Post on 03-Jan-2017
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
URGENSI PENGATURAN CROSS BORDER INSOLVENCY
DI KAWASAN ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
\
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh:
Respati Damardjati
NIM. E0012321
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory
(Mahatma Gandhi)
Look at the day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day when
you lounge around doing nothing, it’s a day when you’ve had everything to do
and you’ve done it.
(Margareth Thatcher)
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is
not to stop questioning,
(Albert Einstein)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan mengucap syukur, Penulis mempersembahkan karya ini untuk:
Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, anugerah, hingga Penulis
yakin akan suatu keberhasilan dan kesuksesan.
Bapak Gunarso, Ibu Tri Puspa Kartika Wardani, Adinda Swasti Jatu Damayanti,
dan keluarga yang tiada henti memberikan doa dan motivasi, juga menjadi sumber
semangat bagi Penulis.
Almamater Universitas Sebelas Maret yang menjadi kebanggaan Penulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRAK
RESPATI DAMARDJATI. E0012321. 2016. URGENSI PENGATURANCROSS BORDER INSOLVENCY DI KAWASAN ASEAN DALAMRANGKA MEWUJUDKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.PENULISAN HUKUM (SKRIPSI). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASSEBELAS MARET.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami secara mendalammengenai urgensi pengaturan cross border insolvency di kawasan ASEAN dalamrangka mewujudkan ASEAN Economic Community, baik dari perspektif hukumkepailitan maupun perspektif hukum internasional, serta untuk membuat modelyang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan crossborder insolvency di kawasan ASEAN.
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifatdeskriptif guna menemukan dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi latarbelakang pentingnya pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di kawasanASEAN dan bagaimana model cross border insolvency yang dapat diterapkan diASEAN. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, dengan sumber data yangmeliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studikepustakaan atau studi dokumen (library research).
Hasil dari penelitian hukum ini yaitu: pertama, kebutuhan akan keberadaanpengaturan hukum kepailitan lintas batas negara di kawasan ASEAN menjadisangat penting untuk memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan danpengakuan putusan pailit pengadilan suatu negara di wilayah negara anggotaASEAN dalam rangka mewujudkan ASEAN Economic Community. Kedua,Model Law merupakan model yang dapat diterapkan dalam ASEAN Cross BorderInsolvency Regulation, di mana Model Law merupakan sebuah kumpulan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menangani kepailitanlintas batas di kawasan ASEAN.
Kata Kunci : ASEAN Cross Border Insolvency, ASEAN Economic Community,Kepailitan Lintas Batas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT
RESPATI DAMARDJATI. E0012321. 2016. THE URGENCY OF CROSSBORDER INSOLVENCY REGULATION IN ASEAN REGION TOACCOMPLISH THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. THESIS.FACULTY OF LAW, SEBELAS MARET UNIVERSITY.
This research aims to understand comprehensively the urgency of crossborder insolvency regulation in ASEAN region to accomplish ASEAN EconomicCommunity, from both insolvency law and international law perspective, and tocreate a model for cross border insolvency dispute resolution in ASEAN.
It is a normative legal research viewed from descriptive analytic in orderto discover and understand the urgency for establishing cross-border insolvencyregulation in ASEAN region and how the cross border insolvency model could beimplemented in ASEAN. The data is secondary, which include primary andsecondary law material that was collected by library research.
The conclusions are: first, the needs of cross border insolvency regulationin ASEAN region is very important to provide convenience in regards ofrecognition and implementation of court's judgment in any territorial of ASEANstate members to accomplish the ASEAN Economic Community. Second, ModelLaw is a model that could be applied in ASEAN Cross Border InsolvencyRegulation, Model Law is a compilation of general principles that could beapplied as reference against cross border insolvency in ASEAN region.
Keyword(s) : ASEAN Cross Border Insolvency, ASEAN Economic Community,Cross Border Insolvency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan penulisan hukum
(skripsi) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas
akhir yang harus diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan pendidikan Strata 1, untuk mencapai gelar akademis dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Dengan
keterbatasan kemampuan yang ada, penulis telah berusaha sebaik-baiknya untuk
menyusun skripsi yang berjudul URGENSI PENGATURAN CROSS BORDER
INSOLVENCY DI KAWASAN ASEAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.
Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sadar bahwa dalam penyusunan
skripsi ini dan selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, penulis banyak mendapat bantuan baik moril `maupun materiil
dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Yang Terhormat, Bapak
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan pada
penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret;
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
Bapak Pranoto, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan bagi penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I
penulis, yang dengan segala bantuan moril maupun materiil terutama pada
kesibukan beliau yang sangat padat, sudi meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, sekaligus sebagai Pembimbing II
penulis, yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman, bimbingan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
arahan, serta waktu yang telah diluangkan bagi Penulis, sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Rosita Candra Kirana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis
yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi bagi penulis dalam
menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Secara khusus rasa terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta,
Bapak Gunarso, S.H., M.H. dan Ibu Tri Puspa Kartika Wardani, S.Pd., M.Pd.,
yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa-doa yang tak terhingga,
mengerahkan tenaga dan pikirannya, serta telah menjadi sumber semangat
bagi penulis, dan juga untuk adik tersayang, Swasti Jatu Damayanti, yang
tiada henti memberi semangat, dukungan, dan doa-doa bagi kelancaran penulis
dalam menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
hingga terselesaikannya skripsi ini;
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Penulis sangat berharap
agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu
hukum di Indonesia.
Surakarta, 8 Oktober 2016
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................... iv
HALAMAN MOTTO ........................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vi
ABSTRAK ......................................................................................................... vii
ABSTRACT ........................................................................................................ viii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 9
E. Metode Penelitian ..................................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 14
A. Kerangka Teori atau Konseptual ............................................................... 14
1. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan dan Kepailitan Lintas Batas...... 13
2. Tinjauan Umum Mengenai Yurisdiksi ………...................................... 25
3. Tinjauan Umum Mengenai Regionalisme dan Integrasi
Ekonomi................................................................................................ 27
4. Tinjauan Umum Mengenai ASEAN ..................................................... 34
B. Kerangka Pemikiran ................................................................................. 39
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 42
A. Urgensi Pengaturan Cross Border Insolvency di Kawasan ASEAN
dalam rangka mewujudkan ASEAN Economic Community .................. 42
B. Model Cross Border Insolvency yang dapat diterapkan di ASEAN ......... 53
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 80
A. Simpulan …….......................................................................................... 80
B. Saran ....................................................................................................... 81
DAFTAR PUSTAKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tahapan Integrasi Ekonomi ........................................................... 32
Tabel 2. Populasi dan Tingkat Pertumbuhan Perekonomian ASEAN 2016.. 47
Tabel 3. Arus Masuk FDI ke Asia Tenggara 1970-2011 (%)....................... 52
Tabel 4. Perbedaan Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia,
Singapura, Thailand ....................................................................... 58
Tabel 5. Daftar Negara Pengadopsi UNCITRAL ......................................... 62
Tabel 6. Tujuan Pembentukan dan Ketentuan yang diatur dalam Model
Law on Cross Border Insolvency Regulation.................................. 78
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Skema Tingkatan Integrasi Ekonomi ......................................... 33
Gambar 2. Peta negara-negara anggota ASEAN ......................................... 36
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR SINGKATAN
ASEAN = Association of Southeast Asian Nations
KTT = Konverensi Tingkat Tinggi
HIR = Herziene Indonesisch Reglement
RBg = Rechtreglement voor de Buitengewesten
Rv = Reglement op de Rechtsvondering
UNCITRAL = United Nation Commision on International TradeLaw
KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUK-PKPU = Undang-Undang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang
BAPEPAM = Badan Pengawas Pasar Modal
PT = Perseroan Terbatas
Perum = Perusahaan Umum
CV = Commmanditaire Vennootschaap
NATO = North Atlantic Treaty Organization
GNP = Gross National Product
PD I = Perang Dunia Pertama
PD II = Perang Dunia Kedua
GATT = General Agreement of Tariffs and Trade
MFN = Most Favoured Nation
PTA = Preferential Trading Area
FTA = Free Trade Area
CU = Customs Union
CM = Common Market
EU = European Union
ASA = Association of Southeast Asia
MAPHILINDO = Malaya, Phillipina, Indonesia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
SEAMEO = South East Asian Ministers of EducationOrganization
SEATO = South East Asia Treaty Organization
ASPAC = Asia and Pacific Council
FDI = Foreign Direct Investment
USAID = United States Agency for InternationalDevelopment
CLMV = Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam
IFC = The International Finance Coorporation
GNI = Gross National Income
USD = United States Dollar