Rara Dzikrina Istiqomah041211331080Nurswandari Komala Dewi041211332020Khairanis Yulita041211332034Dita Lourenza041211332104Vidya Putri Hardiyanti041211333133

Kelas MKelompok Blameworthiness

1

7.1TEORI PENGANGGARAN PUBLIK

Pengertian Anggaran

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Contoh jenis anggaran publik :

Anggaran Negara dan Daerah/APBN/APBD (Budget of State).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Fungsi Anggaran Publik

Hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.

Cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

Alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasan serta bawahan.

Alat pengendalian unit kerja.

Alat motovasi dan persuasi tindakan efektif-efisien dalam pencapaian visi organisasi.

Instrumen politik.

Instrumen kebijakan fiskal.

Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi.

Tujuan Anggaran Publik

perencanaan

Evaluasi

pengendalian

Karakteristik Anggaran Publik

Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.

Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Usulan anggaran ditelaah dan disetujui pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Prinsip-prinsip Anggaran Publik

Demokratis, berarti anggaran harus ditetapkan melalui proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

Transparan, proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban harus diketahui baik wakil rakyat maupun masyarakat umum.

Bermoral tinggi, berarti pengelolaan anggaran berpegan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntabel, pengelolaan keuangan arus dapat dipertanggungjawabkan interal maupun eksternal.

Berhati-hati, pengelolaan anggaran negara harus berhati-hati karena sumber daya terbatas.

Adil, berarti anggaran negara harus diarahkan secara optimal dan proporsional demi kepentingan orang banyak sesuai kebutuhan masyarakat.

7.2SISTEM PENGANGGARAN PUBLIK

9

Traditional Budgeting atau Line-Item Budgeting

Zero Based Budgeting

Incremental Budgeting

Medium Term Budgeting Framework (MTBF)

Performance Budgeting

Planning Programming Budgeting System

Planning Programming Budgeting System

Line Item Budgeting

7.2.1

10

Line Item Budgeting

Karakteristik

Titik utama perhatian adalah segi pelaksanaan dan pengawasan.

Keunggulan

Relatif mudah menelusurinya.

Kelemahan

Penekanan hanya pada segi administrasi.

Mengamankan komitmen antara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik.

Perhatian terhadap laporan anggaran penerimaan dan pengeluaran sedikit.

Diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi peneimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.

Incremental Building

7.2.2

12

Incremental Budgeting

Incremental budgeting adalah system anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode yang akan datang.

Keunggulan

Mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran

Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk memahami program-program baru

Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit.

Diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi peneimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.

Kelemahan

Dapat mengurangi konflik

Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

Planning Programming Budgeting Sytems

7.2.3

14

Planning Programming Budgeting Sytems

Planning Programming Budgeting Sytems adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.

Planning Programming Budgeting Sytems adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.

Planning Programming Budgeting Sytems adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.

Planning Programming Budgeting Sytems adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.

+

Mengggambarkan tujuan organisasi lebih nyata

proses multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan serta analisis

Menghindarkan pertentangan dan overlapping program

Alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan efektif

Membantu pimpinan dalam membuat keputusan

Mewujudkan sinkronasi dan integrasi antaraparat organisasi dalam proses perencanaan

Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi

Terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis

Zero-Based Budgeting

7.2.4

16

Zero-Based Budgeting

Tiga langkah penyusunan ZBB

Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan

Mengidentifikasi unit keputusan

Membangun paket keputusan

+

Muncul unit keputusan yang menghasilkan berbagai paket alternative anggaran yang dibuat sebgaai motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fluktuasi anggaran

Membutuhkan banyak kertas kerja, data, serta menuntut penerapan system manajemen informasi yang cukup canggih

Performance Budgeting

7.2.5

18

Performance Budgeting

Unsur Pokok Performance Budgeting

pengeluaran organisasi menurut :

Tujuan Performance Budgeting untuk menghasilkan informasi biaya dan kinerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.

program dan kegiatan

pengukuran kinerja

pelaporan program

+

Memungkinkan pendelegasian wewenang

Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan

Tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif

Merangsang partisipasi dan memotvasi unit kerja

Membantu fungsi perencanaan, pembuatan keputusan

Tidak semua jelas siapa pengambil keputusan dan menanggung beban

7.2.6

Medium Term Budgeting Framework (MTBF)

MTBF

Pengertian

Tujuan dan Sasaran

Tahap Tahap Penyusunan

Contoh Penerapan

Karakter Utama

Pengertian

MTBF

kerangka strategi kebijakan

anggaran belanja unit organisasi

Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Keseimbangan makro ekonomi

Alokasi penggunaan sumber daya

Sasaran

Menciptakan keseimbangan ekonomi makro

Meningkatkan alokasi sumber daya

Meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan kebijakan pembiayaan

Memberikan anggaran yang ketat

Tahap Tahap Penyusunan

Tahap 1

Disusun kerangka kerja makroekonomi

Tahap 2

Proses kaji ulang sektor

Tahap 3

Serangkaian dengar pendapat

Tahap 4

Tahap 5

Tahap 6

Tahap 7

Kerangka kerja anggaran pengeluaran dapat dirancang

Keputusan bagian bagian dalam organisasi atau setara menetapkan alokasi sumber daya sektoral jangka menengah

Unit kerja merevisi prakiraan anggaran

Sudah direvisi, legislatif akan menyetujui.

Keunggulan dan kelemahan MTBF

Banyak peluang yang tidak bisa dipergunakan

Tergantung pada kondisi suatu negara atau organisasi.

Contoh penerapan

dapat dilihat dari format Penyusunan Rancangan Anggaran Jangka Menengah

Karakter utama

Karakter utama MTBF

Perkiraan Multi Year Roliing Budget

Perkiraan anggaran beberapa tahun ke depan

7.3SIKLUS PENGANGGARAN PUBLIK

Siklus Penganggaran Publik

Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait

Penetapan dokumen standar harga

Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran

Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran

Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja

Penetapan anggaran pendapatan dan belanja

7.4.TEKNIK PANGANGGARAN PUBLIK

30

7.4.1 Pendekatan Fungsional

31

Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi.Kepentingan hukum merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran satu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin. Berbagai pertimbangan seperti kepentingan internasional, sumber daya alam, dan lingkungan perlu diakomodasi oleh pemerintahan.

32

Penentu Kesuksesan Pelaksanaan Anggaran

33

Pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga peleksana tertinggi

Kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga

Ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.

Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran

Faktor Penentu Efektifnya suatu AnggaranKEBIJAKANKELEMBAGAANTEKNIK ANGGARANPendapatan, Tingkat Pengangguran, dan InflasiKebijkan Nilai TukarKebijakan MoneterKebijakan FiskalMobilisasi Sumber DayaTingkat Pertumbuhan PengeluaranPengeluaran InvestasiSubsidiDefisit AnggaranKonsultasi dan Koordinasi Antar Unit KerjaKoordinasi dalam Unit KerjaBirokrasiPertimbangan NonekonomiKapabilitas AdministrasiTeknik Perhitungan Prakiraan Pendapatan dan PengeluaranFleksibilitas FiskalTingkat Pengeluaran yang DiharapkanFasilitas dalam Pemberlakuan Tingkat PajakBatasan Proses Anggaran-Waktu-Informasif. Manajemen Keuangan Waktu yang Salah dalam melepaskan Dana Biaya yang Terlalu Besar Kurangnya Fleksibilitas dalam menggunakan Dana Hambatan Sumber Daya manusia

34

Analisis Dampak Ekonomi Anggaran

Analisis Dampak Ekonomi AnggaranNo.Kategori AnggaranDampak Permintaan secara Keseluruhan1PENERIMAANPendapatan pajak dan nonpajakDeflasi akan menyebabkan berkurangnya sisi permintaan.HibahDampaknya netral ketika hibah ditujukan ke pihak luar negeri.2PENGELUARANPengeluaran langsung, berupa barang dan jasa, serta pembentukan modalPengeluaran organisasi menambah permintaan secara keseluruhan dan melibatkan klaim sumber dayaPembayaran transferSecara umum akan berdampak terhadap pendapatan rumah tanggaPeminjaman bersihEkspansi akan menyebabkan peningkatan permintaan secara keseluruhan3DEFISIT (1-2)4DIBIAYAI OLEH UTANG LUAR NEGERISecara umum akan berdampak ekspansi tetapi menguntungkan dan mempunyai dampak terhadap neraca pembayaran5UTANG LUAR NEGERIRumah Tangga SwastaAkan terjadi pengurangan daya beliBank KomersialTidak akan ada dampak ekspansiBank sentralEkspansi akan berdampak terhadap sisi permintaan

35

Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget)

Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget)PenerimaanPengeluaranPendapatan (pajak dan nonpajak)Pinjaman BersihPengeluaran saat iniAkuisisi aktiva keuangan dan aktiva riil selain kasPeningkatan atau penurunan kasA + B = C + D+ E

36

7.4.2 Pendekatan Pengambilan Keputusan

Penyusunan anggaran biasanya didasarkan pada pendekatan rasional, dan pelaksanaan evaluasi anggaran dilakukan sesuai pendekatan bertahap serta kompromistis.

Perbedaan Pendekatan Pengambilan KeputusanPerbedaanRasionalPenyesuaian/ BertahapKeterkaitanTeori ekonomi tradisional.Konsep pluralis organisasi yang demokratis.Jenis pendekatanPendekatan tujuan dari pengukuran alternatif tujuan.Proses penyesuaian antar individu dan kelompok yang mempunyai nilai ekonomi serta tingkat kekuasaan yang berbeda.KritikSurvei alternatif tidak dimungkinkan. Keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik.Proses negoisasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan menjadi dasar penilaian kinerja.

37

7.4.3 Pendekatan Psikologi/ Motivasi

38

Kejiwaan Manusia

Perekruran pegawai

Penyeleksian pegawai

Pelatihan pegawai

Kepemimpinan

Motivasi kerja

Tekanan dii tempat kerja

7.4.4 Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan

39

Biaya dari Dampak Pencemaran Lingkungan(oleh Soraya A. Afif)

40

1.Damage Cost

Melakukan penelitian dan pemantauan pencemaran

2. Avoidance Cost

3. Abatement Cost

4. Transaction Cost

Matinya biota Air

Penyaring udara di perumahan

Memasang peralatan pengolah limbah

Meningkatnya berbagai penyakit

Biaya dari Dampak Pencemaran Lingkungan(oleh White and Savage (1995))

41

Conventional Company Cost

Less Tangible Items

External Cost

Tangible Items seperti pelepasan limbah akhir, pemelihara sistem pengendali emisi udara.

Konsekuensi ekonomi atas perubahan citra organisasi publik berkaitan dengan kinerja lingkungannya.

Biaya dampak memburuknya kesehatan akibat emisi buangan asap organisasi yang tidak mematuhi peraturan

7.5. CONTOH PENGANGGARAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

42

A. PEMERINTAH PUSAT

43

44

Anggaran Negara

Sisi

Penerimaan

Sisi

Pengeluaran

Sumber Ketidakpastian dalam penentuan volume APBN

45

Harga minyak bumi di pasar internasional

Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC

Pertumbuhan ekonomi

Inflasi

Suku bunga

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

Komponen APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hibah

Belanja Negara

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Pembangunan

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan

Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

Keseimbangan Primer

Surplus/ Defisit Anggaran

Pembiayaan

Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Luar Negeri

46

Contoh kasus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pemerintah pusat)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memamparkan APBM tahun anggaran 2007 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, mengakatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan mengalami pengingkatan signifikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 4,1% PDB.

Pemerintah mengajukan anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar Rp51,3 triliun atau naik 18,5% disbanding tahun 2006 belum termasuk Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Program bantuan langsung tunai (BLT) akandimodifikasi menjadi BLT bersyarat terkait dengan program pendidikan dan kesehatan. Program ini menggunakan anggaran Rp4 triliun.

47

RAPBN 2007 merencanakan pemberian dan penyaluran beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskinsenilai RP6,5 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp5,8 triliundan subsidi pelayanan public untuk BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan umum kepada masyarakat.Kedua, perbaikan iklim investasi

Ketiga,pemerintah mengalokasikan belanja yang cukup signifikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik penunjang investasi.

Keempat, kebijakan energy akan diarahkan pada pemanfaatan sumber energy pengganti minyak bumi yang berasal dari batu bara,air,gas serta energy terbaru khusunya biofuel yang lebih murah sehingga lebih terjangkau masyarakat.

Kelima, sebagai bagian dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007

Keenam, untuk mitigasi bencana alam mulai dari APBN-P tahun 2006 hingga RAPBN tahun 2007 pemerintah mengajukan peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan system pendeteksian dini bencana, masing-masing sebesar Rp60 miliar pertahun 2006 dan Rp150 miliar pertahun 2007.

48

b.Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)

Kebijakan umum APBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Peraturan Daerah APBD

49

C. LSM

Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi LSM adalah

Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci

Kegiatan dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan output yang terdapat dalam misi serta visi organisasi

Meyiapkan rencana kerja kegiatan yang mengacu pada rencana program.

Aturan umum dalam rencana anggaran

Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik

Pendapatan

Bandingkan keuangan dan strategi pembiayaan

Pengeluaran

50

Bentuk Rancangan Anggaran Organisasi LSM

Langkah langkah menyusun anggaran LSM:

Menentukan workplan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek, beserta lama waktu pengerjaanya

Menentukan jenis biaya tetap dan biaya variabel yang terdapat dalam proyek

Menentukan standar biaya untuk setiap komponen biaya

Membuat tabel rancangan anggaran biaya secara sistematis yang berisi kolom deskripsi komponen biaya, beberapa unit, periode pelaksanaan proyek dan total perhitungan

Mengisi masing-masing kolom dalam tabel rencana anggaran

51

D.Yayasan

Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang diprsentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Rencana anggaran yayasan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk dikritik dan didiskusikan

52

e.Partai politik

Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sumber pendanaan partai politik sebagai berikut:

Keuangan partai politik bersumber pada:

Iuran Anggota

Sumbangan yang sah menurut hukum

Bantuan dari anggaran negara

Sumbangan sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas,peralatan dan jasa

Bantuan dari anggaran negarayang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara porposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat

Sumbangan dari aggota dan bukan anggota sah menurut hokum paling banyak senilai Rp200.000.000 dalam 1 tahun

Sumbangan dari perusahaan atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp800.000.000,00 dalam 1 tahun

53

Laporan dana kampanye peserta pemilu

Calon presiden dan wakil presiden

Hj Megawati Soekarno Putri-KH Ahmad Hasyim Muzadi

Untuk periode 31 Mei 2004 sampai 1 Juli 2004

NoUraianREF(dalam rupiah)20041Penerimaan dana kampanyePenerimaan KasSaldo awalSumbangan pasangan calonSumbangan partai politik dan atau gabungan partai politikSumbanagn perseoranganSumbangan perusahaan/badan usahaPenghasilan lain-lainPenerimaan NonkasSaldo awalSumbangan pasangan calonSumbangan partai politik dan atau gabungan partai politikSumbanagn perseoranganSumbangan perusahaan/badan usahaPenghasilan lain-lain2.601.000.000--34.411.520.00066.100.000.00015.778.710--1.731.850.000---Jumlah Penerimaan:104.860.148.7102Pengeluaran dana KampanyePengeluaran KasSaldo awalPengeluaran operasiPengeluaran modalPengeluaran lain-lainPengeluaran NonkasSaldo awalPengeluaran operasiPengeluaran modalPengeluaran lain-lain-84.205.245.394-1.731.850.000---3.455.734Jumlah Pengeluaran85.940.551.1283Saldo dana kampanye18.919.597.581

Salah satu penggunaan anggaran partai politik yaitu kampanye

54

7.6 PENGANGGARAN PUBLIK DI BERBAGAI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

55

Implementasi pembaharuan di Negara-negara maju

JEPANG

AUSTRIA

YUNANI

56

Inggris

Kanada

Perancis

Swedia

Negara lainnya

Implementasi pembaharuan di Negara-negara berkembang

Pengenalan system PPBS di IndIa, Indonesia, Malaysia,Nepal dan Sri Lanka tidak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penggangaran yang akan dilaksanakaan dengan basis rangkap dua

Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di India, anggaran kinerja disiapkan sebagai dokumen pendukung.

57

TERIMA KASIH

58