i

KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan Nasional yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2011, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke SMK. Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2011 Sekretaris Ditjen Dikmen Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

ii

Drs. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI PONDOK PESANTREN

BERBASIS KOMUNITAS

1. KODE PROGRAM : 07 – PS – 2011

2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas

3. TUJUAN : 1. Meningkatkan mutu pembelajaran di SMK berbasis komunitas/karakter;

2. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran di SMK berbasis komunitas/karakter;

3. Memenuhi sarana dan prasarana sekolah sesuai standar;

4. Mendukung pelaksanaan pembelajaran yang membangun kemandirian dan karakter kewirausahaan.

4. SASARAN : 78 (tujuh puluh delapan) SMK di Pondok

Pesantren

5. NILAI BANTUAN : Rp 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per SMK.

6. PEMANFAATAN

DANA : 1. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis

komunitas/karakter, melalui penataan kurikulum, bahan ajar, implementasi model-model pembelajaran berbasis karakter, kewirausahaan, dan lain-lain;

2. Pembangunan RKB/rehabilitasi bengkel; 3. Pengadaan peralatan praktik; 4. Pengadaan sarana TIK/ICT; 5. Koordinasi dan pencitraan SMK.

iii

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana; 2. Laporan Kinerja dan atau Proposal disusun

oleh SMK dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

3. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

8. PERSYARATAN PENERIMA

: 1. SMK binaan Pondok Pesantren, yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan SK pendirian;

2. SMK yang memiliki lahan sendiri yang dipersiapkan untuk pengembangan SMK;

3. Memiliki master plan pengembangan SMK; 4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki

jumlah siswa minimal 288 siswa; 5. Diprioritaskan bagi SMK yang siswanya

minimal 50% menetap dan menjadi didikan Pondok Pesantren (santri);

6. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah meluluskan siswanya dari satuan pendidikan.

9. JADWAL KEGIATAN

: No KEGIATAN WAKTU (2011)

1 Penerimaan Laporan Kinerja/ Proposal s.d Mei

2 Evaluasi Laporan/ Penilaian Proposal Mei

3 Verifikasi SMK di Pondok Pesantren Mei

4 Penetapan penerima bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren

Mei

5 Bimbingan Teknis penyusunan program Juni

6 Penyaluran dana Juni

iv

bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren

7 Pelaksanaan program bantuan

Juni - November

8 Supervisi pelaksanaan program

September-Oktober

9 Pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan SMK di Pondok Pesantren

1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai

10. LAYANAN INFORMASI

:

Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdiknas, Gedung E Lt. 13 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI ............................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Tujuan ............................................................................................... 1 C. Dasar Hukum ...................................................................................... 2 D. Sasaran .............................................................................................. 3 E. Hasil Yang Diharapkan......................................................................... 3 F. Nilai Bantuan ...................................................................................... 3 G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................... 3 H. Jadwal Kegiatan ................................................................................. 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 5 A. Organisasi .......................................................................................... 5 B. Tugas dan Tanggungjawab .................................................................. 5

1. Direktorat Pembinaan SMK .............................................................. 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................................ 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................................... 6 4. Sekolah .......................................................................................... 6 5. Komite Sekolah ............................................................................... 7 6. Tim Pelaksana................. .............................................................. 7

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME USULAN PROGRAM (PROPOSAL), BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYALURAN DANA ..... 9

A. Persyaratan Penerima Bantuan ........................................................... 9 B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan ...................... 9 C. Bimbingan Teknis .............................................................................. 12 D. Mekanisme Penyaluran Dana ............................................................ 12

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA .......................................................................................... 13

A. Ketentuan Penggunaan Dana ............................................................. 13 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................. 13

BAB V PELAPORAN .............................................................................. 14 BAB VI PENUTUP ................................................................................ 15 LAMPIRAN .......................................................................................... 16

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Nasional pada awal tahun 2010 menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat yang kuat akan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Apalagi jika dikaji, bahwa kebutuhan itu, secara imperatif, adalah sebagai kualitas manusia Indonesia yang dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional.

Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah pula menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai Unit Kerja pada Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa, akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Berkenaan dengan kebijakan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMK sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2011 akan melaksanakan pengembangan SMK yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren melalui program Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren/Komunitas. Program ini diharapkan akan menjadi model penyelenggaraan pendidikan SMK yang berbasis karakter.

B. Tujuan

Mendukung pengembangan SMK di Pondok Pesantren yang berbasis komunitas untuk menjadi model penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis karakter, dengan fokus pada:

2

1. Meningkatkan mutu pembelajaran di SMK berbasis komunitas/karakter;

2. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran di SMK berbasis komunitas/karakter;

3. Memenuhi sarana dan prasarana sekolah sesuai standar; 4. Mendukung pelaksanaan pembelajaran yang membangun

kemandirian dan karakter kewirausahaan.

C. Dasar Hukum Dasar hukum pemberian program bantuan adalah : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan

Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang

Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK.02/2010 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 909/A.A3/KU/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdiknas tahun anggaran 2011;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 00472/D/PR/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan

3

Sosial (Bansos) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2011;

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2011 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, Revisi ke-1 tanggal 17 Maret 2011.

D. Sasaran

78 (tujuh puluh delapan) SMK di Pondok Pesantren yang akan dipilih melalui proses verifikasi.

E. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya jumlah siswa SMK di pesantren; 2. Meningkatnya jumlah santri dari siswa SMK; 3. Terlaksananya pembelajaran karakter di sekolah; 4. Terlaksananya pembelajaran kewirausahaan yang berorientasi pada

bisnis; 5. Terjadinya proses pembelajaran yang berbasis ICT/e-Pembelajaran; 6. Adanya website sekolah yang handal.

F. Nilai Bantuan

Nilai bantuan yang akan diberikan kepada setiap SMK sebesar Rp 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

G. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan pengembangan SMK ini untuk peningkatan sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, dan pencitraan sekolah;

2. Dalam hal sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa, harus mengikuti prosedur Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Dana Bantuan diberikan secara utuh melalui rekening sekolah dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;

4. Jangka waktu penggunaan dana ini sampai dengan bulan Nopember 2011 dan pelaksanaan kegiatan dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dana diterima;

5. Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren Berbasis/ Komunitas dikelola secara transparan, menganut azas efisien, efektif, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

4

H. Jadwal Kegiatan

No KEGIATAN WAKTU (2011)

1 Penerimaan Laporan Kinerja/ Proposal s.d Mei

2 Evaluasi Laporan/ Penilaian Proposal Mei

3 Verifikasi SMK di Pondok Pesantren Mei

4 Penetapan penerima bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren

Mei

5 Bimbingan Teknis penyusunan program Juni

6 Penyaluran dana bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren

Juni

7 Pelaksanaan program bantuan

Juni - November

8 Supervisi pelaksanaan program

September-Oktober

9 Pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan SMK di Pondok Pesantren

1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai

5

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Sekolah (SMK); 5. Komite Sekolah; 6. Tim Pelaksana.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap unsur yang terlibat dalam Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK

a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas;

b. Melaksanakan verifikasi; c. Merekomendasikan SMK calon penerima bantuan untuk

ditetapkan oleh Kuasa Penerima Anggaran (KPA); d. Melakukan Bimbingan Teknis bagi SMK penerima bantuan; e. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana ke

SMK penerima bantuan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Mengetahui laporan kinerja yang disusun oleh SMK; b. Mengetahui rancangan program/proposal Bantuan

Pengembangan SMK di Pondok Pesantren/Komunitas; c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan SMK Di

Pondok Pesantren/Komunitas;

6

d. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;

e. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program;

f. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota terkait mengupayakan adanya dana pendamping;

g. Melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan program pengembangan SMK di Pondok Pesantren/Berbasis Komunitas.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a Mengetahui laporan kinerja yang disusun oleh SMK; b Mengetahui dan menyetujui rancangan program/proposal

Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren/Komunitas; c Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan program pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/ Komunitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d Bersama Dinas Pendidikan Provinsi terkait mengupayakan adanya dana pendamping;

e Menerima laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas;

f Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; g Mengetahui serah terima hasil bantuan Pengembangan SMK Di

Pondok Pesantren/Komunitas dari SMK Penerima bantuan ke Yayasan yang selanjutnya dicatat sebagai aset Yayasan yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan.

4. Sekolah

a Kepala Sekolah bersama Tim Pelaksana menyusun program pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas;

b Menyusun laporan kinerja/proposal bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas untuk disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK;

c Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK;

d Melaksanakan kegiatan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas;

7

e Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik, pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas;

f Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

g Melakukan serah-terima aset hasil pengadaan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren/Komunitas kepada Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan, yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan.

5. Komite Sekolah

a. Memberi masukan kepada Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana untuk kesempurnaan program pengembangan SMK;

b. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana dalam implementasi bantuan;

c. Bersama sekolah mengupayakan adanya dana pendamping Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas;

d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren Berbasis Komunitas.

6. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana adalah tim pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan, dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas. Tim Pelaksana terdiri dari: a. Ketua Tim merangkap anggota berasal dari unsur sekolah yang

bersangkutan; b. Pengelola keuangan merangkap anggota (berasal dari unsur

sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan); c. Sekretaris merangkap anggota adalah guru SMK yang

bersangkutan; d. Anggota lain berjumlah minimal 2 orang berasal dari unsur

komite sekolah dan unsur masyarakat.

8

Tim Pelaksana bertugas: a. Membuat program kerja pelaksanaan yang memuat:

1) Formulasi dari konsepsi Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren Berbasis Komunitas;

2) Jadwal dan pentahapan pengembangan; 3) Rencana kebutuhan anggaran pengembangan; 4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Di

Pondok Pesantren/Berbasis Komunitas; b. Membuat rekapitulasi pembelanjaan/pengeluaran dengan

dilengkapi bukti nota/faktur penerimaan secara rinci dan kuitansi;

c. Membuat pembukuan penggunaan dana Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus

dibukukan secara rinci; 2) Pembukuan ditutup setiap akhir bulan; 3) Bukti-bukti pembayaran/kuitansi diberi nomor urut sesuai

tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Buku Kas Umum; 4) Buku Kas Umum tidak boleh ada bekas hapusan/tip-ex, jika

ada kesalahan menulis agar dicoret dan dikoreksi, kemudian diparaf oleh bendahara;

5) Setiap laporan penggunaan dana dibundel beserta lampiran bukti-bukti pembayaran dan nota/faktur penerimaan barang/bahan serta upah kerja sesuai dengan urutan nomor bukti;

6) Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupun masyarakat.

d. Membuat laporan-laporan yang terdiri dari :

1) Laporan Pembukuan Bulanan; 2) Membuat laporan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK Di

Pondok Pesantren/Komunitas dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan (antara lain: kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak) dan teknis (antara lain: RAB, rekapitulasi pengadaan dan kegiatan yang dilaksanakan, dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan), disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK

9

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi.

10

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME USULAN PROGRAM (PROPOSAL),

BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan

1 SMK binaan Pondok Pesantren, yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan SK pendirian;

2 SMK yang memiliki lahan sendiri yang dipersiapkan untuk pengembangan SMK;

3 Memiliki master plan pengembangan SMK; 4 Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 288

siswa; 5 Diprioritaskan bagi SMK yang siswanya minimal 50% menetap dan

menjadi didikan Pondok Pesantren (santri); 6 Diprioritaskan bagi SMK yang sudah meluluskan siswanya dari satuan

pendidikan.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan laporan kinerja/proposal bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren, sebagai berikut : 1. Sekolah

Sekolah menyusun usulan program (proposal) setelah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas dan mengajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya usulan program (proposal) tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Pembelajaran Kompleks Kemdiknas Gedung E lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kab/Kota mengetahui/menyetujui usulan program (proposal) Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas setelah melalui proses pengkajian yang teliti dan cermat.

11

3. Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi dapat merekomendasikan SMK di Pondok Pesantren yang potensial untuk menjadi model penyelenggaraan pendidikan Berbasis Komunitas kepada Direktur Pembinaan SMK.

4. Direktorat Pembinaan SMK a. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Pembelajaran

menerima usulan program (proposal) yang diajukan oleh Sekolah;

b. Membentuk Tim untuk menilai kelayakan usulan program (proposal);

c. Tim membuat laporan hasil penilaian usulan program (proposal) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

12

Alur Pengajuan Usulan Program/Proposa Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren

Dinas Pendidikan Provinsi

(mengetahui rancangan program

dan laporan)

Bimbingan Teknis

Penilaian Usulan

Program ?

Sekolah + Komite + Yayasan

( Membuat proposal)

Dinas Kab/Kota (mengetahui/ menyetujui proposal)

Dit. Pembinaan

SMK

Tim Penilai

Tanda Tangan Surat Perjanjian

Tidak

Ya

13

C. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis. Materi pokok bimbingan teknis meliputi : 1. Konsepsi pengembangan program; 2. Strategi pelaksanaan program bantuan; 3. Pemanfaatan dana bantuan; 4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Kegiatan (Action

Plan); 5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.

D. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Penyaluran dana bantuan untuk Pengembangan SMK di Pondok Pesantren dilakukan melalui KPPN Jakarta III, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penyaluran dana bantuan disampaikan secara utuh tanpa potongan pajak. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan diselesaikan oleh SMK Penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas tahun 2011 dipergunakan antara lain untuk: 1. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis komunitas/karakter,

melalui penataan kurikulum, bahan ajar, implementasi model-model pembelajaran berbasis karakter, kewirausahaan, dan lain-lain;

2. Pembangunan RKB/rehabilitasi bengkel; 3. Pengadaan peralatan praktik; 4. Pengadaan sarana TIK/ICT; 5. Koordinasi dan pencitraan SMK.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-

jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait dikemudian hari;

3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/ jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktur Pembinaan SMK, Jakarta dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi;

15

7. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka Kepala Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

16

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK Di Pondok

Pesantren/Komunitas mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Laporan hasil pelaksanaan harus menjelaskan tentang : 1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi,

nota/faktur pembelian, bukti setoran pajak; 2. Implementasi Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Berbasis

Komunitas; 3. Berita Acara serah terima hasil bantuan antara Kepala Sekolah

dengan Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset yang diperuntukan bagi SMK penerima bantuan dan tidak dapat dipindahkan.

Laporan akhir pelaksanaan disusun oleh Sekolah dan diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat :

Direktur Pembinaan SMK

u.p. Kepala Subdit Pembelajaran Kompleks Kemdiknas Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

17

BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya panduan pelaksanaan (Panlak) ini diharapkan SMK dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui program bantuan yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2011. Diharapkan semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung agar dapat memahami isi Panduan Pelaksanaan program bantuan ini, untuk menghindari kesalahan prosedur selama pelaksanaan. Program bantuan Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas tahun 2011 ini akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan stakeholders, ikut terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan program.

18

LAMPIRAN Sistematika penyusunan Usulan Program (Proposal) Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren/Komunitas tahun 2011.

19

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PENGEMBANGAN SMK DI PONDOK PESANTREN/KOMUNITAS

TAHUN 2011

Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika seperti berikut ini : 1. Bagian Depan; meliputi:

• Halaman sampul • Halaman Identitas Sekolah; • Halaman Pengesahan; • Halaman Kata Pengantar; • Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi; meliputi :

Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Visi dan Misi c. Tujuan dan Sasaran Bab II POTENSI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH A. Potensi dan Kelemahan Internal B. Potensi dan tantangan Eksternal C. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan D. Program/Kompetensi Keahlian yang dikembangkan Bab III RENCANA PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN A. Pengembangan Komponen Pendidikan B. Pemenuhan Utilitas Bab IV SUMBER PENDANAAN Dana Bantuan dari Pusat sesuai penetapan dari Direktorat PSMK. (RAB) Bab V PENUTUP

Lampiran

20

LAMPIRAN

- Daftar rencana pengembangan SMK - Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Copy SK pengangkatan Kepala Sekolah yang disahkan pejabat

berwenang - Copy sertifikat akreditasi sekolah - Luas tanah dan denah SMK - Data jumlah siswa (peserta didik) - Data kelulusan tahun terakhir (bagi SMK yang sudah meluluskan) - Foto copy rekening sekolah