BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan umum tentang akuntansi

2.1.1 Pengertian akuntansi

Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat

didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Littleton (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah

untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi).

Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan

sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10)

mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk

memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu

badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American

Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan

sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran

dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang

umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

2.1.2 Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syariah

a. Definisi

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga

yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang

memilki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah:

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan

syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan

pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur’an

dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam,

khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-

praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas

dasar bagi hasil pembiayaan.

b. Karakteristik

1. Karakteristik bank konvensional

Anonimous (2001) menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional

meliputi beberapa hal:

a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan

masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.

b. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian

rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai

sesuai dengan jenis penanamannya.

c. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem

moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang

pembangunan ekonomi.

2. Karakteristik bank syariah

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank

syariah adalah:

1. Berdasarkan prinsip syariah

2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya

b. Tidak mengenal konsep time-value of money

c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan

1. Beroperasi atas dasar bagi hasil

2. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa

3. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan

4. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal

5. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat

melakukan transaksi-transaksi sektor riil.

c. Tujuan laporan keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan

bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank syariah

memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:

a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi

pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan

bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya

b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank

terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada

tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan

investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan

c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan

penyaluran zakat.

d. Asumsi dasar

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan bahwa asumsi dasar konsep

akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara

umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) atas dasar akrual.

Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi bank konvensional menggunakan

dasar akrual. Artinya, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian

(bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan

akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dalam akuntansi syariah digunakan dua dasar yaitu dasar akrual (accrual basis) yang

diterapkan untuk beban yang ditangguhkan, dan dasar kas (cash basis) yang

digunakan untuk menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat

diterima didasarkan pada ketentuan syariah yaitu pendapatan tidak dapat diakui

sebelum diterima atau ditetapkan sebagai hak miliknya (Anonimous,2001).

e. Laporan Keuangan

Menurut IAI (2004), laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada

bank syariah, komponen laporan keuangannya sama dengan bank konvensional, akan

tetapi terdapat beberapa tambahan yaitu laporan perubahan dana investasi terikat,

laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta laporan

sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

2.2 Tinjauan umum tentang bank syariah

2.2.1 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan

Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan

perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin

dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan

Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau

pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium)

sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain

pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga

sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).

Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam

mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang

diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan ”Dan

sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia.

Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa

zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat

demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. Tahap pertama ini

menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong

mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati taqarrub kepada Allah.

Masih menurut Antonio (2004), ia menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba

digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi

balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang

dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: “Maka disebabkan kezaliman orang-

orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka

itu siksa yang pedih”.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang

berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat

yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa

tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: “Hai orang-orang yang

beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu

kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3

Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda

bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka

riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik

pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004).

Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT

dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari

pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-

Baqarah 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba.

Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya

mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel

berikut:

TABEL 1

PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA BAGI HASIL

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu

akad dengan asumsi harus selalu

untung

a. Penentuan besarnya rasio/nisbah

bagi hasil dibuat pada waktu akad

dengan berpedoman pada

kemungkinan untung rugi

b. Besarnya persentase berdasarkan

pada jumlah uang (modal) yang

dipinjamkan.

b. Besarnya rasio bagi hasil

berdasarkan pada jumlah

keuntungan yang diperolehc. Pembayaran bunga tetap seperti yang

dijanjikan tanpa pertimbangan

apakah proyek yang dijalankan oleh

pihak nasabah untung atau rugi.

c. Bagi hasil bergantung pada

keuntungan proyek yang dijalankan.

Bila usaha merugi, kerugian akan

ditanggung bersama oleh kedua

belah pihakd. Jumlah pembayaran bunga tidak

meningkat sekalipun jumlah

keuntungan berlipat atau keadaan

ekonomi sedang “booming”

d. Jumlah pembagian laba meningkat

sesuai dengan peningkatan jumlah

pendapatan.

e. Eksistensi bunga diragukan (kalau

tidak dikecam) oleh semua agama,

termasuk Islam.

e. Tidak ada yang meragukan

keabsahan bagi hasil.

Sumber: M. Syafi’i Antonio (2004)

2.2.2 Perbedaan bank konvensional dan bank bagi hasil

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan,

dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan-perbedaan itu dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL II

PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Permasalahan Bank syariah Bank konvensionalRisiko akad 1. akad jual-beli

al murabahah

2. akad bagi hasil

al musyarakah

al mudharabah

3. akad sewa

ijaroh mutlaq

ijaroh muntahiyah

bitamlik

Sesuai dengan akadnya sehingga

angsuran akan selalu tetap, sesuai

dengan kesepakatan di muka

1. akadnya adalah kredit /

pinjam uang sehingga

angsuran tidak bisa

dijamin akan tetap

Landasan

operasional

• tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip syariah islam)

• uang sebagai alat tukar bukan komoditi

• bunga dalam berbagai bentuknya dilarang

• menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil

• bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis)

• uang sebagai komoditi yang dipertahankan

• bunga sebagai instrument imbalan teradap pemilik uang yang ditetapkan dimuka

Fungsi dan • agen investasi/manajer • penghimpun dana

peran investasi

• investor

• penyediaan jasa lalu lintas

pembayaran (tidak

bertentangan syariah)

• pengelola dana kebajikan,

ZIS

• hubungan dengan nasabah

adalah hubungan kemitraan

masyarakat dan

meminjamkan kembali

kepada masyarakat dalam

kredit dengan imbalan

bunga

• penyedia jasa/lalu lintas

pembayaran

• hubungan dengan

nasabah adalah hubungan

debitur krediturRisiko usaha • dihadapi bersama antara bank

dengan nasabah dengan

prinsip keadilan dan kejujuran

• tidak mengenal kemungkinan

terjadinya selisih negatif

(negative spread) karena

sistem yang digunakan

• risiko bank tidak terkait

langsung dengan debitur,

dan sebaliknya

• kemungkinan terjadi

selisih negatif antara

pendapatan dan beban

bungaSistem

pengawasan

Adanya Dewan Pengawas

Syariah untuk memastikan

operasional bank tidak

menyimpang dari syariah

disamping tuntutan moralitas

pengelola bank dan nasabah

sesuai dengan akhlakul karimah

Aspek moralitas seringkali

terlanggar karena tidak

adanya nilai-nilai religius

yang mendasari operasional

Sumber: The Sharia Banking Training Center Yogyakarta

2.2.3 Kegiatan operasional bank bagi hasil

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 62/24/PBI/2004 tanggal 14

Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah (Siamat, 2005), kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai

berikut :

A. Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana

atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi

berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dalam prinsip

syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan

yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara

luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip al-wadi’ah dan al-

mudharabah. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan

sebagai berikut:

a. Giro berdasarkan prinsip al-wadi’ah

b. Tabungan berdasarkan prinsip al-wadi’ah dan atau al- mudharabah; atau

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudharabah

a. Prinsip Al -Wadi’ah

Produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan

produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan

prinsip syariah yang menyertai masing-masing produk pendanaan, misalnya bahwa

giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip al-

wadi’ah. Giro dan tabungan al wadi’ah adalah simpanan atau titipan yang kedua-

duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. Al-wadi’ah berarti titipan murni dari nasabah

kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip

(penabung) kapan saja ia inginkan (Siamat, 2004).

Siamat (2004) menjelaskan bahwa prinsip al-wadiah yang berlaku baik untuk

simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah al-

wadiah yad dhamamah. Artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan

kedua jenis sumber dana tersebut serta menjamin simpanan dapat ditarik

setiap saat oleh pemilik dana (penabung).

b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau

ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau

menanggung kerugian

c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan

terhadap dana titipannya serta fasilitas-fasilitas pelayanan giro dan tabungan

lainnya.

d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun

tidak ada perjanjian di muka.

e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin

penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi.

Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan

nominal, bukan persentase.

g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan

tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Antonio (2004) mendefinisikan al-mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara

dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah

dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian,

hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

kelalaian pengelola.

Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip al-mudharabah adalah

tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya, Siamat (2004) mengemukakan bahwa

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip

al-mudharabah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan

mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul

maal) dan mudharib (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana

memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana

simpanannya kepada mudharib. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip

mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan

dan deposito berjangka.

b. Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah al-muqayyadah merupakan simpanan dana khusus dimana

pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.

Mudharabah al-muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah

mutlaqah dimana mudharib (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat

usaha.

B. Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap

berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh

karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima

dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang

berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang

dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya menurut Siamat (2004)

secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut :

1. Prinsip jual beli (Bai’)

2. Prinsip bagi hasil

3. Prinsip sewa menyewa (ijarah)

4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh

1. Prinsip Jual Beli (Bai’)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (bai’) yang

banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal

kerja dan produksi, yaitu bai’ al- murabahah, bai’ as-salam dan bai’ al-istishna. Bai’

al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan

keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya,

bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan

atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada

nasabah dengan memperoleh marjin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai

pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau angguhan.

Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Adapun bai’ as-

salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari

sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Bai’ as-salam dalam

perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi

agribisnis atau hasil pertanian atau hasil industri lainnya. Bai’ al-istishna pada

dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan

pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan.

Untuk melaksanakan skim bai’ al-istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat

barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat barang

yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan yang disebutkan dalam kontrak

kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Prinsip bai’ al- istishna ini

menyerupai bai’ as-salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan di

muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara dalam skim bai’ assalam dilakukan

secara tunai (Siamat, 2004).

2. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah

terdiri dari empat jenis akad, yaitu al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara’ah,

dan al-musaqah (Siamat, 2004). Namun yang paling banyak diimplementasikan

dalam perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu al-mudharabah

dan al-musyarakah. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil

dengan akad al-mudharabah dan al-musyarakah.

a. Al-Musyarakah

Antonio (2004) mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun jelas,

yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

An-Nabhani (1996) mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah

suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya

diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama

menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa

uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible asset

(seperti hak paten dan goodwill), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai

dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan

dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan

kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Siamat (2004) dapat

dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Syirkah al’inan

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing

pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja.

Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus

sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya

tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian.

2. Syirkah Mufawadhah

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing

pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut

berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang

dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A’mal (Syirkah Abdan atau Sanaa’i)

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian

atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan

dibagi bersama.

4. Syirkah Wujuh

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing

memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.

5. Syirkah Al-Mudharabah

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu

menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian.

Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa al-mudharabah tidak dikelompokkan ke

dalam prinsip al-musyarakah

b. Al- Mudharabah

Al-Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak

atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya

menyediakan tenaga atau keahlian. Antonio (2004) mendefinisikan al-mudharabah

sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik

modal atau shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak

lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami

kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola

(mudharib), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (shahibul

maal).

Siamat (2004) mengemukakan bahwa prinsip al- mudharabah dapat

digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu al-mudharabah muthlaqah dan al-

mudharabah muqayyadah. Implementasi konsep al-mudharabah muthlaqah dalam

perbankan syariah diatur sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus

berupa uang tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus

jelas dan disepakati bersama.

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah diperhitungkan dengan

cara:

1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)

2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau

waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian

kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti

penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak

mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan

sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban, atau menunda pembayaran

kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Karakteristik mudharabah muqayyadah dalam penerapannya di dalam

perbankan syariah pada dasarnya sama dengan persyaratan mudharabah mutlaqah

bagi perbankan syariah yang telah dijelaskan di atas. Perbedaannya adalah

penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang

sepenuhnya ditetapkan oleh bank sebagai shahibul maal.

3. Prinsip Sewa Menyewa

Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau

leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam

bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease dan sewa guna usaha

tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa ini

dibedakan berdasarkan akad, yaitu al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik

(Siamat, 2004).

Al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu

barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa

diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Al-Ijarah al-Muntahiya

Bittamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual-beli dan

sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa)

diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad (Siamat, 2004).

4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad al-Qardh

Antonio (2004) memberikan pengertian al-qardh sebagai pemberian harta

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain qardh

berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip al-qardh

dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat

memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha kecil.

Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan. namun biasanya bank mengenakan

uang administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan.

C. Jasa-Jasa Bank Syariah

Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad

dengan mendapatkan imbalan atau fee, antara lain al-wakalah, hawalah, kafalah,

rahn. Dalam aplikasi perbankan, al-wakalah terjadi apabila nasabah memberikan

kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu,

seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Al-Hawalah adalah pengalihan

utang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang lain yang wajib

menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang

dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung

pembayaran utang. Al-Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh

penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua

(tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana

halnya dalam praktek bank konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat

memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya. Al-Rahn adalah harta

atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas ini oleh bank adalah

untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya (Siamat, 2004).

2.2.4 Konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi bank syariah

A. Pengakuan dan pengukuran pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) mendefinisikan pendapatan sebagai arus

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan

selama suatu periode bila arus masuk itu mengkibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak

berasal dari kontribusi penanam modal. FASB melalui SFAC No. 6 (Nasrullah,

2001:20) memberikan definisi pendapatan sebagai aliran masuk atau peningkatan lain

suatu aktiva sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dari

pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang

merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan tentang definisi pengakuan,

bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi

definisi unsur serta kriteria pengakuan dibawah ini, dalam neraca dan laporan laba

rugi:

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yag dapat diukur dengan andal.

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata

maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba

rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan

laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau

materi penjelasan.

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi

di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban

(misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau

penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus

dibayar.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pendapatan harus

diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah

tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima

perusahaan, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan

perusahaan (IAI, 2004).

B. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan mudharabah

IAI (2003) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan

mudharabah sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar

jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.

2. Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai

sebesar nilai wajar aktiva non kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva

non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan

kepada pengelola dana.

3. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap

pembayaran.

4. Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian

pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

5. Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi

pembiayaan mudharabah.

6. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya

pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya

kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi

pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila kehilangan

tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi

penilaian pembiayaan mudrahabah .

7. Apabila seluruh pembiayaan mudrahabah hilang dan bukan disebabkan oleh

kelalaian atau kesalahan mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakhiri dan

kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.

8. Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan

mudharabah tidak langsung dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan

mudharabah diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo.

9. Penyisihan penghapusan pembiayaan mudharabah harus dibentuk sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

10. Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan mudharabah diakui pada periode

terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

11. Pengakuan kerugian pembiayaan mudrahabah diakui pada saat terjadinya

kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

12. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai

piutang mudharabah jatuh tempo.

C. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah

IAI (2004) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan

musyarakah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah:

1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan

aktiva non kas kepada mitra musyarakah

2. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1) pembiayaan musyarakah dalam bentuk: kas dinilai sebesar jumlah yang

dibayarkan dan aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka

selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat

penyerahan.

2) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyawarah.

b. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad

1. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai

historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas pada saat

penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila

ada.

2. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai

historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah

dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian,

apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan

musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian

bank pada periode berjalan

3. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian

seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai

pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.

4. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan

oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

c. Pengakuan laba atau rugi musyarakah

1. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan

nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi

pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi

modal.

2. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan,

maka laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil

yang disepakati dan rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut

dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

3. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan

dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka laba

diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan

rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan

kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

4. Pada saat akad diakhiri, laba belum diterima bank dari pembiayaan

musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra.

Untuk pembiayaan musyarakah yang non performing diakhiri maka laba yang

belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan.

5. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra

pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra

pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah

tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha,

kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

2.3 Pandangan Islam terkait konsep pelaksanaan mudharabah dan musyarakah

2.3.1 Beberapa prinsip mudharabah

a. Yadul Amanah

Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola

oleh mudharib (pekerja) adalah yadul amanah artinya ia tidak menanggung

apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu

disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan fuqaha. Ibnu Munzir (Al-Qudamah, 1985:44) mengatakan bahwa

seluruh ahli ilmu sebagaimana yang kami ketahui sepakat bahwa perkataan

yang dijadikan patokan dalam hal modal adalah amil sebab ia adalah amin

(orang yang dipercaya).

Al-Kasany seorang ulama bermadzhab Hanafy (87:1982)

mengatakan “Modal sebelum dibelanjakan oleh mudharib adalah amanah di

tangannya sebagaimana halnya barang titipan (wadi’ah)”. Ibnu Abdil Bar dari

Madzhab Maliky (Ibnu Fuad, 2006:389) mengatakan bahwa orang yang

menjadi muqaridh (mudharib) adalah terpercaya, diterima ucapannya

terhadap apa yang ia klaim tentang hilangnya harta dan setiap kerugian

padanya.

Asy-Syarbiny dari madzhab Syafiiy (Ibnu Fuad 2006:343)

mengatakan perkataan tentang jaminan harta qiradh bahwa tidak ada

tanggungan atas pekerja karena hilangnya seluruh atau sebagian harta. Hal itu

karena ia adalah pihak yang dipercaya (amin) maka ia tidak menanggung hal

tersebut kecuali karena kelalaiannya.

Al-Ghazali (Ibnu Fuad 2006:130) mengatakan bahwa jika terjadi

perselisihan antara pemilik modal dan pekerja maka yang dimenangkan

adalah ucapan pekerja karena ia adalah pihak yang dipercaya selama ia tidak

lalai sebagaimana halnya barang titipan jika tejadi perselisihan maka yang

dimenangkan adalah pihak yang dititipi. Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali

(1982:44) juga menyatakan hal yang senada “Pihak amil adalah orang yang

dipercaya (amin) dalam harta mudharabah karena ia adalah pihak pengelola

harta milik orang lain dengan izinnya yang tidak dikhususkan untuk

manfaatnya saja. Oleh karena itu ia adalah amin”.

Dengan demikian jika seorang melakukan transaksi mudharabah

dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal sementara pihak lain

bertindak sebagai pengelola maka jika terdapat keuntungan maka kedua belah

pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan bagian yang telah

disepakati. Sementara jika terdapat kerugian usaha maka sepenuhnya menjadi

tanggungjawab pemodal kecuali jika pihak pengelola melakukan kelalaian

atau tindakan di luar kewajaran yang mengakibatkan kerugian.

b. Biaya pengelolaan

Seorang mudharib di samping berhak atas bagian keuntungan dari

modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya dalam operasi pengelolaan

tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha

diberikan batasan-batasan yang tegas mengenai item-item apa saja yang bisa

dibiayai dengan modal dan mana saja yang menjadi tanggungan pihak

pengelola.

Imam al-Kasany (1982) menyatakan bahwa seorang mudharib

(pengelola) berhak atas harta mudharabah. Salah satunya adalah nafkah

dalam perjalanan ke luar kota yakni adalah biaya-biaya yang dibutuhkan

untuk melakukan perjalanan ke luar kota dalam rangka pengelolaan modal

seperti biaya makan, minum, pakaian, kendaraan untuk melakukan pejalanan,

biaya penginapan, dan pembantu yang menyertai dalam perjalanan. Hal ini

karena menurutnya kentungan dalam mudharabah bisa ada atau tidak

sementara pihak mudharib tentu tidak akan melakukan perjalanan dalam

rangka pengelolaan modal dengan menggunakan harta milik orang lain

dengan kompensasi yang bisa dia dapatkan dan bisa tidak. Padahal

pembiayaan tersebut merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jika tidak

maka konsumen tentu tidak mungkin dapat melakukan transaksi dengan harta

yang dimudharabahkan. Di samping itu perjalanan yang dilakukan oleh

mudharib hanya demi harta tersebut bukan yang lain.

Oleh karena itu pembelanjaan pada keadaan tersebut merupakan izin

yang bersifat kontekstual (dalalah) dari pemilik modal untuk menafkahkan

dari harta mudharabah yang sama dengan izin yang dinyatakan dengan

tekstual (nash) dalam kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pemilik

modal. Namun jika ia tidak melakukan perjalanan maka nafkah pada dirinya

tidak ada. Alasannya adalah baik ia mengelola harta ataupun tidak maka

nafkah hidup pada dirinya tetap dibutuhkan. Jika ia mengambil biaya nafkah

dari modal maka ia harus menanggungnya dan dianggap utang yang harus

dibayar atau dikurangkan dari bagian yang ia peroleh setelah pembagian

keuntungan.

Ibnu Qudamah (1985) kemudian memberikan rincian dalam aktivitas

apa saja yang harus ditanggung mudharib dan aktivitas yang pembiayaannya

dapat diambil dari modal. Ia menyatakan bahwa seorang amil harus

melakukan sendiri apa yang secara tradisi dapat dilakukan oleh dirinya sendiri

seperti menyebarkan pakaian, menawarkan kepada pembeli, menawar

harganya, melakukan akad pembelian dengannya, mengambil harga, menutup

dan memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan, dan sebagainya dan ia

tidak mendapatkan upah atas hal tersebut karena konpensasinya adalah

keuntungan dari proses tersebut. Jika ia mengupah orang lain untuk

melakukan hal tersebut maka karyawan tersebut statusnya adalah ajir khas

(yang menjadi tanggungannya) karena ia bekerja untuk dirinya. Adapun usaha

yang pada umumnya tidak dapat dikerjakan oleh amil seperti pengadaan

barang, memindahkannya ke toko maka bagi seorang amil boleh tidak

melakukannya dan ia bisa menyewa orang lain untuk mengerjakannya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh imam Ahmad bahwa aktivitasnya di

dalamnya tidak disyaratkan karena sulitnya untuk menetapkan syarat tersebut

sehingga dikembalikan kepada tradisi yang berlaku (‘urf).

Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk

mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi.

Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai

kompensasi dari proses pengembanan modal tersebut termasuk gaji karyawan

yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha

tersebut.

c. Pembagian Keuntungan

Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang hak mudharib atas

keuntungan dari pengelolaan harta mudharabah. Namun mereka berbeda

pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak mudharib.

Jumhur fuqaha yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan salah

satu pendapat yang paling menonjol di kalangan Hanbaly berpendapat bahwa

pihak pengelola berhak atas bagiannya setelah adanya pembagian keuntungan

bukan ketika telah nampak keuntungan (Ibnu Fuad, 2006). Al-Kasany (1982)

mengatakan bahwa disyaratkan pembagian keuntungan adalah setelah

penyerahan modal dan tidak sah pembagian keuntungan sebelum penyerahan

modal. Alasannya karena keuntungan adalah tambahan dan tambahan itu

sendiri tidak terjadi kecuali setelah selamatnya asal (modal) dan jika harta

tetap berada di tangan mudharib maka hukumnya masih dalam kondisi proses

mudharabah. Jika dibenarkan pembagian keuntungan sebelumnya keuntungan

maka dibenarkan pula pembagian furu’ sebelum asal dan hal ini tidak

diperkenankan.

Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa tidak ada pembagian

keuntungan kecuali setelah sempurnanya penyerahan modal. Setelah terdapat

kelebihan dari modal yang dikembalikan maka sisa tersebut dibagi sesuai

dengan apa yang disyaratkan. Mereka mengatakan bahwa pemilik modal dan

para pengelola tidak membagi keuntungan hingga masa berlakuya habis atau

keduanya ridha atas pembagian apabila seorang meminta pengembalian

(Ibnu Fuad, 2006).

Sementara itu Ibnu Qudamah (1985) menuturkan bahwa seorang

mudharib tidak boleh mengambil sedikitpun keuntungan hingga ia

menyerahkan modal kepada pemiliknya. Jika terdapat keuntungan dan

kerugian maka keuntungan tersebut dipotong dari kerugian baik keuntungan

dan kerugian itu berlangsung dalam waktu yang sama, atau keuntungan terjadi

pada suatu transaksi dan kerugian terjadi pada transaksi lainnya atau

keuntungan pada satu perjalanan sementara dalam perjalanan lain mengalami

kerugian. Karena makna keuntungan sendiri adalah kelebihan atas modal dan

sesuatu yang tidak mengalami pertambahan maka tidak dikatakan untung.

Kami tidak menemukan adanya perbedaan dalam hal ini. Adapun pemilikan

amil terhadap bagian dari keuntungan maka hal itu terjadi tatkala keuntungan

tersebut telah nampak sebelum pembagian berlangsung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para fuqaha berbeda

pendapat dalam kapan waktu pembagian keuntungan. Sebagian mengatakan

bahwa pembagian dilakukan setelah penyerahan modal dan sebagian lagi

setelah perhitungan. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa

proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan

kepada pemilik modal.

d. Mudharabah atas Mudharabah

Bank syariah dalam praktiknya terkenal dengan konsep bagi hasilnya

baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Bank sebagai amil (pengelola)

melakukan akad mudharabah dengan pihak yang lain dimana modal yang

diperolehnya dari suatu akad mudharabah diberikan kepada pihak lain untuk

dikelola. Ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha yang terkait dengan hal

ini.

Sayyid Sabiq (1983) mengatakan bahwa seorang amil tidak boleh

memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lain. Jika hal terebut

dilakukan maka hal tersebut masuk dalam kategori melampaui batas. Ia

kemudian mengutip pendapat Ibnu Rusydi dalam Bidayatu al-Mujtahid bahwa

tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang

amil menyerahkan modal qiradh kepada pihak pengelola lain maka ia wajib

menanggungnya jika mengalami kerugian. Namun jika mengalami kentungan

maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan apa yang telah disyaratkan

sebelumnya (kepada pemilik modal pertama), kemudian orang yang

mengelola memperoleh bagian dari sisa harta yang ia peroleh dari keuntungan

tersebut sebagaimana yang telah disyaratkan.

Dengan demikian jika pihak bank syariah sebagai mudharib

meminjamkan modal tersebut kepada nasabah dengan sistem mudharabah

maka jika pihak nasabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak

boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama. Jadi sepenuhnya menjadi

tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada

pihak nasabah jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.

----------------

Contoh Skripsi Tesis Disertasi Dotcom…

Contoh Skripsi Tesis Disertasi Dotcom spesialis menyediakan kumpulan, koleksi, daftar contoh ribuan skripsi, tesis dan disertasi yang sudah jadi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan berikut kebutuhan terkait pembuatan tugas akhir kesarjanaan mahasiwa program S1, S2, dan S3.

Anda bisa mendowload tanpa batas koleksi ribuan contoh skripsi, tesis dan disertasi yang sudah jadi. Kumpulan skripsi, tesis, dan disertasi ini merupakan contoh-contoh penelitian tingkat sarjana dan pasca sarjana dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sosial dan pasti alam.

Skripsi

Administrasi Bisnis NiagaAdministrasi NegaraAdministrasi PublikAkuntansi Arsitektur Astronomi Bahasa Inggris Biologi Bisnis dan Manajemen Ekonomi Ekonomi Manajemen Ekonomi Pembangunan Farmasi Filsafat Fisika Fisika Teknik Geofisika Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Ilmu Hukum Ilmu Keperawatan Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi Ilmu Pemerintahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehidupan Kedokteran

Kedokteran Hewan Kesehatan Masyarakat Kimia Manajemen Manajemen dan Keuangan Matematika Meteorologi Oseanografi Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Biologi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Fisika Pendidikan Geografi Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Matematika Pendidikan Teknik Elektro Pengembangan SDM Penjaskes Perencanaan Kota dan Wilayah Perhotelan Psikologi Seni dan Desain Sistem Informasi Sistem Informasi Akuntansi Sistem Komputer Sosiologi Syariah Tarbiyah Teknik Bahan Teknik Dirgantara Teknik Elektro Teknik Geodesi dan Geomatika Teknik Geofisika Teknik Geologi Teknik Industri Teknik Informatika Teknik Kelautan Teknik Komputer Teknik Lingkungan Teknik Mesin Teknik Metalurgi Teknik Perminyakan Teknik Pertambangan Teknik Sipil

Teknik Telekomunikasi Teknologi Pertanian Teologi

Tesis

Administrasi Bisnis Arsitektur Astronomi Biologi Desain Farmasi Fisika Fisika Teknik Geofisika Terapan Ilmu Pengetahuan Aktuaria Ilmu Pengetahuan dan Teknik Bahan Ilmu Pengetahuan Tanah Instrumentasi dan Kontrol Kimia Matematika MBA Teknologi Oseanografi dan Ilmu Pengetahuan Atmosfir Perencanaan Kota dan Wilayah Seni Sistem dan Teknik Jalan Raya Studi Pembangunan Tata Kota dan Wilayah Teknik dan Manajemen Industri Teknik Dirgantara Teknik Elektro Teknik Geodesi dan Geomatika Teknik Geologi Teknik Informatika Teknik Kimia Teknik Lingkungan Teknik Mesin Teknik Nuklir Teknik Perkeretaapian Teknik Perminyakan Teknik Pertambangan Teknik Sipil Transportasi

Disertasi

Ilmu Pengetahuan Teknik Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sejarah Teori dan Kritik Seni

Jasa Pembuatan Skripsi Tesis

Kami juga menyediakan jasa pembuatan skripsi/tesis dengan rincian sebagai berikut:

I. Biaya Skripsi Rp. 2.800.000:

1. Proposal Rp. 300.0002. Bab 1 Rp. 500.0003. Bab 2 Rp. 500.0004. Bab 3 Rp. 500.0005. Bab 4 Rp. 500.0006. Bab 5 Rp. 500.000

II. Biaya Tesis Rp. 3.300.000:

1. Proposal Rp. 300.0002. Bab 1 Rp. 600.0003. Bab 2 Rp. 600.0004. Bab 3 Rp. 600.0005. Bab 4 Rp. 600.0006. Bab 5 Rp. 600.000

Syarat dan Ketentuan Pekerjaan:

1. Pekerjaan bisa dipilih per bab. Ini berarti pekerjaan hanya dilakukan untuk bab yang anda minta. Misalnya, bila anda meminta bantuan bab 2, maka kami mengerjakan hanya bab 2; atau bila anda meminta bantuan bab 5, maka kami mengerjakan hanya bab 5; begitu seterusnya.

2. Pekerjaan tidak mesti semua bab. Ini berarti anda bisa meminta bantuan hanya bab yang anda pilih. Misalnya, anda bisa meminta bantuan bab1 saja tanpa perlu melibatkan bab 2, 3, 4, dan 5; anda bisa meminta bantuan bab 4 saja tanpa perlu melibatkan bab 1, 2, 3, dan 5; atau anda bisa meminta bantuan gabungan bab-bab tertentu saja tanpa perlu melibatkan gabungan bab-bab lainnya; begitu seterusnya.

3. Pekerjaan bab-bab dalam skripsi/tesis harus sambung-menyambung. Ini berarti bab yang anda minta harus menyatu dengan bab-bab lain yang sudah anda miliki. Misalnya, bila anda meminta bantuan bab 2, maka anda harus memiliki bab sebelumnya (bab 1); atau bila anda meminta bantuan bab 5, maka anda harus memiliki bab 1, 2, 3, dan 4; begitu seterusnya.

4. Pembayaran dilakukan per bab dan ditransfer penuh sebelum pekerjaan dimulai. Pembayaran dikirim lewat transfer bank; sementara bahan maupun hasil kerja dikirim lewat email.

5. Pekerjaan dilaksanakan sampai tuntas. Tuntas berarti selesai dalam arti yang sebenar-benarnya. Bilamana perlu, segala upaya perbaikan, perombakan, penambahan atau pengurangan terhadap bab yang sudah dikerjakan akan diupayakan semaksimalkan mungkin.

6. Tidak ada tambahan biaya untuk perbaikan, perombakan, penambahan, atau pengurangan terhadap bab yang sudah dikerjakan.

7. Untuk kemudahan komunikasi kedua belah pihak, keanggotaan Paid Member dalam situs ini akan diberikan secara otomatis kepada pemberi pekerjaan tanpa penambahan biaya. Misalnya, bila anda meminta bantuan pembuatan proposal, pembuatan bab 5, atau pembuatan bab-bab lainnya, maka dengan sendirinya status anda adalah Paid Member dalam situs ini dan berhak atas segala fasilitas yang disediakan.

8. SKRIPSI/TESIS INI DIJAMIN ORISINIL ALIAS TIDAK PLAGIAT. SEPERTI HALNYA ANDA, KAMI JUGA ANTI PLAGIARISME.

Olahdata Statistik

Situs Skripsi Tesis Disertasi Dotcom meyediakan layanan olahdata statistik:

* regresi linier (sederhana dan berganda)* korelasi* analysis of variance (anova)* uji t* uji F* linieritas* uji normalitas* uji asumsi klasik (heteroskedastisitas, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi),* Kolmogorov Smirnov* validitas dan reliabilitas* one way* dll

Program olahdata yang digunakan:

* SPSS* Eviews* Lisrel* AMOS* dll

Biaya:

* Rp. 500.000 (olahdata skripsi)* Rp. 600.000 (olahdata tesis)

Untuk detilnya hubungi kami:

www.skripsitesisdisertasi.com

Email: raihanctym@hotmail.comJln. Waru 39 Rt. 007/07 Rawamangun Jakarta - IndonesiaTelp. 021 - 4705484 Hp. 08151151192 (Toto)Hp.02195010199 (Roni) Hp. 08164821885 (Ajir)