Post on 09-Feb-2020
i
STUDI ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS
PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK
SEJENIS
(Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
WIDYA NOVITA
NIM: 11150480000067
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1441 H/2019 M
v
ABSTRAK
Widya Novita. 11150480000067. STUDI ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK TERKENAL
UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Perbandingan Kasus Merek
SKYWORTH dengan Merek BMW). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Tahun 2019 M/1441 H, ix + 100 halaman + 5 halaman daftar pustaka +
70 halaman lampiran.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui disparitas Putusan Mahkamah
Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus
Merek SKYWORTH dengan Merek BMW. Adapun permasalahannya terkait
dengan disparitas pembatalan pendaftaran merek yang diterapkan Mahkamah
Agung yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 32
PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-
HKI/2016 terkait dengan perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis
serta mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk
barang tidak sejenis.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
menganalisis putusan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Hukum Merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi
pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek
yang menimbulkan disparitas yaitu, faktor Mahkamah Agung dalam memutus
pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang
berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek dan ada yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs
Agreement. Perlindungan hukum tentang merek terkenal dalam konteks
internasional diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan Pasal 16 Ayat (3)
TRIPs Agreement sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa
tidak sejenis di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016.
Kata Kunci : Disparitas, pembatalan pendaftaran merek, merek terkenal,
barang tidak sejenis, Mahkamah Agung.
Pembimbing Skripsi : 1. Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H.
2. Andi Syafrani, S.H.I, M.C.C.L.
Daftar Pustaka : Tahun 1989 sampai Tahun 2019.
vi
KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمن الرحيم
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang
telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam tercurah
limpahkan kepada junjungan Baginda Besar Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi
wa Salam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang serta hingga
akhir zaman. Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil “alamin peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STUDI ANALISIS DISPARITAS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK
TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Perbandingan Kasus
Merek SKYWORTH dengan Merek BMW)”.
Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah
Subhanahu wa Ta’ala, berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan
dukungannya kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh
karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya
mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:
1. Dr. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H. dan Andi Syafrani, S.H.I, M.C.C.L.
Pembimbing Skripsi serta Dra. Ipah Farihah, M.H. Pembimbing Akademik
yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk
memberikan saran dan masukan terhadap proses penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah berkenan membantu peneliti
dalam memberikan fotokopi salinan putusan untuk kepentingan skripsi ini.
vii
6. Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memuat koleksi salinan putusan
elektronik yang dapat diakses secara publik.
7. Pimpinan Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Pimpinan
Pusat Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Pimpinan Pusat Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia yang telah menyediakan fasilitas serta
mengizinkan peneliti untuk mencari dan meminjam buku-buku referensi yang
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, terutama kedua orang tua peneliti
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Demikian peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga
skripsi ini bermanfaat bagi kalangan akademis, masyarakat, dan pembaca
kalangan umumnya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 17 Oktober 2019
Widya Novita
viii
DAFTAR ISI
COVER ............................................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iv
ABSTRAK .......................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi
DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ...................... 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 10
D. Metode Penelitian ......................................................................... 10
E. Sistematika Penelitian .................................................................. 14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL DALAM
HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
A. Kerangka Konseptual ................................................................... 16
1. Merek Terkenal Sebagai Bagian dari Hukum Merek ............ 16
a. Pengertian Merek ............................................................ 16
b. Pengertian Hak Atas Merek ............................................ 19
c. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal ......................... 21
d. Pengertian Barang dan Jasa Sejenis dan Tidak Sejenis ... 22
2. Ketentuan Merek Terkenal .................................................... 24
3. Perbedaan Dilusi Merek dan Pelanggaran Merek ................. 25
4. Duduk Perkara Terkait Kasus Merek Skyworth dan Merek
BMW yang Menimbulkan Disparitas ..................................... 29
B. Kerangka Teori ............................................................................. 30
1. Teori Kepastian Hukum ........................................................ 30
ix
2. Teori Disparitas ..................................................................... 33
3. Teori Perlindungan Hukum ................................................... 37
4. Teori Monisme dan Teori Dualisme ..................................... 38
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ............................................ 40
BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN
MEREK TERKENAL DALAM PERBANDINGAN KASUS
MEREK SKYWORTH DAN MEREK BMW
A. Profil Mahkamah Agung .............................................................. 43
1. Fungsi Mahkamah Agung ...................................................... 43
2. Wewenang Mahkamah Agung ............................................... 45
B. Pembatalan Pendaftaran Merek Dalam Hukum Kekayaan
Intelektual ...................................................................................... 46
C. Posisi Kasus ................................................................................... 50
1. Sengketa Merek Skyworth (Asing) vs Skyworth (Lokal) ....... 50
2. Sengketa Merek BMW Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft vs BMW Body Man Wear ....................... 56
3. Perbandingan Kasus Pembatalan Pendaftaran Merek ............ 60
BAB IV : DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS
PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG
TIDAK SEJENIS
A. Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan
Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis .............................. 70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang
Tidak Sejenis ................................................................................. 87
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 99
B. Rekomendasi ................................................................................ 100
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 101
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada zaman modern ini, perkembangan perekonomian dan teknologi
informasi semakin meluas dikarenakan adanya arus globalisasi yang semakin
berkembang pesat. Dengan perkembangan perekonomian dan teknologi
informasi tersebut membawa pengaruh bagi pelaku usaha dan konsumen.
Selain itu, perjalanan menuju perdagangan bebas di era globalisasi ini dapat
memicu adanya suatu persaingan usaha antara pengusaha lokal dengan
perusahaan asing. Oleh karena itu, pentingnya peranan hak kekayaan
intelektual di era globalisasi untuk melindungi bisnis dalam persaingan usaha
yang sehat. Merek merupakan ujung tombak perdagangan modern dalam era
perdagangan global karena merek menjadi salah satu bagian penting dalam
kehidupan masyarakat modern.
Indonesia sudah memiliki aturan hukum tentang merek dalam
melindungi hak merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip
utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh
melalui pemakaian pertama kali (first to use system atau stelsel deklaratif).
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dengan perubahan mendasar,
menyangkut sistem perolehan hak yang semula first to use system atau stelsel
deklaratif menjadi sistem pendaftar pertama (first to file system atau stelsel
konstitutif) agar lebih menjamin kepastian hukum. Selanjutnya dalam rangka
penyesuaian terhadap ketentuan Trade Related Aspect of Intellectual Property
Rights Including Trade in Counterfeit Good (TRIPs) dilakukan
penyempurnaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang
Merek. Kemudian, untuk penyempurnaan dibuat single text melalui Undang-
2
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-Undang ini mengatur
secara khusus hak prioritas.1 Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perubahan dari
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek,
Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat internasional.
Pengaturan secara hukum terhadap hak merek secara internasional yang paling
penting terjadi pada tahun 1883 melalui Konvensi Paris atau Paris Convention
(The 1883 Convention of the Union of Paris).2
Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari
perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang merupakan perbuatan
melanggar hukum di bidang perdagangan3 namun, untuk melindungi merek
dari persaingan yang curang maka merek tersebut harus didaftarkan di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemilik merek baru akan diakui atas
kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi
persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda dengan merek
yang lain. Agar memiliki daya pembeda tersebut, merek harus dapat
memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan sehingga,
merek tersebut dapat dimintakan perlindungannya ke Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual untuk menggunakan sendiri merek tersebut.
Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek.
Jika merek yang ditiru tersebut bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan
menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan, adalah jika merek yang
ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemilik hak atas merek terkenal tentu
saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru oleh orang yang beritikad
tidak baik. Merek terkenal (well-known marks) sering dimanfaatkan oleh
1 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 32
2 Syopiansyah Jaya Putra, Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga
Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 177
3 Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Bandung: Pustaka Reka
Cipta, 2015), h. 152
3
pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal.
Peniruan merek terkenal tersebut dilakukan untuk barang sejenis maupun
tidak sejenis. Maka dari itu, proteksi terhadap suatu merek sangat penting,
karena merupakan aset perusahaan, sehingga tidak heran banyak perusahaan
yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum,
jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.4 Pelanggaran merek pada
prinsipnya bentuk perbuatannya berupa peniruan/penjiplakan atau penggunaan
merek terdaftar oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik
merek dan merek yang ditiru/digunakan tersebut tidak didaftarkan ke
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang digunakan oleh
pelanggar harus ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada
keseluruhannya dengan merek terdaftar. Tadi disebutkan bahwa merek yang
ditiru/digunakan tidak didaftarkan sehingga pelanggar tidak mempunyai hak
atas merek. Apabila merek tersebut dilakukan pendaftaran, maka yang terjadi
bukan sengketa pelanggaran merek, melainkan termasuk sengketa pembatalan
pendaftaran merek karena merek yang sudah terdaftar harus dianulir dengan
prosedur pembatalan pendaftarannya dengan putusan pengadilan.5 Berbeda
halnya dengan dilusi, dilusi merek adalah pengurangan dari kekuatan efektif
atau daya pembeda dari suatu merek melalui penggunaan suatu merek dalam
hubungan dengan suatu produk yang akan mengakibatkan kabur (blurring)
karakter suatu merek yaitu tanda pembeda atau akan mengakibatkan menodai
(tarnishing) dengan buruknya asosiasi. Dilusi merek dapat timbul ketika
penggunaan barang yang bukan merupakan barang yang sifatnya competitive
atau berbeda jenis dan ketika timbul tidak menyebabkan kebingungan atau
confusion dan tidak ada kaitan bisnis antara keduanya.6
4 Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan
Intelektual), (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), h. 2
5 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, (Yogyakarta:
Deepublish, 2019), h. 94
6 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 248-249
4
Majelis hakim dalam memutus gugatan pembatalan merek karena
memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek
terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis menggunakan
kualifikasi merek terkenal sebagaimana penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Faktor-faktor
penilaian untuk menentukan kualifikasi merek terkenal sebagai berikut:7
1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang
gencar dan besar-besaran;
3. Investasi di beberapa negara dunia yang dilakukan pemiliknya;
4. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; dan
5. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga
dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan
independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan
mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar
penolakan.
Meskipun kualifikasi merek terkenal di atas tidak dirinci secara jelas
dalam undang-undang akan tetapi, dapat dijadikan sebagai kriteria merek
terkenal.
Pada praktiknya, terdapat banyak kasus pembatalan merek karena
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan
merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun
tidak sejenis yang diajukan ke Pengadilan Niaga malah sampai kepada tingkat
Kasasi serta Peninjauan Kembali.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan
atau jarak.8 Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, disparity is
inequality or a difference ini quantity between two or more things.9
Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan
7 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2017), h. 137
8 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balas
Pustaka, 2002), h. 270
9 A Bryan Garner, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn, 1999), h. 482
5
kuantitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Pada satu sisi, disparitas akan
dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan Oemar
Seno Adji: “Bahwa disparitas merupakan hal yang wajar”. Disparitas bagi
pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya10 namun,
disparitas harus memiliki dasar pembenar yang jelas dan tepat agar tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penyelesaian sengketa merek tidak lepas dari proses penegakan
hukumnya. Penegakan hukum di pengadilan tingkat pertama sering kali
penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda
untuk kasus yang hampir sama, juga penerapan hukum merek di Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di
tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan
terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung berbeda untuk kasus yang hampir sama. Hal ini tidak
jarang menimbulkan disparitas baik horizontal (putusan-putusan pengadilan
pada tingkat sama) maupun vertikal (putusan pengadilan tingkat pertama
dengan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali).
Pada kasus ini, peneliti akan membahas mengenai disparitas putusan
Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis.
Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab
beberapa putusan pada kasus pembatalan pendaftaran merek terkenal ini
diterapkan putusan yang berbeda (disparitas), sehingga perlu dikaji untuk
memperoleh kepastian hukum bagi para pemilik hak atas merek terkenal.
Dalam putusan Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Mahkamah Agung
menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali Skyworth Group Co. Ltd. dan membatalkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Lalu, mengadili kembali
dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
10 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 11
6
sebagian. Dimana salah satunya Tergugat I dinyatakan telah beriktikad tidak
baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan
Merek Nomor SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338,
IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty
Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006. Selain itu, menyatakan batal demi
hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH-RGB: IDM00104338,
IDM00104340 dan IDM000104342 pada tanggal 22 Desember 2006, atas
nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memerintahkan Tergugat II cq
Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek
dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat. Pada putusan tersebut
Mahkamah Agung memenangkan merek Skyworth asal China pada putusan
akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek
yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk
barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat
diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar
pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih diatur dalam Peraturan
Pemerintah, selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar
dalam putusannya karena telah berani melakukan judicial activism memberi
perlindungan bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan
pelaksanaannya karena Indonesia adalah penanda tangan World Trade
Organization Agreement dengan TRIPs sebagai lampirannya dan Paris
Convention sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk yang
tidak sejenis.11
Pada kasus lain, dalam putusan Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali
11 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang
Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan, h. 10-11
7
dari Pemohon Peninjauan Kembali Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga
Jkt. Pst. Lalu, mengadili kembali menyatakan gugatan penggugat tidak dapat
diterima. Pada putusan tersebut, Mahkamah Agung memenangkan merek
BMW Body Man Wear asal Indonesia pada putusan akhirnya, dengan
pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki
persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang/jasa yang
tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan
ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek
yang sama tetapi beda jenis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, karena
Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka
dinyatakan belum terjadi pelanggaran.12
Kedua kasus merek di atas, merupakan 2 (dua) kasus yang memiliki
latar belakang permasalahan hukum yang serupa, tetapi diputus dengan
pertimbangan yang berbeda. Putusan yang berbeda tersebut berpotensi
mengakibatkan ketidakpastian bagi pemilik hak atas merek terkenal pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dampak dari disparitas
dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pemilik hak merek terkenal
serta, menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, karena banyaknya kasus
yang berkaitan dengan merek yang diajukan peninjauan kembali dan diputus
oleh Mahkamah Agung menarik peneliti untuk melakukan analisis disparitas
dalam bentuk judul “STUDI ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK TERKENAL
UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Perbandingan Kasus Merek
Skyworth Dengan Merek BMW)”.
12 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang
Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan, h. 54-55
8
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan
disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal
untuk barang tidak sejenis, yaitu:
a. Unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dikesampingkan
oleh hakim.
b. Perlindungan hukum masih kurang terhadap merek terkenal yang telah
terdaftar.
c. Perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur
dalam Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement namun ketentuan dalam
pasal tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia karena belum
diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan
dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek.
d. Terdapatnya kekosongan hukum dalam perlindungan merek terkenal
untuk barang tidak sejenis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek karena belum diterbitkannya Peraturan
Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan dalam undang-undang
tersebut.
e. Kesenjangan atau disparitas putusan dalam kasus merek yang serupa.
f. Perbedaan putusan hakim secara horizontal (putusan Mahkamah
Agung tingkat peninjauan kembali dengan putusan Mahkamah Agung
tingkat peninjauan kembali lainnya).
g. Penerapan hukum pembatalan pendaftaran merek untuk barang tidak
sejenis dalam Putusan Mahkamah Agung.
2. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini,
peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya
9
lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Oleh
karena itu, dalam pembatasan masalah ini peneliti membatasi pada
pembahasan mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung atas
pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang terjadi pada
sengketa Skyworth Group Co., Ltd. (Skyworth Asing) dengan Skyworth
(Lokal) dan sengketa BMW Bayerische Motoreen Werke dengan BMW
Body Man Wear. Sebagai bahan penelitian juga penulis hanya berfokus
melakukan analisis pada putusan Mahkamah Agung terkait dengan
Pembatalan Pendaftaran Merek pada tahun 2018, yaitu perkara Nomor: 32
PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Tergugat Linawaty Hardjono dan putusan Mahkamah
Agung terkait dengan Pembatalan Pendaftaran Merek pada tahun 2016,
yaitu perkara Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Hendrywo
Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong).
3. Perumusan Masalah
Masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian
ini terkait dengan penerapan pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk
barang tidak sejenis yang berbeda oleh Mahkamah Agung sehingga
menimbulkan disparitas putusan. Untuk mempertegas arah pembahasan
dari masalah utama yang telah diuraikan diidentifikasi masalah, maka
dibuat rincian perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai
berikut:
a. Bagaimana disparitas pembatalan pendaftaran merek yang diterapkan
Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung
Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan putusan Mahkamah Agung
Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan perlindungan merek
terkenal untuk barang tidak sejenis?
b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang
tidak sejenis?
10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di
atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan
penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui disparitas pembatalan pendaftaran merek yang
diterapkan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan putusan
Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan
perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis.
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk
barang tidak sejenis.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis berkaitan
tentang disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek
terkenal untuk barang tidak sejenis.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai sarana informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat,
pelaku bisnis atau praktisi hukum dan instansi terkait yang
membidangi Hukum Kekayaan Intelektual yaitu Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual atau lebih khusus Direktorat Merek.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan
pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
11
perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam
masyarakat.13 Penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum
yang terdapat pada peraturan perundang-undangan di bidang Hukum
Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek dan menitikberatkan
pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah
Agung sedangkan, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik
deskriptif dimaksudkan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang
suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.14
2. Pendekatan Masalah
Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, akan
digunakan beberapa pendekatan, yaitu:15
a. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam
hal ini Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung.16
b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah
suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum
yang berkaitan dengan merek terkenal dan sistem peradilan, seperti
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105
14 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 152
15 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007), h. 300
16 Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung:
P.T. Alumni , 2014), h. 169
12
Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Sumber Data dan Bahan Hukum
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian, surat kabar, jurnal, majalah, dan sebagainya. Data sekunder
dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Pendaftaran Merek, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979
Tentang Pengesahan Paris Convention, Putusan Pengadilan Niaga
Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., Putusan Mahkamah
Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Putusan Mahkamah Agung
Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Pengadilan Niaga Nomor
47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., Putusan Mahkamah Agung
Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor
32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Perjanjian TRIPs.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer.17 Yang terdiri atas: (a) buku-buku teks
17 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h. 32
13
yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum,
dan (c) jurnal-jurnal hukum.
c. Bahan Non Hukum
Bahan Non Hukum yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum
yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan
diteliti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, koran,
internet, dan lainnya.18
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini,
maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan
cara studi kepustakaan (library research) di Perpustakaan Utama
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan
Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan
mengelola data sedemikian rupa sehingga tujuannya adalah
menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam
susunan yang baik dan rapi, untuk kemudian dianalisis.19 Cara pengolahan
bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari
suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret
yang dihadapi.
6. Teknik Analisis Data
Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk
yang mudah dibaca dan diidentifikasikan.20 Metode yang digunakan dalam
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ... h. 57
19 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 87
20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.
213
14
menganalisis data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, yaitu
menafsirkan data yang berupa bahan hukum dan bahan-bahan pustaka.
Dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian
kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara
induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang
bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat
khusus.
7. Teknik Penulisan
Teknik penulisan dan pedoman yang digunakan penulis dalam
skripsi ini berdasarkan kaidah-kaidah dan teknik penulisan yang terdapat
dalam “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”.
E. Sistematika Penelitian
Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti
memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang
masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL
DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL. Dalam bab
ini akan dibahas mengenai kerangka konseptual, kerangka teori,
dan tinjauan (review) kajian terdahulu.
BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN
MEREK TERKENAL DALAM PERBANDINGAN KASUS
MEREK SKYWORTH DAN MEREK BMW. Dalam bab ini
peneliti akan menjelaskan profil Mahkamah Agung yang terdiri
dari fungsi dan wewenang, pembatalan pendaftaran merek dalam
Hukum Kekayaan Intelektual, serta posisi kasus Merek Skyworth
dan Merek BMW dalam putusan Mahkamah Agung.
15
BAB IV : DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS
PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG
TIDAK SEJENIS. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan
mengenai analisis putusan Mahkamah Agung atas pembatalan
merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang dituangkan dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan
putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
dikaitkan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang tidak
sejenis serta, memaparkan mengenai perlindungan hukum
terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis.
BAB V : PENUTUP. Peneliti membahas kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan hasil penelitian merupakan jawaban terhadap inti
masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Sedangkan,
rekomendasi dibuat berdasarkan hasil penelitian.
16
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL DALAM HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL
A. Kerangka Konseptual
1. Merek Terkenal Sebagai Bagian Dari Hukum Merek
a. Pengertian Merek
Secara normatif, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda
yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu
perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda dimaksud dapat
berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo,
label, atau gabungan yang dapat digunakan untuk membedakan barang
dan jasa.1 Sementara itu, American Marketing Association,
mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain,
atau paduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk
memberikan identitas bagi barang-barang atau jasa guna
membedakannya dengan barang atau jasa yang diperdagangkan
kompetitornya.2 Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan
mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas,
sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar.3
Merek secara etimologis berasal dari bahasa inggris, yaitu
trade mark yang dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai:
“A world phrase, logo or other graphic symbol used by a
manufacturer or seller to distinguish its product or products
from those of orders”.
Terjemahannya adalah:
1 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha
Mulia, 2017), h. 4
2http://yunan09.wordpress.com/2009/10/15/ketika-merek-menjadi-generik-dimuat-di-
merpati-pos-ed-4-th-2009, diakses pada 27 September 2019 pukul 15.10 WIB.
3 Rahmi Jenet Parinduri, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan
(Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 2013
17
“Suatu kata, susunan kata, lambang atau gambar yang
digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produk
mereka dengan produk lainnya”.4
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek merumuskan bahwa merek adalah tanda yang berupa
gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.5
Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari
2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau
jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.6
Sementara, dalam konteks perjanjian internasional, istilah
merek didefinisikan dalam Pasal 15 Ayat (1) Perjanjian TRIPs dan
berbunyi sebagai berikut:7
Any sign, or any combination of signs, capable of
distinguishing the goods or services of one undertaking from
those of other undertaking, shall be capable of constituting a
trademark. Such signs, in particular words including personal
names, letters, numerals, figurative elements and combinations
of colors as well as any combination of such signs, shall be
eligible for registration as trademarks. Where sign are not
4 Venantria Sri Hadiarinanti, Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal,
(Jakarta: Unika Atmajaya, 2009), h. 7
5 Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba
Empat, 2018), h. 211
6 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical
Guide To The Commercial Court, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 124
7 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2017), h. 6-7
18
inherently capable of distinguishing the relevant goods or
services. Members may make registrability depend on
distinctiveness acquired through use. Members may require, as
a condition of registration, that sign be visually perceptible.
Terjemahannya adalah:
(Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan
barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain
harus dapat dijadikan merek. Tanda yang dimaksud, khususnya
kata, termasuk nama personal, huruf-huruf, unsur figuratif dan
kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus
memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak
mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara
anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya
pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota
dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda
tersebut harus tampak secara visual).
Menurut Sudargo Gautama bahwa perumusan padanya
didefinisikan sebagai suatu trade mark atau merek pada umumnya
didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan
barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari
perusahaan lain.8
R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah
sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan
sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang
atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-
barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau
badan-badan perusahaan lain”.9
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa merek ialah suatu tanda yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.10 Yang
8 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 167
9 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 344
10 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,
... h. 168
19
dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki
kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan
hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.11
b. Pengertian Hak Atas Merek
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek, yang memberikan batasan tentang Hak atas Merek
sebagai berikut:12
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin
kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal
28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang
menyatakan:
“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka
waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”
Menurut TRIPs dan Paris Convention bahwa pendaftaran awal,
dan setiap perpanjangan pendaftaran merek dagang dapat dilakukan
untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek
dagang akan dapat diperbaharui tanpa batas.13
Mencermati Pasal 3 di atas, disebutkan bahwa hak atas merek
adalah hak eksklusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat
diberikan (dengan sistem lisensi) kepada pihak lain.
Berdasarkan pengertian tersebut, disebutkan bahwa hak atas
merek adalah hak khusus. Yang dimaksudkan dengan hak khusus atau
11 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,
(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 27
12 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 94-95
13 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan Integrasi
Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 188
20
hak eksklusif (exclusive rights) menurut Gatot Supramono adalah hak
pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya,
pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin
(dengan sistem lisensi) dari pemilik merek.14
Memerhatikan ketentuan Pasal 3 tersebut, jelas bahwa Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem
pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan
hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak
atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.
Dalam sistem konstitutif, pendaftaran merupakan cara untuk
mendapatkan hak atas merek. Berhubung untuk kepentingan
mendapatkan hak, pendaftaran merek sebagai suatu keharusan bagi
pemilik merek, apabila ia menghendaki agar menurut hukum
dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek.15
Apabila dalam pemakaian merek tersebut terdapat persaingan
curang, maka tentunya dapat diadakan permintaan pembatalan. Dalam
bidang hukum merek, pembaruan memang harus selalu dilakukan. Hal
ini bertujuan untuk memantapkan peranan merek sebagai sarana untuk
lebih meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang sehat dan
bertanggung jawab.
Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat
tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur
permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek
memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain, khususnya lembaga/
badan yang bergerak dalam bidang merek.16
14 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 19
15 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... , h. 96
16 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar
Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 37
21
c. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal
Definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis, namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat
dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b, yang menyatakan
penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa
penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan
umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang
bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek
tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-
besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh
pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di
beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan
Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal
atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Ketentuan Pasal
21 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis secara tekstual sama dengan ketentuan
Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek.17
World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan
batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint
Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-
Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk
menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:18
17 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2017), h. 21-22
18 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 22
22
1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan
dengan masyarakat;
2) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
3) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
4) Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau
permohonan pendaftaran merek;
5) Nilai merek;
6) Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.
Merek terkenal biasa disebut sebagai well-known marks. Merek
terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi, karena
lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang
demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik,
sehingga barang jenis apa saja yang berada di bawah merek itu
langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan
ikatan mitos (famous mark).19
Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan
Insan Budi Maulana menyatakan bahwa:20
“Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah
didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang
bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah
meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu
menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”
d. Pengertian Barang dan Jasa Tidak Sejenis
Selama ini banyak pendapat yang menyatakan bahwa barang-
barang adalah sejenis apabila terdapat di dalam satu kelas barang. Dan
sebaliknya, barang-barang adalah tidak sejenis apabila tidak dalam
satu kelas barang. Anggapan tersebut tentu saja tidak tepat. Pembagian
barang-barang dalam kelas-kelas barang dibuat untuk keperluan
perhitungan jumlah biaya pemeriksaan, yang ditetapkan menurut
19 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.
80 20 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 85
23
jumlah kelas barang. Dengan demikian, penetapan barang-barang yang
sejenis tidak bergantung kepada pembagian dalam kelas-kelas barang.
Dalam satu kelas barang mungkin termasuk beberapa yang sejenis dan
sebaliknya barang-barang yang sejenis tidak selalu termasuk dalam
satu kelas barang.
Secara internasional terdapat penentuan daripada kelas-kelas
barang ini. Klasifikasi barang di Indonesia menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa
bagi Pendaftaran Merek, telah sejalan dengan klasifikasi internasional
yang di atur di dalam Nice Agreement tanggal 15 Juni 1957, Tentang
Internasional Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks. Klasifikasi barang dan jasa ini terdiri atas
34 (tiga puluh empat) kelas barang dan 8 (delapan) jasa, tetapi untuk
keadaan di Indonesia ditambahkan 1 (satu) kelas khusus, yaitu kelas 35
(tiga puluh lima) yang terdiri atas barang-barang khas Indonesia
seperti kecap, tauco, petis, kerupuk dan emping.21
Di dalam TRIPs mengenai barang dan jasa tidak sejenis (not
similar) diatur di dalam Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan sebagai
berikut:
“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply,
mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to
those in respect of which a trademark is registered, provided
that use of that trademark in relation to those goods or services
would indicate a connection between those goods or services
and the owner of the registered trademark and provided that
the interest of the owner of the registered are likely to be
damaged by such use”.
Terjemahannya adalah:
“Pasal 6 bis dari Paris Convention (1967) berlaku secara
mutatis mutandis untuk barang/jasa yang tidak sejenis dengan
barang/jasa yang dilindungi oleh merek terdaftar asalkan merek
tersebut digunakan untuk mengindikasikan suatu hubungan
barang/jasa dengan pemilik merek tersebut merugikan
kepentingan pemilik merek terdaftar.”
21 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 116- 119
24
Berdasarkan rumusan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs disebutkan
bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) juga akan berlaku, secara
mutatis mutandis untuk barang atau jasa yang tidak serupa (not
similar). Berkaitan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang
dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria yaitu “jika terdapat kesan
keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan/confusion of
business connection” antara barang dan jasa yang menggunakan merek
tersebut dengan produsennya. Hal tersebut merupakan pertimbangan
untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal
tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis.22
2. Ketentuan Merek Terkenal
Pada dasarnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan perlakuan fair
dan adil dalam kerangka penggunaan merek di Indonesia. Rasionalitasnya
sederhana: jika merek asing sudah dikenal tetapi tidak digunakan dalam
kegiatan perdagangan di Indonesia, maka pendaftaran merek serupa itu
yang diajukan oleh bukan pemilik yang sesungguhnya, dapat
dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan merek. Apalagi bila
merek itu telah memiliki reputasi di luar negeri. Tindakan seperti itu juga
dianggap mengganggu prinsip persaingan yang sehat, terutama
kepentingan pengusaha asing. Rasionalita ini yang melatar belakangi
sebagaimana diatur dalam Article 6 bis Konvensi Paris. Ketentuan ini
memberikan perlakuan melebihi aturan standar, yaitu memberi
kewenangan pada Kantor Merek untuk menolak atau membatalkan
pendaftaran merek yang telah terlanjur diberikan, serta melarang
penggunaan merek yang terbukti sama atau menyerupai merek terkenal.23
Permohonan pendaftaran merek dalam daftar umum dapat ditolak
sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-
22 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 119
23 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, ... h. 76
25
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,
apabila merek yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau
dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak
sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”24 Ketentuan Pasal 21 Ayat
(1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis secara tekstual sama dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1)
Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
3. Perbedaan Dilusi Merek dan Pelanggaran Merek
a. Dilusi Merek
1) Pengertian Dilution
Dalam kasus dilution sebagai perlindungan merek terkenal
ada tiga hal yang harus ditunjukkan:25
a) Merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi;
b) Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk
barang yang tidak sejenis;
c) Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan
pengaburan secara tanpa hak.
Mathias Strasser mengemukakan:26
Trademark dilution is defined as the lessening of the capacity
of a famous mark to identify and distinguish goods or servives,
regard-less of the presence or absence of competition between
the owner of the famous mark and other parties or of likehood
of confusion. This typically occurs as the result of blurring or
tarnishment of the famous mark. Dilution by blurring occurs
when the distinctiveness of a famous mark is impaired by
24 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 32
25 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan Integrasi
Ekonomi, ... 243-244
26 Mathias Strasser, The Rational Basic of Trademark Protection, (London: Stresser Fm,
2006), h. 375
26
association with another similar mark or trade name. Dilution
by tarnisment occurs when the reputation of a famous mark is
harmed through association with another similar mark or trade
name.
Terjemahan adalah:
Dilution pada merek didefinisikan sebagai pelemahan kapasitas
dari merek terkenal kategori “famous” untuk
mengidentifikasikan dan membedakan barang dan jasa terkait
dari ada atau tidaknya kompetisi antara pemilik merek terkenal
dari pihak lain atau kesamaan membingungkan. Hal ini secara
khusus muncul sebagai “pemudaran” atau “perusakan” merek
terkenal kategori famous. Dilution kategori “pemudaran”
terjadi ketika daya pembeda merek terkenal dikurangi oleh
asosiasi merek atau “nama” dagang yang mirip atau memiliki
persamaan pada pokoknya-lainnya. Dilution kategori
“perusakan” terjadi manakala reputasi dari merek terkenal
dirusak melalui merek atau nama dagang yang mirip atau
memiliki persamaan pada pokoknya-lainnya.
2) Jenis-jenis Dilution
a) Dilution Type Pengaburan (Blurring)
Dilution melalui tipe pengaburan (blurring) adalah cara
klasik atau tradisional yang didefinisikan sebagai:27
As envisioned by its original proponents. Customers or
prospective customers will see the plaintiff’s mark used
by others persons to identify other sourceson a plethora
of different goods and services. The unique and
distinctive significance of the trademark to identify and
distinguish one source may be deluted and weakened,
but no confusion as to source, sponsorship, affiliation
or connection has occurred. Blurring occurs when the
power of the mark is weakened through its identification
with dissimilar goods. Although neither example is
likely to cause confusion among consumers, each
dilutes the distinctive quality of the mark.
Pengaburan merek terkenal adalah sebagai
kecemburuan oleh pendukung asli. Konsumen atau prospektif
konsumen akan melihat merek penggugat digunakan oleh orang
lain untuk mengidentifikasikan sumber lain suatu barang atau
27 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan Integrasi
Ekonomi, ... 245
27
jasa berbeda secara berlebihan. Keunikan dan pembeda penting
dari merek untuk menunjukkan dan membedakan satu sumber
mungkin menjadi luntur atau melemah, tetapi tidak ada
kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau
hubungan yang telah terjadi.
Pemudaran terjadi manakala kekuatan merek
dilemahkan melalui identifikasinya untuk produk yang tidak
sejenis, meskipun persamaan merek tersebut tidak
menyebabkan kebingungan di antara konsumen kedua produk
tersebut, namun masing-masing mengurangi kualitas pembeda
dari merek yang bersangkutan.28
b) Dilution Type Perusakan (Tarnishment)
Dilution melalui tipe perusakan (tarnishment)
didefinisikan sebagai:29
The effect of the defendant’s unauthorized use is to
tarnish, degrade, or dilute the distinctive quality of the
mark. Tarnishment occurs when the mark is cast in an
unflattering light, typically through its association with
inferior or unseemly products or services.
Perusakan merek terkenal adalah akibat dari
penggunaan merek secara tanpa hak oleh tergugat untuk
memudarkan, menurunkan, atau menipiskan kualitas pembeda
dari suatu merek.
b. Pelanggaran Merek
1) Pelanggaran Merek
Pada sengketa pelanggaran merek pada prinsipnya bentuk
perbuatannya berupa peniruan/penjiplakan atau penggunaan merek
terdaftar oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik
28 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan Integrasi
Ekonomi, ... 245-246
29 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan Integrasi
Ekonomi, ... 246-247
28
merek dan merek yang ditiru/digunakan tersebut tidak didaftarkan
ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang
digunakan oleh pelanggar harus ada persamaan pada pokoknya
atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar.
Tadi disebutkan bahwa merek yang ditiru/digunakan tidak
didaftarkan sehingga pelanggar tidak mempunyai hak atas merek.
Apabila merek tersebut dilakukan pendaftaran, maka yang terjadi
bukan sengketa pelanggaran merek, melainkan termasuk sengketa
pembatalan pendaftaran merek karena merek yang sudah terdaftar
harus dianulir dengan prosedur pembatalan pendaftarannya dengan
putusan pengadilan.30
2) Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek
Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu
diketahui, yaitu:31
a) Pembajakan Merek (Trademark Piracy)
Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya
merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian
didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak sehingga
permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak.
b) Pemalsuan (Counterfeiting)
Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk
palsu atau produk dengan harga kualitas lebih rendah ditempeli
dengan merek terkenal.
c) Peniruan Label dan Kemasan Suatu Produk (Imitations Of
Labels And Packaging)
Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan
dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk
30 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, (Yogyakarta:
Deepublish, 2019), h. 94
31 Viva Houtmauli Napitupulu, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, “Kajian Merek Pada
Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 7-8
29
pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip
sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.
4. Duduk Perkara Terkait Kasus Merek Skyworth dan Merek BMW
yang Menimbulkan Disparitas
Dalam kasus merek Skyworth dan merek BMW terjadi disparitas
pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam
pertimbangan hukumnya. Dimana dalam kasus merek Skyworth,
Mahkamah Agung memenangkan merek Skyworth asal Shenzhen China
pada putusan akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan
terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus
dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan
sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi
beda jenis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya
karena telah berani melakukan judicial activism memberi perlindungan
bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan
pelaksanaannya karena Indonesia adalah penanda tangan World Trade
Organization Agreement dengan TRIPs sebagai lampirannya dan Paris
Convention sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk
yang tidak sejenis.
Berbeda halnya dengan kasus merek BMW, Mahkamah Agung
memenangkan merek BMW Body Man Wear asal Indonesia pada putusan
akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap
merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain
untuk barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak
dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang
menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih diatur
30
dalam Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah tersebut belum
diundangkan oleh Pemerintah, maka dinyatakan belum terjadi
pelanggaran.
B. Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.32
Menurut Profesor Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah
Scherkeit des Rechts selbst (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada
empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama,
bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan
tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. Ketiga, bahwa
fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat,
hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.33
Pembentukan hukum positif merupakan kegiatan legislasi yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara formal berwenang untuk itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan
membentuk berbagai perangkat peraturan perundang-undangan atau
mengubah yang sudah ada. Setiap ketentuan peraturan perundang-
undangan itu dimaksudkan untuk mengatur perilaku warga masyarakat,
dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.
32 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59
33 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan
(judicialprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), h. 292
31
Bentuk peraturan perundang-undangan yang dikonstruksi dalam
bentuk umum dan abstrak itu, harus dicari hukumnya oleh hakim. Hakim
harus melakukan penemuan hukum “recht finding”. Penegakan hukum dan
pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar
penerapan hukum.34
Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa pengadilan tidak boleh
menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam penjelasan 10 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
antara lain dijelaskan bahwa andai kata ia maksudnya hakim tidak
menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk
memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,
masyarakat, bangsa dan negara.
Hukum positif menempatkan peraturan perundang-undangan untuk
menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, menemukan asas-
asas hukum atau menciptakan hukum baru apabila menghadapi
kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau badan-badan
peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam
pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Hakim dapat disebut
sebagai pembentuk hukum semu atau quasi legislator. Oleh karena
undang-undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka
hakim harus mencari hukumnya.35
Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada
penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formal, artinya
34 Sudikno Mertojusumo & A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1993), h. 4
35 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 201
32
suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika
melanggar aturan tertulis tertentu.36 Ukuran kepastian hukum terbatas pada
ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan itu. Selama
perbuatan itu tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan itu
dianggap tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan itu
dianggap boleh.37
Padahal kepastian hukum itu tidak semata-mata berpangkal pada
apa yang tertulis di dalam undang-undang. Kepastian hukum
sesungguhnya, termasuk legalitas juga harus didukung oleh legitimasi etis
(moralitas). Kepastian hukum oleh karenanya harus dikembalikan pada
apa yang disetujui oleh masyarakat sebagai sebuah refleksi dari kehendak
umum. Ini artinya apa yang tertera di dalam hukum (undang-undang)
harus dikontekstualisasikan ke dalam konteks kini.38
Terkait dengan penelitian ini, secara normatif, potensi munculnya
ketidakpastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek sangat besar. Ini mengingat bahwa dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
perlindungan merek terkenal hanya untuk barang dan jasa sejenis,
sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak
sejenis terdapat kalimat “dapat pula diberlakukan sepanjang memenuhi
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah”. Dari ketentuan hukum positif yang ada, tampak bahwa
pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal masih
tidak jelas dan dapat menimbulkan isu ketidakpastian ketika berhadapan
pada kasus Merek Skyworth dan Merek BMW. Dengan belum dibuatnya
36 Mahfud M.D, Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2007), h. 91
37 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 85
38 E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, (Jakarta:
Prenadamedia, Group, 2016), h. 178-179
33
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud, menimbulkan
permasalahan terutama bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
dalam hal pendaftaran, perpanjangan, dan pengalihan merek, serta Hakim
dalam memutus perkara merek baik tingkat Pengadilan Niaga maupun
dalam Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Selain itu, aspek kepastian hukum dalam perlindungan merek
terkenal, yaitu menyangkut konsistensi dari yurisprudensi Indonesia
tentang merek terkenal. Pengadilan Indonesia sudah sering memeriksa dan
mengadili kasus-kasus sengketa merek terkenal, sehingga manakala
putusan-putusan pengadilan Indonesia tentang merek terkenal tersebut
diperiksa dan diberikan anotasi secara cermat untuk melihat apakah
yurisprudensi tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal ini
sudah satu pengertian atau tidak menyangkut tuntutan yang dikehendaki
oleh Perjanjian TRIPs.39
2. Teori Disparitas
Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekedar untuk mengakhiri
sengketa dua pihak atau lebih; memberikan hak pada satu pihak dan
membebankan kewajiban pada pihak bersalah. Putusan hakim bisa juga
menjadi awal dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari
petaka baru bagi yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia
lakukan, atau hukuman yang tidak manusiawi karena itu putusan hakim
belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan
penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas. Penderitaan dan
ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan
putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu
atau lebih perkara yang relatif sama; baik disparitas proses, disparitas
penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.40
39 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 7
40 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. iii
34
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah
perbedaan atau jarak.41 Menurut Black’s Law Dictionary, disparity is
inequality or a differnce in quantity or quality between two or more
things.42 Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau
perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.
Terminologi disparitas (disparity) menurut Black’s Law Dictionary
adalah “marked difference in quantity or quality between two things or
among many things.” Jadi, dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih
dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya
menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, kata
disparitas kerap didenotasikan hanya sekadar pada perbedaan sanksi yang
diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas
dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu
konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada
penjatuhan putusannya.43
Akar persoalan disparitas putusan berawal dari kewenangan
diskresioner yang dimiliki oleh para hakim tatkala mereka menjatuhkan
putusan. Putusan hakim itu harus diterima sebagai kebenaran (res judicata
pro veritate habetur), terlepas kemudian putusan itu masih dimungkinkan
untuk diajukan upaya hukum kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa
berupa peninjauan kembali, akan tetapi pada satu sisi disparitas akan
dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan
Oemar Seno Adji: “Bahwa disparitas merupakan hal yang wajar”.
Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
Bahwa seorang hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar
41 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balas
Pustaka, 2002), h. 270
42 A Bryan Garner, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn, 1999), h. 482
43 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. 6
35
tentang perkara yang diputusnya. Disisi lain disparitas dapat dipandang
sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian
hukum.44
Penyelesaian perkara merek tidak lepas dari proses penegakan
hukumnya. Penegakan hukum di pengadilan baik pengadilan tingkat
pertama maupun pengadilan tingkat berikutnya. Sering kali penerapan
hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri satu dengan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri lainnya berbeda untuk kasus
yang hampir sama, juga penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di
tingkat kasasi maupun tingkat peninjuan kembali di Mahkamah Agung
dan terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung berbeda untuk kasus yang hampir sama.
Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal maupun
vertikal.45
Persamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan
kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah atau
menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim
telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara
yang sama atau serupa dengan perkara yang telah di putus atau diadili oleh
Hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat
diprediksikan oleh pencari keadilan. Kepastian hukum akan memudahkan
proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi
penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan eksekusinya.
Konsistensi penerapan hukum juga dapat menumbuhkembangkan
yurisprudensi sebagai sumber hukum, sebab undang-undang (hukum
tertulis) tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya. Peranan
44 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. 11
45 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. 469
36
hakim dalam hal ini menjadi pengisi kekosongan hukum ketika undang-
undang tidak mengatur dengan cara menciptakan hukum baik formil
maupun hukum materiil.46
Disparitas disini dimaksudkan dalam penerapan pembatalan
pendaftaran merek dalam hal ini pembatalan merek terkenal untuk barang
tidak sejenis yang penerapan kaidah hukumnya berbeda-beda dalam
penyelesaian kasus yang serupa, yaitu kasus Merek Skyworth dan Merek
BMW.
Disparitas biasanya mempunyai dampak bagi pemilik hak atas
merek terkenal yaitu hilangnya rasa keadilan. Padahal Allah SWT sudah
menyerukan dalam ayat Al Quran bahwa para penegak hukum dalam
memutus perkara harus berbuat seadil-adilnya. Ayat ini secara tegas
menggandengkan antara amanat dengan keadilan yang harus diemban
pengemban amanat yaitu harus menegakkan keadilan di tengah-tengah
masyarakat.47 Perbuatan demikian termaktub dalam kitab Al-Quran
sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 58. Allah SWT
berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
secara adil...”.
Dalam kasus disini justru disparitas tersebut menimbulkan rasa
ketidakadilan terhadap pemegang hak atas merek terkenal dan masyarakat
sebagaimana dalam kasus Skyworth, Mahkamah Agung memenangkan
merek Skyworth asal Shenzhen China (Merek Asing), sedangkan dalam
kasus BMW, Mahkamah Agung memenangkan merek BMW Body Man
Wear asal Indonesia (Merek Lokal).
46 Mahkamah Agung RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi
Disparitas Putusan Pengadilan, (Mega Mendung: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI, 2010) h. 109
47 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam”, Jurnal MIMBAR, Volume XVIII, Nomor 3,
(Juli - September 2002: 337-352), h. 347-348
37
3. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.48
Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap
merek yang telah didaftarkan. Hal lain yang sangat penting dalam
perlindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas
dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal
yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai
persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek pihak
lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis. Dengan narasi yang berbeda dalam Pasal 21
Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek dalam
daftar umum dapat ditolak apabila merek yang didaftarkan mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi
persyaratan tertentu.
Walaupun Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem
konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia
tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah
meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.49
48 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53
49 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 41
38
4. Teori Monisme dan Teori Dualisme
Teori yang dibahas pertama ialah teori monisme. Tesis yang
dikemukakan oleh teori monisme menyangkut isu hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional yaitu bahwa hukum internasional dan
hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum (unity thesis). Teori
monisme memandang, bahwa hukum internasional dan hukum nasional
adalah bagian dari hierarki tata hukum yang sama. Hukum internasional
harus dianggap superior jika terjadi konflik dengan hukum nasional
menyangkut suatu kasus konkret. Selain itu, institusi negara yang
berkaitan dengan persoalan hukum, seperti legislatif dan pengadilan, juga
harus memastikan supaya hukum nasional sesuai dengan hukum
internasional. Pendukung utama teori monisme adalah Sir Hersch
Lauterpacht dan Hans Kelsen. Lauterpacht mendukung teori monisme dari
kacamata natural law theory sementara Kelsen dari kacamata positivism.
Lauterpacht memandang bahwa pendekatan monisme dalam isu hubungan
antara hukum internasional dan hukum nasional karena hukum
internasional sangat diperlukan dalam rangka penjagaan terhadap HAM.50
Sementara, Kelsen memandang bahwa pendekatan monisme dalam isu
hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional karena hal itu
memenuhi aspek logika dalam ilmu hukum khususnya ketika berbicara
tentang isu hierarki aturan hukum. Dalam isu tentang hierarki terdapat apa
yang dinamakan oleh Kelsen sebagai “basic norm” dari semua hukum
yaitu bahwa negara harus berlaku sebagaimana mereka biasanya harus
berlaku, karena hukum Internasional berasal dari praktik negara dan
sementara hukum nasional berasal dari negara yang eksistensinya
ditetapkan oleh hukum internasional, sehingga dalam hubungan dengan
hukum nasional, hukum internasional lebih tinggi kedudukannya.51
50 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 24-26
51 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 26
39
Teori dualisme, menurut Dixon, bertolak dari pandangan, yaitu
memperlakukan hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua
sistem hukum berbeda atau masing-masing berdiri sendiri. Tesis teori ini
adalah kebalikan dari teori monisme. Ada dua pengertian praktis yang
penting dari teori dualisme. Pertama, hukum internasional tidak dapat
membatalkan keabsahan hukum nasional atau sebaliknya. Kedua, hak atau
kewajiban hukum internasional tidak dapat berlaku secara otomatis dalam
hukum nasional.52
Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia
kurang begitu jelas karena kaidah konstitusional dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberi preskripsi
yang pasti. Namun, meskipun secara eksplisit tidak dijumpai kaidah yang
memberi batasan mengenai kedudukan hukum internasional dalam hukum
nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 juga tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah
Indonesia untuk menyimpangi hukum internasional dengan alasan bahwa
hukum nasional Indonesia lebih tinggi dari hukum internasional. Tidak
ditemukan pula suatu kaidah hukum bahwa Indonesia tidak perlu
menyesuaikan aturan hukum positifnya dengan aturan hukum
internasional. Dalam praktik hal ini penting pengaruhnya dalam lapangan
international law of treaty atau hukum perjanjian internasional. Meskipun
secara konstitusional kaidah hukum yang ada serba terbatas dan tidak
jelas, sebagai pihak suatu perjanjian internasional Indonesia berkewajiban
untuk melaksanakan kewajiban internasional itu dengan iktikad baik.53
Menyangkut ketiadaan preskripsi yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Mochtar
Kusumaatmadja menyatakan:
52 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 27
53 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 28-41
40
“Hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kita
tidak mengakui supremasi hukum internasional atas hukum
nasional, apalagi menarik kesimpulan bahwa kita menganut
pendirian bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional.
Mengatakan demikian, berarti menentang masyarakat internasional
yang didasarkan atas hukum dan sebagai negara yang masih muda,
kiranya pendirian demikian bukan pendirian yang bijaksana. Dari
sudut perhitungan untung rugi saja (pramagtis) tidaklah bijaksana
secara a priori menentang hukum internasional dan menyatakan
hukum nasional sebagai lebih penting dan harus didahulukan.”54
Disisi lain, suatu negara, dalam kasus ini Indonesia, menurut
pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja bisa bersikap kritis terhadap
hukum internasional:
“Sebaliknya pendirian bahwa pada prinsipnya kita mengakui
supremasi hukum internasional tidak berarti bahwa kita begitu saja
menerima apa yang dinamakan hukum internasional . . . Sikap kita
terhadap hukum internasional yang ditentukan oleh kesadaran akan
kedudukan kita dalam masyarakat internasional yang sedang
berkembang, menurut pendapat penulis merupakan suatu sikap
yang wajar. Bahkan, apabila sikap yang tidak menerima begitu saja
kaidah hukum internasional tradisional itu disertai dengan suatu
sikap yang wajar, artinya apabila dalam kita bersikap hendak
mengadakan perubahan ini, sikap demikian selalu dibarengi
dengan kewajaran (reasonableness) dan kepekaan (sensitivity)
terhadap hak dan kepentingan pihak lain dan masyarakat
internasional sebagai keseluruhan, sehingga tidak ada seorang pun
di dunia yang akan dapat menyalahkan kita.”
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Dalam menjaga keaslian judul peneliti ajukan dalam proposal skripsi
ini perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan
pertimbangan, antara lain:
1. Skripsi yang berjudul: “Disparitas Putusan Sanksi Denda Pada
Persekongkolan Tender (Studi Putusan MA Perkara Nomor: 118
K/Pdt.Sus-KPPU/2013)”. Karya Nanda Narendra Putra (1111048000045),
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436
H/2015 M. Skripsi ini membahas tentang persekongkolan tender dan fokus
54 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 42-43
41
terhadap penjatuhan sanksi berupa sanksi administratif. Dari skripsi ini,
ada persamaan yang dibahas oleh peneliti mengenai disparitas putusan.
Akan tetapi, peneliti lebih mengarah untuk melakukan penelitian kepada
disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal
untuk barang tidak sejenis. Sedangkan, skripsi ini melakukan penelitian
kepada disparitas putusan sanksi denda pada persekongkolan tender.
2. Skripsi yang berjudul: “Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas
Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Perbandingan Kasus PT.
JAPFA dengan LG INTERNASIONAL)”. Karya Izmi Amalia
(11150480000090), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 1440 H/2019 M. Skripsi ini membahas tentang pengenaan denda
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dari skripsi ini, ada
persamaan yang dibahas oleh peneliti mengenai disparitas putusan. Akan
tetapi, peneliti lebih mengarah untuk melakukan penelitian kepada
disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal
untuk barang tidak sejenis. Sedangkan, skripsi ini melakukan penelitian
kepada disparitas putusan sanksi denda KPPU atas keterlambatan
notifikasi akuisisi saham.
3. Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Merek
BMW VS BMW Body Man Wear (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Karya Risris Bayanillah
(1112048000035), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 1440 H/2019 M. Skripsi ini membahas tentang perlindungan
hukum merek yang terdapat persamaan pada pokoknya akibat adanya
iktikad tidak baik namun untuk jenis barang yang berbeda yang terjadi
dalam kasus sengketa merek antara BMW dari Jerman dengan BMW
Body Man Wear dari Indonesia. Dari skripsi ini, ada persamaan yang
dibahas oleh peneliti yaitu penelitian terhadap sengketa antara BMW
Jerman dengan BMW Body Man Wear Indonesia. Akan tetapi, peneliti
lebih mengarah untuk melakukan penelitian kepada disparitas putusan
pengadilan tingkat peninjauan kembali dengan putusan pengadilan tingkat
42
peninjuan kembali lainnya di Mahkamah Agung dengan kasus yang
sejenis yaitu sengketa antara Skyworth (asing) dengan Skyworth (lokal).
4. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas
Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas
Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis”. Karya Sebastian Putra Gunawan,
Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Jurnal ini membahas mengenai
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang
mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/atau jasa tidak
sejenis. Dari jurnal ini, ada persamaan yang dibahas oleh peneliti yaitu
mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal
yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang tidak sejenis.
Akan tetapi, peneliti lebih memfokuskan untuk melakukan penelitian
mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek
terkenal untuk barang tidak sejenis. Dimana peneliti akan menganalisis
putusan Mahkamah Agung.
43
BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK
TERKENAL DALAM PERBANDINGAN KASUS MEREK SKYWORTH
DAN MEREK BMW
A. Profil Mahkamah Agung
1. Fungsi Mahkamah Agung
a. Fungsi Peradilan (Fungsi Yustisial)
Di antara berbagai fungsi Mahkamah Agung, fungsi yustisial
adalah fungsi yang terpenting. Dikatakan terpenting, karena fungsi
yustisial tersebut sangat menentukan (mempengaruhi) jalannya
penyelenggaraan peradilan yang meliputi:1
1) Memeriksa dan memutus perkara kasasi;
2) Sengketa Yudisdiksi;
3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Fungsi Mahkamah Agung di bidang peradilan, tidak semata-
mata menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dan
undang-undang, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan
mengembangkan dan menemukan hukum.
Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa pengadilan
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam
penjelasan pasal tersebut dinyatakan, bahwa hakim sebagai organ
pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang
kepadanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan
hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk
memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan
1 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redifinisi peran dan Fungsi
Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 183
44
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,
masyarakat, bangsa dan negara. Dengan adanya ketentuan tersebut,
maka pengadilan dalam melaksanakan tugas peradilan akan berusaha
untuk menggali, menemukan dan menyesuaikan hukum dengan rasa
keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.2
b. Fungsi Yudisial Review
Fungsi yudisial review, adalah fungsi Mahkamah Agung untuk
menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya
(materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih
tinggi. Pelaksanaan hak menguji materiil itu dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.3
c. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan
Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi
dalam hal:
1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman;
2) Mengawasi tingkah laku perbuatan di semua lingkungan peradilan
dalam melaksanakan tugasnya;
3) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal
yang bertalian dengan teknis peradilan dari semua lingkungan
peradilan;
4) Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran atau
peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua
lingkungan peradilan.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu, Mahkamah
Agung dapat melimpahkan kewenangannya dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan sebagaimana tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 3,
2 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 185-
190 3 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, ... h. 190
45
kepada Pengadilan Tinggi. Mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan
yang berupa pemberian petunjuk, teguran atau peringatan, ditangani
oleh Mahkamah Agung sendiri.4
d. Fungsi Pertimbangan
Dalam hal suatu lembaga tinggi negara dihadapkan kepada
suatu permasalahan hukum, maka diminta atau tidak diminta
Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya
yang bertalian dengan permasalahan hukum yang dihadapi tersebut.5
e. Fungsi Menemukan Hukum
Apabila dalam penyelenggaraan peradilan, terdapat hal-hal
yang belum diatur dalam undang-undang dan hal itu dipandang segera
untuk diatur demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka
Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur hal sedemikian itu,
diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
. Maksud diadakannya ketentuan tersebut, ialah untuk
menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam
penyelenggaraan peradilan. Apabila terjadi kekosongan hukum dalam
penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung dapat
menggunakan kesewenangannya untuk membuat aturan pelengkap
guna mengisi kekosongan hukum tersebut.6
2. Wewenang Mahkamah Agung
Menurut Pasal 24A Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung
4 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, ... h. 195
5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung: Mewujudkan Badan
Peradilan Indonesia yang Agung, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2016), h. 24
6 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, ... h. 196-197
46
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.7
Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Mahkamah Agung
mempunyai kewenangan:
b. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali
undang-undang menentukan lain;
c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan
d. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
B. Pembatalan Pendaftaran Merek Dalam Hukum Kekayaan Intelektual
Salah satu faktor yang dianggap “dominan” penyebab banyaknya
sengketa pembatalan pendaftaran merek yaitu lebih dari satu merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya ternyata ikut
lolos dari pemeriksaan substantif, dan setelah itu terdaftar di dalam
pendaftaran merek. Perlu diingat bahwa penyelenggaraan pendaftaran merek
tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek
terdaftar. Meskipun demikian pihak Ditjen HKI tidak diberi kewenangan
langsung untuk dapat membatalkan pendaftaran merek karena terjadi sengketa
pembatalan yang dilatarbelakangi dari adanya sebuah “kekhilafan” petugas
dalam pendaftaran merek. Pembatalan pendaftaran merek harus berdasarkan
putusan pengadilan, karena sengketanya tidak dapat diselesaikan secara
administratif oleh Kementerian Hukum dan HAM.8
Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek memberikan akibat
hukum dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Pengajuan
7 Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama,
Kedua, Ketiga dan Keempat, (Tangerang: Interaksara), h. 37
8 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, (Yogyakarta:
Deepublish, 2019), h. 82
47
pembatalan Merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Niaga, (dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di
luar wilayah Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga
di Jakarta) oleh:
1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut (jaksa, lembaga bidang
konsumen, lembaga bidang keagamaan);
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan
kepada pihak Direktorat Jenderal.
Perlu diketahui pula bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan
oleh pemilik merek yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan konsepsi perlindungan merek
dengan sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik
merek terdaftar, sehingga pemilik merek tidak terdaftar tidak dapat
mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, tetapi dalam rangka
keterikatan Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional
bidang HKI terutama TRIPs Agreement harus terdapat penyesuaian
perlindungan dengan Undang-Undang Merek Nasional salah satunya adalah
perlindungan merek terkenal (well-known mark). Perlindungan merek terkenal
dalam kaitannya dengan pasal ini adalah adanya kesempatan atau upaya
hukum bagi siapa saja atau pihak lain yang berkepentingan terhadap merek
atau sebagai pemilik merek tersebut, walaupun merek miliknya itu belum
terdaftar dalam kantor Direktorat Jenderal yang memberikan hak eksklusif
pada yurisdiksi hukum Indonesia.
Pengecualian dari prinsip di atas, yaitu bahwasanya pemilik merek
terkenal tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar,
asal saja penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan
pendaftaran mereknya pada Kantor Merek cq. Direktorat Jenderal.9
Perlu dicatat bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
9 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,
(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 64-66
48
Tanggal tersebut dihitung dari tanggal pendaftaran merek yang digugat.
Penggugat harus mengetahui tanggal pendaftaran merek tergugat agar
gugatannya dapat diterima untuk diperiksa dan diadili pengadilan.10 Batas
waktu ini tidak berlaku jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek
tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,
moralitas, agama dan ketertiban umum. Ini berarti, jika pihak yang
berkepentingan melihat dan menemukan bahwa merek telah didaftarkan atas
dasar itikad tidak baik, pendaftaran dapat digugat untuk dibatalkan.
Setelah putusan oleh Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, secara segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan.
Pembatalan pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh kantor Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari
daftar umum merek dengan memberi catatan-catatan tentang alasan dan
tanggal pembatalan merek tersebut.11
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan
merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya
dalam Berita Resmi merek setelah putusan lembaga Peradilan telah diterima
sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan merek
terdaftar tersebut selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik
merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan
bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, dan Sertifikat
Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan
pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek, selanjutnya diumumkan
dalam Berita Resmi Merek.12
10 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, ... h. 83
11 Ahmad M. Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, 2013)
12 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, ... h.
67
49
Kemudian, upaya hukum yang tersedia terhadap putusan Pengadilan
Niaga atas sengketa merek hanya ada 2 (dua), yakni: kasasi dan/atau
peninjauan kembali.
1. Kasasi
Untuk perkara perniagaan termasuk perkara merek, upaya hukum
terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak mengenal banding melainkan
langsung kasasi (Pasal 78 Ayat (1) jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).13
Alasan pengajuan kasasi pada dasarnya sama dengan alasan
pengajuan kasasi pada umumnya. Alasan-alasan pengajuan kasasi
ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
antara lain:
a. Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku;
c. Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Peninjauan Kembali
Upaya hukum peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat
diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Dasar hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan
Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan
sengketa mereka adalah Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali”.
13 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, ... h. 132
50
Prosedur pengajuan peninjauan kembali dalam konteks sengketa
hak merek memiliki persamaan dengan prosedur pengajuan peninjauan
kembali dalam sengketa hak cipta, yakni: sama-sama mengacu pada
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.14
Semua perkara perdata apa saja yang diajukan permohonan
peninjuan kembali harus ada alasan yang dituangkan di dalam memori
peninjauan kembali, karena Mahkamah Agung di dalam memeriksa dan
memutus perkara ditingkat peninjauan kembali akan menilai alasan-alasan
permohonan peninjauan kembali apakah sudah sesuai persyaratan yang
ditentukan di dalam ketentuan undang-undang atau tidak.
C. Posisi Kasus
1. Sengketa Merek Skyworth (Asing) Melawan Skyworth (Lokal)
Pada tanggal 18 November 2015 Majelis Hakim memutus Perkara
Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang gugatan
pembatalan pendaftaran merek yang tergugatnya terdiri dari:
Tergugat I : Linawaty Hardjono
Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian
Hukum Dan Hak Azazi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek.15
Kasus ini berawal dari sengketa yang terjadi antara Perusahaan
elektronik terkenal asal Shenzhen China yaitu Skyworth Group Co., Ltd
pemilik merek dagang Skyworth sebagai Penggugat, yang merek dagang
dan logonya sudah sangat dikenal di Dunia Internasional yang mulai
berdiri sejak tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh
14 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical
Guide To The Commercial Court, ... h. 143
15 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
tentang Identitas Tergugat, h. 1
51
Pemerintah China dan penggugat mendaftarkan merek dagang dan Logo
Skyworth tersebut pada tahun 1992 di China. Selain itu, merek dagang dan
Logo Skyworth milik Penggugat telah terdaftar di 197 Negara di Dunia.
Dan, sudah lama dikenal dan beredar di 197 Negara tersebut. Merek
dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat di Indonesia yang sudah
terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya klasifikasi
kelas 16 di bawah daftar nomor IDM000085905 pada tanggal 13
Desember 2004, dikabulkan dan telah diterbitkan Sertifikat Merek pada
tanggal 31 Agustus 2006.16
Pada sengketa ini Penggugat melawan Tergugat I Linawaty
Hardjono, seorang pengusaha lokal yang menggunakan merek dagang dan
Logo Skyworth yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya identik/mirip dengan merek dagang dan logo Skyworth
milik Penggugat untuk jasa-jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis,
yang dengan ini mereknya sudah terdaftar sejak 22 Desember 2006 dengan
Nomor pendaftaran IDM000104338, IDM00104340, dan IDM000104342
di Indonesia. Akibatnya, pendaftaran merek dagang dan Logo Skyworth
milik Penggugat dengan Klasifikasi Kelas 7, 9, dan 11 ditolak oleh
Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual. Bahwa dampak dengan ditolaknya permohonan pendaftaran
merek dagang dan Logo Skyworth yang diajukan Penggugat dengan Kelas
barang dan jasa: 7, 9, dan 11 maka Penggugat menderita kerugian karena
Penggugat tidak dapat memasukkan barang untuk Kelas 7, 9 dan 11 ke
Indonesia. Oleh karenanya, Skyworth yang dengan ini bertindak sebagai
Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar Skyworth
(lokal) yang digunakan oleh Tergugat I.
Atas gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 47/Pdt.Sus-
Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst pada tanggal 18 November 2015 yang
16 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
tentang Alasan Hukum dan Dasar Gugatan, h. 2-5
52
dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
Dimana salah satunya Tergugat I dinyatakan telah beriktikad tidak baik
dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan
Merek Nomor SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338,
IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty
Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006. Selain itu, menyatakan batal
demi hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH-RGB:
IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 pada tanggal 22
Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di
Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dan memerintahkan Tergugat II cq Kementerian Hukum dan
HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerbitkan
Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek dagang dan Logo
Skyworth milik Penggugat.
Tergugat I yang tidak menerima hasil dari Putusan Perkara Nomor
47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst selanjutnya mengajukan upaya
hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 7
Januari 2016. Para Termohon Kasasi tersebut yaitu Skyworth Group Co.,
Ltd dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan Hak
Azazi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq
Direktorat Merek.17
Upaya hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat
mengacu pada ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang merek, gugatan pembatalan merek bersifat imperatif
dengan adanya kata “hanya dapat” diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sedangkan gugatan Skyworth
Group Co., Ltd diajukan pada tanggal 13 Juli 2015, dan diajukan 9 tahun
setelah pendaftaran merek Skyworth (lokal). Jelas membuktikan
bahwasanya gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon
17 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Identitas
Termohon Kasasi, h. 1
53
Kasasi/Penggugat telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) yang
ditentukan oleh berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek.
Bahwa oleh karena itu, meskipun Pasal 69 Ayat (2) Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan, “gugatan
pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang
bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban umum”, yang mana dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek “ketertiban umum”
diartikan pula “adanya iktikad tidak baik”.18
Bahwa Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat I dalam perkara a quo jelas tidak dapat di kualifikasi
sebagai Pihak yang beritikad tidak baik, hal mana dikarenakan Pendaftaran
Merek “SKYWORTH” oleh Tergugat I: IDM000104338, IDM00104340
dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, telah sesuai dengan
proses dan prosedur pendaftaran merek yang berlaku yakni Pemeriksaan
Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman dan selama proses
dimaksud tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan
permohonan Merek Skyworth yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat I dan oleh sebab itu, maka negara melalui Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek telah
memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat I selaku Pemilik Merek
(vide Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan
bilamana Tergugat I di kualifikasi sebagai Pendaftar yang beriktikad tidak
baik maka tentunya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq
Direktorat Merek tidak akan pernah mengabulkan permohonan
pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
18 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang
Keberatan-keberatan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, h. 27
54
Terkait merek terkenal yang didalilkan oleh Termohon
Kasasi/Penggugat sangat berlebihan hanya dengan mendalilkan tentang
dasar hukum dari merek terkenal itu sendiri, tanpa disertai dengan bukti-
bukti kuat sebagaimana kriteria yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat (1)
Huruf b dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalam TRIPs. Pemohon
Kasasi keberatan dengan pertimbangan Judex Facti halaman 56 dan 57
karena telah bertentangan asas kepatuhan dan rasa keadilan serta peraturan
Mahkamah Republik Indonesia, dimana Merek Termohon Kasasi adalah
kelas 16 namun mengajukan gugatan atas merek milik Pemohon Kasasi
yang terdaftar pada kelas 7, 9, dan 11.19
Terhadap upaya hukum permohonan kasasi, Mahkamah Agung
telah menjatuhkan Putusan Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada tanggal
18 Juli 2016 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Linawaty Hardjono.
Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst pada tanggal 18
November 2015. Namun, pihak Skyworth Group Co. Ltd sebagai
Termohon Kasasi tidak menerima hasil dari Putusan Mahkamah Agung
Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 selanjutnya mengajukan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus
2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 165
K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/ 2015/PN Niaga
Jkt. Pst. Termohon Peninjauan Kembali tersebut yaitu Skyworth Group
Co., Ltd dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan
HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat
Merek.
Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa
dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.
19 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang
Keberatan-keberatan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, h. 31
55
Terhadap upaya hukum permohonan peninjauan kembali, Mahkamah
Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 pada
tanggal 28 Maret 2018 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
Skyworth Group Co. Ltd. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 165K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016. Lalu mengadili
kembali:20
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan
permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan Merek Nomor
SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada
tanggal 22 Desember 2006.
3. Menyatakan merek dagang dan Logo Skyworth merupakan nama
Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan
pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo Skyworth
yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat
mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo
Skyworth tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa Skyworth di bawah Nomor Pendaftaran
SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340, dan
IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I
mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan
merek dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa
Skyworth di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338,
20 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang Amar
Putusan, h. 11-13
56
IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22
Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono.
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM
cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa
Skyworth SKYWORTH-RGB di bawah Nomor Pendaftaran
IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22
Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono dari
Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan
pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita
Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan
atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang
menggunakan merek dan logo Skyworth milik Penggugat dalam
Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia
dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan
Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk
menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek
dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat dalam Daftar Umum
Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat
berdasarkan surat pendaftaran merek.
2. Sengketa Merek BMW Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft Melawan BMW Body Man Wear
Pada tanggal 9 Desember 2013 Majelis Hakim memutus Perkara
Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang gugatan
pembatalan pendaftaran merek yang tergugatnya terdiri dari:
Tergugat I : Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong)
57
Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian
Hukum Dan Hak Azazi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek.21
Kasus ini berawal dari sengketa yang terjadi antara produsen mobil
terkemuka di dunia asal Jerman yang bernama Bayerische Motoreen
Werke (BMW) berada dalam peringkat 100 besar dari daftar perusahaan
FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi peringkat 12 teratas dari
peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah satu agensi pemberi
peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand. Lebih lanjut, mobil-
mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film Hollywood yang
popular dan yang terkini adalah film action Mission Impossible Four yang
dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat terkenal.
Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri ke masa yang
lalu yaitu sejak tahun 1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya
pada tahun 1928 memproduksi mobil. Pendaftaran pertama merek kata
BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929 (dan/atau jauh sebelum
Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya) dan berlaku
hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas 07 dan 12. Saat ini.
Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk huruf BMW di lebih dari
150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara pendaftaran-
pendaftaran tersebut tidak mencakup hanya kendaraan-kendaraan dan
barang-barang terkait namun juga pakaian-pakaian, produk-produk
olahraga dan barang-barang fashion.
Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk Logo BMW
yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari
seperempat lingkaran berwarna biru dan dua bagian dari seperempat
lingkaran berwarna putih yang dinyatakan menyerupai suatu baling-baling
yang berputar dengan latar belakang langit.22
21 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
tentang Identitas Tergugat, h. 1
22 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
tentang Duduk Perkara, h. 5
58
Pada tahun 2013 Penggugat menggugat Hendrywo Yuwijoyo ke
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pembatalan
merek. Tergugat adalah pemilik merek BMW Body Man Wear dengan
nomor permohonan merek D00-2004 08806-08901 yang diajukan
permohonan merek pada tanggal 3 Mei 2002, dan diperoleh nomor
registrasi merek IDM000016513 pada tanggal 17 September 2004, di kelas
25 yaitu barang fashion.
Pada tanggal 20 Oktober 2008 Tergugat mendaftarkan logo
mereknya dan diperoleh nomor registrasi IDM000181631. Gugatan
pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa: “Gugatan
pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, atau Pasal 6”.
Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor
50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 9 Desember 2013
yang dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya. Dimana salah satunya Majelis hakim memutuskan BMW
milik Penggugat terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan, BMW
milik Tergugat dianggap memiliki iktikad tidak baik saat mendaftarkan
merek Body Man Wear, karena mendompleng ketenaran merek BMW
Jerman yang sudah terkenal dan memerintahkan kepada Turut Tergugat
yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan
pembatalan merek BMW milik Tergugat yang Termuat dalam Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.
Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Tergugat (Body
Man Wear) tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi
59
Nomor 45 K/Pdt.Sus-HAKI/2013/PN Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor
50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, dengan alasan bahwa
pembatalan merek yang telah dilakukan oleh Penggugat telah
kadaluwarsa.
Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan
Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat masing-
masing terdaftar sejak tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk
melindungi jenis-jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 25.
Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat
seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013. Dengan demikian gugatan
pembatalan pendaftaran Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal mulai berlakunya
perlindungan merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik
Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah
kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.23
Dengan demikian Merek Pemohon Kasasi dan Logo Pemohon
Kasasi tidak dapat dibatalkan apabila gugatan pembatalan diajukan lebih
dari 5 (lima) tahun oleh subyek hukum privat untuk bidang usaha
dikarenakan alasan telah meniru merek dan menyebabkan kerugian bagi
subyek hukum privat untuk bidang usaha tersebut kecuali Merek Pemohon
Kasasi dan Logo Pemohon Kasasi bertentangan dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan,
ketertiban umum, atau iktikad tidak baik yang bersifat umum untuk
ketertiban umum (karena setiap pelanggaran ketertiban umum diawali
dengan iktikad tidak baik).
23 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang Keberatan-
keberatan Kasasi yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi, h. 28
60
Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 79
K/Pdt.Sus-HKI/2014 pada tanggal 27 Oktober 2014 yang amar putusannya
menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Hendrywo Yuwijoyo tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN
Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013 namun, pihak BMW
(Bayerische Motoren Werke) sebagai Termohon Kasasi tidak menerima
hasil dari putusan Mahkamah Agung oleh karena itu Termohon Kasasi
melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung. Terhadap upaya hukum permohonan peninjauan
kembali, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 29
PK/Pdt.Sus-HKI/2016 pada tanggal 11 Mei 2016 yang amar putusannya
menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft
tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79
K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013.
Lalu, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.24 Upaya hukum
tersebut tidak membuahkan hasil. Mahkamah Agung hanya mengubah
putusan ditolak menjadi tidak diterima.
3. Perbandingan Kasus Pembatalan Pendaftaran Merek
Berdasarkan dua kasus di atas, terjadi disparitas putusan
Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak
sejenis terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang merek
dagang dan logonya mempunyai persamaan pada pokoknya maupun
keseluruhannya dengan merek dagang dan logo milik Pemohon
Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal untuk barang yang
24 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Amar
Putusan, h. 55
61
tidak sejenis berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas adalah perbedaan
atau jarak.25 Menurut Black’s Law Dictionary, disparity is inequality or a
differnce in quantity or quality between two or more things.26 Yang
berarti, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau
kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Dalam putusan hakim, kata
disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan.
Perbedaan di antara keduanya tersebut yang menunjukkan adanya
disparitas. Disparitas terjadi terhadap putusan hakim, baik pada satu
majelis hakim maupun terhadap majelis hakim yang berbeda dalam
perkara yang sama. Akar persoalan disparitas putusan tersebut berawal
dari kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh para hakim saat
menjatuhkan putusan. Akan tetapi, disparitas tersebut dapat dibenarkan
dalam putusan hakim, asalkan masing-masing perkara yang sama tersebut
memiliki alasan-alasan pembenar yang jelas dan wajar.
Adanya disparitas dapat menyebabkan timbulnya inkonsistensi di
dalam lingkungan peradilan. Namun, persamaan persepsi di dalam
penerapan hukum akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya
kepastian hukum tersebut akan mencegah atau menghindarkan disparitas
dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar
hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa
dengan perkara yang telah diputus atau diadili oleh hakim sebelumnya,
sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari
keadilan.27
25 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), h. 270
26 A Bryan Garner, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn, 1999), h. 482
27 Mahkamah Agung RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi
Disparitas Putusan Pengadilan, (Mega Mendung: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI, 2010) h. 109
62
Disini peneliti akan membandingkan kedua kasus tersebut
menggunakan tabel.
Tabel 4.1: Tabel Perbandingan Kasus Pembatalan Pendaftaran
Merek
Pertimbangan Hukum Amar Putusan
Menimbang, bahwa terhadap
alasan-alasan permohonan
peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung
berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan
permohonan peninjauan
kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali tersebut
dapat dibenarkan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Judex Juris dalam
putusannya telah melakukan
kekhilafan hakim atau
kekeliruan yang nyata karena
telah membatalkan Putusan
Judex Facti/Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor
47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN
Niaga Jkt. Pst., tanggal 18
November 2015 dan dengan
menyatakan menolak gugatan;
- Bahwa belum adanya
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan peninjauan
kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali Skyworth Group Co., Ltd.,
tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 165 K/Pdt.SusHKI/2016
tanggal 18 Juli 2016.
MENGADILI
KEMBALI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat
tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah
beriktikad tidak baik dalam
mengajukan permohonan merek
dagang/jasa Skyworth dengan
Merek Nomor SKYWORTH-RGB
Pendaftaran IDM00104338,
IDM00104340 dan IDM000104342
atas nama Tergugat I cq. Linawaty
Nomor Perkara: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
63
Peraturan Pemerintah
berkaitan dengan Pasal 6 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang
Merek, mengenai
Perlindungan Merek Terkenal
yang tidak sejenis tersebut,
Mahkamah Agung
berpendapat sesuai dengan
hasil Rumusan Kamar Perdata
yang telah dituangkan ke
dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2015 seharusnya
putusan Judex Juris
menyatakan gugatan tidak
dapat diterima, bukan
menyatakan gugatan ditolak
seperti putusan Judex Juris;
- Bahwa putusan Judex Facti
atau Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat telah tepat dan benar
dalam putusannya karena
telah berani melakukan
Judicial Activism, memberi
perlindungan bagi Merek
Terkenal tidak sejenis, walau
belum ada Peraturan
Pelaksanaannya karena
Indonesia adalah penanda
Hardjono pada tanggal 22 Desember
2006.
3. Menyatakan merek dagang dan
Logo Skyworth merupakan nama
Badan Hukum milik Penggugat dan
satu-satunya sebagai pemilik dan
pemakai yang pertama kalinya atas
merek dagang dan Logo Skyworth
yang sudah dikenal di Dunia
Internasional, sehingga Penggugat
mempunyai hak tunggal untuk
menggunakan merek dagang dan
Logo Skyworth tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa
Skyworth di bawah Nomor
Pendaftaran SKYWORTH-RGB
IDM000104338, IDM00104340,
dan IDM000104342 tanggal 22
Desember 2006 atas nama Tergugat
mempunyai persamaan pada
pokoknya maupun keseluruhannya
dengan merek dagang dan Logo
Skyworth milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum
pendaftaran merek barang/jasa
Skyworth di bawah Nomor
Pendaftaran IDM000104338,
IDM00104340 SKYWORTH-RGB
dan IDM000104342 tanggal 22
Desember 2006, atas nama Tergugat
I cq. Linawaty Hardjono.
64
tangan World Trade
Organization Agreements
dengan TRIP’s sebagai
lampirannya dan Paris
Convention sehingga
berkewajiban melindungi
Merek Terkenal termasuk
yang tidak sejenis;
- Bahwa dengan demikian
maka pertimbangan dan
putusan Judex Facti
Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tersebut dapat diambil
sebagai pertimbangan dan
putusan Mahkamah Agung;
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan di
atas, Mahkamah Agung
berpendapat terdapat cukup
alasan untuk mengabulkan
permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali
Skyworth Group Co., Ltd.,
tersebut dan membatalkan
Putusan Mahkamah Agung
Nomor 165 K/Pdt.Sus-
HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016.
6. Memerintahkan kepada Tergugat II
cq. Kementerian Hukum dan HAM
cq. Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual cq. Direktorat
Merek untuk membatalkan dan
mencoret pendaftaran merek
barang/jasa Skyworth
SKYWORTH-RGB di bawah
Nomor Pendaftaran
IDM000104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 tanggal 22
Desember 2006, atas nama Tergugat
I cq. Linawaty Hardjono dari Daftar
Umum Merek dan selanjutnya
mengumumkan pembatalan dan
pencoretan (penghapusan)
pendaftaran merek tersebut dalam
Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk
menghentikan promosi, distribusi
dan atau pemasaran dan juga
menarik dari pasaran produk-produk
yang menggunakan merek dan logo
SKYWORTH milik Penggugat
dalam Wilayah Indonesia maupun di
luar Wilayah Negara Republik
Indonesia dalam jangka waktu
selambat-lambatnya dua minggu
setelah Putusan Pengadilan Niaga
perkara a quo telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
65
8. Memerintahkan Tergugat II cq.
Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual cq. Direktur Merek untuk
menerbitkan Sertifikat Merek atas
nama Skyworth sebagai merek
dagang dan Logo Skyworth milik
Penggugat dalam Daftar Umum
Merek yaitu yang telah dimohonkan
pendaftarannya oleh Penggugat
berdasarkan surat pendaftaran
merek.
Nomor Perkara: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pertimbangan Hukum Amar Putusan
Menimbang, bahwa terhadap
alasan-alasan peninjauan
kembali tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa terlepas dari alasan-
alasan peninjauan kembali
tersebut Mahkamah Agung
berpendapat bahwa terdapat
kekeliruan Hakim atau
kekeliruan nyata dalam putusan
Judex Juris dengan
pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Rapat
Pleno Kamar Perdata
tanggal 9 sampai dengan
tanggal 11 Desember 2015
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan peninjauan
kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014
tanggal 27 Oktober 2014 juncto
Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN
Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember
2013.
MENGADILI KEMBALI:
Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima.
66
yang kemudian dituangkan
dalam SEMA Nomor
03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015
telah disepakati bahwa
“gugatan pembatalan
terhadap merek yang
memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek
pihak lain untuk barang atau
jasa yang tidak sejenis,
gugatan itu harus dinyatakan
“tidak dapat diterima” bukan
ditolak, dengan
pertimbangan sesuai dengan
Pasal 6 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek yang
menjadi dasar pengaturan
merek yang sama tetapi beda
jenis masih harus diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Karena Peraturan
Pemerintah tersebut belum
diundangkan oleh
Pemerintah, maka dapat
dinyatakan belum terjadi
pelanggaran merek;
- Dengan demikian dengan
adanya Keputusan Rapat
Pleno Kamar Perdata
tanggal 9 sampai dengan
67
Berdasarkan tabel 4.1: Tabel Perbandingan Kasus Pembatalan
Pendaftaran Merek di atas, adanya disparitas putusan atas pembatalan
merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang diterapkan Mahkamah
Agung kepada dua Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus yang
serupa. Hal lain yang menjadi polemik bagi peneliti adalah pelaksanaan
putusan pembatalan pendaftaran merek oleh Mahkamah Agung jika dilihat
tanggal 11 Desember 2015
tersebut yang kemudian
dituangkan dalam SEMA
Nomor
03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015,
maka putusan-putusan
Mahkamah Agung terdahulu
tentang merek yang sama
untuk barang tidak sejenis
tidak lagi dipedomani;
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan di
atas, Mahkamah Agung
berpendapat terdapat cukup
alasan untuk mengabulkan
permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali
Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft tersebut
dan membatalkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 79
K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal
27 Oktober 2014.
68
dari pertimbangan hukumnya menyebabkan ketidakpastian mengingat
pada perkara dengan Termohon Peninjauan Kembali Linawaty Hardjono
yang merupakan pemilik merek Skyworth lokal dinyatakan oleh
Mahkamah Agung batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa
Skyworth di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340
SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas
nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan
HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan
pertimbangan belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pasal
6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar
Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya putusan Judex Juris menyatakan gugatan
tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak. Bahwa lagi pula
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan Judicial
Activism, memberi perlindungan bagi Merek Terkenal tidak sejenis, walau
belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena Indonesia adalah
participant/penanda tangan World Trade Organization Agreements dengan
TRIP’s sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban
melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis.28 Sedangkan,
pada perkara dengan Termohon Peninjauan Kembali Hendrywo Yuwijoyo
yang merupakan pemilik merek BMW (Body Man Wear) dinyatakan
belum terjadi pelanggaran merek karena dalam amar putusan tersebut
Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Meski “BMW Body Man Wear” memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek terkenal BMW milik pihak lain untuk barang atau jasa yang
tidak sejenis. Artinya gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh
28 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung, h. 10
69
Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft tidak diterima oleh
Mahkamah Agung, sehingga Hendrywo Yuwijoyo sebagai pemilik merek
BMW (Body Man Wear) tetap bisa melanjutkan produksinya karena tidak
ada akibat hukum terhadap status kepemilikan objek perkara dalam hal ini
Penggugat tidak dapat membatalkan merek BMW Body Man Wear milik
Tergugat sehingga pihak Tergugat masih bisa menggunakan merek
tersebut. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar
Perdata tanggal 9-11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam
SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa
“gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak
sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak,
dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan
merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Sebab, Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan
oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek.
Dalam kasus gugatan pembatalan pendaftaran merek yang
permasalahannya serupa tersebut, dalam pelaksanaan putusannya tidak
seragam. Kasus merek Skyworth gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,
sedangkan kasus merek BMW gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan putusan antar kasus yang
serupa. Undang-undang ternyata tidak cukup memuaskan bagi pencari
keadilan. Sehingga, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik
merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena diperlakukan tidak sama.
70
BAB IV
DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN
MEREK TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS
A. Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek
Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis
Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang
dilindungi oleh undang-undang. Dengan adanya hukum yang mengatur
tentang hak atas merek yang ada di Indonesia, seharusnya dapat melindungi
pemilik hak atas merek dari peniruan atau pendomplengan merek yang sudah
mempunyai reputasi. Sampai saat ini, di Indonesia masih banyak
permasalahan mengenai sengketa pembatalan merek karena mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang
diajukan ke Pengadilan Niaga malah sampai ke tingkat Kasasi maupun
Peninjauan Kembali. Oleh karena pentingnya suatu merek, maka
menyebabkan sering kali terjadinya kasus merek.
Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek
tertentu. Jika merek yang ditiru bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan
menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan, adalah jika merek yang
ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemegang hak atas merek terkenal tentu
saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru. Bisa jadi dengan peniruan
itu, konsumen disesatkan dan merusak reputasi merek terkenal tersebut.1
Sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh
perlindungan hukum merek sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan
bahwa:
“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek
untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek
1 Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan
Intelektual), (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), h. 15
71
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya”.
Dengan narasi yang berbeda, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Hak atas
merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Tidak semua permohonan
pendaftaran hak atas merek dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu suatu
permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
terkenal pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau
jasa yang sejenis. Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sehingga ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula diberlakukan
terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek secara tekstual sama dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis.
Jika suatu merek yang sudah terdaftar (artinya sudah lolos dari filter
pemeriksaan di Kantor Merek) dianggap memiliki persamaan atau kemiripan,
maka penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan. Ini berarti harus
menjadi perkara gugatan di Pengadilan2 sebagaimana Pasal 68 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan,
“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5,
dan 6”. Dengan narasi yang berbeda, dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Gugatan
2 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha
Mulia, 2017), h. 94
72
pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.
Pembatalan pendaftaran merek harus berdasarkan putusan Pengadilan, karena
sengketanya tidak dapat diselesaikan secara administratif oleh Kementerian
Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.
Direktorat Merek.3
Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan pembatalan
merek, ia dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dikarenakan dalam
Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman berbunyi:
Mahkamah Agung berwenang:
1. Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
kecuali undang-undang menyatakan lain;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Apabila pemilik merek masih keberatan terhadap keputusan
pembatalan merek di tingkat Kasasi, maka bisa melakukan upaya hukum luar
biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 89 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
Kedudukan Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi di
Indonesia. Tugas Mahkamah Agung di dalam menyelesaikan perkara bukan
sebagai pengadilan ulang, akan tetapi sebagai pengadilan tingkat Kasasi dan
pengadilan tingkat Peninjauan Kembali.4
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, Pengadilan Niaga juga menjalankan tugasnya
untuk mengadili sengketa merek, sebab sengketa merek yang terjadi sekarang
3 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, (Yogyakarta:
Deepublish, 2019), h. 82
4 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, ... h. 103
73
termasuk perkara perdata khusus karena persoalan merek memiliki
kekhususan dimana tidak setiap orang memiliki sengketa tersebut. Oleh
karena itu, sengketa merek dalam hal ini merek terdaftar tidak dapat diadili di
Pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Niaga. Untuk perkara
perniagaan termasuk perkara merek, upaya hukum terhadap putusan
Pengadilan Niaga tidak mengenal banding melainkan langsung Kasasi ke
Mahkamah Agung. Selain itu, Permohonan Peninjauan Kembali dalam
perkara merek di kenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap putusan merek yang telah
berkekuatan hukum tetap, baik yang putusan Pengadilan Niaga maupun
putusan Kasasi Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan Peninjauan
Kembali dari pihak yang berperkara yang merasa tidak puas atas putusan
tersebut. Setiap perkara yang diputus Mahkamah Agung putusannya langsung
memperoleh hukum tetap dan dapat berguna bagi pencari keadilan.
Penyelesaian perkara merek tidak lepas dari proses penegakan
hukumnya. Sering kali penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri satu dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
lainnya berbeda untuk kasus yang hampir sama, dan terkadang juga penerapan
hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan
penerapan hukum merek di tingkat kasasi di Mahkamah Agung serta,
terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung satu dengan penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung lainnya berbeda untuk kasus yang hampir
sama. Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal maupun
vertikal.5 Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai kontradiksi yang
rasional, sebagaimana dikatakan Oemar Seno Adji: “Bahwa disparitas
merupakan hal yang wajar”. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan
dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara
5 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 469
74
yang diajukan kepadanya.6 Majelis hakim tentunya harus tetap
mengedepankan aspek dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan
dapat menjelaskan secara tepat dan benar tentang perkara yang diputusnya
tersebut karena disisi lain disparitas putusan hakim dapat menyebabkan
gangguan, penderitaan, bahkan ketidakpercayaan bagi para pemegang hak atas
merek terkenal pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap
aspek kepastian hukum.
Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja
dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya
disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, baik disparitas
proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas
putusan akhir.7 Menurut peneliti, mungkin saja akibat disparitas putusan
Mahkamah Agung tersebut, bisa saja menyebabkan Pemohon Peninjauan
Kembali/Penggugat dapat saja membandingkan putusan yang didapatnya
dengan yang lain dan merasa tidak adil atas ketidakpastian perlindungan
hukum merek terkenal terhadap penerapan putusan pembatalan pendaftaran
merek yang ada, sehingga bisa saja menyebabkan pemilik merek terkenal atau
masyarakat lainnya tidak percaya lagi terhadap penegak hukum yang
menurutnya tidak memberikan aspek keadilan dan kepastian hukum karena
diperlukan tidak sama. Adanya ketidakpastian masyarakat dalam menilai
penegakkan hukum itu, maka akan mengkristal menjadi ketidakpercayaan
masyarakat terhadap penegakan hukum. Dari sini akan tampak suatu persoalan
yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada
kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara
hukum sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terutama pemilik
hak atas merek terkenal terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas
disini dimaksudkan dalam penerapan pembatalan pendaftaran merek dalam
6 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. 11
7 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. iii
75
hal ini pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang penerapan
kaidah hukumnya berbeda-beda dalam penyelesaian kasus yang serupa, yaitu
kasus Merek Skyworth dan Merek BMW.
Disparitas biasanya mempunyai dampak bagi pemilik hak atas merek
terkenal yaitu hilangnya rasa keadilan. Padahal Allah SWT sudah menyerukan
dalam ayat Al Quran bahwa para penegak hukum dalam memutus perkara
harus berbuat seadil-adilnya, karena ayat ini secara tegas menggandengkan
antara amanat dengan keadilan yang harus diemban pengemban amanat yaitu
harus menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan demikian
termaktub dalam kitab Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Surat An-
Nisa Ayat 58. Allah SWT berfirman:
يأمركم أن تؤدوا المانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن إن للا
كان سميعا بصيراتحكموا با ا يعظكم به إن للا نعم لعدل إن للا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi kamu pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”. (Q.S An-Nisa Ayat 58)8
Adapun menurut peneliti faktor yang menjadi pertimbangan
Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek yang
menimbulkan disparitas yaitu, faktor Mahkamah Agung dalam memutus
pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang
berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek dan ada yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs
Agreement. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan
Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara.
Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek menyatakan bahwa:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis
8 https://litequran.net/an-nisa, diakses pada 15 September pukul 22.22 WIB.
76
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Dengan memperhatikan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek khusus untuk perlindungan merek terkenal barang
dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula diberlakukan”.9
Menurut peneliti, hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek
terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan
terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis harus menunggu Peraturan
Pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang
tidak sejenis akan sulit didapatkan.
Akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan
Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
maka terjadilah ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal
untuk barang tidak sejenis dan menyebabkan hakim tidak selaras dalam
memutus perkara merek seperti Mahkamah Agung dalam memutus kasus
merek Skyworth dan merek BMW. Pada kasus merek Skyworth China
melawan Skyworth Lokal di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung
mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan merek dagang dan
logo Skyworth merupakan nama Badan hukum milik Penggugat dan satu-
satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang pertama kalinya atas merek
dagang dan logo Skyworth yang sudah dikenal di Dunia Internasional dan
merek Skyworth atas nama Tergugat I Linawaty Hardjono mempunyai
persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan
logo Skyworth milik Penggugat dan telah dilandasi dengan iktikad tidak baik
dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Skyworth, sehingga
Mahkamah Agung membatalkan merek Skyworth milik Tergugat I. Dengan
pertimbangan hukum yaitu belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan
dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek, mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut,
9 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 157
77
Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Perdata
yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2015 seharusnya putusan Judex Juris menyatakan gugatan tidak dapat
diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak seperti putusan Judex Juris.
Bahwa lagi pula putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah
berani melakukan Judicial Activism, memberi perlindungan bagi Merek
Terkenal tidak sejenis, walau belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena
Indonesia adalah participant/penanda tangan World Trade Organization
Agreements dengan TRIP’s sebagai lampirannya dan Paris Convention
sehingga berkewajiban melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak
sejenis.
Berbeda halnya dengan kasus merek BMW melawan merek BMW
Body Man Wear, hakim tidak mengikuti yurisprudensi dari kasus serupa,
karena keluarnya SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan
bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan
harus berisi amar tidak diterima bukan ditolak karena Peraturan Pemerintah
yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek belum diundangkan oleh Pemerintah, sehingga putusan-
putusan sebelumnya tidak dapat dipedomani. Putusan Peninjauan Kembali
dalam kasus merek BMW tersebut dinyatakan kabul dengan amar putusan
tidak dapat diterima.
Dari 2 (dua) putusan kasus merek yang serupa tersebut menyebabkan
disparitas putusan Mahkamah Agung yang menimbulkan ketidakpastian dan
ketidakadilan untuk para pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak
sejenis, yang telah dengan susah payah dibangun oleh pemilik merek terkenal
selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar untuk membangun mereknya
hingga terkenal dengan mempunyai reputasi yang baik.
Permasalahan kekosongan hukum yang mengatur lebih rinci dalam
Peraturan Pemerintah mengenai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak
78
sejenis yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek menyebabkan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa
pembatalan merek secara tidak seragam, sehingga menimbulkan disparitas.
Padahal menurut peneliti, Mahkamah Agung harusnya tidak boleh
bersembunyi dibalik alasan kekosongan hukum sebagaimana dalam teori
kepastian hukum bahwa hukum positif menempatkan peraturan perundang-
undangan, menemukan asas-asas hukum atau menciptakan hukum baru
apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau
badan-badan peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting
dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Oleh karena undang-
undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka hakim harus
mencari hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pun menjelaskan
bahwa andai kata ia maksudnya hakim tidak menemukan hukum tertulis, dia
wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum
sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.10 Hal tersebut
juga dikuatkan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu
apabila dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan peradilan, terdapat
hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang maka Mahkamah Agung
berwenang untuk mengatur. Maksud ketentuan tersebut yaitu untuk
menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan
peradilan, sehingga, apabila terjadi kekosongan hukum dalam
penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung dapat menggunakan
kesewenangannya untuk membuat aturan pelengkap guna mengisi kekosongan
hukum tersebut.
10 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan
implikasi”, ... h. 202-203
79
Dengan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan merek
terkenal untuk barang tidak sejenis yang belum ada Peraturan Pemerintah
maka Mahkamah Agung seharusnya dapat melakukan pencarian hukum (recht
finding) demi tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebab,
Mahkamah Agung dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari
dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak
mengatur secara jelas dan lengkap. Jika Peraturan Pemerintah dimaksud
belum ada, pengadilan dapat merujuk pada Perjanjian TRIPs sebagai sumber
hukum atau mengikuti pendapat yurisprudensi meskipun dalam praktik
yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat sebagai preseden. Sehingga,
Mahkamah Agung memiliki komitmen kuat supaya putusan-putusannya
selaras dengan tuntutan dari hukum internasional meskipun aturan hukum
positif yang ada di Indonesia belum sampai pada level itu.11
Peneliti memerhatikan bahwa kasus Merek Skyworth dan Merek
BMW dalam memutus sengketa pembatalan merek yang dalam
pertimbangannya memang Mahkamah Agung sama-sama mengeluarkan
SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal
gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar
tidak diterima bukan ditolak karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan
Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
belum diundangkan oleh Pemerintah akan tetapi, menurut peneliti untuk
Kasus Merek Skyworth pertimbangan Mahkamah Agung sudah tepat dan
benar karena walaupun sama-sama mengeluarkan SEMA untuk menutupi
kekosongan hukumnya, Mahkamah Agung juga dalam Kasus merek Skyworth
menerapkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan pertimbangan bahwa
putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan
Judicial Activism, memberi perlindungan bagi Merek Terkenal tidak sejenis,
walau belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena Indonesia adalah
11 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 75
80
participant/penanda tangan World Trade Organization Agreements dengan
TRIP’s sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban
melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis.
Oleh karena itu, peneliti berpendapat hal tersebut memang sudah tepat
dan selaras dengan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia yang
memberikan perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis.
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (3) dalam Perjanjian
TRIPs menyatakan, bahwa secara mutatis-mutandis ketentuan Pasal 6 bis
Konvensi Paris akan berlaku untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.
Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs maka memiliki
implikasi hukum bagi Indonesia, yaitu harus melaksanakan dengan iktikad
baik ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut
berdasarkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional bahwa janji
yang dibuat harus ditepati. Jadi, negara Indonesia harus mengikatkan serta
menundukkan diri pada peraturan internasional yang telah ditandatanganinya
tidak boleh mengingkari.12 Tampak sudah jelas bahwa setiap negara yang turut
serta dalam penandatanganan traktat-traktat tersebut terikat secara hukum
terhadap peraturan mengenai merek terkenal. Dimana, negara berhak untuk
menolak atau membatalkan segala merek terkenal yang didaftarkan dengan
dasar iktikad buruk untuk mendompleng merek terkenal milik pihak lain.13
Selain itu, sesuai dengan prinsip national treatment, maka setiap warga negara
peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia
diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian
perlindungan merek.14 Dengan begitu, perlindungan terhadap merek terkenal
memang seharusnya diberikan Indonesia untuk pemilik merek Skyworth
12 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 88
13 O.C. Kaligis, Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta, (Bandung: PT Alumni, 2012), h.
273
14 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2017), h. 27
81
China karena Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama terhadap
kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya. Sebab, Indonesia sebagai
negara anggota TRIPs Agreement wajib menjalankan kewajiban internasional
dalam hukum nasional.
Berbeda halnya dengan kasus Merek BMW, yang sama-sama
mengeluarkan SEMA untuk menutupi kekosongan hukumnya, akan tetapi
dalam Kasus Merek BMW, Mahkamah Agung menyatakan amar putusan
tidak dapat diterima untuk kasus persamaan pada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain yang tidak sejenis. Hal
tersebut tentu jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum untuk kasus Merek
BMW karena diperlakukan tidak sama dengan kasus Merek Skyworth.
Mahkamah Agung telah gagal dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap Penggugat selaku pemilik merek BMW Jerman. Padahal menurut
peneliti meskipun belum ada Peraturan Pemerintah, Mahkamah Agung bisa
merujuk pada Perjanjian TRIPs sebagai sumber hukum sebagaimana dalam
teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa kepastian hukum itu tidak
semata-mata berpangkal pada apa yang tertulis di dalam undang-undang saja
tetapi juga bisa berpangkal pada traktat/perjanjian internasional yang telah
diratifikasi dan yurisprudensi, sama halnya dengan kasus merek Skyworth.
Jika pengadilan berpendirian bahwa perlindungan hukum belum ada
karena belum ada Pengaturan Pemerintah, hal ini tidak dapat digunakan
sebagai alasan pembenar ketika Indonesia sebagai negara pihak Perjanjian
TRIPs dianggap lalai memberikan perlindungan hukum terhadap merek
terkenal dengan melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian TRIPs
tersebut. Seyogianya, hakim cermat dalam menanggapi isu ini dan tidak
terjebak sebagai ‘terompet’ undang-undang karena hakim harus menafsirkan
undang-undang tersebut menurut jiwa undang-undang (the spirit of the law)15
karena, harapan banyak orang hakim memutus berdasarkan hukum, undang-
15 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 90
82
undang, kebenaran, keadilan, tidak hanya keadilan bagi masyarakat, tetapi
juga keadilan bagi para pihak.16
Sebagaimana Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang belum
diundangkan oleh Pemerintah, hal tersebut yang menimbulkan disparitas
putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak
sejenis, sehingga Mahkamah Agung kesulitan dalam melaksanakan
perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Banyak di antara
hakim Mahkamah Agung terhadap perkara yang sama, sama-sama merek
terkenal untuk barang tidak sejenis menerapkan pasal yang berbeda yaitu ada
yang menerapkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dan ada yang
menerapkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek, hal tersebut sama seperti kasus merek Skyworth dan merek BMW.
Dalam kasus merek Skyworth, Mahkamah Agung menerapkan Pasal 16 Ayat
(3) TRIPs Agreement, sedangkan kasus merek BMW, Mahkamah Agung
menerapkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek.
Pemerintah perlu benar-benar didorong untuk secepatnya menerbitkan
Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya
Peraturan Pemerintah itu bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan
pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan
intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi
yang kondusif bagi pelaku usaha bisnis.17 Tidak hanya itu perlindungan
hukum terhadap merek juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk
pemilik merek terkenal karena aturan regulasi yang rinci dan tegas diperlukan
untuk menjamin kepastian hukum. Selama Peraturan Pemerintah itu belum
ada maka Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
16 Ikatan Hakim Indonesia, “VARIA PERADILAN”, Majalah Hukum Tahun XXVII
Nomor 312, (November 2011), h. 109
17 O.C. Kaligis, Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta, ... h. 270
83
Merek tidak akan berlaku secara efektif, dan Indonesia sebagai negara anggota
TRIPs Agreement tidak dapat menjalankan kewajiban internasionalnya dalam
peraturan nasional.
Di Indonesia tidak menganut Teori Monisme (Hukum internasional
dan hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum) maupun tidak
menganut Teori Dualisme (Hukum internasional dan hukum nasional sebagai
dua sistem hukum berbeda atau masing-masing berdiri sendiri), akan tetapi
Indonesia menganut Teori Monisme dan Teori Dualisme dalam teori
hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sebab, meskipun
secara eksplisit tidak dijumpai kaidah yang memberi batasan mengenai
kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak memberikan
kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk menyimpangi hukum
internasional dengan alasan bahwa hukum nasional Indonesia lebih tinggi dari
hukum internasional. Tidak ditemukan pula suatu kaidah hukum bahwa
Indonesia tidak perlu menyesuaikan aturan hukum positifnya dengan aturan
hukum internasional. Dalam praktik hal ini penting pengaruhnya dalam
lapangan international law of treaty atau hukum perjanjian internasional.
Meskipun secara konstitusional kaidah hukum yang ada serba terbatas dan
tidak jelas, sebagai pihak suatu perjanjian internasional Indonesia
berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional itu dengan iktikad
baik.18
Disisi lain, untuk memberikan kepastian hukum tanpa
mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi
pemilik hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada
kelas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sekalipun belum diterbitkan
Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan pada Pasal 6 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pihak pemilik
merek terkenal dapat mempergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang
18 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 41
84
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa, “Merek tidak
dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
beriktikad tidak baik”. Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang
memiliki iktikad tidak baik di dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada
Penjelasan Pasal 4 adalah:19
“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak
jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan
usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan konsumen”.
Apabila dikaitkan dengan kasus Merek Skyworth dan Merek BMW,
peneliti akan terlebih dahulu membahas kasus Merek Skyworth maka dalam
kasus tersebut dapat dilihat bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas
merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dimana pada kasus tersebut, telah
membuktikan bahwa adanya iktikad tidak baik dari Pihak Tergugat I yaitu
Linawaty Hardjono untuk mengambil alih merek dan logo Skyworth milik
Penggugat tersebut dan Linawaty Hardjono telah meniru serta menjiplak
ketenaran merek Skyworth milik Penggugat yang sudah dikenal di berbagai
negara, sehingga pendaftaran merek Skyworth yang dilakukan oleh Linawaty
Hardjono tersebut ke Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di bawah Nomor
IDM000104338, IDM00104340, dan IDM000104342 tanggal 22 Desember
tahun 2006, dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak
baik karena merek Skyworth milik Linawaty Hardjono mempunyai persamaan
yang sangat mirip dengan merek dagang dan logo Skyworth milik Penggugat
maka apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia
usaha atau bisnis, sudah pasti akan menimbulkan persaingan tidak sehat yang
menyesatkan masyarakat luas yang membeli barang-barang tersebut seolah-
olah barang yang dibeli konsumen tersebut benar barang-barang produksi
19 Sebastian Putra Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek
Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak
Sejenis”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 3 Nomor 1, (2014), h. 10-11
85
Penggugat yang menggunakan merek Skyworth dan hal tersebut berdampak
merugikan Penggugat. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas,
Pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek Skyworth oleh Tergugat
I Linawaty Hardjono dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh karena itu
terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek
Skyworth milik Tergugat I atas nama Linawaty Hardjono di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai iktikad tidak baik yang
diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek telah dipergunakan Mahkamah Agung sebagai dasar memeriksa,
mengadili, dan memutus kasus Merek Skyworth sebagaimana menurut
Sudargo Gautama bahwa “hanya orang yang beriktikad baik yang perlu
dilindungi hak-haknya sedangkan orang yang beriktikad tidak baik tidak perlu
dilindungi”20 sehingga, merek Skyworth milik Penggugat berhak mendapat
perlindungan hukum terhadap merek terkenal sedangkan merek Skyworth
milik Tergugat I tidak perlu mendapat perlindungan karena beriktikad tidak
baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan maksud
mendompleng merek terkenal milik Penggugat.
Lain halnya dengan kasus Merek BMW, peneliti berpendapat bahwa
bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk
barang tidak sejenis tidak didapatkan. Padahal dalam putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Tergugat yaitu
Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong) beriktikad tidak baik pada
waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW Body Man Wear
karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BMW dan Logo
BMW karena dilandasi niat meniru merek terkenal BMW dan Logo BMW
milik Penggugat. Sebagaimana kasusnya yaitu, bahwa Tergugat telah
memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jeans dengan menggunakan
pendaftaran mereknya. Merek BMW Body Man Wear tercetak pada label
20 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989),
h. 133
86
yang juga mencakup gambar dari mobil BMW milik Penggugat. Hal ini jelas
merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-
mobil mewah milik Penggugat. Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat jelas
bermaksud mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh
Penggugat.
Pada tingkat Peninjauan Kembali bentuk perlindungan hukum bagi
pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus BMW
tidak didapatkan karena Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor
3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan
pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar tidak
diterima karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diundangkan
oleh Pemerintah. Akibat Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan
oleh Pemerintah, maka dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek, sehingga
putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap status
kepemilikan objek perkara dalam hal ini Penggugat tidak dapat membatalkan
merek BMW milik Tergugat sehingga Tergugat masih bisa menggunakan
merek tersebut.
Padahal dalam pelaksanaannya, permohonan pendaftaran merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
pihak lain, secara serta merta dapat diasumsikan mengandung iktikad tidak
baik.21 Menurut peneliti logikanya, tindakan mendompleng merek orang lain
sama saja artinya melakukan tindakan yang didasari dengan iktikad tidak baik,
dalam kasus merek BMW ini jelas adanya iktikad tidak baik yang dilakukan
oleh Tergugat yaitu Hendrywo Yuwijoyo untuk mendompleng ketenaran
merek BMW milik Penggugat. Dapat dibuktikan dari nama, pengucapan dan
bentuk logo merek BMW milik Tergugat yang memiliki persamaan pada
pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek BMW milik Penggugat,
sehingga hal tersebut dapat menyesatkan konsumen akan tetapi dalam tingkat
Peninjauan Kembali, merek BMW milik Penggugat tidak mendapat
21 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, ... h. 43
87
perlindungan hukum hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis
karena gugatan Penggugat tidak diterima. Padahal perlindungan hukum
harusnya secara konkret ditemukan dalam proses penegakan hukum di
Pengadilan. Untuk kasus merek BMW, perlindungan hukum tidak terlihat dari
putusan Mahkamah Agung, dengan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat
dalam permohonan pendaftaran merek seharusnya dapat diperhitungkan untuk
membatalkan suatu merek yang terdaftar oleh pihak lain di Indonesia.
Bagaimanapun juga disparitas putusan pembatalan pendaftaran merek terkenal
untuk barang tidak sejenis, tidak dapat dihilangkan apabila Peraturan
Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diterbitkan oleh Pemerintah, namun
perihal tidak ditemukannya aspek keadilan dan kepastian hukum terhadap
putusan yang berbeda-beda tersebut, dapat diminimalisir dengan menjelaskan
alasan-alasan hukum yang jelas dan tepat dalam pertimbangan hukumnya,
karena idealnya suatu putusan itu harus mewujudkan nilai keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak
Sejenis
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.22
Konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada tahun 1883
dengan ditandatanganinya The Paris Convention for the Protection of
Industrial Property (selanjutnya disebut Konvensi Paris) yang merupakan
salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Ada 3 (tiga) hal
penting yang diatur dalam Konvensi Paris ini, yaitu national treatment, yang
artinya bahwa setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 53
88
negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya
sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek, Priority Rights, yaitu hak-
hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi
untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris, dan
registration yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan
pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.23
Definisi yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang memuat
beberapa prinsip rumusannya masih sangat sederhana, yaitu:24
1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan
merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan)
permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang
penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau
dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang:
(a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima
pendaftaran merupakan merek terkenal atau dikenal luas sebagai merek
milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana
diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau
sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung
sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal
tersebut).
3. Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu
untuk memintakan pembatalan. Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut
kemudian diadopsi Pasal 16 Ayat (2) dan (3) TRIPs yang menyatakan:
(2) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis
mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-
known. Members shall take account of the public including knowledge
23 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: PT. Alumni,
2009), h. 62
24 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 30
89
in the Member concerned which has been obtained as a result of the
promotion of the trademarks.
Terjemahannya adalah:
Pasal 6 bis Paris Convention (1967) berlaku secara mutatis mutandis
terhadap jasa. Untuk menentukan merek dagang adalah merek
terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang
merek dagag tersebut dalam masyarakat, serta pengetahuan dari
negara peserta yang didapatkan dari hasil kegiatan promosi merek
dagang tersebut.
(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis
mutandis, to goods or services which are no similar to those in
respect of which trademarks is registered, provided that use that
trademarks in relation to those goods or services would indicate a
connection between those goods or services and the owner of the
registered trademarks and provided that the interest of the owner of
the registered trademarks are likely to be damaged by such use.25
Terjemahannya adalah:
Pasal 6 bis Paris Convention (1967) berlaku secara mutatis mutandis
untuk barang/jasa yang tidak sejenis dengan barang/jasa yang
dilindungi oleh merek terdaftar asalkan merek tersebut digunakan
untuk mengindikasikan suatu hubungan barang/jasa dengan pemilik
merek tersebut merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar.
Berdasarkan rumusan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement, maka Pasal
6 bis Konvensi Paris (1967) telah diakomodasi dan diperluas perlindungan
hukum merek terkenal yang tidak hanya untuk barang sejenis namun
diberlakukan pula terhadap barang dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria
yaitu: “jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya
hubungan/confussion of business connection” antara barang dan jasa yang
menggunakan merek tersebut dengan produsennya, hal tersebut merupakan
pertimbangan utama untuk menentukan apakah merek yang sama dengan
merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis.
Dengan demikian, Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi
TRIPs Agreement dan Paris Convention menimbulkan konsekuensi bahwa ia
harus menaati dan melaksanakan TRIPs Agreement. Negara harus mengambil
tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan
kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal untuk barang tidak
25 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 29-31
90
sejenis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention,
pengaturan dalam pasal ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional.
Selain itu, sebagai negara pihak yang meratifikasi TRIPs Agreement dan Paris
Convention, Indonesia memiliki daya ikat terhadap perjanjian tersebut. Hal ini
sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang hukum
perjanjian yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat
negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik atau in good
faith.26
Menurut penulis, diaturnya barang tidak sejenis dalam peraturan
internasional maka menimbulkan kewajiban untuk Indonesia agar
menyelaraskan hukum internasional tersebut dengan produk hukum nasional,
sehingga menimbulkan konsistensi antara peraturan perundang-undangan baik
di tingkat internasional maupun nasional. Akibat penerapan perlindungan
merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang berbeda dapat menyebabkan
ketidakpastian dalam perlindungan hukum. Perjanjian internasional yang telah
diratifikasi Indonesia seperti Paris Convention dan TRIPs Agreement dapat
digunakan sebagai syarat dasar yang harus ada dalam peraturan nasional di
Indonesia, sehingga Paris Convention dan TRIPs Agreement dapat menjadi
rujukan apabila terdapat kekosongan hukum dalam peraturan nasional.
Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era
perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang
telah diratifikasi oleh Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
Tentang Merek dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diubah dengan Undang-
Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2001.
Perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa: “Permohonan harus
ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan
26 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 31
91
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis didasarkan
pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa:27
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Peraturan-peraturan penolakan pendaftaran merek di atas, jelas tidak
mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek
terkenal, sehingga penolakan-penolakan pendaftaran merek tersebut juga akan
sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan dan subjektivitas dari
pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh Kantor Merek terhadap
data-data, objek merek terkenal, maupun merek yang sudah terkenal tetapi
tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu.28
Memerhatikan bunyi Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek khusus untuk perlindungan merek terkenal
barang dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula diberlakukan”.
Hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek terkenal barang
dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan terhadap barang dan jasa
tidak sejenis harus menunggu kriteria yang akan ditetapkan oleh peraturan
pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan
jasa tidak sejenis akan menjadi perdebatan yang panjang dan mempersulit
perlindungan terhadapnya.29
Menurut peneliti, tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur
merek terkenal untuk barang tidak sejenis menyebabkan pertama, merek
27 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 56
28 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 163
29 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis
Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 157
92
terkenal yang didompleng oleh pihak lain sulit mendapatkan keadilan dan
kepastian hukum di Indonesia. Hal ini apabila peneliti kaitkan dengan kasus
merek BMW Jerman melawan BMW Body Man Wear maka merek BMW
Jerman yang merupakan merek terkenal tidak mendapatkan keadilan dan
ketidakpastian hukum di Indonesia, meskipun BMW Jerman telah terdaftar di
lebih 150 negara dan telah digunakan setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau
jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.
Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas
merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus ini karena Peraturan
Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) belum diterbitkan.
Kedua, inkonsistensi putusan hakim terkait dengan merek terkenal untuk
barang tidak sejenis. Hal ini apabila dilihat pada Kasus merek BMW Jerman
melawan BMW Body Man Wear, Mahkamah Agung dalam pertimbangan
hukumnya menggunakan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek yang dikeluarkan dalam SEMA Nomor
3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 pada tingkat Peninjauan Kembali. Namun, karena
Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) belum
diterbitkan maka Pasal 6 Ayat (2) tidak dapat diterapkan sehingga tidak dapat
memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pemilik merek terkenal
BMW Jerman. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus merek Skyworth
China melawan Skyworth lokal dengan pertimbangan hukumnya Mahkamah
Agung menerapkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement walaupun sama-sama
mengeluarkan SEMA, akan tetapi merek Skyworth China mendapatkan
perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dari kedua
pertimbangan hukum tersebut dalam kasus yang serupa mengenai merek
terkenal untuk barang tidak sejenis, menandakan bahwa terdapat putusan yang
memenuhi unsur keadilan dan putusan yang tidak memenuhi unsur keadilan.
Sehingga, dari kedua kasus tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum
terhadap pemilik merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena segala
sesuatu yang terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang
93
tidak sejenis di Indonesia sulit di realisasikan selama Peraturan Pemerintah
tersebut belum diterbitkan.
Guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan
kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemilik hak atas
merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang atau
jasa yang tidak sejenis, sekalipun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah
sebagaimana yang telah di amanatkan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pihak pemilik merek terkenal dapat
mempergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas
dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.
Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang memiliki iktikad tidak baik di
dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada Penjelasan Pasal 4 adalah:30
“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak
jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan
usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan konsumen”.
Apabila dikaitkan dengan kasus merek Skyworth maka dapat dilihat
bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk
barang tidak sejenis. Dimana pada kasus tersebut, Linawaty Hardjono secara
tidak jujur dengan sengaja mendompleng ketenaran merek Skyworth China
yang memiliki reputasi terkenal milik Skyworth Group Co., Ltd untuk
kepentingan usahanya. Sehingga, dapat menyesatkan masyarakat luas, karena
konsumen beranggapan bahwa produk elektronik merek Skyworth milik
Linawaty Hardjono diproduksi oleh Skyworth Group Co., Ltd. Sehingga,
sekalipun merek Skyworth milik Linawaty Hardjono didaftarkan pada kelas
barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek Skyworth milik
30 Sebastian Putra Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek
Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak
Sejenis”, ... h. 10-11
94
Skyworth Group Co., Ltd, hal itu merusak reputasi dari merek Skyworth milik
Skyworth Group Co., Ltd yang telah dikenal baik oleh dunia internasional.
Berdasarkan hal-hal tersebut, ketentuan mengenai iktikad tidak baik
yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara pembatalan pendaftaran merek terkenal
untuk barang tidak sejenis untuk membatalkan sertifikat merek dari pemegang
merek yang dengan sengaja mendompleng ketenaran reputasi merek terkenal
Skyworth milik Skyworth Group Co., Ltd. Hal tersebut dapat dilakukan
sekalipun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek belum diterbitkan.
Hal ini berbanding terbalik dengan kasus merek BMW melawan
BMW Body Man Wear, karena tidak terlihat bentuk perlindungan hukum bagi
pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Padahal, terlihat
jelas bahwa Hendrywo Yuwijoyo secara tidak jujur dengan sengaja
mendompleng ketenaran merek BMW Jerman yang memiliki reputasi terkenal
milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft untuk kepentingan
usahanya. Sehingga, dapat menyesatkan masyarakat luas, karena konsumen
beranggapan bahwa produk fashion merek BMW Body Man Wear milik
Hendrywo Yuwijoyo diproduksi oleh Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft. Sehingga, sekalipun merek BMW Body Man Wear milik
Hendrywo Yuwijoyo didaftarkan pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak
sejenis dengan merek BMW milik Bayerische Motoreen Werke
Aktiengesellschafft hal itu telah merusak reputasi dari merek BMW milik
Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft yang telah dikenal baik oleh
masyarakat secara luas, akan tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali, bentuk
perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak
sejenis dalam kasus BMW tidak didapatkan karena Mahkamah Agung
mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan
bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan
harus berisi amar tidak diterima karena Peraturan Pemerintah yang
95
diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek belum diundangkan31 maka, ketentuan mengenai iktikad tidak
baik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek tidak dipergunakan oleh Mahkamah Agung.
Permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20
tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Khusus untuk
perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur dalam Pasal 21
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis yang menyatakan:
(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis
yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
(2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang atau
singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang
dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang, atau simbol, atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang atau
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
31 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang
Pertimbangan Hukum, h. 54
96
(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak
baik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a sampai dengan Huruf c
diatur dengan Peraturan Menteri.
Menurut peneliti, perlindungan hukum terhadap merek terkenal barang
sejenis dan tidak sejenis berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya
tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek dengan mandat perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang merek
terkenal untuk barang tidak sejenis. Hal tersebut akan tetap menjadi
permasalahan apabila mandat Peraturan Pemerintah dalam Pasal 21 tidak
segera diterbitkan. Indonesia tidak akan efektif dalam menjalankan kewajiban
internasionalnya karena tidak ada konsistensi antara perlindungan merek
terkenal untuk barang tidak sejenis dalam peraturan internasional dan
peraturan nasional.
Saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis telah diatur persyaratan tertentu mengenai persamaan pada
pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal tidak sejenis dalam
Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 menyatakan:
(1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek
terkenal terhadap Permohonan; dan
b. Merek terkenal sudah terdaftar.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf a harus memuat
alasan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk
barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek milik pemohon
keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan terkenal.
97
Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 ini diharapkan dapat lebih
menjamin kepastian hukum yang berkeadilan untuk pemilik hak atas merek
terkenal karena kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dan mendasar
bagi pemilik hak atas merek terkenal serta, bisa menjadi pedoman bagi para
hakim untuk memutus perkara agar terjadi keseragaman dalam memutus
perkara yang sama. Meskipun, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 namun, Pemerintah
harus tetap menerbitkan Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah
tersebut bertujuan untuk mengatur tentang definisi, kriteria merek terkenal,
definisi barang sejenis dan tidak sejenis, serta persamaan pada pokoknya
dan/atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis agar tercapai
kepastian hukum dan selaras dengan ketentuan peraturan internasional yang
berlaku.
Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah
untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (protection), dan promosi
(promotion) terhadap kesejahteraan rakyat.32 Hal tersebut sesuai dengan
kaidah tentang tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tercipta suatu nexus antara
negara Indonesia dan rakyat Indonesia yang didasari suatu janji: “...untuk
memajukan kesejahteraan umum”. Memajukan kesejahteraan umum
merupakan kaidah yang melahirkan kewajiban di bahu negara dalam
hubungan dengan rakyat.
Terkait dengan potensi yang besar atas perwujudan Kekayaan
Intelektual khususnya Merek yang dilindungi oleh negara, Indonesia sebagai
salah satu subjek hukum internasional tentunya terikat dengan hukum-hukum
yang berlaku berdasarkan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi
32 Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara
Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03, (September 2017: 357-368), h. 309
98
yang telah diratifikasi. Sejumlah peraturan di bidang Kekayaan Intelektual
khususnya bidang merek telah diterapkan di masyarakat, namun masih saja
masyarakat belum mau melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual
mereka khususnya di bidang merek tersebut. Padahal apabila dikembangkan
dapat menghasilkan keuntungan untuk negara. Memang dalam tahapan
perlindungan merek, Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk
melindungi merek, seperti diadakan pelatihan, seminar maupun sosialisasi,
akan tetapi kesadaran untuk melakukan perlindungan belum berjalan secara
efektif. Banyak sekali kekayaan intelektual Indonesia khususnya merek
dipergunakan tanpa melakukan pendaftaran. Sejalan dengan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah
satunya berbunyi “...mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka guna
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran merek,
Pemerintah harus melakukan upaya dengan memberikan informasi terhadap
hak-hak apa saja yang didapat pemilik merek atas sertifikat yang dimilikinya.
Upaya pemberian informasi tersebut dilakukan melalui penyuluhan dan
sosialisasi hak kekayaan intelektual. Serta pembinaan yang terkoordinasi
antar-instansi terkait. Keterbatasan pengetahuan tentang pendaftaran merek,
waktu, dan biaya perlu dijembatani oleh Pemerintah melalui fasilitas-fasilitas
untuk masyarakat, baik berupa keringanan biaya pendaftaran, pembinaan, dan
pelatihan maupun pendampingan dalam melakukan pendaftaran merek.
Perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang
tidak sejenis diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi negara
Indonesia, yang di kemudian hari dapat menghasilkan merek-merek yang
berkualitas baik yang pada akhirnya menjadi merek terkenal sehingga dapat
bersaing bukan hanya di kalangan domestik tetapi juga di kalangan
internasional.33
33 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap
Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 266
99
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pemaparan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan
berdasarkan hasil pembahasan pada analisa penelitian tersebut, maka dapat
ditarik kesimpulan atas beberapa hal, yaitu:
1. Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal
Untuk Barang Tidak Sejenis
Faktor pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus
pembatalan pendaftaran merek yang menimbulkan disparitas yaitu, faktor
Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek
terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang berpedoman pada Pasal 6
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan ada
yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement. Belum
diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka terjadilah
ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang
tidak sejenis. Selain itu, menyebabkan hakim tidak selaras dalam memutus
pembatalan pendaftaran merek untuk barang tidak sejenis, seperti kasus
merek Skyworth dan merek BMW.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak
Sejenis
Perlindungan hukum tentang merek terkenal dalam konteks
internasional diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan Pasal 16 Ayat
(3) TRIPs Agreement sedangkan perlindungan merek terkenal untuk
barang dan jasa tidak sejenis di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
serta Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016.
100
B. Rekomendasi
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas peneliti memberikan
beberapa rekomendasi, yaitu:
1. Disparitas putusan pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang
tidak sejenis tidak dapat dihilangkan apabila Peraturan Pemerintah yang
diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek belum diterbitkan oleh Pemerintah. Namun, yang
paling penting adalah dalam disparitas pembatalan pendaftaran merek
terkenal untuk barang tidak sejenis haruslah menjelaskan alasan-alasan
hukum yang jelas dan tepat dalam pertimbangan hukumnya mengapa hal
tersebut bisa terjadi.
2. Pemerintah perlu didorong menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai
peraturan pelaksana merek terkenal untuk barang tidak sejenis,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sebab, kebutuhan akan adanya
Peraturan Pemerintah itu bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan
pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan
intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan
kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha bisnis. Sehingga, Indonesia
sebagai negara anggota TRIPs Agreement dapat menjalankan kewajiban
internasional dalam hukum nasional secara efektif.
3. Selama Peraturan Pemerintah belum diterbitkan, maka lebih baik para
hakim berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dalam
memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa merek terkenal untuk
barang tidak sejenis daripada berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek karena akan terbentur
dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Selain itu, selama
Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit, para hakim juga dapat
menggunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek untuk membatalkan merek, jika permohonan pendaftaran
merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
101
DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan
(judicial prudence). Jakarta: Kencana, 2009.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen
Pendidikan Balas Pustaka, 2002.
Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers, 2010.
Astarini, Dwi Rezeki Sri. Penghapusan Merek Terdaftar. Bandung: PT.
Alumni, 2009.
Casavera. 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu,
2009.
Dewi, Chandra Gita. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek.
Yogyakarta: Deepublish, 2019.
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Firmansyah, Hery. Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan
Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek.
Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
Garner, A Bryan. Black’s Law Dictionary. St. Paul Minn, 1999.
Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1989.
Gunawati, Anne. Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak
Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: PT.
Alumni, 2015.
Hadiarinanti, Venantria Sri. Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek
Terkenal. Jakarta: Unika Atmajaya, 2009.
Harahap, M. Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
102
Husein, Harun M. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
1992.
Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing, 2007.
Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. Aspek Hukum Pendaftaran Merek.
Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Interaksara, Redaksi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan
Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. Tangerang: Interaksara.
Jened, Rahmi. Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan
Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Kaligis, O.C. Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta. (Bandung: PT Alumni,
2012.
Komisi Yudisial Republik Indonesia. Disparitas Putusan Hakim “identifikasi
dan implikasi”. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik
Indonesia, 2014.
Kurnia, Titon Selamet. Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs. Bandung: PT. Alumni, 2011.
Mahkamah Agung RI. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk
Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. Mega Mendung:
Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
________. Profil Mahkamah Agung: Mewujudkan Badan Peradilan
Indonesia yang Agung. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI,
2016.
Manullang, E. Fernando M. Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum.
Jakarta: Prenadamedia, Group, 2016.
Margono, Suyud. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bandung: Pustaka
Reka Cipta, 2015.
________ dan Longginus Hadi. Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek.
Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
Maulana, Insan Budi. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa
Ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Mertojusumo Sudikno & A. Pitlo. Bab-bab tentang Penemuan Hukum.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
103
M.D., Mahfud. Kepastian Hukum Tabrak Keadilan. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2007.
Panggabean. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di
Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Parinduri, Rahmi Jenet. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum
Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Purwaka, Tommy Hendra. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2017.
Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 2005.
Putra, Syopiansyah Jaya. Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang
Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
________. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami
Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
Ramli, Ahmad M. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
Silondae, Arus Akbar, Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis.
Jakarta: Salemba Empat, 2018.
Sjahputra, Iman. Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak
Kekayaan Intelektual). Bandung: PT. Alumni, 2009.
Soelistyo, Henry. Bad Faith Dalam Hukum Merek. Yogyakarta: PT Maharsa
Artha Mulia, 2017.
Strasser, Mathias. The Rational Basic of Trademark Protection. London:
Stresser Fm, 2006.
Supramono, Gatot. Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1992. Jakarta: Djambatan, 1996.
104
Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,
2008.
Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan
Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. Hukum Acara Pengadilan Niaga:
Practical Guide To The Commercial Court. Jakarta: Sinar Grafika,
2018.
JURNAL:
Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif
Negara Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14 Nomor 03.
September: 357-368, 2017.
Dery, Tamyiez. “Keadilan Dalam Islam”. Jurnal MIMBAR. Volume XVIII,
Nomor 3. Juli – September: 337-352, 2002.
Gunawan, Sebastian Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas
Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada
Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis”. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Universitas Surabaya. Volume 3 Nomor 1, 2014.
Napitupulu, Viva Houtmauli, dkk. “Kajian Merek Pada Fenomena Vaksin
Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis”. Diponegoro Law Journal. Volume 6.
Nomor 2. Tahun 2017.
MAJALAH:
Ikatan Hakim Indonesia. “Varia Peradilan”. Majalah Hukum Tahun XXVII
Nomor 312. November 2011.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
105
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2016.
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris
Convention For The Protection of Industrial Property.
Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intelectual Property Right
including Trade in Conuterfiet Goods).
PUTUSAN:
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst
Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst
Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
WEBSITE:
https://litequran.net/an-nisa
https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29
http://yunan09.wordpress.com/2009/10/15/ketika-merek-menjadi-generik-
dimuat-di-merpati-pos-ed-4-th-2009
LAMPIRAN
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
P U T U S A NNomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada
pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam
perkara antara:
SKYWORTH GROUP Co., Ltd., yang diwakili oleh Direktur
Hongwei Jia, berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth
Semiconductor Design Building 18 High-Tech South 4th Rod
Nans Distriet, Shenzhen China, dalam hal ini memberi kuasa
kepada H. Sundjono PS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan
Siyaridin Nomor 10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2017;
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
L a w a n
LINAWATY HARDJONO, bertempat tinggal di Taman Resort
Mediterania Blok Z2 Nomor 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara 14460, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre E.N.
Kolopaking, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan
Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;
sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
D a n
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot
Tangerang, dan atau juga berkedudukan di Gedung ex
Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan Rasuna Said Kavling 7
Jakarta;
sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan
permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek NomorSKYWORTH-RGB
Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas
nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006
kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama
Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan
Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo
SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga
Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang
dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor
SKYWORTH-RGB, Pendaftaran lDM000104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di
Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya
maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH
milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/
jasa SKYWORTH. Dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338,
IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22
Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk
membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH
dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338,
IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama
Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq.
Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya
mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran
merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau
pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang
menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam
Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia
dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan
Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk
menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek
dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum
Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat
berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:
Pendaftaran Merek : Tanggal 3 September 2014;
ID HaKI : HK4539/2-23819;
Nama Merek : SKYWORTH;
Warna huruf : Hitam dan putih;
Nama Konsultan HaKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HaKI : 452/210;
Alamat : Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58
6-H Jakarta-10330, Indonesia;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Etiket Merek : SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;
9. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil
kepada Penggugat, setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima
miliar rupiah), terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan Putusan
Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dibayar secara tunai dan sekaligus, selambat lambatnya 14 (empat belas)
hari setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
10.Biaya perkara berdasarkan hukum;
Atau:
Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-
Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015 yang amarnya
sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan
permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor
Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada
tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum
dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat
Merek;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama
Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan
pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo
SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga
Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang
dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor
pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di
Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya
maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH
milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa
SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00010
4338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006,
atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan
HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala
akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk
membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH
dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338,
IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas
nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM
cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I
cq. Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya
mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran
merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau
pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang
menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia
dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan
Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk
menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek
dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum
Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat
berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:
Pendaftaran Merek : Tanggal 3 September 2014;
ID HaKI : HK4539/2-23819;
Nama Merek : SKYWORTH;
Warna huruf : Hitam dan putih;
Nama Konsultan HaKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HaKI : 452/210;
Alamat : Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58
6-H Jakarta-10330, Indonesia;
Etiket Merek : SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
10.Menolak tuntutan selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/
Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LINAWATY
HARDJONO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
18 November 2015;
Mengadili Sendiri:
1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung tersebut
diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat pada tanggal
7 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi I dahulu
Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Juli 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan
kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada
tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst.,
juncto Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/
2015/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-
alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat tersebut pada tanggal itu juga;
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada
Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2017, kemudian
Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan
kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang
diterima tanggal 28 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan
bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata
kemudian memohon Putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali SKYWORTH GROUP Co. Ltd. tersebut;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
2. Membatalkan Putusan Mahkamah RI Nomor 165/Pdt.Sus.HKI/2016/
PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Juli 2016;
Mengadili Kembali;
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan
permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek NomorSKYWORTH-RGB
IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I
cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat
II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama
Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan
Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo
SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga
Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang
dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH di bawah NomorSKYWORTH-RGB
Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal
22 Desember 2006 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di
Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya
maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH
milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa
SKYWORTH di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340SKYWORTH-RGB
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat
I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk
membatalkan dan mencoret pendaftaran merek dagang/jasa SKYWORTHSKYWORTH-RGB
di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq.
Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Daftar Umum Merek dan
selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan)
pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau
pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang
menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam
Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia
dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan
Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk
menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek
dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum
Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat
berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:
Pendaftaran merek : Tanggal 03 September 2014;
ID HAKI : HK4539/2-23819;
Nama merek : SKYWORTH;
Warna huruf : Hitam dan putih;
Nama Konsultan HAKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HAKI : 452/210;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Alamat : Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 6-H,
Jakarta-10330 Indonesia;
Etiket merek : SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
perkara ini;
10.Menolak tuntutan selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan
kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
- Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah melakukan kekhilafan hakim
atau kekeliruan yang nyata karena telah membatalkan Putusan Judex
Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015
dan dengan menyatakan menolak gugatan;
- Bahwa belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pasal 6
ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar
Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya putusan Judex Juris menyatakan
gugatan tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak seperti
putusan Judex Juris;
- Bahwa lagi pula putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya
karena telah berani melakukan Judicial Activism, memberi perlindungan
bagi Merek Terkenal tidak sejenis, walau belum ada Peraturan
Pelaksanaannya karena Indonesia adalah participant/penanda tangan
World Trade Organization Agreements dengan TRIP’s sebagai
lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban melindungi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis;
- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan dan putusan Judex Facti
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat
diambil sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali
SKYWORTH GROUP Co., Ltd., tersebut dan membatalkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016
selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar
sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan
Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat
peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali SKYWORTH GROUP Co., Ltd., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-
HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016;
MENGADILI KEMBALIDalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan
permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek NomorSKYWORTH-RGB
Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama
Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada
Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama
Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan
pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo
SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga
Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang
dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH di bawah Nomor PendaftaranSKYWORTH-RGB
IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember
2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai
persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang
dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa
SKYWORTH di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340SKYWORTH-RGB
dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq.
Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk
membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTHSKYWORTH-RGB
di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan
IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq.
Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq. Linawaty
Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan
pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut
dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau
pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang
menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam
Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia
dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan
Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk
menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek
dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum
Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat
berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:
Pendaftaran Merek : Tanggal 3 September 2014;
ID HaKI : HK4539/2-23819;
Nama Merek : SKYWORTH;
Warna huruf : Hitam dan putih;
Nama Konsultan HaKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HaKI : 452/210;
Alamat : Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58
6-H Jakarta-10330, Indonesia;
Etiket Merek : SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;
9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan
kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang
Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Biaya-biaya:1. Meterai …………….....Rp 6.000,002. Redaksi ……………....Rp 5.000,003. Administrasi PK ..........Rp 9.989.000,00
Jumlah ........................Rp10.000.000,00
Untuk SalinanMahkamah Agung RI.
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus
RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207.1985.12.2.002
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
P U T U S A NNomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada
pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara
antara:
BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT,yang diwakili oleh Head of Legal Services Group and Corporate
Affairs dan Head of Trademark Dept. Dr. Ursula Lennerz dan
Dr. Jochen Volkmer, berkedudukan di Petuelring 130, 80809
Munich, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada
Felix Marcel Tambunan, S.H., M.ComLaw., Advokat, beralamat di
Wisma Pondok Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda
Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat
kuasa khusus substitusi tanggal 6 November 2015, sebagai
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat;
L a w a n
HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong), bertempat
tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.8.S/8 Pluit, Penjaringan,
Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT. 009/09 Kedoya
Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), dalam hal ini memberi kuasa
kepada Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan, para
Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan
Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, sebagai Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;
D a n
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.
24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat,
pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:
1 BMWBody Man Wear
Merek : BMW BODY MAN WEAR
Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono
Nomor Permohonan Merek : D00-2004-08806-08901
Tanggal Pengajuan Permohonan : 3 Mei 2002
Pendaftaran Nomor : IDM000016513
Tanggal Pendaftaran Merek : 17 September 2004
Kelas : 25
Jenis Barang : Pakaian jadi (konveksi), yaitu (sicyaitu); pakaian pria/wanita, pakaian muslim,pakaian olah raga, pakaian anak-anak,pakaian bayi, celana panjang/pendek,celana dalam pria/wanita, baju-baju kaos,kaos oblong, kaos singlet, kemeja, T-shirt,kutang wanita (BH), kaos kaki, stocking,jilbab, kerudung, mukena, korset, bretel,syal, daster, piyama, jas, jas hujan, jasmandi, jaket, mantel, celana/baju renang,celana/baju senam, rok dalam, ikatpinggang, segala macam sepatu, sandal,sepatu sandal, sol sepatu.
2
Merek : LOGO
Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono
Nomor Permohonan Merek : D002005010573
Tanggal Pengajuan Permohonan : 5 Juli 2005
Pendaftaran Nomor : IDM000181631
Tanggal Pendaftaran Merek : 20 Oktober 2008
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Kelas : 25
Jenis Barang : Konveksi (pakaian jadi), yaitu pakaianpria/wanita, anak-anak dan bayi, pakaianpengantin, gaun pesta, pakaian olah raga,pakaian muslim, baju koko, tunik, gamis,baju/celana renang, pakaian dalampria/wanita, anak-anak dan bayi, celanadalam pria/wanita, anak-anak dan bayi,celana panjang/pendek, celana/baju senam,baju-baju kaos, kaos singlet, kaos oblong,T-shirt, bretel, syal, kerudung, mukena,kimono tidur, kimono mandi, jas, rompi,jacket, sweater, jas hujan, rok dalam,underok, kutang wanita (BH), cadar, korset,sarung-sarung tangan, sarung tangan bayi,popok bayi dari bahan tekstil, gurita-gurita,gurita bayi, dasi, topi, ikat pinggang, kaoskaki, kaos kaki bayi, ikat kepala, ikatpergelangan tangan, pelindung lutut,sepatu, sepatu olahraga, sepatu bayi,sandal, sepatu sandal, sepatu bot, solsepatu.
Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68
Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:
“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, atau Pasal 6”;
Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada pasal-pasal yang
disebutkan pada Pasal 68, sebagai berikut:
- Pasal 4 Undang-Undang Merek:
Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek
dengan itikad tidak baik;
- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO
BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis;
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:
Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO
BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis;
Ringkasan:
Bahwa Penggugat adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia;
Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada dalam peringkat 100-
besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah
satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand;
Tidak dapat dihitung karena banyaknya majalah-majalah otomotif yang telah
menulis tentang dan memberikan ulasan mengenai mobil BMW milik
Penggugat. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film
Hollywood yang popular dan yang terkini adalah film action Mission Impossible
Four yang dibintangi oleh actor Tom Cruise yang sangat terkenal. Mobil-mobil
BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film blockbuster Hollywood
seperti film-film James Bond (Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is
Not Enough) dan Bourne Supremacy;
Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri ke masa yang lalu yaitu
sejak tahun 1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928
memproduksi mobil;
Pendaftaran pertama merek kata BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929
(dan/atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran
mereknya) dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas
07 dan 12. Saat ini. Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk huruf BMW di
lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara pendaftaran-
pendaftaran tersebut tidak mencakup hanya kendaraan-kendaraan dan barang-
barang terkait namun juga pakaian-pakaian, produk-produk olahraga dan
barang-barang fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk logo
LOGO BMW yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari
seperempat lingkaran berwarna biru dan dua bagian dari seperempat lingkaran
berwarna putih yang dinyatakan menyerupai suatu baling-baling yang berputar
dengan latar belakang langit;
Selanjutnya disebut sebagai “LOGO BMW”;
Mobil-mobil BMW adalah salah satu mobil mewah terlaris di Indonesia. Selama
bertahun-tahun, tujuan Penggugat untuk mencapai keunggulan dalam bidang
teknik, kinerja dan desain telah sebagaimana seharusnya membuat mobil-mobil
Penggugat berhak menjadi salah satu mobil yang paling diinginkan di dunia
yang memimpin suatu keunggulan dalam harga di atas mobil merek lain. Secara
alami, posisi ini memberikan suatu prestise atau gengsi tersendiri terhadap
nama BMW untuk mobil-mobil Penggugat termasuk juga barang-barang lain
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
seperti pakaian dan produk-produk gaya hidup di bawah nama BMW dan LOGO
LOGO BMW. Produk-produk dengan merek BMW semuanya berkaitan secara
erat dengan citra gaya hidup mewah dan aktif;
Tergugat memiliki pendaftaran BMW BODY MAN WEAR. Tergugat
memproduksi pakaian-pakaian seperti misalnya celana jins dengan
menggunakan merek tersebut. Merek BMW BODY MAN WEAR tercetak pada
label yang juga berisi gambar dari mobil BMW terkenal milik Penggugat. Hal ini
jelas merupakan suatu usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat atas
mobil mewahnya. Tergugat menggunakan huruf BMW secara jelas untuk
mengidentifikasikan mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;
Label Gantung yang digunakan oleh Tergugat
Gambar mobil pada label yang digunakan oleh Tergugat tersebut dapat
langsung dikenali sebagai mobil yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat.
Hal ini dikarenakan, gambar mobil ini merupakan foto-foto dari model
sebenarnya yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat;
Foto dari BMW seri 6 yang diproduksi oleh Penggugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pendaftaran untuk logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor
IDM000181631 memperkuat dalil gugatan kami atas itikad tidak baik karena
logo tersebut walaupun didaftarkan dengan warna hitam dan putih sebagaimana
di bawah ini, namun Tergugat menggunakannya dalam warna biru dan putih
bersamaan dengan huruf BMW;
Alasan-alasan hukum gugatan di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut didalam
gugatan, yaitu:
- Status Keterkenalan (yang telah didapatkan melalui upaya terus-menerus
oleh Penggugat untuk BMW dan LOGO BMW) telah dibonceng oleh
Tergugat;
- Itikad tidak baik Tergugat pada saat pengajuan permohonan pendaftaran
merek milik Tergugat tampak sangat jelas dan terbukti dalam perkara ini;
Alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek-
Merek Tergugat adalah sebagai berikut:
A. Merek-Merek BMW dan Logo BMW milik Penggugat Merek terkenal secara
Internasional maupun di Indonesia;
Sejarah BMW dan Logo BMW milik Penggugat;
1. Rapp-Motorenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke dikenal sebagai
perintis dari BMW, AG sekarang ini. Setelah bergabung bersama untuk
membentuk Bayerische Flugzeug-Werke di Munich, Jerman, Bayerische
Motoren Werke G.m.b.H. berdiri pada 1917 dan dikembangkan sebagai
produsen mesin pesawat pada saat itu. Tahun 1918, Bayerische Motoren
Werke G.m.b.H. berubah menjadi perusahaan saham yang dikenal
sebagai BMW, AG. (atau Penggugat);
2. Bermula dengan mesin pesawat. Penggugat memproduksi beragam
produk-produk pada tahun-tahun awalnya, dan pada akhirnya berubah
memproduksi sepeda motor pada tahun 1923 dan mobil pada tahun
1928. Pada saat ini. Penggugat adalah salah satu dari sepuluh produsen
mobil terbesar di dunia dan memiliki, (atas merek BMW, MINI dan Roll-
Royce miliknya) tiga merek terkemuka paling kuat dalam industri mobil.
Penggugat juga memiliki posisi pasar yang kuat di bidang sepeda motor
dan secara sukses beroperasi di bidang pelayanan keuangan;
3. Merek-merek BMW (huruf) dan LOGO BMW (selanjutnya secara kolektif
disebut sebagai Merek-merek BMW) telah digunakan di Jerman sejak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
tahun 1917. Merek-merek BMW diambil dari huruf awal dari nama
perusahaan Bayerische Motoren Werke, yang berarti Bavarian Motor
Works dalam Bahasa Inggris. LOGO BMW mempunyai fitur desain
lingkaran dari logo Rapp-Motorenwerke, perintis BMW, AG namun
dengan huruf-huruf BMW pada bagian atas dari lingkaran luar. LOGO
BMW dipercaya berkaitan erat dengan produksi mesin-mesin pesawat.
Logo tersebut terdiri dari empat bagian seperempat lingkaran berwarna
putih dan biru secara bergantian. Hal tersebut merupakan representasi
bergaya/artistik dari suatu baling-baling pesawat yang berputar pada
langit biru yang cerah. Warna putih dan biru juga merupakan warna
tradisional dari Bavaria, yang secara geografis merupakan negara bagian
terbesar Jerman di mana kantor pusat dari Penggugat berada. Beberapa
tampilan dari merek BMW dapat dilihat di bawah ini:
BMWUsaha Penggugat di Indonesia;
4. Di Indonesia sendiri, Penggugat dan Merek BMW telah memiliki sejarah
yang panjang dalam produksi lokal di Indonesia, jauh kembali ke tahun
1976 dengan seri 5201 (kode model E12). PT. BMW Indonesia adalah
suatu anak perusahaan yang seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.
Berdirinya anak perusahaan ini pada April 2001 menunjukkan komitmen
dari Grup BMW terhadap masa depan jangka panjangnya di Indonesia;
5. Pada tahun 2011, Penggugat mengumumkan bahwa mereka akan
membuat investasi baru yang signifikan dalam memperluas aktivitas
produksi BMW-nya di Indonesia. Grup BMW dan mitranya akan
berinvestasi dengan total lebih dari 100 miliar rupiah selama dua tahun
ke depan dalam memproduksi model-model baru, termasuk penjualan
dan jaringan distribusi di Indonesia seperti yang diumumkan dalam
https://www.press.bmwgrop.comp/pressclub/p/ea/pressDetail.html.jsessionid=5
xJZRkjBW21CjsBFqkdthrBRBfPyrx7psoLSRbhCtCLhQYXwFLfh9505224
37?title=bmw-group-toexpand-business-in-Idonesa&outputChannelld=
16&id=T0111653EN&left menu item=no de 2221#
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
6. Nama BMW yang dimiliki oleh BMW langsung dikenali sebagai produsen
mobil-mobil mewah di hampir setiap sudut di dunia. Penjelasan lebih
lanjut dalam bagian berikutnya akan memastikan bahwa tidak ada
perusahaan lain dengan nama BMW yang dapat menikmati keterkenalan
di tingkat yang sama seperti Penggugat;
Promosi Merek BMW;
7. Bahwa Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada pada
peringkat perusahaa 100-besar dari daftar FORTUNE GLOBAL 500.
Merek BMW tersebut berada di peringkat 12 dalam daftar peringkat 100
teratas dari Merek Global Terbaik oleh Interbrand. Untuk memenuhi
syarat berada dalam peringkat ini, berikut adalah kriteria miminum yang
harus dipenuhi: untuk memenuhi syarat, suatu merek harus berada pada
setidaknya di tiga benua utama, dan harus memiliki lingkup geografis
yang luas dalam pasar-pasar berkembang dan baru. Tiga puluh persen
dari pendapatan harus berasal dari luar negeri, dan tidak lebih dari lima
puluh persen dari pendapatan harus berasal dari salah satu benua
manapun. Dengan demikian, posisi yang dimiliki BMW di peringkat Merek
Global Terbaik/Global Best Brand memastikan keterkenalannya di
seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa huruf BMW dapat langsung dikenali
oleh hampir semua orang berkaitan dengan usaha yang dimiliki
Penggugat;
8. Bahwa Merek BMW telah digunakan dan dikenal secara luas di lebih dari
150 negara. Kendaraan bermotor yang dipasarkan dengan Merek BMW
telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dalam kompetisi-
kompetisi internasional yang memastikan tempatnya BMW di antara
mobil-mobil terbaik di dunia. Rincian dari beberapa penghargaan yang
telah dimenangkan untuk sepeda motor dan mobil dengan Merek BMW
adalah sebagai berikut:
a. Formula One-BMW telah memenangkan 19 Grand Prix sebagai
pemasok mesin. BMW memenangkan perlombaan pertamanya
sebagai konstruktor/pembuat mobil balap tanggal 8 Juni 2008 pada
Grand Prix di Canada;
b. Le Mans 24 Hours-BMW menang di Le Mans tahun 1999 dengan
BMW VI2 LMR yang didesain oleh Williams Grand Prix Engineering.
Tim Kokusai Kaihatsu Racing juga memenangkan 24 Hours Le Man
tahun 1995 dengan mobil balap McLaren FI GTR;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
c. Nurburgring-BMW menang di 24 Hours Nurburgring sebanyak 13 kali
dan 1000 km Nurburgring sebanyak 2 kali (1976 dan 1981);
d. 24 Hours of Daytona-BMW menang 1 kali (1976);
e. Spa 24 Hours-BMW menang 21 kali;
f. McLaren P1-Mobil balap GT pertengahan-1990an yang sukses
dengan mesin rancangan BMW. Mobil balap ini memenangkan BPR
Global GT Series pada tahun 1995 and 1996 dan 24 Hours of Le
Mans di tahun 1995;
g. European Touring Car Championship (ETCC)-sejak tahun 1968,
BMW memenangkan 24 drivers’ Championship bersama dengan
beberapa gelar untuk produsen dan tim;
h. World Touring Car Championship (WTCC)-saat ini BMW
memenangkan all drivers’ Championship dan tiga gelar juara untuk
produsen (1987, 2005, 2006 dan 2007);
i. British Touring Car Championship (BTCC)-BMW memenangkan
drivers’ Championship pada tahun 1988, 1991, 1992 dan 1993 dan
kejuaraan untuk produsen pada tahun 1991 dan 1993;
j. Japanese Touring Car Championship (JTCC)-BMW (Schnitzer)
terbang dari Eropa ke Jepang untuk bertanding dalam JTCC dan
memenangkan kejuaraan di tahun 1995;
k. Mille Miglia-BMW memenangkan Mille Miglia pada tahun 1940
dengan mobil 328 Touring Coupe. Sebelumnya di tahun 1938, mobil
sport 328 juga mendapatkan kemenangan di kelasnya;
l. RAC Rally-Mobil sport 328 memenangkan kejuaraan ini di tahun
1939;
m. Paris Dakar Rally-Sepeda motor BMW telah memenangkan kejuaraan
ini sebanyak 6 kali;
9. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film
populer Hollywood dan yang terbaru adalah dalam film action Mission
Impossibe Four yang dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat
terkenal. Mobil-mobil BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film
blockbuster Hollywood seperti film-film James Bond (Golden Eye,
Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough) dan Bourne
Supremacy;
10.Bahwa Penggugat telah menjadi sponsor utama dari banyak acara
tingkat tinggi di Indonesia, diantaranya Bimmerfest, BMW Students Brand
Talk, BMW Golf Cup International;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
11.Selain dari itu. Penggugat dan dealer-dealer BMW di Jakarta
mengadakan program BMW Active Drive untuk memungkinkan
masyarakat untuk menghargai pencapaian terbaru dari inovasi dan
desain otomotif dalam rangkaian lengkap model terbaru BMW pada BMW
Active Drive Pavilion di Parkir Timur Senayan Jakarta;
12.Hal-hal di atas jelas menunjukkan:
- Bahwa barang-barang dengan merek milik Penggugat telah dikenal
oleh masyarakat Indonesia sebelum Tergugat mengajukan
pendaftaran BMW dan LOGO BMW pertamanya;
- Bahwa Tergugat jelas telah mengetahui tentang produk-produk milik
Penggugat sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya.
Penggunaan huruf BMW secara alami menciptakan hubungan
dengan Penggugat dan tentu dapat dipahami bermaksud untuk
membonceng keterkenalan BMW milik Penggugat;
13.Bahwa keterkenalan Penggugat juga ditunjukkan oleh hasil penjualan
dan informasi keuangan lain yang diberikan di bawah ini;
14.Penghasilan tahunan sebelum tahun 2002 di seluruh dunia termasuk
Indonesia, tahun dimana permohonan pendaftaran pertama milik
Tergugat diajukan untuk merek BMW BODY MAN WEAR milik Tergugat,
adalah sebagai berikut:
2002 €42,282 juta;
2001 €38,463 juta;
2000 €35,356 juta;
1999 €34,402 juta;
15.Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan
pemasaran di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan
memberikan peranan yang sangat penting) dalam tahun-tahun berikut:
2002 €4,331 juta;
2001 €4,104 juta;
2000 €4,121 juta;
16.Bahwa merek-merek tersebut telah digunakan secara terus menerus dan
hasil penjualan selama lima tahun terakhir di seluruh dunia termasuk
Indonesia adalah:
2012 - €76,848 juta;
2011 - €68,821 juta;
2010 - €60,477 juta;
2009 - €50,681 juta;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
2008 - €53,197 juta;
Penjualan BMW Indonesia: Penghasilan tahunan BMW Indonesia adalah
sebagai berikut:
2012 - €136,000,000;
2011 - €93,800,000;
2010 - €77,900,000;
2009 - €46,200,000;
2008 - €38,300,000;
2007 - €42,900,000;
2006 - €34,100,000;
2005 - €54,100,000;
2004 - €98,700,000;
2003 - €89,300,000;
2002 - €96,700,000;
2001 - €75,100,000;
17.Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan pemasaran
di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan memberikan peranan
yang penting) selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:
2012 - €5,147 juta;
2011 - €4,554 juta;
2010 - €4,020 juta;
2009 - €3,647 juta;
2008 - €4,047 juta;
Biaya pemasaran BMW Indonesia; Biaya pemasaran tahunan dari BMW
Indonesia adalah sebagai berikut:
2012 - €5,400,000;
2011 - €3,600,000;
2010 - €3,000,000;
2009 - €1,000,000;
2008 - €1,000,000;
2007 - €1,000,000;
2006 - €2,800,000;
2005 - €3,800,000;
2004 - €13,500,000;
2003 - €9,400,000;
2002 - €7,200,000;
2001 - €6,800,000;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pendaftaran Merek BMW dan LOGO BMW di berbagai negara;
18. Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran untuk huruf BMW di
lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara
pendaftaran tersebut meliputi tidak hanya kendaraan dan barang-barang
terkait namun juga pakaian, produk-produk olah raga dan barang-barang
fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk LOGO BMW
yang terdiri dari desain lingkaran dengan dua seperempat lingkaran
berwarna biru dan dua seperempat lingkaran benvarna putih yang
dinyatakan menyerupai baling-baling yang berputar dengan langit
sebagai latar belakangnya;
19.Bahwa BMW dan LOGO BMW telah terdaftar sebagai merek di banyak
negara dalam beragam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 termasuk dan tidak terkecuali di Jerman,
Jepang, Hong Kong, India, Philippines, Thailand, Turki, Komunitas Eropa
(OHIM), dan negara-negara lainnya. Pendaftaran pertama merek BMW di
Jerman terdaftar di bawah Pendaftaran Nomor 410579 pada 15
November 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-
barang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran pertama untuk BMW LOGO di
Jerman setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau jauh sebelum Tergugat
mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;
20.Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran di Indonesia untuk
merek-merek sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Putusan-putusan yang menegaskan bahwa BMW dan LOGO BMW adalah
merek terkenal;
21.Bahwa Penggugat telah mendapatkan putusan Pengadilan dan
pengakuan resmi (dari negara-negara seperti Thailand, Turki dan Cina)
yang menyatakan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah
merek terkenal yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian, BMW
dan LOGO BMW berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai
merek terkenal walaupun merek-merek tersebut tidak didaftarkan sesuai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights);
22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti, jelas terlihat bahwa Merek-merek BMW
dan LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal
untuk alasan-alasan sebagai berikut:
- Penggugat telah menggunakan Merek-merek BMW dan LOGO BMW
untuk waktu yang sangat lama setidaknya dari yang paling awal di
tahun 1917;
- Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sangat khas
dan unik dan dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 2002 dan masih
terus berlangsung;
- Merek-merek BMW dan LOGO BMW telah terdaftar di banyak negara;
- BMW dan LOGO BMW telah dipromosikan secara luas dan terus
menerus melalui iklan, publikasi, sponsor dari acara yang sangat
terkenal, dan sebagainya;
- Barang-barang yang menggunakan merek-merek BMW dan LOGO
BMW adalah barang-barang dengan kualitas tinggi, reputasi yang
baik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi;
- Produk-produk BMW dan LOGO BMW telah dikenal di seluruh dunia
termasuk Indonesia;
Penjelasan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Merek
menjelaskan mengenai persyaratan dari merek terkenal sebagai berikut:
- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar
dan besar-besaran;
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
- Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
23.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Merek-merek BMW dan
LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal karena
merek-merek tersebut memenuhi kriteria-kriteria dari merek terkenal
berdasarkan dari Penjelasan Undang-undang Merek;
24.Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-undang
Merek, WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria
merek terkenal sebagai berikut:
- Pemakaian merek yang lama;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat
pada ingatan masyarakat luas;
- Pendaftaran merek di beberapa negara;
- Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran terus-menerus;
- Reputasi, citra, kualitas tinggi yang berhubungan dengan produk-
produk di bawah merek yang mana pemasaran dan distribusi produk
dibawah merek tersebut dilakukan di hampir seluruh negara;
25.Bahwa merek-merek milik Penggugat memenuhi kriteria untuk diakui
sebagai merek terkenal dan tidak ada bukti sebaliknya yang
menunjukkan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik
Penggugat tidak terkenal secara internasional;
26.Bahwa fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti-bukti pendukung
yang akan diserahkan dengan pengesahan, akan membuktikan bahwa
Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah merek yang dikenal secara
internasional. Persamaan antara merek-merek Tergugat dan merek-
merek BMW dan LOGO BMW atas nama Penggugat;
27.Berdasarkan pada tabel perbandingan di bawah ini, dapat dilihat bahwa
merek-merek Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat;
Merek-Merek Tergugat Merek-Merek Terkenal
Penggugat
28.Bahwa persamaan antara merek-merek milik Tergugat dan merek
terkenal milik Penggugat adalah sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan
pada merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-merek BMW
dan LOGO BMW milik Penggugat;
- Tampilan secara visual dari merek-merek milik Tergugat adalah sama
pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan LOGO
BMW milik Penggugat;
- Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip
dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
29.Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 68 dan
Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat harus dibatalkan karena
merek- merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan
merek-merek milik Penggugat untuk barang-barang yang sama;
Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;
30.Bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat telah
terbukti merupakan merek terkenal setidaknya sebelum tahun 2002 dan
akan terus menjadi merek terkenal selama merek-merek tersebut
memenuhi kriteria dari Undang-Undang Merek seperti yang disebutkan
dalam Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenai merek
terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;
31.Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negara-negara
anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang
merupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal (yang dapat
menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan barang yang sejenis;
32.Bahwa Pasal 16.3 Penjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis
Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang
yang tidak sejenis. Ketentuan dari Pasal 16.3 tersebut telah berlaku di
Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000, untuk melarang pendaftaran
merek yang sama dengan merek terkenal untuk barang-barang yang
tidak sejenis, dimana kepentingan dari pemilik merek tersebut dapat
terganggu dengan adanya penggunaan tersebut;
33.Bahwa dalam Pasal (6) ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur
penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal untuk
barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
34.Bahwa meskipun dalam Pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang Merek
menyebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
dengan merek terkenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah yang sampai saat ini belum diterapkan. Namun, masih
menjadi tujuan dari Undang-Undang Merek untuk perlindungan terhadap
imitasi dan merek terkenal bahkan jika barang/jasanya tidak sejenis;
35.Bahwa beberapa putusan Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk
membatalkan pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang
mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak
sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs yang diperkuat
oleh putusan Mahkamah Agung;
36.Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti
yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
B. Merek-merek Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;
37.Bahwa Tergugat telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jins
dengan menggunakan pendaftaran mereknya. Merek BMW BODY MAN
WEAR tercetak pada label yang juga mencakup gambar dari mobil BMW
terkenal milik Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk
membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-mobil mewah
miliknya. Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat jelas bermaksud
mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;
Gambar-gambar mobil tersebut dapat langsung dikenali sebagai mobil
yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat. Hal ini karena, gambar-
gambar tersebut adalah merupakan foto-foto dari model asli dari BMW
seri 6 yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Seperti terlihat pada perbandingan berikut:
Label Gantung yang dipakai oleh
Tergugat
Model BMW seri 6 yang
diproduksi oleh Penggugat
38.Bahwa jelas terlihat bahwa Tergugat mengajukan permohonan
pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal
berikut ini:
a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan
Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam
Bahasa Indonesia;
b. Logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor IDM000181631,
menyerupai LOGO BMW yang terkenal. Pendaftaran merek ditujukan
untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW lainnya
milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih
sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya
dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;
c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh
Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan
LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;
d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa
Tergugat telah menciptakan Merek-merek BMW BODY MEN WEAR
dan LOGO BMW secara independen;
Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat adalah jelas untuk merujuk
pada mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat sebagaimana
pada label produk Tergugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
e. Bahwa berdasarkan dari keterkenalan yang didapatkan oleh
Penggugat di seluruh dunia dan di Indonesia, adopsi yang dilakukan
oleh Tergugat terhadap Merek-merek BMW dan LOGO BMW jelas
berdasarkan itikad tidak baik dengan bermaksud untuk membonceng
keterkenalan merek-merek milik Penggugat;
39. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum “Perlindungan hukum hanya
diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada
orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4
Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak
dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon
yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka
pendaftaran-pendaftaran merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat
didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang
Undang Merek jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas
nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad
tidak baik;
Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran
merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;
40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-Undang
Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa
batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan
Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian
bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam
penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang
bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;
41.Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek beserta
penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6
bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada
batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek
yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi
dengan Keputusan Presiden R.l. Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah
terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk untuk
mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;
42.Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang
Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar
Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek,
sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan
putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan
merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan
LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai
merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang
sejenis;
5. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan merek-merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik
Penggugat untuk kelas barang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan
permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor Turut
Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BMW dan
LOGO BMW milik Penggugat;
7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar
Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan
pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara
mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;
1. Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo
Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat masing-masing terdaftar sejak
tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk melindungi jenis-jenis
barang yang termasuk dalam kelas 25;
2. Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek milik Tergugat
seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013;
3. Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran Merek BMW Body Man
Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal mulai
berlakunya perlindungan Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik
Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah
kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:
“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
5. Jika Penggugat mendalilkan dapat mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran merek ini tanpa batas waktu (sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dengan alasan
Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan
pendaftaran Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo tersebut, hal
tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;
6. Adapun argumen dan dalil-dalil hukum yang menunjukkan tidak adanya
itikad buruk dari Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek BMW dan
merek Logo akan Tergugat uraikan dalam jawaban bagian pokok perkara;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
7. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
karena telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/
PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan
merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan
LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai
merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal
milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek
terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas barang tidak
sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan
permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek
BMW dan LOGO BMW di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk
meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar
Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan
pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara
mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/
Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO
YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
10 Desember 2013;
Mengadili Sendiri:
- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut
diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 20 Mei
2015, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat
dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
6 November 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13
November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan
Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 79 K/
Pdt.Sus-HKI/2014 jo. Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
13 November 2015, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada
tanggal itu juga;
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada
Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali
masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan tanggal 23 November
2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan
peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2015;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
A. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam mengabaikan
secara total itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali/semula
Tergugat dan tidak memberikan pertimbangan apapun atas dasar hukum
pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek
yang mana hal ini merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan
hukum acara;
1. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang
nyata dengan mendasarkan putusannya semata-mata pada ketentuan
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan secara khilaf mengabaikan
dasar hukum pengajuan gugatan perkara a quo yang didasarkan atas
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek mengenai itikad tidak baik
yang mana dasar pengajuan gugatan tersebut terpisah dari dasar
gugatan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal (berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek juncto
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek) dan dasar gugatan
mengenai itikad tidak baik tidak tergantung atau diterapkan oleh
keberadaan peraturan pelaksana adalah khilaf dan/atau keliru serta tidak
berdasar dimana pengadilan dibawahnya atau Judex Facti tidak
menemukan hal tersebut;
2. Dalam mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat,
Judex Juris menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
“Bahwa terlepas dari alasan kasasi, keberatan-keberatan tersebut dapat
dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi
tanggal 30 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari
2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah keliru/
salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa sekalipun dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya antara merek Penggugat "BMW" dengan merek
Tergugat BMW Body Man Wear, akan tetapi kedua merek diproduksi
dalam dua "jenis barang yang berbeda" Penggugat memproduksi mobil
dan Tergugat produk pakaian dan sejenisnya, sehingga termasuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001;
Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan
Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;
Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada
larangan untuk itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrywo
Yuwijoyo (Henrywo);
3. Bahwa terdapat indikasi yang nyata atas kekhilafan dan/atau kekeliruan
yang nyata dari Judex Juris dalam penerapan hukum dengan
mengabaikan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang merek dimana Judex Juris telah secara khilaf dan/atau keliru
mengacu pada keberadaan peraturan pelaksana yang tidak disyaratkan
oleh Undang-Undang Merek apalagi mengingat bahwa Judex Juris
sendiri mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa "dapat dibuktikan
adanya persamaan pada pokoknya atau keseiuruhannya antara merek
Penggugat "BMW" dengan merek Tergugat BMW Body Man Wear " yang
menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 seharusnya dipertimbangkan dan
diterapkan dalam perkara a quo;
4. Bahwa Judex Juris mengakui dan menyatakan secara tegas persamaan
pada pokoknya antara Merek BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali
dengan Merek BMW BODY MAN WEAR milik Termohon Peninjauan
Kembali dan oleh karenanya secara tegas mengakui dan menyatakan
bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dengan
itikad tidak baik yaitu dengan cara meniru Merek BMW dan LOGO BMW
milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Merek BMW BODY MAN
WEAR milik Termohon Peninjauan Kembali memiliki persamaan pada
pokoknya dengan Merek BMW dan LOGO BMW milik Pemohon
Peninjauan Kembali;
5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya
mengatur bahwa:
“Merek tidak didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang beritikad tidak baik”;
Penjelasan:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
“Pemohon beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya
secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng,
meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepetingan usahanya
yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi
persaingan curang mengecoh atau menyesatkan konsumen”;
6. Bahwa terdapat bukti-bukti kuat dengan jumlah yang cukup banyak untuk
menunjukkan bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali dalam
mengajukan permohonan pendaftaran mereknya adalah untuk
membonceng keterkenalan merek Pemohon Peninjauan Kembali;
7.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan
Kembali/Semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar
mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Dalam mempertimbangkan dan memutuskan Permohonan Kasasi yang
diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Judex Juris mengabaikan
secara total penemuan akan itikad tidak baik dari Judex Facti berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan, fakta hukum dan penerapan hukum yang benar;
8. Bahwa hukum mengatur bahwa Judex Juris seharusnya tidak secara
mudah untuk membatalkan dan berlaku sebagai Judex Facti didalam
sertiap pengajukan kasasi dan membatalkan apa yang telah
dipertimbangkan secara faktual berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di
persidangan oleh Judex Facti. Namun adalah hal yang sangat
bertentangan dengan hukum jika Judex Juris secara lalai dan khilaf
mengabaikan penerapan hukum yang telah tepat oleh Judex Facti yang
diambil dan dijalankan oleh Judex Facti berdasarkan hasil penilaian dan
pemeriksaan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan yang membawa
Judex Facti memutuskan dan menerapkan ketentuan hukum secara
benar;
9. Lebih jauh lagi, dasar hukum itikad tidak baik diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Merek, bahkan ketika Merek yang dijadikan objek
gugatan perkara a quo telah terdaftar lebih dari 5 tahun, sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek;
10.Dalam perkara a quo, secara jelas penemuan dan penerapan hukum
yang telah tepat oleh Judex Facti telah secara total diabaikan secara lalai
dan khilaf oleh Judex Juris. Dasar hukum pembatalan merek jika merek
yang diajukan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik ini tidak
membutuhkan suatu peraturan pelaksana apapun sebagaimana
diputuskan oleh Judex Juris;
Bahwa dasar hukum kedua atas Pengajuan Permohonan Peninjauan
Kembali adalah bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengambil langkah lebih lanjut untuk menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang Merek dalam berbagai perkara gugatan pembatalan
merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya
dengan merek terkenal yang melindungi barang/jasa tidak sejenis,
diantaranya sebagai berikut:
1. Gugatan Pembatalan Merek INTERCONTINENTAL di kelas 36
berdasarkan merek terkenal INTERCONTINENTAL di kelas 43 dibawah
Nomor Perkara 400 K/Pdt.Sus/2011 jo. Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA
JKT.PST. antara Inter-Continental Hotels Corporation (Penggugat)
melawan PT. Lippo Karawaci, Tbk. (Tergugat);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Dalam pertimbangannya:
Bahwa terbukti berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi
merupakan pemilik Nama Dagang dan Merek dagang yang telah terdaftar
di banyak negara (Internasional) di dunia sebagai nama terbukti dari bukti
P.5 yaitu 29 Negara termasuk di Indonesia pada Direktorat Jenderal
Merek Departemen Hukum Kehakiman Nomor 313.011 tanggal 16 Juli
1993 diperbaharui Nomor IDM000101132 untuk melindungi jasa-jasa
yang termasuk dalam kelas 43;
Bahwa dengan terdaftarnya, Merek Pemohon Kasasi yaitu Inter-
Continental di banyak negara di dunia, maka merek Pemohon Kasasi
adalah Merek Terkenal (well-known) dan sudah dapat dikriteriakan
termasyur (famous) terutama nama hotel, dan Pemohon Kasasi sudah
investasi besar-besaran;
Bahwa dengan terkenalnya merek Pemohon Kasasi, maka tidak
diperlukan lagi promosi besar-besaran di dunia maupun di Indonesia
karena masyarakat sudah mengenal merek tersebut;
Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan
pendaftar pertama (azas konstitutif) di Indonesia, karenanya Pemohon
Kasasi adalah pemakai merek yang dilindungi di Indonesia;
Bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya yang dari segi ucapan,
jumlah huruf, dari bacaan adalah sama dengan merek Pemohon Kasasi,
sehingga berdasarkan persamaan tersebut, jelas Termohon Kasasi ingin
membonceng ketenaran merek Pemohon Kasasi, lagi pula Termohon
Kasasi adalah Pengusaha Nasional seharusnya Termohon Kasasi dapat
memilih merek dagang kata "Indonesia". Karenanya pemakaian dan
pendaftaran merek Inter-Continental dengan membuat variasi warna dan
letak yang sedikit berbeda adalah suatu perbuatan tidak baik untuk
meniru merek Pemohon Kasasi;
Bahwa berdasarkan Pasal 16.3 Perjanjian Trips, yang sudah diratifikasi
Januari 2000 melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang
sama dengan suatu pendaftaraan merek terkenal untuk barang-barang
tidak sejenis, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan
hukum;
Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION tersebut;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT. PST., tanggal
20 April 2011;
2. Gugatan Pembatalan Merek LEXUS di kelas 2 berdasarkan merek
terkenal LEXUS di kelas 12 dibawah Nomor Perkara 80/MEREK/2010/
PN NIAGA JKT. PST. antara Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(Penggugat) melawan Nio Teddy Siswanto (Tergugat);
Dalam pertimbangannya:
1. Bahwa terdapat persamaan pada unsur-unsur dan persamaan bunyi
pengucapan antara merek LEXUS & Logo L milik Penggugat dan
merek LEXUS milik Tergugat. Penggunaan unsur-unsur yang sama
oleh Tergugat akan merugikan konsumen karena merek akan
menganggap bahwa produk dengan merek itu berasal dari Penggugat
meskipun jenis barangnya berbeda;
2. Bahwa merek LEXUS milik Penggugat merupakan merek terkenal
yang didukung dengan bukti-bukti berupa brosur-brosur dan iklan,
berita-berita, serta investasi berupa pendaftaran merek LEXUS di
berbagai negara yang menjadikan pengetahuan masyarakat akan
produk dengan merek LEXUS otomatis mengacu pada merek LEXUS
milik Penggugat;
Putusan:
1. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di
Indonesia dari Merek Dagang LEXUS& Logo dan karenanya
mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai merek Dagang tersebut di
Indonesia;
2. Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I Nomor IDM000248851 dalam
ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek
Dagang Penggugat;
3. Menyatakan, batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek
Nomor IDM000248851, dalam daftar umum atas nama Tergugat l,
dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan
membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000248851 dalam Daftar
Umum Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar
Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
3. Gugatan Pembatalan Merek BENETTON di kelas 34 di kelas 36
berdasarkan merek terkenal BENETTON di kelas 25 di bawah Nomor
Perkara Nomor 02 PK/N/HaKI/2005 jo. Nomor 02 K/N/HaKI/2004 jo.
Nomor 68/Merek/2003/PN Niaga Jkt.Pst., antara N.V Sumatra Tobacco
Trading Company (Tergugat) melawan Benetton Group S.P.A
(Penggugat);
Dalam pertimbangannya:
Alasan pengajuan PK yang menyangkut "Bahwa suatu merek baru dapat
menjadi terkenal apabila produk yang dilindungi oleh merek tersebut
diproduksi dan diperdagangkan. Bahwa oleh karena tidak pernah
diproduksi dan diperdagangkan, dapat disimpulkan bahwa rokok
BENETTON baik di Indonesia dan di luar Indonesia bukan merupakan
merek terkenal" tidak dapat diterima karena tidak termasuk dalam salah
satu alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004;
Putusan:
1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara sebesar IDR10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Gugatan Pembatalan Merek MCCULLOCH di bawah Nomor Perkara
20/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., antara Husqvarna Aktiebolag
(Penggugat) melawan Emil Gunawan (Tergugat);
Pertimbangan:
Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat jelas
diketahui jika merek "McCULLOCH" milik Penggugat telah lama ada
sebelum Tergugat mendaftarkan merek "McCULLOCH" pada Turut
Tergugat dan telah didaftarkan di banyak Negara meliputi 5 (lima) benua
yang ada di dunia;
Bahwa dari pendaftaran merek "McCULLOCH" milik Tergugat adalah
untuk barang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis dengan
barang merek "McCULLOCH" milik Penggugat, namun oleh karena
dianggap merek "McCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek terkenal,
maka untuk kategori barang yang tidak sejenis milik Tergugat yang telah
didaftar dengan merek "McCULLOCH" adalah juga dilandasi itikad tidak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
baik karena meniru merek Penggugat yang terkenal yang dipandang
dapat merugikan Penggugat;
Putusan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak
untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di
Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat
sebagai merek dagang terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang
sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis
barang yang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat
karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH"
milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada
Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan
kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan
pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276;
merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan
cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum
Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Gugatan Pembatalan Merek GAMESPOT di bawah Nomor Perkara 696
K/Pdt.Sus/2011 jo. 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., antara CBS
Interactive (Penggugat) melawan Lio Jong Wei (Jong Wei Rusli)
(Tergugat);
Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti tidak memaknai/interpretasikan Pasal 6 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Merek dengan menghubungkan pada fakta-
fakta produk Termohon Kasasi dan produk Pemohon Kasasi secara
tepat dan benar;
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Meek melarang
pendaftaran merek yang mempunyai "persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan merek pihak lain";
- Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek
menyebutkan antara lain, cara penulisan ataupun persamaan bunyi
merupakan kemiripan yang dapat menjadi ukuran adanya
"persamaan pada pokoknya";
- Bahwa dari paparan sebagaimana dapat diiihat dalam halaman 21
putusan Judex Facti tampak jelas bahwa produk Termohon Kasasi
dan produk Pemohon Kasasi terdapat persamaan, susunan huruf
yang membuat kedua produk identik dan pengucapannya juga sama;
- Bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal karena telah
terdaftar di berbagai Negara, semestinya harus dilindungi;
Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CBS
INTERACTIVE INC. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
28 Juli 2011;
6. Gugatan Pembatalan Merek TEFLON di bawah Nomor Perkara 445 K/
Pdt.Sus/2012 jo. 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT. PST., antara E.I. Du
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pont De Numours And Company (Du Pont) (Penggugat) melawan Tomas
Halim BDN Star Light Chemical Industries (Tergugat);
Dalam pertimbangannya:
"Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan bahwa salah
satu merek PT. FE yang telah dikenal luas oleh publik adalah "Teflon"
yang diproduksi oleh Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat
mempergunakan merek Teflon untuk produk PT. FE seal tape
merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat selaku
produsen PT. FE;
Bahwa hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan asumsi bahwa
produk-produk PT. FE hasil produksi Tergugat (merek Teflon) adalah
terkait dengan Penggugat;
Bahwa walaupun Tergugat/Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama
Merek Teflon untuk kelas 1,17 (tahun 1993), namun Merek Penggugat/
Pemohon Kasasi yaitu Teflon dan produk yang mengandung PT. FE
sejak tahun 1944 dan terdaftar di AS (tahun 1958) dan telah dikenal di
Indonesia sejak tahun 1975 serta terdaftar di beberapa Negara (± 85);
Jadi sesuai dengan ketentuan/Perjanjian Trip's Konvensi Paris, Merek
Teflon Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal dan dengan demikian
mengacu pada Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor
15/2001 maka permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menuntut
pembatalan merek Tergugat/Termohon Kasasi dapat dibenarkan”;
Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi E.l. DU
PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT") tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT.PST. tanggal
19 Maret 2012;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka
Mahkamah Agung dapat memeriksa sendiri perkara ini. Pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.l,
menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.l. pada tingkat Peninjauan
Kembali dapat membatalkan putusan Judex Juris/Judex Facti dalam hal:
"Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali,
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri
perkaranya";
B. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam menerima dan
mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu
Tergugat yang hanya berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang
berpendapat dalil gugatan terbukti, dimana hal ini melanggar ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;
8. Bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris juga
secara lebih jauh terlihat dapat terlihat secara mengejutkan dalam
pertimbangan Judex Juris mengenai persamaan merek sebagaimana di
bawah ini:
"Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan
Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;
Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada
larangan untuk itu";
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon Kasasi tidak
pernah menyebutkan dan/atau memohon permohonan kasasi
berdasarkan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam
menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Memori Kasasinya,
namun berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang
berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi
keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian sebagai berikut:
Keberatan Pemohon Kasasi Fakta Hukum
a. Judex Facti melanggar hukumyang berlaku mengenai jangkawaktu pengajuan gugatanpembatalan merek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek;
Keberatan Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali ini hanya berupakeberatan terhadap putusan JudexFacti yang berpendapat dalil gugatanterbukti atau hanya semata-mata berisikeberatan terhadap penilaian hasilpembuktian; yaitu terdapat itikad tidakbaik dari Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat sehinggaJudex Facti telah secara tepatmenerapkan ketentuan Pasal 69 ayat(2) Undang-Undang Merek;
b. Judex Facti salah menerapkan danmelanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;
Dasar Pengajuan Kasasi oleh PemohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf (a) Undang-Undang Merek adalahtidak yang mana Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali kurangcermat dalam membaca gugatan yangdiajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula Penggugat dimanaPemohon Peninjauan Kembali/semula
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Penggugat tidak mengajukan gugatanpembatalan merek berdasarkan Pasal 6ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek dan JudexFacti tidak memutus perkara a quoberdasarkan ketentuan pasal tersebutsehingga pertimbangan dari Judex Factisudah tepat dan benar;
c. Judex Facti telah melanggarhukum yang berlaku persamaanpada pokoknya merek-merekPemohon Kasasi/semula Tergugatdengan merek-merek PemohonKasasi/semula Tergugat;
Judex Juris dalam putusannya mengakuidan menyatakan dengan tegas bahwaMerek BMW BODY MAN WEAR milikTermohon Peninjauan Kembali memilikipersamaan pada pokoknya atau padakeseluruhannya dengan Merek BMW milikPemohon Peninjauan Kembali;
d. Judex Facti telah lalai dengan tidakmemberikan pertimbangan yangcukup karena Turut TermohonKasasi/semula Turut Tergugat tidakmengajukan eksepsi apapun;
Keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalahtidak tepat. Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat dalam jawabannyatertanggal 2 Oktober 2013 tidakmengajukan keberatan atau eksepsiapapun yang harus dipertimbangkan olehJudex Facti dan bahkan menyerahkanpenyelesaian sengketa ini kepada JudexFacti;
e. Putusan Nomor 50 cacat hukum; Bahwa Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali walaupun telahdipanggill secara patut sampai prosessidang Replik Termohon Kasasi/semulaPenggugat, Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat tidak pernahataupun menunjuk kuasanya untuk hadirwalaupun Tergugat telah dipanggil secarapatut oleh Pengadilan baik ke alamat-alamat tempat tinggal Tergugat sesuaidengan alamat-alamat yang tercantumpada Sertifikat Pendaftaran Merek,maupun melalui media massa, yaituharian Rakyat Merdeka pada tanggal10 September 2013 dan harian RakyatMerdeka pada tanggal 19 September2013, dan baru muncul pada persidanganDuplik pada tanggal 22 Otober 2013.Hal ini membuktikan bahwa prosespersidangan telah dijalankan sesuaidengan hukum yang berlaku, bahwaPemohon Kasasi/semula Tergugatmemilih untuk tidak mematuhi panggilantersebut dan tiba-tiba muncul pada sidangDuplik dan dalam Memori Kasasinyamenyatakan bahwa proses persidanganadalah cacat hukum adalah tidak sangatpantas;
10.Bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya dengan
menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum padahal
Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah
menyatakan bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan hanya
mengajukan permohonan kasasi atas hal-hal yang diajukan tersebut di
atas, yang mana Judex Facti telah tidak salah menerapkan hukum dalan
keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali
dan hanya mengajukan keberatan terhadap putusan Judex Facti yang
berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi
Keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian;
11.Bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum dengan menerima
dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon
Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat yang hanya berupa keberatan
terhadap putusan Judex Facti yang berpendapat dalii gugatan terbukti
atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil
pembuktian;
12.Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan
bahwa:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan
karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan";
13.Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur
bahwa kasasi hanya dapat diterima jika Judex Facti telah salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau failed in meeting
the conditions required by ruies of law dimana hal tersebut tidak terjadi
dalam perkara a quo;
14.Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan
Judex Facti yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-
mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah
secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti sebagai
berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama
dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek-merek
BMW dan LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat
sebagai Merek Terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM00016513 dan merek Logo daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM00016513 dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-
merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas
barang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR
Daftar Nomor IDM00016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor
Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal
BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
7. Membatalkan merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631
milikTergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat
hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada
putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan
pembatalan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR Daftar
Nomor IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran
merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);
15.Sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terbukti secara Jelas bahwa
permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
secara jelas hanya semata-mata merupakan keberatan atas penilaian
hasil pembuktian Judex Facti yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi,
16.Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung secara jelas
mengatur bahwa permohonan kasasi hanya akan diterima oleh
Mahkamah Agung jika Judex Facti telah salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku. Hal ini tentunya mensyaratkan agar
Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat harus secara jelas
menunjukkan penerapan hukum yang salah atau persyaratan yang tidak
dipenuhi oleh Judex Facti agar permohonan kasasi Termohon
Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dapat diterima;
17.Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dalam
memori kasasinya secara keseluruhan hanya semata-mata merupakan
keberatan atas penilaian terhadap hasil pembuktian Judex Facti yang
telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana keberatan atas hasil
penilaian pembuktian tersebut bukanlah alasan hukum dari kasasi;
18.Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang
Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berulang kali
menolak permohonan kasasi yang hanya merupakan keberatan terhadap
hasil nilai pembuktian Judex Facti didalam Putusan-Putusan Mahkamah
Agung sebagai berikut:
a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-
HaKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Ijek Widya
Krisnadi sebagai pemohon kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Nomor 77/Merek/2012/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara
gugatan Pembatalan Merek melawan Index Interfurn Company
Limited sebagai Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi
Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-
keberatan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang
telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti;
Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undanaan yang mengancam
pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak
berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi IJEK WIDYA KRISNADI tersebut harus ditolak'';
b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Pdt.Sus-
HKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jamin Halim
sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Nomor 13/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara
gugatan Pembatalan Merek melawan Wavin B.V. sebagai Termohon
Kasasi;
Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi
Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-
keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2013
dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2013 dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan
hukum;
Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum
yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak
berwenang atau melampaui batas wewenang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamin Halim tersebut harus ditolak";
c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/
Pdt.Sus/2011 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Titin
sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Nomor 72/Merek/2010/PN Niaga Jkt.Pst., dalam perkara gugatan
Pembatalan Merek melawan Allergan Inc. sebagai Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi
Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa alasan-alasan
kasasi tidak dapat dibenarkan. Terbukti bahwa merek milik Pemohon
Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik
Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex
Facti dengan tepat dan benar...
Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang
berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak
berwenang atau melampaui batas wewenang...
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi Titin tersebut harus ditolak";
Bahwa putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi
Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat, adalah merupakan
pelanggaran atas hukum acara yang mensyaratkan bahwa permohonan
kasasi hanya terhadap kesalahan penerapan hukum dan bukan untuk
"penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi". Pelanggaran hukum acara tersebut secara jelas
menunjukkan bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau
kekeliruan yang nyata dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
pada tingkat Peninjauan kembali dapat membatalkan putusan Judex
Juris sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Agung;
C. Bukti-bukti baru yang bersifat menentukan serta membuktikan itikad tidak
baik Termohon Peninjauan Kembali yang telah berupaya mendaftarkan
merek BMW dan LOGO sebelum mendaftarkan merek milik Pemohon
Peninjauan Kembali;
19.Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini
didasarkan atas ditemukannya bukti baru (novum), sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 69 huruf (b), Undang-
Undang Mahkamah Agung R.l. Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni:
Pasal 67:
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut:
a. .................;
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan;
c. .................;
d. .................;
e. .................;
f. .................;
Pasal 69:
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67
adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
a. .................;
b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang
hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. .................;
d. .................;
Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan
hukum serta bukti-bukti baru/novum sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
20.Bahwa adapun bukti baru/novum yang dimaksud tersebut yaitu bukti-
bukti di bawah ini yang belum pernah diajukan pada pengadilan tingkat
pertama maupun tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:No.
Bukt
i
Mengenai
PK-
01
Hasil cetak tampilan dari http://www.wipo.int/branddb/id/en/ yang berupaPermohonan Pendaftaran Merek BMW dan LOGO atas nama TermohonPeninjauan Kembali di kelas 25 yang telah ditolak oleh Direktorat JenderalKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:
Bukti PK-01 membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pendaftaran merek-merek Termohon Peninjauan Kembali denganitikad tidak baik, yaitu untuk mendompleng keterkenalan merek BMW dan LOGOBMW milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti PK-01 menunjukkan bahwaTermohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan merek BMWyang menjiplak secara terang-terangan merek BMW dan LOGO BMW yangmemiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahankata BODY MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasipemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali.
21. Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai
bukti dalam persidangan sebelumnya di tingkat pertama maupun di
tingkat kasasi, sehingga bukti-bukti dimaksud dapat diterima untuk
dipertimbangkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, hal mana sesuai
dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.l. Nomor 422 K/Sip/
1959, tanggal 28 November 1959, yang intinya berbunyi "Hal yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
merupakan novum, ialah yang belum pernah diajukan dalam
pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding...";
22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas yang kebenarannya
tidak akan dapat disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali, terbukti
bahwa:
(1) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik pada saat
mendaftarkan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik
Termohon Peninjauan Kembali oleh karena merek tersebut meniru
merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali;
(4) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik dalam
menggunakan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik
Termohon Peninjauan Kembali pada pemakaian sebenarnya;
Bukti baru PK-1 membuktikan bahwa Merek Terdaftar BMW BODY MAN
WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor
IDM000181631 milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah
diajukan dengan itikad tidak baik yaitu meniru Merek Terkenal BMW dan
LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali;
23.Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 1 Agustus 2013 dengan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/
PN Niaga Jkt.Pst., didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-
Undang Merek yang menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran
merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Namun
dalam pertimbangan hukumnya, Judex Juris tidak mempertimbangkan
sama sekali dan bahkan mengabaikan adanya itikad tidak baik (bad faith)
Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan
pendaftaran merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon
Peninjauan Kembali yang mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek terkenal BMW dan LOGO milik Pemohon Peninjauan
Kembali di Direktorat Merek, yang kemudian terdaftar di Daftar Umum
Merek di bawah Daftar Nomor IDM000016513 untuk Merek BMW BODY
MAN WEAR dan Daftar Nomor IDM000181631 untuk merek LOGO untuk
kelas barang 25, padahal Judex Juris menyatakan bahwa antara merek
BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan merek
LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Termohon Peninjauan Kembali
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan
merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali;
24.Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau tidak
menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya itikad tidak baik
(bad faith) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek
tentang Merek yang menyebutkan "Merek yang tidak dapat didaftarkan
atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak
baik";
25. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali jelas terlihat dari
peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali atas merek
terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan
Kembali/semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar
mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
26.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak pernah
menyangkal bahwa produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai
Bukti P-51 s.d. P-53 dengan label-label yang mencantumkan foto-foto
mobil mewah milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat
sebagai tertera di bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan
merek BMW untuk mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti
apapun untuk membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon
Peninjauan Kembali/semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang
mengelirukan konsumen untuk mempercayai adanya hubungan tertentu
dengan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-
produk ini berasal dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak
benar;
27.Bahwa berdasarkan tampilan serta penggunaan merek BMW BODY
MAN WEAR dan LOGO milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas
itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu melalui
pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Termohon
Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk
meniru/menjiplak merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon
Peninjauan Kembali, dengan menghadirkan BMW dan LOGO BMW
sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen
terkelabui atau mempersamakannya dengan merek BMW dan LOGO
BMW milik Penggugat;
28.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyangkal atau
dapat memberikan penjelasan apapun mengenai menyangkal bahwa
produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai bukti P-51 s.d. P-53
dengan label-label yang mencantumkan foto-foto mobil mewah milik
Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sebagai tertera di
bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan merek BMW untuk
mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti apapun untuk
membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon Peninjauan Kembali/
semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang mengelirukan konsumen
untuk mempercayai adanya hubungan tertentu dengan Pemohon
Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-produk ini berasal
dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak benar;
29.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, terbukti secara jelas bahwa merek
terdaftar BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon
Peninjauan Kembali telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali yang telah terkenal dan digunakan setidaknya sejak tahun 1917
atau bertahun-tahun lamanya telah digunakan dan terkenal sebelum
merek terdaftar BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 atas nama Termohon
Peninjauan Kembali didaftarkan;
30.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, telah terbukti secara jelas
Termohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan
merek BMW dan LOGO yang menjiplak secara terang-terangan merek
BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada pokoknya atau
pada keseluruhannya, yang mana penambahan kata BODY MAN WEAR
hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi pemakaian huruf
BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;
31.Bahwa lebih jauh lagi, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat
memberikan alasan ataupun penjelasan apapun mengenai alasan yang
sebenarnya atas penggunaan foto mobil mewah milik Pemohon
Peninjauan Kembali dalam hal ini tentunya menunjukkan bahwa
Termohon Peninjauan Kembali telah meniru secara terang-terangan
meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali dimana hal ini telah menjadi pola Termohon Peninjauan Kembali
yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon
Peninjauan Kembali;
32.Bahwa sangatlah jelas dan nyata, dimana Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat dalam memohonkan pendaftaran mereknya
memiliki itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:
a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan
Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam
Bahasa Indonesia;
b. Logo milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat di bawah
Pendaftaran Nomor IDM000181631, menyerupai LOGO BMW yang
terkenal. Pendaftaran merek
ditujukan untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW
lainnya milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631
milik Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya
dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;
c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh
Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan
LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;
d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa
Tergugat telah menciptakan merek-merek BMW BODY MEN WEAR
dan LOGO BMW secara independen;
e. Bahwa bukti PK-1 telah membuktikan secara jelas bahwa Termohon
Peninjauan Kembali/semula Tergugat sejak awal berniat untuk
mendaftarkan merek BMW yang menjiplak secara terang-terangan
merek BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahan kata BODY
MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi
pemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;
f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas membonceng
reputasi dan keterkenalan merek BMW dan LOGO BMW milik
Penggugat;
33.Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan
tingkat pertama yang tidak dibantah, telah secara jelas dan tegas telah
menunjukkan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali yang meniru
secara terang-terangan merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik
Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
34.Namun dalam pertimbangan hukumnya. Judex Juris sama sekali tidak
mempertimbangkan bukti- bukti tersebut, namun telah mengabaikan dan
tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai hal ini;
35.Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum dari Judex Juris yang
membahas mengenai itikad buruk merupakan indikasi dari tidak
diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Merek tentang keharusan adanya itikad baik pada pemilik merek
sebagai syarat terdaftarnya suatu merek;
36.Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merek terdaftar
GiSi Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/
dahulu Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik (itikad buruk/
tidak jujur);
37.Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "Perlindungan hukum hanya
diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
orang yang beritikad tidak baik". Asas ini tercantum dalam Pasal 4
Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut "Merek tidak
dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon
yang beritikad tidak baik". Berdasarkan pada pasal tersebut, maka
pendaftaran-pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali/
dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan.
Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 68
Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan
itikad tidak baik;
38.Berdasarkan pasal tersebut, kemudian merek Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan oleh
karenanya seharusnya dibatalkan. Lebih jauh lagi, sejalan dengan
Pasal 4 jo. Pasal 68 dari Undang-Undang Merek, merek Termohon
Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat tersebut wajib untuk dibatalkan
karena merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik;
Hal mana jelas-jelas merupakan manifestasi dari itikad buruk dalam
kegiatan perdagangan yang hendak dicegah oleh Undang-Undang
Merek;
39.Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali
tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah
dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam
pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
40.Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat
untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan
dalam perkara a quo. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan
dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak
yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan
hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil
dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;
41.Bahwa Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan
mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum
sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:
a. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah
bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk
terkenal;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad
buruk dan bersaing secara curang;
c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor
perdagangan;
Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak
atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha
tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan
hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia
sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak
hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa
berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga
bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah
hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan Hakim atau
kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris dengan pertimbangan sebagai
berikut:
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan
tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor
03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa “gugatan pembatalan
terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus
dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan
sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi
beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena
Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka
dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;
- Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata
tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang
kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka
putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama
untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali
BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT tersebut dan
membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014
tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali
perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan
pemeriksaan peninjauan kembali;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFTtersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014
tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.,
tanggal 10 Desember 2013;
MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang
dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr.
Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 56 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,
ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
Biaya-biaya:1. Meterai …………….....Rp 6.000,002. Redaksi ……………....Rp 5.000,003. Administrasi PK ..........Rp 9.989.000,00
Jumlah ........................Rp10.000.000,00
Untuk SalinanMahkamah Agung RI.
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus
RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207.1985.12.2.002
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56