlis R. Luddin• Hironimus Hilapok

Komite Audit I Audit Comitee: Muchlis R. Luddin

Departemen LRT, Peninjauan Peninjauan Progress Proyek LRT pada LP-1LRT Department, Overseeing the progress of LRT Project in LP-1

23 Maret 2018March 23, 2018

Dewan Komisaris I Board of Commissioners:• M. Fadjroel Rachman• Wicipto Setiadi• Bobby A.A. Nazief• Muchlis R. Luddin• Hironimus Hilapok

Komite Audit I Audit Comitee: Muchlis R. Luddin

Departemen EPC, Peninjauan Proyek PLTU TembilahanEPC Department, Overseeing PLTU Tembilahan Project

17-19 Juli 2018July 17-19, 2018

Dewan Komisaris I Board of Commissioners:• M. Fadjroel Rachman• Wicipto Setiadi• Hironimus Hilapok

Komite Audit I Audit Comitee: • Taufik Hidayat (Anggota/ Member)

Board of Commissioners VisitsThroughout 2018, Board of Commissioners and the Audit

Committee conducted 5 visits to Company’s work projects. The

following are the list of visitation of Board of Commissioners

and the Audit Committee throughout 2018:






Kunjungan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Visits

Unit KerjaWork Unit

Tanggal Date

Nama Komisaris & Komite AuditNames of Board of Commissioners and

Audit Committee

Departemen EPC, Peninjauan Proyek PLTU LampungEPC Department, Overseeing PLTU Lampung Project

25 Juli 2018July 25, 2018

Dewan Komisaris I Board of Commissioners:• M. Fadjroel Rachman• Wicipto Setiadi• Rildo Ananda Anwar• Hironimus Hilapok

Komite Audit I Audit Comitee: Ratna Wardhani

Departemen Infra 1, Proyek Under Pass KuninganInfra 1 Department, Kuningan Under Pass Project


Dewan Komisaris I Board of Commissioners:• M. Fadjroel Rachman• Wicipto Setiadi• Hironimus Hilapok

Komite Audit I Audit Comitee: • Ratna Wardhani

Komisaris IndependenKomisaris Independen merupakan anggota Dewan

Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau

dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau

menghambat posisinya untuk bertindak independen

sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen

bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan

juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau

Regulasi Bursa Efek Indonesia dalam Peraturan Bapepam-

LK No. IX.I.5 dan Bursa Efek Indonesia No. IA Kep-305/

BEJ/07-2004.

Kriteria Komisaris IndependenKeberadaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan

senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara

efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Komisaris Independen ADHI telah sesuai dengan

peraturan OJK maupun BEI, yang adalah sebagai berikut:

• Bukan merupakan orang yang bekerja atau

mempunyai wewenang dan tanggung jawab

untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,

atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan

Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan

terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali

sebagai Komisaris Independen Emiten atau

Perusahaan Publik pada periode berikutnya.

• Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak

langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

• Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau

Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi, Pemegang Saham Utama/Saham Mayoritas atau

Pemegang Saham Pengendali (Controlling Shareholders)

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Independent CommissionerThe Independent Commissioners are members of Board of

Commissioners who do not have financial, management, share

ownership and/or family relations with members of Board

of Commissioners, Board of Directors and/or controlling

shareholders or companies that may hinder their position to

act independently in accordance with the GCG principle. The

Independent Commissioners are responsible for supervising

and also representing the interests of minority shareholders.

Appointment of Independent Commissioners is regulated in

FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors

and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies

or Indonesian Stock Exchange Regulations in Bapepam-LK

Regulation No. IX.I.5 and Indonesia Stock Exchange No. IA

Kep-305/BEJ/07-2004.

Independent Commissioner CriteriaThe existence of Independent Commissioners in Company

always guarantees that the supervisory mechanism is effective

and in accordance with the laws and regulations. Criteria for

the ADHI Independent Commissioner are in accordance with

FSA and IDX regulations, which are as follows:

• Is not working or having the authority and responsibility

to plan, lead, control, or oversee the activities of the

Listed Company within the last 6 (six) months, unless

it is a reappointment as Independent Commissioner

of Listed Company for the next term.

• Does not hold any shares, either directly or indirectly,

of the Listed Company.

• Does not have any affiliation connection to the Listed

Company, any member of Board of Commissioners,

any member of Board of Directors, main/majority

shareholders or controlling shareholders of the Listed

Company.





• Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

• Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan

rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi

dengan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

• Komisaris Independen harus mengerti peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris IndependenKedua Komisaris Independen yaitu Muchlis R. Luddin dan

Hironimus Hilapok telah memenuhi kriteria independensi

sebagaimana kriteria yang disebutkan di atas dan telah

dinyatakan oleh masing- masing Komisaris Independen

tersebut dengan menandatangani surat pernyataan.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen

Statement of Independence of Independent Commissioners

Aspek IndependensiIndependence Aspect

MuchlisR. Luddin

HironimusHilapok

Tidak memiliki hubungan dengan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain

Not having any affiliation Board of Director and/ or Commissioners Members

x x

Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi

Not serving as Director in affiliated Company x x

Tidak bekerja di ADHI atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Not working at ADHI or affiliated company for the last three years

x x

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan ADHI atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada ADHI dan afiliasinya

Not having financial affiliation, either directly and indirectly with ADHI or other companies provid-ing services and products to ADHI and affiliated Company

x x

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup ADHI

Free from conflict of interest as well as other business activity or affiliation that may constraint or Interfere capacity of Board of Commissioners to act or think Independently in accordance with ADHI

x x

v = ada/yes | x = tidak ada/ no

DireksiDireksi adalah organ tata kelola Perusahaan yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan Perseroan untuk kepentingan ADHI, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Direksi

Sebagai perusahaan publik, Perseroan tunduk terhadap

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014,

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik serta menjalankan Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara No. PER-03/ MBU/02/2015, tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Calon Anggota

Direksi dinyatakan layak dan patut menjabat bila memenuhi

beberapa tingkatan persyaratan, yakni:

• Does not have any business relationships, either directly

or indirectly, that is related to business activities of the

Listed Company.

• Independent Commissioners do not hold concurrent

position on other affiliations of the Listed Company.

• Independent Commissioners must understand

applicable laws in capital market.

Statement of Independence of Independent CommissionersBoth of Independent Commissioners, Muchils R. Ludding and

Hironimus Hilapok, have fulfilled the previously detailed criteria

of independence. Each Independent Commissioner has signed

a letter of statement of that policy.

Board of DirectorsBoard of Directors is the body of corporate governance that is

authorized and fully responsible for managing Company for the

benefit of ADHI, according to the purposes and objectives of

Company and representing Company, both inside and outside

the court in accordance with the provisions of the Articles of

Association.

Criteria and Procedure of the Appointment of Members of Board of DirectorsAs a public company, Company submits to Financial Services

Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, on Board of Directors

and Commissioners of Issuer or Public Company as well as carrying

out the Regulation of The Minister of State-Owned Enterprises

No. PER-03/ MBU/02/2015, about the Criteria And Procedures of

Appointment and Dismissal of The Members of Board of Directors

In State-Owned Enterprises. The candidate of Board of Directors

is deemed legitimate and deserving of the position if they meet

a few levels of requirements, which are:






Formal Requirements:

1. Individual person.

2. Law abiding citizen.

3. Has never declared bankruptcy.

4. Has never been a member of Board of Directors or Commissioners

that is declared guilty in causing a State-Owned Company and/

or other companies to be declared bankrupt.

5. Has never been convicted of a crime that causes harm to

State finances, State-Owned Enterprises and/or companies.

Material Requirements:

1. Expertise.

2. Integrity.

3. Leadership.

4. Experience.

5. Honesty.

6. Good behavior.

7. A high dedication to develop and grow Company.

Other Requirements:

1. Not in management of a political party and/ or legislative

candidate and/or legislative member.

2. Not a candidate of Head/Deputy Head of Municipality and/

or Head/Deputy Head of Municipality.

3. Has not served as a member of Board of Directors in

State-Owned Enterprises for (two) periods in a row. Have

dedication an time to finish the job.

4. Physically and spiritual healthy (does not have any illness

that may hinder their duties as member of Board of

Directors), that can be proven by a statement of health

from a doctor.

Dismissal Procedure and TenureMembers of Board of Directors can be dismissed at any time

based on the GMS or SOE Minister’s decision, if:

1. Unable/inadequate in fulfilling their responsibilities that

have been agreed upon in the management contract.

2. They are unable to perform their duties well.

3. In violation of Articles of Association and/or legislations.

4. Has been named as a suspect or defendant in actions that are

detrimental to the State-Owned Enterprises and/or the State.

5. Involved in ethical violations and/or violating regulations

that must be adhered to as member of SOE Directors.

6. Convicted guilty by court ruling that has a permanent

legal standing.

7. Resign.

8. Other reasons deemed right by GMS or Minister for the

interest and purposes of SOE among which is discourse

between members of Board of Directors.

Persyaratan Formal:

1. Orang perseorangan.

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.

3. Tidak pernah dinyatakan pailit.

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu BUMN dan/ atau perusahaan dinyatakan pailit.

5. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan negara, BUMN dan/atau Perseroan.

Persyaratan Materiil:

1. Keahlian.

2. Integritas.

3. Kepemimpinan.

4. Pengalaman.

5. Jujur.

6. Prilaku yang baik.

7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

mengembangkan Perseroan.

Persyaratan Lain:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota

legislatif dan/atau anggota legislatif.

2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala daerah dan/atau

Kepala/Wakil Kepala daerah.

3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang

bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-

turut; Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu

sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

4. Sehat jasmani dan rohani (Tidak sedang menderita

suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan

tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan

surat keterangan sehat dari dokter.

Prosedur Pemberhentian dan Masa JabatanAnggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan RUPS atau keputusan Menteri BUMN selaku

pemegang saham yang mewakili Pemerintah, apabila:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang

telah disepakati dalam kontrak manajemen.

2. Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/

atau peraturan perundang-undangan.

4. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam

tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara.

5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direksi BUMN.

6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

7. Mengundurkan diri.

8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri

demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena

terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.





Sesuai dengan peraturan OJK, masa jabatan Direksi

diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat

kembali, untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama

5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS

tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan.

Susunan dan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Perseroan harus sedemikian rupa

disesuaikan dengan besarnya kegiatan kompleksitas bisnis

ADHI dan struktur organisasi sehingga memungkinkan

pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam

rangka pencapaian tujuan-tujuan Perseroan. Adapun

jumlah anggota Dewan Direksi sekurang kurangnya

adalah 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Direktur

Utama dan anggota Direksi yang ditetapkan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham.

Sepanjang 2018, terjadi perubahan susunan dan komposisi

Direksi yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan yang

digelar pada tanggal 13 April 2018. Rapat mengukuhkan

pemberhentian dengan hormat Haris Gunawan selaku

Direktur Keuangan dan Legal Perseroan terhitung sejak

tanggal 13 April 2018. Sebelumnya, Haris Gunawan

diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan RUPS Luar

Biasa 22 September 2015. Rapat juga memberhentikan

dengan hormat BEP Adji Satmoko sebagai Direktur SDM,

Sistem, dan Investasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya

RUPS. Sebelumnya, BEP Adji Satmoko diangkat sebagai

Direksi Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan 14 Maret

2014.

Selain memberhentikan dengan hormat dua anggota

Direksi, dalam RUPS Tahunan yang digelar pada tanggal

13 April 2018, juga diputuskan untuk mengangkat Entus

Asnawi M dan Agus Karianto sebagai anggota Direksi

Perseroan yang baru. Pengangkatan kedua Direksi ini

telah dicatatkan melalui Akta Pernyataan Keputusan

Rapat No. 47 tanggal 24 April 2018 yang dibuat

dihadapan Notaris Ashoya Ratam,SH.,M.KN, dan telah

menerima pemberitahuan perubahan data Perseroan

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

AHU-AH.01.03-0164923 tanggal 25 April 2018. Dengan

adanya keputusan perubahan susunan pengurus, maka

susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember

2018, sebagai berikut:

In accordance with the regulations of FSA, the terms of office

of members of Board of Directors appointed for a specific term

and may be re-appointed is 5 (five) years for one term of office

or until the closing of GMS.

Structure and Composition Board of DirectorsThe composition of Company’s Board of Directors must be in

such a way that it is adjusted to the magnitude of the complex

activities of ADHI’s business and organizational structure to

enable effective, appropriate and fast decision making in the

context of achieving Company’s objectives. The no. of members

of Board of Directors is at least 2 (two) people, consisting

of a President Director and a member of Board of Directors

determined at the General Meeting of Shareholders.

Throughout 2018, there was a change in the composition of

Board of Directors stipulated at the Annual GMS held on April

13, 2018. The meeting confirmed the honorable dismissal

of Haris Gunawan as Company’s Director of Finance and

Legal starting April 13, 2018. Previously, Haris Gunawan was

appointed as Company’s Board of Directors based on the

Extraordinary GMS dated September 22, 2015. The meeting

also honorably dismissed BEP Adji Satmoko as Company’s

Director of HR, Systems and Investment since the closing of the

GMS. Previously, BEP Adji Satmoko was appointed as Company’s

Board of Directors based on the Annual General Meeting of

Shareholders dated March 14, 2014.

In addition to honorably dismissing two members of Board of

Directors, the Annual GMS held on April 13, 2018, also decided

to appoint Entus Asnawi M and Agus Karianto as new members

of Company’s Board of Directors. The appointment of the two

Directors has been recorded in the Deed of Meeting Decree No.

47 dated April 24, 2018 made before Notary Ashoya Ratam,

SH., M.KN, and has received notification of changes from the

Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0164923

dated April 25, 2018. Due to the decision to change the

management composition, the composition of Company’s

Board of Directors as December 31, 2018, as follows:






Susunan Direksi ADHI per 31 Desember 2018Composition of ADHI Board of Directors as December 31, 2018

Nama Name

Jabatan Position

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Periode Jabatan Term of office

Budi HartoDirektur Utama President Director

RUPS Tahunan 8 April 2016 Annual GMS dated April 8, 2016

8 April 2016 - RUPS 2020 April 8, 2016 – GMS 2020

Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi I Director of Operation I

RUPS Tahunan 13 April 2018, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi II berdasarkan RUPS Luar Biasa 22 September 2015 Annual GMS dated April 13, 2018, previously served as Director of Operation II based on Ex-traordinary GMS dated September 22, 2015

22 September 2015 - RUPS 2020 September 22, 2015 – GMS 2020

Pundjung Setya BrataDirektur Operasi II Director of Operation II

RUPS Tahunan 13 April 2018, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi III berdasarkan RUPS Luar Biasa 27 Juni 2014 Annual GMS dated April 13, 2018, previously served as Director of Operation III based on Extraordinary GMS dated June 227 2014

27 Juni 2014 - RUPS 2019 June 27, 2014 – GMS 2019

Entus Asnawi M.Direktur Keuangan Director of Finance



Agus KariantoDirektur SDM Director of HR



Partha Sarathi

Direktur QHSE danPengembangan QHSE and Development Director

RUPS Tahunan 13 April 2018, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi I berdasarkan RUPS Tahunan 10 Maret 2017 Annual GMS dated April 13, 2018, previously served as Director of Operation I based on Extraordinary GMS dated March 10, 2017

10 Maret 2017 - RUPS 2022 March 10, 2017 – GMS 2022

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.The profile of all Directors can be seen in the on Company Profile chapter in this Annual Report.

Pedoman Tata Tertib Kerja DireksiTugas dan wewenang Direksi adalah memimpin,

mengurus, dan mengendalikan Perseroan serta

senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai

dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan. Direksi juga

bertanggung jawab untuk senantiasa memelihara dan

mengurus kekayaan Perseroan serta bertanggung jawab

atas terlaksananya Good Corporate Governance (GCG)

dilingkungan Perseroan.

Deskripsi ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab

dan tata tertib Direksi yang meliputi tugas, kewajiban,

wewenang tertuang dalam pedoman kerja Direksi ADHI

yang tercantum dalam Board Manual atau Pedoman Tata

Kerja Direksi yang telah disahkan oleh seluruh jajaran

Direksi pada tanggal 20 Juli 2017 dan disusun berdasarkan

Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman GCG.

Program Pengenalan Anggota Direksi yang BaruAnggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program

pengenalan agar dapat memahami tugas dan tanggung

jawab sebagai Anggota Direksi, proses bisnis Perseroan,

serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Penyelenggaraan program pengenalan merupakan

tanggung jawab Direktur Utama atau jika Direktur Utama

berhalangan, maka tanggung jawab tersebut berada

pada Komisaris Utama atau Anggota Direksi yang ada.

Board of Directors CharterThe duties and authority of Board of Directors are to lead,

manage and control Company and always improve efficiency

and effectiveness in accordance with Company’s objectives,

vision and mission. Board of Directors is also responsible for

maintaining and managing Company’s assets and is responsible

for the implementation of Good Corporate Governance (GCG)

within Company.

The description of the scope of work, responsibilities and

discipline of Board of Directors including duties, obligations,

authority are contained in the working guideline of ADHI Board

of Directors listed in the Board Manual or Board of Directors

Work Guideline which have been endorsed by all Board of

Directors on July 20, 2017 and are prepared based on based

on Company’s Articles of Association and GCG Guidelines.

Orientation Program for New Members of Board of DirectorsNewly appointed members of the Board are required to attend

the orientation program in order to understand the duties and

responsibilities of Board of Directors, the business process of

Company, and to work in harmony with other Company’s function.

The orientation program is the responsibility of the President

Director, or if absent, the responsibility falls to the President

Commissioner or any of the existing Members of Board of

Directors.





Program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru

diangkat sekurang -kurangnya, mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.

2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi

dan Dewan Komisaris (Fiduciary Duty).

3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan,

sifat dan lingkup kegiatan, kinea keuangan dan operasi,

strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka

panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah

strategis lainnya.

4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan

kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai

kebutuhan.

Board Manual: Pedoman Tata Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki Board Manual atau Pedoman

Tata Kerja Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam

menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Perusahaan.

Pedoman ini telah disahkan oleh seluruh jajaran Direksi

pada tanggal 20 Juli 2017, yang disusun dengan acuan

peraturan tersebut diatas, berisi petunjuk tata laksana

kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara

terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat

dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi

Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk

mencapai visi dan misi Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam Board

Manual Perusahaan mencakup:

- Acuan Kebijakan.

- Ruang Lingkup.

- Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dengan

Dewan Komisaris.

- Tugas dan Wewenang Direksi.

- Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota

Direksi.

- Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi.

- Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi.

- Rapat Direksi.

- Hubungan dengan Anak Perusahaan dan

Perusahaan Asosiasi.

- Program Pengenalan Anggota Direksi yang Baru.

- Program Pelatihan Direksi.

Tugas dan Wewenang DireksiDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di

luar Pengadilan. Tugas dan Wewenang Direksi ADHI sebagaimana

The orientation program for newly appointed members of

Board of Directors, includes:

1. The implementation of GCG principles by Company.

2. The description of the duties and responsibilities of Board

of Directors and Board of Commissioners (Fiduciary Duty).

3. The description about Company’s objectives, the

nature and scope of activities, financial and operating

performance, strategy, short-term and long-term business

plan, competitive position, risk and other strategic issues.

4. Information relating to delegated authority, internal and

external audits, internal control systems and policies,

including the Audit Committee.

Orientation program may be held in the form of presentations,

meetings, visits to business units and other programs as needed.

In 2018, an introduction program was held on

Board Manual: Board of Directors Work GuidelineCompany has a Board Manual or Board of Directors Work

Guideline as a guideline for Board of Directors in carrying out

their roles and functions in Company. This guideline has been

ratified by all Board of Directors on July 20, 2017, compiled with

reference to the above regulations, containing instructions on

the working procedures of Board of Directors and explaining

the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-

understand and can be implemented consistently, it acts as a

reference for Board of Directors in carrying out their respective

duties to achieve Company’s vision and mission.

Board of Directors Guideline and Work Rules in Company’s

Manual Board include:

- Policy Reference.

- Scope.

- Principles of Work Relations between Board of Directors

and Board of Commissioners.

- Duties and Authorities of Board of Directors.

- Distribution of Duties and Authorities of Members of

Board of Directors.

- Implementation of Duties of Management of Company

by Board of Directors.

- Principles for Decision Making by Board of Directors.

- Board of Directors Meeting.

- Relationships with Subsidiaries and Associated Companies.

- Orientation Program for New Directors.

- Board of Directors Training Program.

Duties and Authorities of Board of DirectorsBoard of Directors is the main executive body that is authorized

and fully responsible for the management of Company for

Company’s interest according to the purpose and objectives

of Company as well as representing Company both in and out

of Court. Duties and Authorities of Board of Directors of ADHI






as stated in the Articles of Association of Company and Board

Manual or Work Guidelines for Board of Directors which have

been ratified by the entire Board of Directors on July 20, 2017.

The main duties of Board of Directors are:

a. Leading, Managing and Controlling theCompany

according to its purpose and continually tries to

increase Company’s efficiency and effectiveness.

b. Protecting and managing Company’s assets.

Board of Directors is fully responsible in performing its duties

in the interest of Company and according to the purpose and

objectives of Company. Every member of Board of Directors

must with good intentions and accountability perform their

duties according to the regulations of Limited Liabilities

Company and by adhering to other regulations.

In addition to having the duties and responsibilities to achieve

Company’s Vision and Mission, the Directors also have the

following authority:

a. Representing Company in and out of court on all

matters and in all events.

b. Binding Company with other parties and other parties

with Company.

c. Carrying out all actions, both on management and

ownership.

The authority of Board of Directors in managing Company

also has restrictions in accordance with the provisions of the

Articles of Association and takes into account the applicable

laws and regulations, as follows:

a. Authority to represent Board of Directors and Company

The implementation of Board of Directors’ authority

for every action that represents Board of Directors

and the interests of Company must first be approved

at Board of Directors Meeting, including for every

submission of Company’s Information to third parties

and the public in general.

• Authority to Represent Other Directors and Company

The President Director has the right and authority to act

for and on behalf of Board of Directors and represent

Company.

If the President Director is absent or unavailable for any

reason, which does not need to be proven to a third

party, then Board of Directors will be represented by

one of the Directors acting for and on behalf of Board

of Directors and representing Company in accordance

with Board of Directors’ Meeting.

• Unauthorized members of Board of Directors

Represent Company

Members of Board of Directors are not authorized to

yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Board

Manual atau Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah disahkan

oleh seluruh jajaran Direksi pada tanggal 20 Juli 2017.

Tugas pokok Direksi adalah:

a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan

sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha

meningkatkan efesiensi dan efektivitas Perseroan.

b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan. Setiap Anggota Direksi

wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Undang Undang

Perseroan Terbatas dan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencapai

Visi dan Misi Perseroan, Direksi juga memliki wewenang

sebagai berikut:

a. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian.

b. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak

lain dengan Perseroan.

c. Menjalankan segala tindakan, baik mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan.

Kewenangan Direksi dalam mengelolala Perseroan juga

memiliki pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan

Anggaran Dasar dan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagaimana berikut ini:

a. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan

Pelaksanaan wewenang Direksi untuk setiap

tindakan yang mewakili Direksi dan kepentingan

Perseroan maka harus terlebih dahulu mendapat

persetujuan dalam Rapat Direksi, termasuk untuk

setiap penyampaian Informasi Perusahaan yang

material untuk pihak ketiga dan publik pada

umumnya.

• Wewenang Mewakili Direksi Lain dan

Perseroan

Direktur Utama berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

mewakili Perseroan.

Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka berlaku

ketentuan Direksi akan diwakili oleh salah seorang

Direktur yang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan

keputusan Rapat Direksi.

• Anggota Direksi yang tidak Berwenang

Mewakili Perseroan

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili





Perseroan baik di dalam maupun di luar

pengadilan, apabila:

- Terjadi perkara di depan Pengadilan

antara Perseroan dengan Anggota Direksi

yang bersangkutan, atau.

- Anggota Direksi yang bersangkutan

mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana

disebutkan di atas, yang berwenang mewakili

Perseroan adalah:

- Anggota Direksi lainnya, yang tidak

mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan yang ditunjuk melalui

rapat Direksi.

- Dewan Komisaris, dalam hal seluruh

Anggota Direksi mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan.

- Pihak lain yang ditunjuk RUPS, dalam

hal seluruh Anggota Direksi atau

Dewan Komisaris mempunyai benturan


Dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan dan

tidak ada satu pun Anggota Dewan Komisaris,

maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang

ditunjuk oleh RUPS.

• Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang

Lowong

Dalam hal salah satu jabatan Anggota Direksi

lowong dan penggantinya belum ada atau

belum memangku jabatannya, maka salah

seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh

Rapat Direksi menjalankan pekerjaan Direktur

tersebut dengan kekuasaan dan wewenang

yang sama dan dilaporkan kepada Dewan

Komisaris sekaligus mengumumkan kepada

publik.

• Pemberian Kuasa Untuk Perbuatan Tertentu.

• Tanpa mengurangi tanggung jawabnya,

Direksi untuk perbuatan tertentu berwenang

mengangkat seorang atau lebih sebagai

kuasanya, dengan memberikan kekuasaan

untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam

surat kuasa.

b. Wewenang Melakukan Tindakan mengenai

Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat

Perseroan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain

dengan Perseroan.

• Pelaksanaan wewenang yang Harus

Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan

Komisaris.

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat

persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

represent Company both inside and outside the court,

if:

- A legal case occurs before the Court between

Company and the Members of Board of Directors

concerned, or.

- The member of Board of Directors concerned has

a conflict of interest with Company.

In the event that there are circumstances as stated above, those

authorized to represent Company are:

- Other members of Board of Directors, who have

no conflict of interest with Company appointed

through Board of Directors meeting. or

- Board of Commissioners, in the event that all

Members of Board of Directors have a conflict of

interest with Company.

- Other parties appointed by the GMS, in the event

that all Members of Board of Directors or Board

of Commissioners have a conflict of interest with

Company.

In the event that all members of Board of Directors have

a conflict of interest with Company and there is not one

member of Board of Commissioners, then Company is

represented by another party appointed by the GMS.

• Implementation of Tasks for Members of Board

of Directors who are free

In the event that one of the members of Board

of Directors is free and the replacement is not yet

available or not yet assumed their position, then

one of the other Directors appointed during Board

of Directors Meeting shall carry out the Director’s

work with the same power and authority and

reported to Board of Commissioners and make

an announcement to the public.

• Giving Authority for Certain Actions.

• Without reducing the responsibilities, Board of

Directors for certain actions has the authority to

appoint one or more persons as their authority, by

giving power to certain actions which are regulated

in a power of attorney.

b. The Authority to Act on Management and Ownership

and Partnering Company with Other Parties and/or

Other Parties with Company.

• Implementation of authority that must obtain

Written Approval from Board of Commissioners.

Board of Directors’ actions below must obtain written

approval from Board of Commissioners to:






Menerima pinjaman jangka menengah/panjang

yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang

ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

- Memberikan pinjaman jangka menengah/

pendek kepada karyawan dan pinjaman

jangka menengah/pendek lainnya yang tidak

bersifat operasional yang nilainya melebihi

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat

Dewan Komisaris.

- Mengadakan perjanjian atau kerja sama

lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan

badan usaha atau pihak lain yang tidak

bersifat operasional.

- Menjaminkan aktiva tetap (fixed asset)

Perseroan.

- Melepaskan aktiva tetap (fixed asset)

Perseroan.

- Mengambil bagian baik sebagian atau

seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan

atau badan lain atau menyelenggarakan

perusahan baru.

- Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan

Perseroan dalam Perseroan atau badan lain yang

nilainya melebihi jumlah tertentu dengan syarat

dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan

Komisaris.

- Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau

avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi

suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat

Dewan Komisaris.

- Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan

dari pembukuan piutang dan penghapusan

persediaan barang yang melebihi jumlah

tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan

Komisaris.

- Menetapkan dan menyesuaikan struktur

organisasi.

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana

Direksi untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan di atas diberikan setelah Direksi

menyampaikan permohonan persetujuan

usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris

yang disertai dokumen dan penjelasan secara

lengkap. - Rincian kelengkapan dokumen yang

diperlukan dalam penetapan persetujuan

Dewan Komisaris tercantum pada bagian

lampiran Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan

Komisaris ini.

- Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak menerima permohonan Direksi, Dewan

Komisaris harus memberikan pernyataan

mengenai kelengkapan dokumen yang

disertakan Direksi dalam permohonan

tersebut.

Receive medium/long term loans whose value exceeds a

certain amount determined by Board of Commissioners’

Meeting.

- Provide medium/short term loans to employees

and other medium/short term loans that are not

operational in nature which exceed the specified

amount determined by Board of Commissioners

meeting.

- Conduct agreements or license cooperation, or

similar agreements with business entities or other

parties that are not operational.

- Guarantee Company’s fixed assets.

- Releasing Company’s fixed assets.

- Take part in part or in whole or participate in

Company or other body or organize a new

company.

- Releasing part or all of Company’s participation

in Company or other entity whose value exceeds

a certain amount with the terms and conditions

stipulated by Board of Commissioners’ Meeting.

- Appointing Company as a guarantor (borg or

avalist) that has financial consequences exceeding

a certain amount determined by the Meeting of


- To not collect and write off accounts receivable

and write off inventory items that exceed certain

amounts determined by Board of Commissioners’

Meeting.

- Establish and adjust the organizational structure.

Written approval from Board of Commissioners is

provided with the following conditions:

- Board of Commissioners ‘approval of Board of

Directors’ plan to carry out the above activities is

given after Board of Directors submits a request

for approval of proposed activities to Board

of Commissioners, accompanied by complete

documents and explanations.

- Details of the documents required for Board of

Commissioners’ approval are listed in the section

attached to the Working Procedure of Board of


- Within a period of no later than 7 (seven) days

after receiving the request of Board of Directors,

Board of Commissioners must provide a statement

regarding the completeness of the documents

included by Board of Directors in the application.





- Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang

kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk

memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.

- Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan

tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib

menyebutkan dokumen atau informasi yang

harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan

rencana Direksi.

- Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)

hari sejak dokumen permohonan dari Direksi

dinyatakan lengkap, Dewan Komisaris akan

memberikan keputusan untuk menerima atau

menolak permohonan tersebut kecuali untuk

hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan

lebih cepat.

- Dalam hal persetujuan tersebut harus dibuat

secara tertulis maka Dewan Komisaris

berkewajiban menerbitkan dokumen yang

dimaksud dalam jangka waktu paling lambat

14 (empat belas) hari sejak diajukannya

permohonan.

Pelaksanaan wewenang Direksi yang Harus

Mendapatkan Persetujuan dari RUPS. Untuk

transaksi-transaksi berikut, yaitu:

• Melepaskan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan.

• Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya

atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain

atau menyelenggarakan perusahan baru.

• Melepaskan sebagian atau seluruhnya

penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau

badan lain yang nilainya melebihi jumlah

tertentu dan syarat dan ketentuan yang

ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

Dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan

Perseroan adalah material, yaitu memenuhi ketentuan

IX.E.2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang

Transaksi Material dan peraturan BAPEPAM lainnya

yang berlaku pada saat transaksi dilakukan, maka

Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham.

Selain itu, Direksi wajib meminta persetujuan

RUPS untuk:

• Mengalihkan kekayaan Perseroan.

• Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Kekayaan yang dimaksud yang merupakan lebih dari 50%

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan

satu sama lain maupun tidak. Usulan-usulan tersebut

terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.

- Board of Commissioners delegates authority to the

Secretary of Board of Commissioners to check the

completeness of the documents.

- In the event that Board of Commissioners states that it is

incomplete, then Board of Commissioners must mention

documents or information that must be completed by

Board of Directors in the proposed plan of Board of

Directors.

- Within no later than 14 (fourteen) days after the

document from Board of Directors is declared

complete, Board of Commissioners will provide

a decision to accept or reject the request except

for special matters that require faster approval.

- In the event that the agreement must be made

in writing, Board of Commissioners is required

to issue the said document within a period of no

later than 14 (fourteen) days after the application

is submitted.

Implementation of the authority of Board of Directors

that must obtain approval from the GMS. For the

following transactions, as below:

• Releasing Company’s fixed assets.

• Take part in part or in full or participate in Company

or other body or organize a new company.

• Releasing in part or all of Company’s participation

within Company or other entity whose value

exceeds a certain amount and the terms and

conditions set by Board of Commissioners Meeting.

In terms of the value of the investment/divestment that

Company will make is material, fulfilling the provisions

of IX.E.2 of The Capital Market Supervisory Agency

Regulations concerning Material Transactions and other

BAPEPAM regulations that are applicable at the time

of the transaction, Board of Directors must obtain

the approval of the General Meeting of Shareholders.

In addition, Board of Directors must request the

approval of GMS to:

• Transferring Company’s wealth.

• Making collateral for Company’s debt assets.

The intended assets constitute more than 50% (fifty

percent) of Company’s net worth in 1 (one) transaction

or more, whether or not related to each other.

These proposals were first consulted with Board of

Commissioners.






Pembagian Tugas dan Wewenang Antar DireksiDireksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih

efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka

dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi.

Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian

tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara

keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolegial

sebagai Organ Perseroan.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing

Direksi dalam operasional sehari-hari sejalan dengan

Surat Keputusan Direksi No. 014-14/2018/019 tanggal 20

April 2018 tentang Permohonan Persetujuan Perubahan

Struktur Organisasi Perseroan dan Pembagian Tugas

Direksi, sebagai berikut:

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja Satuan

Pengawas Internal (SPI) dan 5 (lima) Direktur yaitu

Direktur Operasi 1, Direktur Operasi 2, Direktur Keuangan,

Direktur SDM, serta Direktur QHSE dan Pengembangan.

Budi HartoDirektur Utama | President Director

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) dan 5 (lima) Direktur yaitu Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Keuangan, Direktur SDM, serta Direktur QHSE dan Pengembangan.Lead and coordinate the performance of the Internal Supervisory Unit (SPI) and 5 (five) Directors namely Director of Operation I, Director of Operation II, Director of Finance, Director of HR, and Director of QHSE and Development.

Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi I | Director of Operation IMemimpin dan mengkoordinasikan kinerja bidang Infrastruktur dan kinerja Pemasaran, membawahi:

• Departemen Infrastruktur 1 (mencakup wilayah Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat). • Departemen Infrastruktur 2 (mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku dan Papua). • Departemen Gedung. • Departemen TOD & Hotel.

Lead and coordinate the performance of the Infrastructure and Marketing, in charge of: • Infrastructure Department 1 (covering Sumatra, Jakarta, Banten, West Java). • Department of Infrastructure 2 (covering East Java, Central Java, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua). • Building Department. • TOD & Hotel Department.

Pundjung Setya BrataDirektur Operasi II | Director of Operation II

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja bisnis LRT dan EPC, membawahi:Departemen LRT (mencakup Divisi Engineering & Railway System dan Divisi Konstruksi LRT & Trackworks).Departemen EPC.Lead and coordinate the performance of the LRT and EPC business, overseeing:

• LRT Department (including the Engineering & Railway System Division and the LRT & Trackworks Construction Division). • EPC Department.

Entus Asnawi M.Direktur Keuangan | Director of FinanceMemimpin dan mengkoordinasikan kinerja akuntansi, keuangan, portofolio bisnis, dan pengelolaan risiko termasuk pelaksanaan GCG membawahi:

• Departemen Akuntansi & Keuangan. • Departemen Portofolio Bisnis & Manajemen Risiko.

Lead and coordinate the performance of accounting, finance, business portfolios, and risk management including the implementation of GCG, overseeing:

• Department of Accounting & Finance. • Business Portfolio & Risk Management Department.

Division of Duties and Authority of Board of DirectorsBoard of Directors performs in a collegial manner, yet

segregation of duties among the members of Board of Directors

is implemented in order to perform the tasks more efficiently

and effectively. Despite the segregation of duties, responsibility

for Company’s management remains as a collegial duty of

Board of Directors as a Company’s function.

The scope of duties and responsibilities of each of the Directors

in their daily operations is in line with the Directors Decree

No. 014-14/2018/019 dated April 20,2018 on Application for

Approval of Amendment to Company’s Organizational Structure

and and Division of Duties of the Directors, as follows:

Lead and coordinate the performance of the Internal Supervisory

Unit (SPI) and 5 (five) Directors namely Director of Operation

I, Director of Operation II, Director of Finance, Director of HR,

and Director of QHSE and Development.





Agus KariantoDirektur SDM I Director of HRMemimpin dan mengkoordinasikan kinerja dan pengembangan SDM dan kinerja Legal, membawahi:

• Departemen SDM. • Departemen Legal. • Departemen Pemasaran.

Lead and coordinate the performance and development of HR and Legal performance, overseeing: • HR Department. • Legal Department. • Marketing Department.

Partha SarathiDirektur QHSE dan Pengembangan I Director of QHSE and Development

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja QHSE, pengembangan investasi dan strategi bisnis perusahaan serta IT, membawahi:

• Departemen QHSE. • Departemen Investasi. • Departemen Corporate Strategy & IT.

Lead and coordinate the performance of the QHSE, develop investment and business strategies for Company and IT, overseeing: • QHSE Department. • Department of Investment. • Corporate Strategy & IT Department.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2018

Tugas pokok Direksi selain memimpin, mengurus, dan

mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan

Perusahaan juga harus senantiasa berusaha meningkatkan

efisiensi dan efektivitas Perusahaan, memelihara, serta

mengurus kekayaan Perusahaan.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI Board of Directors Decree

No. 014-6/2018/34828 Juni 2018

June 28, 2018Penetapan Penanggung Jawab Good Corporate Governance (GCG Code) Appointment of Person in Charge for Good Corporate Governance (GCG Code)

No. 014-6/2018/34928 Juni 2018

June 28, 2018

Penetapan Wajib LHKPN dan Pedoman Pengisian E-LHKPN di Lingkungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Establishment of Mandatory LHKPN and Guidelinefor Filling in E-LHKPN at PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

No. 014-6/2018/3715 Juli 2018 July 5, 2018

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Guideline for Gratification Control

No. 014-6/2018/35228 Juni 2018

June 28, 2018Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS Violation Reporting System/WBS

No. 014-6/2018/053 30 April 2018Penetapan Struktur Organisasi Establishment of Organizational Structure

No. 014-6/2018/2087 Juni 2018 June 7, 2018

Penyempurnaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan ADHI Completion of Goods and Services Procurement Policies within ADHI's Environment

No. 014-6/2018/40928 Agustus 2018 August 28, 2018

Sistem Imbalan (Remuneration System) dan Bantuan Biaya Transportasi dan Komunikasi Remuneration System and Assistance in Transportation and Communication Cost

Memo Direksi Board of Directors Memo

No. 030/DU/186 Juli 2018 July 6, 2018

Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Establishment of Gratification Control Implementation Team

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors Fiscal Year 2018 The main duties of Board of Directors in addition to leading,

managing and controlling Company in accordance with the

objectives of Company are striving to improve the efficiency

and effectiveness of Company, maintaining, and managing

Company’s assets.

Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties in

the interests of Company and in accordance with the purposes

and objectives of Company.






Work Relations Policy between Board of Commissioners and Board of Directors The establishment of a good work relationship between Board

of Commissioners and Board of Directors is one of the most

important things in order for each of these organs to work

according to their respective functions effectively and efficiently.

In maintaining a good working relationship, Board of Commissioners

and Board of Directors must apply the following principles:

a. Board of Commissioners must respect the duties and

authority of Board of Directors in managing Company

as stipulated in the laws and regulations and the

Articles of Association of Company.

b. Board of Directors must respect the duties and

authorities of Board of Commissioners to supervise and

provide advice on Company’s management policies.

c. Every work relationship between Board of

Commissioners and Board of Directors is a formal

institutional relationship, in the sense that it must

always be based on a standard mechanism or

accountable correspondence.

d. Informal work relationships can be carried out by each

member of Board of Commissioners and members of

Board of Directors but cannot be used as a policy that

can be accounted for.

e. Board of Commissioners has the right to obtain Company

information accurately, completely and on time.

f. Board of Directors are responsible for the accuracy,

completeness, and punctuality of submission of

Company information to Board of Commissioners.

Assessment of GCG Implementation by Board of Commissioners and Board of Directors

Assessment of GCG Implementation by Board of Commissioners and Board of DirectorsAs ADHI’s main body, both Board of Commissioners and Board

of Directors have a central role in the growth of Company. The

assessment of these two organs is a necessity, especially because

Company is a SOE that is required to apply the principles of GCG

according to the standard of state-owned enterprises.

Assessment of the implementation of GCG refers to a copy of

the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned

Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012

Kebijakan Terkait Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan DireksiTerciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan

Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat

penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja

sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien.

Dalam menjaga hubungan kerja yang baik, Dewan Komisaris

dan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris harus menghormati tugas dan

wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan.

b. Direksi harus menghormati tugas dan wewenang Dewan

Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan

nasehat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.

c. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris

dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat

formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa

dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau

korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan

oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi namun tidak dapat dipakai sebagai

kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi

Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.

f. Direksi bertanggung jawab atas akurasi,

kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian

informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment Penerapan GCG Untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai organ utama ADHI, Dewan Komisaris dan Direksi

memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan.

Assessment atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan,

terutama karena Perseroan merupakan BUMN yang diarahkan

untuk menerapkan prinsip GCG pada standar perusahaan

BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan

Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.

SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan DireksiTransparency of Information Regarding Board of Commissioners and Board of Directors





on Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the

Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The

method of assessment and evaluation is carried out using a

measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with pre-

determined criteria as regulated in decree above.

In line with the assessment aimed at providing evaluation and

recommendations, Company Management is expected to

follow up on recommendations that arise from the assessment

process. For the assessment of 2018 GCG implementation,

the result was “Very Good”, with the score of 86.9. Board of

Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors were

valued at 86.2% and 93.5%.

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Metode penilaian

dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang

terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan

sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Sejalan dengan assessment yang bertujuan memberikan

evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perseroan

diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi

yang muncul dari proses assessment. Untuk assessment

penerapan GCG tahun buku 2018, hasil assessment

memberikan predikat “Sangat Baik”, dengan nilai

mencapai 86,9. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih

nilai perolehan 86,2% dan 93,5%.

Hasil Assessment Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018 (Metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)Board of Commissioners and Board of Directors GCG Implementation Assessment Results for Fiscal Year 2018 (Assessment Method Based on Copies of Decrees of the Secretary of the SOE Ministry No. SK-16/S. MBU 2012

Aspek PengujianAssessment Aspect

BobotValue

Pencapaian Tahun Buku 2018 Achievement in Fiscal Year 2018

NilaiResult

Pencapaian Achievement(%)

Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG

GCG Implementation Quality

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment of Implementation of Good Corporate Governance Sustainable

7,0 6,6 79,07%“Baik”“Good”

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholders and GMS/Capital Owners

9,0 8,7 87,18%“Sangat Baik”“Very Good”

Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners/Board of Trustees




Pengungkapan Informasi dan TrasnparansiDisclosure of Information and Transparency


Aspek LainnyaOther Aspect


Score KeseluruhanTotal Score

100,0 86,9 -“Sangat Baik”“Very Good”

Klasifikasi Kualitas penerapan GCG di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. = “sangat baik”

Rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:Recommendations based on assessment results of Board of Commissioners and Board of Directors GCG implementation and follow-up actions taken by Company are as follows:

No.IndikatorIndicator


StatusStatus

Tindak LanjutFollow-up

Aspek KomitmenAspects Commitments

1 1

Melengkapi GCG Code dengan pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris, serta memuat kegiatan sosial.Completing GCG Code by a declaration of commitment of Directors and Board of Commissioners, as well as the load social activities.

Selesai Done

Telah dilakukan review GCG Code. It has been commissioned to review the GCG Code.

2 2

Melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku kepada karyawan.To disseminate the Good Corporate Governance (GCG Code) and the Code of Conduct for employees.

Selesai Done

Telah dilakukan review GCG Code. It has been commissioned to review the GCG Code.









StatusStatus


3 3

Melaporkan hasil assessment GCG secara rinci per aspek pada Laporan Tahunan.GCG report detailed assessment per aspects of Annual Report.

Selesai Done

Hasil Assessment GCG sudah dimasukkan dalam laporan tahunan 2018 lengkap termasuk skor per aspek.Results Assessment GCG is already includ-ed in the full annual report 2017 including scores per aspect.

4 4Memerintahkan kepada seluruh pejabat struktural untuk menyampaikan LHKPN.Instructed all officials to convey structural LHKPN.

Selesai Done

Sudah dibuat surat teguran dan peringatan kepada pejabat struktural yangg belum menyampaikan LHKPN.Already created a letter of reprimand and warning to the structural officials have not yet submitted yangg LHKPN.

5 5

Membuat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.Make regular reporting on the progress fulfillment of the obligation to submit to the Commission LHKPN.

Selesai Done

Pelaporan melalui aplikasi e-lhkpn.Reporting via e-LHKPN.

6 6

Membuat laporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system) secara berkala.Make a report on alleged irregularities in Company (whis-tle blowing system) periodically.

Selesai Done

Pelaksanaan WBS akan dilaporkan secara berkala.Implementation will be reported periodically WBS.

Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Aspects of the Shareholders and the GMS/Own Capital

7 9

Menetapkan pedoman penyusunan RJPP dan memberikan pengesahan persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.Establish guidelines for the preparation of RJPP and give approval to the draft ratification or revision RJPP RJPP.

ProsesProcess

Proses review Permen RJPP.The review process Candy RJPP.

8 10

Membuat dan mengesahkan Kontrak Manajemen dengan Direksi secara individu dan Dewan Komisaris.And ratification of a Management Contract with individu-al Directors and Board of Commissioners.

Selesai Done

Telah dilaksanakan.Implemented.

9 12

Mendokumentasikan hasil pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.Documenting the results of the discussion and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance in Companies.

Selesai Done

Telah didokumentasikan.It has been documented.

10 12

Tidak melakukan instruksi secara tertulis/surat/keputusan yang bersifat transaksional/operasional berdasarkan usulan dari Direksi.Not doing the instruction in writing/letter/decision trans-actional/operational based on the proposal of Board of Directors.

Selesai Done


11 12

Memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan.Response/feedback on the performance information on the reduction and/or loss of Company that significant.

Selesai Done

Informasi penurunan kinerja telah diberikan tanggapan.Information has been given the decline in perfor-mance feedback.

Aspek Dewan Komisaris atau Dewan PengawasAspects of Board of Commissioners or Auditor

12 13

Menyusun rencana program pelatihan dirinci sesuai kebutuhan untuk peningkatan kapabilitas.Develop plans detailed training program as needed to in-crease capability.

Selesai Done

Program pelatihan telah disusun.The training program has been prepared.

13 15

pada saat menyetujui RKAP disebutkan apakah rancangan RKAP telah selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP.when approving mention of whether the draft CBP CBP has been aligned and/or not aligned with RJPP.

Selesai Done


14

16

Meminta kepada Direksi untuk merevisi mekanisme keluhan dari stakeholder dengan melibatkan Dewan Komisaris.Asks Board of Directors to revise the mechanism of com-plaints from stakeholders by involving BOC.

Selesai Done


15

Melakukan telaahan atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.Doing research paper on policy/internal control system design and implementation.

Selesai Done

Telah dilakukan telaahan.Has conducted research paper.

16 16Melakukan telaahan terhadap manajemen risiko perusahaan.Doing research paper on enterprise risk management.

Selesai Done

Proses Penyempurnaan Manajemen Risiko Perusahaan.Completion of the process of Enterprise Risk Management.








StatusStatus


17 16

Melakukan telaah terhadap kebijakan pengembangan karir dan pelaksanaannya serta rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).Doing research for policy development and implementa-tion, and plan career promotion and transfer of the level of office under Board of Directors by using all devices in Board of Commissioners (BOC Committee).

Selesai Done


18 16

Melakukan telaahan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.Doing research paper on accounting policies and the preparation of financial statements.

Selesai Done


19 16

Melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).Conducting review of procurement policies and their im-plementation using all devices in Board of Commissioners (BOC Committee).

Selesai Done


20 17

Memberikan persetujuan/rekomendasi alas transaksi tidak melebihi 14 hari.Giving approval/recommendation pedestal transaction does not exceed 14 days.

Selesai Done

Proses pemberian persetujuan tidak melebihi 14 hari sejak surat diterima.The approval process does not exceed 14 days after the letter was received.

21 17

Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris serta menyampaikan saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).Conducting a review of the complaints relating to Com-pany that received by the BOC and submit suggestions to Board of Directors based on a research paper by using all devices in Board of Commissioners (BOC Committee).

Selesai Done


22 18

Melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan.To evaluate the direction of the management of the sub-sidiary/joint venture company and the performance of subsidiaries/joint ventures.

Selesai Done

Evaluasi pengelolaan Anak Perusahaan telah dilakukan melalui Komisaris Anak Perusahaan.Subsidiary management evaluation has been done through the Commissioner of the Sub-sidiary.

23 18

Penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis setuju atau tidak setuju paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.Assessment of the process of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures, as well as provide a written determination agree or not later than 15 calendar days after receiving a candi-date for Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures.

SelesaiDone


24 19

Melakukan terhadap penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).Conducting the assessment of Directors based research paper performance criteria, targets and key performance indicators included in the Management Contract Directors individually by using all devices in Board of Commissioners (BOC Committee).

Selesai Done

Telah dilakukan penilaian kinerja Direksi.Directors performance assessment has been carried out.

25 20

Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.Creating an Integrity Pact which is annexed to the Pro-posed Action Directors must obtain a recommendation from Board of Commissioners and the approval of the AGM.

Selesai Done

Telah dibuat pakta intergritas atas setiap usulan tindakan Direksi.Integrity pact has been made on any pro-posed action of Directors.

26 21

Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris secara individu.Measurement and assessment of the performance of Board of Commissioners individually.

Selesai Done

Telah dilakukan penilaian kinerja Dekom secara individu.BOC performance assessments have been carried out individually.









StatusStatus


27 22

Merevisi Pedoman Rapat Dekom yang mengatur pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.Revise guidelines governing Dekom meeting discussion/review of the proposal of Board of Directors and direc-tives/decisions related to the proposal of Board of Direc-tors AGM.

Selesai Done

Pedoman Rapat Dekom telah dilakukan review.Meeting the guidelines have been reviewed BOC.

28 22

Secara konsisten membuat surat kuasa jika berhalangan hadir dalam rapat Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.Consistently make a power of attorney if unable to attend the meeting in the absence of Commissioners as well as an explanation of the meeting, as stated in the Minutes of Meeting.

Selesai Done

Surat Kuasa telah dibuat.Power of Attorney has been made.

29 23

Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk memperbaiki penyelenggaraan repel dengan membuat notulen rapat yang menggambarkan jalannya rapat, setiap anggota Dewan Komisaris diberi salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut, serta risalah rapat Dekom harus ditandatangani secara lengkapInstructs the Secretary of Board of Commissioners to improve administration of Repel by making the minutes that describes the course of the meeting, each member of Board of Commissioners were given a copy of the minutes of the meeting of Board of Commissioners, regardless of whether the relevant present or not present at the Meet-ing, as well as the minutes of the meeting must be signed in full Dekom

Selesai Done

Notulen Rapat telah disusun sesuai ketentuan. Minutes of the Meeting have been prepared in accordance with the provisions.

30 24

Memperhatikan jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PER-12/MBU/2012 pasal 2 ayat 3).Noting the no. of the membership of each committee who comes from outside Board of Commissioners to comply with applicable regulations (PER-12/MBU/2012 article 2, paragraph 3).

Selesai Done

Jumlah Anggota Komite telah disesuaikan dengan PER-12/MBU/2012.No. of members of the Committee have been adapted to the PER-12/MBU/2012.

31 24

Menambahkan dalam piagam/charter Komite Dewan Komisaris telaahan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempumaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya, telaahan prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan serta self assessment kinerja Komite Audit.Add in the charter/Charter Committee of Board of Com-missioners research paper to ensure the effectiveness of the management control system and provide recom-mendations along with management control system penyempumaan implementation, research paper review procedures satisfactory to all the information released by Company as well as the self-assessment of performance of the Audit Committee.

Selesai Done

Charter Komite Audit telah dilakukan review.Audit Committee Charter has been reviewed.

32 24

Memerintahkan kepada Komite Dewan Komisaris untuk membuat Laporan Tahunan kegiatan.The Committee instructed Board of Commissioners to make Annual Report of activities.

Selesai Done

Komite Dewan Komisaris telah membuat Laporan Kegiatan Tahunan.Committee BOC has made the Annual Activity Report.

Aspek Direksi Aspects of Directors

33 25

Melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan membuat laporannyaImplement training programs in order to improve their competence and make their reports

Selesai Done

Program pelatihan telah dilaksanakanThe training program has been implemented

34 26

Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan oleh DireksiSetting the standard time urgency level decision-making by Board of Directors

Selesai Done

Telah ditetapkan di dalam Board ManualIt is stipulated in the Board Manual

35 27

Menempatkan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkanPutting employees at every level of office in accordance with the specifications defined positions

Selesai Done

Penempatan karyawan sesuai spesifikasi jabatanPlacement of employees according to job specification

36 28

Membuat laporan pelaksanaan manajemen secara individu perusahaan yang diterima oleh Dewan KomisarisReport on the implementation of management of individ-ual companies that received by the BOC

Selesai Done

-








StatusStatus


37 28

Mengusulkan insentif kinerja Direksi yang mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).Board of Directors proposes that reflect the performance incentives of compliance with the performance achieved (KPI).

Selesai Done


38 28

Mendokumentasikan proses penjaringan, proses penilaian, dan proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.Documenting the process of netting, the assessment pro-cess, den process of appointment of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures.

Selesai Done

Telah didokumentasikan.It has been documented.

39 29

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan kepada Dewan Komisaris.Create and submit reports on the implementation of risk management quarterly to Board of Commissioners.

Selesai Done

Laporan Manajemen Risiko akan dilaporkan secara berkala.Risk Management Report will be reported periodically.

40 29

Segera membangun Prosedur Sistem Pengendalian Intern, melakukan penilaian efektivitas pengendalian intem pada tingkat entitas dan menerbitkan lnternal Control Report.immediately establish procedures Internal Control System, to assess the effectiveness of controls at the entity level intem and publish lnternal Control Report.

Selesai Done


41 30

Segera menyelesaikan sengketa/permasalahan yang yang masih berjalan di pengadilan.Promptly resolving disputes/problems that are still running on the court.

Selesai Done


42 31

Meningkatkan kualitas produk untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan.improve product quality to maintain good relations with customers.

Selesai Done


43 31

Hasil survey kepada pemasok dibuatkan kesimpulan untuk bahan untuk melakukan perbaikan.The survey results made conclusion to suppliers for mate-rials to make improvements.

Selesai Done


44 31

Merevisi prosedur dengan menambahkan prosedur pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian.Revise the procedure by adding the fulfillment of obliga-tions to creditors procedure according to the agreement.

Selesai Done

Prosedur telah disempurnakan.The procedure has been perfected.

45 31

Segala menindaklanjuti hasil survey karyawan yang berisi masukan dari karyawan.Any follow-up results of the employee survey that pro-vides input from employees.

Selesai Done

Hasil Survey telah ditindaklanjuti.Survey results have been followed up.

46 31

Menyusun indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL.Compile performance indicators to measure the success of CSR management.

Selesai Done

Indikator Kinerja PKBL akan disusun.Performance Indicators Partnership will be drawn up.

47 32

Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan Iainnya kepada Sekretaris Perusahaan untuk dicatat dalam Daftar Khusus.Submit a report on Company’s stock holdings and compa-nies Iainnya to the Corporate Secretary to be recorded in the Special Register.

Selesai Daftar Khusus akan dilaporkan secara berkala.Special Register will be reported periodically.

48 33

Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris secara lengkap.Delivering the Quarterly Management Report to the Shareholders and Board of Commissioners in full.

Selesai Done

Laporan Manajemen Triwulanan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.Quarterly Management Report will be sub-mitted to Board of Commissioners and Share-holders.

49 34

Meningkatkan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi dan Komisaris, dan jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.Increase the level of meeting attendance Directors and Commissioners, and if unable to attend in question must explain the reason for his absence.

Selesai Done


50 35

Merevisi Piagam Pengawasan Intern dengan menambahkan UU atau Peraturan yang mendasarinya.Revising the Internal Audit Charter by adding the underly-ing law or regulation.

Selesai Done

Audit Charter telah dilakukan review.Audit Charter has been reviewed.

51 35

Melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit lntemal secara keseluruhan.Undertake an assessment of the quality assurance pro-gram and an increase in the overall audit function lntemal.

Selesai Done

Telah dilakukan asesment internal auditor.Internal auditors have conducted asesment.









StatusStatus


52 36

Merevisi uraian tugas Sekretaris Perusahaan dengan menambahkan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.Corporate Secretary revise job descriptions to add to ad-minister and store company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special List and minutes of meetings of Board of Directors, Board of Com-missioners and AGM.

Selesai Done

Telah dimutakhirkan Jobdesc Sekretaris Perusahaan dalam Annual Report.Jobdesc has been updated in Annual Report Company Secretary.

53 36

Memerintahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Triwulanan Manajemen kepada Dewan Komisaris tepat waktu.Instruct Company Secretary to submit quarterly reports to the Board of Management on time.

Selesai Done

Laporan Manajemen Triwulanan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.Quarterly Management Report will be sub-mitted to Board of Commissioners and Share-holders.

Aspek Pengungkapan dan Transparansi Aspects of Disclosure and Transparency

54 38Mematuhi kebijakan pengendalian informasi perusahaan.comply with corporate information control policy.

Selesai Done

Kebijakan pengendalian informasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.Information control policies have been imple-mented in accordance with.

55 39

Mengelola website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.manage the website in accordance with the policy set consistently.

Selesai Done

Pengelolaan website telah dilaksanakan sesuai ketentuan.Website management has been implemented in accordance with.

56 39

Memutahirkan informasi yang disediakan dalam website Perusahaan secara berkala.update the information provided in Company’s website on a regular basis.

Selesai Done

Pemutakhiran informasi dalam website telah dimutakhirkan secara berkala.Update the information in the website was updated regularly.

57 40

Laporan Tahunan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (Iima) tahun buku.Annual Report presents the financial information (state-ments of financial position, statement of comprehensive income, financial ratios in general and relevant to the in-dustry Company) in the form of comparison for 5 (Iima) financial year.

Selesai Done

Informasi keuangan dalam laporan tahunan akan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 5 tahun.The financial information in Annual Report will be presented in the form of comparison for 5 years.

58 40

Laporan Tahunan memuat aktivitas dan biaya yang dilakukan berkaitan dengan tanggung jawab sosial terkait komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen.nnual Report contains the activities and costs that occur with the associated social responsibility Company’s com-mitment to consumer protection.

Selesai Done

Biaya terkait komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen akan dimuat dalam Laporan Tahunan.Costs related to Company’s commitment to consumer protection will be published in An-nual Report.

59 41

Berupaya untuk memperoleh penghargaan di Annual Report Award (ARA) dengan menyempurnakan Laporan Tahunan sesuai kriteria dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No.: SK-16/S-MBU/2012 dan kriteria ARA terbaru.seeks to obtain an award in Annual Report Award (ARA) to enhance annual report according to the criteria in the Decree of the Minister of BUMN No.: SK-16/S-MBU/2012 and the latest ARA criteria.

Selesai Done

Berpartisipasi dalam ARA.Participate in ARA.

60 41

Berpartisipasi dalam bidang publikasi dan keterbukaan informasi.Participating in the field of publication and disclosure of information.

Selesai Done

Berpartisipasi dalam bidang Publikasi.articipating in the fields Publications.





Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan DireksiKriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

ditetapkan berdasarkan pada target kinerja dalam

perjanjian penunjukan sebagai anggota. Kinerja Dewan

Komisaris dan Direksi dievaluasi setiap tahun oleh

pemegang saham dalam RUPS berdasarkan kriteria

evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan

Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah

satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk

melakukan penunjukan kembali. Hasil evaluasi terhadap

kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-

masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi

untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Secara umum penilaian terhadap Direksi terkait dengan

penilaian atas pencapaian kinerja kesehatan perusahaan

yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No.

KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

BUMN yang dilakukan dengan cara Self-Assessment.

Namun, khusus Assessment terhadap kinerja Direksi

juga menggunakan target yang dituangkan dalam Key

Performance Indicator (KPI) pada RKAP 2018 yang telah

disetujui oleh Dewan Komisaris. Assessment khusus ini

dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selain itu, kinerja Direksi

juga mendapatkan Assessment tentang kinerja Perusahaan

dengan berbasiskan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

dengan tim assessor dari Kementerian BUMN.

Assessment berbasiskan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)Secara umum penilaian terhadap Direksi terkait dengan

penilaian atas pencapaian kinerja kesehatan perusahaan

yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No.

KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

BUMN yang dilakukan dengan cara self-assessment.

Namun, khusus assessment terhadap kinerja Direksi

juga menggunakan target yang dituangkan dalam Key

Performance Indicator (KPI) pada RKAP 2017 yang telah

disetujui oleh Dewan Komisaris. Assessment khusus ini

dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selain itu, kinerja Direksi

juga mendapatkan assessment tentang kinerja Perusahaan

dengan berbasiskan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul

(KPKU) dengan tim assessor dari Forum Ekselen BUMN.

KPI tahun 2018 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris

memuat kriteria assessment bagi Dewan Komisaris dan

Direksi yang mengacu pada Surat Edaran Menteri BUMN

No. S-513/ MBU/08/2016 tentang Penyampaian Aspirasi

Pemegang Saham yaitu:

• KPI absolut adalah nilai mutlak yang ditetapkan

dengan target sebagai berikut:

- Pendapatan usaha.

- Laba usaha.

Board of Commissioners And Board of Directors Performance AssessmentCriteria for evaluating the performance of Board of

Commissioners and Board of Directors are determined based

on performance targets stated in the appointment letter for

members. The performances of Board of Commissioners and

Board of Directors are evaluated annually by shareholders at

GMS based on predetermined performance evaluation criteria.

The results of the performance evaluation of each member of

Board of Commissioners and Board of Directors individually is

one of the basic considerations for shareholders to reappoint

the members. Evaluation results on the overall performance and

the performance of each member of Board of Commissioners

and Board of Directors are an integral part of the remuneration

scheme for Board of Commissioners and Board of Directors.

Generally, the assessment on Board of Directors is related

to the assessment on the achievement of Company’s sound

performance that refers to the Decree of State Minister of SOE

No. KEP-100/MBU/2002 on the Assessment of SOE Soundness

Level done through self-assessment. However, specifically for

the assessment on Board of Directors performance, targets

were set in the Key Performance Indicator in the Budget Plan

2018 that has been approved by Board of Commissioners. This

special assessment was conducted by Board of Commissioners.

Furthermore, Board of Directors performance also received

assessment on Company’s performance based on the Criteria

for Performance Excellence with assessor team from the Ministry

of SOE.

Assessment based on Criteria for Performance ExcellenceAssessment based Superior Performance Assessment Criteria

in general, the assessment of Board of Directors related to the

assessment of achievement performance of Company’s health,

which refers the Decree of the Minister of State Enterprises No.

KEP-100/MBU/2002 on the Assessment Level Health state that

is done by self-assessment. However, special assessment the

performance of Board of Directors also use targets as outlined in

the Key Performance Indicator (KPI) on CBP 2017 has approved

by Board of Commissioners. Assessment This particular carried

out by Board of Commissioners. In addition, the performance

of Board of Directors also get assessment of the performance

of Company on the basis of Performance Assessment Criteria

Superior with a team of assessors from SOE Execellent Forum.

KPI 2018, which was approved by the Council Commissioner

load assessment criteria for Board of Commissioners and Board

of Directors, which refers the Circular of Minister of State

S-513 /MBU/08/2016 concerning the Submission Aspirations

Shareholders are:

• KPI absolute is the absolute value set by the target as follows:

- Operating revenues.

- Operating profit.






- Laba bersih.

- Setoran dividen.

• KPI main target adalah indikator utama yang dapat

menggambarkan keberhasilan akan kinerja dengan

target harus lebih baik dari pencapaian tahun

sebelumnya dan/atau lebih tinggi dari rata-rata industri.

• KPI specific adalah indikator tambahan yang

bersifat lebih spesifik untuk menilai hubungan

kinerja keuangan dengan operasi.

• KPI listed company target adalah indicator

tambahan yang bersifat lebih spesifik untuk

BUMN yang telah mencatatkan sahamnya di

pasar modal.

Assessment berbasiskan RKAP 2018Evaluasi pencapaian target kinerja ADHI 2018 dinilai

berdasarkan KPI 2018 yang merupakan penjabaran dari

RKAP ADHI 2018 serta Aspirasi Pemegang Saham ADHI

2018. Pencapaian KPI secara umum dapat terlihat dari

tabel dibawah ini:

Assessment berbasiskan RKAP 2018

Assessment Based on RKAP 2018

No. ItemBobot

WeightSHL


2017

RKAP 2018Plan

REALISASIRealization

2018

SkorScore

% Notes

A. Keuangan dan PasarFinance and Market 20,00% 16,6%

1 Total Aset i Total Asset 4,00% >16% 24.254.786 30.281.330 30.118.615 3,98% 99,5% Good

2 Ekuitas I Equity 5,00% >16% 5.875.612 7.608.787 6.285.272 4,13% 82,6% Good

3 Capex 4,00% >16% 3.438.255 4.763.803 2.096.609 1,76% 44,0% Need Attention

4 Pay Out Ratio 4,00% 30,0% 30% 30% 30% 4,00% 100,0% Excellent

5 Current Ratio 3,00% ≥ Prognosa 1,44 1,45 1,32 2,74% 91,2% Good

B. Fokus Pelanggan Customer Focus 24,00% 24,6%

1 New Contract Growth 10,00% ≥ Prognosa 23.375.856 24.805.670 10,61% 106,1% Excellent

2 Market Capitalization Growth 7,00% ≥ Prognosa 7.940.694 8.845.150 8.845.150 7,00% 100,0% Excellent

3 SKP 7,00% ≥ Prognosa 86% 88% 88% 7,00% 100,0% Excellent

C. Produk Dan ProsesProduct and Process 18,00% 15,7%

1 Laba Bersih I Net Profit 4,00% >16% 505.563 929.119 644.159 2,77% 69,3% Good

2 EBITDA Margin 4,00% ≥ Prognosa 9,93% 11,76% 10,29% 3,50% 87,4% Good

3 Net Profit Margin 3,00% ≥ Prognosa 3,51% 5,02% 3,89% 2,33% 77,5% Good

4 Project Timeliness 4,00% ≥ Prognosa 100% 100% 100% 4,00% 100,0% Excellent

5 Order Book Burn Rate to Revenue 3,00% ≥ Prognosa 25% 28% 29% 3,08% 102,6% Excellent

D. Fokus Tenaga KerjaEmployee Focus 20,00% 17,9%

1 Productivity Ratio 10,00% ≥ Prognosa 11.420 13.362 10.575 7,91% 79,1% Good

2 Employee Engagement 10,00% % 80% 80% 10,00% 100,0% Excellent

- Net profit.

- Dividend payments.

• The main KPI targets is a key indicator to describe the

success of the performance targets should be better

than the previous year and/or higher than the industry

average.

• specific KPI are additional indicators that are more

specific to assess the relationship with the financial

performance of operations.

• KPI targets listed company is an additional indicator

that is more specific to SOEs that have been listed on

the stock market.

.

Assessment Based on RKAP 2018Evaluation of the achievement of ADHI 2018 performance target

is assessed based on the 2018 KPI consisting of drescription of

2018 RKAP and the 2018 ADHI Shareholder Aspirations. The

achievement of KPI in general can be seen from the table below:





Assessment berbasiskan RKAP 2018

Assessment Based on RKAP 2018

No. ItemBobot

WeightSHL


2017

RKAP 2018Plan

REALISASIRealization

2018

SkorScore

% Notes

E. Leadership 18,00% 15,9%

1 Bond Rating 5,00% ≥ Prognosa A- A- A- 5,00% 100,0% Excellent

2 Good Corporate Governance 3,00% ≥ Prognosa 86 87,7 86,9 2,79% 93,0% Good

3 Corporate Social Responsibility 3,00% ≥ Prognosa 80% 80% 80% 3,00% 100,0% Excellent

4

Pemenuhan target penugasan pemerintah Government Assignment Target Fullfilment

7,00% 5,07% 72,4% Good

Pendapatan LRT LRT Revenue

3.797.281 9.383.330 7.304.724 77,8%

Laba Proyek LRT LRT Project Profit

739.568 1.502.771 1.006.251 67,0%

Nilai Result

90,7%

In general, ADHI has succeeded in reaching 90.7% of the 2018 KPI

that was previously set. The following is an explanation of Generally

ADHI has reached 87.1% of the IBC 2018 have been designed

previously. Here’s an explanation of each category of achievement::

1. “Need Attention” Category

The item in “Need Attention” category is CAPEX, ADHI

only managed to realize 44.3% of CAPEX due to some

investment projects that have been declared by Company

in the 2018 RKAP were unfinished. One of the reasons for

these incomplete projects was the implementation was

being pushed back to 2019.

2. “Good” Category

Listed in the “Good” category are achievement assessment

for the prognosis of performance and achievements in

financial statement instruments.

a. Achievement of performance prognosis in the “Good”

category

Achievement of New Contract Growth (77.3% of the

2018 KPI target) directly affected financial statements,

especially the income statement. This is because the

achievement of contracts is not achieved in several

Departments. Infrastructure contract (both Infra 1 and

Infra 2) averaged 63.7% of the total RKAP proclaimed.

This is because some projects that have been established

in the RKAP have not been secured. The unsatisfactory

achievement of New Contract Growth also came from

Subsidiaries, especially APP and APB, where each only

reached 29.0% and 22.8% of the targets set in the

2018 RKAP.

Secara umum ADHI telah berhasil mencapai 90,7% dari KPI

2018 yang telah dirancang sebelumnya. Berikut penjelasan

masing-masing kategori pencapaian:

1. Kategori “Need Attention”

Item penilaian dengan kategori “Need Attention”

adalah item CAPEX, dimana ADHI hanya berhasil

merealisasikan 44,3% CAPEX hal ini karena beberapa

proyek investasi yang telah dicanangkan oleh

perusahaan dalam RKAP 2018, masih belum dapat

terealisasi. Alasan beberapa proyek investasi ini

masih belum terealisasi karena antara lain adanya

kemunduran pelaksanaan proyek ke tahun 2019.

2. Kategori “Good”

Item penilaian kategori “Good” mencakup penilaian

pencapaian untuk prognosa kinerja dan pencapaian

dalam instrumen laporan keuangan.

a. Pencapaian prognosa kinerja dalam kategori

“Good”

Pencapaian New Contract Growth (77,3% dari

target KPI 2018) menyebabkan laporan keuangan

terutama laporan laba rugi akan terimbas secara

langsung. Hal ini karena pencapaian kontrak

tidak tercapai di beberapa Departemen. Kontrak

Infrastruktur (baik Infra 1 dan Infra 2) secara

rata-rata mencapai 63,7% dari total RKAP yang

dicanangkan. Hal ini dikarenakan beberapa proyek

yang sudah ditetapkan di RKAP tidak berhasil

dimenangkan. Pencapaian New Contract Growth

yang kurang memuaskan juga datang dari Anak

Usaha, terutama APP dan APB, dimana masing-

masing hanya mencapai 29,0% dan 22,8% dari

target yang ditetapkan pada RKAP 2018.






Disamping itu, pencapaian yang kurang memuaskan

dari laporan keuangan tersebut juga dipengaruhi

oleh pencapaian revenue LRT yang belum maksimal.

Kedua hal ini menjadi alasan utama belum

maksimalnya pencapaian KPI 2018, terutama yang

berkaitan dengan laporan keuangan menjadi tidak

maksimal seperti Laba Bersih (65,7% dari target

KPI 2018) karena revenue yang dihasilkan tidak

mencapai target dan Ekuitas (83,7% dari target KPI

2018) karena laba tahun berjalan tidak tercapai.

Pencapaian yang belum maksimal dari laporan

keuangan pun akan secara otomatis menyebabkan

beberapa rasio keuangan juga terganggu, sebagai

contoh Current Ratio (91,2% dari target KPI 2018).

Berdasarkan prognosa 2018, kemampuan perusahaan

mencetak laba dari revenue yang dihasilkan pun belum

menunjukan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari

EBITDA Margin (87,4% dari target KPI 2018) dan secara

mendasar, Net Profit Margin (77,5% dari target KPI

2018) pun ikut terganggu.

Pencapaian revenue seperti yang telah dijelaskan

diatas tidak hanya berpengaruh pada instrumen

laporan keuangan dan rasio-rasio yang terkait

langsung, pencapaian Rasio Produktivitas (79,1%

dari target KPI 2018) yang merupakan perbandingan

antara jumlah revenue dengan jumlah karyawan

pun ikut terimbas. Dengan pencapaian revenue

yang belum maksimal, menyebabkan seolah-olah

produktivitas karyawan menjadi menurun.

b. Pencapaian instrumen laporan keuangan dalam

kategori “Good”

Total Aset tercapai 99,8% dari target KPI 2018.

Belum tercapainya total aset disebabkan karena

penggunaan aset untuk pembayaran liabilitas. Hal

ini dilakukan untuk meminimalisasi interest pada

tahun ini dan dan tahun mendatang.

Komponen Good Corporate Governance (GCG)

tercapai 93,0% dari target KPI 2018. Pencapaian

GCG yang belum mencapai 100% mengindikasikan

adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan

sumber daya dalam implementasi GCG ke depan.

Selain itu, pencapaian ADHI dalam pemenuhan target

tugas pemerintah juga belum menggembirakan. Hal

ini disebabkan karena dua faktor besar, yaitu masalah

pembebasan lahan di Bekasi Timur yang menyebabkan

pekerjaan depo terganggu dan masalah perizinan

stasiun di Dukuh Atas yang menyebabkan pekerjaan

stasiun terganggu. Beberapa upaya telah dilakukan

untuk menyelesaikan hal ini, sebagai contoh untuk

pembebasan lahan telah dilakukan mediasi dengan

warga dan pemerintah setempat agar lahan tersebut

dapat segera terbebaskan. Hal serupa juga telah

dilakukan untuk menyelesaikan masalah stasiun di

Dukuh Atas, ADHI telah berupaya untuk bertemu

Besides that, the unsatisfactory achievement of

the financial statements is also influenced by the

achievement of LRT revenue which has not been

maximized. Both of these are the main reasons for

the achievement of 2018 KPI, especially those relating

to financial statements that are not optimal such as

Net Profit (65.7% of 2018 KPI target) because the

revenue generated does not reach the target and Equity

(83.7% of the 2018 KPI target) due to current year’s

profit that doesn’t reach the target. Achievements that

have not been maximized from financial statements

will automatically cause some financial ratios to be

disrupted, for example the Current Ratio (91.2% of

the 2018 KPI target).

Based on 2018 prognosis, Company’s ability to make

a profit from the revenue generated has not shown

maximum results. This can be seen from EBITDA Margin

(87.4% of the 2018 KPI target) and fundamentally,

Net Profit Margin (77.5% of the 2018 KPI target) that

was also disrupted.

Revenue achievement as described above does not

only affect the financial statement instruments and

ratios that are directly related, the achievement of

the Productivity Ratio (79.1% of the 2018 KPI target)

which is a comparison between the amount of revenue

and the no. of employees is also affected. Due to the

achievement of revenue that has not been maximized,

employee productivity also declines.

b. Achievement of financial statement instruments in the

“Good” category

Total Assets reached 99.8% of the 2018 KPI target.

The result was not 100% due to the use of assets for

payment of liabilities. This is done to minimize interest

this year and in the coming year.

The component of Good Corporate Governance

(GCG) reached 93.0% of the 2018 KPI target. This

indicates a need to increase capacity and resources in

the implementation of GCG in the future.

In addition, ADHI’s achievement in fulfilling

Government’s targets was also not good. This was

due to two major factors, namely the problem of land

acquisition in East Bekasi which caused depo work to

be disrupted and the licensing problem of the station

in Dukuh Atas which caused the station’s work to be

disrupted. Some efforts have been made to resolve this,

for example for land acquisition a mediation has been

carried out with residents and the local government

so that the land can be immediately liberated. Similar

things have been done to resolve the problem of the

station in Dukuh Atas, ADHI has been trying to meet

with the local adminsitration to discuss this matter with





Pemerintah Daerah setempat untuk mendiskusikan

hal ini, bahkan hal ini juga telah dibantu mediasi oleh

Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan pencapaian

pendapatan LRT hanya tercapai 77,8% sementara laba

proyek LRT hanya tercapai 67% dari target RKAP 2018.

3. Kategori “Excellent” dan Menjadi Key Point ADHI

Evaluasi KPI 2018 juga menunjukkan bahwa ADHI

telah mencapai nilai “Excellent” dalam beberapa

komponen yang diantaranya adalah:

a. Pay Out Ratio (Dividend)

Pay Out Ratio (Dividend) atau Rasio Pembayaran

Dividen adalah rasio yang menunjukkan

persentase setiap keuntungan yang diperoleh

yang didistribusikan kepada pemegang saham

dalam bentuk uang tunai. Terpenuhinya rasio

ini menjadi salah satu indikator terpenuhinya

ekspektasi pemegang saham akan imbal hasil

yang mereka harapkan. Di tahun 2018 ADHI

mencapai skor penuh dengan realisasi Pay Out

Ratio (Dividend) sebesar 30%.

b. Market Capitalization Growth

Kapitalisasi pasar adalah sebuah istilah bisnis yang

menunjuk pada harga keseluruhan dari sebuah

perusahaan yaitu harga yang harus dibayar seseorang

bila ingin membeli 100% kepemilikan perusahaan

tersebut. Kapitalisasi pasar dihitung dengan

mengalikan jumlah lembar saham beredar perusahaan

tersebut dengan harga saham perusahaan pada saat

ini. Bagi perusahaan publik, tentunya nilai kapitalisasi

pasar ini sangat penting karena ia mencerminkan

nilai total perusahaan. Besar dan pertumbuhan dari

suatu kapitalisasi pasar perusahaan seringkali adalah

pengukuran penting dari keberhasilan atau kegagalan

perusahaan terbuka. Semakin besar kapitalisasi pasar,

maka semakin mahal perusahaan tersebut dihargai

oleh pasar. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya

nilai Market Capitalization, menunjukan bahwa

ADHI masih sangat diterima oleh pasar. Di tahun 2018

ADHI mencapai skor penuh dengan pertumbuhan

kapitalisasi pasar sebesar Rp8,5 triliun.

c. Survei Kepuasan Pelanggan

Dengan tercapainya survei ini, diharapkan perusahaan

dapat meningkatkan penjualan dengan cara menarik

pelanggan baru. Hal ini berhubungan dengan survei

yang telah dilakukan karena dengan tercapainya point

pada SKP ini, perusahaan dinilai baik oleh stakeholder

dan dianggap telah mampu memenuhi ekspektasi

mereka ketika mereka bekerja sama dengan ADHI.

Di tahun 2018 ADHI mencapai skor penuh dengan

pencapaian survei kepuasan pelanggan sebesar 88%.

d. Project Timeliness

Ketepatan waktu pelaksanaan proyek adalah hal yang

penting untuk ADHI, karena dengan ketepatan waktu,

ADHI dapat menghemat penggunaan sumber daya

yang ujungnya akan berimbas pada penghematan

biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, ketepatan

the help of mediation by the Central Government.

This has resulted in the achievement of LRT revenues

only reached 77.8% while the LRT project profits only

reached 67% of the 2018 RKAP target.

3. “Excellent” category and become ADHI’s Key Point

The 2018 KPI evaluation also shows that ADHI has achieved

the value of “Excellent” in several components which include:

a. Pay Out Ratio (Dividend)

Pay Out Ratio (Dividend) is a ratio that shows the

percentage of each profit gained distributed to

shareholders in the form of cash. The fulfillment of this

ratio is one indicator of the fulfillment of shareholders’

expectations of the returns they expect. In 2018 ADHI

achieves a full score with the realization of a dividend

pay out ratio of 30%.

b. Market Capitalization Growth

Market capitalization is a business term that refers

to the overall price of a company, namely the price a

person has to pay if he wants to buy 100% ownership

of Company. Market capitalization is calculated by

multiplying the no. of outstanding shares of Company

at Company’s current stock price. For public companies,

of course the value of market capitalization is very

important because it reflects the total value of

Company. The size and growth of a company’s market

capitalization are often an important measurement

of the success or failure of a public company. The

greater the market capitalization, the more expensive

Company is valued by the market. Therefore, with the

fulfillment of Market Capitalization values, it shows that

ADHI is still highly accepted by the market. In 2018

ADHI achieves a full score with a market capitalization

growth of Rp8.5 trillion.

c. Customer Satisfaction Survey

By achieving this survey, it is expected that companies

can increase sales by attracting new customers. This

is related to the survey that has been carried out

because with the achievement of this SKP, Company

is considered good by stakeholders and is considered

to have been able to meet their expectations that were

laid out when they partnered up with ADHI. In 2018

ADHI achieves a full score with the achievement of a

customer satisfaction survey of 88%.

d. Project Timeliness

The punctuality of project implementation is important

for ADHI, because by being on time, ADHI can save up

on the use of resources will impact the cost that must

be spent. In addition by being on schedule of work it

will also provide an opportunity for ADHI to be able






waktu pengerjaan juga akan memberikan kesempatan

untuk ADHI agar dapat mengerjakan proyek lain. Di

tahun 2018 ADHI mendapatkan skor penuh dengan

tingkat ketepatan pelaksanaan proyek sebesar 100%.

e. Order Book Burn Rate to Revenue

Pencapaian kategori ini mengindikasikan bahwa ADHI

telah melakukan pekerjaan dengan efektif dalam

menciptakan revenue berdasarkan order book yang ada.

Di tahun 2018 ADHI mendapatkan skor penuh dengan

persentase order book burn rate to revenue sebesar 25%.

f. Employee Engagement

Employee Engagement dapat diartikan sebagai

komitmen emosional seorang karyawan terhadap

tempat mereka bekerja serta tujuan dari sebuah

perusahaan. Pencapaian Employee Engagement

merupakan hal yang penting karena semakin tinggi

tingkat keterikatan karyawan terhadap perusahaan,

maka semakin tinggi pula kinerja yang akan diberikan

serta meminimalisasi turnover ratio karyawan. Di

tahun 2018 ADHI mendapatkan skor penuh dengan

tingkat engagement karyawan sebesar 80%.g. Bond Rating

Pencapaian bond rating menjadi penting karena dapat

memberikan gambaran risiko obligasi perusahaan.

Pencapaian bond rating ini sangat berkaitan dengan

kemampuan perusahaan membayar obligasinya

saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar

bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan

obligasi tersebut. Nilai obligasi ADHI di tahun 2018

mendapatkan skor penuh dengan rating A-.

h. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan

komponen yang penting bagi perusahaan. Kegiatan ini

juga dapat membantu perusahaan untuk mencegah

gangguan yang berpotensi muncul dan menghambat

kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan CSR ini akan

membantu lingkungan sosial menjadi lebih baik, dimana

lingkungan sosial tersebut akan mendukung keberhasilan

bisnis untuk waktu yang panjang dan membentuk iklim

bisnis yang menguntungkan baik untuk lingkungan sosial

dan perusahaan itu sendiri (sustainable development).

Tahun 2018 ADHI mendapat skor penuh dengan

pelaksanaan kegiatan CSR sebesar 80%.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris bersama Direksi menyusun rancangan

usulan remunerasi. Dalam menyusun rancangan usulan

remunerasi tersebut, Dewan Komisaris berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-04/MBU/2014

tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

to work on other projects. In 2018 ADHI receives a

full score with an accuracy rate of 100%.

e. Order Book Burn Rate to Revenue

The achievement of this category indicates that ADHI

has done work effectively in creating revenue based

on the existing order book. In 2018 ADHI gets a full

score with a percentage of order book burn rate to

revenue at 25%.

f. Employee Engagement

Employee engagement can be interpreted as an

employee’s emotional commitment to the place they

work and the goals of a company. Achievement of

employee Engagement is important because the higher

the level of employee engagement with Company, the

higher the performance will be given and reducing

employee turnover ratio. In 2018 ADHI receives a full

score with an employee engagement rate at 80%.

g. Bond Rating

The achievement of the bond rating is important

because it can provide an overview of the risk of

corporate bond. The achievement of this bond rating

is closely related to Company’s ability to pay its bonds

at maturity and its ability to pay interest or coupons

for the duration of the bond issuance. The value of

ADHI bonds in 2018 gets a full score with an A-rating.

h. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) is an important

component for Company. This activity can also help

to prevent disruptions that could potentially arise and

hinder Company’s operations. This CSR activity will

help the social environment to be better, in turn the

environment will support the business for a long time

and form a business climate that benefits both the

social environment and Company itself (sustainable

development). ADHI receives a full score in 2018 with

the implementation of CSR activities at 80%.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Policies and Procedures for Determining the Remuneration of Board of Commissioners and DirectorsBoard of Commissioners together with Board of Directors

drafted the remuneration proposal. In drafting the remuneration

proposal, Board of Commissioners is guided by the Regulation

of the Minister of SOE No.PER-04/ MBU/2014 regarding the

Guidelines for the Income Determination for Board of Directors,

Board of Commissioners, and the Board of Trustees of SOE.





Usulan penyusunan remunerasi Dewan Komisaris dan

Direksi ini berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium,

tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap menggunakan

indikator yang meliputi faktor skala usaha, faktor kompleksitas

usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan

Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan penghasilan berupa tantiem/insentif

kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan

dengan menggunakan indikator yang meliputi faktor

kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta

faktor-faktor lain yang relevan.

Berikut adalah prosedur penetapan remunerasi Anggota

Dewan Komisaris dan Direksi:

• Dewan Komisaris melakukan pembahasan dengan

Direksi guna mendapat masukan-masukan.

• Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS

mengenai remunerasi Anggota Dewan Komisaris

dan Direksi.

• RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengungkapan Prosedur Pengusulan sampai dengan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiRemunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari

honorarium, tunjangan-tunjangan, dan asuransi purna

jabatan. Dewan Komisaris ADHI diberikan tunjangan

transportasi, sedangkan Direksi ADHI diberikan fasilitas

kendaraan dinas berikut pengemudi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN

No.PER-04/MBU/2014, Remunerasi bagi Dewan Komisaris

dan Direksi sebagai berikut:

• Direksi:

- Gaji untuk Direksi.

- Tunjangan-tunjangan terdiri dari: tunjangan hari raya,

tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.

- Fasilitas terdiri dari: kendaraan dinas, kesehatan,

dan bantuan hukum.

- Tantiem/insentif kinerja.

• Dewan Komisaris:

- Honorarium.

- Tunjangan-tunjangan terdiri dari: tunjangan hari raya,

tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

- Fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

- Tantiem/insentif kinerja.

Kebijakan remunerasi tersebut diformulasikan dengan

mengacu pada perkembangan pasar konstruksi. Tingkat

besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi dievaluasi setiap tahun. Jumlah remunerasi

tersebut kemudian akan dicantumkan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

The draft of remuneration proposal for Board of Commissioners

and Board of Directors is based on the following conditions:

1. The arrangement of earnings in the form of salary or

honorarium, allowance, and facilities is calculated by using

indicators that cover factors such asv business scale, business

complexity, inflation rate, financial condition and ability of

Company, other relevant factors, and should not voiolate

laws and regulations.

2. The arrangement of Earnings in the form of tantiem/

performance incentives which are variable (merit rating)

is calculated by using indicators that cover factors such

as performance, financial ability of Company, and other

relevant factors.

The following are the procedures to determine the remuneration

for Board of Commissioners and Directors:

• Board of Commissioners conducts a discussion

with Board of Directors to receive inputs.

• Board of Commissioners proposes to GMS regarding

the remuneration of the members of Board of

Commissioners and Directors.

• GMS sets the remuneration quantity for the Board

of Commissioners and Directors.

Disclosure of Proposal up to Determination of the Remuneration of Board of Commissioners and DirectorsRemuneration of Board of Commissioners and Directors consists

of honorarium, allowances, and post-employment insurance.

ADHI’s Board of Commissioners is given transportation

allowance, while ADHI’s Board of Directors is given the facility

of a service vehicle and its driver.

Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned

Enterprises No.PER-04/MBU/2014, thte remuneration for Board

of Commissioners and Directors are as follows:

• Board of Directors:

- Salary for Directors.

- Allowances which cover: holiday allowance, housing

allowance, and post- employment insurance.

- Facilities which cover: official transport service, health

insurance and legal aid.

- Tantiem/performance incentive

• Board of Commissioners:

- Honorarium.

- Allowances which cover: holiday allowance, housing

allowance, and post- employment insurance.

- Health insurance and legal aid.

- Tantiem/performance incentive.

The remuneration policy was formulated by referring to the

development in the construction market. The scale of the salary

and allowances of the members of Board of Commissioners and

Directors is evaluated every year. The remuneration quantity

will then be included in Company’s Budget Plan.






Penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas

bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat

Keputusan Direksi No. 014-6/2018/206 tanggal 6 Juni

2018 tentang Penetapan Gaji, Honorarium, Tunjangan

dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration


Honorarium & TunjanganSallary & Allowance

TantiemBonus

TotalTotal

Moch. Fadjroel Rachman 109.327.500 1.207.276.646 1.316.604.146

Bobby A.A. Nazief 88.593.750 1.086.548.981 1.175.142.731

Muchlis R. Luddin 88.593.750 1.086.548.981 1.175.142.731

Wicipto Setiadi 98.394.750 1.086.548.981 1.184.943.731

Rildo Ananta Anwar 98.394.750 1.086.548.981 1.184.943.731

Hironimus Hilapok 98.394.750 1.086.548.981 1.184.943.731


Honorarium & TunjanganSallary & Allowance

TantiemBonus

TotalTotal

Budi Harto 246.250.000 2.682.836.991 2.929.086.991

Haris Gunawan 213.437.500 2.405.803.292 2.619.240.792

BEP Adji Satmoko 213.437.500 2.405.803.292 2.619.240.792

Budi Saddewa Soediro 213.437.500 2.405.803.292 2.619.240.792

Punjung Setya Brata 213.437.500 2.405.803.292 2.619.240.792

Agus Karianto 213.437.500 148.750.000 362.187.500

Entus Asnawi Mukhson 213.437.500 148.750.000 362.187.500

Partha Sarathi 213.437.500 1.985.311.171 2.198.748.671

Djoko Prabowo - 420.492.120 420.492.120

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan KomisarisDewan Komisaris mengadakan rapat untuk membicarakan

permasalahan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan

serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal anggota

Dewan Komisaris atau rapat dengan mengundang pihak

Direksi.

The determination of salary/ honorarium, allowances and

facilities for Board of Directors and Board of Commissioners is in

line with the Decree of Board of Directors No. 014- 6/2017/183

about the determination of salary, honorarium, allowances and

facilities for Board of Directors and Board of Commissioners of

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. is as follows:

Board Of Commissioners And Board Of Directors Meeting

Board of Commissioners MeetingBoard of Commissioners hold meetings to discuss matters

relating to Company’s business as well as to do evaluations

on Companys’ performance. The meeting of Board of

Commissioners consists of internal meeting of the members

of Board of Commissioners by inviting Board of Directors.





Di samping rapat terjadwal, rapat Dewan Komisaris dapat

dilakukan setiap saat apabila diperlukan. Pada prinsipnya,

panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris

Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan karena sebab

apapun, maka panggilan rapat dilakukan oleh salah

seorang Anggota Dewan Komisaris yang bertindak untuk

dan atas nama Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan

Rapat Dewan Komisaris.

Panggilan rapat tertulis harus mencantumkan acara, tanggal,

waktu dan tempat rapat. Apabila rencana rapat telah

diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris secara lengkap,

maka panggilan tertulis bersifat opsional, sesuai kebutuhan.

Rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan

mengikat apabila mencapai kuorum. Dalam setiap Rapat

Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang menggambarkan

situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan,

argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil

serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila

tidak terjadi kebulatan pendapat. Setiap anggota Dewan

Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat, meskipun

yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir

dalam rapat hanya dapat diwakili oleh seorang anggota

Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang

diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan

mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 13

(tiga belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah

rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran

Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Aside from scheduled meetings, meeting of Board of

Commissioners can be done anytime. In principle, a call

to meeting can be carried out in writing by the President

Commissioner. If the President Commissioner cannot attend

for whatever reason, then the call to meeting will be done by

one of the members of Board of Commissioners that acts for

and on behalf of Board of Commissioners according to the

decision of the meeting of Board of Commissioners.

Written call to meeting must contain the event, date, time

and place of the meeting. If the plan for meeting has been

fully decided in Board of Commissioners meeting, then the

written call is optional, according to needs. The meeting is

deemed valid and may make binding decision if it meets the

quorum. In every meeting of Board of Commissioners, minutes

of meeting that describes developing situation, arguments

presented, conclusion made as well as statement of objection

on the meeting conclusion if unanimity is not reached. Every

member of Board of Commissioners has the right to receive

the minutes of meeting, even if they fail to attend the meeting.

A member of Board of Commissioners who cannot attend the

meeting can be represented by another member of Board of

Commissioners based on written consent that is given solely

for that purpose.

During 2018, Board of Commissioners of Company held Internal

Meeting of Board of Commissioners for a total of 13 (thirteen)

times. The following are the agenda and minutes of meetings,

attendance and recapitulation of the attendance of Board of

Commissioners in these meetings.






Risalah dan Kehadiran Rapat Dewan KomisarisMinutes of and Attendance at Board of Commissioners Meetings

No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaAgenda

PesertaParticipants

1.24 Januari 2018January 24, 2018

Hotel Grandhika Iskandarsyah

1. Tindak lanjut RAKOM 2. Evaluasi Laporan Keuangan Unaudited

20173. Progress General Audit 20174. Laporan Timwas LRT & EPC serta Timwas

TOD1. Follow up on BoC Meeting2. Evaluation of 2017 Unaudited Financial Report 3. 2017 General Audit Progress 4. Report on the LRT & EPC Team and the TOD

Team

1. M. Fadjroel Rachman2. Rildo Ananda Anwar3. Bobby A.A. Nazief4. Hironimus Hilapok

2.9 Februari 2018 February 9, 2018


Pembahasan kajian & rancangan spin off TOD & hotelDiscussion & design of TOD & hotel Spin Off

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Hironimus Hilapok

3.23 Februari 2018 February 23, 2018


1. Tindak lanjut RAKOM sebelumnya.2. Evaluasi Laporan Keuangan Januari 201.3. Progress General Audit 20174. Laporan Timwas LRT & EPC serta 5. Timwas TOD

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Bobby A.A. Nazief4. Muchlis R. Luddin5. Hironimus Hilapok

4. 23 Maret 2018Hotel Grandhika Iskandarsyah

1. Tindak lanjut RAKOM sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Februari 20183. Pembahasan permohonan persetujuan

pemberian pinjaman kepada anak perusahaan

4. Pembahasan proyek on-hand merugi5. Hasil audit 20176. Usulan KAP 20187. Konsep manual board terkait

hubungan induk-anak8. Laporan timwas1. Follow up on previous BoC Meeting2. February 2018 Performance Evaluation 3. Discussion of application for approval of loans

to subsidiaries 4. Discussion of the on-hand loss project 5. 2017 audit result 6. Proposed 2018 KAP 7. The concept of a manual board related to

parent-subsidiary relationship 8. Report from the supervisor team

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar4. Bobby A.A. Nazief 5. 5. Muchlis R. Luddin6. Hironimus Hilapok

5. 19 April 2018Hotel Grandhika Iskandarsyah

1. Tindak lanjut RAKOM sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Triwulan I 20183. Pembahasan AOI GCG1. Follow up on previous BoC Meeting2. Evaluation of First Quarter Performance of

20183. Discussion of AOI GCG







No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaAgenda

PesertaParticipants

6.25 Mei 2018 May 25, 2018


1. Tindak lanjut Rakorm sebelumnya2. Mengefektifkan kerja SPI untuk

membantu kerja Dekom & Direksi3. Pembahasan manual board hubungan

induk-anak perusahaan4. Kesimpulan akhir Timwas TOD &

Timwas EPC-LRT5. Evaluasi kinerja s.d.april 20186. Progres pengadaan KAP1. Follow up on previous BoC Meeting2. Improve the efficiency of SPI to assist the

work of Board of Commissioners & Board of Directors

3. Discussion on parent-subsidiary relationship manual board

4. The final conclusion of the EPC-LRT TOD & Supervisory Team

5. Perfmornace evaluation up to April 2018 6. Progress in KAP procurement

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Bobby A.A. Nazief 4. Hironimus Hilapok

7.29 Juni 2018 June 29, 2018


1. Tindak Lanjut Rakom sebelumnya2. Kinerja Mei 201.3. Progres pengadaan KAP1. Follow up on previous BoC Meeting2. May 201 Performance.3. KAP procurement progress


8.24 Juli 2018 July 24, 2018


1. Tindak Lanjut Rakom Sebelumnya2. Laporan 2 proyek merugi, rencana

kerja SPI, identifikasi proyek berpotensi bermasalah

3. Evaluasi kinerja semester I 2018.4. Riview KPMR SMT I 20185. Riview KPGCGM SMT I 20181. Follow up on previous BoC Meeting

Report on 2 loss projects, SPI work plan, identification of potentially problematic projects

2. First semester of 2018 performance evaluation. 3. Review of the 2018 SMT I KPMR 5. Review of

KPGCGM SMT I 2018

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar4. Bobby A.A. Nazief5. Muchlis R. Luddin6. Hironimus Hilapok

9.24 Agustus 2018 August 24, 2018


1. Paparan SPI2. Tindak lanjut radirkom sebelumnya3. Evaluasi kinerja Juli 20184. Laporan kunjungan SPI5. Progres EPC1. SPI Presentation2. Follow up on previous BoC Meeting3. July 2018 Performance evaluation 4. Report

on SPI visits 4. EPC Progress

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Hironimus Hilapok

10. 26 September 2018

Ruang Rapat Direksi Board of Directors Meeting Room

1. Paparan SPI2. Tindak Lanjut Rakom sebelumnya3. Evaluasi Kinerja Agustus 20181. SPI Presentation2. Follow up on previous BoC Meeting3. August 2018 Performance evaluation


11.25 Oktober 2018October 25, 2018


1. Paparan SPI2. Tindak Lanjut Rakom sebelumnya3. Evaluasi Kinerja September 20184. Rencana penggantian KAP1. SPI Presentation2. Follow up on previous BoC Meeting3. September 2018 Performance evaluation4. KAP replacement plan

1. M. Fadjroel Rachman2. Rildo Ananda Anwar3. Bobby A.A. Nazief4. Hironimus Hilapok







No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaAgenda

PesertaParticipants

12. 23 November 2018

Ruang Rapat Direksi Adhi Adhi Board of Directors Meeting Room

1. Paparan SPI2. Tindak lanjut radirkom sebelumnya3. Evaluasi kinerja Oktober 20184. Prognosa 2018 dan Target 20191. SPI Presentation2. Follow up on previous BoC Meeting3. October 2018 Performance evaluation4. 2018 Prognosis and 2019 Target


13. 14 Desember 2018Ruang Rapat Direksi Adhi

1. Paparan SPI2. Tindak lanjut Rakom sebelumnya3. Pembahasan RKAP 20194. Rencana Audit DTT1. SPI Presentation2. Follow up on previous BoC Meeting3. 2019 RKAP discussion4. DTT Audit plan

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar4. Bobby A.A. Nazief5. Hironimus Hilapok

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan KomisarisList of Attendance of Board of Commissioners at Board of Commissioners Meeting

Tanggal Date

Dewan Komisaris I Board of Commissioners

M. Fadjroel Rachman

Bobby A.A. Nazief

Rildo Ananda Anwar Wicipto Setiadi Muchlis R. Luddin Hironimus Hilapok

Komisaris Utama


KomisarisCommissioner





24 Januari 2018 January 24, 2018

v v v - - v

9 Februari 2018 February 9, 2018

v - - v - v

23 Februari 2018 February 23, 2018

v v - v v v

23 Maret 2018 March 23, 2018

v v v v v v

19 April 2018 v v - v v v25 Mei 2018 May 25, 2018

v v - v - v

29 Juni 2018 June 29, 2018

v v - v v v

24 Juli 2018 July 24, 2018

v v v v v v

24 Agustus 2018 August 24, 2018

v - - v - v

26 September 2018 v v v v v v25 Oktober 2018October 25, 2018

v v v - - v

23 November 2018 v v v v v v14 Desember 2018December 14, 2018

v v v v - v

v = hadir present - = berhalangan hadir absent

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada

Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini,

The recapitulation of the attendance of members of Board

of Commissioners at Board of Commissioners Meeting can

be seen below,





Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Attendance Recapitulation of Board ofCommissioners at Board of Commissioners Meeting


Jumlah Wajib RapatNo. of Meetings

Jumlah Kehadiran

Nummber of Attendance

% Kehadiran% Attendance

M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama/ President Commissioner)

13 13 100%

Bobby A.A. Nazief (Komisaris/ Commissioner) 13 11 84%Rildo Ananda Anwar (Komisaris/ Commissioner) 13 7 53%Wicipto Setiadi (Komisaris/ Commissioner) 13 11 84%Muchlis R. Luddin (Komisaris Independen/ Independent Commissioner)

13 7 53%

Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent Commissioner)

13 13 100%

Rata-rataAverage

- - 79%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan DireksiRapat Gabungan merupakan Rapat Dewan Komisaris yang

mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam

rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan

membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan

nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan

dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang

dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat Gabungan dapat

juga dilakukan atas usulan Direksi berikut Agenda yang

akan dibahas dalam Rapat Gabungan, yang disampaikan

kepada Dewan Komisaris cq Sekretaris Dewan Komisaris.

Rapat Gabungan dihadiri oleh oleh Anggota Dewan

Komisaris, Anggota Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris,

Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditugaskan

oleh Komisaris Utama/Direktur Utama.

Selama tahun 2018, Rapat Gabungan antara Dewan

Komisaris dan Direksi dilaksanakan 12 (dua belas) kali.

Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran,

serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan

Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Risalah dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan DireksiMinutes of Meeting and Attendance at Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors

No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaPeserta

Participants

1.24 Januari 2018 January 24, 2018


1. Tindak lanjut RAKOMDIR. 2. Evaluasi Kinerja Unaudited 2017.3. Laporan Progress LRT, TOD & EPC.4. Laporan Progress proyek on-hand.5. Lain-lain.1. Follow up on Joint Meeting. 2. Unaudited 2017 Performance Evaluation. 3. LRT, TOD & EPC Progress reports. 4. On-hand project progress report. 5. Others.

1. M. Fadjroel Rachman2. Rildo Ananda Anwar 3. Bobby A.A. Nazief4. Hironimus Hilapok5. Budi Harto6. Haris Gunawan7. BEP Adji Satmoko8. Partha Sarathi9. Budi Saddewa Soediro10. Pundjung Setya Brata

Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of DirectorsJoint Meeting is a Board of Commissioners Meeting that

invites Board of Directors as a form of coordination in order to

discuss Board of Directors’ periodic reports and discuss business

conditions and prospects as well as national policies that have

an impact on Company’s performance and provide responses,

notes and advice as outlined in the Minutes of Meeting. The

Joint Meeting can also be carried out on Board of Directors’

initiative along with the Agenda to be discussed at the Joint

Meeting, which is submitted to Board of Commissioners via

the Secretary of Board of Commissioners. The Joint Meeting

is attended by Members of Board of Commissioners, Board

of Directors, Secretary of Board of Commissioners, Corporate

Secretary or other officials assigned by the President

Commissioner/President Director.

During 2018, Joint Meeting between Board of Commissioners

and Board of Directors was held 12 (twelve) times. The following

are the agenda and minutes of meetings, attendance, and

Recapitulation of Attendance of Board of Commissioners and

Board of Directors in those meetings.







No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaPeserta

Participants

2.

28 Febaruari 2018 February 28, 2018


1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumya.2. Evaluasi Kinerja Direktorat dan Anak

Perusahaan per 31 Januari 2017.3. Persiapan RUPS Tahun Buku 2016.4. Laporan Pelaksanaan Asesmen Pejabat 1

Tingkat di Bawah Direksi.5. Perkembangan LRT.6. Perkembangan TOD.7. Lain-lain.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. Performance Evaluation of the Directorate and

Subsidiaries as of January 31, 2017.3. Preparation for the 2016 GMS. 4. Report on the Assessment of employees who

are directly under Board of Directors. 5. Development of LRT. 6. Development of TOD. 7. Others.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar4. Bobby A.A. Nazief5. Muchlis R. Luddin6. Hironimus Hilapok7. Budi Harto8. Haris Gunawan9. BEP Adji Satmoko10. Partha Sarathi11. Budi Saddewa Soediro12. Pundjung Setya Brata

3.5 April 2018April 5, 2018


1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya.2. Evaluasi Kinerja Februari 2018 (financial

& management report).3. Laporan Progress LRT, EPC, TOD & Hotel.4. Pembahasan Proyek on-hand.5. Pembahasan Proyek Bendung Cipasaruan

dan Rita Mall.6. Pembahasan Rencana Penyertaan pada

PT PAIA.7. Pembahasan Agenda RUPS.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. February 2018 performance evaluation.

Progress Report on LRT, EPC, TOD & Hotel.3. On-hand Project Discussion.4. Discussion on Cipasaruan Dam and Rita Mall

Projects. 5. Discussion on Participation Plan at PT PAIA. 6. Discussion on GMS Agenda.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar4. Bobby A.A. Nazief5. Muchlis R. Luddin6. Hironimus Hilapok7. Budi Harto8. Haris Gunawan9. BEP Adji Satmoko10. Partha Sarathi11. Budi Saddewa Soediro12. Pundjung Setya Brata

4.26 April 2018April 26, 2018


1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya.2. Evaluasi Kinerja Triwulan I 2018.3. Laporan Progress LRT, EPC, TOD & Hotel.4. Pembahasan Proyek on-hand.5. Perubahan Struktur Organisasi.1. Follow up on previous Joint Meeting

First Quarter of 2018 Performance evaluation. 2. Progress Report on LRT, EPC, TOD & Hotel.3. On-hand Project Discussion.4. Changes in Organizational Structure.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Bobby A.A. Nazief4. Muchlis R. Luddin5. Entus Asnawi Mukhson 6. Entus Asnawi Mukhson7. Partha Sarathi8. Pundjung Setya Brata

5.30 Mei 2018 May 30, 2018

Ruang Rapat Direksi ADHI ADHI Board of Directors Meeting Room

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya.2. Evaluasi Kinerja April 2018.3. Laporan Progress LRT, EPC, TOD & Hotel4. Pembahasan Proyek on-hand.5. Pembahasan Tranformasi ADHI.6. Pembahasan Program Kerja QHSE, SDM,

dan Keuangan.7. Pembahasan Subsidiary Governance.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. April 2018 Performance evaluation .3. Progress Report on LRT, EPC, TOD & Hotel. 4. On-hand Project Discussion.5. Discussion on ADHI's Transformation. 6. Discussion on QHSE Work Program, HR, and

Finance.7. Discussion on Subsidiary Governance.

1. M. Fadjroel Rachman2. Bobby A.A. Nazief 3. Muchlis R. Luddin4. Hironimus Hilapok5. Budi Harto 6. Entus Asnawi Mukhson7. Agus Karianto8. Partha Sarathi9. Budi Saddewa Soediro10. Pundjung Setya Brata






No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaPeserta

Participants

6.29 Juni 2018 June 29, 2018


1. Tindaklanjut Rakomdir sebelumnya.2. Evaluasi Kinerja Mei 2018.3. Laporan Progress LRT, EPC, TOD dan

Hotel.4. Pembahasan Proyek On-hand.5. Pemaparan Hasil Kajian Transformasi

ADHI.6. Usulan Batasan Kewenangan Direksi

yang Perlu Mendapat Persetujuan Dekom dan Pemegang Saham Seri A.

1. Follow up on previous Joint Meeting.2. May 2018 Performance evaluation.3. Progress Report on LRT, EPC, TOD & Hotel.4. On-hand Project Discussion.5. Presentation of the Results of the ADHI’s

Transformation Study.6. Proposed Limits of Authority for Directors

who Need to Get Approval from Board of Commissioners and Series A Shareholders.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Bobby A.A. Nazief4. Muchlis R. Luddin5. Hironimus Hilapok6. Entus Asnawi Mukhson 7. Agus Karianto8. Partha Sarathi9. Budi Saddewa Soediro10. Pundjung Setya Brata

7.30 Juli 2018 July 30, 2018

Ruang Rapat Direksi ADHIADHI Board of Directors Meeting Room

1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumya.2. Evaluasi Kinerja Semester I 2018.3. Strategi Keuangan ADHI.4. Laporan progres LRT, EPC, TOD dan Hotel.5. Perkembangan Proyek On-hand.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. First semester of 2018 Performance evaluation. 3. ADHI financial strategy.4. Progress Report on LRT, EPC, TOD & Hotel. 5. On-hand Project Discussion.

1. M. Fadjroel Rachman2. Rildo Ananda Anwar 3. Bobby A.A. Nazief4. Muchlis R. Luddin5. Hironimus Hilapok6. Budi Harto7. Entus Asnawi Mukhson8. Agus Karianto9. Partha Sarathi10. Budi Saddewa Soediro11. Pundjung Setya Brata

8.



1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumya.2. Evaluasi Kinerja Juli 2018.3. Laporan Progres LRT.4. Laporan Progres EPC.5. Laporan Progres ACP.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. July 2018 Performance evaluation.3. LRT Progress Report.4. EPC Progress Report.5. ACP Progress Report.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar4. Budi Harto5. Entus Asnawi Mukhson 6. Budi Harto7. Entus Asnawi Mukhson8. Partha Sarathi9. Budi Saddewa Soediro 10. Pundjung Setya Brata

9.1 Oktober 2018 October 1, 2018


1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumya.2. Evaluasi Kinerja Agustus 2018.3. Laporan Progres LRT.4. Laporan Progres EPC.5. Laporan Progres ACP.6. Evaluasi pelaksanaan Whisteblower

System.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. August 2018 Performance evaluation.3. LRT Progress Report.4. EPC Progress Report.5. ACP Progress Report.6. Whistleblower System performance evaluation.

1. M. Fadjroel Rachman2. Bobby A.A. Nazief3. Muchlis R. Luddin4. Hironimus Hilapok5. Budi Harto 6. Entus Asnawi Mukhson7. Agus Karianto8. Partha Sarathi9. Budi Saddewa Soediro 10. Pundjung Setya Brata

10.

30 Oktober 2018 October 30, 2018


1. Tindak Lanjut Rakomdir sebelumnya.2. Evaluasi Kinerja September 2018.3. Evaluasi KPI Direksi dan Tingkat.

Kesehatan Triwulan III Tahun 2018.4. Progres proyek LRT.5. Progres proyek EPC.6. Progres proyek ACP.7. Progres proyek berjalan.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. September 2018 Performance evaluation.7. Evaluation of Board of Directors' 2018 KPI and

Quarter III Health Level. 8. LRT Progress Report.9. EPC Progress Report. 10. ACP Progress Report.11. Ongoing project progress.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar 4. Bobby A.A. Nazief5. Hironimus Hilapok6. Budi Harto7. Entus Asnawi Mukhson8. Agus Karianto9. Partha Sarathi 10. Budi Saddewa Soedir11. Pundjung Setya Brata







No.Tanggal

DateTempatLocation

AgendaPeserta

Participants

11.



1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumya.2. Laporan Kinerja Oktober 2018.3. Prognosa 2018 dan Target 2019.4. Progres proyek LRT.5. Progres proyek EPC.6. Progres proyek ACP.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. October 2018 Performance report.3. 2018 prognosis and 2019 target.4. LRT Progress Report.5. EPC Progress Report.6. ACP Progress Report.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar 4. Bobby A.A. Nazief 5. Hironimus Hilapok6. Entus Asnawi Mukhson7. Agus Karianto8. Partha Sarathi 9. Pundjung Setya Brata

12.

19 Desember 2018 December 19, 2018


1. Tindak Lanjut Hasil Rakomdir sebelumya.2. Laporan Kinerja November 2018.3. Progres November 2018 dan Target 2019

(LRT, EPC, ACP & QHSE).4. RKAP dan KPI 2019.1. Follow up on previous Joint Meeting.2. November 2018 Performance report.3. November 2018 Progress and 2019 Target (LRT,

EPC, ACP & QHSE).4. 2019 RKAP and KPI.

1. M. Fadjroel Rachman2. Wicipto Setiadi3. Rildo Ananda Anwar 4. Bobby A.A. Nazief 5. Hironimus Hilapok6. Entus Asnawi Mukhson7. Agus Karianto8. Partha Sarathi 9. Pundjung Setya Brata

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada

Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini,

Rekapitulasi Kehadiran Rapat

Recapitulation of Meeting Attendance

NamaName

JabatanPosition

Jumlah RapatNo. of Meetings

Jumlah Kehadiran

No. of Attendance


M. Fadjroel Rachman Komisaris Utama I President Commissioner 12 12 100%

Wicipto Setiadi Komisaris I Commissioner 12 10 83%

Rildo Ananda Anwar Komisaris I Commissioner 12 6 50%

Bobby A.A. Nazief Komisaris I Commissioner 12 11 92%

Muchlis R. Luddin Komisaris Independen I Independent Commissioner 12 7 58%

Hironimus Hilapok Komisaris Independen I Independent Commissioner 12 12 100%


12 8 67%

Haris Gunawan*Direktur Keuangan Director of Finance

4 4 100%

Entus Asnawi Mukhson**

Direktur KeuanganDirector of Finance

9 8 89%

BEP. Aji Satmoko*Direktur SDMDirector of HR

4 3 75%

Agus Karianto**Direktur SDMDirector of HR

9 8 89%

Partha SarathiDirektur Operasi IOperation I Director

12 12 100%


Direktur Operasi IIOperation II Director

12 11 92%

84%

Keterangan | Note:* menjabat Direksi s.d. 13 April 2018 **menjabat Direksi mulai 13 April 2018

The recapitulation of the attendance of members of Board

of Commissioners at Board of Commissioners Meeting can

be seen below,

* Service as Board of Directors until April 13, 2018

**Serving as Board of Directors from April 13, 2018





Rapat DireksiRapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi,

yang dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu

atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi atau

atas permintaan dari Dewan Komisaris dengan menyebutkan

hal-hal yang akan dibicarakan. Namun, demi keteraturan

penyelenggaraan Perseroan, Direksi menetapkan Rapat

Direksi yang terjadwal.

Rapat Direksi yang bersifat rutin dan terjadwal terdiri dari:

a. Rapat internal Direksi, dilaksanakan minimal 1

(satu) minggu sekali.

b. Rapat dengan jajaran manajemen 1 (satu) level

di bawah Direksi, dilaksanakan minimal 3 (tiga)

bulan sekali.

c. Rapat dengan agenda Kinerja Perusahaan

dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali.

Rapat Direksi di luar yang bersifat terjadwal merupakan

rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda

yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

Hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui

Rapat Direksi adalah:

a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan

wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan, yaitu:

- Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi

- Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris

- Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS

b. Tindakan Strategis lainnya, dengan batasan:

- Bersifat strategis/berpeluang bisnis yang berdampak

signifikan mempengaruhi operasional perusahaan

- Di luar RKAP

- Bersifat mendesak

- Atau, menyangkut pegawai dalam jabatan

strategis

Pembahasan peluang bisnis dapat diusulkan

kepada Direksi untuk dimasukan dalam agenda

pembahasan rapat Direksi. Usulan peluang bisnis

disampaikan lengkap dengan kajian dan analisis

bisnisnya termasuk kajian keuangan, hukum dan

risikonya.

c. Pembahasan isu-isu terkini dari eksternal mengenai

perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya:

- Terdapat perubahan kebijakan pemerintah

yang mempengaruhi operasional perusahaan

- Perubahan kebijakan di bidang pasar modal

yang berpengaruh pada harga saham Perseroan

- Pembahasan isu-isu terkini yang harus segera

dibahas dapat diusulkan kepada Direksi

untuk dimasukan dalam agenda pembahasan

rapat Direksi, terutama isu- isu terkini yang

dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis

Perseoran.

Board of Directors MeetingThe Meeting of Board of Directors is a meeting that is held

by Board of Directors, that can be held at any time deemed

necessary on the request of one or more members of the Board

of Direcotrs or on the request of Board of Commissioners by

stating things that will be discussed. However, for the sake of

Company’s organization, Board of Directors has set scheduled

meetings.

Routine meeting of Board of Directors consists of: a. Board of

Directors internal meeting, held at:

a. Minimum of once every 1 (one) week.

b. Meeting with management 1 (one) level under Board

of Directors, held at a minimum of once every 3 (three)

months.

c. Meeting with Company Performance agenda is held

at a minimum of once every 1 (one) month.

The meeting of Board of Directors outside of the scheduled

meetings are meetings that are immediate and strategic in nature,

with agenda that requires decision making in the directorial level.

Issues that require decision making through Board of Directors

meetings are:

a. Actions relating to the authority implementation

according to the Articles of Associations, which are:

- Authority that requires Board of Director approval

- Authority that requires Board of Commissioner

approval

- Authority that requires GMS approval

b. Other strategic actions, with limitations:

- Strategic in nature/business opportunities that have

significant impact on Company’s operations.

- Outside of GMS

- Urgent in nature

- Or, regarding an employee in a strategic position

Business opportunities discussion can be proposed to

Board of Directors to be added to the agenda of the

Meeting of Board of Directors. Business opportunity

proposal should be submitted in full with business

review and analysis including financial review, legal

and risks.

c. Discussion on the latest issues from external regarding

the changes in business environment and its issues:

- There’s a change in Government policy that can affect

Company’s operations

- Policy changes in the stock market that affects

Company’s share prices

- Discussion of the latest issues that must be discussed

immediately can be proposed to Board of Directors

to be added to the agenda of the meeting, especially

the latest issues that can affect the business continuity

of Company.






Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga

ditetapkan tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan

ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara

tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan

semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan

cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Di sepanjang tahun 2018, Direksi melaksanakan rapat

sebanyak 50 (Lima puluh kali. Berikut disampaikan

agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi

tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance at Board of Directors Meeting

No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

1.

03 Januari 2018

January 3, 2018

1. Arahan Direktur Utama terhadap Kinerja Tahun Buku 2017 dan Rencana Tahun Buku 2018.

2. Paparan Rencana Program QHSE.3. Paparan Mandiri Sekuritas.4. Paparan Perolehan Kontrak Baru.5. Paparan Rencana Spin Off (Tim Spin Off).6. Paparan Program HUT ADHI.7. Lain-Lain.1. Tutorial Director of the Performance Plan for Fiscal Year 2017 and Fiscal Year 2018.2. Exposure Program Plan QHSE.3. Exposure Mandiri Sekuritas.4. New Contract Acquisition exposure.5. Exposure to Spin Off Plan (Team Spin Off).6. Exposure Program ADHI HUT.7. Etc.

1. Budi Harto2. Pundjung Setyabrata3. Entus Asnawi4. Agus Karianto5. Partha Sarathi

2.

08 Januari 2018

January 8, 2018

1. Monitor Tindak Lanjut Radir Sebelumnya.2. Paparan Realisasi Kinerja hingga tahun.3. Penyelesaian Piutang Proyek Kemayoran.4. Paparan Seragam Proyek.5. Paparan HUT ADHI 58.6. Lain-lain.1. Monitor Follow Up Radir Previous.2. Actual exposure to the performance year.3. Project Completion Receivables Kemayoran.4. Exposure Uniform Project.5. Exposure ADHI 58 anniversary.6. Etc.

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. Entus Asnawi5. Agus Karianto6. Partha Sarathi

3.

15 Januari 2018

January 15, 2018

1. Lesson Learned QHSE.2. Paparan Tim Transportasi ADHI (LMFEUI).3. Paparan Kinerja Tahun 2017.4. Paparan Rencana Pengembangan ALC.5. Penyelesaian Piutang Proyek Kemayoran.6. Paparan Konsultan Hukum terkait Rencana Depo LRT.7. Lain-lain.1. Lesson Learned QHSE.2. Exposure ADHI Transportation Team (LMFEUI).3. Exposure Performance of the Year 2017.4. Exposure ALC Development Plan.5. Project Completion Receivables Kemayoran.6. Exposure Related Legal Consultants LRT Depot Plan.7. Etc.

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. Entus Asnawi5. Agus Karianto

Binding decisions can also be decreed without a meeting of

Board of Directors, with stipulations that all members of Board

of Directors have been notified in written about the decisions

and all members of Board of Directors give their consent on the

written propsed decision as well as signing on that decision.

The decision made in this way has the same standing as the

decision that is made legitimately in the meeting.

Throughout 2018, Board of Directors held 50 (Fiftyn) meetings.

Following are the agenda, minutes of meeting, attendance

and recapitulation of the attendance of Board of Directors in

those meetings.







No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

4.

22 Januari 2018

January 22, 2018

1. Radir Khusus2. Paparan Rencana Pengembangan ALC. 3. Paparan Milestone IPO APG. 4. Paparan RAB HUT 58 ADHI.5. Paparan Rencana Pembentukan Yayasan. 6. Update Spin Off TOD. 7. Lain-lain.1. Special Radir2. Exposure ALC Development Plan. 3. Exposure Milestone IPO APG. 4. Exposure RAB ADHI 58 anniversary.5. Exposure Establishment Plan Foundation. 6. Update Spin Off TOD. 7. Etc.


5.

29 Januari 2018

January 29, 2018

1. Lesson Learned QHSE2. Paparan Rencana Pengembangan ALC3. Paparan Update Milestone IPO APG4. Pembahasan Program HUT ADHI.5. Lain-Lain1. Lesson Learned QHSE2. Exposure ALC Development Plan3. Milestone Update APG exposure IPO4. Discussion ADHI Anniversary Program.5. Etc


6.

05 Februari 2018

February 5, 2018

1. Opening Meeting KPKU2. Lessons Learned QHSE Proyek dengan Box Girder dari PT VSL Indonesia3. Paparan Progress Proyek APP. Pemateri: BoD APP1. Opening Meeting KPKU2. Lessons Learned Project QHSE with Box Girder of PT VSL Indonesia3. Exposure Project Progress APP. Speakers: BoD APP


7.

12 Februari 2018

February 12, 2018

1. Update Progress IPO APG (BoD APG)2. Funding Sindikasi Bank Mandiri Untuk LRT 1. Progress Update IPO APG (BoD APG)2. Funding Syndicate Bank Mandiri To LRT

1. Budi Saddewa S.2. Pundjung Setyabrata3. Haris Gunawan4. Agus Karianto5. Partha Sarathi

8.

19 Februari 2018

February 19, 2018

1. Lessons Learned QHSE2. Rencana Arus Kas Bulanan APP3. Presentasi Perkembangan Lahan Cinere. Pemateri: Tim Gabungan

Penyelesaian Tanah Cinere4. Presentasi Program BIM.5. Presentasi Laporan Final Mansek tentang Pendanaan Depo LRT. Pemateri:

Mansek6. Business Plan Tebet Green (Yayasan Kostrad)7. Kerjasama dengan PT KAI - CISAUK1. Lessons Learned QHSE2. Monthly Cash Flow Plan APP3. Presentation Cinere Land Development. Speakers: Joint Team Cinere Land Settlement4. Presentation BIM Program.5. Presentation of Final Report on Financing Depo Mansek LRT. Speakers: Mansek6. Business Plan Tebet Green (Foundation Reserve Command)7. Cooperation with PT KAI - Cisauk

1. Budi Harto2. Pundjung Setyabrata3. Haris Gunawan4. Agus Karianto5. Partha Sarathi

9.

26 Februari 2018

February 26, 2018

1. Paparan Pedoman Safety Factor untuk Pekerjaan Angkat dan For Work di LRT2. Paparan Realisasi Kinerja Produksi hingga Januari 20183. Tindak Lanjut Assessment KPKU (OFI)4. Update Progress IPO APG5. Lain-Lain

- Rencana pembelian tanah ex. BNN Sawangan1. Exposure Guidelines for Public Safety Factor Lift For Work on LRT2. Actual exposure until January 2018 Production Performance3. Follow-up Assessment KPKU (OFI)4. APG IPO Progress Update5. Etc

- Plan for the purchase of land ex. BNN Sawangan

1. Budi Harto2. Pundjung Setyabrata3. Haris Gunawan4. Agus Karianto5. Partha Sarathi

10.

6 Maret 2018

March 6, 2018

1. Progress Proyek APP (lahan Cinere dan The Taman Dhika Ciracas)2. Paparan Perolehan Kontrak Baru hingga Februari 20183. Update Event HUT ADHI 58 (Syukuran dan Festival)4. Lain-Lain1. Project Progress APP (land Cinere and The Wildlife Dhika Ciracas)2. New Contract Acquisition exposure until February 20183. Update ADHI Anniversary Event 58 (Thanksgiving and Festival)4. Etc

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. Haris Gunawan5. Agus Karianto








No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

11.

14 Maret 2018

March 14, 2018

1. Progress IPO APG.2. Paparan Proyek KBN.1. Progress IPO APG.2. Exposure Project KBN.

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Haris Gunawan4. Agus Karianto5. Partha Sarathi

12.

19 Maret 2018

March 19, 2018

1. Arahan Direktur Utama2. Leason Learned QHSE3. Paparan Hasil kinerja dan Keuangan bulan Februari 2018 dan Prognosa4. Paparan Legal Proyek Tanjung Selor1. Referral Director2. Learned leason QHSE3. Exposure Results and Financial performance in February 2018 and Prognosis4. Legal Exposure Project Tanjung Selor

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. Haris Gunawan5. Agus Karianto

13.

26 Maret 2018

March 26, 2018

1. Paparan Program SDM (Turnover Karyawan)2. Paparan Materi Hasil Audit QHSE3. Pembahasan Rencana Anggaran Dasar4. Check List Spin Off1. Exposure Program Human Resources (Employee Turnover)2. Material Exposure QHSE Audit Results3. Plan Discussion Statutes4. Check List Spin Off

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. BEP Adji Satmoko5. Partha Sarathi

14.

2 April 2018

2 April 2018

1. Back To Be The Best2. Program HUT KBUMN Maret-April3. IPO APG4. Anggaran Dasar Anak Perusahaan5. Lain-Lain1. Back To Be The Best2. Anniversary program KBUMN March-April3. APG IPO4. Articles of Association of the subsidiary5. Etc

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. BEP Adji Satmoko4. Partha Sarathi

15.

16 April 2018

16 April 2018

1. Arahan Direktur Utama2. Perkenalan Anggota Direksi Baru3. Kinerja Kontrak Baru dan Hasil Produksi s.d. Maret 20184. Rencana Rakor Triwulan I 20185. Lain-Lain1. Referral Director2. Introduction of New Board of Directors Members3. New Contract Performance and Production till March 20184. Rakor plans First Quarter 20185. Etc


16.

23 April 2018

23 April 2018

1. Paparan Kinerja s.d. Maret 20182. Presentasi DMS3. Rencana Rakor Triwulan I 20184. Paparan Program SDM5. Update IPO APG (with and without IPO) dan Rencana Penggunaan Hasil IPO6. Paparan Progress Proyek APP1. Exposure sd performance in March 20182. presentation DMS3. Rakor plans First Quarter 20184. Exposure Program HR5. APG IPO Update (with and without IPO) and Planned Use of IPO6. Exposure APP Project Progress

1. Pundjung Setyabrata2. Entus Asnawi3. Agus Karianto4. Partha Sarathi

17.

30 April 2018

30 April 2018

1. Update Rencana Spin Off TOD dan Perhitungan Arus Kas Kebutuhan dana untuk Land Bank dan Working Capital TOD

2. Update IPO APG3. Paparan Rencana Pengembangan Kerja Sama APP4. Lain-Lain1. Update Spin Off TOD Plan and Cash Flow Calculation funding requirement for the

Land Bank and Working Capital TOD2. APG IPO Update3. Exposure Cooperation Development Plan APP4. Etc

1. Budi Saddewa S.2. Pundjung Setyabrata3. Entus Asnawi4. Agus Karianto5. Partha Sarathi







No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

18.

14 Mei 2018

May 14, 2018

1. Perolehan Kontrak Baru hingga April 2018 dan prognosa. 2. Update IPO APG3. Paparan Proyek Kondotel dan Mall kerjasama APP dengan pemerintah kota

Magelang4. Paparan Next Step PT Adhi Commuter Propert (ACP). Pemateri: GM TOD5. Paparan Koordinasi Antar Departemen terkait Proyek Investasi Hang Nadim,

Jembatan Tj Bali Karimun & Tj. Jabung Timur, LRT Medan, dan lainnya. Permateri: Departemen Investasi

6. Lain - Lain1. Acquisition of the new contract until April 2018 and prognosis. 2. APG IPO Update3. Exposure Project APP Kondotel and Mall cooperation with the government of

Magelang4. Exposure Next Step PT Adhi Commuter Propert (ACP). Speakers: GM TOD5. Interdepartmental Coordination exposure related Investment Projects Hang Nadim,

Bridges & Tj Tj Bali Karimun. Jabung, LRT Medan, and others. Permateri: Investment Department

6. Etc


19.

21 Mei 2018

May 21, 2018

1. Paparan Management Walkthrough (MWT) Ramadhan 20182. Presentasi Pemasaran Peluang Proyek KPBU-AP (Trans Papua)3. Paparan Proyek Kondotel & Mall Kerja sama APP dengan Pemkot Malang4. Lain-lain1. Exposure Management Walkthrough (MWT) Ramadhan 20182. Job Opportunities Marketing Presentation KPBU-AP (Trans Papua)3. Exposure Kondotel & Mall Project APP cooperation with Government of Malang4. Etc


20.

28 Mei 2018

May 28, 2018

1. Standar Upacara2. Pembahasan Fasilitas bagi Manager di Kantor Pusat3. Pembahasan rencana insentif karyawan4. Pembahasan renana sponsor Annual Meeting IMF di Bali5. Pembahasan rencana ekuitas yang diperlukan6. Pembahasan Rencana pindah kantor pusat dari pasar minggu7. Pembahasan Kerjasama Pengembangan Lahan Tebet Green – Cikoko1. standard Ceremony2. Discussion Facilities for the Manager at the Head Office3. Discussion of the employee incentive plan4. Discussion Sponsored renana IMF Annual Meeting in Bali5. Discussion of the necessary equity plan6. Discussion of plans to move the headquarters of the Sunday market7. Discussion on Land Development Cooperation Tebet Green - Cikoko

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. Entus Asnawi5. Partha Sarathi

21.8 Juni 2018

June 8th, 2018

1. Pembahasan Rencana pindah Kantor Pusat dari Pasar Minggu.1. Discussion of plans to move headquarters from the Sunday Market.


22.

25 Juni 2018

June 25, 2018

1. Pembahasan Standar Upacara2. Pembahasan SDM ADHI3. Pembahasan Rencana Insentif Karyawan4. Pembahasan Systra dan Beaure Veritas5. Lain-Lain1. Discussion on Standard Ceremony2. HR Discussion ADHI3. Discussion on Employee Incentive Plan4. Discussion Systra and Beaure Veritas5. Etc


23.2 Juli 2018July 2nd,

2018

1. Pembahasan Rencana Insentif2. Lain-lain1. Discussion on Incentive Plans2. Etc

1. Budi Harto2. Pundjung Setyabrata3. Entus Asnawi4. Agus Karianto








No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

24.9 Juli 2018

July 9th, 2018

1. Pembahasan Rencana Remunerasi termasuk Insentif dan Tantiem Anak Perusahaan

2. Pembahasan Calon Pengurus Anak Perusahaan APB3. Penyelesaian Sisa Asset Ex-Dept TOD4. Kebutuhan Pendanaan ACP s.d. Desember 2018 dan usulan pemenuhannya5. Pembahasan Rencana Pengembangan di Magelang6. Laporan Penunjukan Lembaga Penunjang IPO APG7. Lain-lain1. Discussion Remuneration Plan includes incentives and performance bonus

Subsidiaries2. Discussion Candidate Manager Subsidiary APB3. Completion Time Asset Ex-Dept TOD4. ACP funding needs till December 2018 and the proposed compliance5. Discussion of the Development Plan in Magelang6. Supporting Institutions Designation IPO report APG7. Etc

1. Budi Saddewa S.2. Entus Asnawi3. Agus Karianto4. Partha Sarathi

25.

16 Juli 2018

July 16, 2018

1. Pembahasan Rencana Remunerasi termasuk Insentif dan tantiem Anak Perusahaan.

2. Pembahasan Hasil Usaha dan Prognosa APP.3. Pembahasan Rencana Pengembangan di Magelang oleh ACP.4. Perkembangan masing-masing Departemen dan Anak Usaha.1. Discussion Remuneration Plan includes incentives and bonuses subsidiaries. 2. Discussion of Results of Operations and Prognosis APP.3. Discussion of the Development Plan in Magelang by ACP.4. The development of each department and the Subsidiary.

1. Budi Saddewa S.2. Pundjung Setyabrata3. Entus Asnawi4. Agus Karianto5. Partha Sarathi

26.

17 Juli 2018

July 17th, 2018

1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha APP. 2. Pembahasan Rencana Pengembangan di Magelang. 3. Penyelesaian Sisa Asset Ex-Dept TOD yg belum ikut spin off ke ACP 4. Kebutuhan pendanaan ACP s.d. Des 2018 dan usulan pemenuhannya1. Discussion of Performance Results of Operations APP. 2. Discussion of the Development Plan in Magelang. 3. Completion Time Asset Ex-Dept TOD who have not participated spin off to ACP 4. Sd Des ACP funding needs in 2018 and the proposal of fulfillment


27.

23 Juli 2018

July 23, 2018

1. Paparan Rencana perolehan Kontrak Baru dan Marketing Sales Properti Semester II Tahun 2018.

2. Pembahasan Tanah Sawangan.3. Pembahasan Rencana Pengembangan di Magelang oleh ACP. 4. Penyelesaian Sisa Asset Ex-Dept TOD yg belum ikut spin off ke ACP.5. Kebutuhan pendanaan ACP s.d. Des 2018 dan usulan pemenuhannya.1. Exposure Plans New Contract acquisition and Marketing Property Sales in Second

Half 2018.2. Discussion Land Sawangan.3. Discussion of the Development Plan in Magelang by ACP. 4. Completion Time Asset Ex-Dept TOD who have not participated spin off to the ACP.5. Sd Des ACP funding needs in 2018 and the proposal fulfillment.


28.

30 Juli 2018

July 30, 2018

1. Pembahasan Program SDM Terkait Rekrutmen Luar Negeri dan Magang serta Remunerasi.

2. Hubungan Kerja Sama ADHI-ACP untuk pengelolaan hotel3. Review AD/ART ACP4. Paparan Struktur Keuangan Tahun 2018 dan rencana ke depan Dept. INF1

dan INF2.5. Paparan Struktur Keuangan Tahun 2018 dan rencana ke depan Dept. EPC dan

GED.6. Paparan Struktur Keuangan Tahun 2018 dan rencana ke depan Anak

Perusahaan.1. Discussion on Human Resource Programs Related to Foreign Affairs and Intern

Recruitment and Remuneration Committee.2. Relations ADHI-ACP Cooperation for hotel management3. Review AD/ART ACP4. Exposure to Financial Structure 2018 and future plans Dept. INF1 and INF2.5. Exposure to Financial Structure 2018 and future plans Dept. EPC and GED.6. Exposure to Financial Structure 2018 and future plans Subsidiary.








No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

29.

6 Agustus 2018

August 6th, 2018

1. Milestone pengadaan tanah untuk Pengembangan properti di Stasiun Cikunir 1, Cikunir 2 dan Bekasi Barat.

2. PKS Pengelolaan Hotel antara ADHI dan ACP.3. Keputusan akuisisi lahan samping RS Otak.4. Lain-lain.1. Milestone procurement of land for property development in Cikunir Station 1,

Cikunir 2 and West. 2. MCC Management Hotel between ADHI and ACP.3. Aside land acquisition decision Brain Hospital.4. Etc.


30.

13 Agustus 2018

August 13th, 2018

1. Rapat Direksi Khusus2. Laporan Hasil Usaha hingga Juli dan Perkembangan serta Rencana ke depan3. Laporan Perkembangan saat ini serta Rencana ke Depan (GM SDM, Ka. SPI)4. Lain-lain1. Special Board of Directors Meeting2. Reports Operating Results through July and Development and Future Plan3. Progress Report today and the Future Outlook (GM HR, Ka. SPI)4. Etc


31.

21 Agustus 2018

August 21, 2018

1. Radir Khusus1. Special Radir

1. Budi Harto2. Budi Saddewa S.3. Pundjung Setyabrata4. Agus Karianto

32.

27 Agustus 2018

August 21, 2018

1. Progress program QHSE.2. Presentasi Program Dept. Investasi3. Paparan Rencana Proyek TTM oleh Infra 1.4. Paparan Rencana Proyek Cikunir oleh APP.1. Progress QHSE program.2. Presentation Program Dept. Investation3. Exposure TTM by Infra Project Plan 1.4. Exposure Project Plan Cikunir by APP.


33.

3 September

2018September

3, 2018

1. Perkembangan masing-masing Departemen dan Anak Usaha2. Paparan Addendum Skema Kerja Sama Kostrad dan ADH3. Persiapan Kunjungan Menteri BUMN ke LRT Jabodebek4. Lain-lain1. The development of each department and Subsidiary2. Exposure Addendum Cooperation Scheme Kostrad and ADH3. Preparation of the visit the Minister of SOEs to LRT Jabodebek4. Etc


34.

7 September

2018September

7, 2018

1. Pembahasan Desain Rencana Kantor Pusat ADHI di Cikoko 2. Lain-Lain1. Discussion on Design Plan for the Central Office ADHI Cikoko 2. Etc


35.

10 September

2018September 10, 2018

1. Paparan progres update sistem kelistrikan dan hidran Kantor Pusat serta Progress Perizinan Kantor Pusat.

2. Pembahasan Antisipasi Kondisi keuangan Semester 2 2018. 3. Pembahasan Rencana Pengembangan Koperasi. 4. Pembahasan Rencana Investasi Proyek Halim dan JORR Selatan. 5. Pembahasan Rencana Investasi Build & Rent Gas Bentu. 1. Exposure to update the progress of the electrical system and a fire hydrant and

Progress Licensing Central Office Central Office. 2. Anticipating the discussion of the financial condition of Semester 2 2018. 3. Discussion on Cooperative Development Plan. 4. Discussion of Project Investment Plan Halim and South JORR. 5. Discussion Investment Plan Build & Rent Gas Bentu.


37.

24&27 September

2018September

24&27, 2018

1. Update Progress Kinerja dan Program Kerja Dep. Infrastruktur 2. Update Progress Kinerja dan Program Kerja Dep. Infrastruktur 2 Update

Progress Kinerja dan Program Kerja APP 3. Update Progress Kinerja dan Program Kerja APG 4. Update Progress Kinerja dan Program Kerja ACP 1. Progress Update Performance and Work Program Dep. Infrastructure2. Progress Update Performance and Work Program Dep. Infrastructure Performance

and Progress Update 2 Work Program APP3. Progress Update Performance and Work Program APG 4. Progress Update Performance and Work Program ACP









No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

38.

1 Oktober 2018

October 1, 2018

1. Pembahasan Pembangunan Gedung Kantor Pusat2. Pembahasan Program SPI ke depan3. Lain-lain1. Discussion on Construction of Office Building2. SPI Program discussion forward3. Etc


39.

8 Oktober 2018

October 8, 2018

1. Pembahasan Permintaan Penambahan Modal, kerja Sama Pengembangan Hotel, Business Plan Cisauk

2. Pembahasan Fasilitas SCF untuk rencana KSO ADHI-GS-Saipem3. Tindak Lanjut Rencana Pengembangan Gayanti dan Program Penawaran

Khusus Karyawan ADHI untuk Proyek Anggana Village1. Discussion on Capital Increase Request, the Cooperation Development of Hotel

Business Plan Cisauk2. Discussion Facility SCF to plan ADHI KSO-GS-Saipem3. Follow-up Plan and Program Development Gayanti Special Offer Employees ADHI for

Anggana Village Project


40.

15 Oktober 2018

October 15, 2018

1. Pembahasan Pembahasan terkait kondisi Jiwasraya2. Pembahasan Prognosa dan Permasalahan yang ada di Dept. INF1. 1. Discussion The discussion regarding the condition of BNI2. Discussion Prognosis and problems that exist in Dept. INF1.


41.

16-17 Oktober

2018October 16-

17, 2018

1. Pemaparan Prognosa dan Permasalahan PT ACP 2. Pemaparan Prognosa dan Permasalahan PT APP 3. Pemaparan Prognosa dan Permasalahan Dep. Gedung dan PT APG 4. Pemaparan Prognosa dan Permasalahan Dep. LRT Pemaparan Prognosa dan

Permasalahan PT APB 5. Pemaparan Prognosa dan Permasalahan Dep. EPC 1. Exposure Prognosis and Problems PT ACP 2. Exposure Prognosis and Problems PT APP 3. Exposure Prognosis and Problems Dep. Building and PT APG4. Exposure Prognosis and Problems Dep. Exposure LRT Prognosis and Problems PT APB5. Exposure Prognosis and Problems Dep. EPC


42.

22 Oktober 2018

October 22, 2018

1. Paparan draft RKAP 2019. 2. Porsi profit sharing ke ACP untuk pengelolaan hotel ADHI.3. Kajian Legal Tentang Threshold sesuai surat pemegang saham seri A terkait

Kegiatan Utama 4. Paparan Progress Pendataan Aset Tetap Induk termasuk legal opini untuk

tanah sawangan. 1. Exposure draft CBP 2019. 2. The portion of profit sharing to the ACP for ADHI hotel management.3. Legal Study On Threshold corresponding shareholder letter A related series Main

Event 4. Documenting Progress Fixed Assets Exposure mains including legal opinions to the

ground Sawangan


43.

29-30 Oktober

2018October 29-

30, 2018

1. Pembahasan Draft RKAP 2019 (All Departmen dan Anak Perusahaan)2. Lain-Lain1. Discussion Draft CBP 2019 (All Department and Subsidiaries)2. Etc


44.

5 November

2018November 5, 2018

1. Radirsus dan prognosa perolehan kontrak tahun 2018 serta progress IMB Kantor Pusat. Peserta: GM PBMR, GM INV, GM KEU, GM SAR

2. Paparan update RKAP 2019. Peserta: GM SCIT, GM PBMR, GM KEU, GM SDM, GM SAR, Ka. SPI

1. Radirsus and prognosis acquisition contract in 2018 and the progress IMB Headquarters. Participants: GM PBMR, INV GM, GM KEU, GM SAR

2. Exposure to update CBP 2019. Participants: scit GM, GM PBMR, KEU GM, GM HR, GM SAR, Ka. SPI








No.Tanggal

DateAgenda

PesertaAudiance

45.

13 November

2018November 13, 2018

1. Prognosa Perolehan Kontrak Tahun 20182. Paparan update overview RKAP 20193. Paparan oleh GM PBMR terkait realisasi kinerja bulan Oktober dan Prognosa

20181. Prognosis Acquisition Contracts 20182. Exposure to update CBP overview 20193. Exposure by GM PBMR related to the realization of performance and Prognosis in

October 2018


46.

19 November

2018November 19, 2018

1. Overview Transformasi, RKAP, dan Koperasi ADHI Peserta: BoD ADHI, GM SDM, GM EPC, GM LEG, GM KEU, GM PBMR, Kadiv DK3, Manop 1 Dept. GED

1. Overview Transformation, CBP, and Cooperative ADHI Participants: BoD ADHI, GM HR, GM EPC, GM LEG, KEU GM, GM PBMR, Head DK3, Manop 1 Dept. GED


48.

26 November

2018November 26, 2018

1. Agenda Radir Khusus antara lain: Pembahasan Potensi Klaim Proyek EPC, dan Sponsor IMF.

2. Prognosa Perolehan Kontrak 2018 ADHI3. Proyek Tol Aceh - Sigli. 4. Rencana Pembelian MTH 27 Office oleh BoD ACP. 5. Overview Transformasi ADHI dan RKAP 2019. 6. ADHI Knowledge System.7. Lain-lain1. Special Radir agenda include: Discussion of Potential Claims EPC Projects and the

Fund Sponsor. 2. Prognosis ADHI 2018 Acquisition Contract3. Toll Project Aceh - Sigli. 4. MTH Purchase Plan 27 Office BoD ACP. 5. Transformation Overview ADHI and CBP 2019. 6. ADHI Knowledge System.7. Etc


49.

03 Desember

2018December 3, 2018

1. Radir Khusus:2. - Pengelolaan personil administrasi kontrak3. - Persiapan Holding Infrastruktur4. - Rencana Pindahan Depo ke Cibubur1. Special Radir:

- Management of administrative personnel contracts- Preparation of Infrastructure Holding- Relocation Plan Depo to Cibubur


50.

11 Desember

2018December 11, 2018

1. Pembahasan Persiapan Holding Infrastruktur2. Sharing Session PERMA No. 13/2015 tentang Anti Penyuapan3. Paparan Progress Realisasi Kinerja s.d. November 20184. Lain-Lain: Rencana investasi SPAM Dumai1. Discussion Preparation Infrastructure Holding2. Sharing Session PERMA No. 13/2015 on Anti-Bribery3. Exposure Progress till November 2018 Actual Performance4. Etc:

- The investment plan SPAM Dumai


Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat DireksiAttendance Recapitulation of Board of Directors at Board of Directors Meeting

NamaName

JabatanPosition

Jumlah RapatNumber of

Neeting

Jumlah KehadiranNumber of Attendance


Budi Harto Direktur UtamaPresidfent Director

50 45 90%

Budi Saddewa Soediro DirekturDirector

50 44 88%

Punjung Setya Brata DirekturDirector

50 46 92%






Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat DireksiAttendance Recapitulation of Board of Directors at Board of Directors Meeting

NamaName

JabatanPosition

Jumlah RapatNumber of

Neeting

Jumlah KehadiranNumber of Attendance


Haris Gunawan* DirekturDirector

14 13 93%

Entus Asnawi Mukhson** DirekturDirector

36 34 94%

BEP Adji Satmoko* DirekturDirector

14 14 100%

Agus Karianto** DirekturDirector

36 34 94%

Partha Sarathi DirekturDirector

50 44 88%

Keterangan:* menjabat Direksi s.d. 13 April 2018** menjabat Direksi mulai 13 April 2018

* Service as Board of Directors until April 13, 2018** Serving as Board of Directors from April 13, 2018

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat-rapatBerikut disampaikan rekapitulasi akhir tingkat kehadiran

Dewan Komisaris dan Direksi pada seluruh rapat (Rapat

Dewan Komisaris, Rapat Gabungan, dan Rapat Direksi).

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan

Direksi berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi

melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Program pendidikan dan pelatihan Dewan Komisaris

dan Direksi dilaksanakan sesuai kebutuhan Perseroan

dapat berupa short course, workshop, pembicara dan

narasumber yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi menyusun program pelatihan

berikut anggaran yang diperlukan dan dimasukan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), beberapa

pelatihan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Board Of Commissioners and Board Of Directors Education and Training Programs

Nama dan Jabatan

Name and Position


Type of Education and Training

Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and

Training Subject

Tempat/ Tanggal Location/Date

Penyelenggara Organizer


M. Fadjroel Rachman

The 4th Planocosmo International Conference

Infrastructure Financing

2-4 April 2018April 2-4, 2018

Institut Teknologi Bandung

Singapore Non-Deal Roadshow Investor Conference

Investor Conference18-22 September 2018

September 18-22, 2018

CIMB Sekuritas

Attendance Level of Board of Commissioners and Board of Directors at MeetingsThe following is the final recapitulation of the level of attendance

of Board of Commissioners and Board of Directors at all meetings

(Board of Commissioners Meetings, Joint Meetings, and Board

of Directors Meetings).

Training And Competency Improvement Of Board Of Commissioners And Board Of DirectorsIn carrying out their duties, Board of Commissioners and Board

of Directors are required to improve their competency through

continuous education and training. Board of Commissioners and

Board of Directors education and training programs are carried

out according to the needs of Company in the form of short

courses, workshops, speakers who support the implementation

of the duties of Board of Commissioners and Board of Directors.

Board of Commissioners and Board of Directors compile a

training program including the budget needed and included

it in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), as well as

several competency enhancement trainings as follows:







Nama dan Jabatan

Name and Position




Training Subject



Hironimus Hilapok

The 4th Planocosmo International Conference

Infrastructure Financing

2-4 April 2018April 2-4, 2018

Institut Teknologi Bandung


Budi HartoGeorg Fischer Piping Systems

Piping Systems10 Juli 2018July 10, 2018

PT Georg Fischer Indonesia

Budi Harto Infrastructure Conference Infrastructure 9 Oktober 2018October 9, 2018


Budi Harto

Undangan CEO Networking 2018 dalam Rangka Peringatan HUT Pasar Modal ke-41vite CEO Networking 2018 in the framework of the Capital Market Anniversary 41st


Otoritas Jasa Keuangan

Budi Harto

Undangan Kompas 100 CEO Forum 2018Invite Compass 100 CEO Fo-rum 2018


Kompas


Mandiri Investment Forum 2018


Mandiri Sekuritas


Indonesia in 2018: Coping with a pre-election year, Funding Innovation, and Rising Interest Rates

Rating13 Maret 2018March 13, 2018

Pefindo


Narasumber Non-Deal Roadshow ADHI: Singapore – Hong Kong

Non-Deal Roadshow

19-21 September 2018September 9-21, 2018

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia


Infrastructure Conference Infrastructure 9 Oktober 2018October 9, 2018



LPPI Sebagai Bank Pembangunan Nasional

Sosialisasi Bank Pembangunan Nasional


Kementerian Keuangan RI

Partha SarathiWorkshop Digital Innovation in Construction

Digital Innovation19 Januari 2018January 19, 2018

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

Partha SarathiMandiri Investment Forum 2018


Mandiri Sekuritas

Partha SarathiPembahasan masalah keselamatan konstruksi

Keselamatan konstruksi


Kementerian PUPR - Bina Konstruksi

Partha Sarathi Infrastructure Conference Infrastructure 9 Oktober 2018October 9, 2018


Partha SarathiStrategic Alliance with Innovation & Human Capital

Innovation & Human Capital

12 - 16 November 2018

November 12-16, 2018Asosiasi Kontraktor Indonesia


Narasumber Seminar BATAN

Seminar BATAN7 - 8 Februari 2018February 7-8, 2018

Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)


Narasumber di Indonesia Railway Conference (IRC) 2018 di JIEXPO Kemayoran dalam CEO Discussion

Indonesia Railway Conference

22 - 23 Maret 2018March 22-23, 2018

PT Global Expo Management (GEM)


Invitation to UK Rail Mission 2018 dengan tema "Teknologi Perkeretaapian di Indonesia"

UK Rail Mission 2018

27 Maret 2018March 27, 2018

British Embassy Jakarta








Nama dan Jabatan

Name and Position




Training Subject




Shaping Connected Mobility - Siemens at the InnoTrans in Berlin

Shaping Connected Mobility

18 - 21 September 2018

September 18-21, 2018

PT Siemens Indonesia


Infrastructure Conference Infrastructure 9 Oktober 2018October 9, 2018



Narasumber dalam InfraRail Conference (Indonesia Infrastructure Week)

Infrastructure

31 Oktober - 2 November 2018

October 31- November 2, 2018

KADIN Indonesia

Agus KariantoPelatihan Publik Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN

Asesor14-16 Mei 2016

May 14-16, 2016Forum Ekselen BUMN

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau PengendaliHubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan

Pemegang Saham Utama/Pengendali digambarkan berikut ini:

• Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

dengan Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. mengeluarkan pernyataan yang

ditanda tangan tentang tidak adanya hubungan

afiliasi antara setiap anggota Dewan Komisaris

dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.


dengan Anggota Direksi





dengan anggota Direksi.


dengan Pemegang Saham Utama dan/atau

Pengendali





dengan Pemegang Saham Utama dan/atau

Pengendali

• Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Anggota

Direksi

Seluruh anggota Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

mengeluarkan pernyataan yang ditanda tangan

tentang tidak adanya hubungan afiliasi antara setiap

anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.

• Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan

Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

mengeluarkan pernyataan yang ditanda tangan

Disclosure of Affiliations Between Board of Directors, Board of Commissioners and Main Shareholders/ControllersAfiiliations Between Board of Directors, Board of Commissioners

and the Main Shareholders/Controllers are described below:

• Affiliations of members of Board of Commissioners

with Members of Board of Commissioners

All members of Board of Commissioners in PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. releases a signed statement that

there’s no afiliations between every member of Board

of Commissioners with each other.


with Members of Board of Directors


Karya (Persero) Tbk. release a signed statement that

there are no affiliations between every member of

Board of Commissioners with the members of Board

of Directors.


with Main Shareholders/Controllers


Karya (Persero) Tbk. release a signed statement that

there are no affiliations between every member of

Board of Commissioners with Major and/or Controlling

Shareholders.

• Affiliations of members of Board of Directors with

Members of Board of Directors

All members of Board of Directors in PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. releases a signed statement that there’s

no affiliations between every member of Board of

Directors with each other.

• Affiliations of members of Board of Directors with

Main Shareholders/Controllers

All members of Board of Directors in PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. release a signed statement that there are





tentang tidak adanya hubungan afiliasi antara setiap

anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama

dan/ atau Pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan

keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan

keuangan termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama

bisnis, dan sebagainya, sementara bentuk hubungan keluarga

mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan

hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/

saudara kandung/ipar, dsbnya.

Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Afiiliations Between Board of Directors, Board of Commissioners and the Main Shareholders/Controllers

Hubungan Keluarga denganFamily Relationship with

Hubungan Keuangan denganFinancial Relationship with

Dewan Komisaris Board of

Commissioners


Pemegang Saham Utama/ Pengendali

PerseroanMain Shareholders/

Controllers

Dewan KomisarisBoard of

Commissioners


Pemegang Saham Utama/

Pengendali Perseroan

Main Shareholders/ Controllers

Dewan Komisaris Board of Commissioners

M. Fadjroel Rachman

x x x x x x

Bobby A.A. Nazief

x x x x x x

Rildo Ananda Anwar

x x x x x x

Wicipto Setiadi x x x x x xMuchlis R. Luddin

x x x x x x

Hironimus Hilapok

x x x x x x


Budi Harto x x x x x xBudi Saddewa Soediro

x x x x x x


x x x x x x

Entus Asnawi M.

x x x x x x

Agus Karianto x x x x x xV Partha Sarathi

x x x x x x

v = terdapat adanya hubungan yes I There are the relationship

x = tidak terdapat adanya hubungan I There is no the relationship

Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tidak Memiliki

Benturan Kepentingan yang telah Ditandatangani

oleh Masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Rangkap JabatanSesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

No. PER-02/MBU/02/2015, anggota Dewan Komisaris dan

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai

no affiliations between every member of the Board of

Directors with Major and/or Controlling Shareholders.

Disclosure of affiliations includes family relationships and

financial relationships. Financial relationships include debt,

business cooperation, etc., while family relationships include

special relationships, especially those related by blood such as

husband/wife/child/parents/siblings/brother-in-law, etc.

Integrity Pact and Statement Letter of No Conflict of Interest

that have been Signed by each of the Members of Board of

Commissioners and Board of Directors

Disclosure of Dual Positions of Board of Commissioners and Board of Directors

Dual Positions PolicyAccording to the Regulation of the Minister of State-Owned

Enterprises No. PER- 02/MBU/02/2015, members of Board of

Commissioners may not have concurrent positions as members






anggota Dewan Komisaris BUMN/Perseroan, kecuali

menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan

diri/diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih.

Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dilarang

memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi

pada BUMN, BUMD, swasta, atau menduduki jabatan

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan

Komisaris/Direksi atau jabatan yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan,

kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih.

Berdasarkan aturan tersebut Dewan Komisaris dan

Direksi ADHI memastikan diri tidak satu pun merangkap

jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi

di perusahaan lain yang bisa menyebabkan benturan

kepentingan.

Berikut ini tabel yang menunjukan hubungan

Kepengurusan antar anggota Direksi pada perusahaan

lain dalam periode tahun 2018:

Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi LainManagement in other Companies/Institutions

Sebagai Anggota Dewan KomisarisAs Board of Commissioners Member

Sebagai Anggota DireksiAs Board of Directors

Member

Jabatan LainnyaOther Positions


M. Fadjroel Rachman - - -

Bobby A.A. Nazief - - -

Rildo Ananda Anwar - - -Wicipto Setiadi - - -Muchlis R. Luddin - - -Hironimus Hilapok - - -


Budi Harto - - -Budi Saddewa Soediro - - -Pundjung Setya Brata - - -Entus Asnawi M. - - -Agus Karianto - - -V Partha Sarathi - - -

v = ada yes | x = tidak ada no

Penjelasan terkait kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain, adalah sebagai berikut:Explanation regarding management in other companies/institutions is as follows:

NamaName

Jabatan pada Perusahaan/Instansi LainPosition in other Companies/Institutions

Bobby A.A. Nazief(Komisaris | Commissioner)

Staf Ahli Bidang TI Kementerian KeuanganIT Special Advisor at the Ministry of Finance

Rildo Ananda Anwar(Komisaris | Commissioner)

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Inspector General of the Ministry of Public Works and Public Housing

Wicipto Setiadi (Komisaris | Commissioner)

Staf Ahli di Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAMSpecial Advisor for the Social Affairs at theMinistry of Law and Human Rights

Muchlis R. Luddin(Komisaris Independen | Independent Commissioner)

Guru Besar Sosiologi dan Wakil Rektor I Universitas Negeri JakartaProfessor of Sociology and Deputy Chancellor I of Jakarta State University

of SEO/Company Board of Commissioners, unless they sign a

statement letter to resign/be dimissed from one of the position

if chosen.

Members of Board of Commissioners and Board of Directors

may not have concurrent positins as members of Board of

Directors in SOE, ROE (Regionally- Owned Enterprises), private

enterprises, or serving in a position that is not allowed to concur

with the position of Member of Board of Commissioners/ Board

of Directors or position that may cause conflict of interest with

related SOE, unless they sign a statement letter to resign from

said position if chosen.

Based on that regulation ADHI Board of Commissioners and

Board of Directors assure that not one of them has concurrent

positions whether as members of the Board of Comissioners/

Director in other companies that can cause conflict of interest.

The following table shows the Management relationship

between members of Board of Directors in other companies

in the 2018 period:





Penjelasan terkait kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain, adalah sebagai berikut:Explanation regarding management in other companies/institutions is as follows:

NamaName

Jabatan pada Perusahaan/Instansi LainPosition in other Companies/Institutions

Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent Commissioner

Konsultan Consores Consulting JakartaConsores Consulting Jakarta Consultant

Staff Khusus DPR RISpecial Advisor at House of Representatives of Republic of Indonesia

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan DireksiKepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan

secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota

Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan

transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada

Sekretaris Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling

lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Demi menjaga independensi anggota Dewan Komisaris

Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun

tidak langsung memilikI saham Perseroan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan DireksiBoard of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Kepemilikan Saham Share Ownership

Jumlah Saham No. of Shares

% Kepemilikan% Ownership


M. Fadjroel RachmanNihil Zero

0%

Bobby A.A. NaziefNihil Zero

0%

Rildo Ananda AnwarNihil Zero

0%

Wicipto SetiadiNihil Zero

0%

Muchlis R. LuddinNihil Zero

0%

Hironimus HilapokNihil Zero

0%


Budi HartoNihil Zero

0%

Budi Saddewa SoediroNihil Zero

0%

Pundjung Setya BrataNihil Zero

0%

Entus Asnawi M.Nihil Zero

0%

Agus KariantoNihil Zero

0%

V Partha Sarathi 24.500 0,0006880%

Disclosure Of Share Ownership Of Board Of Commissioners And Board Of DirectorsShare ownership BY members of Board of Commissioners and

Board of Directors of Company and other companies is always

disclosed regularly through a list of shareownership of members

of Board of Commissioners and Board of Directors. All members

of Board of Commissioners and Board of Directors must submit

the disclosure of securities purchase and transactions to the

Corporate Secretary of Financial Services Authority (FSA) no

later than 10 (ten) days after the transaction occurs.

In order to maintain the independence of the Independent

Commissioners, they are not allowed to directly or indirectly

own Company’s shares.






Sekretaris Dewan KomisarisSekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi

dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan

kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan

Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada

Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris

memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan

Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan

best practices dan peraturan perundang-udangan yang

berlaku.

Sekretaris Dewan KomisarisBerdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tanggal 24

Agustus 2012, dan sesuai ketentuan ini jabatan Sekretaris

Dewan Komisaris harus berasal dari luar perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan

pembinaan BUMN.

2. Memiliki integritas yang baik.

3. Memiliki fungsi kesekretariatan.

4. Memliki kemampuan untuk berkomunikasi dan

berkoordinasi dengan baik.

Evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

dilalukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan

metode yang ditetapkan Dewan Komisaris. Masa

jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh

Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun

dengan tidak mengurangi hak-hak Dewan Komisaris

memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melalukukan

kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tugasnya berupa:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat

(briefing sheet) Dewan Komisaris.

b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai

ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

c. Mengadmistrasikan dokumen Dewan Komisaris,

baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat

maupun dokumen lainnya.

d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris.

Board of Commissioners SecretaryThe Secretary of Board of Commissioners has duties and

functions in terms of administering administrative and secretarial

activities within the scope of Board of Commissioners’ supervisory

duties and is responsible directly to Board of Commissioners.

In addition, the Secretary of Board of Commissioners has a

huge role in ensuring Board of Commissioners applies GCG

principles in accordance with applicable laws and regulations.

Board of Commissioners SecretaryBased on the Regulation of the State Minister for State-Owned

Enterprises No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organ of

Board of Commissioners/SOE Supervisory Board dated August

24, 2012, according to this provision the position of Secretary of

Board of Commissioners must come from outside of Company.

The Secretary of Board of Commissioners must meet the

following requirements:

1. Understand the system of management, supervision, and

guidance of SOE.

2. Have good integrity.

3. Have secretarial functions.

4. Possess the ability to communicate and coordinate well.

Evaluation of the performance of Board of Commissioners

Secretary is carried out every 1 (one) year using the method

determined by Board of Commissioners. The term of office of

Board of Commissioners Secretary is determined by Board of

Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be

reappointed for a maximum of 2 (two) years without reducing

the rights of Board of Commissioners to terminate them at

any time.

Board of Commissioners Secretary Duties

1. Board of Commissioners Secretary has the duty to carry

out activities to assist Board of Commissioners in carrying

out their duties in the form of:

a. Preparing meetings, including briefing sheets for Board

of Commissioners.

b. Making minutes of Board of Commissioners meeting

in accordance with the provisions of the Articles of

Association of Company.

c. Documenting the documents of Board of

Commissioners, both incoming letters, outgoing letters,

minutes of meetings and other documents.

d. Drafting the Work Plan and Budget of Board of

Commissioners.

Organ Pendukung Dewan KomisarisBoard of Commissioners Suporting Organ





e. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris.

f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Akses dan Kerahasian Informasi

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada poin 1, juga selalu pimpinan Sekretariat,

melakukan tugas lain berupa:

a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi

peraturan perundan-undangan serta menerapkan

prinsip-prisip GCG.

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

Dewan Komisaris secara berkala dan/atau

sewaktu-waktu apabila diminta.

c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan

dalalm rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

d. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan

Komisaris dengan pihak lain.

3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan

tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan

Komisaris wajib memastikan penyelenggarakan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1

tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Akses dan Kerahasian Informasi

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan

Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dapat mengakses

catatan dan informasi tentang karyawan, dana, asset,

serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Sekretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara

tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada

poin 1 kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan

dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak

internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan

untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Agung

Syarifuddin berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Komisaris No. KEP. 153/DK-AK/2017 tanggal 27 Oktober

2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris


e. Compiling the Draft Reports of Board of Commissioners.

f. Carrying out other duties of Board of Commissioners.

2. In addition to carrying out the tasks as referred to in point

1, Secretary also performs other duties such as:

a. Ensuring that Board of Commissioners adheres to the

laws and regulations and applies GCG principles.

b. Providing information needed by Board of

Commissioners periodically and/or at any time when

requested.

c. Coordinating Committee members, if needed in order

to facilitate the duties of Board of Commissioners.

d. Acting as Board of Commissioners’ liaison officer with

other parties.

3. In term of proper administration and the implementation

of good corporate governance, Board of Commissioners

Secretary must ensure that the activities referred to in point

1 are properly stored in Company.

Access to Information and Confidentiality

1. Based on the written assignment letter from Board of

Commissioners, the Secretary of Board of Commissioners

can access records and information about employees,

funds, assets, and other resources belonging to Company

that are related to the implementation of their duties.

2. The Secretary of Board of Commissioners must report in

written format the results of the assignment as referred

to in point 1 to Board of Commissioners.

Board of Commissioners Secretary must maintain the

confidentiality of Company documents, data and information,

both from internal and external parties and only use them for

the purpose of carrying out their duties.

Board of Commissioners Secretary position is currently held

by Agung Syarifuddin based on the Decree of Board of

Commissioners No. KEP. 153/DK-AK/2017 dated October 27,

2017 on Appointment of Secretary of Board of Commissioners







Agung SyarifuddinSekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners SecretaryPeriode Jabatan: 27 Oktober 2017 – saat iniEmployment Period: October 27, 2017 - now

Warga Negara Indonesia berusia 35 tahun, lahir pada 26

Januari 1983, berdomisili di Bogor-Jawa Barat, diangkat

sebagai Sekretaris Dewan Komisaris pada 27 Oktober

2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT

Adhi Karya (Persero) Tbk. No. KEP. 153/DK-AK/2017. Saat

ini juga menjabat sebagai Kepala Subbidang Pengelolaan

Data, Kementerian BUMN.

Sebelumnya telah menjabat sebagai Staf Komite Audit

PT Pertamina Tongkang 2011, Komite Audit PT Garam

2013, Komite Audit Perum Perumnas Oktober 2015–April

2017, selanjutnya menjabat Sekretaris Dewan Pengawas

Perumnas Mei 2017–Oktober 2017.

Kebijakan RemunerasiKebijakan Remunerasi Komite Pemantau Manajemen Risiko

merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep. 108/

DK-AK/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau

Manajemen Risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang ditetapkan

tanggal 24 Juli 2017.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2018 telah

dijalankan sesuai dengan SK Pengangkatan Sekretaris

Dewan Komisaris, yaitu:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi

kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.

2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat/

Pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang

Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait.

3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan

Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

Komite Audit Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk

membantu Dewan Komisaris dalam melakukan

pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi untuk

memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen

yang sehat secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip

GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan.

Pembentuk Komite Audit merupakan bagian dari

pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara

BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus

2012, serta Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-29/

PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai Peraturan

Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

35-year-old Indonesian citizen, born on January 26, 1983 and

is based in Bogor-West Java. Was appointed as Secretary of

Board of Commissioners on October 27, 2017 based on the

Decree of Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. No. KEP. 153/DK-AK/2017. Currently also serving as Head

of Data Management Sub-Sector at the Ministry of SOE.

Previously worked as Audit Committee Staff at PT Pertamina

Tongkang in 2011, Audit Committee at PT Garam in 2013,

Audit Committee at Public Housing from October 2015 until

April 2017, then worked as Secretary of the Supervisory Board

of the Public Houseing from May 2017 until October 2017.

Remuneration PolicyRemuneration Policy of the Risk Management Monitoring

Committee Refers to the Board of Commissioners Decree N.

Kep. 108/DK-AK/2017 on the Appointment of Members of

the Risk Management Monitoring Committee at PT Adhi Karya

(Persero) Tbk stipulated on July 24, 2017.

Task Secretary of BOC in 2018 has been executed in accordance

with the decree of appointment of the Secretary of Board of

Commissioners, namely:

1. Organizing the administrative secretariat of Board of

Commissioners.

2. Organizing Board of Commissioners Meeting and Meetings/

Board of Commissioners with Shareholders, Directors or

the parties.

3. Provide the data/information required by Board of Commissioners

and committees of Board of Commissioners.

Audit CommitteeAudit Committee was formed by Board of Comissionersin order

to help the tasks and functions of Board of Commissioners in

supervising Board of Directors to ensure Company is managed

with sound management consistently in accordance with GCG

principles that are inspired by the values and ethics of Company.

The establishment of the Audit Committee is part of the

implementation of Act No. 19 Year 2003 about State Owned

Enterprise (SOE), Regulation of Minister of SOE No. PER-212/

MBU/2012 issued on 24 August 2012, and also Annex to Capital

Market Supervisory Agency Decision No. Kep-29/PM/2004

issued on 24 September 2004 about Capital Market Supervisory

Agency Regulation No. IX.I.5 on The Forming and Employment

Guidelines of Audit Committee.





Kualifikasi Anggota Komite AuditUntuk menjadi Anggota Komite Audit, harus memenuhi

syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.

55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai berikut:

a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan,

pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang

pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

b. Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis

perusahaan khususnya yang terkait dengan

layanan jasa atau kegiatan usaha PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik,

proses audit, manajemen risiko, dan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta

peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang

ditetapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagai Perusahaan Publik.

d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus

menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota

yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian

di bidang akuntansi dan keuangan.

f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan

Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa

Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa

asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau

jasa konsultasi lain kepada PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. sebagai Perusahaan Publik yang bersangkutan

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau

mempunyai wewenang dan tanggung jawab

untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,

atau mengawasi kegiatan kepada PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik tersebut

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali

Komisaris Independen.

h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak

langsung pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagai Perusahaan Publik.

i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik

baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu

peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan

kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama

6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau

Pemegang Saham Utama PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. sebagai Perusahaan Publik.

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagai atau Perusahaan Publik.

Qualifications of Audit Committee MembersMembers of the Audit Committee must meet the requiments

according the the regulations in POJK No. 55/POJK.04/2015

on the Formation and Guidelines of Audit Committee

Implementation of Work as follows:

a. Must have high integrity, competence, knowledge,

experience according to their field of work, as well as

able to communicate well.

b. Must understand Financial Statements, company

business especially that which relates to the services

or business activities of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

as a Publicly Listed Company, the audit process, risk

management, and legislations in the Stock Market as

well as other related legislations.

c. Must comply to the Audit Committee code of ethics

that are determined by PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

as a Publicly Listed Company.

d. Willing to continuously improve on their competence

through education and training.

e. Must have at least 1 (one) member with the educational

background and exprtise in accounting and finance.

f. Is not someone from a Public Accounting Firm,

Legal Consulting Firm, Licensed & Registered Public

Appraisers or other parties that provide assurance, non-

assurance services, appraiser and/or other consulting

services to PT Adhi Karya (Persero) Tbk. a Publicly Listed

Company in the last 6 (six) months.

g. Is not someone who works or has authority and

responsiblity for the planning, leading, controlling or

supervising the activities of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. as said Publicly Listed Company in the last 6 (six)

months, except as Independent Commissioner.

h. Does not have direct or indirect shares in PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. as a Publicly Listed Company.

i. In the event that Audit Committee members receiving

shares of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Publicly

Listed Company both directly or indirectly as a result

of a legal event, the shares must be diverted to other

parties the latest by 6 (six) months after obtaining

the shares.

j. Does not have Affiliations with them members of

Board of Commissioners, Board of Directors, or Major

Shareholders of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a

Publicly Listed Company.

k. Does not have business relationship directly or indirectly

that relates to the business activities of PT Adhi Karya







Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit Tahun 2018Komposisi Komite Audit Perseroan telah mengacu pada

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 12/MBU/2012

tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan

Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN yang menyatakan

bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan

oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit maksimal terdiri

dari 2 (dua) orang anggota, dimana anggota berasal dari

pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik serta bahwa

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Pada tahun 2018, Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

terdiri dari satu orang Ketua yang berasal dari Komisaris

Independen dan dua (dua) anggota berasal dari luar

Perseroan. Berikut adalah susunan organisasi Komite Audit:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018Audit Committee Composition as of December 31, 2018

Nama Name

Jabatan Position


Periode Jabatan Term of Office

Muchlis R. Luddin

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen

Audit Committee Chairman/ Independent Commissioner

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.033 DK-AK 2014 yang ditetapkan tanggal 3 April 2014BoC Decree No. DK-2014 AK KEP.033 set on 3 April 2014

5 Tahun5 Years

Taufik HidayatAnggota Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.007/DK-AK/2018 yang ditetapkan tanggal 13 Februari 2018Board of Commissioners Decree No.KEP.007/DK-AK/2018 dated February 13, 2018

1 Tahun1 Year

Ratna WardhaniAnggota Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.016/DK-AK/2018 yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2018 Board of Commissioners Decree No. KEP.016/DK-AK/2018 dated July 24, 2018

1 Tahun1 Year

Profil Komite Audit Audit Committee Profile

Muchlis R. LuddinKetua Komite Audit/Komisaris IndependenAudit Committee Chairman/ Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Muchlis R. Luddin dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan iniProfile of Audit Committee Chairman Muchlis R. Luddin can be seen in the profile section of Board of Commissioners in Company Profile chapter of this Annual Report

Taufik HidayatAnggota Komite Audit Periode Jabatan: 13 Februari 2018- 13 Februari 2019

Term of Office:: 13 Februari 2018- 13 Februari 2019

Data PribadiWarga negara Indonesia, Usia 44 tahun

Kelahiran Padang, 26 Juni 1975

2018 Audit Committee Structure and CompositionCompany’s Audit Committee composition has referred to

Regulation of Minister of SOE No. PER 212/MBU/2012 issued

on 24 August 2012 about Supporting Organ for Board of

Commissioners/ Board of Trustee that states that the Audit

Committee members are appointed and dismissed by Board

of Commissioners and Audit Commitee has to have 2 (two)

members maximum from parties outside of the Issuer or Public

Company as well as the Audit Committee is charired by the

Independent Commissioner.

In 2018, PT Adhi Karya (Persero) Tbk Audit Committee consists of

one Chairman that comes from the Independent Commissioners

and 2 (two) members from outside of Company. Below is the

composition of the Audit Committee organization:

Bio dataIndonesian Citizen, 44 years old

Born in Padang, June 26, 1975





Domisili Indonesia

Pendidikan - Sarjana Ekonomi Akuntansi FEB UI, 1999

- Magister Manajemen MM-FEB UI – Konsentrasi Pasar

Modal, 2005

- Doktoral Ilmu Akuntansi PPIA-FEB UI - Sekarang

Pengalaman Kerja - Auditor, Deloitte Touche & Tohmatsu (HTM) – Group

3 Asuransi & Dana Pensiun (1999-2001)

- Dosen Tetap FEB UI (2002-Sekarang)

- Kepala Divisi Akademik Laboratorium Akuntansi FEB

UI (2005-2006)

- Manajer Laboratorium Akuntansi FEB UI (2006-2007)

- Kepala Laboratorium Akuntansi FEB UI (2007-2009)

- Kepala Divisi Konsultasi Pusat Pengembangan

Akuntansi (PPA) FEB UI (2009-2010)

- Tim Penyusun Soal Ujian CPA – Institusi Akuntan

Publik Indonesia (IAPI) (2012-2015)

- Komite Audit, PT Asuransi Bintang Tbk. (2013-Sekarang)

- Tim Teknis – Komite Kebijakan Akuntansi Keuangan

(KAK) Bank Indonesia (2014-Sekarang)

- Komite Audit, PT Ekadharma International Tbk.

(2016-Sekarang)

Ratna WardhaniAnggota Komite AuditAudit Committee Member

Periode Jabatan: 24 Juli 2018 – 24 Juli 2019

Term of Office:: 24 Juli 2018 – 24 Juli 2019

Data PribadiWarga negara Indonesia, Usia 43 tahun

Kelahiran Jakarta, September

Domisili Cinere Estate, Depok, Jawa Barat, indonesia.

Pendidikan - Sarjana Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas

Ekonomi, Universitas Indonesia (1999)

- Master Of Science dalam Bidang Ekonomi Jurusan

Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Indonesia, (2002)

- Doktor Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Indonesia (2009)

Pengalaman Kerja - Staff di Departemen Data di Bloomberg Business

News indonesia, (1999)

- Staff Akuntansi Senior PT Bahana Securities (2000-2001)

- Koordinator Akademik, Porgram Pascasarjana,

Fakultas Akuntasi Ekonomi dan Bisnis,

- Direktur, Program Pascasarjana Bidang Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas indonesia

(2013-2014)

Domicile Indonesia

Education - Bachelor’s Degree in Economics majoring in

Accounting, FEB UI, 1999

- Magister Management (MM), FEB UI – majoring in

Capital Market, 2005

- Doctorate Degree of Accounting, PPIA-FEB UI - Present

Work Experience - Auditor, Deloitte Touche & Tohmatsu (HTM) – Group

of 3 Insurance Companies & Pensiun Fund (1999-2001)

- Full time Lecturer at FEB UI (2002 – Present)

- Head of Division of Accounting Laboratorium

Academy, FEB UI (2005-2006)

- Manager of Accounting Laboratorium, FEB UI (2006-2007)

- Head of Accounting Laboratorium, FEB UI (2007-2009)

- Head of Division of Accounting Development Center

Consultation (PPA), FEB UI (2009-2010)

- Team of CPA Examination Preparation – Indonesian

Public Accountants Institution (IAPI) (2012-2015)

- Audit Committee, PT Asuransi Bintang Tbk (2013-Present)

- Technical Team – Financial Accounting Policy Committee

at Bank Indonesia (2014-Present)

- Audit Committee, PT Ekadharma International Tbk.

(2016-Present)

Bio dataIndonesian Citizen, 43 years old

Born in Padang, June 26, 1975

Domicile Cinere Estate, Depok, West Java, Indonesia

Education - Bachelor’s Degree in Economics majoring in Accounting,

Faculty of Economics, the University of Indonesia (1999)

- Master of Science in Economics majoring in Finance,

Faculty of Economics and Business, the University of

Indonesia (2002)

- Doctorate in Accounting, the Faculty of Economics and

Business, the University of Indonesia (2009)

Work Experience - Staff at the Data Department in Bloomberg Business

News Indonesia (1999)

- Senior Accounting Staff at PT Bahana Securities (2000-2001)

- Academic Coordinator, Postgraduate Program, Faculty of

Economics Accounting and Business, the University of Indonesia

- Director, Postgraduate Program of Accounting,

Faculty of Economics and Business, University of

Indonesia (2013-2014)






- Direktur, Program Sarjana-Ekstensi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

(2014-Sekarang)

- Komite Audit, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

(2010-2014)

- Komite Audit, PT BRI Agro Niaga Tbk. (AGRO Bank

BRI), (2012-2015)

- Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk.

(2015-Sekarang)

- Anggota Kelompok Kerja Dewan Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP) (2016-Sekarang)

- Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen

Akuntan Pendidik (IAI KAPd), (2016 – Sekarang)

Independensi Komite AuditSesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi

independensi dari Komite Audit harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. Bukan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik

yang memberikan jasa audit dan/ atau jasa non-

audit kepada Perseroan dalam jangka waktu 6

(enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya

sebagai anggota Komite Audit.

b. Bukan sebagai pejabat eksekutif dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum

penunjukannya sebagai anggota Komite Audit.

c. Tidak boleh terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas.

d. Tidak boleh mempunyai hubungan keluarga

dengan Dewan Komisaris atau Direksi.

e. Tidak boleh memiliki, secara langsung maupun

tidak langsung, saham Perseroan.

f. Tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun

yang terkait dengan bisnis Perseroan.

Kriteria independensi Komite Audit, terlampir dalam

tabel berikut:

Aspek Independensi Independent Aspect

Muchlis R. Luddin

Ratna Wardhani

Taufik Hidayat

Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta DireksiHave a family relationship with Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors

x x x

Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada PerusahaanHave direct and indirect business relationships with Company

x x x

Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhirProvide audit, non-audit, or other consulting services to Company in the past six months

x x x

Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan PerseroanHave the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of Company

x x x

Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan PemerintahServe as an administrator of political parties, officials and Government

x x x

- Director, Extension Degree Program, Faculty of

Economics and Business, the University of Indonesia

(2014-Present)

- Audit Committee, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

(2010-2014)

- Audit Committee at PT BRI Agro Niaga Tbk (AGRO

Bank BRI), (2012-2015)

- Audit Committee at PT Astra Agro Lestari Tbk

(2015-Present)

- Member of Working Group of Government

Accounting Standard Board (2016-Present)

- Vice Chair of Indonesian Accountants Association,

Educator Accountant Compartment (2016-Present)

Audit Committee IndependenceIn accordance with the Audit Committee Charter, the

independent qualifications of the Audit Committee must meet

the following criteria:

a. Not an executive officer in a Public Accounting Firm

that provides audit and/or non-audit services to

Company within 6 (six) months prior to his appointment

as member of the Audit Committee.

b. Not an executive officer within 6 (six) months prior to

his appointment as member of the Audit Committee.

c. May not be affiiated with any of majority shareholder.

d. There is no family relationship with Board of

Commissioners or Board of Directors.

e. Should not have, directly or indirectly, shares of

Company.

f. Should not be in any business relationship to Company’s

business.

The criteria for Audit Committee’s indpendence are listed in

the following table:





Tugas dan Tanggung Jawab Komite AuditKomite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Komite Audit

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan

yang akan dikeluarkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagai Perusahaan Publik kepada publik antara

lain Laporan Keuangan, proyeksi dan laporan

lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan kegiatan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal

terjadi perbedaan pendapat antara manajemen

dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang

didasarkan pada independensi, ruang lingkup

penugasan dan imbalan jasa.

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan

oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan

tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan

oleh Direksi, jika PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagai Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi

pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan

proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Adhi


h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan

Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai

Perusahaan Publik.

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan

informasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai

Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai

wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses dokumen, data dan informasi PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. tentang karyawan, dana, aset

dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan,

termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan

fungsi audit internal, dan Akuntan terkait tugas

dan tanggung jawab Komite Audit.

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota

Komite Audit yang diperlukan untuk membantu

pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh

Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of Audit CommitteeAudit Committee is tasked to help Board of Commissioners

in performing their oversight duties and functions. In performing

said functions, the Audit Committee has the following duties

and responsiblities:

a. conduct a review on the Financial Statements that will

be released by PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Publicly

Listed Company to the public, among others Financial

Statements, projections and other statements relating

to the financial information of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. as a Publicly Listed Company.

b. conduct a review on compliance on legislations that

relates to the activites of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


c. provide independent opinions in the case of a difference

of opinions between management and accountants

on the services rendered.

d. provide recommendations to Board of Commissioners

on the appointment of Accountant that is based on the

independence, scope of assignment and recompense.

e. conduct a review on the implementation of review by

internal auditor and supervise the follow up by Board

of Directors on the findings of internal auditor.

f. conduct a review on the risk management activities

done by Board of Directors, if PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. as a Publicly Listed Company does not have the risk

monitoring fucntion under Board of Commissioners.

g. Review complaints that relate to the accounting

process and financial reporting of PT Adhi Karya


h. Review and provide advice to Board of Commissioners

regarding the potential conflict of interest in PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. as a Publicly Listed Company.

i. Maintain the confidentiality of documents, data and

information of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Publicly

Listed Company.

In performing their duties the Audit Committee has the


a. Accessing documents, data and information of PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. on employees, funds, assets and

required human capital.

b. Communicate directly with the employees, including

Board of Directors and parties carrying out internal

audit functions, and accountants relating to the duties

and responsibilities of the Audit Committee.

c. Involving independent parties outside of the

Audit Committee that are needed to assist in their

performance of duties (if needed).

d. Other authority given by Board of Commissioners.






Hubungan dengan Komite Dewan Komisaris Lain dan Internal AuditDalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komite

Audit wajib bekerjasama dengan Komite-Komite Dewan

Komisaris lain dan Satuan Pengawas Internal PT Adhi


Hubungan dengan Akuntan PublikKetua dan anggota Komite Audit bukan merupakan orang

dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum,

Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi

jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau

jasa konsultasi lain kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Peran Komite Audit dalam Penunjukkan Akuntan PublikDalam pelaksaan tugasnya, Komite Audit berperan aktif

semenjak proses penunjukkan sampai penyelesaian

laporan hasil audit. Peran aktif dimaksud meliputi:

a. Melaporkan hasil penilaian atas pelaksanaan audit

oleh KAP selaku auditor independen atas Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun 2017.

b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Term of

Reference), pemilihan Kantor Akuntan Publik

selaku auditor independen atas Laporan Keuangan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2018.

c. Melakukan proses seleksi KAP, meliputi menentukan

KAP yang akan diundang untuk diseleksi, menilai

penawaran jasa audit, termasuk melakukan beauty

contest di antara KAP yang lolos persyaratan

administratif dan persyaratan teknis, melakukan

negosiasi harga kontrak jasa audit dengan KAP.

d. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris atas KAP

yang akan ditetapkan sebagai auditor eksternal

atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

untuk tahun yangberakhir pada 31 Desember 2018.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana

dan perkembangan kegiatan audit di lapangan,

serta membantu kelancaran pelaksanaan dan

penyelesaian audit.

Rincian Kegiatan Komite Audit selama tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

a. Mengevaluasi Laporan Hasil Audit Satuan

Pengawasan Internal (SPI) dan menyampaikan

hasil penilaiannya kepada Dewan Komisaris.

b. Melakukan review kinerja keuangan bulanan.

c. Melakukan review atas Laporan Keuangan Interim

(triwulanan dan tahunan).

d. Memantau tindak lanjut temuan audit eksternal.

e. Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (Term of


selaku auditor independen atas Laporan Keuangan


f. Melakukan proses pemilihan KAP.

Relationship with other Board of Commissioners Committee and Internal Audit In performing their duties and authorities, the Audit Committee

must work together with other commitees of Board of

Commissioners and the Internal Audit Unit of PT Adhi Karya


Relationship with Public Accounting FirmChairman and members of the Audit Committee may not

be insiders of Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm,

Licensed & Registered Public Appraisers or other parties that

provide assurance, non-assurance services, appraiser and/or

other consulting services to PT Adhi Karya (Persero) Tbk. a

Publicly Listed Company in the last 6 (six) months.

Audit Committee’s Role in the Appointment of Public Accounting Firm In performing their duties, the Audit Committee plays an active

role from the assignment process to the completion of the

audit report. This active role includes:

a. Report on evaluation of the audit by the firm as an

independent auditor on the Financial Statements

of Company for 2017.

b. Develop Terms of Reference(Terms of Reference),

Election Accounting Firm Public as independent

auditors on Financial Statements of PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. for the year 2018.

c. KAP selection process, include; KAP determine

who will be invited to select, assess offers audit

services, including doingbeauty contest KAP

passes between administrative requirements and

technical requirements, perform audit services

contract price negotiations with KAP.

d. Propose to Board of Commissioners for the firm

to be set as the external auditor on the Financial

Statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for the

year yangberakhir on December 31, 2018.

e. To monitor and evaluate the plan and development

of audit activities in the field, and help smooth

the implementation and completion of the audit.

Details of the Audit Committee activities during 2018

are as follows:

a. Evaluating the Audit Report Internal Audit Unit

(IAU) and present the results of the assessment

to Board of Commissioners.

b. Do a review of monthly financial performance.

c. Doreview Interim Financial Statements (quarterly

and annual).

d. Monitor the follow-up of external audit findings.

e. Establish Terms of Reference(Terms of Reference),

Election Accounting Firm Public as independent

auditors on Financial Statements of PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. for the year 2018.

f. KAP electoral process.





g. Memonitor progress pelaksanaan pelaksanaan

audit atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. tahun 2018 yang dilakukan oleh

KAP yang telah ditunjuk.

h. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)


i. Melakukan penelaahan atas infomasi

Keuangan yang dipublikasikan oleh Direksi dan

menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

j. Melakukan penelaahan atas perubahan RKAP

tahun 2018 dan RKAP tahun 2019.

k. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan

Dewan Komisaris, antara lain melakukan

pengawasan terhadap proses bisnis Departemen

TOD, dan EPC, melakukan review terhadap

pengendalian proyek, khususnya proyek-proyek

bermasalah.

l. Mengkaji, memahami, dan mengevaluasi tingkat

kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar

modal dan peraturan lainnya yang berhubungan

dengan kegiatan usaha PT Adhi Karya (Persero)

Tbk.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan hasil analisis ataupun

kajian Komite Audit telah dikomunikasikan dan disampaikan

kepada Dewan Komisaris sebagai bahan masukan dalam

rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan dan memberi

nasihat kepada Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit Sepanjang tahun 2018, Komite Audit mengikuti program

peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee Competence Development

Komite Audit Audit Committee



Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Subject

Tempat/Tanggal Location/ Date


Ratna WardhaniTata Kelola Anak PerusahaanSubsidiaries Corporate Governance



IICD

Taufik HidayatTata Kelola Anak PerusahaanSubsidiaries Corporate Governance



IICD

Rapat Komite Audit Rapat Komite Audit diadakan sesuai dengan kebutuhan,

dan bila diperlukan dapat dihadiri oleh anggota Dewan

Komisaris lainnya, anggota Direksi, Kepala Satuan

Pengawasan Internal (SPI), Kepala Divisi terkait lainnya

atau auditor eksternal Perseroan.

Selama per iode 2018, Komite Audit te lah

menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali

dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota

sebagai berikut:

g. Monitor the progress of the implementation of

the audit on the Financial Statements of PT Adhi

Karya (Persero) Tbk in 2018 conducted by the firm

which has been appointed.

h. Attend the General Meeting of Shareholders

(AGM) PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

i. Reviewing the financial information published by

Board of Directors and submit the results to Board

of Commissioners.

j. Reviewing the changes CBP CBP 2018 and 2019.

k. Carry out specific tasks assigned by the

Commissioners, among others to supervise the

business processes Ministry of TOD, and EPC,

conduct review of project control, particularly

the troubled projects.

l. Review, understand, and evaluate Company’s

compliance with capital market regulations and

other regulations related to the business activities


Important matters relating to the results of the analysis or study

of the Audit Committee has been communicated and submitted

to Board of Commissioners as an input in the framework of the

implementation of tasks and monitoring and advising Board

of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Audit Committee Competence DevelopmentThroughout 2018, the Audit Committee participated

competency improvement programs listed below:

Audit Committee MeetingAudit Committee meeting is held according to the needs, and

if needed can be attended by other members of Board of

Commissioners, Board of Directors, Head of the Internal Audit

Unit (SPI), other relevant Division Heads or Company’s external

auditors.

Throughout 2018, the Audit Committee held meetings as

many as 12 (twelve) times with the attendance rates of each

member as follows:






Risalah dan Kehadiran Rapat Komite AuditMinutes of Meeting and Attendance at Audit Committee Meeting

Tanggal Date

Tempat Location

AgendaPeserta

Audiance

5 Januari 2018

January 5, 2018

Ruang Rapat Lt. 3 ADHIMeeting Room ADHI, 3rd Floor

1. Lap hasil pemeriksaan sementara autit intern, site visit, dan tanggapan manajemen/

2. Update issue dari manajemen/ HGK selama proses audit

3. Update strategi audit untuk year-end audit1. Report of temporary inspection results of internal

audits, site visits, and management responses 2. Update on issues from the management/HGK during

the audit process3. Update on audit strategies for year-end audit

1. Muchlis R. Luddin (Ketua Komite Audit/Head of Audit Committee)

2. Syaiful3. Ratna Wardhani (Anggota

Komite Audit/Audit Committee Member)

1. Manajemen Adhi (Adhi Management)2. Direksi Anak Usaha (Board of Directors) 3. SPI (IAU)

21 Maret 2018

March 21, 2018

Ruang Rapat Dekom ADHIADHI’s Board of Commissioners Meeting Room

1. Program audit vs realisasi2. Target waktu vs waktu pelaksanaan3. Pengujian audit yg dilakukan dan tidak4. Daftar temuan audit Rekomendasi dari KAP

HGK1. Audit program vs. realization2. Target time vs. implementation time3. Testing of the audits already and not yet carried out 4. List of audit findings Recommendation from KAP

HGK

1. Muchlis R. Luddin (Ketua Komite Audit/ Head of Audit Committee)

2. Taufik Hidayat (Anggota Komite Audit/ Audit Committee Member)

3. Ratna Wardhani (Anggota Komite Audit/ Audit Committee Member)

4. KAP HGK

21 Maret 2018

March 21, 2018


- Kinerja perusahaan bulan februari 2018. - Kinerja departemen dan anak perusahaan. - Company performance in February 2018. - Performance of departments and subsidiaries.

1. Muchlis R. Luddin (Ketua Komite Audit/ Head of Audit Committee)



4. GM. Akuntasi, Keu & Risiko (GM of Accounting, Finance & Risks)

5. Manajer Akuntansi (Accounting Manager)

18 April 2018

April 18, 2018

Ruang Rapat Lt. 1 ADHIMeeting Room ADHI, First Floor

Persiapan pengadaan jasa audit tahun buku 2018Preparation of procurement of audit service for fiscal year 2018



3. SPI (IAU)4. GM. Legal GM. Sistem &

Konsolidasi (GM of System & Consolidation)

5. GM. Akuntansi, Keu & Risiko (GM of Accounting, Finance & Risks)

23 Mei 2018May 23,

2018

Ruang Rapat DekomBoard of Commissioners Meeting Room

Pembahasan evaluasi bulananMonthly Evaluation Discussion

1. Ratna Wardhani (Anggota Komite Audit/Audit Committee Member)

2. Syaiful3. SPI (IAU)4. GM. Akuntansi & Keuangan (GM

of Accounting & Finance)5. Manajer Akuntansi (Accounting

Manager)





Daftar Kehadiran Komite Audit pada RapatAttendance List of Audit Committee at the Meeting

NoTanggal

DateTempat

LocationAgenda

PesertaAudiance

1.

5 Januari 2018

January 5, 2018

Ruang Rapat Lt. 3 ADHIMeeting Room ADHI, 3rd Floor

1. Lap hasil pemeriksaan sementara autit intern, site visite, dan tanggapan manajemen

2. Update issue dari manajemen/ HGK selama proses audit

3. Update strategi audit untuk year-end audit

1. Wipe the examination results while autit internal, site visite, and the management response

2. Update the issue of management/HGK during the audit process

3. Update the audit strategy for the year-end audit

1. Muchlis R. Luddin2. Syaiful3. Ratna Wardhani4. Manajemen Adhi5. Direksi Anak 6. SPI

2.

21 Maret 2018

March 21, 2018


1. Program audit vs realisasi2. Target waktu vs waktu pelaksanaan3. Pengujian audit yg dilakukan dan tidak4. Daftar temuan audit5. Rekomendasi dari KAP HGK1. Vs. audit program realization2. Target execution time vs. time3. Audit testing vicarious and not4. List of audit findings5. Recommendations from KAP HGK

1. Muchlis R. Luddin2. Taufik3. Ratna Wardhani4. KAP HGK

3

21 Maret 2018

March 21, 2018


Kinerja perusahaan bulan februari 2018Kinerja departemen dan anak perusahaanhe company’s performance in February 2018Performance of departments and subsidiaries

1. Muchlis R. Luddin2. Taufik Hidayat3. Ratna Wardhani4. GM. Akuntasi, Keu & Risiko5. Manajer Akuntansi

4

21 Maret 2018

March 21, 2018


1. Daftar unit kerja yang diaudit 2017 & rencana audit 2018

2. Temuan audit 20173. Rekomendai & tindak lanjut

berdasarkan temuan audit 20174. Perkembangan pelaksanaan audit s.d.

maret 20181. List of work units being audited in 2017 and

2018 audit plan2017 2. audit findings 20173. Rekomendai & follow-up is based on audit

findings of 20174. The development of the audit up to March

2018

1. Muchlis R. Luddin2. Taufik Hidayat3. Ratna Wardhani4. SPI

5

18 April 2018

April 18, 2018

Ruang Rapat Lt. 1 ADHIMeeting Room ADHI, 1st Floor

Persiapan pengadaan jasa audit tahun buku 2018Preparation of procurement audit services in 2018 fiscal year

1. Ratna Wardhani2. Taufik Hidayat3. SPI4. GM. Legal5. GM. Sistem & Konsolidasi6. GM. Akuntansi, Keu & Risiko

6

23 Mei 2018

May 23, 2018


Pembahasan evaluasi bulananDiscussion monthly evaluation

1. Ratna Wardhani2. Syaiful3. SPI4. GM. Akuntansi & Keuangan5. Manajer Akuntansi

7.

29 Juni 2018

June 29, 2018


Klarifikasi & negosiasi Calon KAP Tahun Buku 2018KAP clarification and negotiation Candidates for Fiscal Year 2018

1. Muchlis R. Luddin2. Direktur Keuangan Adhi3. Panitia Pengadaan Jasa Audit4. KAP Satrio Bing Eny

8

24 Juli 2018

July 24, 2018

Ruang Rapat DekomBOC Meeting Room

Pembahasan Evaluasi Kinerja BulananDiscussion on Performance Evaluation Monthly

1. Taufik Hidayat2. Ratna Wardhani3. GM. Akuntansi & Keuangan4. Manajer Akuntansi






Daftar Kehadiran Komite Audit pada RapatAttendance List of Audit Committee at the Meeting

NoTanggal

DateTempat

LocationAgenda

PesertaAudiance

9

24 Agustus

2018August

24, 2018


Pembahasan Kinerja Keuangan Juli 2018Discussion of Financial Performance in July 2018

1. Muchlis R. Luddin2. Direktur Keuagan Adhi3. Taufik Hidayat4. Ratna Wardhani5. GM. Akuntansi & Keuangan6. GM Portofolio Bisnis & MR7. Manajer Akuntansi

10

9 Oktober 2018

October 9, 2018


1. Laporan kinerja Departemen Infra II per Agustus

2. Laporan khusus atas proyek merugi Depatemen Infra II

1. Department performance reports Infra II by August

2. A special report on the project to lose Depatemen Infra II

1. Taufik Hidayat2. Ratna Wardhani3. GM Departemen Infra II4. Manajer Keuangan Dept Infra II5. Staf Proyek

11

23 Oktober

2018October 23, 2018


Pembahasan evaluasi kinerja bulananDiscussion monthly performance evaluation

1. Entus Asnawi Mukhson2. Taufik Hidayat3. Ratna Wardhani4. GM Akuntansi & Keuangan5. Manajer Biro Akuntasi

12

17 Desember

2018December 17, 2018

Ruang Rapat lantai IIIMeeting Room Floor III

Pemaparan proses audit atas laporan keuangan tahun buku 2018 (Kick off Meeting)Exposure of the audit process of the financial statements the financial year 2018 (Kick off Meeting)

1. Muchlis R. Luddin2. Taufik Hidayat3. Ratna Wardhani4. Direktur Keuangan Adhi5. Direksi Anak Perusahaan6. Kepala SPI7. Para General Manajer8. KAP. AAJ (RSM)

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Audit Committee Attendance Recapitulation at the Meeting

Komite Audit Audit Committee


Jumlah KehadiranNo. of Attendance

KehadiranAttendance

Muchlis R. Luddin (Ketua Komite Audit/ Audit Committee Chairman)

12 8 67%

Taufik Hidayat (Anggota Komite Audit/Audit Committee Member)

12 12 100%

Ratna Wardhani (Anggota Komite Audit/Audit Committee Member)

12 11 92%

Muchlis R. Luddin (Anggota Komite Audit/Audit Committee Member)

12 8 67%

Rata-rata I Average - - 86%

Kebijakan RemunerasiKebijakan Remunerasi Komite Audit merujuk pada Surat

Keputusan Dewan Komisaris No. 107/DK-AK/2017 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT

Adhi Karya (Persero) Tbk. yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2017

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada 2018Untuk memenuhi ketentuan penerapan GCG di lingkup

Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan

kewajiban Komite Audit di tahun 2018 adalah:

Remuneration PolicyRemuneration Policy of the Audit Committee refers to Board of

Commissioners Decree No. 107/DK-AK/2017 on the Dismissal

and Appointment of members of the Audit Committee at PT

Adhi Karya (Persero) Tbk stipulated on July 24, 2017.

Brief Report of Audit Committee’s Duties and Activities in 2018To meet the requirements for implementing GCG within

Company, work programs that are the duties and obligations

of the Audit Committee in 2018 are:





Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Komite Audit

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan

yang akan dikeluarkan PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. sebagai Perusahaan Publik kepada publik

antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan

lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Adhi


b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan kegiatan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik.

c. memberikan pendapat independen dalam hal

terjadi perbedaan pendapat antara manajemen

dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada

independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan

oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan

tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan

oleh Direksi, jika PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagai Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi

pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan

proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Adhi


h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan

Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai

Perusahaan Publik.

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan

informasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai

Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit

mempunya wewenang sebagai berikut:

a. mengakses dokumen, data dan informasi PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. tentang karyawan, dana, aset

dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

b. berkomunikasi langsung dengan karyawan,

termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan

fungsi audit internal, dan Akuntan terkait tugas

dan tanggung jawab Komite Audit.

c. melibatkan pihak independen di luar anggota

Komite Audit yang diperlukan untuk membantu

pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh

Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of Audit CommitteeAudit Committee is tasked to help Board of Commissioners in

performing their oversight duties and functions. In performing

said functions, the Audit Committee has the following duties

and responsiblities:

a. conduct a review on the financial statements that will

be released by PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Publicly

Listed Company to the public, among others financial

statements, projections and other statements relating

to the financial information of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. as a Publicly Listed Company.

b. conduct a review on compliance on legislations that

relates to the activites of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


c. provide independent opinions in the case of a difference

of opinions between management and accountants

on the services rendered.

d. provide recommendations to Board of Commissioners

on the appointment of Accountant that is based on the

independence, scope of assignment and recompense.

e. conduct a review on the implementation of review by

internal auditor and supervise the follow up by Board

of Directors on the findings of internal auditor.

f. conduct a review on the risk management activities

done by Board of Directors, if PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. as a Publicly Listed Company does not have the risk

monitoring fucntion under Board of Commissioners.

g. Review complaints that relate to the accounting process

and financial reporting of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


h. Review and provide advice to Board of Commissioners

regarding the potential conflict of interest in PT Adhi

Karya (Persero)

i. Tbk. as a Publicly Listed Company; and Maintain the

confidentiality of documents, data and information of PT

Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Publicly Listed Company.

In performing their duties the Audit Committee has the


a. Accessing documents, data and information of PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. on employees, funds, assets and

required human capital.

b. Communicate directly with the employees, including

Board of Directors and parties carrying out internal

audit functions, and accountants relating to the duties

and responsibilities of the Audit Committee.

c. Involving independent parties outside of the

Audit Committee that are needed to assist in their

performance of duties (if needed).

d. Other authority given by the Board of Commissioners.






Peran Komite Audit dalam Penunjukkan Akuntan PublikDalam pelaksaan tugasnya, Komite Audit berperan aktif

semenjak proses penunjukkan sampai penyelesaian

laporan hasil audit. Peran Aktif dimaksud meliputi:

a. Melaporkan hasil penilaian atas pelaksanaan audit oleh

KAP selaku auditor independen atas laporan keuangan

Perseroan untuk tahun 2018, dan merekomendasikan

penunjukkan kembali KAP yang bersangkutan untuk

melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2018.b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Term of


selaku auditor independen atas laporan keuangan


c. Melakukan proses pemilihan KAP, meliputi

menentukan KAP yang akan diundang untuk

diseleksi, menilai penawaran jasa audit, termasuk

melakukan beauty contest di antara KAP yang lolos

persyaratan administratif dan persyaratan teknis,

serta mengusulkan kepada Dewan Komisaris KAP


atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.d. Turut serta me-review draft surat perjanjian/

kontrak antara KAP yang ditunjuk dengan Direksi


e. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan

perkembangan kegiatan audit di lapangan, serta

membantu kelancara pelaksanaan dan penyelesaian audit.

Rincian Kegiatan Komite Audit selama tahun

2018 adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi Laporan Hasil Audit Satuan

Pengawasan Internal (SPI) dan menyampaikan

hasil penilaiannya kepada Dewan Komisaris.

b. Melakukan review atas Laporan Keuangan Interim

(triwulanan dan tahunan).

c. Memantau tindak lanjut temuan audit eksternal,

termasuk dari BPK.

d. Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (Term of


selaku auditor independen atas laporan keuangan


e. Melakukan proses pemilihan KAP, meliputi

menentukan KAP yang akan diundang untuk

diseleksi, menilai penawaran jasa audit, termasuk

melakukan beauty contest di antara KAP yang lolos

persyaratan administratif dan persyaratan teknis,

serta mengusulkan kepada Dewan Komisaris KAP


atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

f. Turut serta mereview draft surat perjanjian/

kontrak antara KAP yang ditunjuk dengan Direksi


g. Mereview dan membantu kelancaran pelaksanaan

audit atas laporan keuangan tahun 2018 yang

dilakukan oleh KAP yang telah ditunjuk.

Audit Committee’s Role inthe Appointment of Public Accounting FirmIn performing their duties, the Audit Committee plays an active

role from the assignment process to the completion of the

audit report. This Active Role includes:

a. Reporting on the assessment result of audit

implementation by PAF as independent auditor on

Company’s financial statements for the year 2017,

and recommend the reassingment of related PAF to

do an audit on 2018 Financial Statements.

b. Compiling the Term of Reference, choosing the

Public Accounting Firm as independent auditor on

the financial statements of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. for the year 2017.

c. Conducting the process of PAF selection, that includes

determining the PAF that will be invited to be selected,

assess the audit service offers, including conducting

a beauty contest among the PAF that pass the

administrative and technical requirements, as well as

suggesting to Board of Commissioners the PAF that

will be chosen as external auditor on the financial

statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. for the

year that ends on Deember 31, 2017.

d. Participating in the review of the agreement letter/

contract draft between appointed PAF with Board of

Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

e. Monitoring and evaluating the plans and development

of audit activities in the field, as well as helping the

flow of implementation and audit completion.

The details of the Audit Committee Activities throughout 2018

are as follows:

a. Evaluate the Report of Internal Audit Unit (IAU) and

submit their evaluation to Board of Commissioners.

b. Conduct a review on Interim Financial Statements

(quarterly and yearly).

c. Monitor the follow up of external audit findings, including

from the Audit Board of the Republic of Indonesia.

d. Determine the Term of Reference, choosing the

Public Accounting Firm as Independent Auditor on

the financial statements of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. for the year 2017.

e. Conduct a process to select PAF, that includes

determining the PAF that will be invited to be selected,

assessing the audit services offering, including

conducting a beauty contest among the PAF that pass

the admistrative and technical requirements, as well as

recommending to Board of Commissioners the PAF that

will be determined as external auditor for the financial

statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. for the year

that ends on December 31, 2017.

f. Participating in the review of the agreement letter/

contract draft between appointed PAF with Board of

Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

g. Review and help the flow of audit implementation on

financial statements year 2017 that is conducted by

the appointend PAF.





h. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

i. Melakukan penelaahan atas infomasi

Keuangan yang dipublikasikan oleh Direksi dan

menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

j. Melakukan penelaahan atas perubahan RKAP

tahun 2018 dan RKAP tahun 2019.

k. Melakukan evaluasi praktek Good Corporate

Governance (GCG).

l. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan

Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan

atas bahan rapat evaluasi kinerja bulanan yang

disampaikan oleh Direksi, melakukan pengawasan

terhadap proses bisnis Departemen LRT dan EPC,

melakukan review terhadap pengendalian proyek,

khususnya proyek-proyek bermasalah.

m. Mengkaji, memahami, dan mengevaluasi tingkat

kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar

modal dan peraturan lainnya yang berhubungan

dengan kegiatan usaha Perseroan.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan hasil analisis

ataupun kajian Kamite Audit telah dikomunikasikan

dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai

bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi ADHI.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah salah satu unsur penting dalam

mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam

Perseroan, terutama dalam industri jasa konstruksi yang

menghadapi berbagai risiko inheren yang beragam dan

signifikan. Perseroan senantiasa berupaya mengendalikan

dan meminimalkan risiko-risiko yang bersifat internal dengan

menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential management)

dan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tertuang dalam

Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Selain itu, Perseroan juga berusaha mengidentifikasi dan

mengevaluasi secara seksama dampak risiko yang bersifat

eksternal terhadap Perseroan, serta berupaya mengungkapkan

secara transparan kepada stakeholder, risiko-risiko transaksi bisnis

yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan.

Kebijakan Pembentukan Komite Pemantau Manajemen RisikoUntuk lebih mempertegas tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris dalam hal fungsi manajemen risiko serta

meningkatkan kinerja pengelolaan fungsi manajemen

risiko Perseroan, maka dengan Surat Keputusan Dewan

Komisaris Perseroan No. KEP.011A/DK-AK/2016 tanggal

2 Februari 2016 telah dilakukan perubahan nomenklatur

atas komite yang membantu Dewan Komisaris dalam

pemantauan risiko.

h. Attend the General Meeting of Shareholders (GMS).

i. Conduct a review on financial information that is

published by Board of Directors and submit the results

to Board of Commissioners.

j. Conduct a review on the changes of Company’s Budget

Plan year 2018 and Budget Plan Year 2019.

k. Conduct an evaluation on Good Corporate Governance

(GCG) practices.

l. Implement special tasks given by Board of

Commissioners, among which are conducting a review

on monthly performance evaluation meeting material

that is submitted by Board of Directors, supervise the

business process of LRT and EPC departments, conduct

a review on project control, especially problematic

projects.

m. Reviewing, understanding, and evaluating the level of

Company compliance to the stock market regulations

and other regulations relating to Company’s business

activities

Important things relating to the analysis results as well as Audit

Committee study has been communicated and conveyed to

Board of Commissioners as input in duty and oversight

impelentation and advice giving to Board of Directors of ADHI.

Risk Management Monitoring CommitteeRisk Management is one of the important factors in realizing

Good Corporate Governance (GCG), especially in the

construction service industry that faces inherent risks that vary

and are significant. Company constantly tries to control and

minimize internal risks by applying prudential management and

risk management principles that are described in the determined

Risk Management Policies.

Moreover, Company also strives to identify and evaluate

thoroughly the external risk impact for Company, as well as

striving to reveal transparently to the stakeholders, business

transaction risks that significantly can affect the value of

Company.

Risk Management Monitoring Committee Establishment PolicyIn order to emphasize the responsibilities of Board of Directors

and Commissioners in their risk management function as well

as increasing the performance of Company’s risk management

function, then with the Decree of Company’s Board of

Commissioners No. KEP.011A/DK-AK/2016 on February 2, 2016

there has been a nonmenclature change on the committee that

helps Board of Commissioners in risk monitoring.






Komite yang semula bernama Komite Manajelen Risiko (KMR) di

ubah menjadi Komite Pemantauan Manajemen Risiko (KPMR).

Selain itu, Direksi Perseroan menerbitkan Surat Keputusan No.

014-6/267 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penetapan Kebijakan

Manajemen Risiko. Dengan kedua payung hukum tersebut

diharapkan kinerja pengelolaan dan pemantauan risiko Perseroan

akan lebih baik daripada periode-periode sebelumnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPMR melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2018Pada tahun 2018, Komite Pemantau Manajemen Risiko

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. terdiri dari satu orang

Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 2

(dua) anggota berasal dari luar Perseroan. Berikut adalah

susunan organisasi Komite Pemantau Manajemen Risiko:

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2018Risk Management Monitoring Committee Structure as of December 31, 2018

Nama Name

Jabatan Position


Periode Jabatan Term of Office

Hironimus Hilapok

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Independen

Risj Management Monitoring Committee Chairman/ Independent Commissioner

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.023A DK-AK 2015 yang ditetapkan tanggal 24 Maret 2016 BoC Decree No. AK KEP.023A DK-2015 issued on March 24, 2016

5 Tahun5 Years

Mukti WibowoAnggota Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris No KEP . KEP 015 DKAK 2018 yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2018 BoC Decree No. KEP. KEP 015 DKAK 2018 issued on July 24, 2018

1 Tahun1 Year

ProtiknoAnggota Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 014 DKAK 2018 yang ditetapkan tanggal 30 April 2018BoC Decree No. KEP 014 DKAK 2018 issued on 30 April 2018

1 Tahun1 Year

Hironimus HilapokKetua Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris IndependenRisk Management Monitoring Committee Chairman/ Independent CommissionerProfil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Hironimus Hilapokdapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan iniProfile of Risk Management Monitoring Committee Chairman Hironimus Hilapok can be seen in the profile section of Board of Com-missioners in Company Profile chapter of this Annual Report

Mukti WibowoAnggota Komite Pemantau Manajemen RisikoMember of Risk Management Monitoring CommitteePeriode Jabatan: 24 Juli 2018 – 24 Juli 2019

Term of Office: 24 Juli 2018 – 24 Juli 2019

Data PribadiWarga negara Indonesia Usia 71 tahun


The previous committee is called Risk Management Committe

(RMC) and it has been changed into Risk Management Monitoring

Committee (RMMC). Furthermore, Company’s Board of Directors

have published Decree No. 014-6/267 on August 22, 2016 on the

Risk Management Policy Stipulation. With the two legal umbrellas,

we hope that Company’s risk management and monitoring

performance will be even better than in the previous periods.

In performing its duties, RMMC reports their duty

implementation results to Board of Commissioners.

2018 Risk Management Monitoring Committee Structure and CompositionIn 2018, the Risk Management Monitoring Committee of PT

Adhi Karya (Persero) Tbk consists of one Chairman who is an

Independent Commissioner and 2 (two) members from outside

Company. The following is the organizational structure of the

Risk Management Monitoring Committee:

Bio dataIndonesian Citizen,71 years old

Born in Jakarta on April 28, 1948






Pendidikan - Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil,

Universitas Indonesia (1977)

Pengalaman Kerja - Staff Teknik, PT Wijaya Karya Pusat (1974-1975)

- Ka Urs. Project Engineering, PT Wijaya Karya Pusat

(1976-1977)

- Site Engineer, Proyek Projaliwa PT Wijaya Karya

(1977-1980)

- Kabag Engpro , PT Wijaya Karya, Cabang VI

Semarang (1981 – 1982)

- Kabag PEP Divisi Sipil Umum, PT Wijaya Karya

(1983- 1985)

- Kabag PMEP Divisi Sipil Umum, PT Wijaya Karya

(1990-1992)

- Manajer Proyek Pabrik Kertas Jambi & Pekanbaru

(1992-1994)

- Manajer Teknik Divisi Air dan Ketenagaan (1994-

1995)

- Manajer Produksi Divisi Air Ketenagaan. (1999

– 2000)

- Manajer Komersial & Pengadaan PT Wijaya Karya

Pusat (2001)

- Manajer Biro Pengadan PT Wijaya Karya Pusat (2002)

- Manajer Divisi Peralatan Konstruksi PT Wijaya

Karya. (2003)

- Staff Ahli Bidang Komersial dan Sistem PT Wika

(2004-2008)

- Sekretaris/wakil Badan Sertifikasi AKI (2008-2010)

- Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Tbk

(Pesero). (2009-2014)

- Asessor Badan Usaha di USBU Nasional (2013-2014)

PratiknoAnggota Komite Pemantau Manajemen RisikoMember of Risk Management Monitoring CommitteePeriode Jabatan: 30 April 2018 – 30 April 2019

Term of Office: 30 April 2018 – 30 April 201



DomisiliKayuringin, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan - Diploma 3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara (STAN) Jakarta (1987)

- Certified Property Analyst, Panangian School of

Property (2013)

- Certified Property Developer, Panangian School

of Property (2014)

Domicile Bekasi, West Java, Indonesia

Education - Bachelor’s Degree in Civil Engineering, Faculty of

Engineering, the University of Indonesia (1977)

Work Experience - Technical Staff of PT Wijaya Karya Pusat (1974-1975)

- Head of Engineering Project at PT Wijaya Karya Pusat

(1976-1977)

- Site Engineer at Projaliwa Project of PT Wijaya Karya

(1977-1980)

- Head of Engpro Division at PT Wijaya Karya, Branch

VI Semarang (1981-1982)

- Head of General Civil Division PEP at PT Wijaya Karya

(1983-1985)

- Head of General Civil Division of PMEP at PT Wijaya

Karya (1990-1992)

- Project Manager of Paper Factory Jambi & Pekanbaru

(1992-1994)

- Technical Manager of Power and Water Division (1994-

1995)

- Production Manager of Power Water Division (1999-

2000)

- Commercial & Procurement Manager at PT Wijaya

Karya Pusat (2001)

- Manager of Procurement Bureau at PT Wijaya Karya Pusat (2002)

- Division Manager of Construction Equipment at PT

Wijaya Karya (2003)

- Expert Staff of Commercial and System at PT Wika

(2004-2008)

- Secretary/vice chair of AKI Certification Body (2008-2010)

- Audit Committee Member of PT Wijaya Karya Tbk

(Persero) (2009-2014)

- Business Assessor at USBU Nasional (2013-2014)


Born in Jakarta on April 28, 1948

Domicile Kayuringin, Bekasi, West Java, Indonesia

Education - Diploma 3 in Accounting, State Accounting Academy

(STAN) Jakarta (1987)

- Certified Property Analyst, Panangian School of

Property (2013)

- Certified Property Developer, Panangian School of

Property (2014)






Pengalaman Kerja - Ajun Akuntan, Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan

Negara (DJPKN) Kanwil V Surabaya (1981-1984)

- Akuntan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan

(BPKB) Sulawesi Selatan, Makasar (1988-1997)

- Akuntan BPKB – Deputi Pengawasan Perminyakan –

Jakarta (1997-2000)

- Auditor Ahli BPKB Sumatera Barat (2000-2003)

- Auditor Ahli BPKB – Deputi Pengawasan BUMN (2003-

2006)

- Auditor Ahli pada BPKB – Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor (JFA) (2006-2010)

- Manajer Akutansi, & Finance Controller PT Tidar Kerinci

Agung, Jakarta (2002-2011)

- Pengusaha Properti (2012-Sekarang)

Tugas dan Kewajiban Komite Pemantau Manajemen RisikoTugas Komite Pemantau Manajemen Risiko meliputi hal-

hal berikut:

a. Menyusun program kerja Komite Pemantau

Manajemen Risiko berdasarkan bahanbahan dari unit

kerja terkait dan masukan-masukan dari manajemen.

b. Bersama manajemen menetapkan area risiko bisnis

Perseroan, baik internal maupun eksternal, ditinjau

dari berbagai aspek.

c. Melakukan kajian atas semua keputusan dan tindakan yang

berkaitan dengan upaya-upaya risk prevention, baik yang

bersifat sistemik maupun non-sistemik, yang telah dibuat

dan dilakukan oleh manajemen Perseroan selama ini.

d. Memberi masukan sistem informasi Manajemen Risiko

yang lebih efektif.

e. Mengevaluasi dan memonitor proyek/program yang

tercantum dalam RKAP yang akan menjadi prioritas

dalam pelaksanaan risk based audit.

Kewajiban Komite Pemantau Manajemen Risiko meliputi

hal-hal berikut:

a. Menyampaikan laporan berkala yang berisi hasil

review kinerja pengelolaan risiko Perseroan yang

disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga)

bulan, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.

b. Menyampaikan laporan khusus yang berisi hasil

review atas tugas-tugas lain yang dipandang

perlu dalam mencapai tujuan Komite Pemantau

Manajemen Risiko.

Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

setiap bulan.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen RisikoSepanjang tahun 2018, Komite Pemantau Manajemen

Risiko mengikuti program peningkatan kompetensi,

sebagai berikut:

Work Experience - Accountant at Directorate General of State Finance

Supervisor, Kanwil V Surabaya (1981-1984)VI

- Accountant of Development Finance Supervisory Board

South Sulawesi, Makassar (1988-1997)

- Accountant at BPKB – Deputy of Oil Supervisory –

Jakarta (1997-2000)

- Expert Auditor at BPKB West Sumatra (2000-2003)

- Expert Auditor at BPKP – Deputy of SOE Supervisory

(2003-2006)

- Expert Auditor at BPKB – Center for Auditor Functional

Position (2006-2010)

- Accounting Manager & Finance Controller of PT Tidar

Kerinci Agung, Jakarta (2002-2011)

- Property Entrepreneur (2012-Present)

Duties and Responsibilities of Risk Management Monitoring CommitteeThe duties of Risk Management Monitoring Committee include

as follows:

a. Compiling the work program for Risk Management

Monitoring Committee based on materials from related

work units and inputs from management.

b. Together with the management determining the

area of business risks for Company, both internal and

external, reviewed from various aspects.

c. Conduct a review on all decisions and actions that

relate to the risk prevention efforts, both systemic

and non-sytemic, that have been made and done by

Company’s management thus far.

d. Provide input on a more effective Risk Management

information system.

e. Evaluate and monitor projects/programs that are

included in the Budget Plan that will be the priority in

the implementation of risk based audit.

The responsibilities of the Risk Management Monitoring

Committee include as follows:

a. Submit a periodical report that contains the review

results of Company’s risk management performance to

Board of Commissioners every 3 (three) month, unless

as determined otherwise by Board of Commissioners.

b. Convey a special report that contains the review results

on other tasks that are deemed necessary in achieving

the purpose of the Risk Management Monitoring

Commitee.

Hold a meeting at least 1 (once) every month.

Risk Management Monitoring Committee Competence DevelopmentThroughout 2018, the Risk Management Monitoring Committee

follows competency development programs as follows:





Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Competence Development

Komite Audit Risk Management

Monitoring Committee

Jenis Pendidikan dan PelatihanType of Education and Training

Materi Pendidikan dan PelatihanEducation and Training Subject

Tempat/TanggalLocation/Date

Mukti Wibowo

Pelatihan ISO 31000 International Risk Management Standard ERMISO 31000 International Risk Manage-ment Standard ERM Training

Risk Management ERM2-6 Juli 2018July 2-6, 2018

Pratikno

Pelatihan ISO 31000 International Risk Management Standard ERMISO 31000 International Risk Manage-ment Standard ERM Training

Risk Management ERM2-6 Juli 2018July 2-6, 2018

Rapat Komite Pemantau Manajemen RisikoSelama periode 2018, Komite Pemantau Manajemen

Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua

puluh) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing

anggota sebagai berikut:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen RisikoMinutes of Meeting and Attendance at Risk Management Monitoring Committee

TanggalDate

TempatLocation

AgendaPeserta

Participants25 Januari

2018January

25, 2018

Ruang Rapat DekomBoard of Commis-sioners Meeting Room

Kordinansi Internal Risk Management Oversight Committee (KPMR)TCoordinating the internal of the Risk Manage-ment Monitoring Committee

1. Hironimus Hilapok2. Mukti Prabowo3. Pratikno

1 Februari 2018

February 1, 2018

Ruang Rapat Lantai IIIMeeting Room, 3rd Floor

- Revitalisasi Manajemen Risiko Adhi - Perkembangan Pelaksanaan - Manajemen Risiko - Program Tindak Lanjut - Risk Management Revitalization Adhi - Developments implementing Risk

Management - Follow-up Program

1. Hironimus Hilapok2. Mukti Wibowo3. Pratikno

1 Februari 2018

February 1, 2018


Koordinasi Internal KPMRInternal coordination KPMR


26 Februari 2018

February 26, 2018


Pembahasan Dekom Award 2018Discussion Dekom Award 2018

1. Hironimus Hilapok2. Mukti Prabowo3. Pratikno

5 Maret 2018March 5, 2018



1. Hironimus Hilapok2. Mukti Wibowo3. Pratikno4. Ratna Wardhani 6. Syaiful 7. Eddy F. Sinaga

7 Maret 2018March 7, 2018



1. Hironimus Hilapok2. Mukti Wibowo3. Pratikno4. Ratna Wardhani5. Taufik Hidayat7. Syaiful 8. Eddy F. Sinaga

13 Maret 2018March 13,

2018


Pembahasan Persetujuan Pinjaman kepada Anak PerusahaanPreparation of Parent Subsidiary Discussion on Goverment

1. Hironimus Hilapok2. Pratikno3. Muhdi al Fajar

Risk Management Monitoring Committee MeetingThroughout 2018, the Risk Management Monitoring Committee

held meetings as many as 20 (twenty) times with the attendance

rates of each member as follows:







TanggalDate

TempatLocation

AgendaPeserta

Participants

19 Maret 2018March 19,

2018


Pembahasan Persetujuan Pinjaman kepada Anak PerusahaanDiscussion of the Loan Approval to Subsidiary

1. Hironimus Hilapok 2. Mukti Wibowo3. Pratikno4. Eddy F. Sinaga

23 April 2018April 23, 2018


Finalisasi Rekomendasi Investasi di MandalikaFinalization of Investment Recommendation at Mandalika


11 Mei 2018May 11, 2018


Pembahasan Laporan KPMR Triwulan I Tahun 2018Discussion of the First Quarter Report of KPMR Year 2018


17 Mei 2018May 17, 2018


Pembahasan Penyusunan Parent Subsidiary GovernmentDiscussion of Drafting Parent Subsidiary Gov-ernment


20 Juli 2018July 20, 2018


Pembahasan Review KPMR Semester I Tahun 2018Discussion of the First Semester 2018 KPMR Review


16 Agustus 2018

August 16, 2018


1. Mapping Resiko Proyek LRT2. Koordinasi Pelaksanaan MR di Adhi1.Mapping of LRT Project Risks2.Coordinating the Implementation of MR at Adhi

1. Direktur Keuangan/Director of Finance 2. Mukti Prabowo3. Pratikno

21 Agustus 2018

August 21, 2018


Koordinasi Internal KPMRCoordinating KPMR Internal


10 September 2018

September 10, 2018


Pembahasan Persiapan Risk Management MeetingDiscussion of Risk Management Meeting Preparation


13 September 2018

September 13, 2018


Mekanisme hubungan kerja organ Direksi dengan organ DekomMechanism of work relations between Board of Directors and Board of Commissioners


16 Oktober 2018

October 16, 2018


1. Progres akselerasi MR berbasis ISO 310002. Proyek yang memiliki risiko tinggi1. ISO 31000 based MR acceleration progress2. Project with high risk


22 Oktober 2018

October 22, 2018


Pembahasan proyek Newport Pelindo MakasarDiscussion on the Neport Pelindo Makassar Project

1. Mukti Wibowo2. Pratikno

22 Oktober 2018

October 22, 2018


Pembahasan proyek investasi di PAIA MandalikaDiscussion of Investment project at PAIA Man-dalika

1. Mukti Prabowo2. Pratikno






TanggalDate

TempatLocation

AgendaPeserta

Participants

14 Desember 2018

December 14, 2018


Mekanisme hubungan kerja antara fungsi Manajemen Risiko dengan KPMRMechanism of work relations between Risk Management function with KPMR


Daftar Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko pada RapatAttendance List of Risk Management Monitoring Committee at the Meeting

NoTanggal

DateAgenda

PesertaParticipants

1.

25 Januari 2018

January 25, 2018

Kordinansi Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)Internal Coordination of Risk Management Oversight Committee (KPMR)


2.

1 Februari 2018

February 1st, 2018

Revitalisasi Manajemen Risiko AdhiPerkembangan Pelaksanakan Manajemen RisikoProgram Tindak LanjutRisk Management Revitalization ADHIDevelopments implementing Risk ManagementFollow-up Program


3.1 Februari

2018February 1st,

2018

Koordinasi Internal KPMRInternal coordination KPMR


4.

26 Februari 2018

February 26, 2018



5.5 Maret 2018March 5, 2018


1. Hironimus Hilapok2. Mukti Wibowo3. Pratikno4. Ratna Wardhani

6.7 Maret 2018March 7, 2018


1. Hironimus Hilapok2. Mukti Wibowo3. Pratikno4. Ratna Wardhani5. Taufik Hidayat

7.13 Maret 2018March 13, 2018

Pembahasan Persetujuan Pinjaman kepada Anak PerusahaanDiscussion of the Subsidiary Loan Agreement


8.19 Maret 2018March 19, 2018

Pembahasan Persetujuan Pinjaman kepada Anak PerusahaanDiscussion of the Subsidiary Loan Agreement


9.23 April 2018

April 23 , 2018Finalisasi Rekomendasi Investasi di MandalikaFinalize Recommendation Investments in Mandalika


10.11 Mei 2018May 11, 2018

Pembahasan Laporan KPMR Triwulan I Tahun 2018Discussion KPMR Reports First Quarter 2018







Daftar Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko pada RapatAttendance List of Risk Management Monitoring Committee at the Meeting

NoTanggal

DateAgenda

PesertaParticipants

11.17 Mei 2018May 17, 2018

Pembahasan Penyusunan Parent Subsidiary GovermentPreparation of Parent Subsidiary Discussion on Goverment


12.20 Juli 2018

July 20th, 2018Pembahasan Riview KPMR Semester I Tahun 2018Discussion Riview KPMR Q1 2018


13.

16 Agustus 2018

August 16, 2018

1. Mapping Resiko Proyek LRT2. Koordinasi Pelaksanaan MR di ADHI1. Mapping Project Risks LRT2. Implementation Coordination MR ADHI

1. Direktur Keuangan 2. Mukti Wibowo3. Pratikno

14.21 Agustus

2018Koordinasi Internal KPMRInternal coordination KPMR


15.

10 September 2018

September 10, 2018

Pembahasan Persiapan Risk Management MeetingDiscussion on Risk Management Meeting Preparation


16.

13 September 2018

September 13, 2018

1. Mekanisme hubungan kerja organ Direksi denan organ Dekom1. The mechanism of labor relations organ organ denan Directors Dekom


17.

16 Oktober 2018

October 16, 2018

1. Progres akselerasi MR berbasis ISO 310002. Proyek yang memiliki risiko tunggi1. Progress MR acceleration based on ISO 310002. The project has risks High temperatures


18.

22 Oktober 2018

October 22, 2018

Pembahasan proyek Newport Pelindo MakasarNewport project Pelindo discussion Makasar


19.

22 Oktober 2018

October 22, 2018

Pembahasan proyek investasi di PAIA MandalikaDiscussion of investment projects in Paia Mandalika


20.

14 Desember 2018

December 14, 2018

Mekanisme hubungan kerja antara fungsi Manajemen Risiko dengan KPMRMechanism of working relationship between the Risk Management function with KPMR






Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko pada Rapat Attendance Recapitulation of the Risk Management Monitoring Committee at the Meeting

Komite Pemantau Manajemen RisikoRisk Management Monitoring Committee

Jumlah Wajib RapatNo. of

Meetings

Jumlah Kehadiran

No. of Attendance

KehadiranAttendance

Hironimus Hilapok (Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Chairman)

20 17 85%

Mukti Prabowo (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Member of Risk Management Monitoring Committee)

20 19 95%

Pratikno (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Member of Risk Management Monitoring Committee)

20 20 100%

Rata-rata/ Average - - 93%

Kebijakan RemunerasiKebijakan Remunerasi Komite Pemantau Manajemen

Risiko merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris

No. Kep. 108/DK-AK/2017 tentang Pengangkatan Anggota

Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2017

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada 2018Untuk memenuhi ketentuan penerapan GCG di lingkup

Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban

Komite Pemantau Manajemen Risiko di tahun 2018 adalah:

Tugas dan Kewajiban KomitePemantau Manajemen Risiko Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko

meliputi hal-hal berikut:

a. Menyusun program kerja Komite Pemantau

Manajemen Risiko berdasarkan bahanbahan dari unit

kerja terkait dan masukanmasukan dari manajemen.

b. Bersama manajemen menetapkan area risiko bisnis

perusahaan, baik internal maupun eksternal, ditinjau

dari berbagai aspek.

c. Melakukan kajian atas semua keputusan dan

tindakan yang berkaitan dengan upaya-upaya risk

prevention, baik yang bersifat sistemik maupun

non-sistemik, yang telah dibuat dan dilakukan oleh

manajemen perusahaan selama ini.

d. Memberi masukan sistem informasi Manajemen

Risiko yang lebih efektif.

e. Mengevaluasi dan memonitor proyek/ program yang

tercantum dalam RKAP yang akan menjadi prioritas

dalam pelaksanaan risk based audit.

Kewajiban Komite Pemantau Manajemen Risiko

meliputi hal-hal berikut:

a. Menyampaikan laporan berkala yang berisi hasil

review kinerja pengelolaan risiko perusahaan yang

disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga)

bulan, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.

b. Menyampaikan laporan khusus yang berisi hasil

review atas tugas-tugas lain yang dipandang

Remuneration PolicyRemuneration Policy of the Risk Management Monitoring

Committee refers to Board of Commissioners Decree N. Kep.

108/DK-AK/2017 on the Appointment of Member of the Risk

Management Monitoring Committee at PT Adhi Karya (Persero)

Tbk stipulated on July 24, 2017.

Brief Report of Risk Management Monitoring Committee’s Duties and Activities in 2018To meet the requirements for implementing GCG within


of the Risk Management Monitoring Committee in 2018 are:

Duties and Responsibilities ofRisk Management Monitoring CommitteeThe duties of Risk Management Monitoring Committee include

as follows:

a. Compiling the work program for Risk Management

Monitoring Committee based on materials from related

work units and inputs from management.

b. Together with management determining the area of

business risks for Company, both internal and external,

reviewed from various aspects.

c. Conduct a review on all decisions and actions that

relate to the risk prevention efforts, both systemic

and non-sytemic, that have been made and done by

Company’s management thus far.

d. Provide input on a more effective Risk Management

information system.

e. Evaluate and monitor projects/programs that are

included in the Budget Plan that will be the priority in

the implementation of risk based audit.

The responsibilities of the Risk Management Monitoring

Committee include as follows:

a. Submit a periodical report that contains the review

results of Company’s risk management performance

to Board of Commissioners every 3 (three) month, unless

as determined otherwise by Board of Commissioners.

b. Convey a special report that contains the review results

on other tasks that are deemed necessary in achieving






perlu dalam mencapai tujuan Komite Pemantau

Manajemen Risiko.

c. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 satu)

kali setiap bulan.

Pelaksanaan Tugas Komite PemantauManajemen Risiko Tahun 2018Selama tahun 2018, aktivitas KPMR selain melaksanakan

tugas seperti di atas, KPMR juga mendapatkan tugas

sebagai Tim Audit DTT (dengan tujuan tertentu) bersama

Komite Audit dan Tim Evaluasi EPC bersama dengan

Komite GCG dan Mutu dengan ditambah beberapa

Konsultan Ahli Teknis, Hukum serta Audit yang terkait

dengan masalah yang dihadapi. Laporan kerja kemudian

dirangkum dalam dokumen sebagai masukan kepada

Dewan Komisaris.

Komite Pengawasan Good Corporate Governance (GCG) dan MutuKomite Pengawasan Good Corporate Governance (GCG) dan

Mutu ADHI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian Peraturan

Menteri Negara BUMN ini di ubah dengan Peraturan Menteri

Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

Milik Negara.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Komisaris ADHI

mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. No. KEP.091/DK-AK/2016 tanggal 15

Agustus 2016 tentang Pembentukan serta Penetapan Ketua

dan Anggota Komite Pengawasan GCG dan Mutu PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. Pembentukan Komite ini kemudian

didukung dan mendapat persetujuan dari Kementerian

BUMN melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

S-707/MBU/11/2016 tanggal 30 November 2016.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Komite Pengawasan GCG dan Mutu yang memiliki

integritas dan kompetensi tinggi dalam rangka membantu

Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab dan

melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat

kepada Direksi Perseroan.

Misi

• Membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi

tanggung jawab dan melaksanakan fungsi

pengawasan dan pemberian nasihat terkait

efektivitas implementasi GCG dan penerapan

standar mutu Perseroan.

the purpose of the Risk Management Monitoring

Commitee.

c. Hold a meeting at least 1 (once) every month.

Duty Implementation of Risk Management Monitoring Committee Year 2018Throughout 2017, RMMC activities aside from the

aforementioned duties, were also getting tasked as a For

Special Purposes Audit Team with the Audit Commitee and

EPC Evaluation Team with the GCG and Quality Commitee by

adding a few Expert Consultanst on Technical, Legal as well

as Audit relating to the problem at hand. The work report

was then summarized in a document as input for Board of

Commissioners.

Good Corporate Governance (GCG) And Quality Monitoring CommitteeADHI Good Corporate Governance (GCG) and Quality

Monitoring Committee formed by the Minister of State-

Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 on

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in

State- Owned Enterprises. Then amended by Minister of

State-Owned Enterprises Regulation No. PER- 09/MBU/2012 on

Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation

No. PER-01/ MBU/2011 on Implementation of Good Corporate

Governancein State-Owned Enterprises.

Based on this, Board of Commissioners ADHI issued Decree

of Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

No.: KEP.091/DK- AK/2016 dated August 15, 2016 on the

Establishment and Determination of the Chairman and Members

of GCG and Quality Monitoring Committee of PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. This formation is further supported and approved

by the Minister for SOEs through the letter of the Minister

for State Owned Enterprises No. S-707/MBU/11/2016 dated

November 30, 2016.

Vision and Mission

Vision

To be the GCG and Quality Monitoring Committee that has

high integrity and competence in order to help Board of

Commissioners in fulfilling their responsibilities in the monitoring

and advising to Company’s Board of Directors

Mission

• To assist Board of Commissioners in fulfilling their

responsibilities and implement the monitoring and

advising function relating to the effectiveness of GCG

implementation and Company’s quality standard

implementation.






tanggung jawab dan melaksanakan fungsi

pengawasan dan pemberian nasihat terkait

pemenuhan kesesuaian terhadap peraturan

perundangan yang berlaku.


tanggung jawab dan melaksanakan fungsi pengawasan

dan pemberian nasihat terkait kualitas implementasi

GCG dan penerapan standar mutu Perseroan.

• Membantu Dewan Komisaris dalam menegakkan dan

memperkuat implementasi GCG dan penerapan standar

mutu yang berkesinambungan di dalam Perseroan.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pengawasan GCG dan Mutu Tahun 2018Pada tahun 2018, Komite Pengawasan GCG dan Mutu PT

Adhi Karya (Persero) Tbk. terdiri dari satu orang Ketua

yang merupakan salah satu Komisaris Perseroan dan 2

(dua) anggota. Berikut adalah susunan organisasi Komite

Pengawasan GCG dan Mutu:

Susunan Komite Pengawasan GCG dan Mutu per 31 Desember 2018GCG and Quality Monitoring Committee Structure as of December 31, 2018

NamaName

JabatanPosition

Dasar PengangkatanBasis of Appointment

Periode JabatanTerm of Office

Bobby A.A. Nazief

Ketua Komite Pengawasan GCG dan Mutu /Komisaris GCG and Quality Monitor-ing Committee Chairman/ Independent Commissioner

BoC Decree No. AK KEP.091 DK-2016 issued on August 15, 2016

5 tahun5 years

Eddy KusnawijayaAnggotaMember

BoC Decree No. Kep 019 DKAK 2018 issued on 30 November

2018

1 tahun1 year

Agus RiyadiAnggotaMember

BoC Decree No. KEP 013 DKAK 2018 issued on 26 April 2018

1 tahun1 year

Profil Komite Pengawasan GCG dan MutuGCG and Quality Monitoring Committee Profile

Bobby A.A. NaziefKetua Komite Pengawasan GCG dan Mutu /KomisarisGCG and Quality Monitoring Committee Chairman/ Commissioner

Profil Ketua Komite Pengawasan GCG dan Mutu Bobby A.A. Nazief dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan iniProfile of GCG and Quality Monitoring Committee Chairman Bobby A.A. Nazief can be seen in the profile section of Board of Com-missioners in Company Profile chapter of this Annual Report

Eddy KusnawijayaAnggota Komite Pemantau Manajemen RisikoMember of Risk Management Monitoring CommitteePeriode Jabatan: 30 April 2018 – 30 April 2019

Term of Office: 30 April 2018 – 30 April 201


Kelahiran Bogor, 28 September 1958

DomisiliBogor, Jawa Barat, Indonesia

• To assist Board of Commissioners in fulfilling their

responsibilities and implement their monitoring and

advising function relating to the compliance fulfillment

on prevailing legislations.

• To assist Board of Commissioners in fuflling their

responsibilities and impellent their monitoring and

advising function relating to the GCG implementation

quality and Company’s quality standard implementation.

• To assist Board of Commissioners in enforcing and

strengthening GCG impelementation and sustainable

quality standard implementation in Company.

2018 GCG and Quality Monitoring Committee Structure and CompositionIn 2018, the GCG and Quality Monitoring Committee of PT Adhi

Karya (Persero) Tbk consisted of one Chairman who was one of

Company’s Commissioners and two members. The following is

the organizational structure of the GCG and Quality Monitoring

Committee:


Born in Bogor on September 28, 1958

Domicile Bogor, West Java, Indonesia






Pendidikan - (1982) Sarjana Teknik Pertanian, Teknik Pertanian,

Institut Pertanian Bogor.

- (2010) Magister, Ekonomi dan Keuangan Islam,

Universitas Indonesia.

- (2010) Kelas Pendek, Perbankan dan Keuangan

Islam, Universitas Islam Internasional Malaysia.

- (2011) Kelas Pendek, Metodologi Riset, Markfield

Institute of Higher Education

- (2015) Doktor, Ekonomi dan Keuangan Islam.

Universitas Trisakti

Pengalaman Kerja - (2013-sekarang) Anggota Komite Audit PT

Asuransi Bintang Tbk.

- (1982 – 1996) Management Trainee dan Branch

Manager, PT United Tractors Tbk.

- (1997 – 1999) General Manager of Product Support

Division, PT United Tractors Pandu Engineering,

Jakarta.

- (1999 – 2002) General Manager of Product Support

Division, Operations Head of German, France &

Benelux Countries, Patria Europe, Rotterdam,

Netherland.

- (1999 – 2004) General Manager of Marketing

& General Manager of Sales Division, PT United

Tractors Pandu Engineering, Jakarta.

- (2004 – 2008) Marketing Director, PT Bina Pertiwi

(United Tractors Group), Jakarta.

- (2008 – 2010) President Director, PT Bina Pertiwi


- (2010) Dosen Ekonomi Islam, Universitas Indonesia

- (2010 – Sekarang) Peneliti Senior, Institut Tata

Kelola Perusahaan Indonesia.

- (2011 – Sekarang) Dosen Ekonomi, Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro.

- (2015) Dosen Tata Kelola Perusahaan (Corporate

Governance), Trisakti University.

- (2015- Sekarang) Dosen Ekonomi Islam, Dosen

Pasar Modal Syariah, Universitas Az-Zahra.

Agus RiyadiAnggota Komite Pemantau Manajemen RisikoMember of Risk Management Monitoring CommitteePeriode Jabatan: 26 April 2018- 26 April 2019

Term of Office: 26 April 2018- 26 April 2019

Data PribadiWarga negara Indonesia 39 tahun

Kelahiran Jakarta, 13 Agustus, 1980

DomisiliBukit Cirendeu, Banten, Indonesia.

Pendidikan - Sarjana Ekonomi (SE), Fakultas Ekonomi Jurusan

Manajemen Konsentrasi Keuangan (2003)

- Master of Science in International Business (M.SC),

University of Groningen, Netherlands (2005)

Education - (1982) Bachelor of Agricultural Engineering, Bogor

Institute of Agriculture.

- (2010) Magister, Economics and Islamic Finance, the

University of Indonesia

- (2010) Short Class, Islamic Banking and Finance,

International Islamic University, Malaysia

- (2011) Short Class, Research Methodology, Markfield

Institute of Higher Education

- (2015) Doctor, Islamic Economy and Finance, Trisakti

University.

Work Experience - (2013-present) Member of Audit Committee at PT

Asuransi Bintang Tbk.

- (1982-1996) Management Trainee and Branch Manager

at PT United Tractors Tbk.

- (1997-1999) General Manager of Product Support

Division at PT United Tractors Pandu Engineering,

Jakarta

- (1999-2002) General Manager of Product Support

Division, Operations Head of German, France & Benelux

Countries, Patria Europe, Rotterdam, the Netherlands.

- (1999-2004) General Manager of Marketing & General

Manager of Sales Division at PT United Tractors Pandu

Engineering, Jakarta.

- (2004-2008) Marketing Director of PT Bina Pertiwi


- (2008-2010) President Director of PT Bina Pertiwi


- (2010) Lecturer for Islamic Economy at the University

of Indonesia

- (2010-Present) Senior Researcher at Indonesian

Corporate Governance Institute.

- (2011-Present) Lecturer for Economics at La Tansa

Mashiro Academy of Economics.

- (2015) Lecturer for Corporate Governance at Trisakti

University

- (2015-Present) Lecturer for Islamic Economy, Lecturer

for Sharia Capital Market at Az-Zahra University.


Born in Jakarta on August 13, 1980

Domicile Bukit Cirendeu, Banten, Indonesia.

Education - Bachelor’s Degree in Economics, Faculty of Economics,

majoring in Finance Management (2003)

- Master of Science in International Business (MSc) at the

University of Groningen, the Netherlands





Pengalaman Kerja - System Implementer and Helpdesk, PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero) – Outsource (2004)

- Officer Development Program & Account Officer for

Commercial Account , PT Bank Bukopin (2006-2007)

- Account Manager, PT Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) (2007-2008)

- Manager Program dan Peneliti, Tim Asesor CGC

BUMN, Peneliti Untuk CGPI, the Indonesian Institute

for Corporate Governance (IIGC) (2008-2014)

- Project and Finance Controller, Yayasan Pandauni

Sejahtera (2014 – 2015)

- Freelance, Tim Pendamping Evaluasi CGC BUMN,

Tim Konsultan CGC BUMN, the Indonesian Institute


- Direktur Eksekutif, the Indonesian Institute for

Corporate Governance (IIGC) (2017 – Sekarang)

- Dosen Luar Biasa, Perbanas Institute Jakarta (2013-

Sekarang)

- Anggota Komite Pengawasan CGC dan Mutu,

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (2017- Sekarang).

Fungsi Komite Pengawasan GCG dan Mutu

Fungsi dari Komite ini antara lain:

1. Melakukan pengkajian atas kebijakan GCG dan

standar mutu secara menyeluruh, serta menilai

konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian

dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR),

2. Melakukan penelaahan dan pengkajian Anggaran

Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang terkait

dengan kebijakan GCG, yang antara lain mencakup:

a. Kesesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan

peraturan perundangan yang berlaku dan tujuan

Perseroan.

b. Implikasi peraturan-peraturan terhadap

penerapan kebijakan GCG.

3. Melaksanakan tugas khusus terkait dengan penerapan

kebijakan GCG dan standar mutu.

Komite Pengawasan GCG dan Mutu telah mengadakan

pertemuan rutin minimal sekali dalam sebulan sesuai

dengan rencana tahunan. Namun, disamping pertemuan

rutin tersebut, terdapat pembahasan secara informal

dengan insan ADHI untuk terus mendorong dan

memotivasi pelaksanaan GCG di lingkungan ADHI.

Pengembangan Kompetensi Komite Pengawasan GCG dan MutuSepanjang tahun 2018, Komite Pengawasan GCG dan

Mutu mengikuti program peningkatan kompetensi,

sebagai berikut:

Work Experience - System Implementer and Helpdesk at PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero) – Outsource (2004)

- Development Program Officer & Account Officer for

Commercial Account at PT Bank Bukopin (2006-2007)

- Account Manager of PT Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) (2007-2008)

- Program Manager and Researcher, Team of SOE GCG

Assessor, Researcher for CGPI, the Indonesian Institute


- Project and Finance Controller at Pandauni Sejahtera

Foundation (2014-2015)

- Freelance for SOE GCG Evaluation Team, SOE GCG

Consultant Team, the Indonesian Institute for Corporate

Governance (IIGC) (2015-2017)

- Executive Director at the Indonesian Institute for

Corporate Governance (IIGC) (2017-Present)

- Extraordinary Lecturer at Perbanas Institute Jakarta

(2013-Present)

- Member of Quality and GCG Monitoring Committee

at PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017-Present)

GCG and Quality Committee Compentence DevelopmentThe functions of this Committee are as follows:

1. Assessing of the corporate governance policies and quality

standards as a whole, as well as assessing the consistency

of its application including aspects related to business ethics

and Corporate Social Responsibility (CSR),

2. Reviewing the Articles of Association and rules relating

to corporate governance policies, which include:

a. Conformity Articles of Association of Company with

applicable laws and regulations and objectives of

Company.

b. Implications of the regulations on the application of

corporate governance policies.

3. Executing special tasks related to the implementation of

corporate governance policies and quality standards.

The GCG and Quality Monitoring Committee has held regular

meetings although recently constituted. This committee,

informally, is also frequently met with members ADHI to

continue to foster a spirit of GCG in ADHI environment.

GCG and Quality Monitoring Committee Comptency DevelopmentThroughout 2018, the GCG and Quality Monitoring Committee

participated in competency development programs as follows:






Pengembangan Kompetensi Komite Pengawasan GCG dan Mutu

GCG and Quality Committee Compentence Development

Komite AuditGCG and Quality

Monitoring Committee

Jenis Pendidikan dan PelatihanType of Education and Training

Materi Pendidikan dan PelatihanEducation and Training Subject


Eddy KusnawijayaSubsidiary Governance Training Program

Membangun Kepatuhan Anak UsahaCompliance build Subsidiary


Agus RiyadiSubsidiary Governance Training Program

Membangun Kepatuhan Anak UsahaCompliance build Subsidiary


Rapat Komite Pengawasan GCG dan Mutu

Selama periode 2018, Komite Pengawasan GCG dan

Mutu telah menyelenggarakan rapat sebanyak 23 (dua

puluh tiga) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing

anggota sebagai berikut:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pengawasan GCG dan MutuMinutes of Meeting and Attendance of GCG and Quality Monitoring Committee at the Meeting

TanggalDate

TempatLocation

AgendaPeserta

Participants



Persiapan Self Assessment GCGSelf Assessment GCG preparation

1. Bobby A.A. Nazief

2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi


Kantor Pusat ADHI ADHI Head Office

Exit Meeting Self Assessment CGGRencana Tindak Lanjut1. GCG Self Assessment Exit Meeting 2. Follow-Up Plan


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi


Kantor Pusat ADHIADHI Head Office

Persiapan wawancara assessment GCG SK-16 dengan BPKPPreparation of SK-16 GCG assessment inter-views with BPKP


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi





2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

15 Maret 2018Maret 15, 2018


Pembahasan hasil exit meeting assessment GCG SK-16 dengan BPKPDiscussion of results of assessment GCG exit meeting with SK-16 BPK


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

28 Maret 2018March 29, 2018


Pembahasan Evaluasi Annual Report ADHI 2017Discussion on t 2017 ADHI 2017 Annual Report EvaluationDiscussion Evaluation ADHI Annual Report 2017 Discussion on t 2017 ADHI 2017 Annual Report Evaluation


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

19-Apr-18April 19, 2018


Pembahasan persiapan Rakom untuk AOI Assessment GCG SK-16Discussion on the preparation for Board of Commissioners Meeting for the SK-16 GCG AoiAssessment


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

5 Juni 2018June 5, 2018


Pembahasan Tindak Lanjut Assessment GCGFollow-up discussion Assessment GCG


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

1. Sekretaris Dekom

2. Auditor SPI

3. Manajer Biro Kesekretariatan

4 Juli 2018July 4, 2018


Pembahasan Rencana Kerja Semester 2Discussion on Semester 2 Work Plan


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

GCG and Quality Monitoring Committee MeetingThroughout 2018, the GCG and Quality Monitoring Committee

held 23 (twenty three) meetings with the attendance rates of

each member as follows:






TanggalDate

TempatLocation

AgendaPeserta

Participants

19 Juli 2018July 19, 2018


Pembahasan persiapan forum GCG anak perusahaan 20 JuliDiscussion preparatory GCG subsidiary forum July 20


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

20 Juli 2018July 20, 2018


Pembentukan Forum Grup Discussion (FGD) GCGEstablishment of GCG Forum Group Discus-sion (FGD)

1. Eddy Kusnawijaya

2. Agus Riyadi


1. Corsec PT APB

2. Corsec PT APP

3. Corsec APG



Pembahasan laporan kunjungan ke proyek PLTU (EPC)Discussion on a visit to the power plant project report (EPC)


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

12 September 2018 September 12, 2018


Pembahasan GCG code Anak perusahaan dan pedoman hubungan induk - anak perusahaan,Tindak lanjut assessment GCG


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Pembahasan draft TOR penugasan dengan prioritas pada salah satu Departemen InfrastukturDiscussion on the TOR draft regarding assign-ment with priority in one of the Infrastructure Departments


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Pembahasan draft TOR penugasan Dept. Infrastruktur II


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Pembahasan TOR penugasan Dept Infra II dan presentasi Rakom


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Pedoman Hubungan Induk dan Anak PerusahaanTindak lanjut assessment GCG SK-16 dan self assessment GCG OJK


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Pembahasan evaluasi laporan Triwulan 3Discussion of Quarterly report evaluation 3


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Progress penyusunan Dokumen GCG untuk 4 anak perusahaan ADHIProgress preparation of documents for 4 sub-sidiaries GCG ADHI


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Initial Public Offering (IPO) dan Tata Kelola PerusahaanInitial Public Offering (IPO) and the Corporate Governance

1. Eddy Kusnawijaya

2. Agus Riyadi


1. Kepala SPI

2. Corsec PT APB

3. Corsec PT APP

4. Corsec APG

5. Legal Dep



Pembahasan penugasan pada departemen Infra 2 dan rencana Audit DTTDiscussion assignment on Infra department 2 Audit plan and DTT


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi







TanggalDate

TempatLocation

AgendaPeserta

Participants



Pembahasan hasil pertemuan dengan tim RKAP ADHIDiscussion of the meeting results with the ADHI RKAP team


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi



Pembahasan hasil analisa RKAPDiscussion on RKAP analysis result


2. Eddy Kusnawijaya

3. Agus Riyadi

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pengawasan GCG dan Mutu pada Rapat

Attendance Recapitualtion of GCG and Monitoring Quality Committee at the Meeting

Komite Pengawasan GCG dan MutuGCG and Monitoring Quality Committee


Jumlah KehadiranNo. of Attendance

KehadiranAttendance

Bobby A.A. Nazief 23 21 91%

Eddy Kusnawijaya 23 23 100%

Agus Riyadi 23 23 100%

Rata-rata I Average - - 97%

Kebijakan RemunerasiKebijakan Remunerasi Komite Pengawasan GCG dan

Mutu merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris

No. KEP .073/DK-AK/2017 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Komite Pengawasan CGC dan

Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang ditetapkan

tanggal 27 April 2017.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pengawasan GCG dan Mutu pada 2018Untuk memenuhi ketentuan penerapan GCG di lingkup

Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan

kewajiban Komite Pengawasan GCG dan Mutu di tahun

2018 adalah:

Fungsi Komite Pengawasan GCG dan Mutu Fungsi dari Komite ini antara lain:

1. Melakukan pengkajian atas kebijakan GCG dan

standar mutu secara menyeluruh, serta menilai

konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian

dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR),

Remuneration PolicyRemuneration Policy of the GCG and Quality Monitoring

Committee refers to Board of Commissioners Decree No.

KEP.073/DK-AK/2017 on Dismissal and Appointment of member

of the GCG and Quality Monitoring Committee at PT Adhi

Karya (Persero) stipulated on April 27, 2017.

Brief Report of GCG and Quality Monitoring Committee’s Duties and Activities in 2018

To meet the requirements for implementing GCG within


of the Risk Management Monitoring Committee in 2018 are:

The Functions of The GCG and Quality Oversight CommitteeThe functions of this Committee are as follows:

1. An assessment of the corporate governance policies and

quality standards as a whole, as well as assessing the

consistency of its application including aspects related

to business ethics and corporate social responsibility

(Corporate Social Responsibility/CSR),





2. Melakukan penelaahan dan pengkajian Anggaran

Dasar Perseroan dan peraturanperaturan yang terkait

dengan kebijakan GCG, yang antara lain mencakup:

a. Kesesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan

peraturan perundangan yang berlaku dan tujuan

Perseroan.

b. Implikasi peraturan-peraturan terhadap

penerapan kebijakan GCG.

3. Melaksanakan tugas khusus terkait dengan penerapan

kebijakan GCG dan standar mutu.

Komite Pengawasan GCG dan Mutu telah mengadakan

pertemuan rutin minimal sekali dalam sebulan sesuai

dengan rencana tahunan namun disamping pertemuan

rutin tersebut, terdapat pembahasan secara informal

dengan insan ADHI untuk terus mendorong dan

memotivasi pelaksanaan GCG di lingkungan ADHI.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi,

walaupun demikian fungsi nominasi dan remunerasi tetap

dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris. Fungsi Nominasi

dijalankan secara ad hoc dengan pertimbangan sesuai

kondisi jadwal dan/atau kebutuhan. Sedangkan fungsi

remunerasi dijalankan secara periodik dengan jangka waktu

minimum satu tahun sekali.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini, Dewan Komisaris

dapat menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana apabila

keadaan memerlukan. Salah satu fungsi nominasi

yang dijalankan adalah penentuan suksesi Direksi

saat menentukan kandidat, Dewan Komisaris memiliki

kebijakan suksesi yang diterapkan dalam kerangka

kerja dan metode pemilihan khusus yang mengacu pada

peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan Suksesi DireksiDalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan

Komisaris telah menyusun kebijakan mengenai suksesi

Direksi yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan

proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di

Perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan

bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.

2. Study the Articles of Association and rules relating to

corporate governance policies, which include:

a. Conformity Articles of Association of Company with

applicable laws and regulations and objectives of

Company.

b. Implications of the regulations on the application of

corporate governance policies.

3. Carry out special tasks related to the implementation of

corporate governance policies and quality standards.

The GCG and Quality Oversight Committee has held regular

meetings although recently constituted. This committee,

informally, is also frequently met with members ADHI to

continue to foster a spirit of Good Corporate Governance in

ADHI environment.

Nomination and Remuneration FunctionCompany does not have a Nomination and Remuneration

Committee, nonetheless the Committee’s functions are still

running and directly managed by Board of Commissioners.

The Nomination Function is implemented as ad hoc program

by considering factors of Due Date and/or Necessity. While the

Remuneration Function is managed on periodic basis with its

minimum activity’s interval as many as one per year.

During its active duty, Board of Commissioners is entitled to

have a third party executor should the condition requires. One

of Nomination Function duty is the determination of Board of

Directors succession. During candidate selection period, Board

of Commissioners holds a succession policy which is applied

based on specific method and frameworks derived on related

regulations.

Board of Directors Succession PolicyIn carrying out the function of nomination and remuneration,

Board of Commissioners has compiled a policy regarding

the succession of Board of Directors which aims to maintain

the continuity of the regeneration process or regeneration

of leadership in Company in order to maintain the business

sustainability and long-term goals of Company.






Sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) merupakan

pihak penghubung yang menjembatani kepentingan

antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam

menjaga persepsi publik atas citra Perusahaan. Sebagai

salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan

berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar

organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan

pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan

lainnya serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap

peraturan-undangan di bidang pasar modal.

Kebijakan PerseroanSesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan OJK No.

35 tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Publik bahwa fungsi Sekretaris Perusahaan

adalah memberikan informasi terkini tentang peraturan

pasar modal dan menyediakan akses kepada investor

untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan.

ADHI telah melaporkan penunjukan Sekretaris Perusahaan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek

Indonesia serta mempublikasikan penunjukan ini di media

massa nasional pada tanggal 15 Oktober 2014. Sesuai

dengan peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, Sekretaris

Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pengangkatan dan Kualifikasi Sekretaris PerusahaanSesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014, Sekretaris

Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang

hukum, keuangan dan tata kelola perusahaan.

3. Memahami kegiatanusaha emiten atau Perusahaan publik.

4. Dapat berkomunikasi dengan baik.

5. Berdomisili di Indonesia.

Pejabat Sekretaris PerusahaanBerdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014-6/272A

tanggal 13 Oktober 2014, Perseroan telah menunjuk

Ki Syahgolang Permata sebagai Sekretaris Perusahaan

menggantikan pejabat sebelumya, M. Aprindy.

Corporate SecretaryThe Corporate Secretary is a liaison party that bridges the

interests between Company and external parties, especially

in maintaining public perception of Company’s image. As

one of the supporting bodies, the Corporate Secretary plays

an important role in facilitating communication between

Company’s organs, the relationship between Company and

shareholders, regulators, and other stakeholders and ensuring

Company’s compliance with regulations in the capital market

sector.

Corporate PolicyIn accordance with Regulation No. 8 of 1995 on Capital Markets

and Regulation No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority,

and FSA Regulation No. 35 of 2014 on Corporate Secretary

of the Listed Company or Public Company which describes

the function of the Corporate Secretary is to provide current

information on capital market regulation and to provide access

for investors to obtain information about Company.

ADHI has reported the appointment of its Corporate Secretary to

Financial Services Authority (FSA) and Indonesia Stock Exchange

as well as publishing this designation in national mass media on

October 15, 2014. Referring to FSA regulation No.35/POJK.04

/2014, the Corporate Secretary is appointed and dismissed by

Board of Directors.

Appointment and Qualification of the Corporate SecretaryAccording to Financial Services Authority Regulation No.35/

POJK.04/2014, Corporate Secretary must at least meet the

following requirements:

1. Proficient in conducting legal actions.

2. Have the sufficient knowledge or understanding in the

field of law, finance and corporate governance.

3. Understand Company’s business activities.

4. Able to communicate well.

5. Based in Indonesia.

Corporate Secretary PositionBased on Board of Directors Decree No. 014-6/272A dated

October 13, 2014, Company has appointed Ki Syahgolang

Permata as Corporate Secretary to replace his predecessor,

M. Aprindy.

Organ Pendukung DireksiBoard of Directors Supporting Bodies





Ki Syahgolang PermataSekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia berusia 36 tahun, yang lahir pada

14 Maret 1982, berdomisili di Cempaka Putih - Jakarta,

memulai karir di ADHI sebagai Investor Relations pada

September 2013, selanjutnya diangkat sebagai Sekretaris

Perusahaan pada 13 Oktober 2014 hingga saat ini

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014-6/272A

tanggal 13 Oktober 2014.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, telah mengawali

karir sebagai Sales Manager di PT Carrefour Indonesia

sejak April 2005–Juli 2007, selanjutnya berkarir sebagai

Technical Officer di Die Deutsche Gesellschaft fur

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pada Agustus

2007-Mei 2010.

Pada November 2011-Januari 2013, sebagai Partnership

and Development Manager di Universitas Gajah Mada-

Hospital Management Graduate Program, dan pada

Februari 2013, bergabung dengan PT Indo Straits sebagai

Investor Relations.

Indonesian citizen, 36 years old, born on March 14, 1982, based

in Cempaka Putih - Jakarta. Joined ADHI as Investor Relations

on September, 2013, then appointed as Corporate Secretary on

October 2014 to date based on the President Director Decree

No. 014-6/272A On October 13, 2014 replacing M. Aprindy.

Prior to joining Company, he started his career in PT Carrefour

Indonesia as Sales Manager from April 2005 to July 2007,

once served as a Technical Officer in Die Deutsche Gesellschaft

fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH from August

2007-May 2010.

In November 2011-January 2013, served as Partnership and

Development Manager at Gajah Mada University Hospital

Management Graduate Program, and in February 2013, joined

PT Indo Straits as Investor Relations.






Struktur Organisasi Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary Organization Structure


SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

DIREKTURDIRECTOR

JabatanPosition

NamaName



Manajer Corporate CommunicationCorporate Communication Manager

Farid Budiyanto

Manajer KesekretariatanSecretarial Manager

Martini

Manajer General ServicesGeneral Services Manager

Farhan

Jumlah I Total 4 (empat) orang I 4 (four) people

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan bertugas untuk:

• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam

pelaksanaan tata kelola Perseroan.

• Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan dalam kaitannya dengan

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan di

bidang Pasar Modal.

• Sebagai penghubung Perseroan dengan

pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan pemangku kepentingan lainnya.

• Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada

Direksi dan menyampaikan setiap informasi resmi

kepada masyarakat.

• Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya

peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2018Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah

melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 13 April 2018

Corporate Secretary Duties and ResponsibilitiesCorporate Secretary has the duties to:

• Assisting Board of Directors and Board of Commissioners

in the implementation of Corporate Governance.

• Provide input to Board of Directors and Board of

Commissioners in relations with compliance to capital

market regulations.

• Acting liaison to Company’s shareholders, Financial

Services Authority (FSA) and other stakeholders.

• The Corporate Secretary answers directly to Board of

Directors. The Corporate Secretary is also obliged to

submit all official information to the public.

• Conduct tracking and monitoring on capital market

development, and its governing regulations in

particular.

Duty Implementation of Corporate Secretary in 2018Throughout 2018, the Corporate Secretary has carried out

several tasks and activities as follows:

1. Organized the 2017 Annual General Meeting of

Shareholders on April 13, 2018





2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Kedua Tahun Buku 2017 pada tanggal 4 Mei 2018.

3. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan pada

tanggal 29 November 2018 bertempat di Hotel

Grandhika Iskandarsyah Jakarta.

4. Mengikuti kegiatan Investor Conference pada tanggal

8-9 Februari 2018 di Jakarta bekerja sama dengan

Mandiri Sekuritas serta 11-13 Juli 2018 di Bali berkerja

sama dengan CIMB Sekuritas.

5. Mengikuti kegiatan Non-Deal Corporate Roadshow

pada tanggal 19-21 September 2018 di Singapura dan

Hong Kong bekerja sama dengan CIMB Sekuritas.

Pengembangan Kompetensi Sekertaris PerusahaanKegiatan yang diikuti sebagai bagian dari program

pengembangan kompetensi di tahun 2018 adalah:

Pengembangan Kompetensi Sekertaris Perusahaan

Corporate Secretary Competence Development

Nama dan Jabatan

Name and Position



Materi Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training Subject


PenyelenggaraOrganizer


Tata Kelola PerusahaanCorporate governance

Enhancement Series

Jakarta, 2-3 Agustus 2018

Jakarta, August 2-3, 2018

Lembaga Management PPMPPM Management Insti-tutions



Publikasi IMF-WBG Annual Meeting 2018Publication IMF-WBG Annu-al Meeting 2018

Jakarta, 6 September 2018

Jakarta, September 6, 2018

Kementerian BUMNMinistry of SOEs



Outlook Market Properti di Indonesia

Jakarta,26 Oktober 2018

Jakarta, October 26, 2018

PT Adhi Karya (Perserro) Tbk.PT Adhi Karya (Perserro) Tbk.



Mengupas Konflik Kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Upaya PencegahannyaPeeling Conflict of Inter-est Stockholders, Board of Commissioners and the Board of Directors and its Prevention Efforts

Jakarta, 9 November 2018

Jakarta, November 9, 2018

LKDILKDI



44th IFAWPCA Convention "Strategic Alliance with Innovation & Human Capital"

Kuala Lumpur, 15-16 November 2018

Kuala Lumpur, November 15-16, 2018

Asosiasi Kontraktor IndonesiaIndonesia Contractors Association

2. Held the Second Annual General Meeting of Shareholders

for the Fiscal Year 2017 on May 4, 2018.

3. Organized the Annual Public Expose on November 29,2018

at Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta.

4. Participated in the Investor Conference on February

8-9,2018 in Jakarta in collaboration with Mandiri Sekuritas

and on July 11-13, 2018 in Bali in collaboration with CIMB

Securities.

5. Participated in the Non-Deal Corporate Roadshow on

September 19-21, 2018 in Singapore and Hong Kong in

collaboration with CIMB Securities.

Corporate Secretary Competence DevelopmentActivities Corporate Secretary participated in as part of the

competency development program in 2018 are:






Audit InternalSatuan Pengawasan Intern Audit internal merupakan bagian

dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan

membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya

melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses

pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola

perusahaan. Proses audit internal Perusahaan dilakukan

oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan

dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota

manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan,

yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi,

keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam membangun sistem pengendalian intern yang

baik, maka SPI mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG

dan manajemen risiko sebagai basis model pemeriksaan

yang dilakukan. Manfaat yang akan diperoleh SPI apabila

menggunakan risk based audit approach, antara lain SPI

akan lebih efisien & efektif dalam melakukan fungsi audit

dan pengawasan.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan, SPI memerankan

sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif dan

konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah

dan meningkatkan operasi Perseroan. Pelaksanaan proses

pengawasan dan audit harus mampu membantu Perseroan

mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan

yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan

pengendalian dan pengelolaan Perusahaan yang baik.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Ketua Unit Audit InternalBerdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku

Pasal 28 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011


Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada

Badan Usaha Milik Negara dan POJK No. 56/POJK.04/2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam

Unit Audit Internal.

PertanggungjawabanKepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada

Direktur Utama, dan jika pertanggungjawaban yang

disampaikan kepada Direktur Utama perlu mendapatkan

penjelasan lebih lanjut, maka Direktur Utama memberikan

tanggapan atau disposisi secara tertulis, untuk segera

ditindaklanjuti oleh SPI.

Internal AuditInternal audit is part of internal control, which in general aims to

help management realize its objectives through examining the

adequacy and implementation of internal control process, risk

management and corporate governance. Company’s internal

audit process is carried out by the Internal Audit Unit (IAU).

Internal control is a process that is designed and run by Board

of Commissioners, Board of Directors and other management

members as well as all Company personnel, the aim is to

provide adequate trust in achieving operational effectiveness

and efficiency, reliability on financial reporting and compliance

with applicable laws and regulations.

In developing a good internal control system, the IAU applies

the principles of GCG and risk management as a basis for the

model of the examination being carried out. Benefit that will

be obtained by IAU if using a risk-based audit approach, among

others, is IAU will be more efficient & effective in carrying out

audit and monitoring function.

In the process of monitoring, IAU plays an independent activity,

objective belief and consultations designed to provide added

value and improve Company’s operations. The implementation

of the supervision and audit process must be able to help

Company achieve its objectives by implementing a systematic

and disciplined approach to evaluate and improve the

effectiveness of the risk management process, adequacy of

control and good management of Company.

Party who appoints/dismisses the Chairman of the Internal Audit UnitBased on the prevailing regulations and laws of Article 28 of the

SOE Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August

1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate

Governance in State-Owned Enterprises and POJK No. 56/

POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for

Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

ResponsibilityThe Head of SPI is directly responsible to the President Director,

and if the responsibility submitted to the President Director

needs to get further explanation, the President Director provides

a written response or disposition, to be immediately followed

up by IAU.





Profile of Internal Auditor ChairmanBased on Board of Directors Decree of PT Adhi Karya (Persero)

Tbk No. 014-6/086 dated April 27, 2016, the internal audit

unit is responsible for the President Director. Since August 2015

the Head of IAU has been held by Wiyono who was appointed

by the President Director in accordance with Bapepam LK

Regulation No. KEP-496/B5/2008 dated November 28, 2008,

the Head of IAU is appointed and dismissed by the President

Director, who has previously obtained an approval from Board

of Commissioners.

Bio dataIndonesian citizen

55 years old

Date and Place of Birth: Trenggalek, September 6, 1963

Domicile Pancoran, Jakarta, Indonesia

Education - Bachelor of Engineering, Civil Engineering Construction,

Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya,

1989

Work Experience - Head of Internal Control Unit, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk, 2015 - present

- Assistant Director of Construction Production, PT ADHI

KARYA (PERSERO) Tbk, 2015

- Head of Construction Division III, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk, 2014 - 2105

- Internal Audit Unit, PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk,

2013 - 2014

- IAU Division Head Auditor, PT ADHI KARYA (PERSERO)

Tbk, 2013 - 2014

Profil Kepala Satuan Pengawasan InternBerdasarkan SK Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

No. 014-6/086 tanggal 27 April 2016, satuan pengawas

internal bertanggung jawab terhadap Direktur Utama.

Sejak Agustus 2015 Kepala SPI dijabat oleh Wiyono yang

ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai dengan Peraturan

Bapepam LK No. KEP-496/B5/2008 tanggal 28 November

2008, Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Utama, yang sebelumnya mendapatkan persetujuan

terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

WiyonoKepala Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit Unit Chairman

Menjabat sejak 23 Desember 2015

Serving Since December 23,2015

Data PribadiWarga negara Indonesia

Usia 55 tahun

Kelahiran: Trenggalek, 6 September 1963

DomisiliPancoran, Jakarta, Indonesia

Pendidikan - Sarjana Teknik, Ilmu Teknik Sipil Konstruksi,

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya,

1989

Pengalaman Kerja - Kepala Satuan Pengawas Internal, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk., 2015 – saat ini

- Asisten Direktur Produksi Konstruksi, PT ADHI

KARYA (PERSERO) Tbk., 2015

- Kepala Divisi Konstruksi III, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk., 2014 – 2105

- Satuan Pengawas Internal, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk., 2013 – 2014

- Auditor Kantor Pusat Divisi SPI, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk., 2013 – 2014






- Manager Business Development Divisi BD Konstruksi,

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk., 2012 – 2013

- Penugasan di PT ADHICON Persada, PT ADHI

KARYA (PERSERO) Tbk., 2009 – 2012

- Pelaksana Estimating dan Pemasaran wilayah DKI

Jakarta, PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk., 2001 – 2002

- Kepala perwakilan Aceh, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk., 2001 – 2002

- Kepala Proyek (Project Manager) , PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk., 1999 – 2000

Sertifikasi - Qualified Internal Auditor (QIA)

Dasar PengangkatanDiangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Menurut Peraturan OJK No. 56/POJK. 04/2015 tanggal

23 Desember 2015.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan InternOrganizational Structure of Internal Audit Unit


SATUAN PENGAWAS INTERNAL INTERNAL AUDITOR

DIREKTURDIRECTOR

SPI terdiri dari Kepala SPI dan 7 (tujuh) orang Auditor

Internal yang bersertifikat profesional dengan susunan

sebagai berikut:

Jabatan Position

NamaName

Kepala SPI IAU Chairman

Wiyono

Auditor Adji LukmantoAuditor Barsi IrnaningsihAuditor SarmonoAuditor Wahyudi AlfathoniAuditor Wisapto AtmojoAuditor Ari Wibawanto

Jumlah I Total 7 (tujuh) orang I 7 (seven) people

- Manager of Business Development, BD Construction

Division, PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, 2012 - 2013

- Assignment at PT ADHICON Persada, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk, 2009 - 2012

- Estimating and Marketing Manager of the DKI Jakarta

area, PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, 2001 - 2002

- Head of Aceh representative, PT ADHI KARYA

(PERSERO) Tbk, 2001 - 2002

- Project Manager, PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk,

1999 - 2000

Certification - Qualified Internal Auditor (QIA)

Basis of AppointmentAppointed and dismissed by the President Director. According

to FSA Regulation No. 56/POJK. 04/2015 dated December

23, 2015.

IAU consists of IAU Cairman and 7 (seven) Internal Auditors

who are professionally certified with the following arrangement:





Apabila diperlukan, unit Satuan Pengawasan Intern ini juga

bisa dibantu dengan cara outsourcing auditor eksternal yang

memiliki keahlian khusus sesuai dengan keperluan Audit.

Tugas dan Tanggung JawabUnit Audit Internal atau disebut juga Satuan Pengawasan

Intern (SPI) melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai

dengan Audit Charter yang telah ditetapkan oleh Direktur

Utama dengan sepengetahuan Ketua Komite Audit (Anggota

Dewan Komisaris Independen). Proses audit secara umum

adalah kombinasi yang terintegrasi dari kegiatan konsultasi

dengan penilaian dengan fokus audit pada pengelolaan risiko

dan pengukuran kontrol internal yang terdiri dari:

a. Kegiatan operasi, memberikan penilaian terhadap

efektivitas dan efisiensi Perseroan, termasuk

tujuan kinerja, keuntungan, dan pengamanan

sumber daya maupun asset organisasi.

b. Kegiatan pengendalian/pengelolaan keuangan,

memberikan penilaian terhadap pengelolaan

keuangan antara lain penyajian, pengungkapan,

pengalokasian hak dan kewajiban, penilaian dan

pengamanan asset.

c. Kegiatan kepatuhan/Evaluasi Internal Kontrol,

memberikan penilaian terhadap rancangan dan

pelaksanaan kegiatan pengendalian dan prosedur yang

ada untuk memastikan kepatuhan hukum, peraturan,

dan kebijakan lainya baik dari Internal Perseroan maupun

dari regulator atau pihak eksternal lainnya.

Tugas SPI secara keseluruhan sebagai berikut:

• Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

• Melakukan audit internal terhadap efektivitas

seluruh sistem yang berlaku di Perseroan untuk

memastikan tercapainya sasaran Perseroan dan

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

sesuai PKAT dengan memberikan rekomendasi

yang dapat meminimalisis dampak risiko dengan

ditujukan kepada PIC yang tepat.

• Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern

Perseroan dan mitigasi risiko, untuk memastikan

pencapaian target RKAP seperti yang telah

direncanakan.

• Menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) berikut

rekomendasi dan saran sesuai hasil audit sebagai

bagian dari upaya memperbaiki kinerja Perseroan secara

berkelanjutan yang disampaikan kepada Direktur Utama

dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

• Memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan

atas rekomendasi yang telah disetujui oleh Auditor

dan Auditee serta melaporkannya kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

If needed, the Internal Audit Unit unit can also be assisted by

outsourcing external auditors who have special expertise in

accordance with the needs of the Audit.

Duties and ResponsibilitiesThe Internal Audit Unit performed their duties and responsibilities

in line with the Audit Charter stipulated by the President Director

and as acknowledged by the Chair of the Audit Committee

(a Member of Board of Commissioners). The audit process in

general is an integrated combination of consultancy activities

and assessment, while setting risk management and internal

control measures as the audit focus:

a. Operating tasks, assessing Company’s effectiveness and

efficiency, including performance objectives, benefits,

and protection of organizational resources and assets.

b. Financial control/management tasks, providing

an assessment of financial management, such as

presentation, disclosure, allocation of rights and

obligations, valuation and protection of assets.

c. Compliance/Internal Evaluation Control Tasks, assessing

the draft and implementation of existing control

activities and procedures to ensure compliance with

laws, regulations and other policies, either with Internal

Organization, regulators, or other external parties.

The overall tasks of IAU are as follows:

• Preparing the Annual Audit Work Plan (AWAP).

• Performing internal audits for the effectiveness of all

applicable systems in Company that focus on Company’s

target and GCG implementation in accordance with

the AWAP through giving recommendations that can

minimize the impact of risk by choosing the right PIC.

• Evaluate the implementation of Company’s internal

control and risk mitigation, to ensure the achievement

of the RKAP targets as planned.

• Reporting audit findings and make recommendations

thereof to improve Company’s performance on a

sustainable basis. Audit findings are reported to the

President Director, and to Board of Commissioners

through the Audit Committee.

• Monitoring follow-ups of audit findings as well as

improvements thereof, and reporting it to the President

Director, and to Board of Commissioners through the

Audit Committee.






Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan InternalInternal Audit Unit Professional Certification

NamaName

JabatanPosition

SertifikatCertificate

WiyonoKepala SPI

IAU ChairmanQualified Internal Auditor (QIA)

Adji Lukmanto Auditor Qualified Internal Auditor (QIA)Barsi Irnaningsih Auditor Qualified Internal Auditor (QIA)Sarmono Auditor Qualified Internal Auditor (QIA)

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan InternalGuna meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan

dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas,

sepanjang 2018 SPI mengikuti seminar, pendidikan dan/

atau pelatihan sebagai berikut:

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Competence Development

Nama dan Jabatan

Name and Position





Tempat/TanggalLocation/ Date


WiyonoGovernance Risk Manajemen Compliance

Teori & praktrek manajemen risiko di era digitalPraktrek theory and risk manage-ment in the digital age

Yogyakarta, 6-7 Desember 2018

Yogyakarta December 6-7, 2018

ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

Wiyono

Mencegah korupsi di korporasiPreventing corruption in the corporation

- PERMA No. 13-2016 Tentang Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

- ISO 370001:2016 Anti Bribery Management System

- PERMA No. 13-2016 About Handling of Criminal

Acts by the Corporation- ISO 370001: 2016 Anti-

Bribery Management System

Jakarta, 30 Agustus 2018

Jakarta, August 30, 2018


Ari WibawantoMencegah korupsi di korporasiPreventing corruption in the corporation

- PERMA No. 13-2016 Tentang Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

- ISO 370001:2016 Anti Bribery Management System

- PERMA No. 13-2016 About Handling of Criminal

Acts by the Corporation- ISO 370001: 2016 Anti-Bribery Management

System

Jakarta, 30 Agustus 2018

Jakarta, August 30, 2018



In order to improve competency in terms of knowledge to

assist in the implementation of tasks, throughout 2018 IAU

participated in seminars, education and/or trainings as follows:





Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal


Nama dan Jabatan

Name and Position





Tempat/TanggalLocation/ Date


Sarmono

Managerial Level Sertifikasi Qualified Internal AuditorManagerial Level Qual-ified Internal Auditor Certification

- Managing Internal Audit Function

- Current Issues in Internal Auditing

- Strategic Management - Corporate Governance - Communication in Internal

Audit - Peran IA sebagai

Konsultan & Katalis - Peran IA dalam CG dan RM - Leadership and Change

Management - Quality Assurance and

Improvement Program- Managing the Internal Audit

Function - Current Issues in Internal

Auditing- Strategic Management- Corporate Governance- Communication in Internal

Audit- IA role as Consultant &

Catalysts- IA role in CG and RM- Leadership and Change

Management- Quality Assurance and

ImprovementProgram

Jakarta, 12 - 22 Nopember 2018

Jakarta, November 12-22, 2018

YPIA(Yayasan Pendidikan Internal Audit)YPIA(Internal Audit Education Foun-dation)

Barsi Irnaningsih

Managerial Level Sertifikasi Qualified Internal AuditorManagerial Level Qual-ified Internal Auditor Certification

- Managing Internal Audit Function

- Current Issues in Internal Auditing

- Strategic Management - Corporate Governance - Communication in Internal

Audit - Peran IA sebagai

Konsultan & Katalis - Peran IA dalam CG dan RM - Leadership and Change

Management - Quality Assurance and

Improvement Program- Managing the Internal Audit

Function - Current Issues in Internal

Auditing- Strategic Management- Corporate Governance- Communication in Internal

Audit- IA role as Consultant &

Catalysts- IA role in CG and RM- Leadership and Change

Management- Quality Assurance and

ImprovementProgram

Jakarta, 12 - 22 Nopember 2018

Jakarta, November 12-22, 2018

YPIA(Yayasan Pendidikan Internal Audit)YPIA(Internal Audit Education Foun-dation)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Internal Tahun 2018Di tahun 2018, SPI melaksanakan program kerja

pengawasan yang rencana dan realisasinya adalah:

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perusahaan

yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian

penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di

Indonesia

Brief Report on Implementation of Tasks of the Internal Audit Unit for 2018In 2018, IAU carries out a monitoring program with plans

and realization:

Public accountant is an external body of Company that serves

to provide opinions regarding the suitability of the presentation

of Company’s financial statements to the Financial Accounting

Standards (FAS) in Indonesia.






Akuntan publik merupakan organ eksternal Perusahaan

yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian

penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan IndonesiaManajemen bertanggung jawab terhadap penyajian

laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap SAK

yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-

347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman

Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten

atau Perusahaan Publik.

Akuntan Publik Tahun 2018Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-812/

MBU/12/2018 perihal Persetujuan Penunjukan Kantor

Akuntan Publik PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Perseroan

telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik

Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan (afiliasi firma RSM)

untuk melakukan perkerjaan mengaudit Laporan

Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018. Untuk menjamin

independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor

Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan


Akuntan Publik Tahun 2018

2018 Public Accountant

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

AkuntanAccountant

Rusli (Signing Partner)

Tahun AuditAudit Year

Tahun Buku 2018

Periode PenugasanAssignment Period

1 Tahun

JasaService

Laporan Keuangan PerseroanAudit Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan- Company’s Financial Statements - Audit of the fund management of the Partnership and Community Development Program

Jasa LainnyaOther Services

-

Biaya Fee

Rp1.980.000.000

Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keungan Tahun Buku 2018, didapatkan kesimpulan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dengan Predikat ``Wajar Tanpa Modifikasi``.

Public accountant is an external body of the Company that

serves to provide opinions regarding the suitability of the

presentation of the Company’s financial statements to the

Financial Accounting Standards (FAS) in Indonesia.

Compliance with Indonesian Financial Accounting StandardsManagement is responsible for the presentation of Company’s

financial statements and compliance with the applicable FAS in

Indonesia stipulated by the Indonesian Institute of Accountants

(IAI) and the Decision of the Chairman of the Financial Institution

Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) which

has become Financial Services Authority (FSA) No. VIII.G.7,

Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012, dated June 25,

2012 on Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial

Statements of Issuers or Public Companies.

2018 Public AccountantBased on the Decree of the SOE Minister No. S-812/

MBU/12/2018 on the Approval of the Appointment of the PT

Adhi Karya (Persero) Tbk Public Accounting Firm, Company

has approved the appointment of Amir Abadi Jusuf, Mawar

& Rekan (RSM firm affiliate) to conduct the work of auditing

Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2018 . To

guarantee the independence and quality of the results of the

audit, the appointed External Auditor may not have a conflict

of interest with Company.

Akuntan PublikPublic Accountant





Akuntan Publik dan Biaya Periode 5 Tahun TerakhirGuna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar

Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan

dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan selama

5 (lima) tahun terakhir sejak Perseroan resmi berdiri.

Daftar Akuntan Publik 2014-2018 Sejak ADHI BerdiriList of 2014-2018 Public Accountants Since the Establishment of ADHI

Tahun BukuFiscal Year

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

AkuntanAccountant

JasaService

Biaya(Rp/termasuk

PPn)Fee

(Rp/including VAT)

2018

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rusli (Signing Partner)

- Laporan Keuangan Perseroan - Audit Pengelolaan Dana Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan - Company’s Financial Statements - Audit of the fund management of the Partnership

and Community Development Program

1.980.000.000

2017Hertanto, Grace, Karunawan

Hertanto (Akuntan Utama) (Main Accountant)




858.000.000

2016Hertanto, Grace, Karunawan

Hertanto (Akuntan Utama) (Main Accountant)




770.000.000

2015

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)

Benny Andria (Akuntan Utama) (Main Accountant)




935.000.000

2014

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)

Benny Andria (Akuntan Utama) (Main Accountant)




935.000.000

Public Accountants and Fees in the Last 5 YearsFor transparency, the following is a list of Public Accounting

Firms, Accountants and fees paid for auditing Company’s

financial statements for the last 5 (five) years since Company

was officially established.






Perseroan menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang

dijalankan Perseroan. Dampak dari risiko tersebut secara

signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perseroan,

yang tentu saja melekat pada semua aktivitas dan

pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis.

ADHI merupakan perusahaan yang bergerak di lima lini

bisnis yaitu: jasa konstruksi, energi, properti, industri,

dan investasi. Dalam rangka melaksanakan VISI dan

MISI Perseroan di tengah-tengah persaingan usaha yang

semakin ketat, maka diperlukan strategi yang efektif dalam

menjalankan kegiatan bisnisnya dengan cara memenuhi

kriteria GCG (Good Corporate Gorvernance) untuk dapat

mencapai sasaran Perseroan.

Sejak 2007 ADHI memiliki Divisi Manajemen Risiko yang

tugasnya berpedoman pada:

• SK Direksi No. 014-6/2018/459 tanggal 17

Desember 2018 tentang Penetapan Selera

Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk

Tolerance).

• Filosofi risiko ADHI.

• Manual Manajemen Risiko.

• Prosedur & Petunjuk Kerja

Pengelolaan Risiko yang dilakukan oleh masing-masing lini

bisnis bisa berbeda, namun pada hakekatnya saling terkait satu

dengan lain dan secara integral dilaporkan secara berjenjang

dari Proyek ke Unit Kerja/Anak Perusahaan, selanjutnya dari

Unit Kerja/Anak Perusahaan ke Direktorat yang bersangkutan

melalui Aplikasi ADHI e-Risk secara daring.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau

memperkecil terjadi risiko yang berdampak kepada

pencapaian sasaran Perseroan, ialah dengan melalui

penerapan sistem Enterprise Risk Management (ERM)

dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh insan

ADHI sebagai pemilik Risiko.

Manajemen ADHI menjamin penetapan dan pendokumentasian

kebijakan Manajemen Risiko, termasuk sasaran dan komitmen

pelaksanaan manajemen risiko. Kebijakan ini relevan dengan

Visi, Misi, Sasaran, dan sifat bisnis ADHI serta harus diyakini,

dipahami, diimplementasikan, dan dipelihara pada seluruh

jajaran organisasi.

ADHI menerapkan kehatian–hatian dan senantiasa

menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam

Company realizes that risk has become an integral part of

every business process carried out by Company. The impact

of these risks can significantly affect the stability of Company,

which of course is inherent in all activities and decision making

in conducting business.

ADHI is a company engaged in five business lines: Construction

Services, Energy, Property, Industry, and Investment. In order to

implement the Vision and Mission in the midst of increasingly

fierce competition, we need an effective strategy in running

business operations by fulfilling the GCG (Good Corporate

Governance) criteria in order to achieve Company’s goals.

Since 2007, ADHI has a Risk Management Unit with duties

that refer to:

• Decree of Board of Directors No.014-6/ 2018/459

dated December 17, 2018 on the Implementation

of Enterprise Risk Management and Risk Tolerance.

• ADHI risk philosophy.

• Risk Management Manual.

• Procedures and Work Guideline

The risk management carried out by each business lines may

differ, but the nature is related and integrally reported in

sequential order from the Project to Work Unit/ Subsidiary,

and then from Work Unit/ Subsidiary to related Directorate

through online application of ADHI e-Risk.

One of the efforts done to prevent or minimize risksthat

affect the achievement of corporate goals is through the

implementation of Enterprise Risk Management (ERM) system

in which risk management is conducted by all ADHI personnel

as the owner of risk.

ADHI Management ensures the stipulation and documentation

of risk management policies, including targets and commitments

implementation of risk management. This policy is relevant to

the Vision, Mission, Goals, and ADHI’s nature of business and

must be believed, understood, implemented, and maintained

at all levels of the organization.

ADHI applies caution and always maintains a high level of

vigilance in conducting their business, which is supported by

Manajemen RisikoRisk Management





menjalankan usahanya, didukung oleh Departemen

Akuntansi, Keuangan dan Risiko guna meminimalkan

potensi risiko yang bisa terjadi. Secara garis besar, risiko

tersebut dibedakan menjadi dua kelompok risiko yakni:

Risiko yang Bersumber dari Faktor Eksternal dan Risiko

yang Bersumber dari Faktor Internal.

Guna menunjang efektifitas pengelolaan risiko Departemen

Akuntansi, Keuangan dan Risiko telah menetapkan template

risiko untuk Risiko Kontrak, Risiko Pendanaan, Risiko Partner

dan Risiko Kapabilitas dan akan dilanjutkan untuk risiko

yang lainnya. Template ini mempermudah Pemilik Risiko

dalam melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko.

Sekaligus membantu Departemen Akuntansi, Keuangan

dan Risiko untuk melakukan evaluasi atas efektifitas sistem

manajemen risiko.

Risiko - Risiko yang Dihadapi Perseroan

Sebagai sebuah entitas bisnis, ADHI tidak terlepas dari

berbagai risiko yang bisa dihadapi. Secara garis besar,

risiko-risiko tersebut digolongkan menjadi dua faktor

yaitu: Faktor Eksternal dan Faktor Internal

Risiko eksternal termasuk, namun tidak terbatas pada

risiko berikut ini:

• Risiko kenaikan harga bahan baku/material

• Risiko Pembayaran

• Risiko Perubahan kebijakan Pemerintah

• Kondisi Perubahan Kurs

• Risiko Pemutusan Kontrak

• Risiko Persaingan Usaha

• Risiko Pada Fase Konstruksi & Operasional

Risiko internal termasuk, namun tidak terbatas pada risiko

berikut ini:

• Risiko Perseroan Dalam Bisnis Energi

• Risiko Gagal Tender

• Risiko Dalam Pemilihan Mitra/Partner

• Risiko Atas Kegagalan Desain

• Risiko Kondisi Perseroan Dalam Bisnis Investasi

• Risiko Fase Pra Konstruksi

Risiko kontrak dan risiko hubungan kerja mencakup antara

lain risiko pencairan bank garansi dan risiko pemutusan

kontrak. Khusus untuk proyek-proyek Energi terdapat

beberapa risiko yang sifatnya spesifik antara lain risiko

dalam pemilihan mitra dan risiko atas kegagalan desain,

untuk Divisi Join Operation (JO) selain risiko-risiko di atas

juga terdapat risiko terkait hubungan dengan mitra JO.

the Department of Accounting, Finance and Risk in order to

minimize the risk potential that may aoccur. Broadly speaking,

these risks are divided into two risk groups: Risks from External

Factors and Risk from Internal Factors.

In order to support the effectiveness of the risk management,

Department of Accounting, Finance and Risk has set a risk

template for Contract Risk, Financing Risk, Partner Risk

and Capability Risk that will then continued to other risks.

These templates make it simpler for the Risk Owner in doing

identification, assessment, and mitigation of risk. They are also

helpful to the Department of Accounting, Finance and Risk

to evaluate the effectiveness of the risk management system.

Risks Faced by Company

As a business entity, ADHI cannot be separated from the

potential risks that could occur. Broadly speaking, these risks

are divided into two risk groups: Risks from External Factors

and Risk from Internal Factors.

External risks include, but not limited to:

• Risk due to materials price increase

• Risk from payment

• Risk due to changes in government policies

• Risk due to changes in exchange rate

• Risk due to contract termination

• Risk from business competition

• Risk from construction and operational phase

Internal risks include, but not limited to the following risks:

• Risk from Energy Business

• Risk from Tender Failure

• Risk from Working Relationship

• Risk from Design Failure

• Risk from Investment Business

• Pre-Construction Risk

Risks that are caused by contract and work relationship include

the disbursement of bank guarantees and contract termination.

Particularly for Energy projects, some risks are specific, including

risk stemming from choosing the work partners and risk in

design failures. For JO Division, in addition to the risks above

there are also risks associated with JO’s partner relationship.






Penetapan Selera Risiko dan Toleransi RisikoSelera Risiko (Risk Appetite) Bisnis Jasa Konstruksi:

1. Tidak diizinkan mengambil Proyek dengan kondisi denda

maksimum Liquidated Damaged unlimited (tidak terbatas).

2. Departemen Operasi tidak diizinkan untuk mengambil

Kontrak yang berbentuk EPC.

3. Setiap penawaran harus dilakukan analisa risiko kontrak

beserta rencana mitigasi.

4. Apabila proses Hold Point belum dilaksanakan, secara

otomatis sistem akan terkunci, kunci akan terbuka apabila

Proses Hold Point telah disetujui oleh GM Departemen

Operasi (Proyek di bawah Rp200 miliar) atau Direksi (Proyek

di atas Rp200 miliar).

5. Zero Fatality Accident.

6. Mutu Pekerjaan minimal sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Selera Risiko (Risk Appetite) Bisnis EPC:

1. Tidak diizinkan mengambil Proyek dengan kondisi denda

maksimum Liquidated Damaged unlimited (tidak terbatas).

2. Dalam Setiap penawaran harus dilakukan analisa risiko

kontrak beserta rencana mitigasi.

3. Dalam RAP telah dicadangkan biaya kontingensi dimana

izin penggunaan dilakukan oleh Direksi.

4. Apabila proses Hold Point belum dilaksanakan, secara


Proses Hold Point telah disetujui oleh GM Departemen

Operasi (Proyek di bawah Rp200 miliar) atau Direksi (Proyek

di atas Rp200 miliar).

5. Zero Accident.

6. Mutu Pekerjaan minimal sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Untuk Risiko (Risk Appetite) Bisnis Properti & Realty diantaranya

diatur:

1. Tak dijinkan transaksi pembelian lahan dengan kondisi

lahan masih ada masalah hukum (harus ada Due Diligentter

lebih dahulu).

2. Dalam setiap bisnis plan harus dilakukan analisa risiko

beserta rencana mitigasi.

3. Apabila proses Hold Point belum dilaksanakan secara


proses Hold Point telah disetujui oleh Direksi.

4. Zero accident

5. Mutu pekerjaan minimal sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Upaya Mengelola RisikoBerdasarkan tingkat risiko yang berpengaruh pada

Perseroan, risiko-risiko yang dihadapi dan dikelola oleh

Perseroan adalah sebagai berikut:

• Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku/Material

Risiko kenaikan harga material dapat diakibatkan

oleh gejolak pada sektor ekonomi, moneter dan

politik yang dapat menimbulkan perubahan

estimasi dalam penetapan biaya atas pekerjaan

konstruksi yang pada akhirnya mengakibatkan

penurunan laba Perseroan.

Risk Appetite and Risk Tolerance StipulationThe Risk Appetite of Construction Services Business includes:

1. It is not allowed to take on projects with maximum penalty

condition/ liquidated damaged unlimited.

2. Construction division is not permitted to take on Energy contracts.

3. Every tender must be analyzed based on the risk contract and

mitigation plan

4. If the Hold Point System process has not been implemented, the

system will be automatically locked. The lock will be opened if the

Hold Point process has been approved by Head of Division (for

projects under USD 100 billion) or approved by Board of Directors

for projects over 100 billion.

5. Zero Fatality Accident

6. Quality of work must meet minimal contract specifications.

The Risk Appetite for EPC business includes:

1. It is not allowed to take on projects with maximum penalty

condition/liquidated damaged unlimited.

2. Every tender must be analyzed based on the risk contract and

mitigation plan.

3. Contingency fee is reserved in Business Plan and its utilization must

be done with the permission of Board of Directors.

4. If the Hold Point System process has not been implemented, the

system will be automatically locked. The lock will be opened if the

Hold Point process has been approved by Head of Division (for

projects under USD 100 billion) or approved by Board of Directors

for projects over 100 billion.

5. Zero Fatality Accident


The Risk Appetite for Property and Realty Business includes:

1. It is not allowed to purchase a land when there are still legal issues

concerning said land (there should be a Due Diligent beforehand).

2. Every business plan must be analyzed based on the risk contract

and mitigation plan.

3. If the Hold Point System process has not been implemented, the system

will be automatically locked. The lock will be opened if the Hold Point

process has been approved by Board of Directors.

4. Zero accident.


Risk Management EffortsBased on the level of risks affecting Company, the

following is the risks faced and managed by Company:

• Risk of Material Price Increase

The increase in price of materials may happen due to

the economic turmoil as well as financial and political

uncertainties, which potentially cause changes in

budget forecasting to the construction works that

will potentially cause Company’s loss.





Meskipun gejolak yang terjadi pada sektor

ekonomi, moneter dan politik cenderung

stabil dan kondusif, Perseroan senantiasa

melakukan langkah antisipasif guna mengurangi

kemungkinan terjadinya risiko yang berakibat

pada kenaikan harga bahan material.

Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Melakukan kontrak pengadaan dengan

pemasok utama dengan harga, jumlah dan

waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Melakukan perencanaan dan pengelolaan.

3. Untuk kebutuhan materi yang spesifik,

Perseroan melakukan pesanan di muka dalam

jumlah minimal tertentu.

4. Khusus untuk kontrak dengan mitra kerja

dengan durasi waktu yang panjang, Perseroan

mencantumkan pasal tentang eskalasi harga

dan dalam proyek lain diupayakan negosiasi

untuk mencantumkan ketentuan tentang

eskalasi harga.

• Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran terjadi sebagai akibat dari

adanya beberapa pemberi kerja yang menunda

atau mengalami kesulitan untuk membayar biaya

proyek sesuai jadwal yang ditentukan.

Untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut, Perseroan

telah menetapkan berapa langkah sebagai berikut:

1. Menilai bonafiditas dan reputasi pemberi pekerjaan.

2. Mengharuskan adanya uang muka proyek.

3. Mengambil langkah-langkah negosiasi

dengan pihak pemberi kerja untuk mencegah

terjadinya risiko tidak dibayar.

4. Menempuh jalur hukum.

• Risiko Perseroan dalam Bisnis Energi Risiko Gagal

Tender

Risiko kerugian dapat terjadi dalam kegagalan

memenangkan tender. Kegagalan ini dapat

terjadi karena adanya kompetitor yang memiliki

penawaran lebih baik atau ketidakmampuan

Perseroan dalam memenuhi syarat-syarat tender.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko

ini, maka dalam setiap keikutsertaan dalam tender

proyek energi, Perseroan melakukan hal- hal

sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi.

2. Melakukan due diligence dan persiapan yang

matang.

3. Jika diperlukan, Perseroan membentuk

konsorsium dengan perusahaan lain yang

memiliki keunggulan kompetitif yang tidak

dimiliki Perseroan.

• Risiko Dalam Pemilihan Mitra/Partner

Mencari dan menentukan mitra/partner kerja sama

Although the change in economic, financial and political

sectors is stable and conducive, Company always takes

anticipative steps to minimize risks that lead to material

price increase.

The steps are as follows:

1. Drawing up procurement contract with major

supplier with the prices, quantities and time

predetermined

2. Conducting planning and managing.

3. For specific materials, Company makes advance

orders in a certain minimum quantity.

4. Especially for long-term contracts with business

partners, Company includes articles on price

escalation, and in other projects, by negotiating

the inclusion of points regarding price escalation.

• Payment Risk

Payment Risk is resulted from an employer or a client

postponing or experiencing difficulties to pay for the

project cost on schedule.

To minimize such risk, Company prepared several steps:

1. Assessment of the client’s bona fides and reputation

2. Requirement of cash advances for the project

3. Negotiation with the client to prevent the risk of

unpaid contract

4. Legal measure

• Company’s Risk in Energy Business (Risk of Tender

Failure)

The risk of loss can happen in the failure to win a bid.

This failure may happen as a competitor may have better

offer or as Company fails to meet the requirement

for bidding.

To minimize such a risk, every participation in a bid for

an Energy project requires Company to:

1. Improve efficiency

2. Conduct due diligence and have a good

preparation.

3. If necessary, Company forms a consortium with

other companies which have competitive edge

which Company lacks.

• Risk from Working Relationship

Looking for and deciding on a work partner is a risk






merupakan risiko tersendiri karena kesalahan

dalam memilih mitra/partner kerja sama baik

dalam bentuk konsorsium maupun Joint Operation.

Kerugian dapat timbul dari ketidakmampuan mitra/

partner dalam memenuhi kewajibannya sebagia

mitra dapat berimbas kepada Perseroan sebagai

mitra/ partner dalam kerja sama.

Guna mengurangi terjadinya potensi risiko

kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam

memilih mitra/partner kerjasama, Perseroan

melakukan Due Diligence (uji tuntas) atas calon

mitra/partner kerja sama untuk mengetahui

kapabilitas, kompetensi dan performance dari

segi teknis, SDM dan keuangannya.

• Risiko Atas Kegagalan Desain

Dalam proyek energi, kontraktor energi berperan

sebagai pembuat desain/rancangan (engineering)

dan melaksanakan (procurement) sendiri. Dengan

demikian, tanggung jawab atas keseluruhan

pekerjaan dalam proyek energi berada pada

kontraktor energi. Tidak terpenuhinya output

seperti yang dipersyaratkan pada proyek energi

bisa berdampak pada kinerja Perseroan.

Mempertimbangkan beratnya tanggung jawab

dalam pengerjaan proyek energi, Perseroan telah

melakukan langkah-langkah untuk mencegah

dan meminimalisasi risiko, antara lain dengan:

1. Menggandeng partner yang memiliki

kompetensi, keahlian dan pengalaman luas

dalam pengerjaan desain proyek- proyek energi.

2. Mengasuransikan proyek Energi pada

perusahaan-perusahaan asuransi yang bonafid.

3. Mempersiapkan para engineer yang handal.

4. Mengupayakan equipment yang ada jaminan

dari pabrik pembuatnya

• Risiko perubahan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengenai ekomoni,

moneter, sosial dan politik dapat berubah dari

waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan

terjadinya perubahan undang-undang dan

peraturan. Kondisi seperti itu akan berdampak

pada keputusan investasi dan bisnis, yang

menyebabakan tertundanya proyek konstruksi.

Risiko yang berhubungan dengan perubahan

perundangan dan peraturan ini bersifat sistemik

dan berdampak negatif pada bisnis dan prospek

pertumbuhan Perseroan.

due to an error in judgment in choosing a good work

partner either in the form of a consortium or in a Joint

Operation. The loss may stem from the inability of the

partner to fulfill its obligations that affect Company as

the partner in the work relationship.

To minimize the potential of loss due to unsuitable

partnership, Company performs due diligence on the

potential partner to know its capability, competence

and performance in the technical, human resource

and financial aspects.

• Risk from Design Failure

In an energy project, an energy contractor plays a role

of the designer/engineer and self- procurement. This

means the responsibility of the whole work in the

Energy project is in the hands of the Energy contractor.

The failure in producing the expected output may affect

Company’s performance.

Considering the heavy task related to the execution of

an Energy project, Company has taken several steps to

prevent and/or minimize the risk, such as:

1. Working with a partner which has competence,

expertise and experience in designing Energy

projects.

2. Reinsuring Energy projects to bona ide insurance

companies.

3. Preparing skilled engineers.

4. Providing equipment with certain warranty from

the manufacturers.

• Risk from Government Policy

Government policies on economy, monetary, social and

political issues may change over time. This may lead to

revision of the Law and regulations. Such a condition

will affect the decision to invest and to do business,

which can lead to delays in a construction project.

The risk related to changes in law and regulation is

basically systemic and negatively impacts Company’s

business and growth prospect.





Guna meminimalisir dampak dari risiko ini,

Perseroan telah menerapkan beberapa langkah,

antara lain

1. Menekan biaya overhead yang tidak perlu.

2. Mengurangi hutang dengan bunga tinggi

atau restrukturisasi hutang.

3. Meningkatkan upaya pencairan tagihan yang

masih outstanding.

4. Hati-hati dan bijak dalam memilih proyek dan

menghindari proyek yang berisiko tinggi.

5. Menjaga dan menghemat cash flows

6. Menghentikan investasi yang kurang perlu.

7. Menghentikan pengerjaan proyek yang besar

kemungkinannya tidak terbayar.

8. Membentuk konsorsium dalam hal proyek

yang dikerjakan bernilai besar.

9. Mencantumkan klausul dalam kontrak

tentang eskalasi harga apabila terjadi

perubahan kebijakan moneter.

• Risiko Perubahan Kurs

Perubahan kurs rupiah terhadap mata uang asing

dapat menimbulkan risiko pada kontrak proyek

dan hutang Perseroan yang menggunakan mata

uang asing.

Perseroan mimitigasi risiko ini dengan melakukan

transaksi Lindung Nilai maupun menyamakan

denominasi kewajiban pembayaran kepada pihak

ketiga dengan denominasi pembayaran termin

pekerjaan.

• Risiko Pemutusan Kontrak

Risiko pemutusan kontrak umumnya terjadi

akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan

konstruksi. Keterlambatan tersebut terjadi

dikarenakan faktor eksternal yang terjadi di luar

kemampuan Perseroan. Bagaimanapun, Perseroan

akan dirugikan apabila terjadi pemutusan kontrak

oleh Pemberi Kerja.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya

risiko pemutusan kontrak ini maka tindakan yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi aliansi dalam pengerjaan proyek yang

bukan menjadi kompetensinya.

2. Menyiapkan alternatif solusi penyelesaian

outsourcing maupun pengalihan kepada

pihak lain dalam hal diketahui bahwa

ADHI mempunyai masalah teknis dalam

menyelesaikan kontraknya.

To minimize the impact of this type of risk, Company

has implemented several steps, including:

1. Decrease unnecessary overhead costs.

2. Decrease high-interest loans or to restructure

Company’s debts.

3. Improve the disbursement of outstanding bills.

4. Practice a prudent selection project and avoiding

high-risk projects.

5. Maintain and conserve cash flow.

6. Stop unsound investment.

7. Put a hold on a big project which poses a risk of

bad payment.

8. Form a consortium for big-scale projects.

9. Include a clause in the contract on price escalation

to anticipate changes in monetary policies.

• Risk from Exchange Rate

Changes in exchange rate of Indonesian Rupiah

against foreign exchange can lead to a risk against

the contract value and Company’s debts which use

foreign exchange.

Company mitigates this risk with hedging transaction

or with equating the payment denomination with the

third party with the payment denomination for the

term of the work.

• Risk of Contract Termination

Risk of contract termination is mainly due to delays

in the completion of construction work. The delay

occurred due to external factors beyond Company’s

ability. However, Company will be harmed in the event

of termination of the contract by the Employer.

To reduce the possibility of the risk of contract

termination, the actions taken are as follows:

1. Strategic alliances in projects which are outside

our competence.

2. Preparing an alternative solution to the completion

of outsourcing as well as conduct a transfer to

other party when it comes to attention that ADHI

has technical problems in completing the contract.






• Risiko Persaingan Usaha

Sektor jasa konstruksi memiliki prospek usaha yang

menjanjikan sehingga menciptakan kompetensi

usaha antar kontraktor. Di masa mendatang,

persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi

disadari akan semakin tajam, baik oleh kontraktor

dalam negeri maupun asing. Semakin bertambahnya

penyedia jasa konstruksi maka akan semakin

menurunkan pendapatan Perseroan, terkait

menurunnya jumlah proyek yang dikerjakan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya

risiko persaingan usaha ini maka Perseroan terus

memonitor tingkat risiko atas identifikasi risiko

ini secara berkelanjutan dengan harga pokok

produksi (Cost of Revenues) untuk meningkatkan

tingkat kompetensi Perseroan, dengan:

1. Menggunakan teknik pelaksaanaan terbaru

yang dapat mengaikkan efisiensi.

2. Menggunakan teknologi dan inovasi terbaru

untuk menjalankan bisnis.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang

mempunyai keunggulan kompetitif yang

tinggi dan tidak dimiliki oleh Perseroan.

• Risiko Perseroan Dalam Bisnis Investasi

Risiko Perseroan dalam bisnis investasi terjadi para

proyek yang membutuhkan dana besar dengan

jangka waktu yang panjang membuat biaya

investasi yang diperkirakan dapat meningkat dan

melebihi dari perencanaan sebelumnya. Risiko

tinggi akan dialami Perseroan pada dua tahapan

proyek, antara lain: Risiko Fase Pra Konstruksi dan

Risiko Fase Konstruksi dan Operasional.

• Risiko Fase Pra Konstruksi

Risiko pada fase pra konstruksi Perseroan

mengeluarkan biaya persiapan tender yang cukup

besar. Apabila Perseroan gagal memenangkan

tender investasi yang disebabkan adanya kompetitor

yang memiliki penawaran lebih baik atau

ketidakmampuan dalam memenuhi syarat-syarat

tender, akan berakibat pada timbulnya High Cost.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase

pra konstruksi, ADHI melakukan langkah- langkah

antara lain:

• Risk from Business Competition

Construction business is a prospective industry and

is creating competition among contractors. In the

future, competition in construction service is deemed

to be even harder, either with local contractors or

with foreign ones. The more contractors offering their

services, the bigger potential of diminishing revenue for

Company, due to the less no. of projects for Company

to work on.

To minimize the risk of business competition, Company

continues to monitor the risk level of this identified risk

against the cost of goods sold to maintain Company’s

level of competence. To minimize the risk of business

competition, Company is taking these measures:

1. Update its implementation techniques to improve

efficiency.

2. Use latest technology and innovation to run its

business.

3. Work with other parties that have competitive

edges that are not possessed by Company.

• Risk from Investment Business

Company’s risk in business investment occurred in

projects that require a large investment in the long term

that makes it possible for the investment costs to rise

and exceed prior expectations and planning. Company

is running a high risk in two stages of the project; they

are Pre-Construction Risk and Construction Work &

Operational Phase Risk

• Pre-Construction Risk

The risk in pre-construction phase is the high cost

Company needs to prepare for the bidding process. If

Company does not win the bidding process because a

competitor has a better offer or because Company fails

to meet the requirements for the bidding, Company

will suffer from High Cost.

To diminish the risk in pre-construction phase, Company

needs to conduct these steps:





1. Meningkatkan efisiensi.

2. Melakukan persiapan yang matang dalam

mengikuti proses tender investasi.

3. Membentuk konsorsium dengan perusahaan

lain yang memiliki keunggulan kompetitif

yang tidak memiliki Perseroan.

4. Menyusun kontrak kerja dalam bentuk turn

key project.

• Risiko Pada Fase Konstruksi & Operasional

Dalam proyek-proyek investasi di bidang infrasturktur

sangat bergantung pada regulasi penentuan dan

penyesuaian tarif oleh Pemerintah. Bahkan setiap

akan dilakukan penyesuaian tarif selalu mendapatkan

protes keras dari masyarakat serta badan legislatif,

yang pada akhirnya penyesuaian tarif ditentukan

bukan berdasarkan pertimbangan finansial, tetapi

lebih pada pertimbangan politis.

Guna mengantisipasi risiko pada fase operasional,

ADHI dapat menempuh jalan negosiasi dengan

meminta kepada pemerintah untuk memberikan

kompensasi dalam rangka Public Service

Obligation (PSO) dan meminta jaminan jumlah

minimum pemakaian jasa dari pemerintah untuk

mengurangi risiko kegagalan pasar.

1. Improve efficiency

2. Make good preparation for the bidding process

3. Form a consortium with other companies which

have a competitive edge Company is lacking.

4. Draw up a work contract of key project

• Construction Work & Operational Phase Risk

Investment projects in infrastructures rely much on

government regulations on tariffs. Tariff adjustment

may not always be firmly made, often drawing protests

from the people and the legislative body. So, tariff

adjustment is made sometimes not due to financial

consideration but because of political consideration.

To anticipate the risk in operational phase, Company

can opt for negotiation by asking Government to give

compensation as part of Public Service Obligation (PSO)

and ask for guarantee with the amount of minimum

service from Government to minimize the risk of market

failure.






Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh ADHI

merujuk pada pada Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara No. PER-01/ MBU/2011 Pasal 26

Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara.

Dalam Perseroan, Sistem Pengendalian Internal dilakukan

pada semua lini bisnis dengan sistem berjenjang dari

ujung kegiatan sampai dengan kompilasi pelaporan

pada Perseroan. untuk menunjang proses pengendalian

korporasi menggunakan ADHIMIS (ADHI Management

Information System) yaitu Sistem Pengendalian yang

berbasis sistem teknologi dan informasi.

Ketentuan pengendalian internal untuk setiap lini bisnis

dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi yang

dikeluarkan. Secara garis besar, pengendalian internal

dimaksudkan agar visi dan misi yang telah ditetapkan

oleh Perseroan dapat tercapai secara optimal dengan

mengamankan berbagai macam sumber daya yang

dimiliki, sehingga risiko-risiko inheren terkait dengan

proses bisnis ADHI dapat diindentifikasi dan dikelola

dengan baik dan mampu meminimalisasi hal–hal yang

menghambat pencapaian tujuan Perseroan.

Sesuai dengan Committee of Sponsoring Organizations

(COSO) serta dalam Standar Profesional Audit Internal

(SPAI) 2000 dari The Institute of Internal Auditor (IIA),

fungsi Auditor Internal adalah memberi nilai tambah bagi

organisasi dengan melakukan penilaian yang obyektif,

independen dan relevan serta memberikan kontribusi

bagi efektifitas dan efisiensi dari proses-proses governance

manajemen risiko dan pengendalian.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian InternalUntuk memastikan sistem pengendalian internal

dijalankan dan sesuai Permen BUMN serta POJK, korporasi

menetapkan keberadaan Satuan Pengawasan Internal

yang selalu dilakukan penyegaran komposisi, jumlah dan

kualitas SDM-nya setiap periode. Kebijakan pengendalian

internal ADHI menyangkut 4 (empat) hal yakni:

1. Kebijakan Pemasaran

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.: 014-

6/042, ketentuan yang diatur meliputi:

a. P r o s e s p r a k u a l i f i k a s i d i l a k u k a n /

dikoordinasikan oleh Divisi Pemasaran Kantor

Pusat.

ADHI’s Internal Control System refers to the Regulation of the

Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/ MBU/ 2011

Chapter 26 on Implementation of Good Corporate Governance

in State-Owned Enterprises.

Within Company, the Internal Control System is applied in

all business lines with a staged system—from activity end to

compilation of report for Company—to support corporate

control process by using ADHIMIS (ADHI Management

Information System), an IT-based control system.

The internal control provisions for each business line are carried

out in accordance with the Decree of Board of Directors. In

general, internal control aims to maximize the realization of

Company’s vision and mission by securing a wide range of

resources owned by Company. Inherent risks associated with

ADHI business process can be identified and managed properly

so that the issues that hinder Company’s achievement can be

minimized.

In line with the Committee of Sponsoring Organizations

(COSO) and the Standards of Internal Audit Professionals 2000

from the Institute of Internal Auditors (IIA), the functions of

Internal Auditor activities is to provide added value for the

organization by performing objective, independent and relevant

assurance and to provide contribution toward the effectiveness

and efficiency of governance, risk management and control

processes.

Implementation of Internal Control SystemTo ensure that the internal control system is run in accordance

with regulations from the Ministry of SOE and Financial Services

Authority, Company established an Internal Control Unit with

regular rotation of composition, no. and quality of human

resources. ADHI’s internal control policy concerns 4 (four) issues:

1. Marketing Policy

In accordance with the Decree of Board of Directors

No.014-6/042, the stipulated provisions cover:

a. The prequalification process is carried out/

coordinated by the Head Office’s Marketing

Division.

Sistem Pengendalian InternalInternal Control System





b. Proyek sasaran:

• Persentase HPP lebih rendah atau

maksimal sama dengan RKAP tahun

berjalan.

• Harus ada uang muka minimal 10%.

• Cash f low pos i t i f melalui cash

management.

c. Batasan proyek sasaran sesuai dengan RKAP

pemasaran tahun berjalan yang ditinjau setiap

bulan.

d. Tata kelola pemasaran akan selalu ditinjau

setiap bulan oleh direktur operasi masing-

masing.

e. Tata kelola pemasaran tidak terbatas hanya

pada proyek konstruksi dan EPC, namun

juga berlaku untuk proses pemasaran

pengembangan bisnis.

f. Untuk proyek sasaran diluar ketentuan di

atas, harus terlebih dahulu mendapatkan ijin

Direktur Operasinya.

2. Kebijakan Produksi

Sesuai dengan SK Direksi No. 014-6/043, tentang

kebijakan umum produksi, untuk meningkatkan

pengendalian dan efisiensi proses produksi, Direksi

menetapkan semua proyek yang diproduksi

Perseroan harus memiliki Rencana Anggaran

Pelaksanaan (RAP) Proyek dan No. proyek.

Progres proyek harus setara/berimbang dengan

penerimaan pembayaran.

Pengendalian biaya dilakukan di masing- masing

proyek, dengan peninjauan dilakukan setiap bulan

oleh unit kerja operasional. Kriteria proyek yang

terkendali adalah bila setiap peninjauan Harga

Pokok Penjualan (HPP) masih terkendali atau

maksimal sama dengan RAP Proyek. Penyimpangan

atas pengendalian diberi alert sebagai berikut:

• K1, bila progress proyek sudah lebih besar

dari cash in.

• K2, bila labanya lebih kecil dari RAP, hold

point dilakukan minimal empat kali yaitu

maksimal dilakukan pada progress 10%,

25%, 50% dan 90%.

• K3, bila progress proyek lebih kecil dari

rencana yang telah ditetapkan.

• K4, bila kualitas dan pengelolaan

keamanan (K3L) proyek dibawah rencana

yang telah ditetapkan.

b. Target project:

• Percentage of COGS is lower or at maximum

equal to RKAP of current year.

• There should be a 10% down payment.

• Cash flow is positive through cash

management.

c. The limitation of the target project are in

accordance with the current year’s marketing

plan and reviewed every month.

d. Marketing management will always be reviewed

monthly by the respective operational director.

e. Marketing governance is not limited to construction

and EPC projects, but also applies to the marketing

process of business development.

f. For projects targeted other than the provisions

stated above, it must be firstly approved by the

Operational Director.

2. Production Policy

In accordance with Decree of Board of Directors

No.014-6/043, regarding production general policy,

in order to improve control and efficiency of the

production process, Board of Directors stipulates

that all projects carried out by Company must have a

Project Budget Implementation (RAP) Plan and project

no.. Project progress should be equal/balanced with

payment receipt.

Cost control is implemented in each project and review

monthly by the operational work unit. The criteria of

controlled project is when each of Cost of Goods Sold

(COGS) review is still under control or at most equal to

Project BIP. Deviations of control are alerted through:

• K1, when project progress is greater than the

cash in.

• K2, if the profit is smaller than RAP, hold point

is carried out at least three times, undertaken

at most when it reached 10%, 25%, 50% and

90% progress.

• K3, if progress of the project is smaller than

the predetermined plan.

• K4, if project quality and safety management

(HSE) is below the predetermined plan.






3. Kebijakan Pengelolaan Pegawai

Untuk mengelola kebutuhan atas tersedianya

SDM ADHI yang handal, diatur melalui SK Direksi

No: 014-6/044 tentang Kebijakan Pengelolaan

Pegawai. Dua hal yang dilakukan untuk memenuhi

SDM yakni melalui proses rekrutmen baik secara

internal dengan mutasi, promosi ataupun

rotasi karyawan. Bila diperlukan, Perseroan

bisa melakukan rekrutmen dari luar baik secara

langsung atau melalui lembaga penyedia tenaga

kerja (outsourcing).

Upaya untuk mengembangkan kompetensi

karyawan dilakukan melalui pelatihan atau

yang sejenisnya yang dikelola oleh divisi SDM

atau Human Resources Capital bagi karyawan

tetap, sedangkan untuk karyawan tidak tetap

dilaksanakan oleh masing-masing divisi. Divisi SDM

juga menangani pembayaran gaji karyawan yang

besarannya ditetapkan oleh Direksi.

4. Kebijakan Keuangan

Laporan keuangan sebuah unit kerja memperlihatkan

kinerja unit tersebut. Kinerja keuangan harus

dapat diukur dengan sederhana, mudah dan bisa

dibandingkan antar unit kerja operasi yang satu

dengan unit yang lainnnya. Unsur pokok dari ukuran

kinerja adalah tingkat pengembalian atas modal yang

ditanamkan ke unit kerja operasi atau disebut juga

Return on Equity (ROE ).

Realisasi ROE sangat ditentukan 3 (tiga) hal yaitu:

• Kemampuan sales dan laba operasi (gross profit)

• Efektifitas penggunaan asset (TATO)

• Modal

Pengelolaan Arus Kasa. Unit Kerja Operasi bertanggung jawab penuh atas

kelancaran pengelolaan pendanaan (cash flow

management). Perencanaan ini meliputi cash flow

proyek yang sedang dan yang akan dikerjakan

unit kerja operasi dalam 1 (satu) tahun berjalan

dan kebutuhan kantor unit kerja operasi.

b. Pendanaan proyek akan dilakukan apabila

sudah ada kepastian bahwa proyek tersebut

sudah mempunyai No. proyek atau sudah ada

ketersediaan dana dari owner (pemberi tugas).

3. Employee Management Policy

To grant the need for reliable human capital, the Decree

No. 014-6/044 on Employee Management Policy is

implemented. Company takes two actions to fulfill

human capital needs, through recruitment process

either internally with mutation, promotion or employee

rotation. If necessary, Company may conduct external

recruitment both directly and through outsourcing

services.

In developing employee competencies, Company

provides training or similar activities managed by

the HR division for permanent employees and by

each division for non-permanent employees. Human

Resource Division also handles payroll of employees

whose amount is determined by Board of Directors.

4. Financial Policy

The Financial Statements of a work unit reflects

its performance. Financial performance should be

measured in a simple, easy and comparable with other

unit. The key element of measuring performance is the

Return on Equity (ROE).

ROE realization is mainly dependent on 3 (three) aspects:

• Sales and operating profitability (gross profit)

• Asset utilization effectiveness (TATO)

• Capital

Cash Flow Managementa. The Operational Unit is fully responsible for smooth

implementation of cash flow management. This plan

includes the cash flow of the ongoing and upcoming

project of operational unit within 1 (one) year as well

as the operational unit’s office needs.

b. Project financing will be carried out if the project

already has a project no. or already has fund allocated

by the owner (the assignor).





• Bagi proyek-proyek yang belum mempunyai

kontrak, maka pengeluaran dana tidak

diperbolehkan.

• Bagi proyek-proyek yang mempunyai SPK,

maka hanya boleh mengeluarkan dana bagi

yang memenuhi format SPK standar, dana

tidak akan dikeluarkan bagi yang belum

memiliki SPK.

• Bagi proyek-proyek yang sudah mendapat

uang muka, maka pengeluaran maksimum

adalah sejumlah sisa uang muka dan target

progress berikutnya.

c. Kegiatan proyek harus dihentikan bila Piutang

usaha telah melampaui 2 (dua) bulan.

d. Laba Joint Operation (JO) harus disetorkan kepada

masing-masing member setiap 3 (tiga) atau 6

(enam) bulanan.

e. Saldo kas Bank Maximum dibagi dalam 3 (tiga)

bagian:

• Divisi yang mempunyai sales > 1.5 Triliun

sebesar 12 Miliar.

• Divisi yang mempunyai sales 750 Miliar – 1.5

Triliun sebesar 8 Miliar.

• Divisi yang mempunyai sales > 750 Miliar

sebesar 5 Miliar.

Perseroan melakukan Pengendalian Internal melalui

Management Review Meeting (MRM) secara periodik

dan berjenjang, yaitu satu kali dalam satu minggu

untuk tingkat proyek, satu kali dalam satu bulan untuk

tingkat Departemen dan Divisi, sedangkan untuk tingkat

Korporasi dilakukan review secara triwulanan.

Evaluasi Sistem Pengendalian InternalEvaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern

dilakukan dengan beberapa macam kegiatan audit, untuk

memastikan keefektifan pengendalian internal tersebut,

di antaranya berupa audit operasional (produksi dan

keuangan), audit sistem mutu, audit sistem manajemen

keselamatan, dan kesehatan kerja dan lingkungan

(SMK3L), audit sistem information technology (IT),

assessment implementasi good corporate governance

(GCG), kriteria penilaian kinerja unggul (KPKU),

performance excellence audit eksternal untuk bidang

audit operasional dan akuntansi/keuangan.

Evaluasi yang telah dilakukan ini menjadi salah satu

pondasi bagi Perseroan untuk terus melaksanakan

perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian

yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan.

• Projects that do not have a contract are not

allowed to disburse funds.

• Projects that have SPK is only allowed to disburse

funds for things that meet the standard of SPK

format, no funds should be spent on things who

do not have SPK.

• Projects that have received down payment can

spend at the maximum of the remaining down

payment and the next progress target.

c. Project activities should be suspended if Receivables

have exceeded 2 (two) months.

d. Joint Operating (JO) Profits must be deposited to each

member every 3 (three) or 6 (six) months.

e. The maximum amount of cash balance in bank is

divided into 3 (three) parts:

• 12 Billion for divisions whose sales amount > 1.5

trillion

• 8 Billion for divisions whose sales amount is 750

Billion - 1.5 Trillion

• 5 Billion for divisions whose sales amount > 750

Billion

Company carries out Internal Control through Management

Review Meeting (MRM) on a regular basis and in stages, which is

once a week for project level, once a month for department and

division level and once every three months for corporate level.

Evaluation of Internal Control SystemInternal control is carried out through several types of audit

activities to ensure the effectiveness of internal control, including

operational (production and finance) audit; quality system

audit; environmental and occupational health and safety

management system audit; information technology (IT) System

audit; implementation of good corporate governance (GCG)

assessment; criteria for assessment of performance excellence;

and external performance excellence audit for operational and

accounting/finance.

This evaluation has become one of the foundations for Company

to continue implementing improvements to the control system

that can enhance Company’s business growth.






Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social

responsibility (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perseroan

dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama

dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti

manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti

masyarakat sekitar lokasi proyek dan konsumen. Terkait

pelaksanaan CSR, Perseroan membaginya ke dalam 4

(empat) aspek.

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidupCorporate Social Responsibility related to the environment

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatanCorporate Social Responsibility related to social and community development

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerjaCorporate Social Responsibility related to employment, health and work safety

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada produk/konsumenCorporate Social Responsibility related to product/consumer responsibility

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan

dapat dilihat pada bab tanggung jawab sosial perusahaan

dalam laporan tahunan ini.

Corporate social responsibility (CSR) is a place for Company to

build relationships together with stakeholders, both internally

such as management and employees as well as from external

such as communities around project sites and consumers.

Regarding the implementation of CSR, Company divides it

into 4 (four) aspects.

More information about the implementation of CSR by

Company can be seen in corporate social responsibility chapter

of this annual report.

Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility





Permasalahan HukumPermasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi

Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris

dan Direksi di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

Permasalahan Hukum

Legal Problems


2018 2017

Perdata Civil

Pidana Criminal

Perdata Civil

Pidana Criminal

Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force

4 0 4 0

Dalam proses penyelesaian In the process of completion

2 0 3 0

Jumlah Total

6 0 7 0

Pihak yang Berperkara

Parties Involved


Pokok PerkaraMain Case

Status PerkaraStatus

Tindak LanjutFollow-Up

ADHI dengan PT Pupuk Sriwidjaja PalembangADHI versus PT PUPUK Sriwidjaja Palembang

Proyek Jetty, Coal Handling System & Coal StorageJetty, Coal Handling System & Coal Storage Project

Telah tercapai kesepakatan pencabutan gugatan/ permohonan dan dilakukan perpanjangan Bank Garansi.An agreement has been reached for revocation of the claim/application and an extension of the Bank Guarantee.

Atas rekomendasi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, penyelesaian sengketa Proyek Jetty, Coal Handling System & Coal Storage beserta fasilitasnya dengan No. perkara 13/XII/ARB-BANI-PLG/2017, sebaiknya diselesaikan dengan Mediasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. Dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan pencabutan gugatan/permohonan dan dilakukan perpanjangan Bank Garansi.

On the recommendation of the Indonesian National Arbitration Board, the Jetty, Coal Handling System & Coal Storage Project dispute settlement and its facilities with case no. 13/XII/ARB-BANI-PLG/2017, should be completed with Mediation at the Ministry of State-Owned Enterprises led by Deputy for Business Infrastructure. In the mediation an agreement has been reached to revoke the claim/application and an extension of the Bank Guarantee.

ADHI dengan PT Pupuk Sriwidjaja PalembangADHI versus PT PUPUK Sriwidjaja Palembang

Proyek UBS-II and Conveyor SystemUBS-II and Conveyor System project

Telah tercapai kesepakatan pencabutan gugatan/ permohonan dan dilakukan perpanjangan Bank Garansi.An agreement has been reached for revocation of the claim/application and an extension of the Bank Guarantee.

Atas rekomendasi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, penyelesaian sengketa Proyek UBS-II and Conveyor System, dengan No. perkara 41010/II/ARB-BANI/2018, sebaiknya diselesaikan dengan Mediasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. Dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan pencabutan gugatan/permohonan dan dilakukan perpanjangan Bank Garansi.

On the recommendation of the Indonesian National Arbitration Board, the UBS-II and Conveyor System project with case no. 41010/II/ARB-BANI/2018, should be completed with Mediation at the Ministry of State-Owned Enter-prises led by Deputy for Business Infrastructure. In the mediation an agree-ment has been reached to revoke the claim/application and an extension of the Bank Guarantee.

Perkara PentingImportant Matter

Legal ProblemsProblems and/or legal cases faced by Company, subsidiaries and

members of Board of Commissioners and Directors throughout

2018, as follows:







Parties Involved





ADHI dengan PT Karya Mitra NugrahaADHI versus PT Karya Mitra Nugraha

Pekerjaan EPC Pembangunan Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor 2 x 7 MWEPC Work for the construction of Tanjung Selor 2x7 MW Coal-Fired Power Plant

Dalam proses persidangan sehingga belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.On trial, no decision has been made yet from the South Jakarta District Court.

Saat ini ADHI sebagai Tergugat melawan PT Karya Mitra Nugraha sebagai Penggugat dalam Perkara No.: 163/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehubungan dengan Pekerjaan EPC Pembangunan Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor 2 x 7 MW yang berlokasi di Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sampai saat ini dalam proses persidangan sehingga belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.At present ADHI is the Defendant against PT Karya Mitra Nugraha as the Plaintiff in Case No.: 163/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL in the South Jakarta District Court, regarding EPC Work for the construction of the Tanjung Selor 2x7 MW Coal-Fired Power Plant located in Gunung Seriang Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency, North Kalimantan Province is still on trial so no decision has been made yet from the South Jakarta District Court.

ADHI dengan PT Gaka Karya EngineeringADHI versus PT Gaka Karya Engi-neering

Pembangunan PLTU 2 x 100 MW Sebalang, Lampung2 x 100 MW Coal-Fired Power Plant (PLTU) Contstruc-tion in Sebalang, Lampung

Perkara masih berlangsung. Case is still ongoin

ADHI sebagai Termohon melawan PT Gaka Karya Engineering sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan Arbitrase No. registrasI: 014/BANI/ARB-014/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Selatan, sehubungan pekerjaan Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di area Sebalang, Tanjung Selaki, Lampung Selatan, sampai saat ini perkara masih berlangsung.ADHI as the Respondent versus PT Gaka Karya Engineering as the Petitioner in the case of the Arbitration Request registration no.: 014/BANI/ARB-014/V/2018 dated May 13, 2018 at the Indonesian National Arbitration Board of South Jakarta, in connection with the construction of a 2x100 MW PLTU in Sebalang, Tanjung Selaki, South Lampung, until now the case is still ongoing.

ADHI dengan Dewan Gubernur Bank IndonesiaADHI versus Board of Governors of Bank Indonesia

Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2

Construction of Bank Indonesia Representative Office Building in East Nusa Tenggara Province, Package 2

ADHI telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2016.ADHI has ob-tained a Decision from the DKI Ja-karta High Court which upheld the Decision of the Central Jakarta District Court No. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dated September 14, 2016.

ADHI selaku terbanding terhadap Dewan Gubernur Bank Indonesia selaku pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.Bth/2015/PNJKT.PST tanggal 14 September 2016 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2 (Pekerjaan Finishing Arsitektur, Interior, dan Site Development) No. 15/14/DLP antara Departemen Logistik dan Pengamanan Bank Indonesia dengan ADHI, atas perkara ini ADHI telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2016.ADHI as an appellee against Dewan Gubernur Bank Indonesia who acts as the appellant of the Central Jakarta District Court Decision No.228/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Pst at the Jakarta High Court regarding Bank Indonesia’s Branch Office Construction Project on East Nusa Tenggara Package 2 (Ar-chitectural Finishing, Interior, and Site Development Works) No. 15/14/DLP between the Department of Logistics and Security of Bank Indonesia against PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., For this case, ADHI has obtained a Decision from the DKI Jakarta High Court which upheld the Decision of the Central Jakarta District Court No. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dated September 14, 2016.






Parties Involved





ADHI dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPRADHI versus Commitment Makers (PPK) of Public Works and Housing Ministry

Pembangunan Jalan Martapura-Ds. Tungkap, Kalimantan SelatanRoad Construction of Martapura – Tungkap Village, South Kalimantan

Posisi saat ini PPK Pelabuhan Trisakti – Liang Anggang – Martapura – Jalan Dalam Kota – Ds. Tungkap qq. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan No. Perkara 960B/Pdt.Sus.Arbt/2018.Current position of Commitment Makers of Trisakti Port - Liang Anggang - Martapura - Inner City Street - Tungkap qq Village. The Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia filed an appeal to the Supreme Court with Case No. 960B/Pdt.Sus.Arbt/2018.

ADHI selaku Termohon melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelabuhan Trisakti – Liang Anggang – Martapura – Jalan Dalam Kota – Ds. Tungkap qq. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku Pemohon atas Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 3/Pdt.Sus-Arb/2018/PN.Bjm terkait Contract Agreement Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP) No. 02-36/EKS-01/NR/A/L002/1010 (“Perjanjian”); Contract Amendment No.01: Contract Amendment No. 05 dalam rangka melaksanakan Pembangunan Jalan Martapura-Ds. Tungkap, Kalimantan Selatan, atas perkara ini ADHI telah mendapatkan Putusan No. 3/Pdt.Sus-Arb/2018/PN.Bjm tanggal 19 April 2018 yang menyatakan bahwa menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase (Putusan Arbitrase No.: 895/X/ARB-BANI/2016 tanggal 16 November 2017 memutus permohonan ADHI dikabulkan sebagian). Posisi saat ini PPK Pelabuhan Trisakti – Liang Anggang – Martapura – Jalan Dalam Kota – Ds. Tungkap qq. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan No. Perkara 960B/Pdt.Sus.Arbt/2018.ADHI as the Respondent against Commitment Makers of (PPK) Trisakti- Liang Anggang - Martapura - Inner City Street- Tungkap qq Village. The Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia as the Petitioner for the Case of the Banjarmasin District Court No. 3/Pdt.Sus-Arb/2018/PN.Bjm related to the Eastern Indonesia National Road Improvement Contract (EIN-RIP) Contract Agreement No. 02-36/EKS-01/NR/A/L002/1010 ("Agreement"); Contract Amendment No. 01: Contract Amendment No. 05 in order to carry out the Construction of the Martapura-Tungkap Village road, South Kali-mantan, for this case ADHI has obtained Decision No. 3/Pdt.Sus-Arb/2018/PN.Bjm dated April 19, 2018 stating that it rejects the petition for cancella-tion of the arbitration award (Arbitration Award No.: 895/X/ARB-BANI/2016 dated November 16, 2017 that decided that ADHI's request was partially granted). Current position of Commitment Makers of Trisakti Port - Liang Anggang - Martapura - Inner City Street - Tungkap qq Village. The Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia filed an appeal to the Supreme Court with Case No. 960B/Pdt.Sus.Arbt/2018.

Sanksi AdministrasiSelama tahun 2018, baik ADHI maupun anggota Dewan

Komisaris dan Direksi tidak mengalami sanksi administrasi

dari otoritas pasar modal maupun perbankan.

Perkara Penting di Luar Aspek HukumPerseroan tidak menemukan adanya perkara penting di

luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan maupun

kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari LingkunganPerseroan telah menyusun mekanisme pengaduan masalah

lingkungan terkait proyek pembangunan yang dilakukan

Perseroan. Upaya ini dilakukan untuk mengontrol tingkat

kenyamanan masyarakat sekitar akibat pembangunan

yang dilakukan oleh Perusahaan.

Administration SanctionThroughout 2018, ADHI as well as the members of Board

of Commissioners and Board of Directors did not receive

administration sanction by the authority of capital market as

well as banking sector.

Important Case outside Legal AspectCompany did not find any important cases outside the

legal aspect involving Company or members of Board of

Commissioners and Board of Directors.

Report on Activities of Company that Pollute the EnvironmentCompany has developed a mechanism for complaints about

environmental issues related to the development projects

carried out by Company. This effort was carried out to control

the comfort level of the surrounding community due to the

development carried out by Company.






In line with good corporate governance’s principle of

transparency refering to Rules of Financial Services Authority

(FSA) No. 21/POJK.04/2015, ADHI provides access to important

information about Company. This access is available through

various media and disclosure activities in accordance with

capital market regulations. It is a part of Company’s policy to

uphold and encourage transparency.

Company’s Articles of Association also guarantees the right of

shareholders to access Company’s information in accordance

with applicable laws and regulations. During 2016, Company

has published press releases and information disclosures to

various conventional/online media, Indonesia Stock Exchange

(IDX), Financial Services Authority (FSA). In addition, Company

also accommodates meetings with financial analysts through

Investor Relations and Corporate Secretary. To answer the

public needs for updated information related to Company’s

activities as well as to respond to public curiosity about the

project’s progress, just like in the past year, throughout 2018

ADHI published any new updates on Company’s official social

media accounts in Instagram, Twitter, Facebook and Youtube

with adhikaryaID as the handles. Social media access is also

reserved for the internal ADHI.

Meanwhile, information and news about Company can be

accessed through ADHI website, adhi.co.id and SOEs sub portal

at SOE.go.id/adhikarya. For more information about Company,

public and investors can contact:

Corporate Secretary

T: +62 21 797 5312

F: +62 21 797 5311

E: [email protected]

W: adhi.co.id

Correspondence and Periodic ReportsFinancial and non-financial information from Company has

been prepared and reported transparently to the required

shareholders, stakeholders and other institutions. Information

is reported according to the scheduled time, presented in full

and accurate, current, complete and adequate in accordance

with the procedures, types and coverage as stipulated in the

provisions concerning Transparency of Company’s Financial

Conditions. Information is presented through reports in the

form of:

Akses Informasi dan Data PerusahaanCompany Information And Data Access

Sesuai dengan prinsip transparansi tata kelola

perusahaan yang baik serta mengacu kepada POJK No.

21/POJK.04/2015, ADHI menyediakan akses terhadap

informasi penting mengenai Perseroan. Akses ini tersedia

melalui berbagai media dan kegiatan pengungkapan

(disclosure) sesuai dengan peraturan pasar modal. Hal

ini merupakan bagian dari kebijakan Perseroan untuk

menegakkan dan mendorong keterbukaan.

Anggaran Dasar Perseroan juga menjamin hak para

pemegang saham untuk mengakses informasi Perseroan

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selama

2018, Perseroan telah mempublikasikan siaran pers

dan pengungkapan informasi kepada berbagai media

massa konvensional/daring, Bursa Efek Indonesia (BEI),

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Perseroan juga

mengakomodasi pertemuan dengan analis keuangan

melalui Investor Relations dan Sekretaris Perusahaan.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi

kegiatan Perseroan yang terkini dan menjawab rasa ingin

tahu masyarakat terhadap progress pekerjaan proyek

yang dikerjakan oleh ADHI, seperti di tahun sebelumnya,

sepanjang tahun 2018 ADHI menyebarkan informasi

melalui media sosial resmi di Instagram, Twitter, Facebook

dan Youtube, dengan nama adhikaryaID. Akses media

sosial ini juga diperuntukkan bagi insan internal ADHI.

Sedangkan untuk pelayanan publik terhadap kebutuhan

informasi dan berita Perseroan dapat mengakses melalui

website ADHI, adhi.co.id dan subportal BUMN di bumn.

go.id/adhikarya. Untuk mendapatkan informasi lebih

lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan

investor dapat menghubungi:

Corporate Secretary

T: +62 21 797 5312

F: +62 21 797 5311

E: [email protected]

W: adhi.co.id

Korespondensi dan Laporan BerkalaInformasi keuangan dan non keuangan dari Perseroan

telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada

pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga

lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai

target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat,

terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara,

jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan.

Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:





• Laporan Triwulan.

• Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di

media massa, kepada Bursa Efek Indonesia dan

Otoritas Jasa Keuangan.

• Keterbukaan informasi terkait corporate action

dan public expose.

• Laporan administrasi bulanan pemegang saham

Perusahaan.

• Laporan Tahunan.

Sepanjang tahun 2018 ADHI melakukan korespondensi

sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali dengan Bursa Efek

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2018.

Berikut merupakan daftar korespondensi yang dimaksud:

Keterbukaan Informasi

Information Disclosure

NoDeskripsi

DescriptionPenyampaian

DeliveryNo. SuratLetter No.

TanggalDate

1

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang SahamMonthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Desember 2017December 2017 Monthly Report on Securities Holders Registra-tion/Changes in Shareholding Structure

003/SP-I/2018 4 Januari 2018 Januari 4, 2018

2


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Desember 2017 (Koreksi)December 2017 Monthly Report on Securities Holders Registra-tion/Changes in Shareholding Structure (Correction)

003/SP-I/2018 8 Januari 2018 Januari 8, 2018

3

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Report on the Distribution of Fund from Public Offering

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Tahun 2015 dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2017 Report on the Fund Distribution of 2015 Limited Public Offering I (PUT I) with Pre-emptive Rights for the Period until 31 December 2017

014-19/2018/001

15 Januari 2018 Januari 15, 2018

4


Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017 untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2017Realization Report on the Fund Distribution from the Continuous Public Offering of ADHI II Sustainable Bonds Phase II Year 2017 for the Period until 31 December 2017

014-19/2018/002


5


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Januari 2018January 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure (Correction)

055/SP-II/2018


6

Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa News Clarification on Mass Media


060/SP-II/2018


• Quarterly Reports.

• Explanation and clarification of news in the mass media,

to Indonesia Stock Exchange and Financial Services

Authority.

• Information disclosure related to corporate action and

public exposure.

• Monthly shareholders administrative reports of

Company.

• Annual report.

Throughout 2018 ADHI has corresponded 68 (sixty eight) times

with Indonesia Stock Exchange and Financial Services Authority.

The following is a list of correspondence in question:








NoDeskripsi



TanggalDate

7Penyampaian Bukti Iklan Submission of Advertisement Record

Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan atas Rancangan Pemisahan Dept. TOD dan Hotel PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Submission of Advertisement Record for Summary of the Design of Separation Dept. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. TOD and Hotels

081/SP-II/2018


8

Pembayaran Kupon/Bagi Hasil/Ijarah/Pokok Coupon Payment/Profit Sharing/Ijarah/Principal

Informasi Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013Information on Profit Sharing Payments for Adhi Sustainable Mudharabah Sukuk I Phase II Year 2013

073/SP-II/2018


9

Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Media release on Information Disclosure Required By Public

Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha Karena Pertimbangan BisnisMedia release on Information Disclosure Required By Public Regarding Termination of Part or All of Company's Operational Activities and/or Subsidiaries and/or Business Segments Due to Business Considerations

095/SP-III/18 2 Maret 2018 March 2, 2018

10


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Februari 2018February 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure (Correction)

101/SP-III/2018

5 Maret 2018 March 5, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan ADHI

Submission of Advertisement Record for ADHI’s Annual GMS Notification

114/SP-III/2018

7 Maret 2018 March 7, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan ADHI (Koreksi)Submission of Advertisement Record for ADHI’s Annual GMS Notification (Correction)

114/SP-III/2018x

7 Maret 2018 March 7, 2018

13Pemberitahuan RUPSGMS Notification

Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Notification on the Plan for Annual General Meeting of Share-holders

114/SP-III/2018a

7 Maret 2018 March 7, 2018

14


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 3M18 Kinerja Kontrak Februari 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Media Release of 3M18 Contract Performance in February 2018

123/SP-III/2018

12 Maret 2018 March 12, 2018

15


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Keuangan Audited ADHI 2017Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding ADHI 2017 Audited Financial Report

124/SP-III/2018

13 Maret 2018 March 13, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan Submission of Advertisement Record for Annual Financial Record

124/SP-III/2018

13 Maret 2018 March 13, 2018

17


Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa sesuai Surat dari BEI No.s-01491/BEI.PP2/03-2018 Perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan Media MassaExplanation of Mass Media Coverage in accordance with IDX Let-ter No.s-01491/BEI.PP2/03-2018 Regarding Explanation Request for Mass Media Coverage

135/SP-III/2018

16 Maret 2018 March 16, 2018

18


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penjelasan Laporan Keuangan FY17Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding FY17 Financial Report

147/SP-III-2018

21 Maret 2018 March 21, 2018


Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual GMS Notification

142/SP-III/2018

22 Maret 2018 March 22, 2018

20

Penyampaian Laporan Tahunan Submission of Annual Report

Penyampaian Laporan Tahunan 2017Submission of 2017 Annual Report

151/SP-III/2018

22 Maret 2018 March 22, 2018







NoDeskripsi



TanggalDate


Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSSubmission of Advertisement Record for GMS Notification

142/SP-III/2018A

22 Maret 2018 March 22, 2018

22


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

175/SP-IV/2018

4 April 2018 April 4, 2018

23Laporan Hasil Pemeringkatan Rating Report

Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan ADHIADHI Annual Rating Report

192/SP-IV/18 13 April 2018 April 13, 2018

24


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release RUPST ADHIMedia release on Information Disclosure Required By Public Regarding ADHI AGMS

194/SP-IV/18 13 April 2018 April 13, 2018

25Hasil RUPS GMS Result

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders Result

221/SP-IV/2018

18 April 2018 April 18, 2018

26


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham KeduaMedia release on Information Disclosure Required By Public Regarding Notification for the Second General Meeting of Shareholders

220/SP-IV/2018

18 April 2018 April 18, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Edisi Harian Bisnis Indonesia ( 17 April 2018 )Submission of Advertisement Record for GMS Result in Bisniss Indonesia Daily Newspaper (April 17, 2018)

218/SP-IV/2018

18 April 2018 April 18, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Edisi Harian Bisnis Indonesia ( 17 April 2018)Submission of Advertisement Record for GMS Notification in Bisniss Indonesia Daily Newspaper (April 17, 2018)

219/SP-IV/2018

18 April 2018 April 18, 2018

29


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 4M18 Kinerja Triwulan I 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Media Release of 4M18 Performance in Quarter I of 2018

246/SP-IV/2018

2 Mei 2018 May 2, 2018

30


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release RUPS Kedua Media ReleaseMedia release on Information Disclosure Required By Public Regarding Second GMS

264/SP-V/2018

8 Mei 2018 May 8, 2018

31


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Risalah RUPS Kedua Edisi Harian Bisnis Indonesia (8 Mei 2018)Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding the Results of Minutes of Second GMS in Bisnis Indo-nesia Daily Newspaper (May 8, 2018)

259a/SP-V/2018

8 Mei 2018 May 8, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Kedia yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia tanggal 8 Mei 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding the Results of Second GMS in Bisnis Indonesia Daily Newspaper (May 8, 2018)

259/SP-V/2018

8 Mei 2018 May 8, 2018

33


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Akta Risalah Hasil RUPS Tahunan ADHIMedia release on Information Disclosure Required By Public Re-garding Submission of Deed of Minutes of ADHI’s Annual GMS

271/SP-V/2018

14 Mei 2018 May 14, 2018

34


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Mei 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Media Release in May 2018

277/SP-V/2018

16 Mei 2018 May 16, 2018








NoDeskripsi



TanggalDate

35


Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa Sesuai Surat dari BEI No. S-02944/BEI.PP2/05-2018News Clarification on Mass Media According to Letter from BEI No. S-02944/BEI.PP2/05-2018

283/SP-V/2018

21 Mei 2018 May 21, 2018

36


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Risalah RUPS Kedua PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Akta No. 11 tanggal 4 Mei 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Minutes of the Second GMS of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Deed No. 11 dated May 4, 2018

296/SP-V/2018

31 Mei 2018 May 31, 2018

37


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Mei 2018May 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

301/SP-VI/2018

8 Mei 2018 May 8, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)Submission of Advertisement Record for Commitment to Imple-mentation of Good Corporate Governance (GCG)

303/SP-VI/18 8 Juni 2018 June 8, 2018

39


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)

Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Commitment to Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

303a/SP-VI/18

8 Juni 2018 June 8, 2018

40


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 6M18 Kinerja Mei 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding 6M18 Performance in May 2018

310/SP-VI/2018

26 Juni 2018 June 26, 2018

41


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyertaan Modal Disetor Kepada PT Adhi Persada Gedung Media release on Information Disclosure Required By Public Re-garding Capital Participation Paid to PT Adhi Persada Gedung

325/SP-VIII/2018

3 Juli 2018 July 3, 2018

42


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemisahan Aset dan Liabilitas Dept TOD dan Hotel Kepada PT Adhi Commuter PropertiMedia release on Information Disclosure Required By Public Re-garding Separation of Assets and Liabilities of Dept. of TOD and Hotels to PT Adhi Commuter Properti

331/SP-VIII/2018

4 Juli 2018 July 4, 2018

43


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemberian Dana Talangan Kepada PT Adhi Persada PropertiMedia release on Information Disclosure Required By Public Re-garding Provision of Bailout Funds to PT Adhi Persada Properti

328/SP-VII/2018

5 Juli 2018 July 5, 2018

44


Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017 untuk Periode sampai dengan 30 Juni 2018Report on the Distribution of Fund from the Continuous Public Offering of ADHI Sustainable Bonds II Phase I Year 2017 for the Period until June 30, 2018

011-47/2018/009

11 Juli 2018 July 11, 2018

45


Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT I 2015 Periode 30 Juni 2018Report on the Distribution of Fund from Public Offering Realiza-tion of 2015 PUT I Funds for the Period of June 30, 2018

014-19/2018/005

11 Juli 2018 July 11, 2018

46


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Kinerja Juni 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Performance in June 2018

338/SP-VII/2018

112Juli 2018 July 12, 2018







NoDeskripsi



TanggalDate

47


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang/Perubahan Struktur Pemegang Saham Juni 2018June 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

346/SP-VII/2018

18 Juli 2018 July 18, 2018

48


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Laporan Keuangan Audited PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Submission of Audited Financial Statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. for the period ended on June 30, 2018

349/SP-VII/2018

19 Juli 2018 July 19, 2018

49


Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa Sesuai Surat BEI No. S-04343/BEI.PP2/07-2018 News Clarification on Mass Media According to BEI Letter No. S-04343/BEI.PP2/07-2018

467/SP-VII/18 3 Agustus 2018 Auguts 3, 2018

50


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Juli 2018July 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

373/SP-VIII/2018

14 Agustus 2018 Auguts 14, 2018

51


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Agustus 2018August 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

426/SP-IX/2018

12 September 2018

September 12, 2018

52


Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa Investasi & Kontrak BaruExplanation of the News on Mass Media Investment & New Contracts

433/SP-IX/2018

17 September 2018

September 17, 2018

53


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Keuangan Tahunan per 30 Juni 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding Annual Financial Report as of June 30, 2018

453/SP-IX/18

26 September 2018

September 26, 2018


Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan InterimSubmission of Advertisement Record for Information on Interim Financial Report

453a/SP-IX/18

26 September 2018

September 26, 2018

55


Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa ACP APP News Clarification on ACP APP Mass Media

458/SP-IX/2018

27 September 2018

September 27, 2018

56


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

488/SP-X/2018


57


Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PUBO II ADHI I 2017 (30 Sep 2018)Report on the Distribution of Fund from ADHI I Public Offering II 2017 (Sep 30, 2018)

504/SP-X/2018


58


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Re-garding Submission of Financial Statements in Quarter III of 2018

540/SP-X/2018









NoDeskripsi



TanggalDate

59


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham Oktober 2018October 2018 Monthly Report on Securities Holders Registration/Changes in Shareholding Structure

551/SP-XI/2018

5 Oktober 2018 October 5, 2018 8-November-18

60 Public ExposePenyelenggaraan Public ExposeImplementation of the Public Expose

556/SP-XI/2018

29 November 2018 November 29, 2018

14-November-18

61 Public ExposePenyampaian Materi Public Expose- Tahunan Submission of Annual Public Expose Material

567/SP-XI/2018

29 November 2018 November 29, 2018

26-November-18

62


Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa Kontrak Baru Rp 12,6 TNews Clarification on Mass Media Regarding New Contract of Rp 12.6 T

573/SP-XII/2018


63 Public ExposeLaporan Hasil Public ExposeReport on the result of the Public Expose

577/SP-XII/2018


64


Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham November 2018Novermber 2018 Monthly Report on Securities Holders Registra-tion/Changes in Shareholding Structure

582/SP-XII/2018


65


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Media Release Kinerja LRT Desember 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding LRT’s Performance in December 2018

597/SP-XII/2018

10 Desember 2018 December 10,

2018

66


Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 12M18 Kinerja November 2018Media release on Information Disclosure Required By Public Regarding 12M18 Performance in November 2018

591/SP-XII/2018


2018


Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Edisi Harian Bisnis IndonesiaSubmission of Advertisement Record GMS Notification in Bisnis Indonesia Daily Newpaper

602/SP-XII/2018


2018


Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaExtraordinary General Meeting of Shareholders Meeting Plan Notification

602A/SP-XII/2018


2018

Forum Komunikasi InternalKomunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di

dalam lingkungan perusahaan, merupakan landasan bagi

perusahaan dalam menyamakan persepsi agar mencapai

tujuan yang diinginkan. Agar tujuan dapat tercapai,

Perseroan perlu mengelola manajemen komunikasi

internal dengan baik dengan melibatkan seluruh Insan

ADHI. Komunikasi internal di ADHI dilakukan dengan

beberapa metode, yaitu sebagai berikut.

1. Rapat

a. Rapat di Proyek

Rapat di masing-masing proyek dilakukan

seminggu sekali. Rapat ini membahas tindak lanjut

dari rapat sebelumnya (bila ada) dan evaluasi

pekerjaan serta target. Peserta dari rapat ini

adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proyek,

dari Manajer Proyek hingga Keamanan, termasuk

Subkontraktor.

Internal CommunicationInternal communication, which is a communication that occurs

within Company, is the basis for Company to harmonize

perception in order to achieve the intended purpose. For the

purpose to be achieved, Company needs to manage internal

communication well by involving all ADHI personnel. Internal

communication in ADHI is conducted by a few methods, which

are as follows:

1. Meeting

a. Meeting at Projects

Meeting in each project is held once a week. The

meeting discusses the follow up from the previous

meeting (if any) and evaluates the work as well as

the target. Participants of the meeting is all parties

involved in the project, from Project Manager to

Security, including Sub-contractor.





b. Rapat Koordinasi Bulanan

Rapat koordinasi bulanan, baik di level Divisi

maupun di level Departemen, dilakukan untuk

membahas evaluasi pekerjaan serta target juga

tindak lanjut dari rapat sebelumnya (bila ada).

Di level Divisi, pra rapat koordinasi dihadiri oleh

Kepala Divisi, Project Manager, Project Financial

Manager, Project Engineering/ Project Production

Manager, dan Cost Control. Setiap proyek akan

mendapatkan jadwal masing- masing untuk

melaporkan kinerjanya dalam pra rapat koordinasi

bulanan. Sementara di level Departemen, pra

rapat koordinasi dihadiri oleh General Manager

Departemen, Manajer Biro, Manajer Divisi, dan

Kepala Divisi

c. Rapat Koordinasi Triwulanan (Management

Review Meeting/MRM) Rapat koordinasi

triwulanan atau dikenal dengan istilah MRM

dilakukan pada level korporasi yang dihadiri

oleh Dewan Komisaris, Direksi, General Manager,

Manajer Biro dan Manajer Divisi. Prosedur MRM

Perseroan adalah dimulai dengan membuat

surat undangan dan menyusul daftar peserta

serta agenda rapat. Kemudian Corporate

Secretary meminta persetujuan kepada Direksi

berkaitan dengan surat undangan rapat yang

akan ditandatangani apabila sudah disetujui.

Manajer Kesekretariatan mendistribusikan

undangan Rapat Koordinasi Triwulanan kepada

semua peserta rapat sesuai dengan daftar

peserta. Demi kelancaran rapat, Manajer Umum

di Corporate Secretary mempersiapkan segala

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Triwulanan

seperti ruangan, speaker, microphone, konsumsi

dan lain sebagainya. Di akhir rapat, unit kerja yang

bertugas mengkonsolidasikan laporan kinerja

membuat Berita Acara Rapat Koordinasi.

d. Rapat Direksi

Rapat internal Direksi dilaksanakan minimal 1

(satu) minggu sekali dengan jajaran manajemen

1 (satu) level di bawah Direksi, dilaksanakan

minimal 3 (tiga) bulan sekali dimana agenda

Kinerja Perusahaan dilaksanakan minimal 1 (satu)

bulan sekali. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan

oleh anggota Direksi yang berhak mewakili

Direksi atau Corporate Secretary melalui surat

dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu

dan tempat rapat. Rapat Direksi adalah sah dan

berhak mengambil keputusan- keputusan yang

mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu

per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya.

b. Monthly Coordinating Meeting

Monthly coordinating meeting, both in the Division

level and in the Department level, is done to discuss

work evaluation as well as target and follow up from

the previous meeting (if any).vIn the Division level,

pre-coordinating meeting is attended by Division Head,

Project Manager, Project Financial Manager, Project

Engineering/ Project Production Manager, and Cost

Control. Every project will get its own schedule to

report its performance in the pre-monthly coordinating

meeting. While in the Department Level, pre-

coordinating meeting is attended by the Department’s

General Manager, Bureau Manager, Division Manager,

and Division Head.

c. Management Review Meeting/ MRM Management

Review Meeting or MRM is held in the corporate level

and attended by Board of Commissioners, Board of

Directors, General Manager, Bureau Manager and

Division Manager. Company’s MRM procedure

begins by the composing of the invitation and list of

participants as well as meeting agenda. Corporate

Secretary will then ask for approval from Board of

Directors regarding the meeting invitation letter which

will be signed once it has been approved. Secretarial

Manager will then distribute the MRM invitation to

all meeting participants according to the participants

list. In order to ensure the smooth running of the

meeting, General Affair Manager at Corporate

Secretary will prepare all the equipment needed for

the Management Review Meeting such as the venue,

speaker, microphone, food and beverages, etc. At

the end of the meeting, the work unit in charge will

consolidate the performance report to write up the

Review Meeting Record.

d. Board of Directors Meeting

Board of Directors internal meeting is held at a

minimum of 1 (once) every week with the management

1 (one) level under Board of Directors, held at a

minimum of once every 3 (three) months whereby

Company’s Performance agenda is held at a minimum

of 1 (once) a month. The calling of Board of Directors

meeting is done by a member of Board of Directors

that has the right to represent Board of Directors or

Corporate Secretary through a invitation by including

the event, date, time and place of meeting. Board of

Directors Meeting is valid and has the right to make

binding decisions if it is attended by more than 1/2

(half) of the members of Board of Directors or their

representatives.






e. Rapat Komisaris

Rapat internal Dewan Komisaris dilaksanakan

minimal 2 (dua) bulan sekali. Selain internal,

Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan

Komite Audit dan Komite Risiko minimal 1 (satu)

bulan sekali, rapat dengan Komite Kebijakan GCG

dan Komite Nominasi & Remunerasi minimal 1

(satu) bulan sekali dan rapat dengan Direksi

dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan sekali.

2. Majalah

Selain melalui Rapat, Perseroan juga menerbitkan

Majalah dengan nama Beyond Construction yang

diterbitkan satu kali dalam dua bulan untuk tujuan

komunikasi internal perusahaan. Majalah Beyond

Construction mulai diterbitkan kembali pada bulan

Juni 2017 dengan tema “Back to be Best”. Tujuan

dari Majalah Beyond Construction adalah untuk

menginspirasi para insan ADHI dengan informasi-

informasi yang mampu membangkitkan semangat

agar terus memberikan karya terbaik bagi bangsa.

Forum Komunikasi EksternalPada tahun 2018, Perseroan telah melakukan beberapa

aktivitas dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan

pihak-pihak eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Media Release

Setiap bulan, Perseroan menerbitkan media release

yang memberikan paparan mengenai kinerja Perseroan

pada bulan sebelumnya. Paparan kinerja ini termasuk

di dalamnya total nilai perolehan kontrak baru proyek

beserta komposisinya dilihat dari lini bisnis, sumber

dana serta tipe pekerjaan. Selain itu, Perseroan juga

menginformasikan nama- nama proyek terbesar

yang kontraknya berhasil diperoleh oleh ADHI. Saat

ini, proyek dengan nilai kontrak terbesar yang berhasil

diperoleh Perseroan adalah Proyek LRT Jabodebek Fase I.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan

informasi progres fisik bulanan dari pembangunan

prasarana LRT Jabodebek Fase I pada media release.

Agar dapat diakses oleh pihak eksternal, Perseroan

melakukan upload materi media release pada website

Perseroan, IDX dan OJK serta menyebarluaskan

melalui email kepada para investor dan wartawan.

2. New Project Release

Perseroan akan melakukan rilis perolehan proyek

baru apabila Perseroan berhasil memperoleh proyek

yang nilai kontraknya lebih atau sama dengan Rp500

miliar. Informasi yang dipaparkan dalam New Project

Release adalah sebagai berikut.

• Nama Proyek

• Jenis Proyek

• Pemilik

• Total Nilai Kontrak

e. Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners internal meeting is held

at a minimum of once every 2 (two) months.

Aside from internal, Board of Commissioners also

conducts meetings with the Audit Committee and

Risk Committee at a minimum of once every 1 (one)

month, meetings with GCG Policy Committee and

Nomination & Remuneration Committee at a minimum

of once every 1 (one) month and meetings with Board

of Directors are held at a minimum of once every 4

(four) months.

2. Magazine

Other than Meetings, for internal communication purpose,

Company also publishes a Magazine called Beyond

Construction that is published once every two months.

The Beyond Construction magazine was published again in

June 2017 with “Back to be Best” as a theme. The purpose

of the Beyond Construction magazine is to inspire ADHI

personnel with information that is able to light up their

spirit and motivate them in order for them to continue

performing their best work for the nation.

External CommunicationIn 2018, Company has done various activities with the purpose

of communicating with external factors, among which are:

1. Media Release

Every month, Company publishes a media release that

explains Company’s performance the previous month. This

performance exposition includes the total value of new

project contract acquisition as well as their composition

from business line, source of funds as well as type of job.

Furthermore, Company also informs the names of the

biggest projects with contracts that ADHI has managed to

acquire. Currently, the biggest contract value that Company

has managed to acquire is the Phase I Jabodebek LRT

project. In regards to this, Company provides a monthly

physical progress information from the construction of LRT

infrastructure Jabodebek Phase I in the media release. In

order for external parties to get access, Company uploads

the media release material onto Company, IDX and FSA

websites as well as sending email blasts to investors and

journalists.

2. New Project Release

Company will release new project acquisition if Company

manages to acquire projects with contract value as much

as or more than Rp500 billion. The information detailed

in the New Project Release is as follows:

• Project Name

• Project Type

• Owner

• Total Contract Value





• Lokasi

• Lingkup Pekerjaan

• Waktu Pelaksanaan

• Porsi Perseroan dari Total Nilai Kontrak

Pada tahun 2018, Perseroan menerbitkan New Project Release

untuk proyek Jalan Tol Dalam Kota Paket 1 B dan Paket 2.

Agar dapat diakses oleh pihak eksternal, Perseroan

melakukan upload materi media release pada website

Perseroan, IDX dan OJK serta menyebarluaskan

melalui email kepada para investor dan wartawan.

3. Media Gathering

Di tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan media

gathering sebanyak satu (satu) kali yang dilaksanakan

pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Rumah Makan

Meradelima Jakarta. Perseroan mengundang para

wartawan dan memaparkan kinerja operasional

dalam hal kinerja perusahaan sampai dengan bulan

April 2018.

4. Investor Meeting

Mekanisme agar terlaksana pertemuan dengan

investor adalah diawali dengan adanya permintaan

dari pihak investor untuk bertemu dengan perwakilan

Perseroan untuk membahas suatu topik tertentu

pada waktu dan tempat tertentu. Pihak Perseroan

akan menyesuaikan waktu yang telah diajukan

oleh investor dengan perwakilan dari Perseroan.

Pada umumnya, perwakilan dari Perseroan untuk

melakukan pertemuan dengan investor adalah

Direktur Keuangan, Corporate Secretary dan Investor

Relations. Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah

melakukan pertemuan dengan investor sebanyak 89

(delapan puluh sembilan) kali.

5. Pos Media Sosial

Dalam era dimana perkembangan teknologi terjadi

dengan sangat pesat, media sosial memiliki peran

penting bagi banyak Perseroan. Salah satu peran penting

media sosial bagi ADHI adalah untuk meningkatkan

awareness publik terhadap Perseroan, terutama dalam

hal aktivitas Perseroan. Sepanjang tahun 2018, Perseroan

telah menyebarkan informasi melalui beberapa media

sosial, yaitu youtube sebanyak 27 post, instagram

sebanyak 711 post, Facebook sebanyak 672 post, dan

twitter sebanyak 2.034 post.

Hubungan MediaSepanjang tahun 2018, Perusahaan telah melakukan

kegiatan Media Relations yaitu siaran pers sebanyak 8

(delapan) kali dan media release 12 (dua belas) kali.

Daftar Siaran PersList of Press Releases

1 LRT ADHI Media Site Visit2 Majalah Asosiasi Kontraktor Indonesia I Indonesia Contractors Association Magazine

3 CNN Indonesia4 Majalah Gatra I Gatra Magazine

5 Detikcom6 Business News7 ADHI Peduli Tsunami Selat Sunda8 Kunjungan Kerja DPR RI I Working visit to DPR RI

• Location

• Scope of Work

• Implementation Time

• Company Portion from Total Contract Value

In 2018, Company publishes New Project Release for Inner

City Toll Road Project, 1B and 2 Packages.

In order for external parties to get access, Company

uploads the media release material onto Company, IDX and

FSA websites as well as sending email blasts to investors

and journalists.

3. Media Gathering

In 2018, Company has held media gathering as many as

1 (one) time that took place on May 14, 2018 at Rumah

Makan Meradelima Jakarta. Company invited journalists

and presented its operational performance in terms of

new contract acquisitions up to April 2018.

4. Investor Meeting

The mechanism for an investor meeting starts with a

request from the investors to meet with the representatives

of Company to discuss a certain topic in a certain time and

place. Company would adjust the time that the investors

have proposed with the representatives of Company.

Generally speaking, the representatitve of Company that

meets with the investors are Director of Finance and Legal,

Corporate Secretary and Investor Relations. Throughout

2018, Company has met with investors for as many as

89 times.

5. Social Media Posts

In an era where technological development happens in

the blink of an eye, social media plays a major role for

many companies. One of the important roles that social

media plays for ADHI is to increase public awareness of

Company, especially in regards to Company activities.

Throughout 2018, Company has spread information

through various social media, such as youtube as often

as 27 posts, Instagram as often as 711 posts, Facebook

as often as 672 posts, and twitter as often as 2,034 posts

Media RelationsThroughout 2018, Company has been conducting Media

Relations is a press release of 8 (eight) and the media release

twelve (12) times..






Ragam Media klepada Pemegang Saham dan Pemangku KepentinganDi bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media

komunikasi yang digunakan Perseroan untuk menyampaikan

data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha

dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Ragam Media kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Variety of Media to Shareholders and Stakeholders

KepadaReceiver

Bentuk-bentuk MediaMedia Type

RegulatorSurat, Media Release, Majalah Internal, Iklan Surat Kabar, Pameran, Annual ReportLetters, Media Release, Internal Magazine, Newspaper Ads, Exhibition, Annual Report

Pemegang Saham I ShareholdersMedia Release, Majalah Internal, Iklan Surat Kabar, Sosial Media , Annual Report, RUPSMedia Release, Internal Magazine, Newspaper Ads, Social Media, Annual Report, AGM

Investor

Media Release, Sosial Media, Public Expose, Conference Call, Analis Meeting, Road Show, Annual Report, RUPSMedia Release, Social Media, Public Expose, Conference Call, Analyst Meeting, Road Show, An-nual Report, AGM

Lembaga Publik Public InstitutionMedia Release, Majalah Internal, Sosial MediaMedia Release, Internal Magazine, Social Media

Konsumen Consumers

Majalah Internal, PameranInternal magazine, Exhibition

KaryawanEmployees

Majalah Internal, Aplikasi Komunikasi Internal, Even, GatheringInternal magazine, Internal Communications Applications, Event, Gathering

Perusahaan Sejenis LainnyaOther Similar Companies

Surat, Sosial Media, EvenLetters, Social Media, Events

Mitra Kerja dan RekananBusiness Partners

Surat, Even, Gathering, Iklan Surat KabarLetter, Event, Gathering, Newspaper Ads

Organisasi ProfesiProfessional Organization

Surat, Even, Pameran, Iklan Surat KabarLetter, Event, Gathering, Newspaper Ads

Masyarakat/UmumPublic

Media Release, Iklan Surat Kabar, Sosial Media, Even, PameranMedia Release, Newspaper Ads, Social Media, Events, Exhibition

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses

oleh siapa saja. Company’s website is not included in the variety of media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone.

Perseroan menyadari arti pentingnya implementasi

GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan

nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara

berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal/

Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku

Kepentingan. Untuk itulah, Perusahaan berkomitmen

untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang

salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman

Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).

Perseroan telah menetapkan kode etik sesuai dengan

visi dan misi ADHI. Kode etik berfungsi sebagai pedoman

perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi

dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode etik Perseroan

diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perseroan

dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai

yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh

pegawai. Kemudian, seluruh pegawai diharapkan untuk

berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan dan menerapkan

kode etik dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan secara

berkala mengadakan acara untuk mengingatkan dan

menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

Variety of Media to Shareholders and StakeholdersBelow is a table that describes the variety of communication

media used by Company to deliver data and information related

to operational activities, business processes and performance

achievements that have been achieved by Company.

Company realizes the importance of GCG implementation as

one of the tools to continuously increase the value and long-

term business growth not only for Capital Owners/Shareholders

but also for all Stakeholders. For this reason, Company is

committed to implementing GCG consistently, one of which

is carried out through the establishment of a Code of Conduct.

Company has established a code of ethics in accordance

with ADHI’s vision and mission. The code of ethics serves

as a behavioral guide for all employees in interacting with

internal parties and outside parties. Company’s code of ethics is

introduced to all levels in Company and written in the employee

‘s recruitment work contract that must be understood and

signed by all employees. Then, all employees are expected to

behave according to the values of Company and apply the code

of ethics in their daily activities. Company periodically holds

events to remind and emphasize the application of a code of

ethics for employees.





Pedoman Kode EtikCode of conducts

Pokok-Pokok Kode EtikDalam mengembangkan usahanya, ADHI tidak hanya

bertindak untuk semata-mata meraih keuntungan

ekonomis belaka tetapi juga mempunyai komitmen

menjunjung nilai-nilai etika dalam bisnis. Ini

mencerminkan citra dan reputasi ADHI yang bertekad

untuk menjadi Perusahaan Konstruksi Terkemuka di Asia

Tenggara. Bagi Perseroan, kode etik Perseroan merupakan

komitmen perusahaan untuk memastikan implementasi

GCG dengan standar terbaik.

Untuk menjaga citra, reputasi, dan bisnis ADHI yang

berkelanjutan, sangat penting bagi ADHI untuk menjaga

insan ADHI etika yang tinggi dalam semua bisnis yang

dilakukan. Standar etika yang tinggi ini dijabarkan dalam

Pedoman Etika Bisnis ADHI (Code of ADHI Business Conduct)

yang memuat tingkah laku moral dan etika yang harus

dimiliki oleh semua pegawai dan pengurus Perseroan.

Pedoman perilaku berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Aset dan informasi Perseroan.

2. Perseroan dan karyawan.

3. Berhati-hati dalam melakukan usaha dan pekerjaan sampingan.

4. Memperlakukan keluarga dan teman secara etis dalam

pekerjaan.

5. Berhati-hati dalam menghadapi tawaran dan

pemberian hadiah, jamuan, dan hiburan.

6. Menjalin hubungan yang wajar dengan pemerintah.

7. Menjaga reputasi ADHI dalam aktivitas politik.

8. Memperlakukan mitra bisnis ADHI dengan adil

9. Bersaing secara sehat.

Pedoman Etika ini merupakan formulasi logis berdasarkan

budaya ADHI yang dikembangkan dari nilai-nilai ADHI

(ADHI values), yaitu:

1. IntegritySatunya kata dan perbuatan dalam membangun budaya

yang unggul.

2. InspireMembangkitkan semangat kebersamaan dalam

pencapaian tujuan.

3. InnovationPeningkatan yang berkelanjutan untuk memberikan

solusi bagi stakeholders.

Pedoman Etika disusun sedemikian rupa sehingga

mencerminkan kesungguhan ADHI merespon

kesadaran segenap pegawai dan pengurus Perseroan

dalam menghadapi isu-isu etika sehari-hari yang

The Core Values of Code of ConductsIn developing its business, ADHI does not act solely for the sake

of economic profits, but also commits to uphold good values

and ethics of doing business. This is a reflection of ADHI’s

image and reputation as a company with a vision to be one

of the Leading Construction Companies in Southeast Asia. To

Company, the Code of Ethics is part of Company’s commitment

to ensure high standards of GCG implementation.

To uphold the image, reputation and sustainable business of

ADHI, it is important for ADHI to maintain high ethics standard

in all business activities. This high ethics standard is described in

the Code of ADHI Business Conduct that details the expected

ethics and moral behavior from all employees and management

of Company.

The behavior guideline contains the following:

1. Assets and information on Company.

2. Company and its employees.

3. Prudence in performing side jobs and businesses.

4. Ethical behavior towards family and friends in relation to

the duties of the job.

5. Prudence in facing offers and gifts, dining and

entertainment.

6. Maintain a fair relationship with Government.

7. Maintain the reputation of ADHI in political activities.

8. Fair treatment of ADHI’s business partners

9. Healthy competition.

The ethical guideline is the result of a logical formulation based

on ADHI corporate culture and developed from the following

ADHI values:

1. Integrity

One word and deed in building a superior culture.

2. Inspire

Rising the spirit of togetherness in achieving goals.

3. Innovation

Continuous improvement to provide solutions for

stakeholders.

The ethics guideline was compiled so that it can reflect

ADHI’s earnestness in responding the awareness of every

employee and management of Company regarding

common ethics issues. The ethics guideline affirms ADHI’s






umum terjadi. Pedoman Etika ini menegaskan

komitmen ADHI dalam penerapan etika sehingga

Pedoman ini bukanlah kebijakan yang terpisah dari

ketentuan karyawan yang ada.

Yang Diharapkan Dari Setiap Insan ADHI Setiap Insan ADHI harus bertanggung jawab dan

berkewajiban untuk berperilaku etis dan benar. Oleh

karena itu, setiap Insan ADHI wajib membaca, memahami

dan mematuhi Pedoman Etika. Tidak membaca Pedoman

tidak dapat dijadikan dalih untuk tidak mematuhinya.

Pedoman ini memberikan informasi tentang bagaimana

harus berperilaku. Ketika masih ragu, dapat meminta

arahan atau masukan dari Atasan atau Sekretaris

Perusahaan.

ADHI akan melakukan sosialisasi pedoman perilaku ini pada

setiap terdapat penyempurnaan Pedoman Perilaku dan

pada kesempatan yang diperlukan dilakukan sosialisasi.

Setiap Departemen/Divisi/Proyek wajib menyampaikan

pedoman perilaku ini kepada seluruh personil yang ada

di lingkungan masing-masing.

Pegawai akan diminta secara berkala mengisi lembar

pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman sebagai wujud

komitmen. Departemen SDM bersama General Manager,

Kepala Divisi akan melakukan monitoring pelaksanaan

pedoman di masing-masing Departemen/Divisi/Proyek dan

melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan

pedoman. Insan ADHI dapat menyampaikan keluhan jika

mengetahui adanya pelanggaran atau kemungkinan

pelanggaran terhadap Pedoman ini. ADHI menyediakan

saluran keluhan berikut tata cara menyampaikannya.

Yang diharapkan dari atasan kepada bawahannya. Atasan

harus berperilaku sebagai teladan bagi bawahan dengan

memperhatikan hal-hal di bawah ini:

• Membina bawahan agar mengerti akan tanggung

jawab mereka sesuai Pedoman ini dan kebijakan-

kebijakan ADHI.

• Menciptakan lingkungan yang membuat

Pegawai merasa nyaman dalam menyampaikan

keprihatinan mereka.

• Jangan pernah menganjurkan atau mengarahkan

Pegawai untuk meraih prestasi dalam bekerja

dengan mengabaikan perilaku etis atau kepatuhan

pada Pedoman, peraturan dan perundang-


• Selalu bertindak untuk mencegah dan

menghentikan pelanggaran yang dilakukan

bawahan Insan ADHI terhadap Pedoman, peraturan

dan perundang- undangan yang berlaku

• Ketika mengevaluasi pegawai, hendaknya

mempertimbangkan unsur perilaku Pegawai dalam

kepatuhannya terhadap Pedoman, peraturan dan

perundang- undangan yang berlaku.

commitment in implementing ethics and as such, it is not

a separate policy from the existing employee guidelines.

Expected Behavior from ADHI EmployeesEvery ADHI personnel is responsible and obligated to conduct

themselves in ethical and appropriate behavior. Therefore, every

ADHI personnel is obligated to read, understand and comply

with the Ethics Guideline. Failure to read the guideline is not

a reason to fail in complying them. The Guideline provides

information on how to behave. When in doubt, ADHI personnel

can request for input or suggestions from their Superiors or

the Corporate Secretary.

ADHI will conduct promotion and information dissemination

on the guideline whenever the ethics guideline is updated and

when an opportunity arise to do information dissemination.

Every Department/Division/ Project must convey the ethics

guideline to every personnel in their own environment.

Employees will be regularly asked to ill a statement of

compliance form as a realization of the commitment towards

the Guideline. The Department of HR along with General

Managers and Division Heads will conduct monitoring of

guideline implementation in their respective Department/

Division/ Project and perform regular evaluation of the

implementation. ADHI personnel may submit complaints if

they find out about any violation or allegation of violation of

the Guideline. ADHI provides the means and procedures to

file complaints.

What employees can expect from their superiors. Superior

officers must set an exemplary behavior to their subordinates

by paying attention to the following:

• Guiding employees so that they understand their

responsibilities as stated in the Guideline and ADHI

policies.

• Creating an environment in which any Employee will

feel comfortable in conveying their concerns.

• Never suggesting or guiding Employees to achieve

work targets by disregarding ethical behavior or

compliance toward the Guideline and applicable laws

and regulations.

• Always acting to prevent and stop any violation of

the Guideline and applicable laws and regulations by

ADHI personnel.

• Considering the behavioral element of employees in

their compliance to the Guideline and applicable laws

and regulations when performing Employee evaluation.





Penyampaian KeluhanADHI menyediakan sarana bagi Pegawai yang ingin

menyampaikan keluhan adanya pelanggaran atau

kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman ini melalui

Sekretaris Perusahaan Unit Pelaksana GCG, dengan cara:

• Mengirim email ke alamat [email protected] atau

• Mengisi formulir penyampaian keluhan ke Kotak

yang disediakan.

Dalam menyampaikan keluhan, Insan ADHI wajib

memberitahukan identitas dengan jelas dan lengkap guna

memudahkan komunikasi tanpa rasa khawatir. ADHI sangat

menghargai dan akan menindaklanjuti setiap laporan

yang disampaikan dengan cara yang semestinya demi

perbaikan dan kemajuan ADHI. Oleh karena itu, insan ADHI

menuntut Pengurus Perseroan untuk memberikan jaminan

perlindungan setiap identitas penyampai keluhan.

Untuk membantu menjaga kerahasiaan, jangan

mendiskusikan masalah yang Insan ADHI sampaikan

dengan Insan ADHI lain. ADHI akan selalu menjaga

kerahasiaan dengan ketat dalam semua penyelidikan.

Untuk menjaga kerahasiaan itu, mungkin Insan ADHI

tidak akan diberitahu proses penyelidikan yang dilakukan.

ADHI menghargai Insan ADHI yang menyampaikan

keluhan tentang kemungkinan adanya pelanggaran yang

perlu ditangani. ADHI tidak mentolerir setiap tindakan

diskriminasi atau pembalasan terhadap Insan ADHI yang

dengan niat baiknya telah menyampaikan keluhan

dugaan pelanggaran. Terhadap laporan sebagaimana

dimaksud di atas, Sekretaris Perusahaan wajib memberi

laporan kemajuan atas keluhan yang disampaikan.

Penghargaan dan Sanksi Terhadap PelanggaranADHI berkomitmen untuk memberikan penghargaan

terhadap pelaksanaan Pedoman ini sebagai bagian dari

penilaian Insan ADHI. Secara berkala, ADHI akan melakukan

pemilihan Insan ADHI yang dinilai memiliki integritas yang

tinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Demikian pula sebaliknya, ADHI menetapkan sanksi atas

pelanggaran terhadap Pedoman Etika. Mekanisme dan

jenis sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan

Perseroan yang berlaku, termasuk prosedur yang diatur

dalam Perjanjian Kerja Bersama. Sanksi yang diberikan

akan diterapkan secara konsisten dan proporsional kepada

Insan ADHI yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Pada tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran terhadap

nilai-nilai Perseroan.

Etika Bisnis ADHIEtika Bisnis ADHI diterapkan mengacu pada kebijakan

Perseroan berdasarkan GCG, pakta integritas, manajemen

risiko, pengendalian invternal, penyampaian keluhan, tata

kelola Teknologi Informasi, menjaga keamanan informasi

dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan praktek

Complaints ProcedureADHI facilitates any Employee who needs to file a complaint

regarding violation or alleged violation of the Guideline by

contacting the Corporate Secretary, specifically the GCG

Implementation Unit, via the following methods:

• Sending an email to [email protected], or

• Filling up the available complaints form and placing it

in the available Boxes.

In filing a complaint, ADHI personnel must provide their clear

and complete identity in order to maintain good communication.

ADHI personnel will not have any reason to worry as ADHI highly

appreciates and will follow-up on every properly submitted

report, for the sake of improvement and progress of ADHI. As

such, ADHI personnel has the right to demand that Company

Management guarantees the protection of the identity of every

personnel who files a complaint.

To help maintaining confidentiality, ADHI personnel should

not discuss the matter at hand with other personnel. ADHI

will always keep a tight confidentiality in every investigation.

To uphold the confidentiality, it is possible that ADHI personnel

would not be informed on the relevant investigation. ADHI

appreciates the help from ADHI personnel who submit

complaints regarding allegation of violation that needs to

be handled. ADHI will not tolerate any act of discrimination

or retribution toward ADHI personnel who had, with good

intentions, submit complaints. Regarding such reports,

Corporate Secretary is obligated to provide a progress report.

Reward and Punishment

ADHI commits to hand out awards for the implementation

of this Guideline as part of ADHI personnel evaluation. ADHI

regularly honors ADHI personnel who shows high integrity in

performing their duties and authorities.

Meanwhile, ADHI also will impose sanctions on violations of

the Ethics Guideline. Types and mechanism of sanctions will be

in accordance with applicable Company regulations, including

procedure regulated in the collective labor agreement. The

sanctions will be imposed in a consistent and proportional

manner to ADHI personnel that has been proven to violate the

Guideline. In 2018 there was no violation to Company’s values.

ADHI Business EthicsThe implementation of ADHI Business Ethics referred to

Company policies that were based on GCG, integrity, risk

management, internal control, complaints submission,

information technology governance, information security and

other matters regarding corporate governance practices. Thus,

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]






tata kelola Perseroan. Sehingga Sosialiasi Etika Bisnis ADHI

menjadi tahapan penting dalam penerapan etika bisnis.

Etika Bisnis ADHI menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Perseroan atau Perjanjian Kerja Bersama dan

berlaku di seluruh lingkungan Perseroan sampai kantor-

kantor Departemen, kantor Divisi, Anak Perusahaan di

seluruh wilayah kerja Perseroan. Setiap insan ADHI wajib

membaca, mematuhi dan mentaati serta melaksanakan

dengan benar segala ketentuan yang ada. Etika Bisnis

ADHI ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung Visi dan

Misi Perseroan dan memberikan panduan bagi Insan ADHI

dalam menjalankan kewajiban termasuk saat berhadapan

dengan pelanggan, pemasok, kompetitor, pemerintah

dan masyarakat umum.

Budaya PerseroanMemelihara Lingkungan Kerja yang menghargai

keberagaman

ADHI yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat




yang menghargai.

ADHI memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga

kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja

dimana setiap Insan ADHI diperlakukan secara adil dan

hormat dengan memberikan kesempatan yang sama

untuk bekerja dan dipromosikan.

Kesempatan kerja di ADHI ditawarkan dan diberikan

berdasarkan asas manfaat. Semua Insan ADHI dan

pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi

menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan

dan kecakapannya. Keputusan tentang kesempatan kerja

tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis

kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur,

cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab

keluarga, dan sebagainya.

Diskriminasi terhadap seseorang Insan ADHI atau

pelamar di pekerjaan merupakan pelanggaran serius

atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap

kebijakan ADHI.

Bebas Pelecehan dan Perbuatan AsusilaADHI yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat




yang bebas dari Pelecehan dan Perbuatan Asusila.

Pelecehan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan,

baik berupa:

• Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon

kotor atau penghinaan.

the dissemination of ADHI Business Ethics is an important part

of the business ethics implementation.

ADHI Business Ethics is an inseparable part of Company

Regulations and Collective Labor Agreement and shall apply

in every Company environment, including Department offices,

Division offices and Subsidiaries in every work area. Every ADHI

personnel is obligated to read, understand, comply with and

properly implement every regulation. ADHI Business Ethics is

compiled with the purpose of supporting Company’s vision

and mission and providing guidelines for ADHI personnel in

performing their duties and tasks, including when coming into

contact with customers, suppliers, competitors, Government

and the general public.

Corporate CultureMaintain a Work Environment that values diversity

ADHI believes that a good working environment can affect

the performance quality of ADHI personnel as well as their

knowledge and innovation. ADHI has a responsibility in creating

a respectful work environment.

ADHI is committed to developing a diverse workforce and

providing a working environment where every ADHI personnel

is treated fairly and respectfully by providing equal opportunities

to work and promotion.

Employment opportunities in ADHI are offered and awarded

on the basis of benefits. All ADHI Personnel and job applicants

must be treated and evaluated according to their work skills,

qualifications, abilities and skills. Decisions about employment

are not based on race, color, sex, religion, personal relationships,

home country, age, disability, ideology, marital status, family

responsibilities, and so on.

Discrimination against an ADHI employee or job applicant

is a serious violation of the same terms of employment and

ADHI policy.

Free from Harrasment and ImmoralityADHI believes that a good working environment can affect

the performance quality of ADHI personnel as well as their

knowledge and innovation. ADHI has a responsibility in creating

a working environment which is free of abuses and immoralities.

Harassment in any form cannot be justified, either in the form

of:

• Oral abuse, such as words, obscene jokes or humiliation.





• Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak

wajar dan menyakitkan.

• Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu,

kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau

gerakan tubuh yang jorok.

• Pelecehan Seksual.

ADHI memandang perbuatan asusila yang dilakukan Insan

ADHI di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis.

Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi

Perseroan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang

tidak nyaman. Setiap Insan ADHI berkewajiban untuk

menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang

bebas dari perbuatan asusila.

Bebas dari Ancaman dan KekerasanSeluruh insan ADHI memiliki tanggung jawab dalam

menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari ancaman,

dan kekerasan. Setiap ancaman dan kekerasan selain

melanggar etika di Perseroan, juga merupakan tindak

pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian

untuk melakukan penyidikan.

ADHI tidak akan mempertaruhkan citra dan reputasi

Perseroan dengan membiarkan tumbuhnya budaya

kekerasan di Perseroan. Oleh karena itu, ADHI tidak

mentolerir terjadinya perbuatan ancaman atau perilaku

kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan.

Lingkungan Kerja yang SehatADHI memiliki komitmen untuk menjalankan

pembangunan yang berkelanjutan dengan

memperhatikan standar keselamatan, kesehatan,

lingkungan dan masyarakat. ADHI memiliki komitmen

untuk menjalankan peningkatan kinerja secara

berkesinambungan, menggunakan sumber daya

alam, manusia, fisik dan keuangan secara tepat guna,

memungkinkan Insan ADHI dan mitra bisnis bekerja

dengan aman dan sesuai dengan undang-undang serta

peraturan yang berlaku dan mengupayakan nihil kerugian

pada manusia dan lingkungan (zero accident).

ADHI tidak hanya sekedar melaksanakan pekerjaan untuk

kepentingan pelanggan tetapi juga mempunyai komitmen

dalam membangun, mengembangkan dan mengelola

area dan lingkungan di tempat ADHI berusaha. Perseroan

bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah

yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan

sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja

yang aman dan sehat. Demikian juga halnya dengan

kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat, ADHI

sangat mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan

dan masyarakat sekitar Perseroan.

• Physical abuse such as improper and painful contact

.

• Harassment through images, such as posters, cards,

calendars, cartoons, graffiti, letters or obscene gestures.

• Sexual harassment.

ADHI considers the immoral acts committed by ADHI personnel

in the workplace as unethical. Immoral acts will damage

the image and reputation of Company, and may create an

uncomfortable working environment. Every ADHI personnel

is obliged to create and maintain a work environment with

no from immoral acts.

Free from Threats and ViolenceAll ADHI personnel have a responsibility to create a work

environment that is free from threats and violence. Not only

violating Company’s Code of Conduct, threats and violations

are also criminal act which is the domain of the police authority

to conduct an investigation.

ADHI will not risk Company’s image and reputation by allowing

the culture of violence grows within Company. Therefore, ADHI

does not tolerate the occurrence of threats or violent behavior

in any form in the workplace.

Healthy Working EnvironmentADHI is committed in carrying out sustainable development

with respect to safety, health, environmental and community

standards. ADHI commits to continuously improve its

performance, utilizing natural, human, physical and financial

resources efficiently, which will enable ADHI Personnel and

business partners to work safely and in accordance with

applicable laws and regulations and to seek zero accident.

ADHI is not only doing the work for the benefit of the

customer but also has commitment in developing, developing

and managing the environment it operates in. Company is

responsible for taking appropriate measures to prevent

accidents and illness in the workplace and the creation of

a safe and healthy working environment. Company also

concern about the environment and the community, ADHI

strongly prioritizes harmonization with the environment and

communities surrounding Company.






Penggunaan Dana PerseroanInsan ADHI bertanggung jawab atas segala bentuk

penggunaan dana milik Perseroan yang dipercayakan

kepadanya untuk tujuan usaha dan kepentingan

Perseroan. Insan ADHI harus menggunakan dana sesuai

peruntukannya dan mampu mempertanggungjawabkan

dana yang dipergunakan. Dilarang menggunakan dana

Perseroan untuk kepentingan pribadi dan/atau tindakan

yang melawan hukum dan peraturan perundang-

undangan.

Jumlah Pelanggaran Kode EtikPerseroan tidak menemukan adanya pelanggaran kode

etik yang melibatkan Perusahaan maupun kepada

anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan Pengendalian GratifikasiSesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara No. PER-05/MBU/2014 tentang Program

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, serta ditindaklanjuti

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi No.

014-6/2018/371 tanggal 5 Juli 2018 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi, seluruh insan ADHI dan/atau

keluarga inti (suami/istri, anak) dilarang menerima baik

secara langsung maupun tidak langsung gratifikasi

termasuk gratifikasi yang dianggap siap dari setiap pihak

yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing ADHI berupa

uang/setara uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman

tanpa bunga, undangan makan, ticket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

voucher, travel cek, kompensasi hadiah yang memiliki

nilai finansial tinggi, hiburan serta hal lainnya yang

memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan

keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di

luar negeri serta yang dilakukan dengan sarana elektronik

atau tanpa sarana elektronik.

Utilization of Company’s FundsADHI is responsible for any use of funds owned by Company

entrusted for business purposes and Company’s interests. ADHI

personnel must use the funds according to the allocation and

must be able to be held accountable for funds spent. It is

prohibited to use Company’s funds for personal and/or unlawful

acts.

Code of ViolationsCompany did not find any violations of the code of ethics

involving Company or members of Board of Commissioners

and Board of Directors.

Gratification Control PolicyIn accordance with the Regulation of the Minister of State

Owned Enterprises No.PER-05/MBU/2014 regarding Gratification

Control Program in Ministry of State-Owned Enterprises, and

followed up with the issuance of Decree of BOD No. 014-

6/2018/371 dated July 5, 2018 regarding the Guidelines for

Gratification Control, all ADHI personnel and/or nuclear family

(husband/ wife, children) are prohibited from receiving either

direct or indirect gratuities including gratifications which are

deemed to be prepared by any party with business relationship

or ADHI competitors in the form of money/equivalent, goods,

rebates/discounts, commissions, interest-free loans, dinner

invitations, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free

medical treatment, vouchers, travel checks, prize compensation

with high financial value, and others which provide personal

benefits to themselves and their families and are accepted

domestically or abroad and are conducted with or without

electronic means.





Gratifikasi dan DonasiGratification and Donation

Demikian juga sebaliknya seluruh insan ADHI dilarang secara

langsung atau tidak langsung memberi gratifikasi kepada

setiap pihak yang memiliki konflik kepentingan, hubungan

bisnis atau pesaing ADHI berupa uang/setara uang, barang,

rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, voucher, travellers cheque, kompensasi

hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan serta hal

lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau

sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku atau untuk mempengaruhi pihak

yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan

suatu hal berkaitan dengan kedudukannya/jabatannya yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Setiap penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap wajib

ditolak, bilamana dengan penolakan dikhawatirkan bisa

mengganggu hubungan dan/atau pemberian tersebut

sudah berada di tempat penerima, maka Gratifikasi

tersebut wajib dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi

(KPK) atau ke Tim Pelaksana Pengendali Gratifikasi (TPPG)

Susunan Pengurus Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi (TPPG)Sesuai Memo Direksi No. 030/DU/18 tanggal 6 Juli 2018,

Direksi menetapkan susunan Pengurus Tim Pelaksana

Pengendalian Gratifikasi (TPPG) sebagai berikut:

Pengarah :

Direktur Utama

Ketua :

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Wakil Ketua :

GM Departemen SDM

Sekretaris I :

GM Departemen Legal

Sekretaris II :

GM Departemen Sistem & Risiko

Anggota :

1. Direksi PT Adhi Persada Properti

2. Direksi PT Adhi Persada Gedung

3. Direksi PT Adhi Persada Beton

4. GM Departemen Infrastruktur I

5. GM Departemen Infrastruktur II

6. GM Departemen Gedung

7. GM Departemen EPC

Likewise, all ADHI employees are also prohibited from directly or

indirectly granting gratification to any party that has a conflict

of interest, business relationship or ADHI competitor in the form

of money/equivalent, goods, rebates/discounts, commissions,

interest-free loans, food invitations, travel tickets, lodging

facilities, travel tours, free medical treatment, vouchers, travel

checks, rewards compensation that have high financial value,

entertainment and other things that aim to obtain information

or something that violates the applicable legislation or to

influence the concerned party to do and/or not to do anything

relating to his/her position contrary to his/her duties or roles.

Any Gratification considered as bribe must be rejected, if

the denial is feared will interfere the relationship and/or the

gratification have been received, then the Gratification must

be reported to the Corruption Eradication Commission or to

the Gratification Controlling Team.

Gratification Control Team (TPGG) Management StructureIn accordance with Memo of the Board of Director No. 030/

DU/18 tanggal 6 Juli 2018, Board of Director stipulates the

composition of Gratification Controlling Team as follows:

Adviser :

President Director

Chairman:

Chariman of Internal Control Unit

Vice Chairman:

HR GM

Secretary I:

GM of Legal Department

Secretary II:

GM of System & Risk

Members:

1. PT Adhi Persada Properti Board of Directors

2. PT Adhi Persada Gedung Board of Directors

3. PT Adhi Persada Beton Board of Directors

4. GM of Infrastructure I Department

5. GM of Infrastructure II Department

6. GM of Building Department

7. GM of EPC Department






Pengelola GratifikasiPengelola Gratifikasi Perseroan dilaksanakan oleh TPPG

yang bertanggung jawab langsung terhadap Direktur

Utama dengan tugas dan fungsi utama memantau dan

mengendalikan Gratifikasi di lingkungan ADHI.

Tugas dan wewenang TPPG:

1. Menerima pelaporan gratifikasi.

2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima.

3. Melakukan konfirmasi atas laporan gratifikasi kepada

penerima, pemberian atau pihak ketiga lainnya yang

terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian

gratifikasi serta meminta data dan informasi kepada unit

kerja tertentu dan/atau insan ADHI terkait pemantauan

penerapan program Pengendalian gratifikasi.

4. Menetapkan penanganan dan pemanfaatan gratifikasi

dengan alternatif:

• Menjadi milik pelaporan.

• Jika barang bersifat kadaluarsa, dapat disalurkan

kepada yayasan, lembaga sosial lainnya atau

dimanfaatkan bersama pegawai ADHI.

• Menyerahkan kepada ADHI untuk operasional

Perseroan, untuk perpustakaan Perseroan, atau

untuk barang display hasil pelaporan gratifikasi.

5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat

kepada KPK atas nama ADHI dalam pelaksanaan

pedoman ini.

6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan

gratifikasi oleh ADHI maupun oleh penerima.

7. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama apabila

terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh insan ADHI.

8. Menyusun jadwal sosialisasi dan diseminasi

pengendalian gratifikasi.

9. Melaporkan hasil penanganan pengendalian

gratifikasi kepada direksi dan KPK.

Laporan Kegiatan TPPGSepanjang 2018, Tim aktif melakukan sosialisasi kepada

seluruh insan ADHI termasuk anak usaha. Pada akhir

Februari 2018, Tim melakukan sosialisasi di anak usaha

Perseroan yakni PT Adhi Persada Beton. Tim juga

melaksanakan pengendalian gratifikasi dengan menerima

pelaporan gratifikasi dan menetapkan klarifikasi

gratifikasinya.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan sepanjang

2018, tidak ditemukan gratifikasi yang masuk dalam kategori

suap, sehingga TPPG tidak melaporkan kepada KPK.

Gratification ManagementCompany’s Gratification Management is carried out by TPPG

who reports directly to the President Director with main duties

and functions are to monitor and control Gratification in ADHI.

TPPG duties and authority:

1. Receive gratification reports.

2. Follow up the gratification report received.

3. Confirm gratification reports regarding its recipients, gifts

or other third parties related to gratification and request

data and information to certain work units and/or ADHI

personnel regarding the implementation of Gratification

Control program.

4. Determine resolution and utilization of gratuities with

choice of action as follows:

• Becoming the property of informer.

• If the goods have expiration date, it can be sent to

foundations, other social institutions or utilized with

ADHI employees.

• Give it to ADHI to be utilized in Company’s operation,

for Company libraries, or as display items of gratuity

reporting results.

5. Coordinate, consult and correspondence to the KPK on

behalf of ADHI regarding the guidelines implementation.

6. Monitor the follow-up on the utilization of gratuities by

ADHI or by the recipient.

7. Provide recommendation to the President Director if there

is any violation of gratuity guidelines by ADHI personnel.

8. Prepare the schedule of gratuity control, socialization and

dissemination.

9. Report the results of handling gratification control to

directors and KPK.

TPPG Activity ReportThroughout 2018, the Team actively conduct socialization to all

personnel including ADHI subsidiaries. By the end of February

2018, the Team conducted a socialization in Company’s

subsidiary, PT Adhi Persada Beton. The team also perform

gratification control by accepting gratuity report and clarifying

the gratuities.

Based on the evaluations implemented throughout 2018, there

was no gratification classified as bribery, so TPPG did not report

to the KPK.





Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan

individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik,

termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan

individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik,

termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan Insan ADHI

menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk

tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik

maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana

yang telah di atur dalam pedoman etika dan perilaku

(code of conduct) Perseroan.

Company has a policy to prohibit the involvement of any

individual on behalf of Company in political activities, including

giving donation for political purposes. Strictly speaking, Company

does not allow ADHI Employees to use any facilities or resources

for political purposes, political fundraising or for the purpose

of political participation as has been regulated in Company’s

code of conduct.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Fund for Political activities

Kebijakan Anti KorupsiAnti-Corruption Policy

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai

senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai

sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip

GCG. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan

iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku

ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan

konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di

atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun

golongan. Sebagai BUMN, Perseroan juga senantiasa

memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti

yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Board of Commissioners, Board of Directors and all

employees always uphold fair competition, sportsmanship

and professionalism, as well as GCG principles. Company

is also committed to creating a healthy business climate,

avoiding actions, behavior or actions that can lead to conflicts

of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and

always prioritizing the interests of Company above personal,

family or group interests. As an SOE, Company also always

pays attention to anti-corruption policies as stated in Law No.

20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999

concerning Eradication of Corruption Crime.






Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)Assets Reporting Program

Demi mendukung visi KPK dalam mewujudkan Indonesia

yang Bebas Korupsi dan berkomitmen dalam menjalankan

prinsip-prinsip GCG bahwa ketentuan Wajib Lapor Harta

Kekayaan (LHKPN) pejabat struktural PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. perlu ditetapkan dan pengelolaan LHKPN

membutuhkan koordinasi dalam pelaporannya sesuai

amanat dari Peraturan KPK RI No. 07 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan

Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara.

Melalui Surat Keputusan Direksi No.: 014-6/2017/180

tentang Penatapan Wajib Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyelenggara Negara

wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

a. Pengangkatan sebagai Pejabat Struktural ADHI

pada saat pertama kali menjabat.

b. Pengangkatan kembali sebagai Pejabat Struktural ADHI

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai

Pejabat Struktural ADHI.

Penyampaian LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/

pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat

Struktural ADHI. Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN

menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun

sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara melalui

Aplikasi e-LHKPN pada alamat www. elhkpn.kpk.go.id;

Format LHKPN ditetapkan oleh KPK yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. nama.

b. jabatan.

c. instansi.

d. tempat dan tanggal lahir.

e. alamat.

f. identitas istri atau suami.

g. identitas anak.

h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta

i. kekayaan yang dimiliki.

j. besarnya penghasilan dan pengeluaran.

k. surat kuasa mendapatkan data keuangan.

l. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan.

m. surat pernyataan.

In order to support KPK’s vision in realizing Indonesia

corruption-free and as a commitment in implementing GCG

principles regarding the needs to establish the provisions of

Assets Reporting Program (LHKPN) as well as the necessity

of coordination in the management of reporting process

in accordance with the mandate of Indonesian Corruption

Eradication Commission No. 07 Year 2016 on the Procedures

for Registration, Announcement and Examination of Assets

of the State.

Through the Decision Letter of Board of Directors No. 014-

6/2017/180 on the Obligation to Implement Assets Reporting

Program (LHKPN). The officials must submit LHKPN to KPK if:

a. Appointed as ADHI Structural Officer at the time of

office.

b. Reassigned as ADHI Structural Officer after the end

of term of office or retirement.

c. End of term of office or retired as ADHI Structural

Officer.

Obligation to Implement Assets Reporting Program must be

submitted within a period of no later than 3 (three) months

after the date of the first appointment/re-appointment/end

of terms of office as Structural Officer in ADHI. If the person

in question still hold his/her position, Obligation to Implement

Assets Reporting Program must be submitted periodically

once a year regarding all the assets obtained from January

1 to December 31.

The submission of LHKPN is carried out through the e-LHKPN

Application at www. elhkpn.kpk.go.id; The LHKPN format is

stipulated by the KPK which at least contains:

a. name.

b. position.

c. institution.

d. place and date of birth.

e. address.

f. the identity of a wife or husband.

g. the identity of children.

h. type, value and origin of property

i. assets possessed.

j. the amount of income and spending.

k. letter of authorization to obtain financial data.

l. letter of authorization to announce Assets.

m. statement letter.





Mekanisme Penerimaan Dokumen LHKPN:

1. KPK akan melakukan verifikasi administratif atas

LHKPN yang disampaikan.

2. Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan

pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang

dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.

3. Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh

Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan

dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta

Kekayaan pada lembaga keuangan.

4. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan

penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan

menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara

Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN

dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki

dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

5. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan

atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

6. Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi

kewajiban, maka Penyelenggara Negara dianggap

menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan

penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK

memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

Implementasi LHKPN

KPK RI telah mengembangkan sistem LHKPN dengan

sistem elektronik atau e-filling yang disebut e-lhkpn.

Mulai 2017, seluruh Wajib LHKPN wajib menyampaikan

laporannya secara elektronik. ADHI telah mengikuti

sosialisasi tata cara pengisian e-lhkpn pada 20 April 2017

yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan pada

28 September 2017 yang diselenggarakan oleh KPK RI.

Sepanjang 2018, wajib LKHPN PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. sebanyak 358 orang, dimana sebanyak 189 orang

sudah melaporkan LHKPN per tanggal 31 Maret 2018.

Obligation to Implement Assets Reporting Program (LHKPN)

Document Acceptance Mechanism:

1. The KPK will perform administrative verification on the

LHKPN submitted.

2. Administrative verification shall be conducted by examining the

accuracy of filling out LHKPN and supporting evidence attached

in accordance with the guidance of filling out the LHKPN form.

3. The supporting evidence to be attached by the State

Operator shall at least contain a copy of the document

explaining the ownership of the Property to the financial

institution.

4. If the result of administrative verification indicates that the

submission of LHKPN is incomplete then the KPK shall notify

the State Administrator of the parts of the LHKPN Form and

the supporting evidence that remains to be improved and/

or completed by the State Operator.

5. The State Operator must submit LHKPN repair or completion

no later than 14 (fourteen) working days from receipt of

the notice.

6. In the event that the State Operator fails to fulfill its

obligations, the State Operator shall be deemed to submit

the LHKPN incompletely.

If the result of administrative verification states that the

submission of LHKPN has been completed, KPK shall give a

receipt to the State Operator.

Obligation to Implement Assets Reporting Program ImplementationKPK RI has developed LKHPN electronic system or e-filling

called e-lhkpn. Starting 2017, those who must report the assets

are required to submit their report electronically. ADHI has

participated in promoting e-lhkpn filling procedure on April

20, 2017 which was organized by the Ministry of SOEs and on

September 28, 2017 organized by KPK RI.

Throughout 2018, the no. of those who must report the assets

in PT Adhi Karya (Persero) Tbk. is 358 people, and as many as

189 people have submitted LHKPN.






Kebijakan Pelaporan PelanggaranDalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan

Good Corporate Governance (GCG), manajemen ADHI

berkomitmen menjalankan Perseroan secara profesional

berlandaskan pada perilaku Perseroan yang sesuai dengan

budaya kerja dan sikap kerja Perseroan, guna mewujudkan

tata kelola perusahaan yang baik. Karenanya, ADHI tetap

menerapkan kebijakan Whistleblowing (WBS) yang diatur

dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero)

Tbk. dengan No. 014-6/2018/352 tanggal 28 Juni 2008

tentang Penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/

Whistleblowing System (WBS).

WBS merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan insan

ADHI melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran

yang dilakukan oleh insan ADHI lainnya. Sistem ini diterapkan

untuk memitigasi potensi risiko dan penciptaan lingkungan

Perseroan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN) dan berperilaku etis dalam menjalankan/

mengelola Perseroan. Perseroan menjamin kerahasiaan

identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

WBS diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud melalui

pengawasan lingkungan Perseroan.

Dengan adanya mekanisme WBS diharapkan Perseroan

dapat menegakkan standar pelayanan dan etika,

menerapkan sistem pencegahan dini (early warning system)

dan meningkatkan confidence. WBS adalah pengungkapan

tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang

melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau

perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan maupun

pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan

atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi

atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas

pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya

dilakukan secara rahasia (confidential) dan memberikan

perlindungan bagi pelapor.

ADHI juga mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris,

Direksi, dan pegawai untuk bertindak secara jujur, memiliki

integritas dan profesionalisme yang tinggi dan secara aktif

melindungi serta menjaga aset ADHI dan mematuhi seluruh

ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku. Hal ini

sebagai komitmen ADHI dalam melakukan pencegahan

fraud dan segera menindaklanjuti kejadian fraud untuk

mengurangi dampak kerugian finansial dan non-finansial

seperti publikasi negatif maupun hilangnya kepercayaan

kepada ADHI.

Whistleblowing System PoliciesIn order to boost the effectiveness of Good Corporate

Governance (GCG) implementation, the management of

ADHI commits to run Company in a professional manner

based on corporate behavior in line with Company’s corporate

culture. Thus, ADHI implements the WBS policy as stipulated

in the Decree of the Board of the Directors of PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. No. 014-6/2018/352 dated Juny 28, 2008

on Refinment of Whistleblowing System.

WBS is a reporting system that enables every ADHI personnel

to report allegations of acts of violation by any other ADHI

personnel. The system is implemented to mitigate potential risk,

to create a clean corporate environment free from corruption,

collusion and nepotism and to foster ethical behavior in

running and managing Company. To provide protection for

whistleblowers, Company ensures that their identity will be

kept confidential. WBS is necessary to prevent fraud through

corporate environment monitoring.

With the WBS mechanism, Company is expected to upheld

services and ethics standards, implement an early warning

system and improve confidence. WBS is a disclosure of acts

of violation, unlawful acts, unethical/immoral acts or other

behavior that can be damaging to Company or stakeholders,

by employees or leadership of organization to leadership of

organization or other institutions that are able to take action

regarding the violation. The disclosure is generally done

confidentially to provide protection for the whistleblower.

ADHI has obligated every member of Board of Commissioners,

Directors and employees to act honestly, uphold high integrity

and professionalism, actively protect and guard all ADHI’s

assets and conform to every applicable internal and external

regulations. This is part of ADHI’s commitment in preventing

fraud and quickly following up on frauds in order to minimize

impact of financial and non-financial damages, including

negative publications and loss of trust towards ADHI.

Whistleblowing SystemWhistleblowing System





Manajemen ADHI menerapkan standar keterbukaan,

kejujuran, dan akuntabilitas yang tinggi dalam

menyampaikan pelayanan kepada publik. Manajemen

ADHI tak dapat mentoleransi segala tindakan malpraktik,

penyalahgunaan wewenang, kecurangan serta pelanggaran

etika dan hukum yang dilakukan baik oleh pejabat maupun

pegawai ADHI dalam menjalankan tugasnya.

Manajemen akan memastikan dan mengharapkan

dukungan dan partisipasi dari seluruh internal & eksternal

ADHI, untuk dapat melaporkan kejadian-kejadian yang

berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran etika,

kriminal, penyalahgunaan wewenang, menerima imbalan,

pelanggaran ketentuan Perseroan dan hal-hal lain yang

melibatkan karyawan/atau pihak-pihak yang mempunyai

hubungan dengan ADHI. Dengan memberikan laporan

pengungkapan pelanggaran tersebut sebagai suatu

informasi awal, berarti telah membantu ADHI berperan

aktif dalam melaksanakan Good Corporate Governance.

Prinsip, Tujuan, Manfaat, dan Sarana

PrinsipWBS ADHI menganut prinsip-prinsip adalah sebagai

berikut:

1. Cepat dan tepat, maksudnya adalah penanganan

terhadap adanya laporan pelanggaran harus ditangani

dengan cepat dan tepat.

2. Komunikatif, maksudnya adalah antara penerima laporan

dengan pelapor dapat berlangsung dengan baik.

3. Rahasia, maksudnya semua laporan yang masuk ke

dalam sistem adalah bersifat rahasia dan harus terjaga

kerahasiaanya.

4. Akurat maksudnya penanganan yang dilakukan atas adanya

laporan dilakukan berdasarkan akurasi data dan bukan

berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa data pendukung.

5. Itikad Baik, maksudnya bahwa pelapor harus punya

itikad baik dan bukan didasarkan atas dendam pribadi

atau orientasi tertentu dari pelapor.

6. Proteksi mengandung arti bahwa semua pihak yang

bertindak sebagai pelapor akan dilindungi oleh ADHI.

7. Tak ada diskriminasi artinya semua insan ADHI

dapat melaporkan dan tak ada diskriminasi dalam

penanganan terhadap laporan.

The management of ADHI implements high standards of

openness, honesty and accountability in providing public

service. The management of ADHI cannot tolerate any acts

of malpractice, abuse of authority, fraud and unethical and

unlawful acts by any ADHI official or employee in performing

their duties.

The management guarantees and expects the support and

participation of all internal and external parties in reporting

acts related to fraud, unethical acts, unlawful acts, abuse of

authority, kickbacks, violation of company regulations and such

involving employees and/or other ADHI related parties. Reports

and disclosure of such violations are part of early information

that can help ADHI plays an active part in implementing Good

Corporate Governance.

Principles, Objectives, Benefits, and Facilities

PrinciplesWBS in ADHI adheres to the following principles:

1. Fast and correct: reports of violation must be handled in

a fast and correct manner.

2. Communicative: there must be proper communication

between the whistleblower and the receiver.

3. Confidential: all reports entering the system must be kept

confidential.

4. Accurate: the report and its handling must be done based

on accurate data and not based on assumption or allegation

without supporting data.

5. Good Intentions: the whistleblower must base the report

on good intentions and not on personal vengeance or

other specific orientation

6. Protection: all whistleblowers will be protected by ADHI.

7. No discrimination to all ADHI personnel may submit report

and will not face any discrimination in the handling of

the report.






TujuanPedoman WBS ini bertujuan untuk menyediakan suatu

panduan bagi internal Perseroan dalam menangani

adanya laporan pengaduan/penyingkapan pelanggaran

di lingkungan Perseroan. Selain itu sebagai acuan

dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/

peningkapan WBS bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja

serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan

dengan Perseroan agar setiap laporan yang dikirimkan

terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat

dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

Sasaran dari penyusunan WBS ini adalah untuk

mempermudah manajemen menangani secara efektif

laporan-laporan pelanggaran. Memberikan jaminan

kerahasiaan serta sarana pelaporan. Mendukung

penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan.

Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian

internal perusahaan dan manajemen risiko yang

mendukung GCG.

ManfaatManfaat dari penyelenggaraan WBS adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan

kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera

menanganinya secara aman.

2. Tersedianya mekanisme dini (early warning system) atas

kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah

pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum

meluas menjadi masalah pelanggaran bersifat publik.

4. Timbulnya keengganan untuk melakukan

pelanggaran.

5. Meningkatkan reputasi Perseroan di mata pemangku

kepentingan (stakeholders).

Sarana/ MediaPihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai

berikut:

a. Internal: semua karyawan dan pihak yang

berkepentingan.

b. Eksternal: pelanggan, pemasok, publik, investor

dan pihak lainnya yang merasa berkepentingan

Pihak Internal yang melakukan pelaporan harus

menyebutkan nama dan NIK. Pihak Eksternal yang

melakukan pelaporan harus menyebutkan nama,

institusi, dan No. kontak yang dapat dihubungi.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan

yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah

perbuatan adalah sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan Wewenang (Benturan

Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi)

b. Penyalahgunaan Aset (Cash, Non-Cash, dan

Pemalsuan Pengeluaran)

c. Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non

Keuangan/Operasional)

ObjectivesThe purpose of this WBS guideline is to guide internal parties in

handling whistleblower reports/disclosure of violations within

Company. The guideline also acts as reference in governing

WBS disclosure for Board of Commissioners, Board of Directors,

Employees and stakeholders when in communication with

Company, so that the confidentiality of every submitted report

is maintained, reports can be followed up and relevant parties

can be held responsible.

Expected targets of the WBS are to help the management in

effectively handling reports of violation; provide guarantees of

confidentiality and reporting facility; support the implementation

of GCG practice and Company regulation; integrate WBS in

Company’s internal control and risk management system to

support GCG.

BenefitsBenefits of the WBS implementation are:

1. Availability of a way of safely communicating information

that is important and critical for Company to relevant parties

that can handle it as soon as possible.

2. Availability of an early warning system to mitigate the

potential problems resulting from violations.

3. Availability of opportunities to handle violations internally

before the problems could escalate into matters of public

violations.

4. Discouragement of violations.

5. Improvement of company reputation in the eyes of

stakeholders.

Facility/MediaParties that are eligible to submit reports of violation are:

a. Internal: all employees and concerned parties

b. External: customers, suppliers, general public, investors

and other concerned parties. Internal parties should

mention their name and employee no. when submitting

reports, while external parties should mention their

name, institution and contact no..

Violations that can be reported are acts that in the view of the

whistleblower of good intentions are a form of:

a. Abuse of Authority (Conflicts of Interest, Bribery,

Gratuity)

b. Abuse of Assets (Cash, Non-Cash and Embezzlements

of Expenses)

c. Reporting Fraud (Finance and Non Finance/Operational)





Pelapor dapat melakukan pengungkapan/pelaporan

pengaduan pelanggaran kepada Unit Kepatuhan selaku

pengelola administrasi WBS melalui sarana/media website

dan email Perseroan yang khusus diperuntukkan bagi

sistem pengelolaan pelanggaran.

Unit Kepatuhan akan menyaring laporan/ pengungkapan

yang diterima apakah terdapat indikasi awal atau sesuai

dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti.

Bila “Ya”, laporan pengaduan/pengungkapan diteruskan

ke komite etik. Bila “Tidak”, proses pelaporan/

pengungkapan pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

Pelaporan pengaduan/pengungkapan yang dapat

ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah

pelaporan pengaduan atas kasus pelanggaran yang

berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya

terkait dengan peristiwa/ kejadian atau bukti dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengaduan disampaikan.

Disampaikan secara tertulis dengan indentitas jelas

(Nama, NPP, Jabatan, Unit Kerja) dan dilampiri bukti

bukti pendukung:

a. Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman,

gambar, dll)

b. Informasi yang jelas,

c. Penyampaian melalui email harus dengan

indentitas jelas,

d. Format dalam bentuk file jpeg atau pdf.

e. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh

Perseroan.

Komite EtikKomite ini dibentuk dalam rangka menegakkan

kemandirian, transaparansi, kewajaran, dan profesionalitas

dalam melakukan penelaahan, verifikasi dan investigasi

atas setiap laporan pengaduan pelanggaran.

Komite etik bersifat Ad Hoc/Ex Officio, bertugas hanya

memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi

untuk melakukan pengambilan keputusan. Komite etik

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. GM Legal

b. GM SDM

c. Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik

berwenang:

1. Melakukan pemanggilan terlapor.

2. Melakukan verifikasi untuk mempertajam telaah.

3. Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang

terkait dengan maslah yang ditangani.

4. Memberikan perlindungan kepada pelapor.

The whistleblower may submit report/disclosure of alleged

violation to the compliance unit as the WBS administration

manager via website and a special email address for the

whistleblower management system.

The compliance unit will filter submitted reports/disclosures to

see if there is any early indication of violation or if the reports

fit WBS criteria and can be followed up.

If “Yes” the result of the early filter, then the report/disclosure is

handed over to the ethics committee. If “No”, then the report/

disclosure process is deemed complete.

Report/disclosure that can be followed up via the WBS

mechanism are reports of violation than can have a significant

impact for Company.

Report/disclosure can only be processed further if it is related

to an act/event or evidence that no more than 3 (three) years

old at the time of disclosure. The report/disclosure should be

submitted in a written format and includes clear identity of

the whistleblower (name, employee no., position, work unit)

and supporting evidence:

a. Sufficient evidence (documents/letters, recordings,

pictures etc.)

b. Clear information on the relevant topic,

c. Files submitted via email must include clear identity,

d. The acceptable formats are jpeg or pdf.

e. Company guarantees that the identity of the

whistleblower will be kept confidential.

Ethics CommitteeThe ethics committee is established to uphold independence,

transparency, fairness and professionalism in reviewing, verifying

and investigating every report/disclosure of violation.

The ethics committee is ad hoc/ex officio in nature and can

only provide review and recommendation for Board of Directors

to act upon. The ethics committee comprises of the following

elements:

a. GM of Legal

b. GM of HR

c. Corporate Secretary

In performing its duties, the ethics committee has the authority

to:

1. Summon the parties allegedly involved

2. Verify the report for the purpose of sharpening the review

3. Obtain full access to data and information related to the

matter at hand.

4. Provide protection for the whistleblower






Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan pengaduan

pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya

dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan

pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan

dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Hasil verifikasi akan disampaikan kepada Direksi.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukan adanya

indikasi pelanggaran disertai bukti yang cukup maka

pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. Perseroan

melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses

penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada pelapor

yang meminta penjelasan oleh insan ADHI, maka terlapor

dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam

Perseroan.

Tindak Lanjut Investigasi Laporan PelanggaranApabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim

investigasi, bukti yang dianggap memadai/membuktikan

adanya pelanggaran oleh insan ADHI maka terlapor

dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Untuk menjaga independensi investigasi, investigasi dapat

dilakukan oleh external investigator. Apabila investigasi

terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris dan organ

pendukung Dewan Komisaris serta terdapat hal- hal yang

memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau

Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut kepada

pemegang saham mayoritas.

Apabila dari hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran

yang mengarah ke tindak pidana maka dapat ditindaklanjuti

dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Periodik Pelaksanaan WBSKomite etik wajib membuat laporan secara berkala yaitu

setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan selambat-

lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang

meliputi jumlah pelaporan dan pengaduan, kategori

pengaduan/penyingkapan serta media yang digunakan

oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

Pengaduan Sepanjang 2018Keseluruhan Whistle Blowing System dari ADHI mulai

berlaku melalui SK Direksi No. 014-6/2017, tanggal 6 Juni

2017. Sepanjang 2018, belum ada tindakan pelaporan

apapun yang diterima Perseroan.

The ethics committee shall verify the report/ disclosure of

violation that they have received and will decide on the necessity

of further investigation on the report/disclosure within 30

(thirty) calendar days. This time period can be extended by at

most 30 (thirty) calendar days. The verification results will be

submitted to Board of Directors.

If based on the verification results there are indications of

violation along with sufficient evidence, then the report/

disclosure can be processed further and enter the investigation

stage. Company, via the ethics committee, can provide

information on the status of the report/ disclosure process

to the whistleblower should they request same. The involved

party may be sanctioned in accordance to applicable company

regulations.

Follow Up of Investigation Report

If based on investigation results by the investigation team there

is deemed sufficient evidence or there is a proven violation by

ADHI personnel, then the involved party may be sanctioned in

accordance to applicable company regulations.

To uphold the independence of the investigation, the

investigation may be conducted by external investigators. If

based on the investigation results there is a proven violation by

a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners

and/or supporting institutions and there is a need for further

decision, then Board of Directors or Commissioners will inform

the majority shareholder regarding the matter.

If based on the investigation results there is a proven violation

that could lead to criminal act, then the follow-up may involve

legal process in accordance with applicable laws.

Regular Report of WBS ImplementationThe ethics committee is obligated to regularly compile a report

(once every three months) to Board of Directors, submitted by

the second week of the next month at the latest. The report

must contain the no. of report and disclosure, category of

report and disclosure and the media/method of conveying

information used by the whistleblower.

2018 DisclosuresThe entire ADHI’s Whistle Blowing System is enforced through

the Decree of Board of Directors No. 014-6/2017, dated June

6, 2017. Throughout 2018, there was no report received by

Company.





Saat ini, Perseroan belum memiliki kebijakan formal

dalam bentuk tertulis terkait keberagaman komposisi

Dewan Komisaris. Namun, Perusahaan memiliki kebijakan

bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib

disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan kompleksitas

kegiatan bisnis Perseroan dan struktur organisasi sehingga

memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat

dan cepat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan

Perseroan.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ADHIDiversity Table of Board of Commissioners and Board of Directors

NamaName

KewarganegaraanCitizenship

Latar Belakang PendidikanEducational Background

UsiaAge

Gender

M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama I President Commissioner)

Indonesia

(1982) Sarjana Muda Ilmu Kimia dari Institut Teknologi Bandung(1982) Baccaulaurate on Chemistry from Institut Teknologi Bandung(1992) S1 Ilmu Ekonomi Keuangan Universitas Indonesia(1992) S1 on Financial Economy from Universitas Indonesia(2011) S2 Hukum Ekonomi Universitas Indonesia(2011) S2 Economical Law from Universitas Indonesia(2015) S3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia(2015) S3 Communications from Universitas Indonesia

54 tahun54 year

Laki-laki Male

Bobby A.A. Nazief (Komisaris I Commissioner)

Indonesia

(1984) S1 Fisika Institut Teknologi Bandung(1984) S1 Physics from Institut Teknologi Bandung(1989) S2 Ilmu Komputer, University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat.(1989) S2 Computer Science from, University of IllinoisUrbana-Champaign, United States of America

59 tahun59 year

Laki-laki Male

Rildo Ananda Anwar (Komisaris I Commissioner)

Indonesia

(1983) S1 Hukum Pidana Universitas Indonesia(1983) S1 Criminal Law from Universitas Indonesia(2002) S2 Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia(2002) S2 Criminal Law Science from Universitas Indonesia(2009) S3 Ilmu Hukum Bidang Agraria Universitas Gajah Mada(2009) S3 Agrarian Law Science from Universitas Gajah Mada(2009) S3 Ilmu Hukum Bidang Tata Negara dari Universitas Padjajaran(2009) S3 Constitutional Law from Universitas Padjajaran

60 tahun60 year

Laki-lakiMale

Wicipto Setiadi (Komisaris I Commissioner)

Indonesia

(1983) S1 Hukum Universitas Gajah Mada(1983) S1 Law from Universitas Gajah Mada(1991) S2 Hukum Universitas Padjajaran Bandung(1991) S2 Law from Universitas Padjajaran Bandung(2003) S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia(2003) S3 Legal Science from Universitas Indonesia

61 tahun61 year

Laki-laki Male

Muchlis R. Luddin (Komisaris Indepneden I Commissioner Independent)

Indonesia

(1983) S1 Ilmu Psikologi Pendidikan IKIP Jakarta(1983) S1 Educational Psychology from IKIP Jakarta(1985) S1 Ilmu Filsafat Universitas Indonesia(1985) S1 Philosophy from Universitas Indonesia(1987) S2 Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia(1985) S1 Philosophy from Universitas Indonesia(2001) S3 Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia(2001) S3 Sociology from Universitas Indonesia

58 tahun58 year

Laki-laki Male

Hironimus Hilapok (Komisaris Indepneden I Commissioner Independent)

Indonesia

(2002) S1 Administrasi Negara Universitas Cendrawasih Papua(2002) S1 State Administration from Universitas Cendrawasih Papua(2009) S2 Ilmu Politik dari Universitas Indonesia(2009) S2 Political Science from Universitas Indonesia

40 tahun40 year

Laki-laki Male

Currently, Company does not have a formal policy in written

form regarding the diversity of the composition of Board of

Commissioners. However, Company has a policy that the

composition of Board of Commissioners and Board of Directors

must be structured in such a way that it is tailored to the

complexity of Company’s business activities and organizational

structure to enable effective, appropriate and fast decision

making in the achievement of Company’s objectives.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity the Composition of Board of Commissioners.

and Board of Directors






Report On The Environmental Activities Of CompanyCompany does not receive a report on the activities of Company

that pollute the environment throughout 2018.

Disclosures Of Fulfiillment Of Tax Liabilities

Company has no tax problems that occurred in 2018. While

Company has contributed to the state through taxes by Rp2,12

trillion or an increase of 41.8% from 2017 which contributed

as much as Rp1.49 trillion.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ADHIDiversity Table of Board of Commissioners and Board of Directors

NamaName

KewarganegaraanCitizenship

Latar Belakang PendidikanEducational Background

UsiaAge

Gender

Budi Harto (Direktur Utama I President Director)

Indonesia

(1983) S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta(1983) S1 Civil Engineering from Universitas Sebelas Maret Surakar-ta(1997) S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta(1997) S2 Management from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta(2002) S2 Psikologi Industri UNTAG Surabaya(2002) S2 Industrial Psychology from UNTAG Surabaya

59 tahun59 year

Laki-laki Male

Budi Saddewa Soediro (Direktur Operasi I Director of Operations I)

Indonesia

(1987) S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang(1987) S1 Civil Engineering from UniversitasDiponegoro Semarang(1997) S2 Manajemen Sekolah Tinggi ManajemenPPM Jakarta(1997) S2 Management from Sekolah Tinggi ManajemenPPM Jakarta

57 tahun57 year

Laki-laki Male

Pundjung Setya Brata (Direktur Operasi II Director of Operations II)

Indonesia

(1990) S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro(1990) S1 Civil Engineering from UniversitasDiponegoro(2015) S2 Manajemen Strategik Prasetiya MulyaBusiness School(2015) S2 Strategic Management from PrasetiyaMulya Business School

53 tahun53 year

Laki-laki Male

Entus Asnawi M. (Direktur Keuangan Director of Finance)

Indonesia(1986) S1 Manajemen Universitas Islam Indonesia(1998) S2 Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta

56 tahun56 year

Laki-laki Male

Agus Karianto (Direktur SDM Director of HR)

Indonesia(1993) S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret 50 tahun

50 yearLaki-laki

Male

Partha Sarathi (Direktur QHSE dan Pengembangan Director of QHSE and Development)

Indonesia

(1989) S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas MaretSurakarta(1989) S1 Civil Engineering from Universitas SebelasMaret Surakarta(2008) S2 Manajemen Keuangan Macquire University(2008) S2 Financial Management from MacquireUniversity

56 tahun56 year

Laki-laki Male

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari LingkunganPerseroan tidak mendapatkan laporan atas aktivitas

Perusahaan yang mencemari lingkungan di sepanjang

tahun 2018.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanPerusahaan tidak memiliki persoalan pajak yang terjadi

di tahun 2018. Sementara Perseroan telah berkontribusi

pada negara melalui pajak sebesar Rp2,12 triliun atau

meningkat sebesar 41,8% dari tahun 2017 yang memberi

kontribusi sebesar Rp1,49 triliun.

Transparansi Praktik Bad GovernanceTransparency of Bad Governance Practice





Berikut Tabel Kontribusi Pajak Perusahaan Tahun 2017-2018 Following is the table of Company’s tax contributions for 2017-2018

Kontribusi Kepada NegaraContribution to the Country

2018(Rp)

2017(Rp)

Pajak I Tax

PPH BadanPPH Board

6.108.900.847 4.766.576.910

PPH Final TerminPPH Final Term

518.092.040.613 438.298.514.649

PPH 21 PeroranganPPH 21 Individuals

49.939.560.055 32.651.543.794

PPN & PPN BMVAT and VAT BM

1.545.253.490.064 1.017.736.919.256

Pajak Bumi dan Bangunanproperty tax

1.263.996.373 1.602.503.300

Pajak LainnyaOther Taxes

833.308.103 902.927.512

Total Kontribusi Kepada Negara Total Contribution to the Country

2.121.491.296.055 1.495.958.985.421

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Dengan Peraturan Yang Berlaku dan Standar Akuntasi KeuanganSeluruh Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

yang disampaikan Perseroan sudah sesuai dengan Peraturan

yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan.

Kasus Terkait Dengan Buruh Dan Karyawan/Cases Related To Laborers And EmployeesPerseroan tidak menemukan adanya kasus dengan buruh

dan karyawan di sepanjang tahun 2018. Seluruh pengelolaan

Sumber Daya Manusia dalam kegiatan operasional dan

usaha dari Perseroan telah memenuhi peraturan dan

perundang-undangan; termasuk juga memenuhi standar

praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pengungkapan Segmen Operasi Pada Laporan KeuanganSebagaimana yang tercantum dalam PSAK No. 5

(Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan

untuk kepentingan manajemen, Perusahaan telah

menyajikannya menurut pengelompokkan (segmen)

jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer

dan segmen sekunder yang dikelompokkan berdasarkan

unit pengendalian, seperti yang telah disampaikan dalam

Laporan Keuangan Teraudit tahun 2018.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan DigitalLaporan Tahunan digital Perseroan baik yang disampaikan

kepada pemegang saham, pemangku kepentingan,

maupun yang telah diunggah pada situs web resmi

Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan

yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan

Incompatibility of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards The entire Annual Report Presentation and Financial Report

submitted by Company are in accordance with applicable

Regulations and Financial Accounting Standards.

Cases related to laborers and employees

Company does not find any cases with laborers and employees

throughout 2018. All management of Human Resources in the

operational and business activities of Company have complied

with regulations and laws; including meeting the standard of

employment, health and safety.

Disclosure of Operating Segments On Financial StatementAs stated in PSAK No. 5 (2015 Adjustment) concerning the

Operating Segment and for the benefit of management,

Company has presented it according to business segmentation

as a form of primary segment and secondary segment grouped

by control unit, as stated in the 2018 Audited Financial Report.

Annual Report Book And Digital Annual Report SuitabilityCompany’s Digital Annual Report, which is submitted to

shareholders, stakeholders, and has been uploaded on

Company’s official website, is in accordance with Annual Report

book printed and published by Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

7

MENYADARI BAHWA PERSEROAN ADALAH BAGIAN DARI SUATU MASYARAKAT, ADHI MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK

MENGEMBANGKAN MASYARAKAT DISEKITAR AREA KONSTRUKSINYA, KHUSUSNYA DALAM

BIDANG EKONOMI, SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN BUDAYA.

Recognizing that the Company is part of a community, ADHI has an obligation to develop communities around its construction area, especially in the fields

of economy, social, health, education, and culture.

Precast Plant, MojokertoPrecast Plant, Mojokerto

Amonia Urea II - Petro, GresikAmonia Urea II - Petro, Gresik






Prinsip Umum dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCommon Principle and Corporate Social Responsibility

Application Policy

ADHI senantiasa berupaya mewujudkan rasa kepedulian

yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar

area konstruksi. Menyadari bahwa Perseroan adalah

bagian dari suatu masyarakat, ADHI memiliki kewajiban

untuk mengembangkan masyarakat disekitar area

konstruksinya, khususnya dalam bidang ekonomi,sosial,

kesehatan, pendidikan, dan budaya.

Sesuai visi ADHI menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya

Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan, ADHI yakin

bahwa dalam pertumbuhannya harus mampu memberikan

manfaat bagi segenap pemangku kepentingan. Salah

satunya adalah melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

atau Corporate Social Responsibility (CSR) melalui ADHI

Peduli.

Melalui ADHI Peduli, program tanggung jawab sosial

Perusahaan dilaksanakan secara sinergi antara kantor

pusat dan anak perusahaan ADHI. Hal ini menjadikan

CSR ADHI lebih tepat sasaran sehingga dampak program

ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat

di seluruh wilayah operasional ADHI.

Prinsip dan KebijakanIntegrity, Inspire, dan Innovation yang diterapkan sebagai

nilai perusahaan menunjukkan komitmen Perseroan

agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu

memberikan solusi bagi pemangku kepentingan tidak

terkecuali masyarakat di sekitar lingkungan proyek ADHI.

Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan

berkomitmen mewujudkan kepedulian terhadap

lingkungan hidup, membantu, memberdayakan, dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal tanpa

meninggalkan kesejahteraan dan kebersamaan dengan

seluruh insan ADHI dengan tetap mengutamakan

kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial

Perusahaan, Perseroan menanamkan keseimbangan

prinsip keberlanjutan melalui tiga pilar atau dikenal

dengan 3P yakni People yang memberi dampak sosial,

Profit yang mampu meningkatkan perekonomian, serta

Planet yang mampu memberi pengaruh baik untuk

menjaga lingkungan sekitar.

ADHI always strives to realize a high sense of concern for the

community and the environment around the construction

area. Recognizing that the Company is part of a community,

ADHI has an obligation to develop communities around its

construction area, especially in the fields of economy, social,

health, education, and culture.

In accordance with ADHI’s vision to be Innovative and Culturally

Excellent for Sustainable Growth, ADHI believes that the

Company’s growth should be beneficial to stakeholders. One

of which is done through ADHI’s Corporate Social Responsibility

(CSR) program called ADHI Peduli.

Through ADHI Peduli, the Company’s CSR is conducted in

synergy between, ADHI’s headquarter and subsidiaries. It eases

ADHI to aim the target so that this program can be more

beneficial to many people in ADHI’s operational area.

Principle and PolicyIntegrity, Inspire, and Innovation, which are applied as company

values, show the Company’s commitment to run sustainably

and be able to provide solutions for stakeholders, including

communities around the ADHI project environment.

Through corporate social responsibility, the Company is

committed to realizing concern for the environment, helping,

empowering, and improving the living standards of local

communities without eliminating welfare and togetherness

with all ADHI personnels while prioritizing occupational health

and safety.

In implementing corporate social responsibility, the Company

embeds a balance of sustainability principles through three

pillars, also known as 3P, namely People that has a social impact,

Profits can improve the economy and the Planet is able to give

a good influence to protect the surrounding environment.





Dasar HukumDasar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja.


Kesehatan.


Ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.


Penanaman Modal.


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan.


Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.


Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas.

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996

tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

11. Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 74 Undang–Undang No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

12. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagaimana

diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2007.

13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,

melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba bersih

setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri.

14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia No. PER-03/MBU/012/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan

Usaha Milik Negara.

15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia No. PER-02/ MBU/07/2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara.

Legal BasisThe basis for implementing Corporate Social Responsibility

programs in Indonesia is based on several legal aspects, including:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety.

2. Law No. 23 of 1992 concerning Health.

3. Law No. 13 of 2003 concerning Employement.

4. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies.

5. Law No. 25 of 2007 concerning Investment.

6. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection

and Management.

7. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning

Environmental Permits.

8. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the

Implementation of the Occupational Safety and Health

Management System.

9. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social

and Environmental Responsibilities of Limited Liability

Companies.

10. Minister of Public Works Regulation No. 05/Men/1996

concerning Occupational Safety and Health Management

System.

11. Article 1 paragraph 3 and Article 74 of Law Number 40

of 2007 concerning Limited Liability Companies.

12. Government Regulation No. 47 of 2012 as mandated by

Law No. 40 of 2007.

13. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-

09/MBU/07/2015 concerning the State Owned Enterprise

Partnership Program and Community Development

Program, through the utilization of funds from the provision

of net income after tax stipulated in the GMS/Minister.

14. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of

the Republic of Indonesia Number PER-03/MBU/012/2016

concerning Amendment to Minister of State-Owned

Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015

concerning Partnership Program and Community-Owned

Enterprise Development Program.

15. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/07/2017

concerning Second Amendment to Minister of State-

Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015

Concerning Partnership Program and Community-Owned

Enterprises Development Program Country.






Lingkup Tanggung Jawab SosialKomitmen ADHI dalam menjalankan program tanggung

jawab sosial Perusahaan bertujuan untuk:

• Mendukung program pemerintah dalam

membangun dan menciptakan hubungan yang

harmonis dengan Pemerintah Daerah (PEMDA),

pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar

demi meningkatkan citra positif Perseroan.

• Bersama dengan Pemda, melakukan sinergi

program pengembangan masyarakat demi

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

• Menentukan prioritas program pengembangan

masyarakat untuk jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang.

• Mendukung program Sustainable Development

Goals (SDG’s).

Program kerja dalam tanggung jawab sosial ini dilakukan

Perseroan melingkupi 4 (empat) hal, yakni:

1. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan

kerja serta lingkungan.

2. Program kemitraan dan bina lingkungan.

3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

4. Tanggung jawab produk dan konsumen.

Social Responsibility ScopeADHI’s commitments in carrying out CSR programs, as follow:

• Supporting government programs in building

and creating harmonious relationships with Local

Governments (LGs), stakeholders and surrounding

communities in order to enhance the Company’s

positive image.

• Together with the local government, conducting

synergy in community development programs to meet

the needs of the local community.

• Prioritizing community development programs for

short-term, mid-term, and long-term.

• Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs)

program.

The Company’s work program in social responsibility covers 4

(four) things, namely:

1. Labor, health, safety, and environmental practices.

2. Partnership and community development program.

3. Social and community development.

4. Product and consumer responsibility.

ADHI SENANTIASA BERUPAYA MEWUJUDKAN RASA KEPEDULIAN YANG TINGGI TERHADAP

MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN DI SEKITAR AREA KONSTRUKSI.

ADHI always strives to realize a high sense of concern for

the community and the environment

around the construction area.





Upacara Kemerdekaan RI Ke-74 di Atas U-Shaped GirderCeremonies of Independence Day RI 74th on U-Shaped Girder






Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan LingkunganCorporate Responsibility Related to Employment,

Health, Safety, and Environment

KebijakanPelaksanaan inisiatif Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan

Lingkungan (K3L) atau Health, Safety and Environment

(HSE) di ADHI merupakan realisasi dari komitmen

Perseroan untuk melayani pelanggan dan Stakeholder

dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari pelaksanaan K3L

ini adalah untuk mencapai sasaran Perseroan tanpa

kecelakaan (zero fatality accident) dan pencegahan polusi

guna membangun tempat kerja yang aman, nyaman, dan

efisien untuk mendorong produktifitas dan peningkatan

profit perusahaan.

Selama tahun 2018, ADHI terus berupaya menerapkan

kebijakan mutu dan K3L untuk melakukan peningkatan

secara berkelanjutan terhadap mutu K3L, serta untuk

memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder dengan

cara:

• Meningkatkan mutu kerja dan hasil kerja.

• Melaksanakan norma perlindungan kerja dan

lingkungan serta menciptakan tempat kerja yang

aman, sehat, serta bebas risiko kecelakaan dan

pencemaran.

• Mengutamakan penggunaan produk ramah

lingkungan dan hemat energi.

• Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan

dan mencegah ketidaksesuaian pada tahapan

yang ditentukan.

• Meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja.

• Mencegah pencemaran dan menghemat sumber

daya alam.

Kegiatan Program K3L di 2018Kegiatan usaha ADHI sebagai kontraktor jasa konstruksi

tentu memiliki risiko tinggi terhadap tingkat kecelakaan

yang dapat terjadi. Meskipun demikian, ADHI percaya

bahwa setiap kecelakaan dapat dicegah. Oleh karena

itu, ADHI senantiasa berupaya untuk meminimalisasi

kecelakaan kerja dengan cara meningkatkan awareness

kepada seluruh insan ADHI mengenai pentingnya bekerja

dengan benar dan aman. Dalam pelaksanaannya, terdapat

beberapa program K3L yang dicanangkan oleh ADHI pada

tahun 2018 antara lain:

PolicyThe initiative implementation of Health, Safety and Environment

(HSE) in ADHI is a realization of the Company’s commitment

to serve customers and stakeholders as well as possible. The

purpose of this HSE implementation is to achieve the Company’s

goals without accidents (zero fatality accident) and pollution

prevention in order to build a safe, comfortable, and efficient

workplace to encourage productivity and increase company

profits.

During 2018, ADHI continued to strive to implement the quality

policy and HSE to continuously improve the quality of HSE, and

to meet customer and stakeholder satisfaction by:

• Improving the quality of work and work results.

• Implementing work and environmental protection

norms and create a workplace that is safe, healthy

and free of accidents and pollution.

• Prioritizing the use of environmentally friendly and

energy-efficient products.

• Conducting activities in accordance with the provisions

and prevent nonconformities at the specified stages.

• Improving occupational health and safety performance.

• Preventing pollution and save natural resources.

HSE Activities in 2018ADHI’s business activities as a construction service contractor

certainly have a high risk of the level of accidents that can

occur. Nevertheless, ADHI believes that every accident can

be prevented. Therefore, ADHI always strives to minimize

workplace accidents by increasing awareness to all ADHI

employees regarding the importance of working properly and

safely. In the implementation of several HSE programs launched

by ADHI in 2018, among others:





Sosialisasi dan Komunikasi1. Penandatanganan Pakta Komitmen Mutu dan K3L

Penandatanganan Pakta Komitmen merupakan

salah satu bentuk komitmen terhadap pelaksanaan

mutu dan K3L oleh seluruh insan ADHI mulai dari

jajaran Top Management hingga para pekerja yang

merupakan ujung tombak pelaksanaan mutu dan K3L.

Penandatanganan pakta komitmen ini adalah upaya

ADHI untuk memastikan bahwa setiap insan ADHI

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, peran

dan wewenangnya dengan mengedepankan prinsip

zero accident dan zero impact terhadap lingkungan

pada setiap tahapan pekerjaan secara konsisten.

2. Ruang Kontrol QHSE

Ruang kontrol yang dilengkapi dengan video

conference adalah seperangkat teknologi

telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua

pihak atau lebih dapat berinteraksi di lokasi yang

berbeda dan mampu mengamati melalui pengiriman

satu atau dua arah audio dan video secara bersamaan.

Ruang kontrol pada dasarnya memungkinkan

Departemen QHSE Kantor Pusat untuk mempunyai

akses untuk dapat mengontrol, mempelajari, evaluasi,

dan komunikasi secara simultan ke seluruh situs

proyek ADHI tanpa harus ke lokasi proyek. Ini adalah

metode menggabungkan audio dan video secara

simultan sehingga pengamatan, pembelajaran, diskusi

atau pertemuan dapat berlangsung secara real-time

melalui internet.

Socialization and Communication1. Signing of Quality and HSE Commitment Pact

The signing of the commitment pact is one form of

commitment to the implementation of quality and HSE by

all ADHI personnels starting from the Top Management to

the workers who are the spearhead of the implementation

of quality and HSE. The signing of this commitment pact is

ADHI’s effort to ensure that every ADHI employee carries

out their duties and responsibilities, role and authority by

prioritizing the principles of zero accident and zero impact

on the environment at every stage of work consistently.

2. QHSE Room Control

Room control equipped with video conference is a set of

interactive telecommunication technologies that allow

two or more parties to interact in different locations and

be able to observe through one or two-way audio and

video transmission simultaneously. Room control basically

allows the QHSE Department in Head Office to have access

to be able to control, study, evaluate, and communicate

simultaneously to all ADHI’s project sites without having to

go to the project location. This is a method of combining

audio and video simultaneously so that observation,

learning, discussion or meetings can take place in real-

time via the internet.






Implementasi Pelaksanaan QHSE oleh Direktur Utama dan Komisaris

QHSE Implementation by President Director and Commissioners

The benefits of video conference communication for ADHI

are as follows:

1. Improving communication, collaboration, and information

flow whether in this case, the delivery of policy directions

is conveyed to the Project or information/reports on HSE

conditions or operational processes which later can be

used as samples for basic guidance or become work

instruction material.

2. Increasing contact between the Project and the Head Office.

3. Making decisions and analysis faster so that all programs

that have been made can be realized immediately.

4. Shortening time. It is related to instructions. The leadership

can at any time provide direction in certain conditions.

5. Allocating resources to be more optimal, regarding the

technician who manages.

6. Improving personal and company quality.

7. Working efficiency.

8. Saving Money reduction in travel costs, obviously in this

case greatly reducing the budget should be allocated for

transportation and accommodation.

Berapa keuntungan yang didapat dari komunikasi video

conference bagi ADHI antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan aliran

informasi baik informasi dalam hal ini penyampaian

arahan kebijakan untuk di sampaikan ke proyek

maupun informasi/laporan tentang kondisi K3L

atau proses operasional yang nantinya bisa dijadikan

sampel untuk panduan dasar atau jadi materi work

instruction.

2. Meningkatkan kontak antara proyek dengan Kantor

Pusat.

3. Membuat keputusan dan analisa lebih cepat sehingga

semua program yang telah dibuat dapat segera

terealisasi.

4. Memperpendek waktu. Hal ini berkaitan dengan

instruksi. Pimpinan dapat sewaktu-waktu memberikan

pengarahan dalam kondisi tertentu.

5. Mengalokasi sumber daya supaya lebih optimal,

berkaitan dengan teknisi yang mengawaki.

6. Meningkatkan kualitas personal dan perusahaan.

7. Mengefisiensi kerja.

8. Save Money pengurangan biaya perjalanan, jelas

dalam hal ini sangat mengurangi anggaran yang

seharusnya dialokasikan untuk transportasi dan

akomodasi.





Live CCTV in Board of Director Meeting Room

Development and TrainingImproving the quality of human resources is an important step in

producing competent personnel. ADHI consistently increases the

knowledge and competency of every ADHI employee towards

HSE through training and certification that has been carried

out in collaboration with the Indonesian Ministry of Public

Works, including:

a. Training of Young Construction HSE Experts.

b. K2 Construction Training for Directors and General

Managers.

c. ISO 9001; 2015, Internal Audit Training ISO 14001;

2015 and ISO 45001; 2018.

d. ISO 9001; 2015, ISO 14001; 2015 Awareness Training

and ISO 45001; 2018.

e. Lightweight Fire Extinguisher Training.

f. Scaffolding Supervision Training.

g. Concrete Training.

h. Disaster Leadership Training.

Training and Certification HSE

QHSE Improvement1. QHSE Award 2018

The QHSE Award is one work program that aims to reward

selected projects that implement quality and HSE systems

in a good and consistent manner. This award is given as a

form of appreciation and increasing motivation for projects

Live CCTV di Ruang Rapat Direksi

Pengembangan dan PelatihanPeningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan

langkah penting dalam menghasilkan personil yang

kompeten. ADHI secara konsisten meningkatkan

pengetahuan dan kompetensi setiap insan ADHI terhadap

K3L melalui pelatihan dan sertifikasi yang telah dilakukan

bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan,

antara lain:

a. Pelatihan Ahli K3L Muda Konstruksi.

b. Pelatihan K2 Konstruksi Direksi dan General

Manager.

c. Pelatihan Internal Audit ISO 9001;2015, ISO

14001;2015 dan ISO 45001;2018.

d. Pelatihan Awareness ISO 9001;2015, ISO

14001;2015 dan ISO 45001;2018.

e. Pelatihan Pemadam Api Ringan.

f. Pelatihan Supervisi Scaffolding.

g. Pelatihan Beton.

h. Disaster Leadership Training.

Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi K3L

Pelatihan K3LHSE Training

QHSE Improvement1. QHSE Award 2018

QHSE Award merupakan salah satu program kerja

yang bertujuan untuk memberikan penghargaan

kepada proyek terpilih yang melaksanakan sistem

mutu dan K3L secara baik dan konsisten. Penghargaan






ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta

meningkatkan motivasi kepada proyek di lingkungan

ADHI untuk selalu mengingkatkan sistem mutu dan

K3L, serta penerapan 5R di lapangan.

Proyek Terpilih Menjadi Nominator QHSE Award 2018

Nominator Projects in QHSE Award 2018

No. Unit KerjaWork Units

KategoriCategory

QHSE Innovation HSE & 5R Performance Zero Accident

1Dep. Infrastruktur IInfrastructure-I Dept.

Proyek Apron Cargo Bandara Soekarno HattaSoekarno Hatta Airport Apron Cargo Project

Pabrik Pencampuran Aspal, CirebonAsphalt Mixing Plant, Cirebon

Proyek Tol LampungLampung Toll Road Project

2Dep. Infrastruktur IIInfrastructure-II Dept.

Pembangunan TPA Regional Banjarbakula – BanjarmasinLandfills project of Banjarbakula - Banjarmasin Region


Pembangunan Jalan Tol Paket 3.1 Bawen – PolisiriConstruction of 3.1 Bawen Package - Polosiri Toll Road

3Dep. GedungBuilding Dept.

Apartemen Taman Melati Yogyakarta - SinduadiTaman Melati Yogyakarta - Sinduadi Apartment

Masjid Agung BatamGrand Mosque of Batam

Apartemen Taman Melati Yogyakarta - SinduadiTaman Melati Yogyakarta - Sinduadi Apartment

4Dep. EPCEPC Dept.

Proyek Power Supply System LRTLRT Power Supply System Project

Proyek Amorea GresikAmorea Gresik Project

Proyek PLTU 2 X 7 MW, Tanjung SelorTanjung Selor Stream Electricity Power Plant 2x7 MW Project

5Dep. LRTLRT Dept.

Precast SentulLintas Pelayanan 2Line Service 2

Precast Sentul

6PT Adhi Persada Gedung

Proyek GTMM 2, Margonda DepokGTMM 2 Project, Margonda Depok

Proyek Hotel Fairfield, BaliFairfield Hotel Project, Bali

Proyek Apartemen Cinere ResortCinere Resort Apartment Project

7PT Adhi Persada Beton

Pabrik Precast Wilayah Timur, MojokertoEast Precast Plant, Mojokerto

Pabrik LRT PancoranPancoran LRT Plant

Pabrik Wilayah Barat, SadangWest Precast Plant, Sadang

Proyek Pemenang Penghargaan QHSE Award 2018

The Winner Projects in QHSE Award 2018

No.Kategori

CategoriesJuara

RankingsProyek Projects

Unit KerjaWork Units

1

Best QHSE Innovation

1Pabrik Precast Wilayah Timur, MojokertoEast Precast Plant, Mojokerto

PT Adhi Persada Beton

2Proyek Apron Cargo Bandara Soekarno HattaSoekarno Hatta Airport Apron Cargo Project

Dep. Infrastruktur IInfrastructure-I Dept.

3


Dep. Infrastruktur IIInfrastructure-II Dept.

2Best HSE & 5R Performance

1Proyek Amorea GresikAmorea Gresik Project

Dep. EPCEPC Dept.

2Lintas Pelayanan 2Line Service 2

Dep. LRTLRT Dept.

3Pabrik Pencampuran Aspal, CirebonAsphalt Mixing Plant, Cirebon

Dep. Infrastruktur IInfrastructure-I Dept.

3 Zero Accident Award Precast SentulDep. LRTLRT Dept.

in ADHI’s environment to always improve the quality and

HSE system, as well as the application of 5R in the field.





Penerapan K3L

HSE Implementation

2. Management Walkthrough 2018

Management walkthrough merupakan upaya untuk

menunjukkan komitmen perusahaan dimana Top

Management hingga Middle Management melakukan

inspeksi ke unit-unit operasional sebagai realisasi

komitmen dan keteladanan manajemen guna

meningkatkan kepedulian dan kesadaran pekerja

terhadap aspek QHSE. Selain itu, management

walkthrough adalah langkah manajemen untuk

memperoleh peluang perbaikan dan peningkatan

berkelanjutan terhadap pelaksanaan Mutu dan K3L.

Pelaksanaan Management Walkthrough 2018 Walkthrough Management 2018 Implementation

3. Survei Budaya dan Leadership K3L

Keselamatan kerja (safety) merupakan salah

satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh

perusahaan dalam menjamin kesejahteraan pekerja.

Penyelenggaraan program safety dalam kegiatan

operasional maupun manajerial di suatu perusahaan

memberikan dampak positif karena mampu

mempertahankan reputasi dan memberi keuntungan

bagi perusahaan. Budaya keselamatan kerja (safety

culture) merupakan perilaku, kepercayaan, persepsi,

dan nilai yang disepakati secara bersama yang

berkenaan dengan keselamatan kerja, dimana

safety culture diterapkan untuk mencapai derajat

performa K3L yang dipahami dan dijadikan prioritas

utama dalam suatu organisasi. Permasalahan yang

terjadi adalah sulitnya membangun safety culture di

2. Walkthrough Management 2018

MWT is an effort to show the commitment of the

company where Top Management to Middle Management

conduct inspections of operational units as a realization

of commitment and exemplary management to increase

employee concern and awareness of aspects of the QHSE.

In addition, the MWT is a management step to obtain

opportunities for continuous evaluation and improvement

in the implementation of Quality and HSE.

3. Cultural Survey and HSE Leadership

Safety is one of the important factors that must be

considered by companies in ensuring the welfare of workers.

The implementation of safety programs in operational and

managerial activities in Company has a positive impact

because it is able to maintain a reputation and provide

benefits to the company. The safety culture is the behavior,

belief, perception, and value agreed upon together with

regard to Occupational Safety, where a safety culture is

applied to achieve a degree of HSE performance that is

understood and made a top priority in an organization.

The problem that occurs is the difficulty of building a safety

culture in the work environment as a form of accident

prevention behavior when working. Therefore, ADHI

through the QHSE Department has carried out a Culture

Survey and HSE Leadership in the ADHI and subsidiary






lingkungan kerja sebagai bentuk perilaku pencegahan

kecelakaan ketika bekerja. Oleh karena itu, ADHI

melalui Departemen QHSE telah melaksanakan Survei

Budaya dan Leadership K3L di lingkungan ADHI dan

anak usaha yang bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana penerapan safety culture yang ada.

4. Penghargaan Kualitas Mutu Produk

Salah satu proyek yang dikerjakan Perseroan

mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo

(Jokowi) yang mengatakan bahwa kualitas jalan

Tol Trans Sumatera bagus, khususnya pada ruas

Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km.

Presiden berkesempatan menjajal langsung jalan

tol Bakauheni-Terbanggi Besar seksi 3 Kota Baru-

Metro yang memiliki panjang 29 km dan progres

pembangunan seksi tersebut sudah 88,2%. Apresiasi

ini merupakan penghargaan terhadap mutu produk

yang telah dihasilkan Perseroan dalam pengerjaan

proyek jalan tol tersebut.

Pelaksanaan Management Walkthrough 2018 Walkthrough Management 2018 Implementation

Laporan Pengukuran Kinerja K3LBeberapa highlights program kerja QHSE di atas tentunya

bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan di

lingkungan ADHI. Kegiatan usaha ADHI sebagai jasa

konstruksi tentu memiliki risiko tinggi terhadap tingkat

kecelakaan yang dapat terjadi. Meskipun demikian, ADHI

percaya bahwa semua kecelakaan dapat dicegah sehingga

ADHI senantiasa berupaya untuk meminimalisisasi

kecelakaan kerja. Pada tahun 2018, total pencapaian

jam kerja ADHI mencapai 41.881.774 jam kerja dengan

total kejadian kecelakaan sebanyak 39 kali. Dari angka

tersebut, frekuensi cidera tercatat sebesar 0,0, tingkat

insiden sebesar 0,9 dan tingkat keparahan sebesar 0,0.

Environment which aims to determine the extent of the

application of the existing safety culture.

4. Product Quality Award

One of the projects undertaken by the Company has

received appreciation from President Joko Widodo (Jokowi)

who said that the quality of the Trans Sumatra Toll Road is

excellent, especially in the 140 km Bakauheni-Terbanggi

Besar section. The President had the opportunity to test

the Bakauheni-Terbanggi Besar toll road section 3 Kota

Baru-Metro directly which had a length of 29 km and the

progress of the construction of the section had already

reached 88.2%. This appreciation is awarded to the product

quality that has been produced by the Company in the

construction of the toll road project.

HSE Performance Measurement ReportSome of the highlights of the QHSE work program above

certainly aim to reduce accident rates in the ADHI environment.

ADHI’s business activities as a construction service certainly have

a high risk of the level of accidents that can possibly occur.

Nevertheless, ADHI believes that all accidents can be prevented

so that ADHI always strives to minimize work accidents. In

2018, the total achievement of ADHI’s working hours reached

41,881,774 working hours with a total of 39 accidents. Of

these figures, the frequency of injuries is 0.0, the incidence

rate is 0.9 and the severity is 0.0.





Tingkat Kecelakaan 2018

Level of Accidents 2018

BulanMonth

Jumlah Peristiwa/Kejadian Cidera dan Kecelakaan/Penyakit Akibat KerjaNumber of Occasions/Occurences Injuries and Accidents/Occupational Diseases

FatalFatality

Kecelakaan BeratHeavy Accidents

Kecelakaan RinganLight Accidents

Tingkat Kecelakaan

Accident RateTingkat

KeparahanSaverity

RateMeninggal

Death

Cacat TotalTotal

Disability

Cacat Sebagian

PartialDisability

Rawat Inap >2 hari

Hospitalization>2days

Rawat Jalan >2 Hari

Outpatient >2 Days

Rawat Inap <2 hari

Hospitalization<2days

Rawat Jalan >2 hari

Outpatient >2 Days

InsidenInsident

CideraInjury

InsidenInsident

Januari

January0 0 0 0 0 7 0 9 0.00 1.49 0

Februari

February0 0 0 0 0 1 0 4 0.00 0.76 0

Maret

March0 0 0 0 0 2 0 6 0.00 1.31 0

April

April0 0 0 0 0 5 0 5 0.00 1.05 0

Mei

May0 0 0 0 0 5 0 3 0.00 0.66 0

Juni

June0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0

Juli

July0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 0.24 0

Agustus

August0 0 0 0 0 0 0 3 0.00 0.97 0

September

September0 0 0 0 0 0 0 5 0.00 1.50 0

Oktober

October0 0 0 0 0 1 0 3 0.00 1.02 0

November

November0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Desember

December0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Sampai

Desember

Until

December

0 0 0 0 0 23 0 39 0.00 0.93 0






Program Kesehatan KerjaBagi ADHI, lingkungan kerja yang sehat merupakan hal

yang harus diprioritaskan baik di lingkungan kantor

maupun di lapangan. Merupakan fokus ADHI untuk

mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan

di lingkungan kerja karena tingkat kesehatan para

pekerjanya tentu berpengaruh langsung pada tingkat

produktivitas kerja. Upaya ADHI dalam meningkatkan

aspek kesehatan kerja di lingkungan ADHI antara lain:

- Penilaian risiko kesehatan.

- Pengukuran tingkat kelembaban, pencahayaan,

dan suhu udara secara rutin.

- Pemeriksaan biometrik (tekanan darah, berat

badan, tinggi badan, dan indeks masa tubuh).

- Senam pagi bersama.

- Pengecekan biomonitoring air minum.

- Penyuluhan bahaya merokok dan pentingnya

menjaga kesehatan lewat pemasangan banner

dan spanduk.

- Pelaksanaan dissposal day (5R).

- Reimburse biaya pengobatan.

- Asuransi kesehatan, dan lain-lain.

Evaluasi program kesehatan kerja dilakukan melalui

audit internal dan audit eksternal. Temuan-temuan audit

dibahas dalam K3L meeting dan dilakukan perbaikan

secara berkesinambungan sebagai upaya peningkatan

derajat kesehatan kerja perusahaan.

Senam Pagi dan Program Kesehatan

Morning Gymnastics and Health Program

Work Health ProgramFor ADHI, a healthy work environment crucially matters and

must be prioritized both in the office environment and in the

field. It is ADHI’s focus to maintain and improve the level of

health in the work environment because the health level of

its workers certainly has a direct effect on the level of work

productivity. ADHI’s efforts in improving the health aspects of

work in the ADHI environment include:

- Health risk assessment.

- Measurement of humidity, lighting, and air temperature

regularly.

- Biometric examination (blood pressure, weight, height,

and body mass index).

- Morning gymnastics.

- Checking biomonitoring of drinking water.

- Extension of the dangers of smoking and the

importance of maintaining health through the

installation of banners.

- Dissposal day implementation (5R).

- Medical expenses reimbursement.

- Health insurance, and others.

Evaluation of occupational health programs is carried out

through both internal audit and external audit. Audit findings

are discussed in the HSE meeting and are carried out continuous

improvement in an effort to improve the health status of the

company.

Standart Piramida Kecelakaan

Standard Safety Triangle

Kecelakaan FatalFatality

Kecelakaan BeratHeavy Accidents

Kecelakaan RinganLight Accidents

BahayaNear Miss

Kondisi Tidak AmanUnsafe Condition

Data Realisasi HSE ADHI 2018

2018 ADHI HSE Realization Data

30.000 325

29

3

0

3.000

300

30

1 0





Proses Pengelolaan LingkunganADHI mempunyai komitmen yang kuat dalam menjaga

dan mengelola lingkungan sekitar baik yang berdampak

secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas

bisnis.

Program pengelolaan lingkungan meliputi:

- Program Kerja Bina Lingkungan yang disusun

berdasarkan Permen BUMN No. PER-05/ MBU/2007

tentang program Program Kerja Bina Lingkungan

BUMN.

- Program Kerja K3L yang mengacu pada standar

ISO 9001;2015, ISO 14001;2015 dan ISO 45001;2018.

- Kegiatan Corporate Social Responsibility.

Sebagai wujud terhadap kepedulian lingkungan, ADHI

juga menerapkan program Green Office yaitu konsep

kantor yang kegiatannya dijalankan secara ramah

lingkungan melalui penghematan listrik, penghematan

penggunaan kertas (paperless), penghematan air, serta

upaya perusahaan dalam penghijauan dan pengelolaan

sampah.

Penghargaan dan Pengakuan dalam Pelaksanaan K3L

Environmental Development ProcessADHI has a strong commitment in maintaining and managing

the surrounding environment both directly or indirectly impacts

on business activities.

Environmental management programs include:

- Community Development Program that is prepared

based on BUMN Ministerial Regulation No. PER-05/

MBU/2007 concerning SOE Community Development

Program.

- HSE Program standards that refers to ISO 9001; 2015,

ISO 14001; 2015 and ISO 45001; 2018.

- Corporate Social Responsibility activities.

As a manifestation of environmental concern, ADHI also

implemented the Green Office program, namely the concept

of offices whose activities are carried out in an environmentally

friendly manner through electricity savings, paperless savings,

water savings, and the company’s efforts in reforestation and

waste management.

Awards and Recognition in Implementation of HSE

Daftar Penghargaan K3LList of HSE Award

No. SertifikatCertificates No.

UnitUnits

Lingkup PekerjaanWorking Scopes

Tanggal SertifikatDate of Certificates

28691/C/0002/UK/En

Kantor PusatHeadquarter

Ketentuan tentang perusahaan layanan manajemen untuk konstruksi kegiatan usaha (teknik, pengadaan, konstruksi, dan investasi)Provisions regarding management service companies for the construction of business activities (engineering, procurement, construction, and investment)

28 Juli 2015July 28, 2015

560/1125

Divisi Konstruksi IIIConstruction-III Division

Penghargaan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan “Zero Accident” selama masa KonstruksiAward from the South Tangerang City Government "Zero Accident" during the Construction period


3418/-/792


Penghargaan “Zero Fatality Accident” dari Proyek Underpass Mampang dari Dinas Bina Marga DKI“Zero Fatality Accident” Award from the Mampang Underpass Project from DKI Bina Marga Office

12 April 2018April 12, 2018

UM/047/B.000/Ad,/IX/2018


Penghargaan Wiratman PerkasaWiratman Perkasa Award


-Dep. EPCEPC Dept.

For Completion of Working Contract of Amonia Urea II Project PT. Petrokimia Gresik, and for The Achievement of 15.766.864 Man-Hours without lost time injury (LTI) within time period of 27th February 2015 – 24th July 2018


330/SMHSE-KONT/JKT/2017-SO

Dep. EPCEPC Dept.

Kualifikasi SMHSE Kontraktor Lulus dengan Kategori Resiko Menengan dan TinggiQualification of SMHSE Contractor Pass with Medium and High Risk Categories


117 /CSMS-PQ/XII2016

Dep. EPCEPC Dept.

Memenuhi Persyaratan Prakualifikasi/Pre Qualification (PQ) K3L untuk perusahaan Kontraktor/Mitra Kerja/Rekanan yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah PT Petrokimia GresikMeeting the Pre-qualification(PQ) HSE requirements for Contracting companies/Work Partners/Partners who will do work in the PT Petrochemical Gresik


0 0 7 / P B G - P J /CSMS/VII/2018

Dep. GedungBuilding Dept.

Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor (CSMS), Kategori Resiko TinggiContractor Work Safety Management System (CSMS), High Risk Category


-Dep. GedungBuilding Dept.

Peserta Program Jasa Konstruksi – Zero AccidentParticipants of Construction Service Program - Zero Accident

02 Maret 2018March 02, 2018






Pengakuan dalam Pelaksanaan K3LRecognition in Implementation of HSE


Jenis SertifikatTypes of

certificates


Mulai BerlakuEffective

Sampai DenganUp to

EdisiEditions

Kantor Pusat

S M K 3 . 2 0 1 7 .SUC.SK-785

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan KerjaOccupational Safety & Helathy Management System

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaOccupational Safety and Health Management System

14 Juli 2017

July 14, 2017

14 Juli 2020

July 14, 2020

03

28691/B/0001/UK/En

Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja ISO 45001: 2018Occupational Helathy & Safety Management System ISO 45001:2018

Penyediaan kegiatan bisnis konstruksi (termasuk, EPC, Properti, dan realty, dan Investasi), meliputi konstruksi bangunan dan infrastruktur, sipil, listrik, mekanik, manajemen proyek terintegrasi, dan layanan terkait lainnya.Provision of construction business activities (including, EPC, Property, and realty, and Investment), covering construction of building and infrastructure, civil, electrical, mechanical, integrated project manage-ment, and other related services.

28 Juli 2018

July 28, 2018

27 Juli 2021

July 27, 2021

05

28691/A/0001/UK/En

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015Quality Management System ISO 9001:2015

Penyediaan kegiatan bisnis konstruksi (termasuk EPC, properti, realty, dan Investasi), meliputi konstruksi bangunan, dan infrastruktur, sipil, listrik, mekanik, manajemen proyek terintegrasi, dan layanan terkait lainnyaProvision of construction business activities (including EPC, property realty, and Investment), covering construction of building, and infrastructure, civil, electrical, mechani-cal, integrated project management, and other related services

28 Juli 2018

July 28, 2018

27 Juli 2021

July 27, 2021

05

28691/C/0001/UK/En

Sistem Managemen Lingkungan ISO 14001:2015Environmental Management System ISO 14001:2015

Penyediaan kegiatan bisnis konstruksi (termasuk, EPC, properti, realty, dan Investasi), meliputi konstruksi bangunan dan infrastruktur, sipil, listrik, mekanik, manajemen proyek terintegrasi, dan layanan terkait lainnyaProvision of construction business activities (including, EPC, Property, and realty, and Invest-ment), covering construction of building and infrastructure, civil, electrical, mechanical, integrated project management, and other related services

28 Juli 2018

July 28, 2018

27 Juli 2021

July 27, 2021

06

PT ADHI PERSADA GEDUNG

SMK3.2017.BKI.SK-172

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan KerjaOccupational Safety & Helathy Management System

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaOccupational Safety and Health Management System

14 November

2017November 14, 2017

14 November

2020November 14, 2020

-

68656/A/0001/UK/En

Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja OHSAS 18001: 2007Occupational Helathy & Safety Management System OHSAS 18001:2007

Pembangunan Gedung bertingkat dan Bangunan MerataConstruction of Multi-storey Buildings and Even Buildings

16 Maret 2015

March 16, 2015

15 Maret 2021

March 15, 2021

-

68656/B/0001/UK/En

Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001:2015Quality Manage-ment System ISO 9001:2008

Pembangunan Gedung Bertingkat dan Bangunan MerataConstruction of Multi-storey Buildings and Even Buildings

16 Maret 2015

March 16, 2015

15 Maret 2021

March 15, 2021

-





Pengakuan dalam Pelaksanaan K3LRecognition in Implementation of HSE


Jenis SertifikatTypes of

certificates


Mulai BerlakuEffective

Sampai DenganUp to

EdisiEditions

68656/C/0001/UK/En

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001: 2015Environmental Management System ISO 14001:2015

Manajemen Pendukung pembangunan Gedung Bertingkat dan Bangunan MerataManagement Supports the construction of Multi-storey Buildings and Equitable Buildings

16 Maret 2015

March 16, 2015

15 Maret 2021

March 15, 2021

-

PT ADHI PERSADA BETON

57434/E/0001/UK/En

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008Quality Manage-ment System ISO 9001:2008

Manajemen Pembuatan dan Pemasangan Beton PracetakManufacture and Installation Management of Precast Concrete

16 Mei 2018

May 16, 2018

15 Mei 2021

March 15, 2021

01

57434/G/0001/UK/En

Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja OHSAS 18001: 2007Occupational Helathy & Safety Management System OHSAS 18001:2007


16 Mei 2018

May 16, 2018

15 Mei 2021March 15,

202101

57434/F/0001/UK/En

Sistem Management Lingkungan IS) 14001:2015Environmental Management System ISO 14001:2015


16 Mei 2018

May 16, 2018

15 Mei 2021March 15,

202101

GranDhika Iskandarsyah Jakarta

85442/A/0001/UK/En


Manajemen Hotel, Produk & LayananManagement of Hotel, Products & Services

01 Maret 2018

March 01, 2018

28 Februari

2021February 28, 2021

01

GranDhika Pemuda Semarang

85442/A/0001/UK/En


Manajemen Hotel, Produk, dan LayananManagement of Hotel, Products, and Services

01 Maret 2018

March 01, 2018

28 Februari

2021February 28, 2021

01

GranDhika SetiaBudi Medan

85442/A/0001/UK/En

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015Quality Management System ISO 9001:2015

Manajemen Hotel, Produk, dan LayananManagement of Hotel, Products, and Services

01 Maret 2018

March 01, 2018

28 Februari

2021February 28, 2021

01






Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Program Kemitraan dan Bina LingkunganCorporate Social Responsibilities Through Partnership and

Community Development Program

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah

program pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) agar berperan dalam mendorong percepatan

kemandirian usaha mikro dan kecil dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata.

Disamping itu, PKBL juga bertujuan untuk memastikan

pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik dan benar

sesuai dengan kebijakan dan sasaran Perseroan serta


Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa kesinambungan

usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga

ADHI berupaya merealisasikan semua program yang telah

disusun dengan dukungan dana Perseroan.

KebijakanPerseroan mengimplementasikan program tanggung

jawab sosial melalui PKBL sebagaimana yang diatur oleh

pemerintah melalui Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha

Milik Negara beserta perubahannya.

ADHI sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang ingin

menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara, ingin

memastikan Perseroan berjalan dengan berkelanjutan dan

mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat

sekitar proyek yang sedang dikerjakan, dan meninggalkan

pengaruh yang positif juga di sekitar proyek yang telah

selesai dikerjakan secara berkesinambungan baik secara

sosial maupun untuk mengangkat perekonomian

masyarakat sekitar.

Melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate

Social Responsibility (CSR), Perseroan berkomitmen

mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup,

membantu, memberdayakan dan meningkatkan

taraf hidup masyarakat lokal tanpa meninggalkan

kesejahteraan dan kebersamaan dengan seluruh insan

ADHI dengan tetap mengutamakan kesehatan dan

keselamatan kerja.

Dalam implementasi CSR, Perseroan menanamkan

keseimbangan prinsip keberlanjutan melalui tiga pilar

atau dikenal dengan 3P yakni People yang memberi

The Partnership and Community Development Program (PKBL)

is a government program for State-Owned Enterprises (SOEs) in

order to play a role in accelerating the independence of micro

and small enterprises in order to create a just, prosperous, and

equitable society.

In the other hand, PKBL aims to ensure that environmental

management runs well and correctly in accordance with the

Company’s policies and objectives as well as applicable laws.

The Company is fully aware that business continuity is an

integral part of CSR & PKBL activities, so ADHI strives to realize

all the programs that have been prepared with the financial

support from the Company.

PolicyThe Company implements a CSRprogram through the PKBL

as regulated by the Ministry of State-Owned Enterprises in

the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number:

PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises’

Partnership and Community Development Program.

ADHI as one of the construction companies that want to

become the leading company in Southeast Asia, want to

ensure that the Company runs with sustainable and able to

provide a positive impact on the community around the project

that is being worked on, and leave a positive influence also

around projects that have been completed on an ongoing basis

either socially and to uplift the economy of the surrounding

community.

Through corporate social responsibility or Corporate Social

Responsibility (CSR), the Company is committed to realize the

concern for the environment, assist, empower and improve the

lives of local communities without leaving welfare and solidarity

with all human ADHI while maintaining health and safety.

In the implementation of CSR, the Company’s balance embed

sustainability principles through three pillars known as the 3P

People who give social impact, Profit, which can improve the





dampak sosial, Profit yang mampu meningkatkan perekonomian serta Planet, mampu memberi pengaruh baik untuk menjaga lingkungan sekitar.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga terlibat dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitar melalui Program PKBL. Di samping menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN juga memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi.

Program KemitraanProgram Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Mitra Binaan yang merupakan usaha kecil yang tergabung dalam Program Kemitraan ADHI tidak hanya mendapat pinjaman modal usaha namun juga pembinaan secara terintegrasi.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk : a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau

pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

c. Beban Pembinaan:• Untuk membiayai pendidikan, pelatihan,

pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

• Beban Pembinaan. Bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

• Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan

dari rekanan usaha Mitra Binaan dimana jumlahnya dapat

disesuaikan dengan kebutuhan.

economy and the planet, able to give a good effect to keep

the surrounding environment.

As one of the State Owned Enterprises (SOEs), the Company

is also involved in the empowerment and development of

economic, social and environment through the Partnership

Program and Community Development (CSR). In addition

to producing goods and/or services for the prosperity of

the community, the state also has a strategic role in helping

the formation and development of private enterprises and

cooperatives

Partnership ProgramPartnership Program is a aimed to improve the ability of small

businesses to be strong and independent. Foster Partners who

are small businesses and are members of the ADHI Partnership

Program do not only receive business capital loans but also

integrated development.

The Partnership Program Fund is channeled in the form of:

a. loans to finance working capital and/or purchase of

fixed assets in order to increase production and sales;

b. additional loans to finance short-term needs to fulfill

orders from business partners of Foster Partners;

c. Coaching Expenses:

• To finance education, training, apprenticeship,

marketing, promotion, and other matters relating

to increasing the productivity of Foster Partners

and for studies/research related to the Partnership

Program.

• Guidance Charges. the nature of the grant and

the maximum amount of 20% (twenty percent)

of the Partnership Program funds distributed in

the current year.

• Guidance expenses can only be given to or for the

benefit of the Development Partner.

The maximum loan amount for each Foster Partners is

Rp200,000,000 (two hundred million rupiah), except for loans

to fundshort-term needs to fulfill orders from business partners

of Foster Partners where the amount can be adjusted to the

needs.






Sepanjang 2018, Perseroan telah merealisasikan

penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp3.840.979.000

yang disalurkan kepada 55 mitra binaan dengan berbagai

sektor usaha, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyaluran tersebut juga termasuk pelaksanakan

pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada 145

Mitra Binaan ADHI periode 2016-2018 yang terpilih

dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 240 orang.

Program Kemitraan berdasarkan Sektor Usaha

Partnership Program by Business Sector

No.Sektor Usaha

Business Sectors2018 2017 2016 2015 2014

1. Industri | Industry - 110 390 260 3102. Pertanian | Agriculture - 885 - 50 -3. Perdagangan | Trade - 40 930 455 1604. Jasa | Service - 558 500 125 755. Peternakan | Farming 2.100 3.660 60 75 -6. Perikanan | Fishery - 40 - - -7. Perkebunan | Plantation 1.000 - - - -8. Pembinaan Mitra | Foster Partners 740 207 - - -

Jumlah | Total 3.840 5.500 1.880 965 545

Program Bina LingkunganProgram Bina Lingkungan (BL) adalah program

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

1. Bantuan Korban Bencana Alam.

2. Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihan.

3. Bantuan Peningkatan Kesehatan.

4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum.

5. Bantuan Sarana Ibadah.

6. Bantuan Pelestarian Alam.

7. Bantuan Pengembangan Masyarakat, termasuk untuk:

a. Elektrifikasi di Daerah yang Belum Teraliri Listrik.

b. Penyediaan Sarana Air Bersih.

c. Penyediaan Sarana Mandi Cuci Kakus.

d. Bantuan Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan,

Promosi, dan Bentuk Bantuan Lain yang Terkait

dengan Upaya Peningkatan Kemandirian

Ekonomi Usaha Kecil selain Mitra Binaan Program

Kemitraan.

e. Perbaikan Rumah untuk Masyarakat Tidak

Mampu.

f. Bantuan Pembibitan untuk Pertanian,

Peternakan, dan Perikanan.

g. Bantuan Peralatan Usaha.

8. Bantuan Pelatihan untuk Mitra Binaan.

Selama tahun 2018 ADHI telah merealisasikan penyaluran

Program Bina Lingkungan sebesar Rp4.460.844.371 yang

disalurkan di seluruh Indonesia.

Throughout 2018, the Company has realized the distribution

of the Partnership Program in the amount of Rp3,840,979,000

which was distributed to 55 fostered partners with various

business sectors, which were spread throughout Indonesia.

The distribution also included conducting training and training

given to 145 selected ADHI Partners in the 2016-2018 period

with a total employment of 240 people.

Community Development ProgramThe Community Development Program is a program to

empower the social conditions of the community by BUMN.

Funds for the BL Program are distributed in the form of:

1. Victims of Natural Disasters Assistance.

2. Education and/or Training Assistance.

3. health improvement assistance;

4. Infrastructure Development and Public Facilities Assistance

5. Public Religious Places Assistance

6. Nature Conservation Assistance

7. Social Development Assistance, including:

a. Electrification in Areas that Have Not Been Electrified.

b. Provision of Clean Water Facilities.

c. Provision of Toilet Wash Facilities.

d. Educational Assistance, Training, Apprenticeship,

Promotion and other Related Forms of Assistance

by Increasing The Economic Independence of Small

Businesses in Addition to The Partnership Program

Development Partners.

e. Home Improvement for The Poor.

f. Nursery Assistance for Agriculture, Livestock, and

Fisheries.

g. Business Equipment Assistance.

8. Training for Foster Partners Assistance.

During 2018, ADHI has realized the distribution of

the Community Development Program amounting to

Rp4,460,844,371 which was distributed throughout Indonesia.





Program Kemitraan berdasarkan Jenis Bantuan

Partnership Program by AssistanceDalam Juta Rupiah | In million Rupiah

No.Uraian

Descriptions2018 2017 2016 2015 2014

1.Bantuan Korban Bencana AlamVictims of Natural Disasters Assistance

432 80 160 180 395

2.Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihanEducation and/or Training Assistance

795 1.675 995 382 257

3.Bantuan Peningkatan KesehatanHealth Improvement Assistance

10 25 1 506 52

4.Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana UmumInfrastructure Development and Public Facilities Assistance

635 890 447 23 -

5.Bantuan Sarana IbadahPublic Religious Places Assistance

433 272 163 14 2

6.Bantuan Pelestarian AlamNature Conservation Assistance

49 70 175 99 25

7.Bantuan Pengembangan MasyarakatSocial Development Assistance

1.959 3.916 425 527 -

8.Bantuan Pelatihan untuk Mitra BinaanTraining for Foster Partners Assistance

- - 220 - -

Jumlah | Total 4.460 6.928 2.586 1.807 732

Program Kemitraan berdasarkan Wilayah

Partnership Program by RegionDalam Juta Rupiah | In million Rupiah

No.WilayahRegion

2018 2017 2016 2015 2014

1 DKI Jakarta I DKI Jakarta 1.097 224 239 180 396

2 Jawa Barat I West Java 840 467 679 382 257

3 Kalimantan Timur I East Kalimantan 523 - - - -

4 Sumatera Utara I North Sumatra 451 2.774 57 - -

5 Bengkulu I Bengkulu 402 - 154 527 -

6 Sulawesi Tengah I Central Sulawesi 300 - - - -

7 Jawa Timur I East Java 288 282 163 508 53

8 Jawa Tengah I Central Java 166 487 124 98 25

9 Nusa Tenggara Barat I West Nusa Tenggara 132 - 475 - -

10 Aceh I Aceh 88 25 50 - -

11 Banten I Banten 63 216 456 14 2

12 Sumatera Selatan I South Sumatra 45 12 - 30 -

13 Sulawesi Tenggara I South East Sulawesi 21 - - 8 -

14 Sulawesi Barat I West Sulawesi 19 - - - -

15 Riau I Riau 10 - - - -

16 Lampung I Lampung 9 11 - 20 -

17 Sumatera Barat I West Sumatra - 20 - 23 -

18 Daerah Istimewa Yogyakarta I Daerah Istimewa Yogyakarta - - 92 - -

19 Jambi I Jambi - 12 - 9 -

20 Bali I Bali - - - 8 -

21 Sulawesi Selatan I South Sulawesi - - 95 -

22 Bali I Bali - 42 2 - -

24 Sulawesi Utara I North Sulawesi - 853 - -

25 Maluku I Maluku - 187 - -

25 Papua I Papua - 1.316 - -

Jumlah | Total 4.460 6.928 2.586 1.807 733






Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial & KemasyarakatanCorporate Social Responsibility Related to

Social & Community Development

ADHI is present in Indonesia not just to seek profit solely. More

than that, ADHI has a strong desire for its existence to bring

the greatest benefit to the people and the environment around

the operating company (planet).

In accordance with its role as a state company and as a

responsible corporation, ADHI is committed to implementing

community development activities by applying the triple

bottom line principle that prioritizes alignment of economic,

environmental and social aspects.

Community development activities is conducted by ADHI

through various activities in Corporate Social Responsibility

program (CSR). In conducting the activities, the Company

involves surrounding community so that the resulting programs

exactly fulfill the community’s needs. Thus, the activities

presented have a positive contribution to the development

and improvement of the local economy.

The social development CSR program carried out by ADHI is

community empowerment aimed to providing benefits to the

community in the Company’s business area with the following

activities:

1. Assistance to victims of natural disasters.

2. Educational and/or training assistance.

3. Health improvement assistance.

4. Assistance in developing public infrastructure and facilities.

5. Assistance for religious places of worship.

6. Nature conservation assistance.

7. Community social assistance in the context of poverty

alleviation.

Corporate Social Responsibility ProgramThe Company’s concern for the community and the surrounding

environment is commitment and responsibility in implementing

ADHI’s business philosophy. This philosophy encourages ADHI

to develop its business in direct proportion to the broader

interests of the community where ADHI operates - supporting

local economic growth in order to improve the quality of life.

ADHI hadir di Indonesia tidak sekadar untuk mencari

keuntungan (profit) semata-mata. Lebih dari itu, ADHI

berkeinginan kuat agar keberadaannya membawa

manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (people)

dan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi (planet).

Sesuai dengan perannya sebagai perusahaan negara

serta sebagai korporasi yang bertanggung jawab,

ADHI berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan

pengembangan masyarakat (community development)

dengan menerapkan prinsip triple bottom line yang

mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan

dan sosial.

Kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan ADHI

melalui berbagai kegiatan dalam wadah program

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate

Social Responsibility (CSR). Dalam menentukan kegiatan,

Perseroan senantiasa melibatkan masyarakat setempat

sehingga program yang lahir benar-benar sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian,

kegiatan-kegiatan yang dihadirkan memiliki kontribusi

positif terhadap perkembangan dan perbaikan ekonomi

setempat.

Program CSR pengembangan sosial kemasyarakat yang

dilakukan ADHI adalah dalam pemberdayaan masyarakat

yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat

di wilayah usaha Perseroan dengan kegiatan sebagai

berikut:

1. Bantuan korban bencana alam.

2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.

3. Bantuan peningkatan kesehatan.

4. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum.

5. Bantuan sarana ibadah.

6. Bantuan pelestarian alam.

7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka

pengentasan kemiskinan.

Program Tanggung Jawab Sosial PerseroanWujud kepedulian Perseroan kepada masyarakat dan

lingkungan sekitarnya menjadi komitmen dan tanggung

jawab Perseroan dalam menerapkan falsafah usaha ADHI.

Falsafah ini mendorong ADHI untuk mengembangkan

bisnisnya yang berbanding lurus dengan kepentingan lebih

luas yang dimiliki masyarakat dimana ADHI beroperasi-

menunjang pertumbuhan ekonomi setempat dalam

rangka meningkatkan kualitas hidup.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari misi korporasi ADHI Principles,

dimana ADHI bertujuan untuk:

1. Menjadi mitra masyarakat sekitar untuk menunjang

pemberdayaan ekonomi menuju kesejahteraan serta

kebersinambungan, dalam rangka mengentaskan

kemiskinan.

2. Menjadi agen perubahan sosial demi peningkatan

kualitas hidup yang berkaitan dengan pendidikan

dan kehidupan spiritual.

3. Menjadi inisiator dalam upaya pelestarian lingkungan

hidup.

Pelaksanaan program CSR merupakan bagian dari praktik

usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan

inisiatif sendiri dari Perseroan. Pelaksanaan program

CSR Perseroan tidak hanya mengejar keuntungan dalam

menjalani bisnisnya, akan tetapi juga tetap memberikan

kontribusi terbaik kepada masyarakat serta lingkungan

tepat dimana perusahaan beroperasi. Harapan Perseroan

yakni terciptanya hubungan yang harmonis antara

Perseroan dengan lingkungan dan masyarakat serta

memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi

kedua belah pihak.

Pelaksanaan Program CSR

The implementation of CSR

No.KegiatanActivities

Nominal (Juta Rupiah | Million Rupiah)

1 Bantuan Bencana Alam / Natural Disaster Aids 856

2 Pembangunan Infrastruktur / Infrastructure Development 584

3 Lingkungan/ Environment 10

4 Kegiatan Dan Sarana Ibadah / Religious Activities and Facilities 688

5 Panti Asuhan / Orphanage Support 279

6 Pendidikan / Education 397

7 Bantuan Sosial / Social Assistance 710

Jumlah | Total 3.524

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan di Tahun 2018Program tanggung jawab sosial Perseroan pada

dasarnya tidak membedakan daerah pelaksanaan,

namun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal

ini menjadi komitmen ADHI untuk memberikan kinerja

optimal dengan mengutamakan tanggung jawab sosial

di seluruh wilayah operasi bisnis Perseroan.

Corporate Social Responsibility is an integral part of the ADHI

Principles corporate mission, of which ADHI aims to:

1. Becoming a partner of the surrounding community to

support economic empowerment towards prosperity and

sustainability, in order to alleviate poverty.

2. Becoming an agent of social change in order to improve

the quality of life related to education and spiritual life.

3. Becoming an initiator in efforts to preserve the

environment.

The implementation of CSR program is part of business practices

carried out voluntarily based on the Company’s own initiatives.

The implementation of the Company’s CSR program not only

pursues profits in carrying out its business, but also continues

providing the best contribution to the community and the exact

environment in which the company operates. The Company’s

expectation is to create a harmonious relationship between

the Company and the environment and the community and

provide benefits that are mutually beneficial for both parties.

Corporate Social Responsibility Activities in 2018The Company’s social responsibility program basically does

not differentiate the implementation area. It is adapted to

existing needs. This is ADHI’s commitment to provide optimal

performance by prioritizing social responsibility in all areas of

the Company’s business operations.






Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Produk dan KonsumenCorporate Social Responsibility Related to

Product and Customer

KebijakanKepercayaan dan kepuasan konsumen merupakan kunci

penting bagi Perseroan untuk terus tumbuh dan terus

bertahan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus

meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar

sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.

Kepuasan pelanggan atau mitra usaha menjadi hal yang

sangat penting untuk dirawat dan dijaga oleh Perseroan

dalam menunjang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Perseroan pun senantiasa menjaga komitmen atas jaminan

kualitas layanan dan komitmen terhadap pelayanan

terhadap pelanggan maupun mitra usaha. Hal ini menjadi

sangat penting bagi Perseroan untuk memperkuat atau

meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mitra usaha

Perseroan, guna keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.

Survei Kepuasan PelangganSebagai perusahaan milik negara dan bergerak dibidang

jasa konstruksi dan energi yang berhubungan dengan

berbagai pihak internal dan eksternal, ADHI memastikan

mutu dari pekerjaan proyek senantiasa menjadi prioritas

utama. Karenanya, Perseroan melakukan survei kepuasan

pelanggan dengan sasaran eksternal:

1. Pemda tingkat I dan II.

2. Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat,

kementerian perhubungan serta kementerian lainnya;

3. BUMN.

4. Swasta.

5. Konsultan pengawas, jika diperlukan.

6. Relasi atau mediator, jika diperlukan.

7. Mitra kerja lainnya.

Survei dilakukan dengan metode service quality atau disebut

juga Servqual dengan 5 dimensi pengukuran yakni:

1. Berwujud, tampilan dari fasilitas fisik peralatan,

karyawan dan material lainnya.

2. Kehandalan, kemampuan melaksanakan pelayanan

secara baik dan akurat.

3. Kesigapan, keinginan penuh membantu pelanggan,

dan melaksanakan pelayanan yang sigap.

4. Kepastian, pengetahuan, dan perilaku karyawan serta

kemampuan mereka memberikan pelayanan kepada pelanggan.

5. Empati, kemampuan dalam menentukan atau

memperhatikan pelanggan sebagai individu seutuhnya.

PolicyConsumer trust and satisfaction are important keys for the

Company to continue growing and surviving. Hence, the Company

is committed to continuously improving services and making

product innovations to be in line with the times, while at the

same time in line with the wishes and needs of consumers.

Customer satisfaction or business partners are very important things

to be cared for and maintained by the Company in supporting

sustainable business growth. The company always maintains a

commitment to guarantee service quality and commitment to

provide services to customers and business partners. This has

become very important for the Company to strengthen or increase

the trust of customers or business partners of the Company, for

sustainable business continuity.

Customer Satisfaction SurveyAs a state-owned company and engaged in construction and

energy services related to various internal and external parties,

ADHI ensures the quality of project work is always a top priority.

Therefore the Company conducts customer satisfaction surveys

with external targets:

1. Regional government level I and II.

2. Ministry of public works and public housing, transportation

ministry and other ministries.

3. SOEs.

4. Private.

5. Supervisory consultant, if needed.

6. Relations or mediators, if needed.

7. Other work partners.

The survey was conducted using the service quality method or

also called Servqual with 5 measurement dimensions namely:

1. Tangible, display of physical equipment, employees and other

materials.

2. Reliability, the ability to carry out services properly and

accurately.

3. Alertness, full desire to help customers, and carry out service

swiftly.

4. Certainty, knowledge, and behavior of employees and their

ability to provide services to customers.

5. Empathy, the ability to determine or pay attention to customers

as whole individuals.





Melalui hasil survei ini, Perseroan akan melakukan

perencanaan untuk perbaikan dari masing-masing dimensi

sehingga apa yang diinginkan pelanggan terpenuhi serta

secara langsung akan berpengaruh pada kinerja Perseroan.

Berdasarkan kepada hasil survei tersebut di atas, tindak lanjut

ke depan yang perlu diperhatikan oleh Perseroan untuk dapat

meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan bekerja

lebih efektif dan efisien untuk memastikan bahwa proyek

yang dikerjakan selesai tepat pada waktunya dan mengerjakan

proyek sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah tertulis di

dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk menjaga kepuasan pelanggan, ADHI melakukan survei

berkala dalam rangka melihat tingkat kepuasan pelanggan.

Tahun 2018, hasil survei menunjukan tingkat kepuasan pelanggan

(Customer Satisfaction Index atau CSI) mencapai 88%.

Menjaga Kepuasan PelangganDalam upaya Perseroan untuk menjaga kepuasan pelanggan,

ADHI telah memberikan saluran pengaduan dalam rangka

memberikan kenyamanan pada konsumen/pelanggan agar

mereka merasa selalu diperhatikan. Hal ini juga merupakan

salah satu cara Perseroan untuk mengetahui sejauh mana

tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa

yang telah diberikan atau dihasilkan oleh Perseroan, di

mana semakin minimnya pengaduan atau permasalah yang

diterima, secara tidak langsung memberikan gambaran

seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap

layanan yang telah diberikan oleh Perseroan. Serta hal

tersebut dapat digambarkan sejauh mana tanggung

jawab Perseroan dalam menangani setiap pengaduan atau

permasalahan yang dilaporkan sebagai upaya Perseroan

dalam menjaga kepuasan pelanggan.

Uraian terkait Permasalahan Pelanggan Pelanggan dapat

melakukan pengaduan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang (benturan kepentingan,

penyuapan, dan gratifikasi).

2. Penyalahgunaan aset (cash, non cash, dan pemalsuan

pengeluaran).

3. Pemalsuan laporan (keuangan dan non keuangan/

operasional).

Through the results of this survey, the Company plans for

improvements of each dimension so that what customers want

is fulfilled and will directly affect the Company’s performance.

Based on the results of the survey above, the Company has to

consider to be able to increase customer satisfaction and to work

more effectively and efficiently. It ensures that the projectsare

completed on time and work on projects in accordance with the

work specifications written on in the agreement are agreed by

both parties.

To maintain customer satisfaction, ADHI conducts periodic surveys

in order to see the level of customer satisfaction. In 2018, the

survey results show the level of customer satisfaction (Customer

Satisfaction Index or CSI) reaching 88%.

Maintaining Costumer SatisfactionIn the Company’s efforts to maintain customer satisfaction,

ADHI has provided a complaints channel in order to provide

convenience to consumers/customers so that they always feel

cared for. This is also one of the ways the Company can determine

to extent customer satisfaction with products or services that have

been provided or produced by the Company, where the lack of

complaints or problems received, indirectly illustrates how much

the level of customer satisfaction with services is has been given

by the Company. Later on, this can be illustrated the extent to

which the Company’s responsibility in handling every complaint

or problem reported as an effort of the Company in maintaining

customer satisfaction.

Description Customer Related Problems Customers can make a complaint regarding the following matters:1. Abuse of authority (conflicts of interest, bribery, and

gratuities).

2. Abuse of assets (cash, non cash, and counterfeit expenditure).

3. Counterfeiting reports (financial and non-financial/

Operations).






Pelapor dapat melakukan pengungkapan/pelaporan

pengaduan pelanggaran kepada Unit Kepatuhan selaku

pengelola administrasi WBS melalui sarana/media website

dan email Perseroan yang khusus diperuntukkan bagi

sistem pengelolaan pelanggaran.

Unit Kepatuhan akan menyaring laporan/pengungkapan

yang diterima apakah terdapat indikasi awal atau sesuai

dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti.

Bila “ya”, laporan pengaduan/pengungkapan diteruskan

ke komite etik. Namun bila “tidak”, proses pelaporan/

pengungkapan pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

Pelaporan pengaduan/pengungkapan yang dapat

ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah

pelaporan pengaduan atas kasus pelanggaran yang

berdampak signifikan terhadap Perseroan.

The Reporting Entity can disclose/report violation complaints to

the Compliance Unit as the WBS administration manager through

the Company’s website and email specifically for the violation

management systems.

The Compliance Unit will filter the report/ disclosures whether

there is an initial indications or in accordance with WBS criteria

and can be followed up.

If “yes”, then report complaints/disclosures wil be forwarded to the

ethics committee. But if “no”, the process of reporting/disclosure

of violations will not be followed up.

Reporting complaints/disclosures can be followed up through the

WBS mechanism, a complaint report for violation case that have

a significant impact on the Company.





Program Penghijauan Sungai CitarumProgram of Citarum River Reforestation

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya

terkait dengan peristiwa/ kejadian atau bukti dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengaduan disampaikan.

Disampaikan secara tertulis dengan indentitas jelas

(Nama, NPP, Jabatan, Unit Kerja) dan dilampiri bukti

bukti pendukung:

1. Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman,

gambar, dan sebagainya).

2. Informasi yang jelas.

3. Penyampaian melalui email harus dengan indentitas

jelas, format dalam bentuk file jpeg atau pdf.

4. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perseroan.

Complaint reports that will be processed further are only related

to events/incident or evidence within 3 (three) years before the

complaint is submitted.

Submitted in writing with a clear identity (Name, NPP, Position,

Work Unit) and attached supporting evidence, such as:

1. Adequate evidence (documents/letters, recordings, images,

etc.).

2. Clear information.

3. Submission by email must be accompanied by clear identity,

the file format is jpeg or pdf.

4. The confidentiality of the reporter’s identity is guaranteed

by the Company.

2018...Pencapaian usaha ADHI sepanjang 2018 tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif, kendati...

Documents

Transcript of 2018...Pencapaian usaha ADHI sepanjang 2018 tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif, kendati...