Meraba Detak UU PBJ FGD QUO VADIS UU PBJ JAKARTA, 28 APRIL 2014 BY : SAMSUL RAMLI

Politik Kekuasaan dan Pengadaan Barang/Jasa

Politik menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Sumber Dana pencapaian tujuan politik dan kekuasaan.

Penegakan Hukum dan Pengadaan Barang/Jasa

Penegakan Hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Indikator Pencapaian Kinerja Utama Penegakan Hukum.

KPKPOS Feb 10, 2014: ICW menyimpulkan bahwa

pemberantasan korupsi semakin masif di tahun

2013. Tetapi dari tahun ke tahun korupsinya hanya di

lingkar pengadaan barang dan jasa.

Terbukti, semester pertama tahun 2013 dari 293

kasus dengan 676 tersangka, ada 114 kasus (38,22

persen) yang merupakan kasus pengadaan barang

dan jasa. Serta 314 tersangka (46,38 persen).

Semester kedua tahun 2013, dari 267 kasus korupsi

dan 594 tersangka, tercatat ada 114 kasus (42,7

persen) yang merupakan korupsi dalam pengadaan

barang dan jasa, serta 291 tersangka (48,9 persen)

kasus pengadaan barang dan jasa.

Persaingan Usaha dan Pengadaan Barang/Jasa

Persaingan Usaha menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai obyek praktik pelanggaran persaingan usaha yang sehat.

Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Prestasi administratif keuangan pemerintah menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Utama Administratif Keuangan sehingga Status WTP tidak berpengaruh terhadap menurunnya Perilaku Koruptif dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Media Massa dan Pengadaan Barang/Jasa

Bagi Bisnis Media kerap menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai trigger utama dalam upaya meningkatkan rating media, pendapatan iklan, pendongkrak oplah.

Harmonisasi Komponen Pembangunan

HUKUM

EKONOMI

POLITIK

Pengadaan Barang/Jasa diantara “MEREKA”

UU Keuangan

UU Korupsi

UU KIP UU PERS

UU ITE

UU PPU

Membangun Pengadaan Dengan “Buruk Sangka”

-

Penyedia

Pelaksana

Auditor

APH

Komponen Perbaikan Pengadaan Barang/Jasa

Integritas

Kompetensi

Kesejahteraan

Penguatan Kelembagaan

Sarana dan Prasarana

Tepat, Jelas, Menyeluruh, Konsisten

Monitoring dan Evaluasi

Berorientasi Pada DarKum

Sistem dan Operasional

Jalan Sunyi UU Pengadaan Barang/Jasa

2010

PROLEGNAS

TAHUN 2010-

2014

Urutan 73 dari

256

2011

PROLEGNAS

PRIORITAS

TAHUN 2011

Urutan 70 dari 70

2012

PROLEGNAS

PRIORITAS

TAHUN 2012

Tidak Ada

2013

Tid

ak

Ada

2014

Tid

ak

Ada

Keppres 80/2003

Perpres 54/2010

Pendapat Mereka tentang UU Pengadaan Barang/Jasa

2010

2011

Pendapat Mereka tentang UU Pengadaan Barang/Jasa

2013

Pendapat Mereka tentang UU Pengadaan Barang/Jasa

2013

2014

UU PBJ

Penyedia

APH

Auditor

Pelaksana

Suara Kita?

Membangun

Pengadaan

Barang/Jasa

dengan

Sangka Baik

UU PBJ mungkin bukan solusi ajaib yang dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa datang. Namun UU PBJ adalah wujud keseriusan negara ini dalam mewujudkan harmonisasi bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum. Dan harmonisasi ini adalah jalan utama mewujudkan kesejahteraan.

TERIMAKASIH

Jangan Biarkan Kita Kehilangan Kepercayaan Diri Bahwa Kita

Bisa Berbuat Baik.

Sejauh Apapun Terpuruknya Negeri Ini Kita Harus Tetap Percaya Kita Bisa Bangkit.

Tidak Ada Keberhasilan Yang Dibangun Atas Buruk Sangka.

“Aku Menurut Sangkaan Hamba Ku Kepada Ku. Sangka Baik Lah

Maka Kebaikan Akan Datang Sebagaimana Janji-NYA”