IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN...

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA DI PT. PELINDO IV (PERSERO)

TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR

TAHUN 2018

DELFANI GEMELY

P1800216004

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA DI PT. PELINDO IV (PERSERO)

TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR

TAHUN 2018

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Kesehatan Masyarakat

Disusun dan diajukan oleh:

DELFANI GEMELY

P1800216004

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delfani Gemely

Nomor Pokok : P1800216004

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Konsentrasi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menyatakan denga sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil

karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun pemikiran orang

lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil karya orang

lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2018

Yang Menyatakan

Delfani Gemely

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan

kepada hamba-Nya. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada

Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Sungguh sebuah nikmat yang tak ternilai harganya manakala penulisan tesis yang

berjudul “Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT.

Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar Tahun 2018 “ dapat

terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan studi

di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan Konsentrasi Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Universitas Hasanuddin Makassar.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan penulisan

tesis ini, namun berkat ketabahan dan dukungan yang besar dari berbagai pihak

akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Penghargaan dan terima kasih yang tak

terhingga kupersembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kadir

Mahmud dan Ibunda Erniwati, juga kepada saudari Delfina Gemely, S.Pd, Putri

Mayangsari, Aisy Muthmainnah dan Ramlah serta seluruh keluarga terima kasih

atas doa restu tak terhingga, pengertian, nasehat yang tiada henti dan pengorbanan

tiada akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis juga ingin

menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada ibu Dr. dr.

Syamsiar S. Russeng. Ms sebagai ketua komisi pembimbing dan ibu Dr. Nurhaedar

Jafar, Apt., M.Kes sebagai anggota komisi pembimbing atas bantuan dan

bimbingannya kepada penulis sejak proses awal hingga akhir penyusunan tesis ini.

Demikian pula kepada Dr. Atjo Wahyu, SKM., M.Kes, Dr. dr. Arifin Seweng, MPH

dan Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes, M.Sc.PH selaku tim penguji yang

telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih

yang sedalam-dalamnya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. drg. H. Zulkifli Abdullah, M. Kes selaku dekan FKM Unhas, beserta

seluruh tata usaha, kemahasiswaan, akademik dan semua petugas kebersihan

FKM Unhas atas kerjasama dan bantuannya selama penulis menjalani

pendidikan di FKM Unhas.

2. Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D selaku ketua jurusan prodi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Kepada Dosen beserta staf jurusan bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

FKM Unhas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga

kepada penulis selama masa pendidikan.

4. Kepada Dosen FKM Unhas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang

sangat berharga kepada penulis selama masa pendidikan.

5. PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar yang telah memberikan

ijin dan bantuan kepada penulis, yang telah memberikan kontribusi kepada

penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.

6. Para informan yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan

wawancara.

7. Rekan-rekan mahasiswa S2 Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

yang telah bersama-sama menempuh suka duka selama menjalani proses

pendidikan; Nunik Sulistyanigtyas, Anggih Tri Cahyadi, Dewi Mulfiyanti,

Rismayanti Yamin dan Abdul Hairin.

8. Kepada sahabat-sahabat saya Riski Amaliah, Citra Mentari, Ani Asriani, Dwi

Putri, dan Annisa Nurul Mukhlisa atas segala doa dan dukungannya dalam

penyelesaian tesis ini.

9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis sadar bahwa tesis ni masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan

kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, hanya

kepada Allah SWT diserahkan segala amal ibadah, penulis menyadari bahwa tesis

ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun sistematika

penulisan. Olehnya itu penulis berharap kritikan dan saran dari pembaca. Dan

dengan mengharap Ridha-Nya, semoga tesis ini dapat memberikan nilai positif bagi

pembangunan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Makassar, Agustus 2018

Delfani Gemely

ABSTRAK

DELFANI GEMELY. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT

Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar Tahun 2018 (dibimbing oleh Syamsiar

Russeng, dan Nurhaedar Jafar).

Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja terjadi karena adanya sebab. Sehingga

penyebab terjadinya kecelakaan harus ditemukan agar selanjutnya tindakan korektif dan

upaya preventif dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan serupa tidak terulang. Studi

implementasi sendiri mencapai suatu titik “intelectual dead-end” atau “lacking in any

consensual theory” karena sulitnya mengembangkan ide untuk memajukan penelitian

implementasi utamanya pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di

perusahaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk membangun model implementasi

tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus.

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Model Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibangun

dengan menggunakan Nvivo10 untuk menghubungkan analisis melalui pembuatan model,

bentuk model dan menghubungkan konsep dalam model melalui relationship antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yaitu 83% dengan tingkat penilaian implementasi baik, terdapat 137

elemen memenuhi kriteria, 28 elemen parsial dan 1 elemen tidak memenuhi kriteria.

Tebentuknya model Implementasi Keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan

ditunjang oleh adanya manajemen terintegrasi, prosedur dan instruksi kerja, komitmen,

kesadaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelatihan, manajemen risiko dan

tanggap darurat, komunikasi, pelaporan serta pendokumentasian dan pengendalian

dokumen. Aspek-aspek tersebut associated terhadap implementasi sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja dengan nilai rata-rata coverage informan yaitu 97%.

Kata kunci : Model Implementasi, Nvivo

ABSTRACT

DELFANI GEMELY. Implementation Occupational Health and Safety Management Systems of

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar Tahun 2018. (Supervised by Syamsiar

Russeng, dan Nurhaedar Jafar).

Work accidents and Occupational diseases occur due to a cause. Hence the cause of the accident

should be found in order to further corrective action and preventive efforts can be done to prevent

similar accidents from recurring. Implementation studies themselves reach an "intellectual dead-

end" or "lacking in any consensual theory" point because of the difficulty of developing ideas to

advance the main implementation research on the company's Occupational Safety and Health

Management System, so that this study aims to build that implementation model.

This research uses qualitative research type with case study design. qualitative data were collected

through in-depth interviews, observations, and document review. The implementation Model of The

Occupational Safety and Health Management System was building using Nvivo10 to link analysis

through modeling, modeling and linking concepts in models through relationship between variables.

The result showed that the achievement of Occupational Safety and Health Management System is

83% with appraisal level good, there were 137 elements meet criteria, 28 partial elements and 1

element does not meet the criteria. The establishment of Workplace Safety and Health

Implementation model were supported by integrated management, work procedures and

instruction, commitment, awareness, human resources, facilities and infrastructure, training, risk

management and emergency response, communications, reporting and documentation and

document control. These aspects were associated with the implementation of occupational safety

and health management system with average rate coverage of 97%.

Key word: Implementation Model, Nvivo

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA ....................................................................................................................... v

ABSTRAK .........................................................................................................................

ABSTRACT.......................................................................................................................

DAFTAR ISI ......................................................................................................................

DAFTAR TABEL ...............................................................................................................

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 13

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 14

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 16

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi ........................................... 16

1. Pengertian Implementasi ............................................................ 16

2. Teori Implementasi...................................................................... 17

3. Tujuan Implementasi ................................................................... 21

4. Pendekatan Implementasi Menurut Edward III .......................... 22

5. Dinamika yang tidak pernah selesai: Gugatan terhadap

kemandegan studi implementasi ................................................ 29

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Manajemen K3............................ 34

1. Pengertian Sistem Manajemen K3 ............................................. 34

2. Tujuan Sistem Manajemen K3 ................................................... 35

3. Teori Sistem Manajemen K3 ...................................................... 34

4. Sistem Manajemen K3 ................................................................ 38

5. Implementasi Sistem Manajemen K3 ......................................... 42

6. Manfaat Sistem Manajemen K3 ................................................. 47

C. Kerangka Teori ................................................................................. 51

D. Kerangka Pikir .................................................................................. 52

E. Defenisi Konsep…………………………………………….. ..53

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 55

A. Jenis Penelitian ................................................................................. 55

B. Rancangan Penelitian ...................................................................... 55

C. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................ 55

D. Informan Penelitian ........................................................................... 55

E. Sumber Data ..................................................................................... 56

F. Instrumen Penelitian…………………………………………..57

G. Pengolahan & Analisis Data ............................................................. 58

H. Teknik pemeriksaan keabsahan Data ............................................. 59

I. Tahap-tahap penelitian ..................................................................... 60

J. Jurnal penelitian yang relevan ........................................................... 62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................................... 69

A. Gambaran Lokasi Penelitian ........................................................... 69

B. Karakteristik Informan....................................................................... 84

C. Hasil Penelitian ................................................................................. 85

D. Pembahasan ................................................................................... 120

BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 153

A. Kesimpulan .................................................................................... 153

B. Saran ............................................................................................... 155

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................................

LAMPIRAN .......................................................................................................................

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................................

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Posisi Peneliti Studi Implementasi .............................................................. 32

Tabel 2.2 Reaksi lingkungan terhadap Implementasi Kebijakan ................................ 34

Tabel 3.1. Defenisi Konsep ......................................................................................... 53

Tabel 3.2. Informan Indepth Interview ........................................................................ 56

Tabel 3.3 Jurnal Relevan ............................................................................................. 62

Tabel 4.1 Fasilitas Peralatan di TPM ........................................................................... 77

Tabel 4.2 Fasilitas Pendukung di TPM ........................................................................ 77

Tabel 4.3 Karakteristik Informan .................................................................................. 93

Tabel 4.4 Penghargaan yang diterima PT. Pelindo IV .............................................. 118

Tabel 4.5 Presentase Coverage (relevance) hasil indept interview ........................ 119

Tabel 4.4 Variabel Model Implementasi SMK3 ......................................................... 150

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Diagram Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 .................................... 2

Gambar 1.2 Diagram Kasus Kecelakaan Kerja ............................................................ 7

Gambar 1.3 Diagram Jumlah kasus kecelakaan kerja & klaim santunan di sulawesi

maluku ........................................................................................................................... 8

Gambar 1.4 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja TPM tahun 2016 ................................ 11

Gambar 2.1 Teori Edward III ........................................................................................ 28

Gambar 2.2 Siklus Deming .......................................................................................... 51

Gambar 2.3 Teori Modifikasi; PDCA, Tarwaka dan Edward III .................................. 52

Gambar 4.1 Logo Perusahaan..................................................................................... 71

Gambar 4.2 Model Impelementasi Sistem Manajemen K3 ...................................... 149

Gambar 4.3 Model Impelementasi SMK3 Perusahaan ............................................ 151

Gambar 4.4 Word Cloud Implementasi SMK3 .......................................................... 152

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Instrumen Penelitian......................................................................................................... Matriks Wawancara ..........................................................................................................

Dokumentasi proses penelitian ........................................................................................

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja melalui Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah berkembang di berbagai

negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan

keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas

perusahaan dapat terwujud maka ditetapkan Peraturan Pemerintah yang

mengatur pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Undang-undang

Keselamatan Kerja yang berlaku tidak secara otomatis meningkatkan kondisi

di tempat kerja, disamping hukuman yang ringan bagi yang melanggar aturan.

Padahal meningkatkan standar keselamatan yang lebih baik akan

menghasilkan keuangan yang baik. Pengeluaran biaya akibat kecelakaan dan

sakit yang berkaitan dengan kerja merugikan ekonomi dunia, lebih dari seribu

millar dolar (850 miliar euro) di seluruh dunia, atau 20 kali jumlah bantuan

umum yang diberikan pada dunia berkembang. Di AS saja, kecelakaan kerja

merugikan pekerja puluhan miliar dolar karena meningkatnya premi asuransi,

kompensasi dan menggaji staf pengganti. Angka keselamatan dan kesehatan

kerja di perusahaan di Indonesia secara umum ternyata masih rendah.

Berdasarkan data ILO di bawah PBB, Indonesia menduduki peringkat ke-26

dari 27 negara. Hal tersebut menunjukkan, kinerja implementasi K3 di

perusahaan masih jauh dari yang diharapkan (Suardi, 2005).

Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan maka perlunya upaya-

upaya pencegahan untuk menekan terjadinya kerugian akibat kecelakaan

kerja dan PAK di tempat kerja. Adapun upaya yang paling tepat dalam

menerapkan K3 adalah melalui kesisteman yaitu Sistem Manajemen

Keselamatan & Kesehatan Kerja. Berikut jumlah perusahaan yang telah

menerapkan SMK3 dari 26,7 juta perusahaan yang ada di Indonesia.

Jumlah Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 di Indonesia

Tahun 2013 – 2017

Gambar 1. 1 Diagram Perusahaan Penerima sertifikat SMK3

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2018

Kecelakaan dan sakit di tempat kerja membunuh dan memakan lebih

banyak korban jika dibandingkan dengan perang dunia. Riset yang dilakukan

badan dunia ILO menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.000 orang

meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta orang per

tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak ketimbang wanita, karena

mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan,

kecelakaan kerja di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya

meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar

zat kimia beracun (ILO, 2003).

Berdasarkan data dari the Bureau of Labor Statistics Amerika (2007

dalam Tarwaka, 2016) terdapat Kasus sekitar 5 (lima) kecelakaan dan

penyakit akibat kerja per tahun untuk setiap 100 (seratus) pekerja (5

kasus/100 pekerja) atau total sekitar 4 (empat) juta dollar pertahun.

Banyaknya jumlah pekerja yang menderita kecelakaan termasuk penderitaan

yang dialami oleh keluarga korban, patut untuk mendapatkan perhatian yang

serius dan nyata.

Menurut The Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

(2007), untuk mengurangi banyaknya korban kecelakaan kerja di industri,

maka kasus kecelakaan harus diletakkan sebagai kasus kriminal bisnis yang

harus dipertanggung jawabkan oleh pemilik dan manager perusahaan. Para

pemilik perusahaan juga harus mempunyai empati dan perhatian serius pada

setiap kejadian kecelakaan di tempat kerja. Pengusaha dengan kondisi

keselamatan yang tidak baik akan menghadapi kecelakaan kerja. Sayangnya,

masih banyak kecelakaan dan bahkan terhadap korban kecelakaan kerja. Di

balik itu juga banyak tenaga kerja yang belum mengetahui hak-haknya untuk

dapat bekerja secara selamat. Dengan sedikit gambaran tersebut, maka

implementasi keselamatan di tempat kerja menjadi hal yang sangat penting.

Menurut (Suma'mur, 2013) kecelakaan tidak terjadi kebetulan,

melainkan ada sebabnya. Oleh karena penyebabnya, sebab kecelakaan

harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif

yang ditujukan kepada penyebab itu serta upaya preventif lebih lanjut

kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali.

deLeon (1999 dalam Purwanto & Sulistyastuti, 2015) sendiri mengatakan

bahwa studi Implementasi sendiri mencapai suatu titik yang ia sebut sebagai

“intelectual dead-end” atau menyebutnya “lacking in any consensual theory”

karena sulitnya mengembangkan ide-ide untuk memajukan penelitian

implementasi. Kritik tajam tersebut disampaikan karena kegagalan para

peneliti untuk melakukan kajian implementasi untuk membangun “grand

theory” implementasi. Realitas yang ada menunjukkan bahwa para peneliti

cenderung “sibuk” dengan model mereka sendiri yang hanya berlaku dalam

ruang dan waktu yang sangat terbatas sehingga sampai saat ini masih belum

dicapai suatu kesepakatan tentang teori implementasi yang bersifat umum.

Dalam arti mampu atau dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena di

mana saja. Untuk implementasi Sistem Manajemen K3 sendiri, belum ada

kajian lebih dalam dan teori yang membahas implementasinya. Untuk Sistem

Manajemen K3 di Indonesia menggunakan PP No 50 Tahun 2012 yang terdiri

dari penetapan kebijakan, perencanaan K3, pelaksanaan/ impelemtasi K3,

pemantauan dan evaluasi kinerja serta peninjauan ulang dan peningkatan

kinerja.

Melalui pemenuhan terhadap peraturan perundangan diharapkan akan

tercapai keamanan dan keselamatan kerja untuk memberikan jaminan rasa

aman dan tentram, meningkatnya kegairahan bekerja bagi para tenaga kerja

guna mempertinggi kualitas pekerjaan, meningkatkan produksi dan

produktivitas kerja perusahaan. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa

dasar pertimbangan perlindungan dan jaminan atas keselamatan kerja adalah

tidak hanya ditujukan semata untuk tenaga kerja tetapi untuk “semua orang”

yang berada di tempat kerja dan setiap sumber produksi, seperti yang

tertuang dalam ‘pertimbangan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, sebagai berikut:

1. Bahwa “setiap tenaga kerja” berhak mendapat perlindungan atas

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan

hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional;

2. Bahwa “setiap orang lainnya” yang berada di tempat kerja terjamin

pula keselamatannya;

3. Bahwa setiap sumber produksi” perlu dipakai untuk dipergunakan

secara aman dan efisien;

Secara jelas dan tegas di dalam undang-undang No 1 tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang

harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan usaha, baik

formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan

perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di

lingkungan usahanya. (Tarwaka, 2016)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa angka

kecelakaan kerja di 2016 mengalami penurunan dibandingkan 2015. Menurut

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasoloan, “dari data Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggambarkan penurunan

kecelakaan kerja dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, di Indonesia kasus

kecelakaan kerja tahun 2014 mencapai 126.000 kasus, 2015 berjumlah

110.285 kasus dan 101.367 kasus di tahun 2016”. Ini berarti terjadi

penurunan angka kecelakaan kerja sebesar 8 persen.

Namun jumlah pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja

meningkat tajam pada 2015, jumlah pekerja yang meninggal sebesar 530

orang. Sedangkan di 2016 sebesar 2.382 orang atau naik 349,4 persen.

Untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan timbulnya korban jiwa pada

saat bekerja, Kemnaker akan memperketat pengawasan K3 pada masing-

masing perusahaan. Pihak Kemnaker akan menggandeng BPJS

Ketenagakerjaan untuk menekan angka korban jiwa tersebut (Liputan6,

2017).

Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesian

Tahun 2014-2017

Gambar 1.2 Diagram Kasus Kecelakaan di Indonesia

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2018

Kemudian data terbaru dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan

bapak Hanif Dhakiri, yang menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja

menurun dari tahun ke tahun tetapi jumlah ini masih membutuhkan perhatian

serius. Untuk itu peningkatan budaya K3 masih harus dilakukan (Kementerian

Ketenagakerjaan, 2018).

Data BPJS ketenagakerjaan wilayah sulawesi dan maluku

memperlihatkan, kecelakaan kerja tiga tahun terakhir peningkatan drastis.

Pada tahun 2015 terdapat 780 kasus, 2016 turun tipis 747 kasus, namun naik

drastis pada 2017 menjadi 943 kasus. Hal ini berkolaborasi dengan jumlah

santunan yang dibayarkan. Tahun 2015 yang dibayarkan sekitar Rp.9,6

miliar, 2016 santunan naik drastis menjadi Rp. 10, 37 miliar, dan 2017 naik

drastis diangka 12,09 miliar.

Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja & Klaim Santunan

Di Sulawesi & Maluku Tahun 2015 - 2017

Gambar 1.3 Diagram Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja & Klaim

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2018

Jadi berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas dapat

disimpulkan, perkembangan suatu bangsa, baik sekarang maupun yang akan

datang tentunya tidak bisa lepas dari peranan proses industrialisasi. Maju

mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja. Untuk

dapat membangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas perlu

adanya manajemen yang baik, terutama yang terkait dengan masalah

impelemtasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kesehatan dan

keselamtan kerja yang termasuk dalam suatu wadah hiegen perusahaan dan

kesehatan kerja (hiperkes) terkadang terlupakan oleh para pengusaha.

Padahal, K3 mempunyai tujuan pokok dalam upaya memajukan dan

mengembangkan proses industrialisasi, terutama dalam mewujudkan

kesejahteraan para buruh. Sacara spesifik tujuan dari Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah (Suardi, 2005):

1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang

setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri,

atau pekerja-pekerja bebas.

2. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan

kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan

kesehatan dan gizi para tenaga kerja, merawat dan meningkatkan

efisiensi dan daya produktifitas tenaga kerja, memberantas

kelelahan kerja dan melipat gandakan gairah serta kenikmatan

bekerja.

Lebih jauh sistem ini dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat

sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari bahaya pengotoran bahan-

bahan proses industrialisasi yang bersangkutan, dan perlindungan

masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-

produk industri. Dalam konteks ini, kiranya tidak berlebihan jika K3 dikatakan

merupakan modal utama kesejahteraan para buruh/tenaga kerja secara

keseluruhan. Selain itu, dengan implementasi K3 yang baik dan terarah

dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah

satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di era pasar

bebas tentu daya saing dari suatu proses industrialisasi semakin ketat dan

sangat menentukan maju tidaknya pembangunan suatu bangsa. Dalam pasar

bebas tingkat ASEAN, yang dikenal dengan istilah AFTA (ASEAN Free Trade

Area) sangat dibutuhkan peningkatan produktivitas kerja untuk dapat bersaing

dan mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Untuk itu,

implementasi peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta

perlindungan para buruh/karyawan sangat memerlukan sistem manajemen

industri yang baik dengan menerapkan K3 secara optimal. Sebab faktor

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat mempengaruhi terbentuknya SDM

yang terampil, profesional, dan berkualitas dari tenaga kerja itu sendiri

(Suardi, 2005).

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar merupakan

salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai jumlah pekerja

sabanyak 1.859 orang yang terdiri dari tenaga kerja shift dan nonshift. Pada

tahun 2013 PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar telah

menerima piagam penghargaan yang diberkan oleh Gubernur Sulawesi

Selatan atas upaya dan komitmennya dalam melaksanakan prinsip-prinsip

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ke dalam manajemen

perusahaan (Gemely, 2017). Namun tetap perlu dilakukan peninjauan ulang

dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip Manajemen Keselamatan

& Kesehatan Kerja di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar

demi terwujudnya komitmen perusahaan pada tingkat zero accident.

Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja PT. Pelindo IV Terminal Petikemas Makassar

Tahun 2016

Sumber: Data Primer 2017

Gambar 1.4 Diagram Kasus Kecelakaan

Mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pasal 87 dinyatakan bahwa; setiap perusahaan wajib

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya ketentuan

mengenai Penerapkan SMK3 diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor

50 Tahun 2012 tentang implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan

Menabrak Menyenggol Menyerempet Terjatuh Terbalik Terseret Tergesek

Januari 1 1

September 1 1

Oktober 1

November 1 2 1

Desember 1 1 1

Kesehatan Kerja. Kewajiban sebagaimana dimaksud berlaku bagi

perusahaan:

1. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

2. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

Potensi bahaya yang dimaksud adalah yang ditimbulkan oleh

karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan

kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan

penyakit akibat kerja. Dengan demikian kewajiban implementasi Sistem

Manajemen K3 didasarkan pada dua hal yaitu ukuran besarnya perusahaan

dan tingkat potensi bahaya yang ditimbulkan. Meskipun perusahaan

mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang, tetapi apabila

tingkat risiko bahayanya besar juga berkewajiban menerapkan Sistem

Manajemen K3 di perusahaannya. Berdasarkan hal tersebut maka

implementasi Sistem Manajemen K3 bukanlah sukarela (voluntary), tetapi

keharusan yang dimandatkan oleh Peraturan Perundangan (Mandatory)

(Tarwaka, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga penulis ingin

mengkaji lebih dalam mengenai implementasi sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar dan membangun teori implementasi K3 agar tercipta

proses implementasi yang efektif dan efisien yang dapat menjelaskan

fenomena terciptanya implementasi di perusahaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang bahwa implementasi Sistem Manajemen

Keselamatan & Kesehatan Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh

perusahaan/ tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja. Capaian Sistem Manajemen K3 dievaluasi berdasarkan

PP No 50 Tahun 2012. Sementara Implementasi Sistem Manajemen K3

tersebut paling sedikit meliputi; jaminan kemampuan, kegiatan pendukung

dan Manajemen risiko dan Manajemen Tanggap Darurat.

Data awal dan observasi di lapangan Sistem Manajemen Keselamatan

& Kesehatan kerja ditemukan beberapa kendala yaitu; belum ada hasil

evaluasi yang optimal & menyeluruh mengenai Sistem Manajemen K3 di

perusahaan. Serta perlunya studi mendalam untuk membangun model

implementasi keselamatan dan kesehatan khususnya di perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut sehingga adapun rumusan masalah dari penelitian

ini yaitu “Bagaimana Implementasi Sistem Manajemen K3 di PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar Tahun 2018.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk “mengetahui proses

implementasi Sistem Manajemen K3 di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar Tahun 2018 dan membangun model implementasi

K3 yang efektif & efisien di perusahaan”.

2. Tujuan Khusus

Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a) Mengetahui capaian sistem manajemen K3 PT. Pelindo IV

(persero) Terminal Petikemas Makassar berdasarkan acuan PP No

50 Tahun 2012.

b) Mengetahui Aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi SMK3 di

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar.

c) Mengetahui Aspek Disposisi dalam Implementasi SMK3 di PT.

Pelindo IV Terminal Petikemas Makassar.

d) Mengetahui Aspek Sumber Daya dalam implementasi sistem

manajemen K3 di PT. Pelindo IV Terminal Petikemas Makassar.

e) Mengetahui Aspek Komunikasi Implementasi SMK3 di PT. Pelindo

IV Terminal Petikemas Makassar.

f) Memebangun model implementasi Sistem Manajemen K3 di

perusahaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengantisipasi

masalah dan kendala dalam implementasi sistem manajemen

Keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal

implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di

perusahaan.

3. Bagi Masyarakat/ Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

pihak manajemen tingkat keberhasilan implementasi sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja dan dampak positif implementasi SMK3

bagi perusahaan dan pekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Mazmanian Daniel A & Paul A (1983) menjelaskan makna

implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan, yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha

untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut

Kasmad (2013) implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh

perorangan atau kelompok orang baik dalam lingkungan pemerintah

maupun swasta untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kepada

sekelompok sasaran dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha perubahan besar dan kecil yang dihasilkan oleh

keputusan kebijakan.

Menurut Hupe dan Hill, implementasi adalah melakukan,

memenuhi, memproduksi, menyelesaikan (Hill & Hupe, 2002) sedangkan

menurut Purwanto bahwa implementasi adalah kegiatan untuk

mendistribusikan keluaran kebijakan (to delive policy output) yang

dilakukan oleh aparat implementor kepada kelompok sasaran (target

group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto,

2015).

2. Model Teori Implementasi

Dalam mengkaji suatu pelaksanaan yang menyangkut kebijakan,

utamanya masalah pelayanan kesehatan lebih khusus mengenai sistem

rujukan perlu pemahaman yang mendalam dengan masalah tersebut

untuk mendapatkan justifikasi ilmiah dengan pengukuran metodologi.

Adapun beberapa teori pelaksanaan (implementation) yang menjadi

landasan teori, yaitu:

a) Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kerangka analisis implementasi (a framework for

implementation analysis) dengan satu kerangka analisis

implementasi kebijakan yang operasional. Keunggulan model ini

adalah kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan proses

implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian & Sebatier (1983)

ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik

kebijakan/undang-undang dan variable lingkungan (Ahmad, 2011).

Konsep yang dikembangkan dari perspektif top-down yang

bertujuan untuk menganalisa implementasi dari keputusan

kebijakan tingkat atas dengan bertanya sejauh mana tindakan

pejabat pelaksanan dan kelompok sasaran konsisten dengan

kebijakan, sejauh mana tujuan tercapai, faktor yang mempengaruhi

output dan dampak kebijakan dan bagaimana reformasi kebijakan

dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman.

b) Model Michael Lipsky : Street – level bureaucracy

Model implementasi ini berprespektif ‘Bottom-Up’ dimana

penekanannya mengacu pada sifat krusial peran birokrat tingkat

bawah yang digunakan sebagai justifikasi untuk strategi metodolgis

pada apa yang dikerjakan dan bukan pada masukan kebijakan.

Kemudian Lipsky menyarankan bahwa penerapan kebijakan benar-

benar pada pekerja tingkat bawah. Oleh karena itu untuk

mengendalikan mereka secara hirarki dengan pendekatan

pengamanan akuntabilitas pelaksana dan orang-orang yang terlibat

langsung di level bawah (dalam Hill, 2002).

c) Model Van Meter & Van Hom

Menurut teori Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horm

(1978), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja

implementasi, yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan, harus jelas dan terukur

sehingga dapat terealisir.

2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan

sumber daya baik sumber daya manusia maupun

sumberdaya non-manusia.

3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program,

implementasi sebuah program perlu dukungan dan

koordinasi dengan instansi lain.

4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik

agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, yang

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu

program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor

ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respon

implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas

disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki

oleh implementor

d) Model Charles Jones

Charles Jones (1996) mengemukakan bahwa implementasi

kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga

aktivitas utama kegiatan, yaitu:

1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber

daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program

berjalan.

2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan

pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta

dilaksanakan, dan

3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

e) Model Grindle

Pendekatan Mirales S. Grindle terdiri bebrapa item (Grindle,

1980):

1) Content of Policy (Isi Kebijakan)

2) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang

Mempengaruhi)

3) Type of Benefits (Tipe Manfaat)

4) Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin

Dicapai)

5) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

6) Program Implementer (Pelaksana Program)

7) Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang

Digunakan)

8) Context of Implementation (Lingkungan Implementasi)

9) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved

(Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari

Aktor yang Terlibat)

10) Institution and Regime Characteristic (Karakteristik

lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

11) Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan

Adanya Respon dari Pelaksana)

f) Model Elmore

Model Elmore didasarkan pada jenis kebijakan publik yang

mendoring masyarakat untuk melaksanakan sendiri kebijakan,

mengikutsertakan birokrat namun hanya pada tatanan rendah

(Elmore, 1993).

g) Model Goggin, Bouwman & Lester

Model ini disebut communication model yang meletakkan

faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi

kebijakan (dalam Hill, 2002)

3. Tujuan Implemetasi

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan

yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana

tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program

yang ditetapkan semula.

4. Pendekatan Implementasi Menurut Edward III

Dalam teori George C. Edwards III (1980), mengemukakan; “ In our

approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract

and ask: What the are the prediction for succesful policy implementation?”

Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edward III menawarkan dan

mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijkan publik,

yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat

variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keempat faktor

tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu

faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada

lemahnya implementasi kebijakan publik.

a) Komunikasi.

Pesan/ informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Disini

terjadi transfer pengetahuan mengenai kebijakan meliputi hakikat

kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi

terhadap kebijakan dan lain sebagainya. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam proses komunikasi adalah transmission yaitu

cara penyampaian informasi; clarity yaitu kejelasan informasi; serta

consistency yaitu konsistensi dalam penyampaian.

Dari sisi transmission, pengirim pesan terdapat beberapa “noise”

yaitu gangguan yang menimbulkan distorsi penyampaian pesan.

Akhirnya pesan yang dikirimkan oleh pembuat kebijakan

dilaksanan menyimpang dari yang diinginkan. Menurut Edward III

(1980) distorsi ini disebabkan oleh praktik komunikasi indirect, yaitu

informasi yang melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi, persepsi

yang selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk

mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan menimbulkan

hambatan dalam komunikasi. Distorsi juga bisa terjadi karena

“kehendak bebas” dari komunikasi yang sekaligus dilakukan oleh

pelaksana kebijakan. Pelaksanan kebijakan akan mempersepsi

secara selektif terhadap pesan-pesan yang dia terima. Disinilah

“kehendak bebas” dari pelaksana kebijakan berperan. Beberapa

hal yang dianggap tidak berkesusaian dengan nilai-nilai hidup yang

dianut, sadar atau tidak, akan ditolah atau diingkari. Ataupun jika

tidak bisa menolak, dia akan melaksanakan kebijakan tersebut

dengan enggan. Tentu pelaksanaan enggan atau setengah hati

akan membuat suatu kebijakan tidak tuntas.

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan

sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui

sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan

terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Sumber daya yang tidak memadai berakibat tidak dilaksanakannya

program secara sempurna komponen sumber daya meliputi jumlah

staf, keahlian dari para pelaksana informasi yang relevan dan

cukup untuk mengimplementasikan kebijakan program. Sumber

daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting

karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-

sumber pendukungnya tidak tersedia. Alokasi dari sumber-sumber

daya yang potensial akan memberikan dampak langsung terhadap

proses implementasi. Yang termasuk sumber-sumber tersebut

antara lain staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai

keahlian serta keterampilan untuk melaksanan kebijakan, informasi

yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi,

wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan

kebijakan, adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai

untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana

prasarana.

Informasi merupakan sumberdaya penting yang kedua bagi

pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi

mengenai cara menyelesaikan kebijakan/ program serta bagi

pelaksanan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan

dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada

peraturan pemerintah dan undang-undang. Namun kenyataan di

lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang

diperlukan para pelaksanan di lapangan. Kekurangan informasi/

pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki

konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab

atau pelaksana tidak di tempat kerja sehingga menimbulkan

inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan

organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya berikutnya adalah kewenangan untuk menentukan

bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk

membelanjakan/ mengatur keuangan, baik penyediaan uang,

pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Menurut Lindblom

(dalam Winarno, 2004), sebab-sebab kewenangan terdiri dari dua

hal pokok, yakni; pertama, sebagian beranggapan bahwa mereka

lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. Kedua,

kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, terror,

dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya.

Kesimpulannya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya

manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya

finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi

kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal

di kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi diterjemahkan sebagai pembawaan/ kepribadian/

pandangan/ ideologi pelaksana kebijakan publik. Dengan asumsi

bahwa semua pegawai pemerintah (pelaksana kebijakan publik)

sudah lolos seleksi kepribadian pada saat penerimaan pegawai,

maka disposisi lebih dimaksudkan sebagai ketepatan atau

kecocokan tipe/ kepribadian antara pembuat kebijakan dengan

pelaksanan kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik

yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi

yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan. Maka proses implementasi kebijakan juga

menjadi tidak efektif. Untuk menangkap disposisi yang dimaksud

oleh Edward III, dapat di perhatikan kutipan penyataannya berikut

ini. Insentif bagi pelaksana kebijakan. Staffing the bureacucracy

menekankan pada pentingnya pembuat kebijakan untuk menyusun

atau menempatkan staf-stafnya yang “se-kubu” dalam organisasi

pelaksanan demi menjamin terlaksananya kebijakan.

d) Struktur birokrasi

Aspek keempat yang menurut Edward III mempengaruhi

implementasi kebijakan publik adalah bureaucratic structure atau

struktur birokrasi. Birokrasi yang dimaksud disini adalah

keseluruhan jajaran pemerintah, meliputi semua pejabat negara

dan pegawai berstarus pegawai negeri maupun non pegawai

negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya); serta

struktur pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat.

Salah satu hal penting dalam implementasi atau pelaksanaan

kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis standar

operating procedures (SOP). SOP merupakan positivasi atau

pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus

dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan,

misalnya SOP pembuatan keputusan; SOP pertanggung jawaban

kegiatan; SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya. Namun

demikian tetap harus diperhatikan bahwa pada beberapa hal SOP

justru menimbulkan masalah. SOP adalah suatu standar

penyikapan secara baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi

apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan

secara seragam dan standar; padahal bisa jadi masing-masing

masalah yang dihadapi memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan

karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda

pula. Selain SOP, Edward III juga mengemukakan pentingnya

memperhatikan fragmentation dalam struktur birokrasi. Menurut

Edward, Fragmentation adalah pembagian pusat koordinasi dan

pertanggungjawaban.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Salah satu dari aspek yang penting dari setiap

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standar

operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi

setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang

terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks. Ini akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak

fleksibel.

Gambar 2.1 Teori Edward III

Sumber: dikutip dari Kasmad, 2013

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan

suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling

mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiaga

unsur penting dan mutlak dalam implementasi. Suryamadi (2005: 79)

mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan,

b. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan

ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau

peningkatan,

c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan

untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan

pengawasan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh

pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

5. Dinamika yang Tidak Pernah Selesai : Gugatan Terhadap

Kemandengan Studi Implementasi

Purwanto & Sulistyastuti (2015) mengemukakan bahwa studi

implementasi yang berkembang pada tahun 1970an merupakan upaya

untuk memenuhi kebutuhan guna menjawab tantangan yang sulit dipenuhi

oleh ilmu politik, yaitu; memadukan antara perspektif teoritis dan kebijakan

publik. Studi implementasi, nampaknya dipandang sebagai cara yang

ampuh untuk dapat memadukan dua perpektif tersebut yaitu dengan

menggabungkan dunia teoritis, sesuatu yang ideal tersebut harus

diwujudkan di lapangan dalam bentuk implementasi. Akan tetapi,

meskipun studi implementasi yang dilakukan oleh Generasi-III telah

memberikan banyak sumbangan dalam menjelaskan dunia teori dengan

praktis pada tahun 1990an studi implementasi mengalami gugatan karena

beberapan beberapa kelemahan yang dialaminya. Berbagai gugatan

tersebut dilakukan karena para peneliti generasi yang baru merasa

harapan untuk mengembangkan studi implementasi ke level lebih tinggi

nampaknya sulit untuk direalisasikan.

Sebagai salah satu dari penggugat tersebut adalah sebatier &

Jenkins (1993). Keduanya mengatakan bahwa sangat sedikit manfaat

yang dapat diharapkan dari studi implementasi, terutama manfaatnya

untuk memajukan penelitian dan pengajaran bidang kebijakan. Karena

kelemahan tersebut keduanya menganjurkan agar para pakar kebijakan

bergerak lebih lanjut untuk melakukan studi yang mereka sebut sebagai

“policy change & learning”, yaitu lebih focus pada bagaimana merespon

kebijakan yang gagal diimplementasikan dan bagaimana implementer

belajar dari kegagalan tersebut. Sedangkan Ingram (1990) mengatakan

bahwa studi implementasi “has yet to reach conceptual clarity”. Kritik ini

disampaikan karena selama ini para ahli memang cenderung memiliki

definisi dan pemahaman yang berbeda-beda tentang apa yang mereka

sebut implementasi. Sebagai akibatnya, para peneliti menjadi sulit untuk

melakukan akumulasi, komparasi, dan sintesis dari berbagai hasil

penelitian tersebut manakala konseptualisasi tentang apa yang disebut

sebagai implementasi antara satu peneliti berbeda dengan peneliti yang

Dalam kesempatan lain P.deLeon (1999) mengatakan bahwa studi

implementasi mencapai suatu titik yang ia sebut sebagai “intelectual dead-

end” atau menyebutnya “lacking in any consensual theory” karena sulitnya

mengembangkan ide-ide untuk memajukan penelitian implementasi. Kritik

tajam tersebut disampaian karena kegagalan para peneliti yang

melakukan kajian implementasi untuk membangun “grand theory”

implementasi. Realitas yang ada menunjukkan bahwa para peneliti

implementasi cenderung “sibuk” dengan model mereka sendiri yang hanya

berlaku dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas sehingga sampai

saat ini belum dicapai suatu kesepakatan tentang teori implementasi yang

bersifat umum. Dalam arti mampu atau dapat digunakan untuk

menjelaskan fenomena implementasi dimana saja.

Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2015), bahwa tidak hanya

berkaitan denagn konseptualisasi dan teori, kritik yang dilontarkan oleh

para ahli tentang studi implementasi juga berkaitan dengan epistemologi

yang dipakai dalam penelitian ini. Para pengkritik mengatakan bahwa studi

implementasi terlalu kompleks dijelasakn dengan pendekatan positivistik

(metode penelitian kuantitatif) yang mereduksi realitas implementasi

menjadi variabel-variabel dan merangkainya menjadi sebuah model.

Menurut mereka, studi implementasi seharusnya dikembangkan dengan

pendekatan yang lebih “intuistik” (kualitatif) dengan memberi ruang pada

berbagai kemungkinan untuk mengeksplorasi penjelasan terhadap

fenomena implementasi secara lebih komprehensif. Saran ini didasarkan

pada kenyataan bahwa faktor-faktor yang menjelaskan keberhasilan

implementasi sangat kompleks yang dalam logika positivistik melibatkan

berbagai level unit analisis yang berbeda-beda; organisasi, kebijakan,

individu, komunitas yang akan lebih memberi ruang bagi peneliti untuk

mengeksplorasi semua faktor tersebut dengan pendekatan lebih intuistik

daripada dengan penelitian kuantitatif yang lebih kaku.

Terlepas dari kelemahan yang masih harus dicari pemecahannya,

seperti yang disampaikan para ahli sebelumnya, para pendukung studi ini

mengatakan bahwa studi implementasi tetap diperlukan karena masih

banyaknya hambatan dalam proses implementasi. Pada akhirnya para

policy analist mengatakan bahwa penelitian tentang evaluasi dan

implementasi kebijakan tetap merupakan salah satu area penelitian yang

paling bermanfaat dalam analisa kebijakan karean kemampuannya

menghubungkan dunia teori dengan dunia realitas. Untuk itu

pengembangan studi ini diperlukan mengingat beberapa tantangan

maupun perubahan yang terjadi. Ada empat posisi peneliti dalam

pengembangan studi implementasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Posisi Peneliti Studi Implementasi

Kebutuhan Untuk Melakukan Modifikasi

Perlunya Studi Implementasi dilanjutkan atau tidak

Ya Tidak Ya Reformer Skeptik

Tidak Tester Terminator

Sumber: James P. Lester & Malcolm L. Goggin (1998)

James P. Lester & Malcolm L. Goggin (1998) memetakan adanya

empat tipe peneliti berdasarkan pada posisi mereka tentang perlunya studi

implementasi dilanjutkan atau tidak dan kebutuhan untuk melakukan

modifikasi dalam melaksanakan studi tersebut. Berdasarkan dua variabel

tadi maka posisi peneliti dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu

reformer, tester, skeptik dan terminator.

a) Reformer, yaitu penganut pembaharuan (reformer) memiliki sikap

positif terhadap kelanjutan studi implementasi. Dan menganjurkan

perlunya dilakukan pembaharuan dalam bidang konseptual

maupun metodologi. Salah satu penganjut pembaruan tersebut

adalah Richard Matland dengan kerangka konseptual yang ia sebut

sebagai ambiguity and conflict (Matland, 1995).

b) Tester, tipe tester diikuti oleh kelompok yang merasa nyaman

dengan perkembangan studi implementasi yang ada saat ini.

Kelompok yang berada pada tipe ini hanya tertarik untuk menguji

teori-teori yang suda ada. Yaitu untuk menemukan variabel-

variable yang paling krusial dalam proses implementasi dan tidak

memberi anjuran untuk memperbaharui konsep maupun

metodologi.

c) Skeptik, yaitu kelompok yang berfikiran negatif terhadap

perkembangan studi implementasi. Kelompok ini mengatakan

bahwa studi implementasi tidak perlu dilanjutkan kecuali ada

perubahan yang significant tentang bagaimana studi implementasi

dilakukan di masa mendatang. Yang termasuk dalam kelompok ini

adalah Peter deLeon, Helen Ingram dan lain-lain (Ingram,

Schneider & P.deleon, 2007)

d) Terminator, adalah kelompok yang berfikiran negatif terhadap

kelanjutan studi implementasi dan mengatakan bahwa tidak perlu

dilakukan upaya untuk mencari terobosan dalam bidang konsep

maupun metodologi karena studi ini pada dasarnya mandeg.

Merujuk pada pendapat Ripley (1985:134) implementasi dapat

dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan: “Implementation

studies have two major foci: “complience” and “what’s happening”.

Perspektif pertama (complience perspektif) memahami keberhasilan

implementasi implementasi dalam arti sempit yaitu kepatuhan para

implementer dalam melaksanakan kebijakan. Perspektif kedua, tidak

hanya memahami implementasi dari aspek aspek kepatuhan para

implementer kebijakan dalam mengikuti standart operating procedure

(SOP) semata. Namun diukur dari keberhasilan mereka dalam

merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa

munculnya dampak kebijakan.

Kiviniemi (1986:260) mengemukakan bahwa Interaksi dalam proses

implementasi dengan lingkungannya menghasilkan empat kategori atau

tipologi implementasi, yaitu cooperation (kerja sama), conformity

(dukungan), counter action (tindakan tandingan), dan detachment

(pemutusan hubungan). Empat tipologi implementasi tersebut merupakan

pertemuan dua variabel pokok, yaitu: pertama, persetujuan para

stakeholder terhadap isi kebijakan dan kedua, sumber daya yang dimiliki

oleh para stakeholder tersebut. Variable persetujuan terhadap kebijakan

merupakan variabel dengan skala nominal yang dibedakan menjadi dua

katogori yaitu pro-policy (mendukung) dan contra-policy (menentang).

Sedangkan variabel sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholder

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: strong (kuat) dan weak (lemah). Untuk

memudahkan hasil analisis, maka tipologi implementasi sebagai akibat

(hasil) interaksi antara kebijakan dengan stakeholder non-pemerintah

yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Tipe Reaksi Lingkungan Terhadap Implementasi Kebijakan

Research of the Actor Value of The Actor

Pro-policy Contra-policy

Strong Co-operation Counter-action Weak Conformity Detachment

Sumber: Kiviniemi (1986: 260)

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA

1. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja. Sedangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari

sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP No 50

Tahun 2012).

2. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Adapun penerapan SMK3 bertujuan untuk:

a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan

terintegrasi.

b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dengan

melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat

pekerja/serikat buruh; serta

c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien

untuk mendorong produktivitas.

3. Teori Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Gagasan tentang sistem manajemen sering digunakan dalam

proses pengambilan keputusan dalam bisnis dan tanpa sadar juga dalam

kehidupan sehari-hari, entah itu dalam pembelian peralatan, perpanjangan

bisnis atau sekadar pemilihan furnitur baru. Implementasi Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHMS) didasarkan

pada kriteria, standar K3 yang relevan dengan kinerja. Ini bertujuan untuk

menyediakan metode untuk menilai dan meningkatkan kinerja serta

pencegahan insiden di tempat kerja dan kecelakaan melalui pengelolaan

bahaya yang efektif dan efektif risiko di tempat kerja Ini adalah metode

logis dan bertahap untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan,

bagaimana caranya terbaik untuk melakukannya, memantau kemajuan

menuju tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi seberapa baik hal itu

dilakukan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Hal ini dan harus

mampu disesuaikan dengan perubahan dalam bisnis organisasi dan

persyaratan legislatif.

Gambar 2.2 Siklus Deming

Sumber: Dikutip dari ILO, 2011

Konsep proses ini didasarkan pada prinsip Deming, W. Edward

"Plan-Do-Check-Act" Siklus (PDCA), yang dirancang pada tahun 1950

(dalam ILO, 2011) untuk memantau kinerja bisnis secara terus-menerus.

Bila diterapkan pada K3, "Plan" melibatkan penetapan kebijakan K3,

termasuk perencanaan alokasi sumber daya, penyediaan keterampilan

dan pengorganisasian sistem, identifikasi bahaya dan penilaian risiko.

Langkah "Do" mengacu pada implementasi aktual dan pengoperasian.

Program K3 Langkah "Check" dikhususkan untuk mengukur aktif dan

reaktif kinerja program. Terakhir langkah "Act" menutup siklus dengan

ulasan sistem dalam konteks perbaikan terus-menerus dan dasar dari

sistem berkelanjutan (ILO, 2011).

Unsur utamanya adalah pengembangan program K3 nasional yang

harus didukung oleh otoritas tertinggi pemerintah untuk memastikan

kesadaran yang luas terhadap komitmen nasional. Implementasi sistem

manajemen dan pendekatan terpadu untuk perbaikan terus menerus

melalui:

a) Kebijakan K3 nasional disusun, diimplementasikan dan ditinjau

secara berkala oleh pejabat yang berwenang dengan berkonsultasi

dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling

representatif;

b) Sistem K3 nasional yang berisi infrastruktur untuk melaksanakan

peraturan nasional dan peraturan nasional dan program teknis yang

terkait dengan K3;

c) Program K3 nasional yang menentukan tujuan nasional di bawah

K3 dalam kerangka waktu tertentu, menetapkan prioritas dan

tindakan yang dikembangkan melalui analisis situasi K3 nasional

sebagaimana dirangkum oleh Profil K3 Nasional;

d) Mekanisme untuk meninjau hasil program nasional dengan tujuan

untuk menilai kemajuan dan menentukan tujuan dan tindakan baru

untuk siklus berikutnya

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja adalah kotak

peralatan logis yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ukuran dan

aktivitas organisasi dan fokus pada bahaya umum dan spesifik dan risiko

yang terkait dengan aktivitasnya. Kompleksitasnya dapat berkisar dari

kebutuhan sederhana seperti perusahaan kecil yang menjalankan proses

produk tunggal di mana bahaya dan risiko mudah diidentifikasi, hingga

industri yang memiliki potensi bahaya yang tinggi seperti seperti

pertambangan, tenaga nuklir, manufaktur kimia, atau konstruksi.

Pendekatan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

memastikan bahwa (ILO, 2011):

1. Pelaksanaan tindakan pencegahan dan perlindungan dilakukan

secara efisien & sesuai;

2. Ditetapkan kebijakan terkait;

3. Ditetapkan komitmen;

4. Semua elemen tempat kerja untuk menilai bahaya dan risiko

dipertimbangkan, dan

5. Manajemen dan pekerja terlibat dalam proses sesuai tingkat

tanggung jawab mereka.

Selama dekade terakhir, pendekatan OSHMS telah menjadi

populer dan telah berkembang. Cara mempromosikan aplikasinya

bervariasi dari persyaratan hukum hingga penggunaan sukarela.

Pengalaman menunjukkan bahwa OSHMS adalah alat yang logis dan

berguna untuk mempromosikan kinerja K3 di tingkat organisasi. Unsur

kunci untuk keberhasilan implementasinya meliputi manajemen

penjaminan dan partisipasi aktif dalam implementasi bersama. OSHMS

dalam program K3 nasional sebagai cara untuk secara strategis

mempromosikan pengembangan mekanisme berkelanjutan untuk

perbaikan K3 dalam organisasi.

4. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 seperti yang tertuang di

dalam pasal 6 PP No 50 tahun 2012, organisasi wajib untuk menerapkan

SMK3 yang dilakukan berdasarkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional

tentang SMK3 dimaksud meliputi 5 (lima) prinsip dasar implementasi

Sistem Manajemen K3 yaitu, Penetapan Kebijakan, Perencanaan K3,

Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 dan

Peninjauan & Peningkatan kinerja (Tarwaka, 2017).

a. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap

implementasi Sistem Manajemen K3;

1) Adanya kebijakan K3 yang dinyatakan secara tertulis dan

ditandatangani oleh pengurus yang memuat keseluruhan visi

dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan

K3, kerangka dan program kerja mencakup kegiatan

perushaan secara menyeluruh. Didalam membuat kebijakan

harus dikonsultasikan dengan perwakilan pekerja dan

disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok,

pelanggan dan kontraktor. Kebijakan perusahaan harus selalu

ditinjau ulang atau direview untuk peningkatan kinerja K3.

2) Adanya komitmen dari pucuk pimpinan (top manajement)

terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang

memadai diwujudkan dalam bentuk:

a. Penempatan organisasi K3 pada posisi strategis

b. Penyediaan anggaran biaya, tenaga kerja dan sarana

pendukung lainnya dalam bidang K3

c. Menempatkan personil dengan tanggung jawab,

wewenang dan kewajiban secara jelas dalam menangani

d. Perencanaan K3 yang terkoordinasi;

e. Penilaian kinerja dan tindal lanjut K3.

3) Adanya tinjauan awal (Initial Review) kondisi K3 di

perusahaan, yang dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi kondisi yang ada, selanjutnya dibandingkan

dengan ketentuan yang berlaku (pedoman Sistem

Manajemen K3) sebagai bentuk pemenuhan terhadap

peraturan perundangan (Law Enforcement)

b. Identifikasi sumber bahaya di tempat kerja;

c. Penilaian terhadap pemenuhan peraturan perundangan

dan standar K3;

d. Meninjau sebab akibat kejadian yang membahayakan,

kompensasi kecelakaan, dan gangguan yang terjadi;

e. Meninjau hasil penilaian K3 sebelumnya;

f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang

disediakan.

b. Merencanakan pemantauan kebijakan, tujuan dan sasaran

implementasi Sistem Manajemen K3;

1) Adanya perencanaan tentang identifikasi bahaya, penilaian dan

pengendalian risiko.

2) Adanya pemahaman terhadap peraturan perundangan dan

persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3

3) Adanya penetapan tujuan dan sasaran kebijakan perusahaan

dalam bidang K3 yang mencakup kriteria kebijakan sebagai

berikut;

a) Dapat diukur;

b) Satuan/indikator pengukuran;

c) Sasaran pencapaian;

d) Jangka waktu pencapaian.

4) Adanya indikator kinerja K3 yang dapat diukur.

5) Adanya perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang

sedang berlangsung.

c. Menerapkan rencana K3 dengan menyatakan komitmen

perwujudan komitmen yang terdiri dari adanya jaminan

kemampuan, dilaksanakannya kegiatan pendukung dan adanya

manajemen risiko dan manajemen tanggap darurat di perusahaan.

d. Mengukur ulang secara teratur dan mengevaluasi kinerja K3 serta

melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, yang mencakup

hal-hal sebagai berikut:

1) Adanya inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan

dengan tujuan dan sasaran K3 di tempat kerja;

2) Adanya audit sistem manajemen K3 secara berkala untuk

mengetahui efektifitas implementasi SMK3;

3) Tindakan pencegahan dan perbaikan secara sistematik dan

efektif yang dilaksanakan oleh pihak manajemen.

e. Meninjau ulang secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan

SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan

kinerja K3 yang meliputi:

1) Evaluasi terhadap implementasi kebijakan K3;

2) Tujuan, sasaran dan kinerja K3;

3) Hasil temuan audit SMK3;

4) Evaluasi efektif implementasi SMK3 dan kebutuhan untuk

mengubahnya yang disesuaikan dengan adanya:

a) Perubahan Peraturan perundangan

b) Tuntutan pihak-pihak terkait dan tuntutan pasar

c) Perubahan produk, kegiatan dan perubahan struktur

organisasi perusahaan;

d) Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

e) Pengalaman kecelakaan dan insiden di tempat kerja

f) Pelaporan serta feedback dari tenaga kerja

Secara formal, ketentuan-ketentuan pokok tentang implementasi

SMK3 di suatu perusahaan, seperti uraian di atas harus dibuktikan secara

nyata melalui pencapaian sertifikasi audit. Dengan dilaksanakannya audit,

maka akan dapat diketahui apakah implementasi SMK3 telah berfungsi

dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan standar

yang berlaku di bidang K3.

5. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan kerja yang dilakukan

oleh perusahaan harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3,

prasarana dan sarana (PP No 50 Tahun 2012).

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang yang dimaksud adalah memiliki

kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan

kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin

kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi berwenang.

b. Prasarana dan sarana

Adapun sarana dan prasaran yang dimaksud paling sedikit terdiri

dari organisasi/ unit yang bertanggung jawab dibidang K3,

anggaran yang memadai, prosedur operasi/kerja, informasi dan

pelaporan serta dokumentasi dan instruksi kerja.

c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

Setiap perusahaan yang melaksanakan identifikasi bahaya,

penilaian dan pengendalian risiko sedikitnya meliputi:

1) Tindakan pengendalian

Tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap

kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan

risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang-

kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan,

peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses

kerja.

2) Perancangan (design) dan rekayasa

Perancangan design dan rekayasa meliputi pengembangan,

verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian

berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan

pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3) Prosedur dan instruksi kerja

Penyusunan prosedur dan instruksi kerja memperhatikan

syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau

ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan,

perubahan proses dan/atau perubahan bahan baku serta

ditinjau ulang secara berkala.

4) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan

Dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan

pekerjaan, memuat jaminan kemampuan perusahaan

penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan

keselamatan dan kesehatan kerja.

5) Pembelian/pengadaan barang dan jasa

Dalam pembelian/pengadaan barang dan jasa perlu

memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek keselamatan

dan kesehatan kerja serta perlengkapan lembar data

keselamatan bahan.

6) Produk akhir

Produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian,

spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan, label

dan/atau informasi keselamatan dan kesehatan kerja

lainnya.

7) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan

bencana industri

8) Serta rencana dan pemulihan keadaan darurat

Dalam pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian dan

pengendalian risiko sedikitnya harus;

1) Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai

kompetensi kerja dan wewenang di bidang K3; melibatkan

seluruh pekerja/buruh; membuat petunjuk K3 yang harus

dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain

pekerja/buruh yang berada diperusahaan dan pihak lain

terkait;

2) Membuat prosedur informasi yang memberikan jaminan

bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak

dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan;

3) Membuat prosedur pelaporan yang terdiri dari pelaporan

terjadinya kecelakaan di tempat kerja, laporan

ketidaksesuaian terhadap peraturan perundangan dan

atau/standar, laporan kinerja K3, laporan identifikasi sumber

bahaya, dan laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang paling sedikit

dilakukan terhadap: peraturan perundangan di bidang K3

dan standar dibidang K3, indikator kinerja, izin kerja, hasil

identifikasi, penilaian dan pengengalian risiko, kegiatan

pelatihan K3, kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan,

catatan pemantauan data, hasil pengkajian kecelakaan di

tempat kerja dan tindak lanjut, identifikasi produk termasuk

komposisinya, informasi mengenai pemasok dan kontraktor,

serta audit dan peninjauan ulang K3; mendokumentasikan

seluruh kegiatan.

Sementara Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan &

Kesehatan Kerja menurut Tarwaka (2017), yaitu dengan menerapkan

rencana K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan

mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan

dan sasaran K3. Dalam hal ini pengurus harus menunjuk personil-personil

yang mempunyai kualifikasi dengan kriteria:

1) Adanya jaminan kemampuan;

a) Sumber daya berupa; manusia, sarana dan dana.

Penyediaan sumber daya tersebut, harus dibuat prosedur

untuk memantau manfaat yang didapat dan biaya yang

dikeluarkan;

b) Sistem Manajemen K3 harus terintegrasi dengan sistem

manajemen perusahaan secara komprehensif;

c) Pendelegasian tanggung jawab dan tanggung gugat secara

tegas sesuai penugasan masing-masing;

d) Komitmen K3 dibangun berdasarkan hasil konsultasi

dengan tenaga kerja dan pihak-pihak lain yang terkait,

sehingga semua pihak merasa ikut berpartisipasi di

dalamnya;

e) Kesadaran semua pihak untuk mendukung tujuan dan

sasaran SMK3 yang telah ditetapkan untuk meningkatkan

kinerja pencapaian K3 di tempat kerja;

f) Pelatihan harus diselenggarakan untuk meningkatkan

kompetensi kerja di dalam implementasi SMK3

2) Adanya kegiatan pendukung yang meliputi:

a) Komunikasi antara manajemen dengan tenaga kerja dan

pihak-pihak terkait

b) Pelaporan SMK3 di tempat kerja;

c) Pendokumentasian sistem dan pengendalian dokumen;

d) Pencatatan dan manajemen informasi.

3) Adanya manajemen risiko dan manajemen tanggap darurat;

yang meliputi:

a) Identifikasi sumber bahaya

b) Penilaian terhadap risiko

c) Tindakan pengendalian risiko dengan mengikuti hirarki

pengendalian risiko yang dimulai sejak tahap

perancangan dan perekayasaan;

d) Prosedur menghadapi insiden, keadaan tanggap darurat

dan pemulihan keadaan darurat

6. Manfaat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Adapun manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja menurut Suardi (2005), yaitu:

a. Perlindungan Karyawan

Tujuan inti penerapan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja adalah memberi perlindungan kepada pekerja.

Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus

dipelihara dan dijaga keselamatannya. Pengaruh positif terbesar

yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Kita

tentu menyadari, karyawan yang terjamin keselamatan dan

kesehatannya akan bekerja lebih optimal dibandingkan karyawan

yang terancam keselamatan dan kesehatan kerjanya. Dengan

adanya jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan selama

bekerja, mereka tentu akan memberikan kepuasan dan

meningkatkan loyalitas mereka terhadap persahaan.

b. Memperlihatkan Kepatuhan pada Peraturan dan Undang-undang

Banyak organisasi yang telah mematuhi peraturan

menunjukkan eksistensinya dalam beberapa tahun. Kita bisa

saksikan bagaimana pengaruh buruk yang didapat bagi

perusahaan yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan

dan undang-undang, seperti citra buruk, tuntutan hukum dari badan

pemerintah, seringnya menghadapi permasalahan dengan tenaga

kerjanya. Semua itu tentu akan mengakibatkan kebangkrutan.

Dengan menerapkan Sistem Manajemen K3, setidaknya sebuah

perusahaan telah menunjukkan itikad baiknya dalam mematuhi

peraturan dan perundang-undangan sehingga mereka dapat

beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi

ketenagakerjaan.

c. Mengurangi Biaya

Tidak berbeda dengan falsafah dasar sistem manajemen

pada umumnya, sistem manajemen K3 juga melakukan

pencegahan terhadap ketidaksesuaian. Dengan menerapkan

sistem ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusahakn

atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu

mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.

Memang dalam jangka pendek kita akan mengeluarkan biaya yang

cukup besar dalam menerapkan sebuah Sistem Manajemen K3.

Apalagi jika kita juga melakukan proses sertifikasi dimana setiap

enam bulannya akan dilakukan audit yang tentunya juga

merupakan biaya yang harus dibayar. Akan tetapi jika penerapan

SMK3 dilaksanakan secara efektif dan penuh komitmen, nilai uang

yang keluar tersebut jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang

ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Salah satu biaya yang dapat

dikurangi dengan penerapan SMK3 adalah biaya premi asuransi.

Banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan biaya premi

asuransi jauh lebih kecil dibandingkan sebelum menerapkan SMK3.

d. Membuat Sistem Manajemen yang Efektif

Tujuan perusahaan beroperasi adalah mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini akan dapat dicapai

dengan adanya sistem manajemen perusahaan yang efektif.

Banyak variabel lain yang ikut membantu pencapaian sebuah

sistem manajemen yang efektif, disamping mutu, lingkungan,

keuangan, tekhnologi dan K3.

Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dari penerapan

SMK3 adalah adanya prosedur terdokumentasi. Dengan adanya

prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan

terorganisir, terarah dan berada dalam koridor yang teratur.

Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan disimpan untuk

memudahkan pembuktian dan identifikasi akar masalah

ketidaksesuaian. Persyaratan perencanaan, evaluasi dan tindak

lanjut merupakan bentuk bagaimana sistem manajemen yang

efektif. Pengendalian dan pemantauan aspek penting menjadi

penekanan dan ikut memberi nilai tambah bagi organisasi.

Penerapan SMK3 yang efektif akan mengurangi rapat-rapat yang

membahas ketidaksesuaian. Dengan adanya sisitem maka hal itu

dapat dicegah sebelumnya disamping kompetensi personel yang

semakin meningkat dalam mengetahui potensi ketidak sesuaian.

Dengan demikian organisasi dapat berkonsentrasi melakukan

peningkatan terhadap sistem manajemennya dibandingkan

melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang

terjadi.

e. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan

Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatan

kerjanya akan bekerja lebih optimal dan ini tentu akan berdampak

pada produk yang dihasilkan. Pada gilirannya ini akan

meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan ketimbang

sebelum dilakukan penerapan. Disamping itu dengan adanya

pengakuan penerapan SMK3, citra organisasi terhadap kinerjanya

akan semakin meningkat, dan tentu ini akan meningkatkan

kepercayaan pelanggan.

C. KERANGKA TEORI

Sumber daya

Struktur birokrasi

Disposisi

Komunikasi

Implementasi

2. PERENCANAAN K3

2.1 Penyusunan Rencana K3

2.2 Perpu & Persyaratan lainnya

2.3 Tujuan & sasaran

2.4 Indikator kinerja

2.5 Perencanaan awal & perencanaan

kegiatan yg akan berlangsung

3. IMPLEMENTASI K3

3.1 Jaminan Kemampuan

3.2 Kegiatan Pendukung

3.3 Manajemen Risiko &

Manajemen Tanggap

Darurat

4. PEMANTAUAN & EVALUASI KINERJA K3 4.1 Pemeriksaan, pengujian, dan

pengukuran 4.2 Audit Internal SMK3 4.3 Tindakan Perbaikan & pencegahan

5. PENINJAUAN ULANG &

PENINGKATAN KINERJA K3

1. PENETAPAN KEBIJAKAN K3

1.1 Penyusunan Kebijakan K3

1.2 Penetapan Kebijakan K3

Sumber: Data Primer, 2018

Gambar 2. 3 Teori Modifikasi; PDCA Deming (dalam ILO, 2011), Tarwaka (2017) & Implementasi (Edward III, 1950)

Jaminan Kemampuan - Sumber daya manusia

- Sarana & Prasarana

- Manajemen Terintegrasi

- Prosedur & Instruksi Kerja - Komitmen

- Kesadaran - Pelatihan

Kegiatan Pendukung

- Komunikasi

- Pelaporan

- Pendokumentasian &

pengendalian dokumen

Manajemen Risiko & Manajemen

Tanggap Darurat

I. KERANGKA PIKIR

KOMUNIKASI

SUMBER DAYA

DISPOSISI

STRUKTUR BIROKRASI

Implementasi Sistem

Manajemen K3 di PT.

Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas

Makassar

Gambar 2. Skema Kerangka Pikir Implementasi Sistem Manajemen K3 berdasarkan Teori Edward III

Sumber : Data Primer, 2018

- Sumber daya manusia

- Sarana & Prasarana

- Pelatihan

- Manajemen Risiko & Manajemen

Tanggap Darurat

- Komunikasi

- Pelaporan

- Pendokumentasian &

pengendalian dokumen

- Komitmen - Kesadaran

- Manajemen Terintrgrasi

- Prosedur & Instruksi Kerja

IMPLEMENTASI

E. DEFINISI KONSEP

Untuk menfocuskan penelitian ini, maka ditetapkan definisi operasional

dari variabel yang diteliti, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Defenisi Konsep Variabel Penelitian

VARIABEL DEFENISI KONSEP TEKNIK

PENGUMPUL

AN DATA

INDIKATOR

Aspek Struktur Birokrasi

Manajemen

Terintegrasi

Manajemen K3 terintegrasi dengan

manajemen perusahaan secara komprehensif

Wawancara

Observasi

Prosedur &

Instruksi Kerja

Adanya acuan/ pedoman dan instruksi kerja

yang memperhatikan syarat-syarat K3

Wawancara

Dokumen

Observasi

- MSDS

- Peraturan

perundangan

Aspek Disposisi

Komitmen K3 Adanya komitmen K3 yang dinyatakan tertulis

& ditandatangani pengurus yang memuat

keseluruhan visi dan tujuan perusahaan

Wawancara

Dokumen

Kebijakan K3

perusahaan

Kesadaran Pekerja berperan aktif mendukung tercapainya

tujuan & sasaran SMK3

Wawancara

Observasi

Menggunakan APD,

bekerja sesuai SOP,

Aspek Sumber Daya

Sumber Daya

Manusia

Menempatkan personil dengan tanggung

jawab, wewenang dan kewajiban secara jelas

dalam menganani K3 yang memiliki

Kompetensi Kerja di bidang K3.

Wawancara

Dokumen

Sertifikat AK3 & Surat

Izin Kerja/ Operasi

dan/atau surat

penunjukan dari

instansi berwenang.

Sarana &

Prasarana

Terdiri dari organisasi/ unit yang bertanggung

jawab di bidang K3 & tersedia anggaran untuk

pelaksanaan

Wawancara

Observasi

P2K3, sarana &

prasarana yg

mendukung

implementasi K3

Pelatihan Adanya pelatihan yang diselenggarakan untuk

meningkatkan kompetensi kerja di bidang

implementasi Sistem Manajemen K3

Wawancara

Dokumen

Manajemen Risiko

& Manajemen

Tanggap Darurat

Adanya pelaksanaan identifikasi bahaya,

penilaian terhadap risiko & tindakan

pengendalian serta prosedur menghadapi

insiden, keadaan tanggap darurat & pemulihan

keadaan darurat.

Wawancara

Dokumen

Observasi

- HIRA

- Sesuai peraturan

perundangan

VARIABEL DEFENISI OPERASIONAL TEKNIK

PENGUMPUL

AN DATA

INDIKATOR

Aspek Komunikasi

Komunikasi Adanya komunikasi antara manajemen &

tenaga kerja serta pihak-pihak terkait

Wawancara

Observasi

Pelaporan Adanya pelaporan kegiatan P2K3 , termasuk

laporan kecelakaan & PAK

Wawancara

Dokumen

- Sekurang-

kurangnya 3

bulan sekali wajib

menyampaikan

laporan kegiatan

P2K3 kepada

Menaker melalui

disnaker

setempat.

Pendokumentasian

& Pengendalian

dokumen

Perusahaan mempunyai dan mengembangkan

sistem pendokumentasian yang efisien,

mudah diakses dan dipelihara sebaik-baiknya

Wawancara

Dokumen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pada

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan

tertentu.

B. RANCANGAN PENELITIAN

Proses penelitian yang digunakan penelitian kualitatif untuk

mengetahui implementasi Sistem Manajemen K3 dengan pendekatan studi

kasus (case study), melalui studi kasus ini penelitian dilakukan secara

intensif dan mendalam sehingga menjawab mengapa keadaan itu terjadi dan

peneliti diharapkan dapat menemukan hubungan yang tadinya tidak

diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu

objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan

menyeluruh.

C. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 april – 25 mei

D. INFORMAN PENELITIAN

Metode untuk mendapatkan informan indepth interview yaitu dilakukan

secara purposive sampling, dengan informan penelitian adalah pihak-pihak

yang memilki wewenang dan pengetahuan mengenai implementasi K3 di PT.

Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makssar. Unsur manusia sebagai

instrumen yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipatif

dan unsur informan diuraikan pada tabel berkut:

Tabel 3. 1 Tabel informan indepth interview dengan prosedur purpusive sampling. Informan tersebut terlibat langsung dengan proses

Implementasi Sistem Manajemen K3 di PT. Pelindo IV Terminal

Petikemas Makassar

NO ACTIVITY ACTOR PLACE INFORMATION

1 2 3 4 5

1 Sekertaris P2K3 Informan Kantor TPM Struktur Birokrasi Disposisi

Sumber daya Komunikasi

2 Supervisi Pengamanan & K3 Informan Kantor TPM Struktur Birokrasi

Disposisi Sumber daya

Komunikasi

3 Staff Perencanaan & Operasi Informan Kantor KPO Struktur Birokrasi Disposisi

Sumber daya

Komunikasi

4 Staff SDM Informan Kantor TPM Struktur Birokrasi Disposisi

5 Pekerja Tetap Informan Workshop Struktur Birokrasi

Disposisi Sumber daya

Komunikasi

6 Pekerja Outsourcing/kontrak Informan Kantor TPM Struktur Birokrasi Disposisi

E. SUMBER DATA

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

a. Metode indepth interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan

bagian yang khusus menangani program implementasi SMK3

sebanyak 6 orang informan.

b. Metode observasi dengan pengamatan langsung dan mengisi

lembar checklist observasi, dengan melihat implementasi SMK3 di

perusahaan.

c. Telaah dokumen, Peneliti menggunakan dokumen yang diperoleh

sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan melalui

wawancara dan observasi. Dokumen tersebut juga memberikan

gambaran mengenai konteks fenomena yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dari data

pemerintah, peraturan dan perundangan, artikel ataupun bacaan terkait dan

mendukung penelitian yang mecakup buku-buku yang berkaitan dengan tema

penelitian baik luar maupun dalam negeri terkait pelaksanaan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti sebagai human instrument.

2. Panduan indepth interview yang disusun berdasarkan persyaratan SMK3.

3. Checklist observasi untuk mengetahui keadaaan sebenarnya Tentang

Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

4. Recorder sebagai alat perekam proses wawancara.

5. Kamera sebagai pengambilan gambar sebagai dokumentasi.

6. Aplikasi Nvivo 10 untuk mengolah data kualitatif

G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Data yang berasal dari informan mula-mula dicatat secara langsung

oleh pewawancara. Percakapan dengan informan juga direkam atas seizin

informan. Setelah itu dibuat deskripsi masing-masing informan yang didapat.

Catatan hasil observasi di kantor Terminal Petikemas, Kantor Perencanaan

Operasional (KPO) dan daerah terbatas Terminla Petikemas serta telaah

dokumen SMK3 yang diperoleh maupun hasil rekaman disempurnakan serta

dilengkapi menjadi satu penulisannya dalam sebuah transkrip. Selanjutnya

dari transkrip tersebut dilakukan analisis data.

Dalam teknik analisa data peneliti melakukan empat tahapan Analisa

Data yaitu;

1. Reduksi Data

Peneliti melakukan proses seleksi, pefokusan, penyederhanaan, abstraksi

data yang kasar yang dilaksanakan dalam penelitian dan mengatur

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data singkat berupa suatu rakitan organisasi informasi

yang memungkinkan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan kegiatan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian

pada saat penelitian berakhir.

4. Membangun Model

Nvivo adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk

membantu peneliti mengelola dan menganalisis data. Nvivo

dikembangkan oleh QSR Internasional. Nvivo membantu peneliti untuk:

(Bazeley & Richards, 2000; Gibbs, 2002):

a. Menata, mengklasifikasikan, dan mengurutkan data.

b. Menelaah hubungan antar data.

c. Membuat model

d. Menghubungkan analisis dengan cara pembuatan model, bentuk

model dan menghubungkan konsep dalam model.

Setiap penelitian Nvivo akan diberi nama project. Didalam setiap project

kita dapat memasukkan berbagai data yang kita peroleh selama

penelitian, membuat analisis, membuat model, dan lainnya. Dengan

demikian semua data penelitian dapat disimpan dan dikumpulkan dalam

satu lokasi yang mudah diakses dan dikelola (Sarosa, 2012).

H. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan,

digunakan teknik metode triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Satori

and Komariah, 2011). Tujuan triangulasi ialah men-check kebenaran data

tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber

lain (Nasution, 1992). Untuk menjamin kepercayaan data peneliti melakukan

penelitian dengan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang

dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian, kemudian melakukan

observasi partisipatif dan melakukan telaah dokumen untuk melengkapi

informasi inplementasi SMK3 perusahaan.

I. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Proses pelaksanaan penelitian, mulai dari judul penelitian, menentukan

fokus, observasi lapangan, pengumpulan data, dan analisa data sampai

dengan laporan hasil penelitian. Kemudian dirangkum dalam matriks jadwal

pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian Implementasi Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja” ini dibuat dalam bentuk matriks untuk

lebih memudahkan pembaca dan peneliti dalam tahapan penelitian. Berikut

matriks tahapan penelitian:

MATRIKS TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI & JULI

Judul Penelitian

Data Awal

Menyusun Proposal

Penelitian

Menentukan Focus

Penelitian

Studi Kepustakaan

Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penentuan Informan

Instrumen Penelitian

Ujian Proposal

Observasi Lapangan

Analisa Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan

Kesimpulan

Penulisan

Laporan

Penelitian

Presentasi

Laporan

Penelitian

Ujian Hasil

Penelitian/ pengumpulan data

Aspek I: Regulasi.

Pengumpulan Data

Primemer & Data

Sekunder

Aspek II: Struktur

Birokrasi.

Manajemen

terintegrasi,

Prosedur & Instruksi

Aspek III : Sumber

Daya. SDM, Sarana

& Prasarana,

Pelatihan,

Manajemen Risiko

& Manajemen

Tanggap Darurat

Aspek IV :

Komunikasi,

Pelaporan,

Pendokumentasian

& Pengendalian

dokumen.

Aspek V : Disposisi.

Komitmen &

Kesadaran

Aspek VI :

Membangun Model

Tabel 3. 3 PENELITIAN YANG RELEVAN

No Peneliti & Judul Penelitian

Metode Penelitian

Hasil Saran Keterangan

Nujhani, J., & Julantina. I (2013) Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Persiapan Lahan Pusri Iib

Pt. Pupuk Sriwidjaja Palembang

- Kuantitatif - Metode wawancara &

kuesioner - instrument : kuesioner dengan

mengajukan pertanyaan mengenai penerapan SMK3

- Jenis pertanyaan: jenis pertanyaan tertutup untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan dan memfokuskan jawaban yang diharapkan penulis.

- Sesuai dengan PERMENAKER No. 05/MEN/1996 pasal 3 point 1 tentang perusahaan yang wajib menerapkan SMK3, maka PT. Pupuk Sriwidjaja telah termasuk kepada perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi dengan penerapan cukup baik.

- Telah melakukan identifikasi, dokumentasi bahaya

kesemua aktifitas di area pabrik dan juga sudah mempunyai prosedur untuk mengkomunikasikan peraturan dan pedoman K3 kepada seluruh kontraktor, rekanan, tenaga kerja, melalui rapat, media elektronik maupun bulletin.

- Hasil analisis kuesioner secara keseluruhan, diperoleh rataan hitung sebesar 83.87. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan smk3 pada proyek persiapan lahan pusri

IIB adalah cukup baik.

- Sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penerapan SMK3 pada proyek persiapan lahan pusri IIB agar penerapan SMK3 perusahaan dapat lebih efektif sehingga senantiasa diperoleh tempat kerja yang aman, sehat dan produktifitas dapat ditingkatkan.

- Perlu dilakukan studi kasus yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan SMK3 di lapangan. Jumlah responden yang lebih banyak, jenis konstruksi yang lebih beragam, serta metode penilaian yang lebih objektif dapat menambah keakuratan data yang diharapkan.

Nujhani, J., & Julantina. I . 2013. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Persiapan Lahan Pusri Iib Pt. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Jurnal

Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. 1, No. 1, Desember 2013

Muhammad Salafudin dkk (2013) Implementasi Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja

- Kualitatif, pendekatan deskriptif

- Metode wawancara,

observasi, check list & observasi.

- Dimensi : Implementasi berdasarkan PER No 5/ MEN/ 1996

- Penerapan (SMK3) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan menteri nomor PER 05/MEN/1996. Namun masih perlu diperbaiki karena masih terdapat

kekurangan, pada tahapan inspeksi dan evaluasi yg belum berjalan dengan efektif, sehingga perbaikan maupun pembenahan juga belum dapat berlangsung secara efektif.

- Tingkat kesedaran karyawan terhadap K3 relatif tinggi. Terbukti dgn pengetahuan karyawan yg baik, pelaksanaan kerja sesuai SOP dan mengetahui risiko pekerjaan jika tidak mematuhi peraturan.

- Namun untuk dampak dan implikasi SMK3 terhadap mutu

dan produktivitas kerja karyawan hanya mencapai 55%

- Perlu adanya pengawasan yang lebih baik dan berkelanjutan kaitanya dengan pemakaian alat pelindung diri agar penerapan K3 dapat berlangsung

secara efektif sehingga memberikan keaman dan kenyamanan bagi karyawan serta meningkatkan mutu dan produktivitas kerja karyawan.

- Perlu diadakan penyuluhan dan pembinaan tentang arti pentingnya pemakai alat pelindung diri yang baik dan benar disetiap melakukan pekerjaan yang berisiko terjadi kecelakaan.

- Perlunya peningkatan terhadap pelaksanaan inspeksi

dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara berkelanjutan. Seperti pengecekan kotak P3K, pengecekan alat pemadam kebakaran, pemberian rambu di area terlarang yang hanya boleh dimasuki untuk karyawan tertentu bukan umum.

Salafuddin, M. dkk.2013. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja. Jurnal Teknik Elektro Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2013

Hasyrul Almani dkk (2013) Faktor yang berhubungan dengan persepsi karyawan unit produksi Tonasa IV terhadap penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Semen

Tonasa Tahun 2013

- Survey analitik, pendekatan cross sectional study .Sampel 60 karyawan unit produksi.

- Analisis univariat : Mendeskripsikan karakteristik responden & bivariat dengan cross tabulasi dan diuji

mengunakan chi square.

- Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan persepsi karyawan terhadap penerapan SMK3 di PT. Semen Tonasa adalah umur (𝜌 = 0,002), pengetahuan (𝜌 = 0,002), masa kerja (𝜌 = 0,008), dan pelatihan K3 (𝜌 = 0,008) dan variabel

- yang tidak berhubungan persepsi karyawan Unit Produksi Tonasa IV terhadap penerapan SMK3 adalah tingkat

pendidikan (𝜌 = 1,00).

- Diharapkan agar perlu adanya sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang SMK3 dan perlu adanya pelatihan K3 yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab karywan serta pelatihan penyegaran kepada karyawan lama sehingga diharapkan mampu memiliki skill yang baik dibidangnya.

Almani, hasyrul dkk. 2013. Faktor yang berhubungan dengan persepsi karyawan unit produksi Tonasa IV terhadap penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Semen Tonasa Tahun 2013. Makassar. Bagian K3 FKM Unhas

No Peneliti & Judul Penelitian

Metode Penelitian

Achmad Ramadahan dkk (2012)

Penerapan SMK3 (Studi pada Proyek pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng)

- Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

- Pelaksanaan SMK3 di proyek tsb berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan seperti safety morning & safety

briefing namun masih terdapat beberapa hal yg menghambat seperti kurangnya kesadaran individu akan pentingnya K3 terutama disiplin penggunaan APD, kurangnya anggaran K3, kurang tegasnya pengawasan.

- Pihak kontraktor sebagai pihak pelaksana proyek harus lebih tegas & intensif melakukan pengawasan

ke lokasi proyek agar pekerja lebih disiplin khususnya dalam menggunakan APD

- Pihak kontraktor harus meningkatkan kegiatan sosialisasi & komunikasi K3 terutama kepada para pekerja.

Ramadhan, Achmad dkk. 2012. Penerapan SMK3 (Studi pada

Proyek pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng). Depok. Universitas Indonesia.

Alfred Billy Wuon dkk (2013) Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Kerismas Witikco Makmur

- Kualitatif - Metode indepth interview

terhadap manajemen perusahaan, pemerintah setempat dan serikat pekerja

- Komitmen dan kebijakan di PT KWM Bitung belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1 dimana perusahaan belum menempatkan organisasi ataupun seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3),

- Perencanaan K3 di PT KWMB juga belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 2 dimana perusahaan belum menetapkan tujuan dan sasaran

program K3 yang terdokumentasikan, - Penerapan SMK3 diperusahaan yang sudah dilakukan

dalam perlindungan keselamatan para pekerja yaitu berupa pengadaan sejumlah alat pelindung diri sebagai upaya teknis pencegahan kecelakaan kerja,

- Pengukuran dan evaluasi SMK3 di perusahaan belum berdasarkan Permenaker NO.

- Perusahaan disarankan agar menempatkan karyawan yang kompeten dibidang K3 berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 1.

- Para pekerja tetap maupun karyawan disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 dan mematuhi segala peraturannya.

Wuon, A dkk. 2013. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Kerismas Witikco Makmur. Manado. Universitas Samratulangi.

- 05/Men/1996 atau dalam hal ini belum nampak dalam bentuk suatu pernyataan atau surat komitmen dan dokumen tentang pengukuran dan evaluasi mengenai SMK3 di perusahaan.

- Sedangkan tinjauan ulang SMK3 di PT KWMB juga belum

berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996, dimana perusahaan belum melakukan Audit SMK3

Yanuar Kurniawan dkk (2015) Tingkat pelaksanaan SMK3 pada

Proyek Konstruksi, studi kasus di Kota Semarang

- Kuantitatif dengan cara observasi, yang lebih cenderung pada hasil yang

deskriptif. - Sampel dilakukan secara

purposive - Instrumen penelitian

berdasarkan peraturan menteri PU No 09 tahun 2008

- Hasil penelitian adalah tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi risiko tinggi sebesar 83,43%.

- Untuk hasil penelitian tingkat pelaksanaan SMK3 pada

proyek konstruksi risiko sedang sebesar 42,12%. - Adapun kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko tinggi

sebesar 75%. Untuk kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko sedang sebesar 30%.

- Sebaiknya ada tindakan tegas bagi siapapun yang tidak mematuhi peraturan K3 di dalam proyek tersebut untuk memberikan efek jera

- Perlu adanya peningkatan pelaksanaan SMK3 seiring dengan berkembangnya teknologi pada era modern ini.

Kurniawan, yanuar dkk . 2015. Tingkat pelaksanaan SMK3 pada Proyek Konstruksi, studi kasus di

Kota Semarang. Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Peneliti & Judul Penelitian

Metode Penelitian

Korry Apriandi , dkk (2014)

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan OHSAS 1800:2007 pada unit spinning V PT. Sinar Pantja Djaja (PT. SPD) di Semarang Tahun 2014

- Deskriptif kualitatif - Observasi lapangan,

wawancara kepada manajer, supervisor, staf K3, ketua P2K3, dan karyawan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: - Pelaksanaan penerapan SMK3 menurut OHSAS di PT. SPD

sebanyak 131 poin (87,3%). - Untuk poin yang belum sesuai sebanyak 10 poin (6,7%). - Dan untuk poin yang tidak sesuai sebanyak 9 poin (6%). - Sehingga, termasuk dalam kategori tingkat penilaian baik

atau setara dengan perolehan sertifikat bendera emas.

Disarankan kepada PT. SPD untuk meningkatkan

penerapan SMK3 berdasarkan

OHSAS dengan:

- wajib memiliki manual SMK3 berdasarkan OHSAS,

- wajib memiliki prosedur mengidentifikasi,

mengakses dan pemutakhiran peraturan K3,

- wajib menyediakan sumberdaya kompeten untuk

menjalankan SMK3,

- pelatihan K3 harus membedakan tanggung jawab,

kemampuan, bahasa, ketrampilan dan resiko,

- melakukan simulasi keadaan darurat api,

- memiliki data kalibrasi alat sesuai dengan peraturan.

Apriandi, Korry., dkk. 2014. Pelaksanaan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan OHSAS 1800:2007 pada unit spinning V PT. Sinar Pantja Djaja (PT. SPD) di Semarang Tahun 2014. Unnes Journal of Public Health. ISSN

2252-6528

Sabuaji Brastowo Suryosagoro. dkk (2012) Analisis Kondisi Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Menuju Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 (Studi Kasus : Proyek Alila Suite Scbd Oleh PT. Hutama Karya (Persero)

- Metode : Analisis Evaluatif komparatif, yaitu desain/ prosedur untuk mengumpulkan analisis data secara sistematik untuk

menentukan suatu nilai atau manfaat dari suatu praktik & dibandingkan dgn hasil evaluasi sebelumnya.

- Analisis menggunakan checklist, dimana pengisiannya terlebih dahulu dilakukan

observasi dilapangan & wawancara dgn pihak yg terlibat.

- Diperoleh bahwa nilai tingkat penerapan dari PP Nomor 50 Tahun 2012 sebesar 96,39% dan digolongkan tingkat penerapan yang Memuaskan.

- Terdapat 160 kriteria yang sesuai dari total 166 kriteria yang dievaluasi. Dengan demikian, lokasi dinyatakan siap

untuk menerapkan PP Nomor 50 Tahun 2012 karena telah melebihi batas pencapaian Memuaskan yaitu 85%.

- Penelitian mengenai Sistem Manajemen K3 selanjutnya disarankan untuk dilakukan di daerah yang berbeda.

- Perbedaan pada perusahaan dan level perusahaan disarankan dilakukan.

- Perlu ditinjau hubungan SMK3 dengan aspek biaya proyek

Suryosagoro, S. dkk 2013. Analisis Kondisi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Menuju Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2012 (Studi Kasus : Proyek Alila Suite Scbd Oleh PT. Hutama Karya (Persero). e-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL Vol. 1 No. 4/Desember 2013/496

Wulandari, C., Wardani, Mila & Harianto, F. (2015)

Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya

- Kualitatif - Metode wawancara &

kuesioner - Dimensi : Bertujuan untuk

mengevaluasi penerapan SMK3

- Validitas : Triangulasi, wawancara 3 orang konsultan K3 dengan orang, waktu, ruang yang berbeda hasilnya

- Kebijakan penerapan sistem manajemen K3 sudah berjalan dari awal pertama pembangunan pondasi dan diberlakukan

wajib, sehingga diberikan sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi penerapan SMK3.

- Kendalanya, tenaga kerja yang membandel & menyepelekan penerapan K3, sebagian besar para pekerja keberatan dalam penerapan K3 krn menganggap hal tersebut sudah biasa & mandornya kurang mendukung.

- Terjadi kecelakaan kerja seperti terkena paku, kecokrok besi & stek, korban 15 pekerja.

- Di proyek pembangunan Apartement Gunawangsa Merr sudah diterapkan SMK3 tetapi belum 100%

- Persentase tingkat pencapaian: 87,17 % - Persentase ketidaksesuaian: 12,83 %

- Menyediakan SDM dalam bidang SMK3 yang memadai sejak masa persiapan proyek.

- Melakukan evaluasi metode kerja, kemudian dikoordinasikan guna menyempurnakan manual khususnya SMK3

- Meningkatkan partisipasi dari konsultan K3 dengan cara sosialisasi dan meningkatkan

- intensitas komunikasi dengan pekerja serta mengoptimalisasikan fungsi safety di lapangan.

- Mengevaluasi pemasangan rambu-rambu serta

lokasinya kemudian dilakukan pembenahan - sesuai dengan pedoman teknis.

Wulandari, C., Wardani, Mila & Harianto, F. 2015. Evaluasi

Penerapan SMK3 pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. Seminar Nasional Sains dan

Teknologi Terapan III 2015.

ISBN 978-602-98569-1-0

Metode Penelitian

Polla, P., Mangandangi, R & Walangitan. (2015) Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan

Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi

- Kuantitatif - Teknik nonprobability

sampling dengan metode convinience sampling.

- Penelitian dilakukan berdasar metode statistika

dengan batasan normal jumlah banyaknya sampel minimum 30 sampel. Untuk penelitian ini dilakukan diatas batasan normal yaitu 80 responden.

- Responden: tenaga kerja dengan status tenaga kerja sebagai mandor, kepala

tukang, & pembantu tukang

- Adanya hubungan yang kuat dan positif antara penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

- Dalam hal ini ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,730 dan dari hasil uji F dan uji t di dapat Fhitung = 88,883 > Ftabel = 3,960. Dan t hitung = 9,428 > ttabel =

1,664620.

Melihat bahwa ternyata penerapan SMK3 lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, dimana semakin baik manajemen K3 lingkungan diperhatikan atau diperbaiki, maka semakin baik pula produktivitas yang dihasilkan. Dengan demikian penerapan manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hendaklah menjadi prioritas utama dalam usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi

Polla, P., Mangandangi, R & Walangitan. . 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Terhadap

Produktivitas Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi. TEKNO Vol.13/No.63/Agustus 2015

M. Dimas Prawita K (2013) Pengaruh SMK3 terhadap kinerja karyawan PT. Adhi Karya

(Persero) Tbk

- Kuantitatif, metode survei - Total sampling : karyawan

divisi K3 yang berjumal 35 responden.

- Menunjukkan bahwa SMK3 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

- Walaupun SMK3 yang ada di PT. Adhi Karya Persero Tbk dapat menghasilkan karyawan yang berkinerja baik, akan tetapi perusahaan disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai perencanaan &

pelaksanaan Ke perusahaan untuk mengantisipasi kecelakaan kerja.

- Baiknya perusahaan untuk melakukan SMK3 secara berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan & meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik lagi.

Prawita, M. 2013. Pengaruh SMK3 terhadap kinerja karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Depok. Universitas Indonesia, Fisip.

Prilia Relastiani (2014) Pengaruh pengetahuan K3 dan sikap terhadap kesadaran berperilaku K3 di Lab CNC dan PLC SMK 3 Yogyakarta

- Metode Expost facto - Bertujuan untuk mengetahui

pengaruh pengetahuan K3 dan sikap terhadap kesadaran berperilaku K3.

- Besarnya pengaruh pengetahuan K3 terhadap kesadaran berperilaku K3 secara parsial sebesar 0,145 (14,5%) yang artinya bahwa variabel pengetahuan K3 memberikan kontribusi sebesar 14,5% terhadap kesadaran berperilaku K3, tersebar pada memahami pengertian dan tujuan K3, identifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja, menguraikan cara pencegahan kecelakaan dan penggunaan alat pelindung diri saat bekerja. pengetahuan K3 yang luas

cenderung akan memiliki kesadaran untuk berperilaku K3 karena mengetahui resiko apa yang akan didapat apabila tidak memperhatikan K3.

- Restiani, prilia (2014). Pengaruh pengetahuan K3 dan sikap terhadap kesadaran berperilaku K3 di CNC dan PLC SMK 3 Yogyakarta. Yogyakarta. Program studi Pendidikan Mekatronika. Universitas Negeri Yogyakarta.

Metode Penelitian

Elvira Hongadi & Maria Praptiningsih (2013)

Analisis Penerapan Program K3 pada PT. Rhodia Manyar di Gresik

- Kualitatif Studi Kasus - dimensi: Untuk

mendeskripsikan & menganalisis penerapan kebijakan reward dan punishment

- pengumpulan data: wawancara

- Pelaksanaan K3 pada PT. Rhodia Manyar dapat terlihat dari adanya aturan kesehatan dan keselamatan kerja di

perusahaan, adanya kesadaran karyawan untuk melaksanakan aturan yang ada, alat pelindung dari sudah menjadi bagian wajib dari pekerjaan karyawan.

- Perusahaan mempunyai kebijakan reward dan punishment terkait dengan penerapan K3 di perusahaan. Penentuan reward dan punishment terkait dengan K3 ini melibatkan dua divisi, yaitu divisi HSE dan divisi SDM.

- Divisi HSE bertugas untuk memberikan penilaian terhadap

praktek K3 yang sudah dilakukan oleh karyawan setiap bulan, kemudian hasil penilaian ini yang akan diserahkan kepada divisi SDM.

- Divisi SDM nantinya yang akan menentukan jenis reward dan punishment yang akan diberikan kepada karyawan.

- Pihak perusahaan perlu untuk terus meningkatkan pelaksanaan K3. Saat ini pelaksanaan K3 di PT.

Rhodia Manyar sudah cukup bagus, tetapi tetap diperlukan upaya-upaya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan K3. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan untuk penyempurnaan pelaksanaan K3 yaitu berupa implementasi dari perbaikan program reward dan punishment dalam pelaksanaan K3.

- Pihak perusahaan perlu menyempurnakan alat

pelindung diri yang sudah ada, demi pelaksanaan K3 secara efektif.

- Pihak perusahaan perlu melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja, contohnya bagi yang buta warna, memiliki mata minus, plus ataupun silinder, mereka harus melewati prosedur pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menjadi pekerja tetap. Jika memungkinkan untuk

diperbaiki dengan memberi alat bantu baca, maka pekerja tersebut dapat diperkerjakan, pemeriksaan adanya alergi ataupun kondisi tubuh yang dapat menular (Hepatitis, HIV/AIDS).

Hongadi, Elvira., Praptiningsih, maria. 2013. Penerapan Program

Kesehatan dan keselamatan kerja pada PT. Rhodia Manyar di Gresik. Agora Vol 1 No 3 (2013)

Zulyanti, Noer. 2013

Komitmen kebijakan K3 sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

- Kualitatif deskriptif

- Teknik purposive sampling untuk key infoman dan 463 bagi untuk karyawan produksi

MPS KUD Tani mulyo telah berkomitmen dengan kebijakan K3

sesuai dengan Permenaker Nomor PER.05/MEN/1996. Elemen sumber daya, dengan telah menepatkan organisasi K3 (P2K3) pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, yaitu dengan diketuai oleh direktur utama secara langsung, menyediakan sumberdaya manusia, sarana dan anggaran/dana yang diperlukan di bidang K3. Elemen komunikasi dan kepedulian, MPS KUD hendaknya perlu memperhatikan motivasi karyawan dalam berperilaku

sehingga tujuan akhir proses komunikasi dapat tercapai yaitu berperilaku aman dan dengan menerapkan sistem hadiah dan hukuman dalam penerapan K3. Elemen pelatihan dan kompetensi, MPS KUD melaksanakan pelatihan secara internal dan eksternal untuk meningkatkan kompetensi personel dalam bidang K3. Elemen tugas dan wewenang MPS KUD telah menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Berhasil dalam

komitmennya untuk melindungi karyawannya dengan keberhasilan penerapan kebijakan K3, hal ini dapat dibuktikan dengan selalu diraihnya penghargaan zero accident sejak 2003- 2011.

- Zulyanti, noer. 2013. Komitmen

Kebijakan K3 sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja (Studi pada Mitra Produksi Sigaret (MPS) KUD Tani Mulyo Lamongan). Program Magister Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. DIA,

Jurnal Administrasi Publik Desember 2013, Vol. 11, No. 2, Hal. 264 - 275

Metode Penelitian

Messah, Yunita, dkk (2012) Kajian Implementasi K3 pada

Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Kupang

- Kuantitatif - Dimensi: Bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana penerapan SMK3 oleh kontraktor di kota kupang dan dampa yang akibatkannya.

- Acuan: Permennaker No 5 Tahun 1996

- Persentase implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan jasa

konstruksi di Kota Kupang adalah sebesar 62,38 %. Dari persentase ini implementasi SMK3 dikategorikan kuning sesuai konsep Traffic Light System.

- Dengan tingkat kecelakaan yang berada pada kategori hijau maka dapat diketahui bahwa tingkat implementasi SMK3 Kota Kupang berada pada level 2 yaitu cukup aman.

- Berdasarkan penggolongan menurut kategori jenis perusahaan, jenis perusahaan BUMN memiliki persentase

implementasi SMK3 sebesar 87,10 % dan jenis perusahaan swasta nasional memiliki persentase 56,06 %. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi perusahaan yaitu BUMN merupakan badan usaha milik negara sehingga menjalankan persyaratan SMK3 yang lebih baik dari swasta nasional.

- Ketentuan-kententuan SMK3 sebagian besar telah dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang.

10 Ketentuan yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan jasa konstruksi adalah menetapkan kebijakan K3 (86,84 %), mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi (84,21%), menyediakan dana untuk pelaksanaan K3 (84,21%), menentukan pengendalian resiko kecelakaan (81,58%), peraturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan mengenai K3 (81,58%), menyediakan fasilitas P3K dalam jumlah yang cukup (81,58%), membuat tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai (78,95%), setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3 (76,32%), adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas (73,68%) dan implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3 (73,68%).

- Yunita, Messah, dkk. 2012. Kajian Implementasi SMK3 pada

perusahaan jasa konstruksi di kota kupang. Jurnal Teknik Sipil Vol. 1 No.4 September 2012

Metode Penelitian

Wahyu susihono, dkk. (2013)

Penerapan Sistem Manajemen K3 dan Identifikasi potensi bahaya kerja (studi kasus di PT. LTX Kota Cilegon-Banten)

- Kualitatif - Dimensi: Mengetahui nilai

risiko potensi bahaya dan kategori potensi bahaya di perusahaan serta mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan.

- Nilai resiko potensi bahaya kerja yang dominan di PT LT, bagian fluid utility adalah 2D yang berarti tingkat

keparahan bahaya kerja kecil dan kemungkinan terjadinya potensi bahaya kerja kecil, sedangkan nilai kategori potensi bahaya kerja yang dominan adalah L yang berarti low risk atau resiko rendah sehingga perlu dikendalikan dengan prosedur rutin

- Faktor penyebab terbesar terjadinya potensi bahaya kerja adalah kondisi ruangan relatif sempit dengan jumlah mesin yang tidak sebanding dengan ukuran ruangan, suara mesin

bising, penggunaan bahan kimia berupa larutan elektrolit, penempatan Standard Operational procedure (SOP) pada empat mesin belum terpasang secara ergonomis, kondisi jalan sempit, terdapat benda asing yang menghalangi jalan, temperatur ruangan meningkat 50C dari temperatur awal 28 derajat Celsius.

- Pencapaian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diterapkan sudah sesuai dengan undang-

undang No.5 tahun 1970 ditunjukkan dengan perolehan penghargaan zero accident.

- Pada penelitian selanjutnya, dalam mengidentifikasi potensi bahaya kerja dilakukan dengan beberapa

metode identifikasi seperti JSA, Robinson, FMEA. - Mengidentifikasi potensi bahaya kerja dilakukan

dalam beberapa area kerja yang sering dijangkau operator atau para pekerja.

Susihono, wahyu. dkk 2013. Penerapan Sistem Manajemen

K3 dan identifikasi potensi bahaya kerja (studi kasus di PT. LTX Kota Cilegon - Banten). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Spektrum Industri, 2013, Vol. 11, No. 2, 117 – 242. ISSN : 1963-6590

Muhammad Rizky Andriyanto. dkk (2017) Hubungan Predisposing Factor

dengan perilaku penggunaan APD pada pekerja unit produksi I PT. Petrokimia Gresik

- Kuantitatif - Observasional analitik, desain

cross sectional.

- Dimensi : Mengetahui Faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berperilaku baik dalam menggunakan APD di tempat kerja (95%).

- Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengetahuan (p = 0,019; r = 0,346) sebagai faktor yang berhubungan signifi kan dengan perilaku penggunaan APD dan memiliki kuat hubungan rendah.

- Kesimpulan adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin baik perilakunya dalam penggunaan APD

- Perlu meningkatkan jumlah pelatihan yang berhubungan dengan K3 terutama mengenai APD secara informal, supervisor agar lebih tegas dalam

menegur atau memberi sanksi terhadap pekerja yang melanggar peraturan dengan tidak memandang tingkat pendidikan, umur, maupun masa kerja, dan perlu melakukan peningkatan pengawasan terkait K3 serta menjalin komunikasi yang baik dengan pekerja.

Andriyanto, muhammad. dkk 2017. Hubungan predisposing factor dengan perilaku

penggunaan APD pada pekerja unit produksi I PT. Petrokimia Gresik. Universitas Airlangga. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 6, No. 1 Jan–April 2017: 37–47

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum dan Alur Proses Kegiatan

Terminal Petikemas merupakan pertemuan antara

angkutan laut dan angkutan darat yang menganut sistem

unitisasi (unition of cargo system), dan Petikemas (Container)

sebagai wadah/gudang. Terminal petikemas Makassar sendiri,

terletak pada koordinat 05O 08’ 00” LS dan 119O 200” BT.

Penyedia Jasa Bongkar Muat adalah perusahaan bongkar

muat yang melakukan kegiatan (stevedoring, cargodoring,

receiving/delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar

Muat dan peralatan lainnya.

Petikemas yang akan diekspor berasal dari daerah

produsen atau pabrik yang terletak di darat (hinterland)

sehingga untuk memindahkan barang ini dapat menggunakan

truk Petikemas, kemudian dikirim ke Terminal sebelum dimuat

ke kapal sesuai dengan tujuannya.

a) Tata Letak Terminal Petikemas

Tata letak pada Terminal Petikemas adalah sebagai

berikut :

1) Berth Apron, tempat di mana kapal dapat bersandar

serta peralatan bongkar muat diletakkan.

2) Container Yard, sebagai tempat penumpukan

Petikemas yang akan dibawa ke dan dari kapal.

Lapangan ini berada di daratan dan permukaannya

diberi perkerasan agar dapat mendukung beban

berat dari Petikemas dan peralatan pengangkatnya.

3) Container Freight Station (CFS), sebagai tempat

bongkar muat dari dan ke Petikemas untuk muatan

less then container load cargo (LCL). Pengirim harus

membawa sendiri muatan LCL ke CFS, disini muatan

LCL dikumpulkan, diseleksi ke dan dari Petikemas

menurut alamat yang dituju. Sedangkan muatan full

container load cargo (FCL) tidak membutuhkan CFS

karena arus barang dalam bentuk Petikemas dari

pengirim sampai ke penerima.

b) Kegiatan Penanganan (Handling) Petikemas

Penanganan (handling) Petikemas di Pelabuhan

terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Mengambil Petikemas dari kapal dan meletakkannya

di bawah portal Gantry Crane.

2) Mengambil dari kapal dan langsung meletakkannya

di atas Chassis Head Truck yang sudah siap di

bawah Portal Gantry, yang akan segera

mengangkutnya keluar Pelabuhan.

3) Memindahkan Petikemas dari suatu tempat

penumpukan untuk ditumpuk di tempat lainnya di

atas Container Yard yang sama.

4) Melakukan shifting Petikemas, karena Petikemas

yang berada di tumpukan bawah akan diambil

sehingga Petikemas yang menindihnya harus

dipindahkan lebih dahulu.

5) Mengumpulkan (mempersatukan) beberapa

Petikemas dari satu shipment ke satu lokasi

penumpukan (tadinya terpencar pada beberapa

lokasi/kapling).

2. Logo Perusahaan

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar

memiliki logo perusahaan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Logo Perusahaan

Sumber : Laporan Tahunan PT. Pelindo IV , 2016

Logo ini merupakan logo baru yang secara resmi

diluncurkan pada tahun 15 Agustus 2014 sebagai bentuk

semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan dan

perbaikan demi menyongsong masa depan dengan

pertumbutan kinerja yang berkelanjutan. Logo PT. Pelabuhan

Indonesia IV (Persero) ini melambangkan:

a. Konsep Bentuk

Bentuk anak panah terinspirasi dari lesatan anak panah

yang mempresentasikan konsep pergerakan perusahaan

yang fokus dan dinamis dalam mencapai visi dan misinya,

anak panah yang melesat ke depan juga merupakan

stilassi dari huruf “P” dan angka “4” yang merupakan

singkatan dari PT Pelindo IV.

b. Tagline

Tagline “Lokomotif Indonesia Timur” diartikan bahwa

Pelindo IV adalah lokomotif perekonomian Indonesia

khususnya bagian timur dan salah satu penggerak

kemakmuran bangsa.

c. Kombinasi Warna

Biru menggambarkan peningkatan ekspresi verbal,

komunikasi, ekspresi artistik dan kekuatan. Biru yang kuat

(biru tua) akan merangsang pemikiran yang jernih. Biru

juga merupakan warna yang termasuk tenang dan bersifat

profesional. Efek lain warna biru adalah sebagai warna

yang melambangkan kepercayaan dan truthfulness.

Warna ini juga menyiratkan pemikiran yang serius,

integritas, ketulusan dan ketenangan. Biru juga

diasosiasikan dengan otoritas dan kesuksesan. Hijau

dikaitkan dengan dunia alam yang memberikan nuansa

membumi dan memberikan kesan segar serta ingin

menonjolkan sifat natural dan beradab dari suatu

perusahaan. Warna ini juga memiliki arti lain seperti

pertumbuhan, kesegaran dan kreativitas.

3. Visi dan Misi PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar

a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang bernilai dan berdaya tarik

tinggi melalui proses dan pelayanan unggul dengan orang-

orang yang bahagia.

b. Misi Perusahaan

1. Menjadi Penggerak Dan Pendorong Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia Tengah Dan Timur

2. Memberikan Tingkat Kepuasan Pelanggan Yang

Tinggi

3. Tingkat Kepuasan Pelanggan Dan Keterikatan

Pegawai Terus Meningkat

4. Menjadi Mitra Usaha Yang Terpercaya Dan

Menguntungkan

5. Pertumbuhan Pendapatan Dan Laba Usaha 20%

Setiap Tahun

6. Menjadi Public Company Tahun 2018

4. Fasilitas PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Terminal

Petikemas Makassar

Mengenai fasilitas kepelabuhanan yang diperlukan bagi

suatu Terminal Petikemas sesuai dengan karakteristik muat

bongkar Petikemas, adalah sebagai berikut :

a. Dermaga Pelabuhan

Dermaga Pelabuhan Petikemas pada dasarnya tidak

berbeda dari Pelabuhan biasa, yaitu Dermaga beton

dengan jalur rel kereta api di bagian tepinya guna

menempatkan Container Crane yang melayani kegiatan

muat bongkar Petikemas. Sedikit perbedaan dengan

Pelabuhan konvensional terletak pada ukuran panjang

Dermaga dan kemampuan menyangga beban yang harus

lebih panjang dan lebih besar, karena kapal Petikemas

lebih panjang dan lebih tinggi bobotnya. Demikian juga

bobot Container Crane, ditambah bobot Petikemas dan

muatan di dalamnya, yang jauh lebih tinggi daripada Crane

dan muatan konvensional sehingga memerlukan lantai

Dermaga yang lebih tinggi daya dukungnya.

b. Lapangan Penumpukan Petikemas

Menyambung dan menyatu pada Dermaga

Pelabuhan, adalah lapangan penumpukan Petikemas,

Container Yard (CY). Lapangan ini diperlukan untuk

menimbun Petikemas, memparkir Trailer atau Container

Chasis dan kendaraan penghela trailer atau yang lazim

disebut Head Truck. Tempat penampungan atau

penyimpanan Petikemas kosong, demi efisiensi

penggunaan lahan Pelabuhan tidak disimpan di dalam

Pelabuhan melainkan di Depot Petikemas yang berlokasi

dekat di luar Pelabuhan agar permintaan Petikemas

kosong dapat dipenuhi.

c. Peralatan Bongkar Muat Petikemas

Alat bantu bongkar muat Petikemas secara berturut-

turut dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Container Crane (CC)

Container crane adalah suatu alat produksi yang

terlibat dalam proses penanganan bongkar muat

petikemas di pelabuhan. Fungsi alat ini adalah untuk

memindahkan petikemas dari kapal ke pelabuhan atau

sebaliknya.

2) Rubber Tyred Gantry (RTG)

Rubber Tyred Gantry merupakan alat pengatur

tumpukan Petikemas yang juga dapat digunakan untuk

memindahkan tempat tumpukan Petikemas dalam

jurusan lurus ke arah depan dan ke belakang.

Pelayanan yang dapat dikerjakan menggunakan alat ini

antara lain: mengambil Petikemas pada tumpukan

paling bawah dengan cara terlebih dahulu

memindahkan Petikemas yang menindihnya,

memindahkan (shifting) Petikemas dari satu tumpukan

ke tumpukan yang lainnya.

3) Side Loader

Kendaraan ini mirip Forklift tetapi mengangkat

dan menurunkan Petikemas dari samping, bukannya

dari depan. Side Loader digunakan untuk menurunkan

dan menaikkan Petikemas dari dan ke atas trailer atau

chasis di mana untuk keperluan tersebut trailer

atauchasis dibawa ke samping loader.

4) Top Loader

Top loader merupakan alat bongkar muat kapal seperti

forklift tetapi mempunyai kemampuan mengangkat petikemas

dan mempunyai jangkauan pengangkatan yang terbatas.

5) Reach Stacker

Reach stacker merupakan alat bongkar muat kapal yang

merupakan kombinasi antara forklift dengan mobil crane yang

dilengkapi spreader (pengangkat petikemas), sehingga mampu

mengangkat petikemas dan mempunyai jangkauan

pengangkatan yang fleksibel (bisa pendek maupun jauh) yang

tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh crane.

6) Head Truck

Head Truck adalat alat bongkar muat kapal yang

merupakan truk yang dirancang dapat menarik chassis ukuran

20 feet maupun 40 feet, mempunyai flexibilitas tinggi dalam hal

pengangkutan petikemas karena chassis dapat dilepas.

Tabel 4.1 Fasilitas Peralatan

di Terminal Petikemas Makassar Nama Alat Jumlah Unit

Gantry Crane (CC) 7 Unit

Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) 18 Unit

Reach Stacker 2 Unit

Side Loader 1 Unit

Head Truck 34 Unit

Chasis 26 Unit

Forklift Batteray Kap. 2 T 5 Unit

Forklift Kap. 7 T 1 Unit

Forklift Kap. 32 T 1 Unit

Sumber : Laporan Tahunan PT. Pelindo IV, 2016

Tabel 4. 2 Fasilitas Pendukung di Terminal Petikemas Makassar

Fasilitas Keterangan Kedalaman Kolam -9/-12 MLWS

Panjang Dermaga 1000 Meter Lebar Dermaga 9 Meter Luas Dermaga 7.65M² Jumlah Blok Penumpukkan 13 Blok Kapasitas Row Per Blok 6 Row Per Blok Jumlah Ground Slot 2.292 Ground Slot Kapasitas Petikemas 779.275 Teus/Tahun

Gudang CFS 4.000 M² Luas Bengkel Peralatan 750 M² Reefer Plug 96 Plug Voltage Reefer Plug 380 Volt/Unit Resevoir Kapasitas 1 Ton Tangki BBM (1.400 Liter) 2 Unit Gate & Jembatan Timbang 4 Unit

Kapasitas Jembatan Timbang 60 Ton Area Parkir 50 Unit Tangki Limbah 1 Unit Mobil PMK 1 Unit Mobil Tangki 1 Unit Genset (380 KVA) 3 Unit Shuttle Bus 1 Unit CCTV 24 Jam

Produksi Bongkar Muat Minimal SLG Realisasi

26/B/C/H 29/B/C/H

Rasio Kapal di Tambatan (ET/BT) SLG Realisasi

73 % 81.66%

Sumber : Laporan Tahunan PT. Pelindo IV, 2016

5. Produk Layanan Divisi Petikemas PT. Pelabuhan Indonesia

IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas

Terminal Petikemas Makassar merupakan salah satu inti

segmen usaha yang ada di PT Pelabuhan Indonesia IV

(Persero). Pada tanggal 1 Agustus 2007 Terminal Petikemas

Makassar telah dideklarasikan pelayanan PT Pelabuhan

Indonesia IV khususnya terkait pelayanan terhadap petikemas

seiring pertumbuhan kontainerisasi yang melalui Pelabuhan

Makassar.

Pada dasarnya, pelayanan Terminal Petikemas

Makassar berorientasi kepada beberapa kebijakan dasar yaitu:

efesiensi biaya, efektifitas waktu, dan juga kepuasan pelanggan

sebagai mana di terkandung pada visi dan misi perusahaan

dalam menghadapi dunia persaingan global yang selalu

berubah-ubah.

Dalam usahanya memberikan kepuasan kepada

pelanggan, Terminal Petikemas Makassar terus

mengembangkan kualitas pelayanan dengan menerapkan

kebijakan kualitas yaitu “Pelayanan dengan ketepatan waktu,

keamanan, dan terpercaya” dengan standar internasional.

Perkembangan kualitas pelayanan Terminal Petikemas

juga didukung oleh ketersediaan fasilitas dan peralatan yang

modern, serta sumber daya manusia dengan kualitas yang

tinggi mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan

aman. Selain itu, penerapan sistem terkompoterisasi dan

berstandard internasional juga menjadi faktor kunci dalam

meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Petikemas

Makassar

Ada beberapa produk layanan pada divisi ini antara lain :

a. Operasional Kapal meliputi:

1) Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari

kapal ke dermaga, tongkang, atau truk atau memuat

barang dari dermaga, tongkang, atau truk ke dalam kapal

sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan

menggunakan Derek kapal atau derek darat. (Permenhub,

2016).

2) Shifting Tanpa Landed (Shifting Bay to Bay) adalah

kegiatan memindahkan petikemas dari satu tempat ke

tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke petak

yang lain dalam kapal yang sama (tanpa landing dan

reshipping operation).

3) Shifting Dengan Landed adalah kegiatan petikemas dari

petak kapal untuk dipindahkan ke dermaga dan kemudian

dimuat/ menempatkan kembali ke kapal yang sama

4) Transhipment adalah kegiatan membongkar petikemas

alih kapal dari kapal pengangkut pertama, menyusun dan

ditumpuk di lapangan penumpukan serta memuat

petikemas alih kapal (transhipment) ke kapal pengangkut

berikutnya dengan ketentuan pekerja membongkar dan

memuat petikemas alih kapal dilaksanakan di dermaga

yang sama.

5) Buka atau Tutup Palka adalah kegiatan membuka palka

kapal ketika petikemas di dalam palka akan dibongkar,

serta menutup kembali pada saat pemuatan petikemas.

6) Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari

tali atau jala-jala (ex tackle) di demarga dan mengangkut

dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan,

selanjutnya menyusun di gudang atau lapangan

penumpukan barang atau sebaliknya.

b. Operasional Lapangan meliputi :

1) Haulage atau Trucking adalah kegiatan mengangkut

petikemas dengan menggunakan trailer/chassis dari

lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas.

2) Lift On atau Lift Off adalah kegiatan

mengangkat/menurunkan petikemas dari chassis ke

chassis lain atau menurunkan dari chassis ke tempat

penumpukan atau sebaliknya

3) Delivery adalah kegiatan mengeluarkan petikemas dari

lapangan penumpukan petikemas untuk ditempatkan

diatas kendaraan atau truk pengguna jasa.

4) Receiving/ Delivery adalah pekerjaan memindahkan

barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang

atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai

tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan

penumpukan atau sebaliknya (Permenhub, 2016).

5) Pelayanan Reefer adalah kegiatan supply aliran listrik dari

panel plugging ke petikemas berpendingin dan kegiatan

monitor suhu petikemas berpendingin tersebut.

6) Penumpukan petikemas adalah lapangan penumpukan

petikemas merupakan tempat “konsolidasi” petikemas

yang akan dibongkar atau dimuat ke kapal, dimana

container yard itu dirancang khusus dengan system

penumpukan yang diatur berdasarkan blok, row, slot, dan

c. Operasi Container Freight Station (CFS) meliputi :

1) Stuffing adalah kegiatan memuat barang dari dalam

gudang (CFS) lapangan penumpukan sampai disusun ke

dalam petikemas.

2) Stripping adalah kegiatan membongkar barang dari

dalam petikemas sampai disusun kembali ke dalam

gudang penumpukan (CFS).

3) Penyewaan gudang CFS.

6. Jumlah Sumber Daya Manusia pada PT. Pelabuhan

Indonesia IV Terminal Petikemas Makassar

Untuk mendukung pengoperasian Terminal Petikemas

Makassar, telah disiapkan SDM sesuai bidangnya yang telah

mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus dengan rincian

sebagai berikut :

a. Terminal Petikemas Makassar

1) Tenaga Kerja shift : 100 orang

2) Tenaga Kerja Non shift : 64 orang +

Jumlah : 164 orang

b. Outsourcing

1) PT. Multi Prestasi (security)

Tenaga Kerja shift : 60 orang

2) PT. Bandar Mutiara Timur (Telly)

Tenaga Kerja shift : 100 orang

Tenage Kerja Non shift : 13 orang +

Jumlah : 113 orang

3) CV. Perbhakti (Cleaning Services)

Tenaga Kerja Non shift : 10 orang

4) PT. Cindy Eratma (Cleaning Services)

c. Kontrak maintenance

1) PT. Equiport Inti Indonesia

Tenaga Kerja Shift : 144 orang

Tenaga Kerja Non shift : 22 orang +

Jumlah : 166 orang

d. PT. Laut Raya

Jumlah : 48 orang

e. Tenaga Kerja Bongkar Muat (Buruh)

f. Stake holder (Pemakai Jasa)

Bank BRI Non Shift : 14 orang

Bank BNI Non Shift : 12 orang

Ekspedisi Non Shift : 100 orang +

Tenaga Kerja Shift :1000 orang/hari

Jumlah Tenaga Kerja di PT. Pelindo IV Terminal

Petikemas Makassar :

Tenaga Kerja Non Shift : 277 orang +

Jumlah Total : 1859 orang

B. KARAKTERISTIK INFORMAN

Berdasarkan pemilihan informan yaitu purposive sampling,

adapun karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Karakteristik Informan NO INISIAL JABATAN INFORMAN

1 MN Sekertaris P2K3 2 BM Supervisi Pengamanan & K3 3 BD SDM

4 AR Perencanaan & Operasi 5 TH Pekerja Tetap/ Teknik 6 MG Pekerja Outsourching/ kontrak

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Informan dalam penelitian ini adalah Sekertaris P2K3, Ketua

Supervisi Pengamanan & K3, Staff Perencanaan & Operasi, Staff

SDM dan Umum, Pekerja Tetap dari Devisi Teknik dan Pekerja Out

Sourching/ kontrak.

C. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengetahui

dan mengkaji implementasi Sistem Manajemen K3 di PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar dan membangun model

impelentasi SMK3. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 April –

22 Mei 2018 dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Adapun

informasi yang peneliti peroleh dibahas setiap variabel sebagai berikut.

1. Capaian Implementasi Sistem Manajemen K3 PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar

Hasil penelitian mengenai capaian implementasi SMK3 di

berdasarkan PP 50 Tahun 2012 menggunakan metode observasi,

studi dokumen serta melaksanakan wawancara dengan pihak

terkait, ke 12 elemen diuraikan sebagai berikut:

a. Elemen 1 Pembangunan dan pemeliharaan Komitmen

1) Kebijakan K3

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah dapat

dikategorikan sudah sesuai, yaitu terdapat kebijakan K3

yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengurus,

secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran serta

komitmen K3. Konsep kebijakan tertulis yang terbaru

terkait implementasi K3 di perusahaan sedang diajukan

kepada pimpinan puncak beserta komitmen untuk terus

melakukan peningkatan kinerja K3 yang berkelanjutan di

perusahaan yang disetujui oleh pimpinan puncak melalui

proses konsultasi dengan tenaga kerja dan

disebarluaskan kepada seluruh pekerja, pemakai jasa dan

tamu. Namun terkait dengan elemen kebijakan khusus

masih perlu dipelajari lebih dalam terkait apa kebijakan

khusus yang dapat diterapkan diperusahaan selain aturan

memasuki daerah terbatas di Terminal Petikemas

Makassar. Mengenai peninjauan ulang perusahaan terus

mengupayakan kinerja K3 yang baik dengan adanya

acuan yang mereka gunakan dalam pelaksanaan seperti

peraturan perundangan terkait K3 dan peraturan direksi

terkait K3 internal perusahaan.

2) Tanggung Jawab dan Wewenang untuk Bertindak

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, perusahaan

telah diberikan wewenang penuh terhadap P2K3 untuk

menjalankan program kerjanya dan telah memenuhi

peraturan perundangan bahwa di perusahaan harus

memiliki P2K3 yang diketuai oleh pimpinan puncak

perusahaan (manager perusahaan) dan memiliki

sekertaris P2K3 yang telah bersertifikat AK3 Umum dan

memiliki anggota. Setiap pimpinan unit kerja telah

mengikuti pelatihan AK3 umum dan bertanggung jawab

atas kinerja K3 pada unit kerjanya. Pelaksanaan SMK3

telah dilaksanakan dan pengurus bertanggung jawab

penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3 dengan

adanya Surat Perintah Tugas dan pendelegasian

tanggung jawab. Namun petugas yang bertanggung jawab

untuk penanganan keadaan darurat yang telah ditetapkan

belum diberikan pelatihan khusus dan sertifikat terkait

dengan penganggulangan keadaan darurat. Perusahaan

hanya memiliki beberapa orang petugas penanggulangan

darurat dan security juga merangkap sebagai tim quick

respon apabila terjadi keadaan darurat. Perusahaan

menerima saran-saran para ahli dibidang K3 baik dari

dalam maupun luar perusahaan. Juga menerima masukan

dari mahasiswa magang/ residensi maupun peneliti.

3) Tinjauan dan Evaluasi

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, tinjauan dan

evaluasi perusahaan terhadap implementasi SMK3

meliputi kebijakan, perencanaan, pemantauan dan

evaluasi pernah dilaksanakan atau memenuhi kriteria.

Namun untuk pendokumentasian belum sepenuhnya

terpenuhi. Hal ini disebabkan penggantian tim P2K3

dimana pada saat sebelumnya dilakukan evaluasi namun

karena penggantian ini belum sempat dilakukan

pendokumentasian secara lengkap dan menyeluruh

sebagai bentuk perencanaan tindakan manajemen bagi

tim yang baru karena harus dilakukan peninjauan awal

lagi oleh tim P2K3. Selain itu perusahaan juga melakukan

penilaian SMK3 namun sesuai dengan elemen tetap harus

menetapkan jadwal khusus untuk melaksanakan audit

internal SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian

dan keefektivitasan SMK3.

4) Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah terpenuhi

bahwa dibentuk tim P2K3 sesuai dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi

Sulsel yang telah disahkan dan telah memiliki susunan

pengurus P2K3 yang terdiri dari pengarah yaitu Genderal

Manajer, Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota.

Namun masih belum memiliki departemen sendiri dan

masih tergabung dengan devisi SMD dan umum dengan

sekertaris P2K3 yang memiliki sertifikat AK3 umum.

Kemudian telah ada keterlibatan dan konsultasi antara

P2K3 dan tenaga kerja baik yang dapat disampaikan

secara langsung kepada pihak security atau dapat

dilaporkan langsung kepada pihak P2K3. Namun terkait

kegiatan konsultasi tersebut sifatnya masih dilaksanakan

secara otodidak sehingga masih perlu dibuatkan jadwal

bagi tenaga kerja dengan wakil perusahaan yang

didokumentasikan dan hasilnya diinformasikan kepada

seluruh tenaga kerja.

b. Elemen 2 Pembuatan dan pendokumentasian Rencana

Kerja K3

1) Rencana Strategi K3

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, perusahaan

telah melaksanakan identifikasi, penilaian risiko K3 melalui

kegiatan inspeksi dan pelaporan langsung kepada pihak

pengamanan dan P2K3 jika terindikasi ada keadaan yang

berbahaya. Rencana K3 sendiri dilaksanakan setelah

dilakukan tinjauan awal dan pelaksanaan evaluasi. Namun

masih perlu melengkapi dokumentasi prosedur terkait

identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian

risiko K3 di perusahaan.

2) Manual SMK3

(Persero) Terminal Petikemas Makassar terkait manual

SMK3 telah dibuat dan dianggap memenuhi kriteria.

Selain itu perusahaan juga memiliki buku panduan K3

Terminal Petikemas Makassar bagi operator, foreman,

visitor, security dan pekerja.

3) Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain di bidang

(Persero) Terminal Petikemas Makassar terkait dengan

peraturan dan perundangan dan persyaratan lain dibidang

K3 baik peraturan pemerintah dan peraturan direksi

sehingga telah memenuhi kriteria namun untuk masih

perlu melengkapi dokumen terkait prosedur tersebut.

4) Informasi K3

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, informasi terkait

K3 telah disebarluaskan secara sistematis baik itu melalui

safety induction, instruksi kerja aman (SOP), informasi

langsung menggunakan pengeras suara maupun media

lain berupa poster telah disampaikan kepada pekerja,

tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok yang

memasuki area TPM.

c. Elemen Pengendalian dan Perancangan dan Peninjauan

Kontrak

1) Pengendalian Perancangan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, pekerjaan telah

dilengkapi dengan SOP dan untuk bahan kimia dilengkapi

dengan MSDS, untuk alat angkat angkut operator telah

memiliki lisensi dan surat ijin operasional dari Kementerian

Ketenagakerjaan yang masih berlaku seperti; adanya

pembinaan teknik K3 bagi semua pekerja dalam bidang

pesawat angkat angkut untuk operator K3 Keran Gantry

Kelas II, sedangkan alat secara berkala dilakukan kalibrasi

seperti; peralatan memiliki sertifikat laik pakai pesawat

angkat Container Craine dll. Namun masih perlu

melengkapi dokumen prosedur.

2) Peninjauan Kontrak

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah dipenuhi

prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi

bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan

dan masyarakat yang digunakan saat memasok barang

dan jasa dalam kontrak. Sekarang ini pengguna jasa yaitu

Equiport yang menggunakan ISO 45001 sebagai acuan/

pedoman kerja. Namun catatan tinjauan kontrak dipelihara

dan didokumentasikan masih perlu dilengkapi.

d. Elemen Pengendalian Dokumen

1) Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, persetujuan,

pengeluaran dan pengendalian dokumen telah memenuhi

kriteria. Dokumen K3 perusahaan mempunyai identifikasi

status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal

modifikasi dengan mencantumkan penerima dokumen.

Dokumen K3 yang masih diperlukan disimpan oleh

sekertaris P2K3 dan supervisi keamanan sementara

dokumen usang yang tidak digunakan lagi disingkirkan.

2) Perubahan dan Modifikasi Dokumen

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, perubahan dan

modifikasi dokumen telah memenuhi kriteria. Telah

terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan

terhadap dokumen K3, dengan menyatakan alasan

terjadinya perubahan pada pihak terkait, serta terdapat

prosedur pengendalian dokumen yang mencantumkan

status dari setiap dokumen untuk mencegah penggunaan

dokumen usang.

e. Elemen Pembelian dan Pengendalian Produk

1) Spesifikasi Pembelian Barang & Jasa

(Persero) Terminal Petikemas Makassar sebagian besar

spesifikasi pembelian barang dan jasa telah memenuhi

standar persyaratan K3 yang dievaluasi sebagai

pertimbangan dalam seleksi pembelian, telah dilakukan

konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat

keputusan pembelian, persyaratan K3 yang dicantumkan

dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada

tenaga kerja, sebelum penggunaan dilakukan pelatihan

dengan memperhatikan pasokan alat pelindung diri

namun masih perlu melengkapi prosedur pembelian yang

terdokumentasi.

2) Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang telah dibeli

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah memenuhi

kriteria yaitu barang dan jasa yang dibeli diperiksa

kesesuaiannya dengan spesifikasi pembeli.

3) Pengendalian Barang dan Jasa yang dipasok

Pelanggan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, pengendalian

belum memenuhi kriteria dan masih perlu untuk

melengkapi catatan identifikasi potensi bahaya dan

penilaian risiko.

4) Kemampuan Telusur Produk

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, semua produk

yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi

diseluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat

potensi masalah K3. Namun masih perlu melengkapi

dokumen prosedur penelusuran produk.

f. Elemen Keamanan bekerja berdasarkan SMK3

1) Sistem Kerja

sistem kerja aman telah dilaksanakan seperti; adanya

P2K3 yang melaksanakan inspeksi untuk mengidentifikasi

bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat sisitem

izin kerja untuk tugas berisiko tinggi, alat pelindung diri

disediakan dan telah dipastikan layak pakai sesuai

dengan standar dan dievaluasi berkala apabila terjadi

ketidak sesuaian atau perubahan pada proses kerja

namun masih perlu melengkapi prosedur dan petunjuk

kerja yang terdokumentasi.

5) Pengawasan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar dilakukan

pengawasan oleh pihak P2K3 maupun tim pengamanan

untuk menjamin setiap pekerjaan dilaksanakan dengan

aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja namun

masih perlu melengkapi laporan terkait untuk

pengawasan.

6) Seleksi dan Penempatan Personil

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, untuk seleksi

dan penempatan personil telah memenuhi kriteria.

Misalnya bagi pekerja di ketinggian /operator tidak

memiliki phobia terhadap ketinggian dan telah mengikuti

pelatihan.

7) Area Terbatas

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah ada aturan

mengenai larangan untuk tidak memasuki area bagi yang

tidak memenuhi standar area terbatas sehingga memiliki

pembatasan izin masuk yang mewajibkan visitor untuk

menggunakan APD saat memasuki area terbatas. Area

tersebut juga telah dilengkapi dengan rambu-rambu K3.

Area terbatas juga dilengkapi dengan fasilitas shuttle bus

dengan rute khusus yang dapat digunakan ketika akan

berpindah lokasi dari kantor TPM ke KPO, dermaga dan

lain-lain.

8) Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana

Produksi

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, telah

dilaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan perubahan

produksi namun perusahan masih perlu melengkapi

catatan terkait.

9) Pelayanan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, telah memenuhi

kriteria. Pelabuhan diharuskan memiliki sistem keamanan

ISPS Code sebagai jaminan keselamatan pelabuhan

dengan bendera hijau sebagai standar keamanan kapal

dapat berlabuh di dermaga. Hal ini berlaku secara

nasional dan internasional.

10) Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat

(Persero) Terminal Petikemas Makassar perusahaan telah

memiliki tim quick respon dan petugas kebakaran namun

petugas penanganan keadaan darurat kebakaran ini perlu

ditetapkan dengan jumlah yang memadai kemudian perlu

diberikan pelatihan khusus penanggulangan keadaan

darurat agar dapat cepat tanggap dalam melaksanakan

tugas ketika terjadi keadaan darurat maupun bencana

alam. Untuk elemen lainnya telah memenuhi kriteria.

11) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, P3K sebagian

besar telah dievaluasi dan memenuhi peraturan dan

perundangan. Berdasarkan hasil observasi ada sepuluh

(10) kotak P3K yang tersebar di berbagai lokasi

perusahaan seperti; lantai 5 (ruangan CCTV dan safety),

lantai 3 samping tangga, lantai 2 ruangan teknik, lantai 3

ruang keuangan, lantai 2 ruang SDM, lantai 1 lobi, lantai 1

ruang informasi, workshop, lantai KPO, lantai 3 planner

OCC. Setiap bulan dilakukan pengecekan terhadap

kelengkapan isi P3K dan melengkapi kembali jika

diperlukan. Untuk petugas P3K sendiri belum sepenuhnya

dilakukan pelatihan yang bersertifikat namun dalam

bentuk penyampaian dan penginformasian kepada

karyawan telah dibekali pengetahuan mengenai P3K baik

itu tentang fungsi dan adanya buku panduan P3K di dalam

box P3K.

12) Rencana & Pemulihan Keadaan Darurat

telah memenuhi kriteria mengenai rencana dan pemulihan

keadaan darurat. Untuk karyawan yang memerlukan

pemulihan kondisi akibat kecelakaan kerja maupun PAK

akan dibawa ke rumah sakit terdekat seperti RS siloam

untuk segera mendapatkan perawatan dan pemulihan

kondisi. Sementara untuk peralatan yang mengalami

kerusakan akan segera ditangani oleh bagian teknik untuk

melakukan perbaikan maupun penggantian alat bila

diperlukan.

g. Elemen Standar Pemantauan

1) Pemeriksaan Bahaya

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, telah dilakukan

pemeriksaan/ inspeksi terhadap tempat kerja dan cara

kerja. Adapun tim patroli K3 (safety patrol) dilakukan oleh

tim P2K3 TPM yang dilaksanakan minimal 5 kali setiap

bulannya. Namun untuk pendokumentasian masih perlu

dilengkapi dengan checklist yang lengkap terkait dengan

hasil pemeriksaan/ inspeksi. Adapun yang bertanggung

jawab untuk hasil laporan inspeksi dilaporkan kepada

SDM dan umum dan teknik untuk dilakukan perbaikan

yang efektif.

2) Pemantauan/ Pengukuran Lingkungan kerja

telah memenuhi kriteria, telah dilakukan pemantauan/

pengukuran lingkungan kerja secara teratur dan hasilnya

di dokumentasikan dan digunakan untuk pengendalian

risiko. Untuk tahun 2018 baru saja dilaksanakan

pengukuran lingkungan fisik dan sedang menunggu hasil

pemeriksaan tersebut. Namun masih perlu dilakukan

pemantauan yang lebih luas seperti ergonomi dan

psikologis karyawan.

3) Peralatan Pemeriksaan/ Inspeksi, Pengukuran dan

Pengujian

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, peralatan

pemeriksaan/ inspeksi pengukuran dan pengujian telah

memenuhi kriteria. Telah dilakukan inspeksi rutin secara

berkala dan pemeriksaan fisik lingkungan kerja terkait K3.

4) Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

(Persero) Terminal Petikemas Makassar masih perlu

peninjauan agar disesuaikan dengan peraturan dan

perundangan. Tenaga kerja yang mengalami accident

ataupun sakit akan langsung dibawa ke rumah sakit

terdekat untuk mendapatkan penanganan. Sehingga

untuk penanganan belum dilakukan sesuai peraturan

perundangan dimana pemeriksaan harusnya dilakukan

oleh dokter pemeriksa. Adapun bentuk pencegahan

obesitas dan kesegaran jasmani secara rutin dilaksanakan

senam setiap hari jumat.

h. Elemen Pelaporan dan Perbaikan

1) Pelaporan Bahaya

(Persero) Terminal Petikemas Makassar pelaporan

bahaya bisa langsung disampaikan kepada P2K3 dan

pihak pengamanan namun apabila diperlukan bisa melalui

persuratan terlebih dahulu.

2) Pelaporan Kecelakaan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar setiap

kecelakaan kerja, PAK, kebakaran atau peledakan telah

dilaporkan setiap tiap 3 bulan sekali ke dinas

ketenagakerjaan provinsi setempat.

3) Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar pemeriksaan dan

pengkajian kecelakaan telah memenuhi kriteria.

Perusahaan melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja oleh petugas

Ahli K3, kemudian dibuatkan pelaporan dan tindakan

perbaikan.

4) Penanganan Masalah

(Persero) Terminal Petikemas Makassarpenanganan

masalah K3 telah memenuhi kriteria. Apabila terjadi hal

yang urgen dapat langsung ditindak lanjuti setelah

dilaksanakan identifikasi dan pemilihan penanggulangan

yang tepat.

i. Elemen Pengelolaan Material dan Perpindahannya

1) Penanganan Secara Manual dan Mekanis

(Persero) Terminal Petikemas Makassar mengenai

penanganan secara manual sebagian besar telah

memenuhi kriteria yaitu telah terdapat prosedur untuk

mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang

berhubungan dengan penanganan secara manual dan

mekanis. Namun untuk CC sebaiknya dilengkapi dengan

lock pin sehingga apabila terjadi angin kencang maka

tidak terjadi pergeseran CC meskipun tidak sedang

digunakan. Khusus daerah workshop juga diperlukan

penanganan lebih lanjut agar ceceran oli dibersihkan tiap

kali terdapat ceceran untuk mencegah accident terjadi.

2) Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar mengenai sistem

pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan telah

memenuhi kriteria yaitu terdapat prosedur yang menjamin

bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara

yang aman sesuai dengan peraturan perundangan,

terdapat prosesdur yang menjelaskan persyaratan

pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa

sertai perusahaan telah dilengkapi dengan unit

penanganan limbah.

3) Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

telah memenuhi kriteria perusahaan telah

mendokumentasikan dan menerapkan prosedur

mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan

bahan kimia berbahaya sesuai dengan persyaratan

peraturan perundangan dan telah dilengkapi dengan

rambu peringatan bahaya terpasang. Namun perlu

melengkapi semua bahan kimia yang digunakan di

perusahaan dengan MSDS.

j. Elemen Pengumpulan dan Penggunaan Data

1) Catatan K3

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, telah dilakukan

pengumpulan dan penggunaan data K3 namun belum

sepenuhnya implementasikan atau masih perlu dibuat

prosedur terkait catatan K3. Masih perlu dilengkapi

dengan tempat khusus untuk menyimpan dokumen

standar & pedoman teknis K3. Telah ada prosedur

mengenai penjagaan dan kerahasiaan catatan terhadap

orang yang tidak memiliki wewenang terkait dengan arsip

K3. Untuk catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi

kesehatan tenaga kerja telah bekerjasama dengan bpjs

ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan.

2) Data dan Laporan K3

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, data dan laporan

K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa oleh sekertaris

P2K3 dan kantor pusat untuk dilakukan evaluasi.

k. Elemen Audit SMK3

1) Audit Internal SMK3

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, setiap tahunnya

mengirimkan laporan K3 ke kantor pusat untuk dilakukan

evaluasi untuk diberikan saran mengenai program k3 ke

depan. Namun untuk pelaksanaan audit internal SMK3

menggunakan permenaker no 5 tahun 1996 ataupun PP

no 50 tahun 2012 belum pernah dilaksanakan evaluasi.

Yang pernah dilakukan adalah audit eksternal yang

dilakukan oleh badan independen yaitu, sucofindo. Namun

untuk tingkat pencapaiannya belum didapatkan hasil

evaluasi terhadap tingkat pencapain SMK3.

l. Elemen Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

1) Strategi Pelatihan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, elemen strategi

pelatihan sebagian besar telah memenuhi kriteria. Telah

dilakukan pelatihan AK3 Umum bagi sekertaris P2K3,

supervisi pengamanan dan perwakilan dari tiap devisi

serta edukasi K3 bagi tim pengamanan dan pekerja.

2) Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah ini

dilaksanakan pelatihan bagi manajemen dan penyelia. Hal

ini penting agar pimpinan mengetahui mengapa

implementasi k3 penting diterapkan di lingkungan kerja

dan landasan hukum K3.

3) Pelatihan bagi Tenaga Kerja

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah diberikan

pelatihan bagi tenaga kerja baru, operator, dan materi

tambahan untuk mengingatkan kembali tentang

pentingnya sadar K3 di tempat kerja.

4) Pengenalan dan Pelatihan untuk Pengunjung dan

Kontraktor

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, bagi semua

orang yang memasuki perusahaan wajib mengikuti

taklimat (briefing) dimana TPM sendiri memilki program

safety induction yang bersifat wajib sebelum

melaksanakan kegiatan di kantor maupun di daerah

terbatas.

5) Pelatihan dan Keahlian Khusus

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar, pekerja yang mengoperasikan

alat angkat angkut baik yang merupakan alat angkat dan

pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan telah

mengikuti pelatihan khusus dan memiliki Surat Ijin

Operasional.

m. Aspek Struktrur Birokrasi

1) Prosedur & Instruksi Kerja

PT. Pelindo IV Terminal Petikemas Makassar

merupakan badan usaha milik negara yang selalu berupa

untuk mengoptimalkan implementasi Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan maupun di

lingkungan kerja. Adanya upaya perusahaan untuk selalu

berkiblat pada acuan implementasi K3 baik dari aturan

Pemerintah maupun peraturan direksi perusahaan merupakan

usaha agar setiap aktivitas di lingkungan kerja sesuai dengan

standar yang telah di tetapkan. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Yang menjadi acuannya tentu adalah peraturan-

peraturan, perundang-undangan kemudian kebijakan, peraturan direksi mengenai K3 dari internal perusahaan.” (BM)

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh beberapa

informan lainnya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Undang-undang di keputusan menteri dan departemen tenaga kerja dll. Kami selalu mengacu pada itu. Ada

Peraturan Direksi juga. Tetapi kita selalu berkiblat pada peraturan kementerian ketenagakerjaan”. (TH)

“Adanya Peraturan Direksi No 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan K3 di PT. Pelindo IV.” (BD)

Bagi pekerja yang ada di lapangan/ lingkungan kerja

juga dilengkapi dengan acuan berupa SOP saat bekerja untuk

mencegah bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja.

Berikut kutipan wawancaranya :

“Untuk pelaksanaan Sistem Manajemen k ita ada acuan terkait penerapan SMK3 misalnya; SOP yang sudah terintegrasi dengan nilai-nilai K3, kemudian

penanganan bahan berbahaya yang ditinjau dari segi peraturan yang ada.” (MN)

“Ada peraturan khusus terkait keselamatan bagi pekerja saat memasuki area terbatas seperti menggunakan rompi, helm safety, dan melintas di jalur

yang ditentukan”. (MG)

Ada pula beberapa pedoman internasional yang

digunakan, baik itu untuk penjaminan mutu maupun kualitas

lingkungan yang telah dapat berintegrasi dengan sistem

manajemen K3 perusahaan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk sekarang ini kami menerapkan standar ISO 9001;2015 dengan ISO 14001 mengenai lingkungan

yang versi terbaru. Sementara untuk standar yang di Indonesia masih mengacu pada standar SMK3 yang diterapkan di Indonesia itu sendiri.” (AR)

2) Manajemen Terintegrasi

Berdasarkan hasil wawancara informan menyatakan

bahwa manajemen K3 di perusahaan sepenuhnya telah dapat

terintegrasi dengan manajemen perusahaan yang proses

kegiatan utamanya yaitu Penyedia Jasa Bongkar Muat yang

melakukan kegiatan (stevedoring, cargodoring,

receiving/delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja

Bongkar Muat dan peralatan lainnya. Pendapat informan

mengenai manajemen terintegrasi K3 di PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar, sebagai berikut:

“Kalau masalah dengan integrasi saya rasa sudah

terintegrasi. Kalau cakupannya manajemen K3 harusnya sangat membantu”. (TH)

Juga dikuatkan dengan beberapa argumen informan lain.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Sampai saat ini Sistem Manajemen K3 sangat

terintegrasi dengan baik secara komprehensif dengan

perusahaan.” (BM)

“Sejauh ini untuk penerapan SMK3 yang ada di TPM,

sebagian besar sepenuhnya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” (MN)

“Ya, selama ini memang kami mengusahakan bagaimana agar dapat terintegrasi dengan secara total di perusahaan mengenai SMK3 ini.” (AR)

Hal ini didukung oleh adanya unit khusus yang

bertanggung jawab terhadap implementasi K3 yaitu di bagian

SDM dan umum dan secara khusus ditangani oleh supervisi

keamanan dan K3. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk PT. Pelabuhan Indonesia IV khususnya

Terminal Petikemas Makassar memang ada khusus unit menangani masalah K3 yang sudah terintegrasi antara pengamanan dan K3 dibawah devisi Sumber

Daya Manusia (SDM). Kemudian secara spesifik ditangani oleh supervisi keamanan dan K3.” (BM)

“Jadi dalam perusahaan kami ada, di masing-masing yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek K3. Jadi yang bertanggung jawab terhadap K3 secara

menyeluruh dalam perusahaan kami yaitu dalam bentuk divisi struktur SDM dan umum yang telah ditunjuk dan diberikan pelatihan bagi yang dianggap

mumpuni dan punya pengalaman kerja kemudian oleh perusahaan diberikan pelatihan Ahli K3.” (BD)

n. Disposisi Karyawan terhadap Implementasi K3

1) Kebijakan dan Komitmen Keselamatan & Kesehatan Kerja

telah menetapkan kebijakan dan komitmen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di perusahaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan

adanya komitmen tertulis yang diperbaharui dan telah diajukan

untuk ditandatangani oleh pimpinan puncak serta

disebarluaskan di tempat kerja dengan harapan komitmen

dapat menjadi indikator untuk mempertahankan penghargaan

yang telah diperoleh perusahaan dalam kategori zero accident.

“Implementasi Sistem Manajemen K3 merupakan tata

kelola atau kepemimpinan yang bertindak dengan ide yang terencana, kemudian ada prinsip dan etika untuk melakukan suatu dalam mewujudkan tujuan atau

proses tindakan yang harus konsisten. Jadi dilakukan secara tertulis, kemudian ada komitmen dari pimpinan, serta dilakukan sosialisasikan kepada stake holder.

Tentu sasaran utama kita adalah setiap tahunnya mudah-mudahan kita bisa zero accident. Secara khusus bahwa kita berupaya setiap hari selalu

konsisten terhadap penerapan K3. Jangka waktu khususnya minimal dalam satu tahun zero accident.” (BM)

“Perusahaan kami sekarang sangat berkomitmen dan sangat ingin melaksanakan implementasi dari kegiatan

K3 itu sendiri bukan hanya untuk memperoleh sertifikasi. Terbukti karena dengan seringnya dilakukan pelatihan-pelatihan K3 untuk seluruh cabang di

perusahaan. Jadi implementasi SMK3 adalah suatu satuan pelaksanaan yang menitikberatkan kepada

pelaksanaan sistem itu sendiri bukan hanya berupa

aturan-aturan yang diterapkan di perusahaan tetapi lebih mengarah ke pelaksanaan peraturan itu sendiri.” (AR)

“Komitmen yang dilakukan perusahaan di bidang K3 yaitu, pihak manajemen mengadakan evaluasi dalam

pelaksanaan P2K3 itu sendiri. Implementasi menurut saya yaitu penerapan manajemen K3 yang terintegrasi pada manajemen perusahaan untuk menjamin dan

melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.” (BD)

“Di perusahaan kami memang ada untuk ditujukan kepada stake holder kita dan pengunjung yang

berkunjung ke lokasi kita/ perusahaan kita. Yang menjadi indikator kita bahwa kinerja K3 kita salah satunya dari penghargaan zero accident yang

beberapa tahun berturut-turut diraih. Kemudian JKO kita yang memenuhi penerimaan zero accident yang melebihi 3 juta jam kerja. Terkait untuk penghargaan

zero accident dari disnaker itu syaratnya yaitu jam kerja orang tanpa incident yaitu sekitar 1 juta jam kerja dalam 1 tahun, sedangkan khusus untuk perusahaan kami ini

bisa lebih dari 3 juta jam kerja karena banyaknya orang-orang yang beraktifitas di area kami. Menurut saya yang dimaksud Implementasi Sistem Manajemen K3 yaitu penerapan nilai-nilai sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang diintegrasikan dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan.” (MN)

“Kalau masalah komitmen, ini berbicara mengenai bagaimana mereka menjalankan yaa. Safety yaa..

kalau terkhusus itu seperti memakai helm, rompi, dan sepatu keselamatan di lapangan atau dimanapun di lingkungan pekerjaan tetap masih jalan selama ini.

Kalaupun untuk yang tidak memakai, itu kami tegur; jadi ada teguran dari manajemen. Kalau bicara terkait dengan implementasi berarti terkait dengan

penerapannya di lapangan yah. Saya rasa kalau terkait dengan masalah implementasi, bagaimana kita menerapkan sistem K3 itu di lapangan diseluruh bidang

perusahaan tidak hanya di lapangan tapi bagi staff juga. Karena jika hanya di laksanakan di lapangan saya rasa, yaaa memang harus dilaksanakan di lapangan

juga paling utama kan karena terkait dengan safety dll.

Tapi kalau K3 itu juga terkait dengan kesehatan di

lingkungan kerja jadi untuk masalah penerapan itu harusnya di semua lingkup pekerjaan, bahwa untuk di staff maupun di lapangan. Karena yang selama ini yang

diperhatikan di K3 ini, untuk yang di staff untuk penerapan SMK3 itu sepertinya bukan tidak jalan, tapi kurang diterapkan.” (TH)

2) Kesadaran Keselamatan & Kesehatan Kerja

Berdasarkan penelitian di Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar, ada kesadaran karyawan/ pekerja dalam

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran K3 sesuai dengan

pekerjaan dan devisi masing-masing. Adanya komitmen

terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen K3 di perusahaan

dianggap berkontribusi terhadap income dan produktivitas

perusahaan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sangat berkontribusi, jadi apabila diukur dari

implementasi K3 terhadap produksi atau penghasilan perusahaan itu sangat besar sekali. Artinya dengan adanya kepatuhan terhadap K3 mendorong tumbuhnya suatu perusahaan tentang bagaimana komitmen kita

dalam implementasi K3. Karena saya yakin dan saya sadar bahwa jika K3 di perusahaan diterapkan dengan baik tentu secara tidak langsung mendorong

pertumbuhan perusahaan.” (BM) “Itu sangat jelas bahwa peningkatan kinerja sangat

berkontribusi dalam perusahaan. Apabila pekerja-pekerja kita selamat dan sehat otomatis produktivitas akan meningkat ditandai dengan kecilnya incident dan

zero accident. Jadi kami sangat bersyukur sekali karena untuk tahun ini triwulan pertama ada sekitar 2 incident saja, mudah-mudahan kedepannya lebih

berkurang lagi.”(MN) “Iya, jadi sebagaimana bila kita baik di segi perilaku

yang namanya bisnis seperti kami. Semakin kurangnya accident yang terjadi maka semakin memberikan keuntungan bagi perusahaan kami. Ya, itu dari segi

bentuk laporan triwulan dan tahunan itulah yang

dipelajari oleh kantor pusat kami bahwa disitu

membuktikan semakin kurangnya accident maka semakin tinggi keuntungan perusahaan kami.” (BD)

Namun kesadaran karyawan mengenai pentingnya K3

diperusahaan tidak lepas dari kendala yang dihadapi

perusahaan dalam hal implementasi Sistem Manajemen K3,

dengan adanya kendala tersebut mereka berusaha berbenah

diri agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Pasti kendala itu ada tetapi kendala itu bisa kita

tangani sepanjang ada komitmen bersama kemudian ada upaya yang kita lakukan. Kendala itu ada, apalagi di internal kita dalam penerapan K3 yaitu kearifan lokal

atau budaya kita, pemahaman K3 yang kurang. Nah itulah kendala-kendala dan tantangan kita untuk dapat memberikan pemahaman kepada mereka. Kerena

dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang K3 berarti kurangnya sosialisasi kepada mereka sehingga itu juga bisa menjadi kendala. Untuk penyempurnaan

kedepan kita belum bisa mengevaluasi akan seperti apa. Namun semoga kedepannya bisa lebih maju.”(BM) “Kalau kendala, banyak juga terutama untuk yang stake

holder kita dan pemakai-pemakai jasa dari luar yang rata-rata tingkat pendidikannya kurang. Misalnya; supir-supir yang akan memasuki area terkadang memiliki

kurangnya kesadaran masih rendah sehingga kita terkadang masih kesulitan untuk mengarahkan. Tapi, kami selalu berusaha mengkomunikasikan ataupun

mensosialisasikan agar mereka safety saat memasuki area perusahaan kami.”(MN)

Informan pun memberikan masukan yang dapat

membantu Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja

demi terwujudnya K3 perusahaan dengan kinerja yang lebih

baik. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau bicara kontribusi mungkin lebih ke saran yah.. kalau saran sih, sebenarnya banyak terkait SMK3 di

perusahaan ini. Salah satunya yaitu; masih ada titik-titik

tertentu yang rawan untuk terjadi kebakaran yang di alat itu misalnya yang belum tersentuh dengan APAR. Yang kedua, saya sarankan kepada manajemen untuk

melengkapi sistem pemadam api ringan yang lebih otomatis/ lebih up date. Kan sekarang itu ada yang namanya tidak perlu pakai manual lagi, tidak pakai

tenaga manusia lagi. Yang ketika ada kebakaran, dia kena panas sensornya bisa dia nyemprot sendiri. Saya harapannya seperti itu, lebih up date, lebih efisien dan

lebih kekinian.”(TH) “Salah satunya yaitu dengan mematuhi segala

peraturan-peraturan K3 berupa; rambu-rambu ataupun pemakaian alat-alat pelindung diri. Kemudian mensosialisasikan aturan-aturan K3 tersebut kepada

tenaga-tenaga kerja yang lain yang belum paham terhadap K3. Salah satu kendala terberat bagi kami yaitu; belum adanya dibentuk satu bidang khusus yang

menangani masalah K3 karena selama ini masih bergabung dengan devisi yang lain. Jadi orangnya masih mengerjakan dua pekerjaan selain K3 juga

mengerjakan pekerjaan dibidangnya masing-masing sementara di perusahaan-perusahaan yang lain K3 nya sudah berdiri sendiri. Petugasnya khusus menangani

K3.” (AR)

o. Sumber Daya Implementasi K3

1) Sumber Daya Manusia

telah memilki personel khusus yang ditunjuk untuk

mendapatkan pelatihan AK3 umum seperti seperti sekertaris

P2K3, dan perwakilan pekerja dari tiap devisi. Mereka telah

diberikan delegasi khusus dalam bentuk Surat Pelaksanaan

Tugas (SPT) yang bertugas untuk mengawasi dan

menjalankan implementasi K3 di perusahaan. Untuk pekerjaan

khusus yang memerlukan Surat Izin Opersional bagi operator

telah mengikuti pelatihan khusus.

“Kami dari pihak SDM menunjuk langsung Ahli K3

umum dan sekertaris P2K3 umum. Yaitu SDM yang sudah memiliki pengalaman kerja dan dia dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan

P2K3” (BD) “Iya, karena penempatan itu kita diberikan surat tugas

atau SPT kemudian ada berbentuk tim. Jadi intinya kita ditugaskan berlandaskan hal itu. Artinya ada dokumen dan pendelegasian tanggung jawab.” (BD)

“Untuk pekerja secara umum sama dengan perusahaan lain tapi yang khusus itu seperti; tenaga kerja yang

profesional, tenaga operator harus memiliki lisensi tersendiri seperti surat ijin operator itu harus ada sertifikat. Sedangkan untuk pelaksana K3 itu, minimal

Ahli K3 umum jadi kami sudah mengadakan pendidikan & pelatihan, setiap tahunnya itu seluruh cabang dipilih orang-orang yang dilatih untuk menjadi Ahli K3 umum.”

(AR) “Kalau selama ini yang saya perhatikan di sini dipilih

secara acak. Kita seperti diberi SPT (Surat Pelaksanaan Tugas) untuk mengikuti program keahlian dan K3.” (TH)

Bagi pekerja yang bertugas langsung terhadap

implementasi Sistem Manajemen K3 di perusahaan

membenarkan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan terkait

dengan job desk mereka:

“Pelatihan yang pernah saya dapat apalagi saya

sebagai supervisi keamanan dan K3, saya telah mengikuti Ahli K3 Umum, kemudian ikut seminar-seminar K3.” (BM)

“Iya, jelas karena menurut undang-undang persyaratan bagi sekertaris P2K3 harus Ahli K3 umum. Jadi saya

sendiri sebagai sekertaris P2K3 sudah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan P2K3 dan SMK3. Seperti, bimbingan-bimbingan teknis terkait

dengan K3.” (MN)

Adanya tim yang didelegasikan khusus mengenai

implementasi K3 ini telah disebarluaskan personilnya dan

diketahui oleh pekerja. Sehingga memudahkan mereka apabila

ingin melaporkan hal terkait K3. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Tahu. Kalau yang sekarang ini, di bidang K3 itu ada pak BM, pak BD, pak MN dan KL.” (MG)

2) Sarana & Prasarana K3

Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan

Kerja telah disiapkan anggaran khusus yang diberikan

tergantung kebutuhan K3 di tiap-tiap devisi perusahaan.

Tersedianya sarana dan prasarana sendiri telah dilakukan

pengadaan oleh perusahaan tergantung analisis kebutuha.

“Ada, jadi anggaran rumah tangga kita itu perdevisi, masing-masing bidang yang terkait dengan masalah K3

seperti; kalau kita berbicara devisi tekhnik dia yang membuat rambu-rambu atau papan bicara itu kita alokasikan ke anggaran tekhnik. Kemudian untuk

perlengkapan seperti APD itu dilakukan di devisi umum.”(BD)

“Kalau untuk sarana dan prasarana terkait dengan K3 lumayan banyak, misalnya; rambu-rambu yang ada di area kita, tempat penyimpanan Bahan Kimia

Berbahaya, terkait dengan kalibrasi dan pengukuran-pengukuran terkait dengan kelembaban, kebisingan, getaran, itu kita lakukan secara rutin.” (MN)

“Misalnya prasarana yang ada di lapangan yaitu; alat-alatnya dikalibrasi secara berkala, kemudian misalnya

rambu-rambu K3 , melakukan terus yang berkaitan dengan K3 berupa informasi berupa rambu-rambu terkait dengan K3.” (BM)

“Seperti hydrant itu lengkap, di kantor maupun di

lapangan itu lengkap. Kemudian alat pemadam api ringan juga tiap bulan kami inspeksi dan tiap ekspire kami ganti. Tiap minggu ada kegiatan terkait dengan

kesehatan kerja karyawan dan lingkungan hidup, itu ada fogging setiap minggu. Ada tim khusus yang kami kontrak, perusahaan dari kalimantan jadi mereka tiap

minggu melakukan fogging untuk pencegahan perkembangbiakan nyamuk”... ...Sepatu safety, safety helmet, kami sudah dilengkapi

semua. Rompi juga ada... ..Iya, kami berkoordinasi. Setiap kegiatan apapun yang akan kami lakukan kami berkoordinasi dengan

mereka.” (TH)

Perusahaan juga telah dilengkapi dengan unit quick

respon yang dilengkapi dengan sarana & prasarana jika terjadi

keadaan darurat. Selain itu juga telah ada unit khusus untuk

penanganan limbah. Yang apabila terjadi hal yang dianggap

berbahaya dapat langsung dilaporkan pada P2K3 atau

bersurat apabila diperlukan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Di perusahaan kami ini sudah disiapkan satuan

pengamanan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan, aturan-aturan K3. Kemudian petugas-petugas untuk penanggulangan bencana kebakaran

dan sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran. Kemudian ada tempat terpisah khusus penanganan limbah...

.....Jadi memang di perusahaan kita ini dua-duanya berjalan dapat dikomunikasikan secara langsung maupun bersurat untuk hal-hal yang sifatnya prosedural

harus bersurat. Tapi hal yang sifatnya operasional bisa langsung di laporkan pada petugas K3.”(AR)

Karyawan juga membenarkan adanya Alat Pelindung Diri

yang disiapkan oleh perusahaan sebelum memasuki area

terbatas. Berikut kutipan wawancaranya:

“Yang di siapkan di perusahaan itu ada helm dan

rompi. Itu saja.”(MG)

3) Pelatihan K3

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi

mengenai adanya pelatihan yang diberikan oleh perusahaan

untuk meningkatkan kompetensi di bidang implementasi K3.

Untuk beberapa karyawan/ pekerja dipilih orang tertentu dari

tiap devisi untuk mengikuti pelatihan Ahli K3 umum yang

bertugas sebagai pengawas dan sharing knowledge mengenai

pelatihan yang telah ia dapatkan di pelatihan. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Secara khusus mungkin, secara keseluruhan ke karyawan tidak, tetapi ada beberapa pegawai yang

sudah diikutkan untuk AK3 umum. Namun terkait dengan secara keseluruhan ke pegawai dimanajemen itu misalkan kita terus melakukan pemahaman atau pelatihan ke pegawai minimal dari internal kita

contohnya kita dari orang-orang yang menangani K3 misalkan di devisi yang sudah mengikuti Ahli K3 umum sharing dengan teman-teman. Jadi misalkan ada

pelatihan ke pegawai itu kita sisipkan pemahaman K3 pada mereka, minimal paham tentang K3.” (BM)

“Kalau pelatihan khusus untuk semua karyawan, sepertinya belum. Jadi dipilih secara acak, untuk mengikuti program pelatihan K3 itu dipilih secara acak

dari perusahaan dan ditunjuk langsung dan tidak semua untuk mengikuti pelatihan. Seperti ahli K3 dsb. Tidak semua” (TH)

Hal ini dibenarkan oleh karyawan di suatu devisi bahwa

ia telah mengikuti pelatihan AK3 umum:

“Ya, saya sendiri pernah mengikuti diklat untuk Ahli K3 umum tahun 2016..” (AR)

Meskipun sepenuhnya tidak diberikan pelatihan secara

menyeluruh yang dilaksanakan langsung yang bertujuan

pelatihan K3 namun setiap ada kegiatan atau pelatihan, materi

K3 diikutkan dalam event yang dilaksanakan. Dengan maksud

untuk menghemat biaya operasional dan secara tidak

langsung bisa mengedukasi karyawan. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Kami di TPM sering memasukkan misalnya; ada pelatihan-pelatihan yang tidak bertujuan langsung

mengenai K3 tapi tetap kita sisipkan materi mengenai nilai-nilai K3 melalui sosialisasi pada pelatihan keamanan, pelatihan operasional. Terkait untuk tamu,

kita juga memberikan safety induction” (MN) “Dalam program pelatihan khusus, jadi strategi

perusahaan terkait dengan efisiensi anggran; dalam 1 kali penyelenggaraan terkait pelatihan untuk bidang K3 kita selipkan atau kita gabungkan dalam materi

pelatihan. Jadi dia mengikut, dalam 1 kali kita menyelenggarakan pelatihan, kita ikutkan materi K3.” (BD)

Hal ini dibenarkan oleh informan bahwa pelatihan K3

tidak dilaksanakan secara langsung namun pernah diberikan

pemaparan, pembahasan dan simulasi terkait K3. Berikut

kutipan wawancaranya:

“Kalau pelatihan belum pernah, Cuma pemaparan tentang K3 dan pembahasan tentang K3.”(MG)

“Untuk simulasi keadaan darurat.. Hal tersebut sebenarnya rutin tiap tahun kita adakan atau simulasi keadaan darurat, penanggulangan kebakaran,

penanggulangan bencana alam ada simulasinya yang diadakan tim ISPS Code..”(AR)

“.... Sering, sering kami lakukan kalau simulasi kebakaran”. (TH)

4) Manajemen Risiko & Manajemen Tanggap Darurat

Berdasarkan penelitian di Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar, untuk manajemen risiko dan manajemen

tanggap darurat telah dilakukan inspeksi dan laporan secara

rutin. Berikut kutipan wawancaranya:

“Terkait dengan identifikasi bahaya yang ada di tempat kerja kita selalu melakukan inspeksi dan laporan dari anggota apabila ada indikasi risiko di suatu lingkungan

kerja yang dilaporkan pada tim P2K3, yang kemudian kita tindak lanjuti.”(MN)

“Itu rutin, kemudian secara intensif kita lakukan berupa inspeksi baik itu dokumen, kemudian melakukan penilaian risiko. Jadi secara berkala sudah kita

lakukan.... ...Itu sudah kita lakukan, jadi secara terdokumentasi kita juga informasikan ke seluruh stake holder atau ke seluruh rekanan, baik itu ke karyawan.”(BM)

Terkait dengan keadaan darurat sudah ada tim quick

respon. Berikut kutipan wawancaranya:

...Sudah ada tim khusus tanggap darurat.(MN) Di TPM terkait dengan kondisi darurat dan insiden yang

mungkin terjadi itu sudah kita antisipasi, apabila ada suatu kejadian maka koordinasinya bisa lewat security yang memang sewaktu-waktu ada di lokasi tsb ataupun

tim P2K3. Artinya apabila ada indikasi ataupun insiden bisa langsung dilaporkan dan segera bertindak. Kemudian juga kita telah ada jalur evakuasi, apalagi

ada banyak tempat di sini yang butuh penanganan bisa langsung dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut maupun di Stella Maris. Kemudian untuk tindakan yang

lain, misalnya antisipasi kebakaran kita juga telah

punya tim pemadam kebakaran yang apabila ada

indikasi dan kejadian langsung kita laporkan.(MN) “....Jadi tim khusus itu sudah ada, kita bentuk khusus

untuk menangani. Contoh ketika terjadi keadaan darurat, ada tim quick respon, kemudian ada tim yang tergabung dengan quick respon tersebut di setiap

devisi ada orang yang ahli. Misalnya terjadi kebakaran sudah ada yang ahli menggunakan apar. Contohnya di devisi keuangan, devisi teknik itu sudah ada yang

tergabung dengan tim quick respon.”(BM)

Tim P2K3 juga telah menginformasikan kepada karyawan

terkait dengan jalur evakuasi dan master poin ketika terjadi

keadaan darurat. Berikut kutipan wawancaranya:

“....Untuk pekerja sendiri, mereka sudah tahu dimana

titik-titik master poin di TPM. Misalnya; master poin untuk di kantor dengan adanya petunjuk yang ada di ruangan, kemudian untuk yang di lapangan sehari-

harinya kita adakan safety briefing terkait masalah K3 untuk pekerjaan kita dan master poinnya CY ada 3 titik yaitu ada di pintu 3, di tengah CY exworkshop dan

kantor pengendali operasi.”(MN)

Dan telah dibenarkan oleh karyawan mengenai adanya

jalur evakuasi dan master poin tersebut. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Ya, untuk jalur evakuasi sudah ada rambu-rambu tersendiri dan sosialisasi terhadap jalur yang ditentukan

dan titik kumpul dimana kita dapat dievakuasi.” (AR) “Itu ada, sudah lengkap tanda-tandanya; jalur evakuasi.

Di lapangan juga ada, sudah lengkap. Master point ada.”(TH)

p. Manajemen informasi & Manajemen Komunikasi

1) Komunikasi

Manajemen komunikasi PT. Pelindo IV (Persero) terkait

informasi K3 dilakukan baik secara lisan maupun tulisan.

“Dilakukan secara bersurat dan penyampaian langsung.”(AR)

“Misalkan ada program K3 di perusahaan baik itu berupa aturan yang harus diikuti atau merupakan sosialisasi, kita terus lakukan informasi melalui

pengeras suara atau bisa juga melalui media dilakukannya sosialisasi.” (BM)

“Untuk proses itu, biasanya kita bisa langsung disampaikan, kemudian apabila ada hal yang perlu dilaporkan maka kita laporkan.” (MG)

“Kita mengkomunikasikan itu dalam bentuk, sebelum kita melaksanakan kegiatan atau dalam sebulan sekali kita berikan informasi kepada pekerja dan kita ingatkan

kembali pada saat awal akan bekerja. Jadi ada tim khusus yang memberikan semacam pencerahan atau pengarahan sebelum kita melakukan pekerjaan.” (BD)

“Disampaikan kepada masing-masing supervisor tiap devisi, jadi mereka yang akan menyampaikan ke bawahannya.”(TH)

Informasi dan komunikasi mengenai Keselamatan dan

Kesehatan kerja juga disampaikan kepada pengunjung yang

memasuki area terbatas. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk komunikasi untuk K3 perusahaan stake holder dan tamu-tamu kita yang akan berkunjung, kita juga

lakukan safety induction ataupun vendor yang bekerja di area kita memang sudah kita arahkan untuk memenuhi syarat-syarat tentang K3 misalnya

penggunaan APD di area kita, kemudian pembatasan area juga atau pemberian rambu-rambu apabila ada pekerjaan di tempat tersebut.”(MN)

2) Pelaporan

Pelaporan rutin terkait Keselamatan dan Kesehatan kerja

telah dilaksanakan oleh P2K3, baik itu laporan rutin pertriwulan

ke dinas tenaga kerja setempat serta laporan ke kantor pusat

untuk dievaluasi. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya itulah tadi, yang berkaitan dgn K3 didelegasikan kepada sekertaris P2K3 umum yang membuat laporan baik itu triwulan maupun tahunan kepada induk

perusahaan kita atau kantor pusat kami. Dan dikembalikan kepada kami setelah dievaluasi dan masukan mengenai apa yang akan dilaksanakan

selanjutnya. Jadi ada evaluasi tapi dilaksanakan di kantor pusat”.(BD)

“Sudah ada, jadi untuk administrasi K3 sudah dilakukan secara baik.”(BM)

“Untuk pelaporan K3 masih terintegrasi sendiri dengan bidang SDM dan umum. Jadi semua pelaporan masih dilaksanakan di sana. Berupa dokumen-dokumen

maupun laporan-laporan lainnya.”(AR)

Namun untuk evaluasi secara menyeluruh melalui audit

internal maupun eksternal belum memilki jadwal khusus agar

bisa ditinjau secara berkala. Berikut kutipan wawancaranya:

“...Kalau di masa saya, kan saya masih baru juga menjabat sebagai sekertaris P2K3 kita belum pernah

lakukan untuk audit internal tapi untuk yang audit eksternal sebelumnya pernah dilakukan audit SMK3.”(MN)

“Belum jalan kalau yang itu, makanya kita baru mau membenahi sebenarnya. Pembenahan yang lebih

profesional, lebih terarah. Sebelumnya kan banyak program-program K3 yang belum jalan sebenarnya. Untuk sosialiasi ke teman-teman belum jalan juga. Itu

yang mau kita benahi. Namun masih terkendala dengan kesibukan di lapangan dsb yaa jadi belum sempat-sempat.”(TH)

Namun ada pula beberapa informan yang menyatakan

bahwa sudah pernah dilakukan audit untuk penilaian SMK3

perusahaan dan hasil penilaian pencapaian pernah

mendapatkan bendera perak/ dalam kategori penerapan baik.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pergantian dan

perpindahan personil sehingga ada yang pernah terlibat dan

mengetahui proses audit eksternal dan bagi personil baru tidak

terlibat dalam proses audit eksternal hal tersebut. Berikut

pernyataan informan yang mengetahui adanya audit eksternal

yang pernah dilaksanakan:

“Bukan saja pernah, tetapi kita secara rutin dan konsisten terus melakukan evaluasi. Bagaimana pun

bahwa kita juga secara rutin diaudit SMK3 nya sehingga penerapan baik itu di lapangan kita terus lakukan perbaikan. Sehingga untuk perubahan-

perubahan tentu secara konsisten selalu kami lakukan.”(BM) “... Untuk audit internal dilakukan oleh satuan auditor

kita sendiri sementara untuk ekstenal dilakukan oleh pihak disnaker, ada yang bagian K3 yang melaksanakan itu. Dan untuk mendapatkan sertifikasi

pelaksanaan audit SMK3.”(AR) “.. Ya, jadi audit internal kita tunjuk langsung vendor

yaitu sucofindo. Dan itu sudah kita lakukan per 1 semester atau pertahun.”(BD)

3) Pendokumentasian & Pengendalian Dokumen

Pendokumentasian dan pengendalian dokumen di PT.

Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar belum

sepenuhnya dilengkapi. Sehingga berkaitan dengan elemen-

elemen SMK3 yang dokumennya harus dipenuhi agar dapat

memenuhi kriteria audit. Saat ini P2K3 berfokus pada

manajemen mutu lingkungan, yaitu ISO 14001. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Ya, berdasarkan standar ISO bentuk-bentuk dan

pendokumentasian dokumen itu sudah di atur di perusahaan kami. Jadi harus mengikuti standar-standar ISO yang terbaru yang sudah dibuat.” (AR)

“Kalau dokumen kita yaitu ISO yang saya kurang tahu, itu ada sama sekertaris P2K3. Karena semua

pengarsipan kita terkait masalah ISO, keselamatan kerja. Kemudian kalau berbicara mengenai dokumen, itu setiap tahunnya kita diberikan reward oleh dinas

tenaga kerja. Selama ini kita sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan zero accident, kemudian penerapan SMK3. Ya 2 kategori.” (BD)

“Yang jelas untuk pendokumentasian ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut”(MN)

“Telah dilakukan pendokumentasian.”(BM)

q. Model Sistem Manajemen K3 di Perusahaan

Implementasi Sistem Manajemen K3 yang baik tentu tidak

terlepas dari aspek-aspek yang menunjang prosesnya.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar, perusahaan telah berhasil mendapatkan

beberapa prestesi yang terkait dengan adanya implementasi

Sistem Manajemen K3 di Perusahaan.

Tabel 4. 4

Penghargaan yang Diperoleh PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar

JENIS PENGHARGAAAN TAHUN PEMBERI

PENGHARGAAN

Prestasi Zero Accident 2011 Walikota Makassar

Penghargaan Terhadap Komitmennya Dalam 2013 Gubernur Sulawesi

Pelaksanana SMK3 Ke Dalam Manajemen

Perusahaan

Selatan

Kinerja K3 Terbaik 2017 Gubernur Sulawesi

Selatan

Prestasi Zero Accident 2018 Gubernur Sulsel

Prestasi yang dicapai oleh perusahaan merupakan suatu

bentuk hasil kerja keras tim manajemen, tim P2K3 dan semua

karyawan maupun pemakai jasa dan pengunjung. Berdasarkan

hasil penelitian, variabel berkontribusi dalam rangka terciptanya

manajemen K3 yang dijalankan oleh perusahaan yang dapat

digambarkan melalui model implementasi Sistem Manajemen K3

di perusahaan. Berikut persentasi coverage/ relevance responden:

Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan nilai rata-

rata relevansi tingkat kepercayaan dengan tingkat nilai persentase

coverage (relevansi) tiap informan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Presentase Coverage (Relevance) Hasil Indept Interview

Responden Struktur

birokrasi

Sumber

Komunikasi Desposisi Persentase

Coverage

Responden 1 15,70 37,94 18,74 25,77 98,15

Responden 2 18,34 35,25 16,94 27,13 97,65

Responden 3 18,29 37,34 20,51 21,04 97,18

Responden 4 22,07 29,99 30,81 14,21 97,08

Responden 5 27,00 36,40 12,45 21,47 97,32

Responden 6 27,45 32,38 11,99 23,47 95,29

Nilai rata-rata 97,23

Sumber:Data Primer, Tahun 2018

Adapun nilai coverage informan di atas mencakup

persentase coverage hasil wawancara tiap variabel penelitian

dengan rata-rata tingkat kepercayaan yaitu 97,2 %.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan model SMK3

melalui pengambilan data menggunakan teknik triangulasi, maka

setiap variabel akan dibahas dan diuraikan satu persatu sebagai

berikut:

1. Capaian Implementasi SMK3 PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar

Hasil evaluasi/ penilaian implementasi SMK3 di

perusahaan PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar kemudian dilkukan analisis untuk mengetahui jumlah

kriteria yang dicapai. Adapun hasil capaian berdasarkan mengisi

ceklis Sistem Manajemen K3 PP NO 50 Tahun 2012 dengan

menentukan jumlah temuan dalam kategori yang dianggap

memenuhi kriteria, parsial maupun yang tidak memenuhi kriteria

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan : 𝟏𝟔𝟔 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂−𝒏

𝟏𝟔𝟔 𝐱 𝟏𝟎𝟎% = n%

Keterangan :

N = total jumlah temuan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik

triagulasi yaitu wawancara, observasi di lapangan dan telaah

dokumen didapatkan hasil sebagai berikut:

Diketahui :

Kriteria : 166 elemen SMK3

Memenuhi Kriteria : 137 elemen

Parsial : 28 elemen

Tidakmemenuhi : 1 elemen

Keterangan :

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai

berikut:

a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk

tingkat penilaian penerapan kurang.

b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84%

termasuk tingkat penilaian penerapan baik.

c. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100%

termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan."

Jawaban :

Tingkat keberhasilan : 𝟏𝟔𝟔 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂−𝟐𝟗

𝟏𝟔𝟔 𝐱 𝟏𝟎𝟎% = 83%

Interpretasi :

Berdasarkan hasil analisis diperoleh tingkat capaian

implementasi Sistem Manajemen K3 tingkat lanjutan di PT.

Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar yaitu 83%.

Untuk capaian 83% termasuk kategori tingkat penilaian

penerapan baik. Elemen yang memenuhi kriteria sebanyak 137

elemen, yang parsial sebanyak 28 elemen dan 1 elemen yang

tidak memenuhi kriteria. Dalam hal ini PT. Pelindo IV (Persero)

telah dianggap siap untuk melaksanakan SMK3 PP No 50

Tahun 2012, meskipun masih perlu melengkapi elemen yang

sifatnya masih parsial dan yang belum dilaksanakan agar dapat

memenuhi kriteria. P2K3 masih perlu melaksanakan secara

optimal prosedur pengendalian dokumen dan berkoordinasi

dengan devisi lain baik dalam hal pembelian, SOP, MSDS,

peninjauan kontrak, identifikasi bahaya dll. Hal ini bermanfaat

untuk mengoptimalkan implementasi K3 di lingkungan kerja

demi terciptanya implementasi Sistem Manajemen K3 yang

memuaskan dan bisa memberikan dampak positif bagi

perusahaan dalam hal peningkatan income, produktivitas

karyawan dan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pencapaian SMK3 di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas sejalan dengan penelitian Korry Apriadi (2014) yang

menunjukkan bahwa pelaksanaan SMK3 menurut OHSAS di

PT. SPD sebanyak 131 poin (87,3)%. Untuk poin yang belum

sesuai sebanyak 9 poin (6,7%) dan untuk poin yang tidak sesuai

sebanyak 9 poin (6%). Sehingga termasuk dalam kategori baik.

Disarankan kepada PT. SPD untuk meningkatkan penerapan

SMK3 berdasarkan OHSAS dengan; wajib memiliki manual

SMK3 bedasarkan OHSAS, wajib memiliki prosedur identifikasi,

mengakses dan pemutahiran peraturan K3, wajib menyediakan

sumber daya kompeten untuk menjalankan SMK3, pelatihan K3

harus membedakan tanggung jawab, kemampuan, bahasa,

keterampilan dan risiko, melakukan simulasi keadaan darurat

dan memiliki data kalibrasi alat sesuai dengan peraturan.

Kemudian dalam penelitian Sabuaji Brastowo Suryosagoro

(2012) diperoleh nilai tingkat penerapan dari PP No 50 Tahun

2012 sebesar 96,39% dan digolongkan tingkat penerapan yang

memuaskan. Terdapat 160 kriteria yang sesuai dari total kriteria

yang dievaluasi. Dengan demikian, lokasi dinyatakan siap untuk

menerapkan PP No 50 Tahun 2012 karena telah melebihi batas

pencapaian memuaskan yaitu 85%. Disarankan bagi penelitian

SMK3 selanjutnya untuk dilaksanakan di lokasi berbeda,

perbedaan pada perusahaan dan level perusahaan dan perlu

ditinjau hubungan SMK3 dengan aspek biaya.

Sementara dalam penelitian Alfred Billy Wuon (2013)

menggunakan Permenaker No 5 Tahun 1996 bahwa

pengukuran dan evaluasi SMK3 di perusahaan belum

berdasarkan Permenaker No 5 Tahun 1996 atau dalam hal ini

perusahaan telah menerapkan SMK3 yang dilakukan dalam

bentuk perlindungan keselamatan pekerja yaitu berupa

pengadaan sejumlah APD sebagai upaya teknis. Namun untuk

pengukuran dan evaluasi SMK3 di perusahaan belum

berdasarkan Permenaker No 5 Tahun 1996. Dalam hal ini

belum nampak dalam bentuk suatu pernyataan atau suatu surat

komitmen dan dokumen tentang pengukuran dan evalusi

mengenai SMK3 di perusahaan.

2. Struktur Birokrasi

a. Manajemen Terintegrasi

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar mampu menjalankan manajemen K3 yang dapat

berintegrasi dengan baik dengan perusahaan. Berdasarkan

hasil penelitian, bahwa dengan adanya program dan

manajemen K3 yang diimplementasikan di perusahaan

dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan

income perusahaan. Panitia Pembina Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (P2K3) di perusahaan adalah suatu

badan yang di bentuk untuk membantu melaksanakan dan

menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja

di Perusahaan. P2K3 dibentuk dalam perusahaan kerjasama

saling pengertian dan partisipasi dalam penerapan K3 yang

keanggotaannya terdiri dari unsur Senior Manager/General

Manager/Manager dan Staf. Di PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar yang menangani

implementasi K3 telah terintegrasi antara pengamanan dan

K3 di bawah naungan devisi SDM yang telah ditunjuk dan

diberikan pelatihan kepada yang dianggap mumpuni dan

mempunyai pengalaman kerja yang kemudian oleh

perusahaan diikutkan pelatihan Ahli K3 Umum. Secara

spesifik ditangani oleh supervisi keamanan dan K3.Tentunya

hal ini berhubungan langsung dengan minimnya jumlah

insiden dan PAK di tempat kerja sehingga karyawan dapat

bekerja dengan selamat dan sehat. Adanya manajemen K3

dan P2K3 di perusahaan sangat berkontribusi atas

penghargaaan zero accident yang diterima di perusahaan.

Karena itu perusahaan senantiasa berkomitmen

menjalankan Sistem Manajemen K3 agar dapat

mempertahankan prestasi tersebut.

Sejalan dengan penelitian Zulyanti (2013) yang

mengemukakan bahwa MPS KUD Tani Mulyo memiliki

kebijakan K3 yang mulai diimplementasikan secara efektif

dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

sejak tanggal 12 februari 2012. Sistem Manajemen K3

adalah pola penerapan kebijakan K3 MPS KUD Tani Mulyo

yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara

keseluruhan perusahaan. Kelemahan sistem manajemen

mempunyai peranan besar sebagai penyebab kecelakaan,

karena sistem manajemenlah yang mengatur unsur-unsur

produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecelakaan

merupakan manifestasi adanya kesalahan manajemen yang

menjadi penyebab masalah dalam prosses produksi.

Hal ini didukung oleh penelitian Polla, P.,

Mangandangi, R & Walangitan (2015) bahwa adanya

hubungan yang kuat dan positif antara penerapan

manajemen K3 terhadap peningkatan produktivitas kerja.

Dalam hal ini ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi sebesar

0,730 dan dari hasil uji F dan uji t di dapat Fhitung = 88,883

> Ftabel = 3,960. Dan t hitung = 9,428 > ttabel = 1,664620.

Melihat bahwa ternyata penerapan SMK3 lingkungan

mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan

produktivitas tenaga kerja, dimana semakin baik manajemen

K3 lingkungan diperhatikan atau diperbaiki, maka semakin

baik pula produktivitas yang dihasilkan. Dengan demikian

penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

lingkungan hendaklah menjadi prioritas utama dalam usaha

peningkatan produktivitas tenaga kerja pada proyek

konstruksi.

Manajer & supervisor harus mengetahui kewajibannya

dalam bidang K3 sesuai peraturan perundangan. Mereka

juga harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk

menjamin bahwa tenaga kerja yang menjadi bawahannya

dapat bekerja secara aman, sarana pengendalian risiko

berfungsi dengan baik & potensi bahaya dapat dikenali

(Tarwaka, 2016). Karena itu adanya manajemen yang

terintegrasi dengan manajemen K3 sangat penting di

perusahaan.

b. Prosedur & Instruksi Kerja

Saat ini PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar menerapkan standar ISO 19001;2015 dan ISO

14001 mengenai lingkungan. Untuk skala nasional mengacu

kepada keputusan Menteri dan Departemen

Ketenagakerjaan yaitu Sistem Manajemen K3. Kemudian

untuk internal ada Peraturan Direksi No 38 Tahun 2011

tentang pedoman pelaksanaan K3 di PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar. Pelaksanaan

Sistem manajemen perusahaan telah memiliki acuan terkait

implementasi SMK3. Misalnya adanya Standar Operasional

Prosedur yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai K3 dan

penanganan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan

perundangan, peraturan khusus terkait keselamatan bahwa

semua orang saat memasuki area terbatas seperti kewajiban

menggunakan rompi, helm safety, dan wajib melintas di jalur

yang telah ditentukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Zulyanti (2013) yang

mengemukakan bahwa komitmen atas tugas dan wewenang

yaitu dengan menempatkan personel yang mempunyai

tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam

penanganan keselamatan dan kesehatan kerja, dibuktikan

dengan selama pelaksanaan simulasi keadaan darurat,

setiap petugas yang terdiri dari tim balakar dan tim evakuasi

bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sementara pada penelitian Susihono mengemukakan

bahwa tidak adanya SOP (standard operational procedure)

menyebabkan adanya potensi bahaya. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa penerapan SMK3 telah sesuai dengan

undang-Undang yang berlaku, namun nilai resiko potensi

bahaya bagian fluid utility menunjukkan tingkat keparahan

bahaya kerja kecil dan kemungkinan terjadinya potensi

bahaya kerja juga kecil, nilai kategori potensi bahaya kerja

perlu dikendalikan dengan prosedur rutin. Faktor penyebab

potensial terjadinya potensi bahaya adalah suara mesin

bising, Standard Operational procedure (SOP) belum

terpasang secara ergonomis, terdapat benda asing yang

menghalangi jalan, temperatur ruangan meningkat 50C dari

temperatur normal.

Dalam UU dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja &

orang lain yang berada di dekat saran & peralatan produksi

pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan &

perubahan harus mendapat jaminan keselamatan &

kesehatan kerja. Untuk itu, perusahaan harus membuat &

menetapkan prosedur kerja aman dari setiap pekerjaan yang

mempunyai potensi bahaya tinggi (Tarwaka, 2016).

3. Disposisi

a. Komitmen

Implementasi SMK3 merupakan tata kelola atau suatu

kepemimpinan yang bertindak dengan ide yang terencana,

memiliki prinsip dan etika dalam bertindak untuk

mewujudkan tujuan secara konsisten. Berdasarkan hasil

penelitian di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar telah ditetapkan kebijakan K3 dan komitmen

tertulis yang sementara diperbaharui dan telah diajukan

kepada pimpinan puncak untuk ditandatangani. Dan

komitmen K3 ini telah disebarluaskan oleh pihak P2K3 dan

devisi pengamanan yang kemudian telah diimplementasikan

di lingkungan perusahaan. Hal ini terbukti dengan adanya

penghargaan zero accident yang diperoleh. Sehingga

menjadi bentuk komitmen untuk mempertahankan prestasi

tsb. Namun untuk kebijakan khusus masih belum ditetapkan

seperti kebijakan pencegahan HIV dan lain-lain. Adapun

sasaran implementasi Sistem Manajemen K3 perusahaan

yaitu zero accident setiap tahun. Perusahaan berhasil

mendapat penghargaan zero accident yang memenuhi

standar, yaitu 3 juta jam kerja perusahaan dalam satu tahun.

Dimana standarnya yaitu 1 juta jam kerja tanpa incident.

Tingginya jam kerja yang dilaksanakan setiap tahun karena

banyaknya pengguna jasa yang dan orang-orang yang

beraktivitas di area PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar. Adapun bentuk komitmen di lapangan

atau di lingkungan kerja yaitu pekerja menggunakan helm,

rompi dan sepatu safety. Bagi yang tidak menggunakan APD

akan diberi teguran dari manajemen. Namun untuk

kedepannya sebaiknya sistem manajemen K3 tidak hanya

terfokus di lapangan namun juga implementasi K3 bagi staff.

Sehingga untuk implementasi K3 di perkantoran juga

sebaiknya ditingkatkan. Untuk mengoptimalkan kinerja K3

perusahaan melaksanakan evaluasi program P2K3. Untuk

implementasinya sendiri tentunya adanya integrasi antara

manajemen perusahaan untuk menjamin dan melindungi

keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Komitmen perusahaan semata-mata tidak hanya untuk

mencapai sertifikasi namun juga berfokus pada peningkatan

pengetahuan karyawan dan budaya k3 di seluruh kantor

cabang perusahaan. Sehingga implementasi sistem

manajemen K3 tidak hanya terpaku pada aturan sebagai

pengawas namun lebih menitikberatkan pada kesesuaian

pelaksanaan di lapangan demi keselamatan dan kesehatan

kerja. K3 tidak dilaksanakan untuk menjamin keselamatan

dan kesejahteraan pekerja yang ada di suatu lingkungan

kerja yang dikomunikasikan/ disebarluarkan kepada seluruh

pekerja dan pengunjung di tempat kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

Wulandari, C., Wardani, Mila & Harianto, F (2015) bahwa

Kebijakan penerapan sistem manajemen K3 sudah berjalan

dari awal pertama pembangunan pondasi dan diberlakukan

wajib, sehingga diberikan sanksi bagi pekerja yang tidak

mematuhi penerapan SMK3. Kendalanya, tenaga kerja yang

membandel & menyepelekan penerapan K3, sebagian besar

para pekerja keberatan dalam penerapan K3 krn

menganggap hal tersebut sudah biasa & mandornya kurang

mendukung. Sementara pada penelitian Elvira Hongadi &

Maria (2013) di PT. Rhodia Manyar telah memiliki kebijakan

khusus yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan

mempunyai kebijakan reward dan punishment terkait dengan

penerapan K3 di perusahaan. Penentuan reward dan

punishment terkait dengan K3 ini melibatkan dua divisi, yaitu

divisi HSE dan divisi SDM. Divisi HSE bertugas untuk

memberikan penilaian terhadap praktek K3 yang sudah

dilakukan oleh karyawan setiap bulan, kemudian hasil

penilaian ini yang akan diserahkan kepada divisi SDM.

Divisi SDM nantinya yang akan menentukan jenis reward

dan punishment yang akan diberikan kepada karyawan.

Penelitian Zulyanti (2013) mengemukakan pula bahwa MPS

KUD Tani berhasil dalam komitmennya untuk melindungi

karyawannya baik dari kecelakaan maupun penyakit akibat

kerja dengan keberhasilan penerapan kebijakan K3, hal ini

dapat dibuktikan dengan selalu diraihnya penghargaan zero

accident sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wuon (2013)

dimana Komitmen dan kebijakan di PT KWM Bitung belum

berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1

dimana perusahaan belum menempatkan organisasi

ataupun seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3),

Perencanaan K3 di PT KWMB juga belum sesuai dengan

Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 2 dimana

perusahaan belum menetapkan tujuan dan sasaran program

K3 yang terdokumentasikan.

Bermakna tidaknya program K3 tergantung dari

komitmen manajemen. Suatu metode untuk menunjukkan

maksud manajemen adalah dengan mengembangkan

kebijakan K3. SMK3 memerlukan suatu kebijakan

perusahaan yang memuat pernyataan secara jelas tentang

tujuan K3 dan menunjukkan adanya komitmen untuk

peningkatan kinerja K3. Perusahaan harus membentuk tim

komunikasi kebijakan K3. Adanya bagian yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab mengkomunikasikan kebijakan

kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan

dan pemasok. Terdapat prosedur penyampaian informasi

dari setiap kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Perusahaan

dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi yang

mudah diterima dan sampai kepada seluruh tenaga kerja,

tamu, kontraktor, pelanggan & pemasok. (Tarwaka, 2016).

b. Kesadaran

Karyawan PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar berpartisipasi aktif mendukung

implementasi Sistem Manajemen K3 di Perusahaan. Hal ini

berkaitan dengan kesadaran karyawan bahwa adanya

komitmen terhadap pelaksanaan K3 dapat berkontribusi

terhadap produktifitas kerja dan income perusahaan.

Berdasarkan pendapat informan bahwa apabila pekerja-

pekerja selamat dan sehat otomatis produktivitas akan

meningkat yang ditandai dengan kecilnya jumlah incident

dan PAK di tempat kerja. Namun mereka menyadari tentu

hal itu tidak terlepas dari kendala yang dihadapi misalnya

kearifan lokal dan budaya dan pemahaman yang kurang.

Sehingga P2K3 terus berupaya agar kedepannya kinerja K3

dapat lebih optimal. Di lingkungan kerja sadar K3 dapat

dilakukan dengan mematuhi segala peraturan K3 seperti;

rambu-rambu K3 di lingkungan kerja, penggunaan Alat

Pelindung diri, mensosialisasikan aturan K3 kepada tenaga

kerja. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi

SMK3 karena P2K3 masih bergabung dengan devisi SDM

dan umum. Sehingga masih terjadi double job, selain

pekerjaan di SDM juga bertugas sebagai P2K3. Di

perusahaan lain devisi K3 sudah berdiri sendiri dan

petugasnya khusus menangani K3 perusahaan. Pekerja

mengharapkan bahwa terkait implementasi SMK3

diharapkan daerah rawan kebakaran yang belum dilengkapi

oleh apar segera dilengkapi dan akan dilebih baik lagi jika

menggunakan sistem pemadam yang lebih up date dan tidak

menggunakan tenaga manusia sehingga bisa lebih efisien.

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad

Salafuddin (2013) mengenai SMK3 di PT. PLN (Persero)

Area Pengatur Distribusi Jawa Tengan dalam upaya

peningkatan mutu dan produktivitas didapatkan hasil bahwa;

tingkat kesadaran karyawan terhadap K3 relatif tinggi.

Terbukti dengan pengetahuan karyawan yang baik,

pelaksanaan kerja sesuai SOP dan mengetahui risiko

pekerjaan jika tidak mematuhi peraturan. Namun untuk

dampak dan implikasi SMK3 terhadap mutu dan

produktivitas kerja karyawan hanya mencapai 55%.

Sementara pada penelitian Elvira Hongadi & Maria

Praptiningsih (2013) mengemukakan bahwa Pelaksanaan

K3 pada PT. Rhodia Manyar dapat terlihat dari adanya

aturan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan,

adanya kesadaran karyawan untuk melaksanakan aturan

yang ada, alat pelindung dari sudah menjadi bagian wajib

dari pekerjaan karyawan.

Namun tidak sejalan dengan penelitian Ramadhan

(2012) penerapan SMK3 telah berjalan namun terdapat hal

yang menghambat seperti kurangnya kesadaran individu

akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja terutama

disiplin pekerja dalam hal penggunaan Alat Pelindung Diri,

kurangnya anggaran K3, dan kurang tegasnya pengawasan

di lingkungan kerja. Karena itu peneliti menyarankan kepada

pihak kontraktor sebagai pihak pelaksana proyek harus lebih

tegas dan intensif melakukan pengawasan ke lokasi proyek

agar pekerja lebih disiplin khususnya dalam menggunakan

Alat pelindung diri saat bekerja. Selain itu kontraktor juga

sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan komunikasi K3

terhadap pekerja.

4. Sumberdaya

a. Sumberdaya Manusia

Makassar telah memiliki tim P2K3 dengan sekertaris P2K3

yang telah bersertifikasi Ahli K3 umum sesuai dengan

peraturan dan perundangan. Penunjukan sekertaris P2K3

dilakukan oleh pihak SDM dan umum. Dengan kriteria yang

telah memiliki pengalaman kerja dan dianggap mampu untuk

menjalankan program P2K3 sesuai dengan peraturan dan

perundangan. Kemudian diberikan pendelegasian tanggung

jawab melalui surat tugas atau SPT yang dilanjutkan dengan

pembentukan tim P2K3. Karena lingkup kerja perusahaan

terdiri dari 5 devisi sehingga dilakukan penunjukan dan

diberikan Surat Pelaksanaan Tugas (SPT) perwakilan tiap

devisi untuk mengikuti pelatihan Ahli K3 umum agar selain

bekerja sesuai dengan job desk mereka bisa sharing

mengenai K3 kepada rekan kerja dan juga bertindak sebagai

pengawas. Kemudian untuk supervisor keamanan dan K3

juga telah mengikuti pelatihan Ahli K3 umum dan seminar-

seminar K3. Untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian

khusus seperti operator alat berat dan bekerja di ketinggian

juga telah memiliki Surat Ijin Operasional. Sehingga

perusahaan telah menempatkan pekerja dengan sumber

daya yang kompeten.

Hal ini sejalan dengan penelitian Zulyanti (2013)

Sebagai komitmennya atas ketersediaan sumber daya, MPS

KUD Tani Mulyo telah menempatkan organisasi K3 yaitu

P2K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan

perusahaan dan sebagai ujung tombak pelaksanaan K3 di

perusahaan, Ahli K3 yang bersertifikasi sebagai lead auditor

dalam audit internal, regu balakar dan tim evakuasi yang

berpartisipasi aktif menjalankan tugas sesuai dengan

prosedur.

Penelitian Alfred Billy Wuon (2013) mengenai

penerapan SMK3, komitmen dan kebijakan di PT. KWM

Bitung belum berdasarkan Permenaker No 05 Tahun 1996

Lampiran 1 Poin 1 dimana perusahaan belum menempatkan

organisasi ataupun seorang ahli Keselamatan dan

kesehatan kerja (K3). Perusahaan disarankan agar

menempatkan karyawan yang berkompeten dibidang

keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan harus membuat profil pekerjaan atau

spesifikasi kualifikasi yang menjelaskan tentang karakteristik

umum fisik & mental karyawan untuk tiap-tiap pekerjaan.

Pemeriksaan kesehatan meliputi; aptitude test, test

kesehatan & test lain untuk penerimaan karyawan. hal-hal

yang harus dipersiapkan perusahaan, antara lain: Merekrut,

menseleksi, dan test lain untuk mengembangkan tenaga

kerja secara profesional. Membuat job description.

Mengadakan pelatihan & bimbingan kerja. Pengurus hanya

memberikan tugas kepada tenaga kerja yang mampu untuk

mengerjakan tugas-tugas secara aman & selamat.

Keterampian & training yang dimiliki tenaga kerja harus

sesuai dengan persyaratan tugas-tugasnya (Tarwaka, 2016).

b. Sarana & Prasarana

Makassar telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana

terkait dengan implementasi K3. Setiap program selalu

dikoordinasikan kepada semua pekerja dan disediakan

anggaran rumah tangga setiap devisi, masing-masing bidang

terkait masalah K3. Misalnya; untuk pembuatan rambu-

rambu dibuat oleh devisi teknik maka anggarannya

dialokasikan ke devisi teknik, kemudian untuk penyediaan

APD dialokasikan ke devisi SDM dan Umum untuk

dilaksanakan pengadaan. Berdasarkan hasil observasi

adapun sarana dan prasarana yang disiapkan perusahaan

yaitu;

1) Lift sudah dilengkapi dengan peringatan tanda bahaya

apabila terjadi kebakaran untuk tidak menggunakan lift,

2) Sistem Proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan

jiwa pada bangunan sebagian sudah terpenuhi ditandai

dengan tersedianya sumber air, pompa pacu, pompa

utama, detektor asap, alarm kebakaran, mobil pemadam

kebakaran, mobil tangki penyuplai air bagi mobil

pemadam kebakaran, APAR , hydrant halaman, namun

sebagian perlengkapan hydrant sudah dalam keadaan

yang kurang baik; serta belum dilengkapi dengan

petunjuk penggunaan hydrant dan label pemeriksaan

hydrant;

3) Fasilitas K3 serta rambu-rambu sebagian sudah tersedia,

namun harus dilengkapi lagi agar bisa memenuhi

standar, khususnya di KPO belum adanya assembly

point apabila terjadi kecelakaan.

4) Kotak P3K, sudah tersedia disetiap lantai (1, 2, 3, 4 dan

5) di kantor TPM, Workshop & KPO yang telah diisi

sesuai dengan ketentuan;

5) Jalur evakuasi di kantor TPM dan KPO

6) Poster-poster kesehatan.

7) Tempat penyimpanan bahan kimia berbahaya, dan unit

penanganan limbah;

8) Penempatan dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan

(APAR) sudah ditempatkan sesuai ketentuan namun

belum dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaannya;

9) Alat Pelindung Diri seperti Helm, rompi dll

Kemudian adanya fasilitas untuk pelaksanaan

kalibrasi alat dan pengukuran lingkungan fisik. Untuk

pengukuran lingkungan fisik baru saja dilaksanakan dan

sementara menunggu hasil pemeriksaan. Pelaksanaan

inspeksi untuk pemeriksaan sarana dan prasarana misalnya

apar dilakukan pemeriksaan setiap bulan jika ekspire

dilakukan penggantian. Tiap minggu ada kegiatan terkait

kesehatan kerja karyawan dan lingkungan hidup,

dilaksanakan fogging yang dilakukan oleh perusahaan yang

dikontrak berasal dari kalimantan untuk mencegah

perkembangbiakan nyamuk.

Terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana ini

sejalan dengan penelitian Yanuar Kurniawan (2015) pada

tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi adapun

kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko tinggi sebesar

75%. Untuk kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko

sedang sebesar 30%. Peneliti menyarankan bahwa

sebaiknya ada tindakan tegas bagi siapapun yang tidak

mematuhi peraturan K3 di dalam proyek agar memberikan

efek jera dan perlunya ada peningkatan pelaksanaan SMK3

seiring dengan berkembangnya tekhnologi pada era modern

ini. Juga dikuatkan oleh penelitian Alfred Billy Wuon (2013)

dimana penerapan SMK3 di perusahaan yang sudah

dilakukan dalam perlindungan keselamatan para pekerja

yaitu berupa pengadaan sejumlah Alat Pelindung Diri

sebagai upaya teknis pencegahan kecelakaan kerja. Pada

penelitian Zulyanti (2013) MPS KUUD Tani Mulyo sebagai

komitmennya atas ketersediaan sumber daya, mesin dan

sarana yang digunakan telah bersertifikasi untuk kelayakan

penggunaannya. MPS KUD Tani Mulyo juga memberikan

dukungan berupa penyediaan dana guna terelisasinya

program kerja tahunan K3.

Namun tidak sesuai dengan penelitian Wulandari, C.,

Wardani, Mila & Harianto, F (2015) telah dijalan Sistem

Manajemen K3 di perusahaan namun masih menemui

kendala karena tenaga kerja yang membandel dan

menyepelekan penerapan K3, sebagian besar para pekerja

keberatan dalam penerapan K3 karena menganggap hal

tersebut sudah biasa. Juga ditemui adanya pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja. Karena itu peneliti

menyarankan kepada penyelenggara agar mengadakan

pemasangan rambu-rambu serta dilokasinya dilakukan

pembenahan agar sesuai tekhnis. Jadi hal ini secara tidak

langsung berkaitan dengan pengadaan saran dan prasarana

yang perlu di lengkapi di lingkungan kerja.

c. Pelatihan

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah diberikan

pelatihan bagi karyawan terkait dengan K3. Bagi sekertaris

P2K3 yang wajib bersertifikat Ahli K3 umum telah mengikuti

pelatihan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Selain

itu bagi tenaga kerja baru diberikan informasi mengenai K3

sebelum melaksanakan pekerjaan. Untuk mengoptimalkan

jalannya pengawasan K3 di tiap devisi, maka ada perwakilan

dari tiap devisi yang mengikuti pelatihan Ahli K3 umum yang

diberikan surat perintah tugas yang kemudian bertanggung

jawab dalam hal pengawasan dan sharing knowledge bagi

rekan kerja mereka sehingga mereka paham tentang K3.

Untuk peningkatan pengetahuan mengenai K3 tetap

diberikan informasi mengenai K3 apabila ada event atau

pelatihan yang dilaksanakan perusahaan meskipun secara

umum bukan pelatihan K3 namun tetap disiisipkan materi K3

yang dilakukan melalui sosialisasi pada pelatihan keamanan,

pelatihan pekerja operasional dan safety induction bagi

visitor. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dana operasional

dan waktu pelatihan. Untuk hal yang sifatnya keadaan

darurat, P2K3 rutin memberikan simulasi keadaan darurat

dan pelatihan bagi tim penanggulangan darurat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Restiani Prilia (2013)

Besarnya pengaruh pengetahuan K3 terhadap kesadaran

berperilaku K3 secara parsial sebesar 0,145 (14,5%) yang

artinya bahwa variabel pengetahuan K3 memberikan

kontribusi sebesar 14,5% terhadap kesadaran berperilaku

K3, tersebar pada memahami pengertian dan tujuan K3,

identifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja, menguraikan

cara pencegahan kecelakaan dan penggunaan alat

pelindung diri saat bekerja. pengetahuan K3 yang luas

cenderung akan memiliki kesadaran untuk berperilaku K3

karena mengetahui resiko apa yang akan didapat apabila

tidak memperhatikan K3. Sesuai dengan teori Notoatmodjo

(1997) menyatakan bahwa pengetahuan seseorang (over

beaviour) karena seseorang yang berperilaku didasari oleh

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang

tidak didasari oleh pengetahuan. Pernyataan tersebut dapat

diambil kesimpulan bahwa pelatihan K3 secara tindak

langsung berdampak positif terhadap perilaku.

Sementara pada penelitian Zulyanti (2013)

mengemukakan bahwa elemen pelatihan dan kompetensi

mengantarkan karyawan MPS KUD Tani Mulyo kearah

sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang K3.

MPS KUD Tani Mulyo berkomitmen untuk menyediakan

sumber daya yang berkompeten dalam rangkat mencapai

tujuan penerapan kebijakan K3. Hal ini dibuktikan,

perusahaan melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan

SDM nya dalam bidang K3 baik secara internal yang

dilakukan oleh perusahaan sendiri maupun secara eksternal

dari PT. HM Sampoerna atau dengan instansi terkait dan

lembaga yang kompeten. Sedangkan pada penelitian

Andriyanto (2017) menyarankan agar karyawan diberikan

pelatihan terkait dengan K3. Berdasarkan hasil penelitian

bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin

baik perilakunya dalam penggunaan APD, sedangkan saran

untuk perusahaan adalah perlu meningkatkan jumlah

pelatihan yang berhubungan dengan K3 terutama mengenai

APD secara informal, supervisor agar lebih tegas dalam

menegur atau memberi sanksi terhadap pekerja yang

melanggar peraturan dengan tidak memandang tingkat

pendidikan, umur, maupun masa kerja, dan perlu melakukan

peningkatan pengawasan terkait K3 serta menjalin

komunikasi yang baik dengan pekerja. Hasil analisis statistik

menunjukkan bahwa pengetahuan (p = 0,019; r = 0,346)

sebagai faktor yang berhubungan signifikan dengan perilaku

penggunaan APD dan memiliki kuat hubungan rendah.

Training yang berkaitan dengan K3 bagi tenaga kerja

baru, dimaksudkan agar mereka mempunyai kompetensi

yang diperlukan untuk dapat bekerja secara aman &

selamat. Catatan penyelenggaraan training K3 harus

diarsipkan & dipelihara, termasuk on the job training.

Berdasarkan peraturan perundangan, tugas-tugas khusus

seperti; pengoperasian boiler & bejana tekanan, crain,

kendaraan angkut berat, dll., harus dikerjakan oleh operator

yang telah mempunyai sistem untuk menjamin pemenuhan &

kepatuhan (Tarwaka, 2016).

d. Manajemen Risiko & Manajemen Tanggap Darurat

Makassar, P2K3 untuk pelaksanaan identifikasi bahaya telah

secara rutin dan berkala melakukan inspeksi lingkungan

kerja untuk menilai dan mengidentifikasi faktor risiko yang

dapat terjadi di lingkungan kerja dan juga dapat dalam

bentuk laporan langsung dari pekerja apabila ada indikasi

hazard di tempat kerja yang dapat dilaporkan kepada

security dan tim P2K3 agar bisa segera dilakukan

penanganan. Untuk tim tanggap daruratnya sendiri (quick

respon team) telah ada pewakilan dari tiap devisi yang telah

terlatih menggunakan apar. Misalnya dari tim quick respon

dari devisi teknik dan keuangan, namun untuk tim pemadam

kebakarannya terbatas dan terkoordinasi dengan tim

pengamanan dan K3 apabila terjadi keadaaan darurat.

Selain itu masih perlu mengikuti pelatihan khusus tim

penanggulangan darurat agar mendapat skill dan dapat

cepat dan tepat tanggap saat terjadi keadaan darurat dan

bencana. Bentuk antisipasi dan pencegahan tim P2K3 telah

disiapkan dengan tersebarnya hydrant out door, apar, kotak

P3K, jalur evakuasi dan master poin baik di lingkungan

kantor maupun daerah terbatas. Bagi pekerja sendiri telah

diinformasikan dan telah ada rambu khusus mengenai titik-

titik master poin yang ada yaitu di CY ada tiga titik yaitu di

pintu 3, di tengah CY exworkshop dan kantor PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar. Selain itu juga rutin

dilaksanakan simulasi keadaan darurat.

Pada penelitian Zulyanti (2013) menyatakan bahwa

untuk indikator bertindak jika terjadi kondisi bahaya dan

memastikan karyawan bekerja dengan benar dan aman

menunjukkan 55 % karyawan bagian GL dan PC

mengatakan paham pada indikator bertindak jika terjadi

kondisi kondisi darurat, dan 80 % lebih karyawan bagian

pack dan bandrol menyatakan paham untuk bekerja dengan

benar dan aman. Hal ini sejalan ini sejalan dengan peran

pegawas (bagian GL, PC, pack dan bandrol) yang

menunjukkan rata-rata lebih dari 70 % karyawan

menyatakan pengawas sering memberikan informasi tentang

tindakan yang harus diambil pada saat kondisi darurat dan

untuk memastitkan bekerja dengan benar dan aman.

Dengan demikian MPS KUD Tano Mulyo telah berhasil

dalam mengembangkan perilaku aman sebagai bentuk

kesadaran karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja, yang secara tidak langsung MPS KUD Tani Mulyo

telah berhasil mengkomunikasikan tujuan kebijakan K3.

Identifikasi potensi bahaya & penilaian risiko terhadap

pengelolaan material (B3, bahan mudah terbakar & meledak

dll) harus dilakukan dengan menggunakan metode &

prosedur yang tepat. Pemindahan material baik secara

manual maupun menggunakan alat bantu mekanis harus

dilakukan secara tepat sehingga risiko dari kegiatan dapat

diminimalkan. Inspeksi secara reguler akan dapat

mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di

tempat kerja & tindakan korektif akan dapat segera dilakukan

sebelum kecelakaan atau insiden terjadi. Untuk menjamin

konsistensi & pemenuhan terhadap standar untuk

keselamatan & tanda pintu darurat, perusahaan harus

memasang sesuai ketentuan. Tanda-tanda tertentu seperti,

tanda bahaya kebakaran & peledakan, tanda kehadiran

pemaparan bahan kimia harus dinyatakan secara jelas.

5. Komunikasi

a. Komunikasi

Komunikasi antara pihak manajemen dan pihak lain di

perusahaan seperti; Bagi stake holder, visitor dan vendor

yang bekerja di area Terminal Petikemas Makassar wajib

mengikuti safety induction dan diarahkan untuk memenuhi

syarat K3 ketika memasuki area terbatas seperti

menggunakan APD dan mematuhi rambu-rambu yang ada di

lingkungan kerja. Bentuk komunikasi program K3 di

perusahaan wajib diinformasikan bagi semua karyawan dan

disosialisasikan. P2K3 memberikan informasi dan sosialisasi

melalui pengeras suara dan juga melalui media lain.

Komunikasi juga dilaksanakan secara bersurat dan

penyampaian langsung.Untuk pelaksanaannya komunikasi

program k3 dilaksanakan sebelum pelaksanaan program

dan dalam sebulan sekali juga diberikan informasi kepada

pekerja. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali

sebelum melakukan pekerjaan. Jadi telah ada tim khusus

yang memberikan review tersebut. Komunikasi dapat melalui

penyampaian dari masing-masing supervisor tiap devisi,

sehingga mereka yang akan menyampaikan kepada pekerja.

Untuk komunikasi K3 dapat di lapangan kerja langsung

disampaikan kemudian apabila ada hal yang perlu di

laporkan maka dilaporkan pada P2K3. Jadi di perusahaan

komunikasi berjalan secara langsung dan bersurat untuk hal-

hal yang sifatnya operasional dapat dilaporkan langsung

kepada petugas K3.

Berdasarkan penelitian Achmad Ramadahan (2012)

pada penerapan SMK3 di proyek pembangunan jalan Rawa

Buaya bahwa pelaksanaan SMK3 di proyek tersebut berjalan

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan seperti safety

morning & safety briefing. Hal ini didukung oleh penelitian

Nujhani, J., & Julantina. I ((2013) hasil penelitiannya

mengemukakan bahwa di PT. Pupuk Sriwidjja telah

menerapkan SMK3 dan sudah mempunyai prosedur untuk

mengkomunikasikan peraturan dan pedoman K3 kepada

seluruh kontraktor, rekanan, tenaga kerja, melalui rapat,

media elektronik maupun bulletin.

Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Zulyanti

(2013) pada elemen komunikasi MPS KUD Tani Mulyo pada

indikator penyampaian pesan/informasi mengenai tujuan

kebijakan dan beberapa istilah K3 menunjukkan lebih dari 50

% karyawan bagian giling (GL) dan push cutter (PC)

menyatakan tidak paham. Hal ini berbanding lurus dengan

peran pengaws, hasil menunjukkan lebih dari 50 %

karyawan GL dan PC menyatakan pengawas mereka tidak

pernah menyampaikan informasi mengenai adanya

kebijakan K3. Sebaliknya pada bagian pack dan bandrol,

lebih dari 50 % karyawan paham dengan tujan adanya

kebijakan K3 yang berbanding lurus dengan peran

pengawas yang menunjukkan 60 % karyawan menyatakan

pengawas mereka sering menyampaikan informasi tujuan

adanya kebijakan K3. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan

GL dan PC yang jauh lebih banyak dari pada bagian pack

dan bandrol serta tingkat kesulitan pekerjaan dan intersitas

pekerjaan bagian GL dan PC lebih tinggi dari pada bagian

pack dan bandrol.

Metode yang efektif untuk menyebarluaskan informasi

harus dikembangkan. Ini dimaksudkan untuk 2 (dua) tujuan

yaitu tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, & pemasok

menerima informasi K3 yang dapat dipercaya & organisasi

perusahaan dapat memenuhi peraturan perundangan. Untuk

meningkatkan kinerja K3 perusahaan, maka pengurus P2K3

harus menyelenggarakan pertemuan yang terjadwal secara

rutin. Hasil Keputusan pertemuan K3 harus segera

disebarluaskan keseluruh tenaga kerja. Cukup jelas bahwa

setiap tenaga kerja harus mengetahui anggota & pengurus

P2K3 di perusahaannya, sehingga apabila ingin

menyampaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan

K3 maka tenaga kerja tidak akan mendapat kesulitan.

Dengan demikian susunan pengurus P2K3 terbaru harus

didokumentasikan dengan baik & diinformasikan dengan

menggunakan sistem yang tepat, seperti; memasang pada

tempat yang strategis, atau menggunakan on line sistem

yang dapat diakses oleh semua tenaga kerja. (Tarwaka,

2016).

b. Pelaporan

Proses identifikasi sumber berbahaya & penilaian

risiko diimplementasikan untuk meminimalkan risiko K3 di

tempat kerja. Laporan hasil evaluasi harus dipelihara untuk

menunjukkan bagaimana keputusan dibuat di dalam

pengendalian risiko nantinya. Untuk identifikasi sumber

bahaya & penilaian risiko harus digunakan metode yang

tepat. Pemantauan lingkungan kerja harus terjadwal &

dilakukan secara reguler untuk menjamin bahwa kondisi

lingkungan kerja sesuai dengan standar atau NAB yang

diperkenankan. Pemantauan harus dilakukan oleh orang

yang berkompeten & laporan hasilnya harus dipelihara

dengan baik. Didalam pasal 12 Permenaker No 4 Tahun

1987 dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang

kegiatan P2K3 kepada Menteri Tenaga Kerja melalui dinas

tenaga kerja setempat. (Tarwaka, 2016).

Berdasarkan penelitian di PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar kegiatan dan program P2K3

mengikuti peraturan dan perundangan, yaitu kewajiban untuk

melaporkan setiap triwulan terkait dengan K3 kepada dinas

tenaga kerja setempat dan laporan tahunan kepada kantor

pusat untuk dievaluasi. Program dan Implementasi K3

didelegasikan kepada sekertaris P2K3 yang membuat

laporan triwulan maupun laporan tahunan kepada kantor

pusat PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar. Dan laporan akan dikembalikan setelah

dievaluasi dan masukan mengenai apa yang akan

dilaksanakan selanjutnya.Kemudian untuk bentuk evaluasi

secara menyeluruh terkait dengan audit eksternal SMK3

pernah dilakukan oleh badan independen (Sucofindo) dan

mendapatkan bendera perak. Namun karena telah beberapa

kali pergantian personil sehingga untuk peninjauan ulang

melalui evaluasi atau audit internal untuk saat ini belum

dilaksanakan. Karena itu untuk mengetahui tingkat capaian

dan evaluasi perlu dilakukan audit internal kembali secara

berkala agar dapat mengetahui hal-hal yang perlu

ditingkatkan dalam hal implementasi SMK3 karena sifatnya

yang mandatori. PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar meskipun belum melaksanakan audit

internal namun secara rutin dan konsisten melaksanakan

evaluasi sehingga implementasi di lapangan terus dilakukan

perbaikan. Sehingga untuk perubahan-perubahan yang

sifatnya menjadi lebih baik konsisten dilakukan.

Sejalan dengan penelitian Messah yang

mengemukakan bahwa Perusahaan Jasa konstruksi di Kota

Kupang telah dilakukan audit SMK3 dengan - Persentase

implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan jasa konstruksi di

Kota Kupang adalah sebesar 62,38 %. Dari persentase ini

implementasi SMK3 dikategorikan kuning sesuai konsep

Traffic Light System. Dengan tingkat kecelakaan yang

berada pada kategori hijau maka dapat diketahui bahwa

tingkat implementasi SMK3 Kota Kupang berada pada level

2 yaitu cukup aman.

c. Pendokumentasian & Pengendalian Dokumen

Perusahaan harus mempunyai & mengembangkan

sistem pendokumentasian yang efisien. Dokumen harus

mudah diakses, dan dipelihara sebaik-baiknya. Apabila

perusahaan telah melaksanakan penerapan SMK3, maka

hal yang sangat penting adalah melakukan review terhadap

efektifitas penerapannya di tempat kerja. Review tersebut

secara formal dicatat dan didokumentasikan. Hal ini

dimaksudkan agar dapat dilakukan peningkatan kinerja K3

secara berkelanjutan (Tarwaka, 2017).

Berdasarkan penelitian PT. Pelindo IV (Pesero)

Terminal Petikemas Makassar pendokumentasian dan

pengendalian dokumen lanjutan terhadap standar/ acuan

pada manual SMK3 belum sepenuhnya dilengkapi. Saat ini

perusahaaan sedang berbenah dalam hal manajemen mutu

lingkungan ISO 14001 dan kelengkapan dokumennya, yang

kurang lebih dapat terintegrasi dengan PP No 50 Tahun

2012 dalam hal penanggulangan darurat. Namun hal ini

seharusnya tidak menjadi kendala untuk menjalankan kedua

acuan dan tetap mengutamakan yang bersifat mandatory

bagi perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Jula Nujhani, J., &

Julantina. I (2013) hasil penelitiannya mengemukakan

bahwa sesuai dengan Permenaker No. 05/MEN/1996 pasal

3 point 1 tentang perusahaan yang wajib menerapkan

SMK3, maka PT. Pupuk Sriwidjaja telah termasuk kepada

perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi dengan

penerapan cukup baik. Telah melakukan identifikasi,

dokumentasi bahaya kesemua aktifitas di area pabrik.

Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Wuon

(2013) Pengukuran dan evaluasi SMK3 di perusahaan belum

berdasarkan Permenaker NO. 05/Men/1996 atau dalam hal

ini belum nampak dalam bentuk suatu pernyataan atau surat

komitmen dan dokumen tentang pengukuran dan evaluasi

mengenai SMK3 di perusahaan. Dalam artian bahwa

perusahaan belum melakukan audit SMK3.

6. Model Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data

menggunakan relationship Nvivo ditemukan variabel yang

associated terhadap implementasi sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 Model Implementasi Sistem Manajemen K3

Berdasarkan model diatas implementasi sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja associated terhadap variabel.

Sehingga dinyatakan bahwa variabel merupakan aspek yang terkait

dalam proses implementasi. Adapun aspek penunjang dalam

proses terjadinya implementasi sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja di perusahaan yaitu; adanya manajemen K3

yang terintegrasi dengan perusahaan, adanya prosedur dan

instruksi kerja, kebijakan dan komitmen perusahaan, kesadaran,

sumber daya manusia yang kompeten dibidang K3, sarana dan

prasarana, pelatihan, manajemen risiko dan manajemen tanggap

darurat, komunikasi, pelaporan serta pendokumentasian dan

pengendalian dokumen.

Adapun variabel implementasi yang associated dijelaskan

pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Variabel Model Implementasi Sistem Manajemen K3

NO VARIABEL KETERANGAN

Aspek Struktur Birokrasi

1 Manajemen Terintegrasi Adanya manejemen K3 yang berintegrasi secara

komprehensif dengan manajemen perusahaan

membantu perusahaan agar karyawan dapat

bekerja dengan selamat dan sehat sehingga

berdampak positif bagi income perusahaan serta

produktivitas karyawan.

2 Prosedur & Instruksi Kerja Adanya acuan/ pedoman yang jelas dan

memperhatikan syarat-syarat K3, membuat

karyawan dapat bekerja dengan aman melalui

pelaksanaan kerja yang sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur.

Aspek Disposisi

3 Komitmen K3 Adanya kebijakan dan komitmen di perusahaan

membuat perusahaan memiliki sasaran dan acuan

yang yang yang jelas agar perusahaan senantiasa

menjaga komitmen terhindar dari kecelakaan kerja

dan penyakit akibat kerja

4 Kesadaran Adanya kesadaran tiap karyawan di perusahaan

memberikan kontribusi yang besar terhadap

implementasi K3 di perusahaan sehingga

karyawan meskipun di luar pengawasan tetap

bersikap dan bertindak sadar K3.

Aspek Sarana dan Prasarana

5 Sumber daya Manusia Adanya sumber daya manusia yang kompeten di

berbagai lini kerja di perusahaan dapat

memberikan performa yang baik bagi perusahaan.

6 Sarana & Prasarana Adanya sarana dan prasarana K3 yang tersedia di

perusahaan membantu pekerjaan P2K3 dan

merupakan fasilitas keamanan & K3 yang berguna

bagi karyawan maupun perusahaan.

7 Pelatihan Adanya pelatihan yang dilaksanakan membantu

karyawan meningkatkan pengetahuan mereka di

bidang K3. Dengan pelatihan ini karyawan

mengetahui potensi hazard dan berupaya

melakukan pencegahan sebelum terjadi

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

8 Manajemen Risiko & Manajemen

Tanggap darurat

Adanya manajemen risiko dan manajemen

tanggap darurat membuat perusahaan selalu siap

dan siaga terhadap situasi berbahaya dan situasi

darurat yang dapat terjadi di perusahaan.

Aspek Komunikasi

9 Komunikasi Adanya komunikasi yang berjalan lancar baik

melalui komunikasi langsung maupun melalui

persuratan membantu perusahaan untuk saling

bertukar informasi dari karyawan ke manajemen,

begitupun sebaliknya. Ini tentu memudahkan

dalam hal penyampaian ingormasi terkait K3.

NO VARIABEL KETERANGAN

10 Pelaporan Adanya pelaporan berkala yang dilaksanakan

perusahaan dapat memberikan informasi kepada

pihak karyawan dan perusahaan mengenai

evaluasi kerja dan kinerja K3.

11 Pendokumentasian & Pengedalian

Dokumen

Adanya pendokumentasian dan pengendalian

dokumen yang dipelihara dan mudah diakses

memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam

hal pemenuhan kriteria audit dan dapat digunakan

untuk pelaksanaan identifikasi dan infestigasi

Kesimpulan : Implementasi sistem manajemen K3 di perusahaan tidak dapat berjalan lancar

tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena itu, perusahaan sebaiknya

memperhatikan sebelas (11) aspek tersebut diatas demi terciptanya implementasi sistem

manajemen K3 dengan kriteria yang memuaskan ( ≥85% )dan terhindar dari kecelakaan kerja

dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan model implementasi SMK3 tersebut diatas

dijabarkan positif impact terkait pelaksanaan SMK3 diperusahaan,

sebagai berikut:

Gambar 4. 4 Positif Impact Implementasi Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

Berdasarkan variabel yang associated terhadap

implementasi SMK3 di perusahaan ditemukan positive impact

terhadap pelaksanaanya yaitu; terciptanya keselamatan kerja,

kesehatan kerja, peningkatan income, produktivitas kerja dan

pencapaian prestasi zero accident di perusahaan.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Nvivo

kata yang paling sering muncul adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Word Cloud Implementasi Sistem Manajemen K3

Berdasarkan word cloud di atas, dalam proses penelitian ditemukan

kata yang paling sering digunakan informan penelitian yaitu kata

perusahaan, implementasi, manajemen, pelatihan, komunikasi, kerja,

kinerja, komitmen, rabmu, sarana, dokumen, pelaporan, pekerjaan

kendala dan lain-lain.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Sistem

Manajemen K3 PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Makassar , maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperoleh tingkat capaian implementasi Sistem Manajemen

K3 tingkat lanjutan di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar yaitu 83% dengan kategori tingkat

penilaian penerapan baik. Elemen yang memenuhi kriteria

sebanyak 137 elemen, yang parsial sebanyak 28 elemen

dan 1 elemen yang tidak memenuhi kriteria. Untuk yang

belum memenuhi kriteria agar segera diimplementasikan dan

melengkapi dokumen terkait.

2. Untuk aspek Struktur Birokrasi PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar mampu mengimpelemtasikan

sistem manajemen K3 yang dapat berintegrasi dengan

manajemen perusahaan. Hal ini terbukti dengan adanya

penghargaan zero accident yang diraih oleh perusahaan

yang secara tidak langsung berdampak positif terhadap

income perusahaan dan produktivitas kerja. Adapun acuan

perusahaan yaitu UU No 1 Tahun 1970, PP No 50 Tahun

2012 dan peraturan direksi No 38 Tahun 2011 tentang

pedoman pelaksanaan K3. Namun untuk PP No 50 Tahun

2012 agar dilaksanakan evaluasi internal dan eksternal

secara berkala.

3. Untuk aspek Disposisi PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar telah memiliki kebijakan K3 dan

komitmen tertulis yang diperbaharui dan telah diajukan

kepada pimpinan puncak. Sementara untuk karyawan, telah

memiliki kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan K3 di

tempat kerja sehingga mereka berpatisipasi aktif dengan

menaati peraturan yang ada melalui bekerja sesuai SOP dan

penggunaan APD.

4. Untuk aspek Sumber Daya PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar telah memiliki tim P2K3

dengan sekertaris P2K3 yang telah bersertifikasi Ahli K3

umum sesuai dengan peraturan dan perundangan dan

perwakilan ahli K3 dari tiap devisi. Untuk tenaga kerja baru

telah diberikan informasi mengenai K3 sebelum bekerja

Sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian

khusus seperti operator telah memiliki lisensi. TPM juga

telah menyiapkan sarana dan prasarana dan anggaran

khusus untuk pelaksanaan K3 di perusahaan. Untuk

keadaan darurat juga telah ada tim quick respon untuk

penanganan keadaan darurat.

5. Untuk aspek komunikasi PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar antara pihak manajemen dan pihak lain

di perusahaan dilaksanakan secara lisan maupun

persuratan. Bagi visitor wajib mengikuti safety induction

sebelum mamasuki area pabean. TPM juga secara rutin

melakukan pelaporan setiap triwulan kepada dinas tenaga

kerja dan laporan tahunan kepada kantor pusat untuk

evaluasi kinerja K3. Namun untuk pendokumentasian dan

pengendalian dokumen terkait K3 masih perlu dilengkapi

agar dapat memudahkan investigasi dan audit saat

dibutuhkan.

6. Model implementasi sistem manajemen K3 terdiri dari aspek-

aspek yang mendukung tercapainya implementasi

berdasarkan tujuan sistem manajemen K3 dengan variabel

yang sociated yaitu manajemen terintegrasi, prosedur dan

instruksi kerja, komitmen K3, kesadaran, sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, pelatihan, manajemen risiko

dan manajemen tanggap darurat, komunikasi, pelaporan dan

pendokumentasian dan pengandalian dokumen.

B. SARAN

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya:

1. Melakukan uji hubungan terhadap variabel model

implementasi sistem manajemen K3. Untuk mengetahui

apakah dalam uji statistik didapatkan nilai signifikansi

variabel terhadap implementasi sistem manajemen K3.

2. Melakukan uji seberapa besar hubungan variable.

Saran bagi perusahaan:

1. Perlunya pengawasan dan edukasi kepada seluruh

karyawan dan mitra kerja yang beraktivitas di area terbatas

agar senantiasa menaati peraturan untuk menggunakan

APD dan tidak berada di jalur lintasan dan alat yang sedang

beroperasi.

2. Pemberian punishment dan reward kepada karyawan dan

mitra kerja di lingkungan perusahaan agar budaya K3 dapat

berjalan dengan maksimal melalui peningkatan kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

Aan komariah, Djam’an Satori. (2011). Metode Penelitihan Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Ahmad, J. (2011). Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan (Vol. I). Gedung La Macca Lt. 1 Kampus UNM Gunung Sari Baru Jl. A.P Pettarani Makassar 90222: Badan Penerbit UNM

Almani, Hasyrul. (2013). Faktor Yang Berhubungan Dengan Persepsi Karyawan Unit Produksi Tonasa Iv Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Terjadi Pt. Semen Tonasa

Tahun 2013. Bagian K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Andriyanto, muhammad. (2017). Hubungan predisposing factor dengan

perilaku penggunaan APD pada pekerja unit produksi I PT. Petrokimia Gresik. Universitas Airlangga. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 6, No. 1 Jan–April 2017: 37–47

Apriandi, Korry. (2014). Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Berdasarkan Ohsas 1800: 2007 Pada Unit Spinning V Pt. Sinar Pantja Djaja (Pt. Spd) Di Semarang Tahun

2014. Unnes Journal Of Public Health. Issn 2252-6528 Bazeley, P. & Richard, L. (2000). The Nvivo Qualitative Project Book.

Sage Publication. Thousand Oaks.

Bird, E. Frank, Jr Dan Germain, L.G., (1986). Practical Loss Control Leadership. Published By Institute Publishing, Devision Of International Loss Control Institute, Georgia, Usa

Blaikie, N. (2000). Designing Social Research. Polity Press, Cambridge.

Detik Finance. (2017). Ada 398 Juta Perusahaan baru di dalam 10 Tahun Terakhir. (Diupdate 27 April 2017, 14.14 WIB)

https://n.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-dalam-10-tahun-terakhir [diakses 23 februari 2018]

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.

Ekonomi Kompas. (2015). BPJS, Jumlah Kecelakaan Kerja Turun.

(Diupdate 11 Juli 2015, 11.00 WIB) http://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2015/07/11/110732626/Bpjs.Jumlah.Kecelakaan.Kerja.Turun [Diakses 09 Februari 2018, Pukul 9:48]

Elmore, R. (1993). Modelos organizacionales para el analisis de la implementacion de programas sociale. L. Aguilar, 185-249.

Fern, E. F. (2001). Advance Focus Group Research. Sage. Thousand

Oaks. Finance Detik Com. (2018). Angka Kecelakaan RI Meningkat Ke 123 Ribu

Kasus di 2017. (Diupdate 6 Februari 2018)

https://Finance.Detik.Com/Moneter/D-3853101/Angka-Kecelakaan-Kerja-Ri-Meningkat-Ke-123-Ribu-Kasus-Di-2017 [Diakses 09 Februari 2018, Pukul : 9:34]

Gemely, Delfani. (2017) Laporan Residensi Keselamatan Dan Kesehatan

Kerja Di Pt. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar Tahun 2017. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Goggin, Malcolm L et al, (1990). Implementation, Theory and Practice:

Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA. Greenbaum, T,L. (2006). Moderating Focus Groups. Sage. Thausand

Grindle, Merilee S, (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton. University Press, New Jersey.

Handoko, hani. (1999). Manajemen. Yogjakarta. BPFE-Yogjakarta

Heinrich. (1950). Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach. Hendri. (2012). Analisis Tingkat Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perusahaan Gokpl Dalam

Menekan Angka Kecelakaan Dalam Kegiatan Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi. Universitas Indonesia.

Hill, Michael. & Hupe, Peter. (2002). Implementing Public Policy

:Governance In Theory and in Practice. California: Sage. Publicarion Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU : Wiley Online Library.

Hongadi, Elvira., Praptiningsih, maria. (2013). Penerapan Program

Kesehatan dan keselamatan kerja pada PT. Rhodia Manyar di Gresik. Agora Vol 1 No 3 (2013)

International Labour Organization (ILO). (2004). Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di Indonesia. Manila Indrawan, R. & Yaniawati R.P. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif,

kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan

pendidikan, Bandung. PT. Refika Aditama Ingram, Helen, Anne L. Schneider, & Peter deLeon. (2007). “Social

Construction & Policy Design”. In theories of the Policy Process, 7th ed., ed. Paul Sebatioer. Boulde, CO: Westvies Press, 93-126.

Internasional Labour Organization. (2011). OHS Management System : A tool for Continual Improvement. ISBN 978-92-2-124740-1 (web pdf). Italy. International Training Center Of the ILO.

James A. F. Stoner, Management, Prentice/ Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York. (1982), hal 8.

Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta (Public

Policy. Terjemahan Rick Ismanto). Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Kasmad. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik (F. Ardlin Ed). BTN

KNPI Jl. Benua 1 A3/2 Daya Makassar: Kedai Aksara. Kiviniemi, Markku. (1986). “Public Policy and Their Targets : A Typologi of

the Concept of Implementation”. International Social Science Journal,

Vol . 38 No 2 hal 251-265. Koontz, Harold, Cyril O'donnell, And John Halff. (1976). Management: A

Systems And Contingency Analysis Of Managerial Functions.

Kurniawan, Yanuar. (2015). Tingkat Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi, Studi Kasus Di Kota Semarang. Skripsi Teknik Sipil. Universitas

Negeri Semarang.

Leedy, P. D & Ormrod, J. E. (2005). Practical Research: Planning and

Design. 8th edn. Pearson. Upper Saddle River.

Liputan 6 [homepage on internet], Jakarta: Liputan 6 [update 2017 jan 12; cited 2018 Feb 11]. Pekerja yang Meninggal di 2016 Naik Lebih dari

300 Persen; Avaliable from: http://M.Liputan6.Com/Bisnis/Read/2825144/Pekerja-Yang-Meninggal-Di-2016-Naik-Lebih-Dari-300-Persen

Mangkuprawira, S. dan A. Vitayala Hubeis. (2007). Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia, Bogor.

Matland, Ricard E. (1995). “Synthesizing the implementation Literature:

the Ambiguity – conflict Model of Policy Implementation. Journal of

Public Administration Research & Theory. Vol. 5, No 2: 145-174 Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1983). Implementation

and Public Policy, New York: HarperCollins. Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn. (1978). The Policy

Implementation Process: A Conceptual Framework Administration &

Society. Sage Publication, Inc. Morgan, D.L. (1998), Planning Focus Group, vol. 2. Sage, Thousand

Napolitano, M., McClauley, L., Beltran, M & Philips, J. (2002). The dynamic Process of Focus Group with Migran Farmworkers : The Oregon Experience’, Journal of Immigrant Health, Vol. 4, No 4, PP.

177 – 182. Nujhani, J., & Julantina. I (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Persiapan

Lahan Pusri Iib Pt. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Vol. 1, No. 1, Desember 2013.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05 Tahun 1996 Tentang Sistem

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 Tentang

Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Polla, P., Mangandangi, R & Walangitan. (2015). Pengaruh Penerapan SMK3 lingkungan terhadap produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi. Universitas Samratulangi. Fakultas Teknik Jurusan Sipil

Manado Prawita, Dimas. (2013). Pengaruh Penerapan SMK3 terhadap kinerja

karyawan PT. Adhi Karya Tbk. FISIP.

Priyono, M. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Vol. Second). Zifatama Publisher Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo Telp/fax : 031-7871090: Zifatama Publisher.

Purwanto, Erwan & Sulistyastuti. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (I ED. Vol. II). Klitren Lor GK II /15 Yogjakarta: Penerbit Gava Media

Ramadan, Prilia. (2014). Pengaruh pengetahuan K3 dan sikap terhadap kesadaran berperilaku K3 di CNC dan PLC SMK 3 Yogyakarta. Yogyakarta. Program studi Pendidikan Mekatronika. Universitas

Negeri Yogyakarta.

Ramadhan, A. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja (Smk3) (Studi Pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng). Fisip. Universitas Indonesia.

Ripley, Randall, B. (1985). Policy analysis in Political Science. Chicago:

Nelson-Hall. Salafuddin, M., & Ananta, H. (2013). Implementasi Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Pln (Persero) Area

Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Produktivitas Kerja Karyawan. Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Jurnal Teknik Elektro Vol. 5 No. 1

Januari - Juni 2013 Santoso, G. (2004). Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Sarosa, S. (2012). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. PT. Indeks. Kembangan-Jakarta Barat

Saunders, M., Lewis, P. & Thronhill, A. (2007). Research Methodes For

Business Students, 4th edn. FT Prentice Hall, Harlow. Sebatier, Paul A. & Hank C Jenkins-Smith, (Eds). (1993). Policy Change

and Learning. Boulder, CO: Wesrview Press.

Sindonews. (2017). Peserta Jamsostek Alami Kecelakaan. [Online]. (Diupdate Selasa, 18 Februari 2014 - 15:44 WIB) http://Ekbis.Sindonews.Com/Read/836859/34/192911-Peserta-

Jamsostek-Alami-Kecelakaan-Kerja-1392713047 [Diakses 09 Februari 2018, Pukul 10: 15]

Suardi, Rudi. (2005). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja; Panduan Penerapan berdasarkan OHSAS 18001 & Permenaker 1996. Jakarta. Penerbit PPM.

Sugiono. (2013). Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, penelitian tindakan dan penelitian evaluasi.

Alfabeta. Bandung Sugiyono. (2001). Metode Penelitian Administrasi. Jl. Gegerkalong Hilir

No. 88 Bandung: Alfabeta.

Surmayadi, Nyoman.I.(2005). Efeketifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama

Suryosagoro, S. B. (2012). Analisis Kondisi Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Menuju Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. E-Jurnal Matriks Teknik Sipil Vol. 1 No. 4/Desember 2013/496 , 496.

Susihono, wahyu. (2013). Penerapan Sistem Manajemen K3 dan identifikasi potensi bahaya kerja (studi kasus di PT. LTX Kota Cilegon - Banten). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Spektrum

Industri, 2013, Vol. 11, No. 2, 117 – 242. ISSN : 1963-6590 Tando, Naomy Marie. (2013). Organisasi Dan Manjemen Pelayanan

Kesehatan. Jakarta: In Media

Tarwaka. (2016). Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan Di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.

Tarwaka. (2017). Manajemen Dan Implementasi Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.

Templeton, J.F. (1994). The Focus Group: A Strategic Guide ti Organizing,

Conducting and Analyzing The Focus Group Interview. Irwin,

Chicago. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen K3

Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis

Kurikulum,Grasindo,Jakarta, (2002) ,hal70

Weiss, Carol H. (1972). Evaluation Research: Methods for Assesing Program Effectiveness. Prentice Hall, New Jersey.

Winarno, Budi. (2004). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogjakarta:

Media Presindo Wulandari, C., Wardani, Mila & Harianto, F. (2015). Evaluasi Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada

Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan Iii 2015, Isbn 978-602-98569-1-0. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

Wuon, A. B. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Kerismas Witikco Makmur Bitung. Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi

Yin, R. K. (2008). Case study Research Design and Methods (Vol 5): SAGE Publication, inc.

Yunita, Messah, dkk. (2012). Kajian Implementasi SMK3 pada perusahaan

jasa konstruksi di kota kupang. Jurnal Teknik Sipil Vol. 1 No.4 September 2012

Zulyanti, noer. (2013). Komitmen Kebijakan K3 sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja (Studi pada Mitra Produksi

Sigaret (MPS) KUD Tani Mulyo Lamongan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. DIA, Jurnal Administrasi Publik Desember 2013, Vol. 11, No. 2, Hal. 264 - 275

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

LEMBAR PERMOHONAN KESEDIAAN

INFORMAN PENELITIAN

Nomor Informan :

Nama :

Jabatan :

Tempat Tugas :

Informan yang terhormat, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delfani Gemely

NIM : P1800216004

Adalah mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar Konsentrasi Keselamatan

dan Kesehatan Kerja, yang akan melakukan Penelitian tentang “Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar”.

Dengan ini saya mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar

persetujuan dan menjawab pertanyaan dalam wawancara ini.

Segala informasi yang saudara berikan saya akan pegang teguh kerahasiaannya dan akan menjadi dokumentasi ilmiah dalam penelitian ini, apabila Bapak dan Ibu perlu informasi lebih lanjut mohon

menghubungi nomor 085145085259/ email delfani.gemely@yahoo.com/ FKM Unhas Jurusan K3/ Jalan Mustafa Dg Bunga No 85, Kabupaten Gowa.

Demikian atas bantuan dan partisipasi bapak & ibu saya ucapkan terima

kasih.

Makassar, 2018

Peneliti Informan

Delfani Gemely _____________________

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN &

KESEHATAN KERJA

PT. PELINDO IV (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR

A. SUBJEK WAWANCARA :

B. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Departemen :

Tanggal wawancara :

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Implementasi

Sistem Manajemen K3?

2. Apakah ada unit khusus yang bertanggung jawab terhadap

implementasi K3 di perusahaan?

3. Apakah sejauh ini SMK3 dapat terintegrasi secara komprehensif

dengan manajemen perusahaan?

4. Standar apa yang menjadi acuan / pedoman perusahaan dalam

pelaksaan Sistem Manajemen K3?

5. Pelatihan apa saja yang pernah anda dapatkan?

6. Apakah saja sarana & prasarana yang dipersiapkan perusahaan

untuk menjamin lancarnya implementasi K3 di perusahaan?

7. Apakah ada program pelatihan khusus bagi karyawan/pekerja

terkait dengan K3?

8. Bagaimana bentuk identifikasi bahaya & penilaian risiko di

tempat kerja?

9. Apakah keadaan darurat yg potensial telah diidentifikasi?

10. Apakah prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan &

diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja?

11. Apakah ada tim khusus jika terjadi keadaan darurat?

12. Bagaimana mekanisme komunikasi program K3 di perusahaan

13. Apakah ada manajemen khusus yang mangatur terkait sistem

pelaporan rutin K3 secara komprehensif?

14. Apakah sebelumnya pernah dilaksanakan evaluasi secara

menyeluruh terhadap kinerja implementasi K3? Seperti audit

internal maupun eksternal?

15. Bagaimana mekanisme pendokumentasian & pengendalian

dokumen terkait implementasi K3 perusahaan?

16. Bagaimana bentuk penetapan kebijakan K3 & jaminan

komitmen K3 di perusahaan ini?

17. Apa yang menjadi sasaran / indikator kinerja K3?

18. Adakah jangka waktu khusus untuk waktu pencapaian?

19. Apakah implementasi K3 di dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan kinerja di perusahaan?

20. Apakah ada kendala yang dihadapi perusahaan dalam

implementasi K3 di perusahaan?

A. ASPEK STRUKTUR BIROKRASI

MATRIKS 1

Aspek Struktur Birokrasi, berhubungan dengan penyataan informan mengenai adanya unit khusus yang bertanggung jawab mengenai SMK3 di perusahaan dan dapat berintegrasi dengan manajemen di perusahaan melalui adanya

acuan/ pedoman dan instruksi kerja.

PERTANYAAN TENTANG: KODE

INFORMAN

DATA EMIK REDUKSI KONSEP ETIK

Unit K3 di Perusahaan MN Khusus untuk di Terminal Petikemas Makassar, yang

ditugaskan untuk menangani implementasi K3 itu

dibagian SDM umum khususnya di pengamanan dan

Di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar yang menangani

implementasi K3 telah terintegrasi antara

pengamanan dan K3 di bawah naungan devisi

SDM yang telah ditunjuk dan diberikan

pelatihan kepada yang dianggap mumpuni

dan mempunyai pengalaman kerja yang

kemudian oleh perusahaan diikutkan

pelatihan Ahli K3 Umum. Secara spesifik

ditangani oleh supervisi keamanan dan K3.

Untuk mencegah terjadinya gangguan

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja

dalam rangka peningkatan efisiensi dan

produktivitas kerja, perlu penerapan

keselamatan kerja, hiegen perusahaan dan

kesehatan kerja diperusahaan sehingga

perusahaan perlu memiliki Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk

membantu pimpinan perusahaan dalam

penerapan keselamatan kerja, hiegen

perusahaan dan kesehatan kerja. Setiap

tempat kerja dengan kriteria tertentu

pengusaha atau pengurus wajib membentuk

P2K3 (Permenaker No 4 Tahun 1987)

BM Untuk PT. Pelabuhan Indonesia IV khususnya Terminal

Petikemas Makassar memang ada khusus unit

menangani masalah K3 yang sudah terintegrasi antara

pengamanan dan K3 dibawah devisi Sumber Daya

Manusia (SDM). Kemudian secara spesifik ditangani

oleh supervisi keamanan dan K3.

BD Jadi dalam perusahaan kami ada, di masing-masing

yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek K3. Jadi

yang bertanggung jawab terhadap K3 secara

menyeluruh dalam perusahaan kami yaitu dalam bentuk

divisi struktur SDM dan umum yang telah ditunjuk dan

diberikan pelatihan bagi yang dianggap mumpuni dan

punya pengalaman kerja kemudian oleh perusahaan

diberikan pelatihan Ahli K3.

Manajemen Terintegrasi MN Sejauh ini untuk penerapan SMK3 yang ada di TPM,

sebagian besar sepenuhnya sudah terintegrasi dengan

sistem manajemen perusahaan. Menurut saya yang

dimaksud Implementasi Sistem Manajemen K3 yaitu

penerapan nilai-nilai sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja yang diintegrasikan dengan sistem

manajemen yang ada di perusahaan.

Implementasi SMK3 di Di PT. Pelindo IV

(Persero) Terminal Petikemas Makassar telah

dapat terintegrasi dengan sistem manajemen

perusahaan secara komprehensif. Untuk

cakupan manajemen K3 telah sangat

membantu manajemen perusahaan.

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja yaitu dengan menerapkan

rencana K3 secara efektif dengan mengembangkan emampuan dan

mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan

sasaran K3. Dalam hal ini pengurus harus

menunjuk personil-personil yang mempunyai kualifikasi dengan kriteria:Adanya jaminan

kemampuan berupa; Sistem Manajemen K3 harus terintegrasi dengan sistem manajemen

BM Sampai saat ini Sistem Manajemen K3 sangat

terintegrasi dengan baik secara komprehensif dengan

perusahaan perusahaan secara komprehensif; (Tarwaka, 2017),

Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3

yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87 UU No 13 Tahun

AR Ya, selama ini memang kami mengusahakan

bagaimana agar dapat terintegrasi dengan secara total

di perusahaan mengenai SMK3 ini.

BD Iya, telah dapat terintegrasi

TH Kalau masalah dengan integrasi saya rasa sudah

terintegrasi. Kalau cakupannya manajemen K3

harusnya sangat membantu.

Prosedur dan Instruksi Kerja MN Untuk pelaksanaan Sistem Manajemen kita ada acuan

terkait penerapan SMK3 misalnya; SOP yang sudah

terintegrasi dengan nilai-nilai K3, kemudian

penanganan bahan berbahaya yang ditinjau dari segi

peraturan yang ada.

Saat ini PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Makassar menerapkan standar

ISO 19001;2015 dan ISO 14001 mengenai

lingkungan. Untuk skala nasional mengacu

kepada keputusan Menteri dan Departemen

Ketenagakerjaan yaitu Sistem Manajemen K3.

Kemudian untuk internal ada Peraturan

Direksi No 38 Tahun 2011 tentang pedoman

pelaksanaan K3 di PT. Pelindo IV (Persero)

Terminal Petikemas Makassar. Pelaksanaan

Sistem manajemen perusahaan telah memiliki

acuan terkait implementasi SMK3. Misalnya

adanya Standar Operasional Prosedur yang

telah terintegrasi dengan nilai-nilai K3 dan

penanganan bahan berbahaya sesuai dengan

peraturan perundangan, peraturan khusus

terkait keselamatan saat memasuki area

terbatas seperti kewajiban menggunakan

rompi, helm safety, dan wajib melintas di jalur

yang telah ditentukan.

Terdapat prosedur yang terdokumentasi,

memperoleh, memelihara dan memahami

peraturan perundang-undangan, standar,

pedoman teknis dan persyaratan lain yang

relevan di bidang K3 untuk seluruh tenaga

kerja di perusahaan (PP No 50 Tahun 2012) MG Ada peraturan khusus terkait keselamatan bagi pekerja

saat memasuki area terbatas seperti menggunakan

rompi, helm safety, dan melintas di jalur yang

ditentukan.

BM Yang menjadi acuannya tentu adalah peraturan-

peraturan, perundang-undangan kemudian kebijakan,

peraturan direksi mengenai K3 dari internal

perusahaan.

AR Untuk sekarang ini kami menerapkan standar ISO

9001;2015 dengan ISO 14001 mengenai lingkungan

yang versi terbaru. Sementara untuk standar yang di

Indonesia masih mengacu pada standar SMK3 yang

diterapkan di Indonesia itu sendiri.

BD Adanya Peraturan Direksi No 38 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan K3 di Pelindo IV.

TH Undang-undang di keputusan menteri dan departemen

tenaga kerja dll. Kami selalu mengacu pada itu. Ada

Peraturan Direksi juga. Tetapi kita selalu berkiblat pada

peraturan kementerian ketenagakerjaan.

B. ASPEK DISPOSISI Matriks 2

Aspek diposisi, terkait pernyataan informan mengenai adanya komitmen K3 yang dinyatakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan puncak dan adanya kesadaran pekerja yang berperan aktif mendukung tujuan

dan sasaran SMK3

INFORMAN

Komitmen K3

BM Implementasi Sistem Manajemen K3 merupakan tata

kelola atau kepemimpinan yang bertindak dengan ide

yang terencana, kemudian ada prinsip dan etika untuk melakukan suatu dalam mewujudkan tujuan

atau proses tindakan yang harus konsisten. Jadi dilakukan secara tertulis, kemudian ada komitmen

dari pimpinan, serta dilakukan sosialisasikan kepada stake holder. Tentu sasaran utama kita adalah setiap

tahunnya mudah-mudahan kita bisa zero accident. Secara khusus bahwa kita berupaya setiap hari selalu

konsisten terhadap penerapan K3. Jangka waktu

khususnya minimal dalam satu tahun zero accident.

Implementasi SMK3 merupakan tata kelola

atau suatu kepemimpinan yang bertindak

dengan ide yang terencana, memiliki prinsip dan etika dalam bertindak untuk mewujudkan

tujuan secara konsisten. Komitmen K3 perusahaan dibuat secara

tertulis, adanya komitmen pimpinan perusahaan dan dilakukan sosialisasi kepada

pekerja melalui stakeholder dan juga kepada visitor.

Adapun sasaran implementasi Sistem Manajemen K3 perusahaan yaitu zero accident setiap tahun. Perusahaan berhasil

mendapat penghargaan zero accident yang

memenuhi standar, yaitu 3 juta jam kerja

perusahaan dalam satu tahun. Dimana standarnya yaitu 1 juta jam kerja tanpa incident. Tingginya jam kerja yang

dilaksanakan setiap tahun karena banyaknya

pengguna jasa yang dan orang-orang yang

beraktivitas di area PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar.

Adapun bentuk komitmen di lapangan atau di lingkungan kerja yaitu pekerja menggunakan helm, rompi dan sepatu safety. Bagi yang

tidak menggunakan APD akan diberi teguran

dari manajemen. Namun sebaiknya sistem manajemen K3 tidak

hanya di lapangan namun juga implementasi K3 bagi staff. Sehingga untuk implementasi

K3 di perkantoran juga sebaiknya

ditingkatkan. Untuk mengoptimalkan kinerja K3 perusahaan

melaksanakan evaluasi program P2K3. Untuk implementasinya sendiri tentunya adanya

Setiap perusahaan wajib menerapkan

SMK3 di perusahaannya. Berlaku bagi

perusahaan yang mempekerjakan pekerja/ buruh paling sedikit 100 orang

atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (Pasal 5 PP No 50 Tahun 2012)

Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan ditandatangani oleh

pengurus atau pengusaha, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3

serta komitmen terhadap peningkatan

K3 (PP No 50 Tahun 2012) Setiap tenaga kerja berhak mendapat

perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk

kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional,

dan bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin

pula keselamatannya (UU No 1 Tahun

Di perusahaan kami memang ada untuk ditujukan

kepada stake holder kita dan pengunjung yang

berkunjung ke lokasi kita/ perusahaan kita. Yang menjadi indikator kita bahwa kinerja K3 kita salah

satunya dari penghargaan zero accident yang beberapa tahun berturut-turut diraih.

Kemudian JKO kita yang memenuhi penerimaan zero accident yang melebihi 3 juta jam kerja. Terkait untuk

penghargaan zero accident dari disnaker itu syaratnya yaitu jam kerja orang tanpa incident yaitu

sekitar 1 juta jam kerja dalam 1 tahun, sedangkan

khusus untuk perusahaan kami ini bisa lebih dari 3 juta jam kerja karena banyaknya orang-orang yang

beraktifitas di area kami.

TH Kalau masalah komitmen, ini berbicara mengenai bagaimana mereka menjalankan yaa. Safety yaa..

kalau terkhusus itu seperti memakai helm, rompi, dan sepatu keselamatan di lapangan atau dimanapun di

lingkungan pekerjaan tetap masih jalan selama ini. Kalaupun untuk yang tidak memakai, itu kami tegur;

jadi ada teguran dari manajemen. Kalau bicara terkait dengan implementasi berarti terkait dengan

penerapannya di lapangan yah. Saya rasa kalau

terkait dengan masalah implementasi, bagaimana kita menerapkan sistem K3 itu di lapangan diseluruh

bidang perusahaan tidak hanya di lapangan tapi bagi

staff juga. Karena jika hanya di laksanakan di lapangan saya rasa, yaaa memang harus

dilaksanakan di lapangan juga paling utama kan karena terkait dengan safety dll. Tapi kalau K3 itu

juga terkait dengan kesehatan di lingkungan kerja jadi untuk masalah penerapan itu harusnya di semua

lingkup pekerjaan, bahwa untuk di staff maupun di lapangan. Karena yang selama ini yang diperhatikan

di K3 ini, untuk yang di staff untuk penerapan SMK3 itu sepertinya bukan tidak jalan, tapi kurang

diterapkan.

integrasi antara manajemen perusahaan untuk menjamin dan melindungi keselamatan

dan kesehatan pekerja melalui upaya

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Komitmen perusahaan semata-mata tidak hanya untuk mencapai sertifikasi namun juga

berfokus pada peningkatan pengetahuan karyawan dan budaya k3 di seluruh kantor

cabang perusahaan. Sehingga implementasi sistem manajemen K3 tidak hanya terpaku

pada aturan sebagai pengawas namun lebih menitikberatkan pada kesesuaian

pelaksanaan di lapangan demi keselamatan

dan kesehatan kerja. K3 tidak dilaksanakan untuk menjamin

keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang ada di suatu lingkungan kerja yang

dikomunikasikan/ disebarluarkan kepada seluruh pekerja dan pengunjung di tempat

kerja.

BD Komitmen yang dilakukan perusahaan di bidang K3

yaitu, pihak manajemen mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan P2K3 itu sendiri. Implementasi menurut

saya yaitu penerapan manajemen K3 yang terintegrasi pada manajemen perusahaan untuk

menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan

AR Perusahaan kami sekarang sangat berkomitmen dan sangat ingin melaksanakan implementasi dari

kegiatan K3 itu sendiri bukan hanya untuk memperoleh sertifikasi. Terbukti karena dengan

seringnya dilakukan pelatihan-pelatihan K3 untuk

seluruh cabang di perusahaan. Jadi implementasi SMK3 adalah suatu satuan pelaksanaan yang

menitikberatkan kepada pelaksanaan sistem itu sendiri bukan hanya berupa aturan-aturan yang

diterapkan di perusahaan tetapi lebih mengarah ke pelaksanaan peraturan itu sendiri. Terhadap aturan

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

MG Kalau menurut saya, kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan suatu bidang yang menjamin

nilai-nilai keselamatan dan bisa dibilang juga

kesejahteraan manusia yang bekerja disuatu institusi maupun di lokasi proyek. Tahu, Ada peraturan yang

terpajang dan dilapangan juga ada saya lihat himbauan mengenai masalah K3.

Kesadaran K3 BM Sangat berkontribusi, jadi apabila diukur dari

implementasi K3 terhadap produksi atau penghasilan perusahaan itu sangat besar sekali. Artinya dengan

adanya kepatuhan terhadap K3 mendorong tumbuhnya suatu perusahaan tentang bagaimana

Implementasi K3 berkontribusi terhadap produktivitas dan income perusahaan. Adanya

kepatuhan dan komitmen terhadap peraturan

dan perundangan mengenai K3 secara tidak langsung mendorong pertumbuhan

Hasil penelitian di PT. Adhi Karya

(Persero) Tbk Menunjukkan bahwa SMK3 memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (Prawita, 2013)

komitmen kita dalam implementasi K3. Karena saya yakin dan saya sadar bahwa jika K3 di perusahaan

diterapkan dengan baik tentu secara tidak langsung

mendorong pertumbuhan perusahaan. .....Pasti kendala itu ada tetapi kendala itu bisa kita

tangani sepanjang ada komitmen bersama kemudian ada upaya yang kita lakukan. Kendala itu ada, apalagi

di internal kita dalam penerapan K3 yaitu kearifan lokal atau budaya kita, pemahaman K3 yang kurang.

Nah itulah kendala-kendala dan tantangan kita untuk dapat memberikan pemahaman kepada mereka.

Kerena dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang K3 berarti kurangnya sosialisasi kepada

mereka sehingga itu juga bisa menjadi kendala.

Untuk penyempurnaan kedepan kita belum bisa mengevaluasi akan seperti apa. Namun semoga

kedepannya bisa lebih maju.

perusahaan. Dalam pelaksanaannya tentu ada kendala namun dengan adanya komitmen

bersama dan upaya yang dilakukan sehingga

kendala yang ada dapat teratasi. Implementasi Manajemen K3 menunjang juga

peningkatan kinerja perusahaan. Pekerja yang selamat dan sehat secara tidak langsung

meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini ditandai dengan kecilnya jumlan incident dan

penghargaan zero accident. Di triwulan pertama ada 2 accident yang terjadi,

diharapkan kedepannya tidak terjadi kecelakaan lagi.

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam

implementasi Di lingkungan kerja sadar K3 dapat dilakukan

dengan mematuhi segala peraturan K3 seperti; rambu-rambu K3 di lingkungan kerja,

penggunaan Alat Pelindung diri, mensosialisasikan aturan K3 kepada tenaga

kerja. Adapun kendala yang dihadapi dalam

implementasi SMK3 karena P2K3 masih

bergabung dengan devisi SDM dan umum. Sehingga masih terjadi double job, selain

pekerjaan di SDM juga bertugas sebagai P2K3. Di perusahaan lain devisi K3 sudah

berdiri sendiri dan petugasnya khusus menangani K3 perusahaan.

Pelaksanaan laporan P2K3 dilaksanakan setiap tiga bulan kepada dinas

ketenagakerjaan setempat dan laporan

kepada kantor pusat untuk dievaluasi. Saran bagi perusahaan terkait implementasi

SMK3 diharapkan daerah rawan kebakaran yang belum dilengkapi oleh apar segera

dilengkapi dan akan dilebih baik lagi jika menggunakan sistem pemadam yang lebih up

date dan tidak menggunakan tenaga manusia sehingga bisa lebih efisien.

MN Itu sangat jelas bahwa peningkatan kinerja sangat berkontribusi dalam perusahaan. Apabila pekerja-

pekerja kita selamat dan sehat otomatis produktivitas akan meningkat ditandai dengan kecilnya incident

dan zero accident. Jadi kami sangat bersyukur sekali karena untuk tahun ini triwulan pertama ada sekitar 2

incident saja, mudah-mudahan kedepannya lebih

berkurang lagi..... ........Kalau kendala, banyak juga terutama untuk yang

stake holder kita dan pemakai-pemakai jasa dari luar yang rata-rata tingkat pendidikannya kurang.

Misalnya; supir-supir yang akan memasuki area terkadang memiliki kurangnya kesadaran masih

rendah sehingga kita terkadang masih kesulitan untuk mengarahkan. Tapi, kami selalu berusaha

mengkomunikasikan ataupun mensosialisasikan agar

mereka safety saat memasuki area perusahaan kami.

AR Salah satunya yaitu dengan mematuhi segala

peraturan-peraturan K3 berupa; rambu-rambu

ataupun pemakaian alat-alat pelindung diri. Kemudian mensosialisasikan aturan- aturan K3 tersebut kepada

tenaga-tenaga kerja yang lain yang belum paham terhadap K3. Salah satu kendala terberat bagi kami

yaitu; belum adanya dibentuk satu bidang khusus yang menangani masalah K3 karena selama ini

masih bergabung dengan devisi yang lain. Jadi orangnya masih mengerjakan dua pekerjaan selain

K3 juga mengerjakan pekerjaan dibidangnya masing-

masing sementara di perusahaan-perusahaan yang

lain K3 nya sudah berdiri sendiri. Petugasnya khusus menangani K3.

BD Iya, jadi sebagaimana bila kita baik di segi perilaku

yang namanya bisnis seperti kami. Semakin kurangnya accident yang terjadi maka semakin

memberikan keuntungan bagi perusahaan kami. Ya,

itu dari segi bentuk laporan triwulan dan tahunan itulah yang dipelajari oleh kantor pusat kami bahwa

disitu membuktikan semakin kurangnya accident maka semakin tinggi keuntungan perusahaan kami.

TH Kalau bicara kontribusi mungkin lebih ke saran yah..

kalau saran sih, sebenarnya banyak terkait SMK3 di perusahaan ini. Salah satunya yaitu; masih ada titik-

titik tertentu yang rawan untuk terjadi kebakaran yang di alat itu misalnya yang belum tersentuh dengan

APAR. Yang kedua, saya sarankan kepada manajemen untuk melengkapi sistem pemadam api

ringan yang lebih otomatis/ lebih up date. Kan

sekarang itu ada yang namanya tidak perlu pakai manual lagi, tidak pakai tenaga manusia lagi. Yang

ketika ada kebakaran, dia kena panas sensornya bisa dia nyemprot sendiri. Saya harapannya seperti itu,

lebih up date, lebih efisien dan lebih kekinian.

C. ASPEK SUMBER DAYA Matriks 3

Aspek sumber daya terkait dengan pernyataan informan mengenai sumber daya manusia yang kompeten di bidang K3, sarana dan prasarana, pelatihan dan manajemen risiko & tanggap darurat di PT. Pelindo IV Terminal

Petikemas Makassar

INFORMAN

SDM MN Iya, jelas karena menurut undang-undang

persyaratan bagi sekertaris P2K3 harus Ahli

K3 umum. Jadi saya sendiri sebagai sekertaris P2K3 sudah beberapa kali

mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan P2K3 dan SMK3. Seperti, bimbingan-

bimbingan teknis terkait dengan K3.

Penunjukan sekertaris P2K3 dilakukan

oleh pihak SDM dan umum. Dengan

kriteria yang telah memiliki pengalaman kerja dan dianggap mampu untuk

menjalankan program P2K3 sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Kemudian diberikan pendelegasian tanggung jawab melalui surat tugas atau

SPT yang dilanjutkan dengan pembentukan tim P2K3. Sekertaris P2K3

sendiri telah mengikuti pelatihan Ahli K3

umum, Sistem Manajemen K3 dan bimbingan teknis terkait K3. Kemudian

untuk supervisor keamanan dan K3 juga telah mengikuti pelatihan Ahli Ke umum

dan seminar-seminar K3. Bagi tenaga profesional yang memerlukan

kemampuan khusus seperti tenaga operator telah memiliki lisensi seperti

surat ijin operator. Sedangkan untuk

peningkatan pengetahuan setiap tahunnya disetiap cabang dipilih

perwakilan untuk mengikuti pelatihan Ahli K3 umum.

Sekertaris P2K3 ialah Ahli

Keselamatan Kerja dari Perusahaan

yang bersangkutan (Pasal 3 butir 2, Permenaker No 4 Tahun 1987)

P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari

pengusaha atau pengurus yang bersankutan (Pasal 3 butir 3,

Permenaker No 4 Tahun 1987) Setiap pesawat angkat angkut harus

dilayani oleh operator yang mempunyai

kemampuan dan memilki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat

Angkut (Pasal 4, Permenaker No 5 Tahun 1985)

BM Pelatihan yang pernah saya dapat apalagi saya sebagai supervisi keamanan dan K3,

saya telah mengikuti Ahli K3 Umum, kemudian ikut seminar-seminar K3.

AR Untuk pekerja secara umum sama dengan

perusahaan lain tapi yang khusus itu seperti; tenaga kerja yang profesional, tenaga

operator harus memiliki lisensi tersendiri

seperti surat ijin operator itu harus ada sertifikat. Sedangkan untuk pelaksana K3 itu,

minimal Ahli K3 umum jadi kami sudah mengadakan pendidikan & pelatihan, setiap

tahunnya itu seluruh cabang dipilih orang-orang yang dilatih untuk menjadi Ahli K3

BD Kami dari pihak SDM menunjuk langsung Ahli K3 umum dan sekertaris P2K3 umum. Yaitu

SDM yang sudah memiliki pengalaman kerja dan dia dianggap mampu dan cakap untuk

melaksanakan kegiatan P2K3....

...Iya, karena penempatan itu kita diberikan surat tugas atau SPT kemudian ada

berbentuk tim. Jadi intinya kita ditugaskan berlandaskan hal itu. Artinya ada dokumen

dan pendelegasian tanggung jawab.

TH Kalau selama ini yang saya perhatikan di sini dipilih secara acak. Kita seperti diberi SPT

(Surat Pelaksanaan Tugas) untuk mengikuti

program keahlian dan K3.

MP Tahu. Kalau yang sekarang ini, di bidang K3 itu ada pak BM, pak BD, pak MN dan KL.

Sarana & Prasarana K3 BD Ada, jadi anggaran rumah tangga kita itu

perdevisi, masing-masing bidang yang terkait dengan masalah K3 seperti; kalau kita

berbicara devisi tekhnik dia yang membuat

rambu-rambu atau papan bicara itu kita alokasikan ke anggaran tekhnik. Kemudian

untuk perlengkapan seperti APD itu dilakukan di devisi umum.

Setiap program selalu dikoordinasikan

kepada semua pekerja dan disediakan anggaran rumah tangga setiap devisi,

masing-masing bidang terkait masalah

K3. Misalnya; untuk pembuatan rambu-rambu dibuat oleh devisi teknik maka

anggarannya dialokasikan ke devisi teknik, kemudian untuk penyediaan APD

dialokasikan ke devisi SDM dan Umum untuk dilaksanakan pengadaan.

Sarana dan prasarana K3 yang ada di perusahaan misalnya; rambu-rambu

keselamatan, Sepatu safety, helm safety, dan rompi, tempat penyimpanan bahan

kimia berbahaya, kemudian adanya

fasilitas untuk pelaksanaan kalibrasi alat dan pengukuran lingkungan fisik. Untuk

pengukuran lingkungan fisik baru saja dilaksanakan dan sementara menunggu

hasil pemeriksaan. Di perusahaan telah ada unit satuan

pengamanan yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan-aturan K3, petugas

penanggulangan bencana kebakaran seta

sarana dan prasarana terkait seperti hydrant out door, apar, jalur evakuasi, dan

unit penanganan limbah. Pelaksanaan inspeksi untuk pemeriksaan

sarana dan prasarana misalnya apar dilakukan pemeriksaan setiap bulan jika

ekspire dilakukan penggantian. Tiap minggu ada kegiatan terkait

kesehatan kerja karyawan dan lingkungan

hidup, dilaksanakan fogging yang dilakukan oleh perusahaan yang dikontrak

berasal dari kalimantan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk.

MN Kalau untuk sarana dan prasarana terkait

dengan K3 lumayan banyak, misalnya; rambu-rambu yang ada di area kita, tempat

penyimpanan Bahan Kimia Berbahaya, terkait dengan kalibrasi dan pengukuran-pengukuran

terkait dengan kelembaban, kebisingan, getaran, itu kita lakukan secara rutin.

BM Misalnya prasarana yang ada di lapangan

yaitu; alat-alatnya dikalibrasi secara berkala, kemudian misalnya rambu-rambu K3 ,

melakukan terus yang berkaitan dengan K3

berupa informasi berupa rambu-rambu terkait dengan K3.

AR Di perusahaan kami ini sudah disiapkan

satuan pengamanan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan, aturan-aturan K3.

Kemudian petugas-petugas untuk penanggulangan bencana kebakaran dan

sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran. Kemudian ada tempat terpisah

khusus penanganan limbah....

TH Seperti hydrant itu lengkap, di kantor maupun di lapangan itu lengkap. Kemudian alat

pemadam api ringan juga tiap bulan kami

inspeksi dan tiap ekspire kami ganti. Tiap minggu ada kegiatan terkait dengan

kesehatan kerja karyawan dan lingkungan hidup, itu ada fogging setiap minggu. Ada tim

khusus yang kami kontrak, perusahaan dari kalimantan jadi mereka tiap minggu

melakukan fogging untuk pencegahan perkembangbiakan nyamuk...

...Sepatu safety, safety helmet, kami sudah

dilengkapi semua. Rompi juga ada... ..Iya, kami berkoordinasi. Setiap kegiatan

apapun yang akan kami lakukan kami berkoordinasi dengan mereka.

MG Yang di siapkan di perusahaan itu ada helm

dan rompi. Itu saja.

Pelatihan

MN Kami di TPM sering memasukkan misalnya; ada pelatihan-pelatihan yang tidak bertujuan

langsung mengenai K3 tapi tetap kita sisipkan

materi mengenai nilai-nilai K3 melalui sosialisasi pada pelatihan keamanan,

pelatihan operasional. Terkait untuk tamu, kita juga memberikan safety induction.

Ketika dilaksanakan pelatihan diperusahaan meskipun secara umum

bukan pelatihan K3 namun tetap

disisipkan materi mengenai nilai-nilai K3 melalui sosialisasi pada pelatihan

keamanan, pelatihan operasional dan safety induction bagi visitor.

Secara khusus telah dilaksanakan pelatihan AK3 umum kebeberapa

karyawan namun untuk keseluruhan tidak. Namun program K3 secara keseluruhan

pegawai di manajemen itu misalnya pemberian pemahaman dan

pengetahuan. Misalnya; bagi yang telah

mengikuti pelatihan AK3 di masing-masing devisi dapat sharing dengan

rekan mereka sehingga mereka juga paham tentang K3 saat bekerja.

Strategi perusahaan terkait efisiensi anggaran untuk satu kali

penyelenggaraan terkait pelatihan yang meskipun bukan secara langsung

bertujuan untuk edukasi K3 tapi tetap

disisipkan materi K3. Sedangkan bagi pekerja yang tidak

melakukan pelatihan AK3 umum tetap mendapatkan edukasi tentang K3 di

lingkungan kerja. Rutin dilaksanakan simulasi keadaan darurat. Seperti

penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana alam yang

dilaksanakan oleh tim ISPS Code dan

Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dilpilih dari wakil-wakil tenaga kerja

yang ditunjuk sebagai penanggung

jawab K3 di tempat kerja dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai

dengan peraturan perundangan (PP No 50 Tahun 2012)

BM Secara khusus mungkin, secara keseluruhan

ke karyawan tidak, tetapi ada beberapa pegawai yang sudah diikutkan untuk AK3

umum. Namun terkait dengan secara keseluruhan ke pegawai dimanajemen itu

misalkan kita terus melakukan pemahaman atau pelatihan ke pegawai minimal dari

internal kita contohnya kita dari orang-orang

yang menangani K3 misalkan di devisi yang sudah mengikuti Ahli K3 umum sharing

dengan teman-teman. Jadi misalkan ada pelatihan ke pegawai itu kita sisipkan

pemahaman K3 pada mereka, minimal paham tentang K3.

AR Ya, saya sendiri pernah mengikuti diklat untuk

Ahli K3 umum tahun 2016.. Untuk simulasi keadaan darurat.. Hal tersebut

sebenarnya rutin tiap tahun kita adakan atau simulasi keadaan darurat, penanggulangan

kebakaran, penanggulangan bencana alam

ada simulasinya yang diadakan tim ISPS Code..

BD Dalam program pelatihan khusus, jadi strategi

perusahaan terkait dengan efisiensi anggran; dalam 1 kali penyelenggaraan terkait

pelatihan untuk bidang K3 kita selipkan atau kita gabungkan dalam materi pelatihan. Jadi

dia mengikut, dalam 1 kali kita menyelenggarakan pelatihan, kita ikutkan

materi K3.

TH Kalau pelatihan khusus untuk semua karyawan, sepertinya belum. Jadi dipilih

secara acak, untuk mengikuti program

pelatihan K3 itu dipilih secara acak dari perusahaan dan ditunjuk langsung dan tidak

semua untuk mengikuti pelatihan. Seperti ahli K3 dsb. Tidak semua Sering, sering kami

lakukan kalau simulasi kebakaran.

MG Kalau pelatihan belum pernah, Cuma pemaparan tentang K3 dan pembahasan

tentang K3.

Manajemen risiko dan

manajemen tanggap darurat

MN Terkait dengan identifikasi bahaya yang ada

di tempat kerja kita selalu melakukan inspeksi dan laporan dari anggota apabila ada indikasi

risiko di suatu lingkungan kerja yang dilaporkan pada tim P2K3, yang kemudian

kita tindak lanjuti... ...Sudah ada tim khusus tanggap darurat.

......Di TPM terkait dengan kondisi darurat dan insiden yang mungkin terjadi itu sudah kita

antisipasi, apabila ada suatu kejadian maka koordinasinya bisa lewat security yang

memang sewaktu-waktu ada di lokasi tsb

ataupun tim P2K3. Artinya apabila ada indikasi ataupun insiden bisa langsung

dilaporkan dan segera bertindak. Kemudian juga kita telah ada jalur evakuasi, apalagi ada

banyak tempat di sini yang butuh penanganan bisa langsung dibawa ke rumah sakit

Angkatan Laut maupun di Stella Maris. Kemudian untuk tindakan yang lain, misalnya

antisipasi kebakaran kita juga telah punya tim

pemadam kebakaran yang apabila ada indikasi dan kejadian langsung kita laporkan.

....Untuk pekerja sendiri, mereka sudah tahu dimana titik-titik master poin di TPM.

Misalnya; master poin untuk di kantor dengan adanya petunjuk yang ada di ruangan,

kemudian untuk yang di lapangan sehari-harinya kita adakan safety briefing terkait

masalah K3 untuk pekerjaan kita dan master

poinnya CY ada 3 titik yaitu ada di pintu 3, di tengah CY exworkshop dan kantor pengendali

operasi.

Pelaksanaan identifikasi bahaya secara

berkala di tempat kerja dilakukan melalui inspeksi dan laporan dari anggota apabila

ada indikasi risiko bahaya dan terjadi accident di tempat kerja yang dilaporkan

kepada security dan tim P2K3 agar bisa segera dilakukan pencegahan dan

penanggulangan. Telah ada tim tanggap darurat atau tim

pemadam kebakaran. Telah ada jalur evakuasi baik itu di

gedung kantor Terminal Petikemas dan

Kantor Perencanaan Operasional dan adanya master poin atau titik kumpul.

Apabila terjadi accident dan memerlukan penanganan khusus dapat segera dibawa

ke rumah sakit Stella Maris. Bagi pekerja sendiri telah diinformasikan

dan telah ada rambu khusus mengenai titik-titik master poin yang ada yaitu di CY

ada tiga titik yaitu di pintu 3, di tengah CY

exworkshop dan kantor PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar.

Tim quick respon telah dibentuk. Jadi ketika terjadi keadaan darurat, ada tim quick respon di setiap devisi yang telah

terlatih menggunakan apar. Misalnya dari

tim quick respon dari devisi teknik dan keuangan.

Petugas yang bertanggung jawab untuk

penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan

(Lampiran PP No 50 Tahun 2012) Rencana strategi K3 sekurang-

kurangnya berdasarkan tinjauan awal, idenfitikasi bahaya, penilaian,

pengendalian risiko, dan peraturan perundangan serta informasi K3 lain

baik dari dalam maupun luar perusahaan (Lampiran PP No 50

Tahun 2012)

BM Itu rutin, kemudian secara intensif kita lakukan berupa inspeksi baik itu dokumen, kemudian

melakukan penilaian risiko. Jadi secara berkala sudah kita lakukan....

...Itu sudah kita lakukan, jadi secara terdokumentasi kita juga informasikan ke

seluruh stake holder atau ke seluruh rekanan,

baik itu ke karyawan. ....Jadi tim khusus itu sudah ada, kita bentuk

khusus untuk menangani. Contoh ketika

terjadi keadaan darurat, ada tim quick respon, kemudian ada tim yang tergabung dengan

quick respon tersebut di setiap devisi ada orang yang ahli. Misalnya terjadi kebakaran

sudah ada yang ahli menggunakan apar. Contohnya di devisi keuangan, devisi teknik

itu sudah ada yang tergabung dengan tim quick respon.

AR Ya, untuk jalur evakuasi sudah ada rambu-

rambu tersendiri dan sosialisasi terhadap jalur yang ditentukan dan titik kumpul dimana kita

dapat dievakuasi.

TH Itu ada, sudah lengkap tanda-tandanya; jalur evakuasi. Di lapangan juga ada, sudah

lengkap. Master point ada.

D. ASPEK KOMUNIKASI Matriks 4

Aspek komunikasi, berhubungan dengan pernyataan informan terkait dengan adanya komunikasi, pelaporan dan pengendalian dokumen K3

INFORMAN

Mekanisme

Komunikasi

MN Untuk komunikasi untuk K3 perusahaan

stake holder dan tamu-tamu kita yang akan berkunjung, kita juga lakukan safety

induction ataupun vendor yang bekerja di area kita memang sudah kita arahkan untuk

memenuhi syarat-syarat tentang K3 misalnya penggunaan APD di area kita, kemudian

pembatasan area juga atau pemberian

rambu-rambu apabila ada pekerjaan di tempat tersebut.

Bagi stake holder, visitor dan vendor

yang bekerja di area PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar wajib mengikuti safety induction dan

diarahkan untuk memenuhi syarat K3

ketika memasuki area terbatas seperti menggunakan APD dan mematuhi

rambu-rambu yang ada di lingkungan

kerja. Bentuk komunikasi program K3 di

perusahaan wajib diinformasikan bagi semua karyawan dan disosialisasikan.

P2K3 memberikan informasi dan sosialisasi melalui pengeras suara dan

juga melalui media lain. Komunikasi juga dilaksanakan secara bersurat dan

penyampaian langsung.

Untuk pelaksanaannya komunikasi program k3 dilaksanakan sebelum

pelaksanaan program dan dalam sebulan sekali juga diberikan informasi kepada

pekerja. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali sebelum

melakukan pekerjaan. Jadi telah ada tim khusus yang memberikan review

tersebut.

Komunikasi dapat melalui penyampaian dari masing-masing supervisor tiap

devisi, jadi mereka yang akan menyampaikan kepada pekerja.

Untuk komunikasi K3 dapat di lapangan kerja langsung disampaikan kemudian

apabila ada hal yang perlu di laporkan maka dilaporkan pada P2K3. Jadi di

perusahaan komunikasi berjalan secara langsung dan bersurat untuk hal-hal yang

sifatnya operasional dapat dilaporkan

Perusahaan harus membentuk tim

komunikasi kebijakan K3. Adanya bagian yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab mengkomunikasikan kebijakan kepada tenaga kerja, tamu, kontraktor,

pelanggan dan pemasok. Terdapat prosedur penyampaian informasi dari

setiap kebijakan K3 yang telah

ditetapkan. Perusahaan dapat menggunakan berbagai saluran

komunikasi yang mudah diterima dan sampai kepada seluruh tenaga kerja,

tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok (Tarwaka, 2016)

Keterlibatandan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan

didokumentasikan dan dan

disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja (PP No 50 Tahun 2012).

BM Misalkan ada program K3 di perusahaan baik

itu berupa aturan yang harus diikuti atau merupakan sosialisasi, kita terus lakukan

informasi melalui pengeras suara atau bisa juga melalui media dilakukannya sosialisasi.

AR Dilakukan secara bersurat dan penyampaian

langsung.

BD Kita mengkomunikasikan itu dalam bentuk, sebelum kita melaksanakan kegiatan atau

dalam sebulan sekali kita berikan informasi kepada pekerja dan kita ingatkan kembali

pada saat awal akan bekerja. Jadi ada tim khusus yang memberikan semacam

pencerahan atau pengarahan sebelum kita

melakukan pekerjaan. .....Jadi memang di perusahaan kita ini dua-

duanya berjalan dapat dikomunikasikan secara langsung maupun bersurat untuk hal-

hal yang sifatnya prosedural harus bersurat. Tapi hal yang sifatnya operasional bisa

langsung di laporkan pada petugas K3.

TH Disampaikan kepada masing-masing supervisor tiap devisi, jadi mereka yang akan

menyampaikan ke bawahannya.

MG Untuk proses itu, biasanya kita bisa langsung disampaikan, kemudian apabila ada hal yang

perlu dilaporkan maka kita laporkan.

langsung kepada petugas K3.

Pelaporan K3 MN Memang kita diaturan perusahaan diwajibkan untuk melaporkan setiap kejadian yang ada

di TPM. Kemudian khusus untuk laporan rutin, per tiga bulan baik untuk ke pihak

perusahaan maupun ke dinas tenaga kerja

provinsi. ...Kalau di masa saya, kan saya masih baru

juga menjabat sebagai sekertaris P2K3 kita belum pernah lakukan untuk audit internal

tapi untuk yang audit eksternal sebelumnya pernah dilakukan audit SMK3.

Di perusahaan telah ada kewajiban untuk pelaporan K3. Untuk pelaporan rutin, per

tiga bulan perusahaan memberikan pelaporan ke pihak perusahaan maupun

laporan ke dinas tenaga kerja provinsi.

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar secara rutin dan

konsisten melaksanakan evaluasi sehingga implementasi di lapangan terus

dilakukan perbaikan. Sehingga untuk perubahan-perubahan yang sifatnya

menjadi lebih baik konsisten dilakukan. Program dan Implementasi K3

didelegasikan kepada sekertaris P2K3

yang membuat laporan triwulan maupun laporan tahunan kepada kantor pusat PT.

Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar. Dan laporan akan

dikembalikan kepada kami setelah dievaluasi dan masukan mengenai apa

yang akan dilaksanakan selanjutnya. Untuk pelaksanaan audit SMK3 ditunjuk

sucofindo sebagai vendor.

Untuk pelaksanaan audit internal belum dilaksanakan namun untuk audit

eksternal SMK3 sebelumnya pernah dilaksanakan. Perusahaan akan

berbenah kearah yang lebih profesional dan lebih terarah. Sebelumnya untuk

program K3 ada yang belum terlaksana. Untuk pelaksanaan sosialisasi belum

optimal. Penyebabnya karena kesibukan

dan lebih focus ke lapangan jadi belum sepenuhnya terlaksana.

Sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali pengurus wajib menyampaikan

laporan tentang kegiatan P2K3 kepada menteri melalui kantor departemen

tenaga kerja setempat (Pasal 12

Permenaker No 4 Tahun 1987) Laporan audit didistribusikan kepada

pengusaha atau petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk

menjamin dilakukannya tindakan perbaikan (Lampiran PP No 50 Tahun

2012) BM Sudah ada, jadi untuk administrasi K3 sudah

dilakukan secara baik. ...Bukan saja pernah, tetapi kita secara rutin

dan konsisten terus melakukan evaluasi. Bagaimana pun bahwa kita juga secara rutin

diaudit SMK3 nya sehingga penerapan baik

itu di lapangan kita terus lakukan perbaikan. Sehingga untuk perubahan-perubahan tentu

secara konsisten selalu kami lakukan.

BD Ya itulah tadi, yang berkaitan dgn K3 didelegasikan kepada sekertaris P2K3 umum

yang membuat laporan baik itu triwulan maupun tahunan kepada induk perusahaan

kita atau kantor pusat kami. Dan dikembalikan kepada kami setelah dievaluasi

dan masukan mengenai apa yang akan

dilaksanakan selanjutnya. Jadi ada evaluasi tapi dilaksanakan di kantor pusat. .. Ya, jadi

audit internal kita tunjuk langsung vendor yaitu sucofindo. Dan itu sudah kita lakukan

per 1 semester atau pertahun.

TH Belum jalan kalau yang itu, makanya kita baru mau membenahi sebenarnya.

Pembenahan yang lebih profesional, lebih terarah. Sebelumnya kan banyak program-

program K3 yang belum jalan sebenarnya. Untuk sosialiasi ke teman-teman belum jalan

juga. Itu yang mau kita benahi. Namun masih

terkendala dengan kesibukan di lapangan dsb yaa jadi belum sempat-sempat.

AR Untuk pelaporan K3 masih terintegrasi

sendiri dengan bidang SDM dan umum. Jadi semua pelaporan masih dilaksanakan di

sana. Berupa dokumen-dokumen maupun

laporan-laporan lainnya. ... Untuk audit internal dilakukan oleh satuan

auditor kita sendiri sementara untuk ekstenal

dilakukan oleh pihak disnaker, ada yang bagian K3 yang melaksanakan itu. Dan untuk

mendapatkan sertifikasi pelaksanaan audit SMK3.

Pendokumentasian &

pengendalian Dokumen

BD Kalau dokumen kita yaitu ISO yang saya

kurang tahu, itu ada sama sekertaris P2K3. Karena semua pengarsipan kita terkait

masalah ISO, keselamatan kerja. Kemudian kalau berbicara mengenai dokumen, itu

setiap tahunnya kita diberikan reward oleh dinas tenaga kerja. Selama ini kita sudah 2

tahun berturut-turut mendapatkan zero

accident, kemudian penerapan SMK3. Ya 2 kategori.

Untuk dokumen ISO 19001 dan ISO

14001 dan K3 dikelola oleh sekertaris P2K3.

Untuk reward setiap PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar telah menerima kategori zero accident

dan kategori penerapan prinsip-prinsip

K3 di perusahaan.

P2K3 mempunyai fungsi: (1)

menghimpun dan mengolah data tentang keselamatan dan kesehatan di

tempat kerja. (10) menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, hiegen

perusahaan dan kesehatan kerja. (Pasal 4 Permenaker No 4 Tahun 1987)

Apabila perusahaan telah

melaksanakan SMK3, maka hal yang sangat penting adalah melakukan

review terhadap efektifitas implementasinya di tempat kerja.

Review tersebut secara formal dicatat dan didokumentasikan. Hal ini

dimaksudkan agar dapat dilakukan peningkatan kinerja berkelanjutan

(Tarwaka, 2016)

BM Telah dilakukan pendokumentasian.

AR Ya, berdasarkan standar ISO bentuk-bentuk

dan pendokumentasian dokumen itu sudah di atur di perusahaan kami. Jadi harus

mengikuti standar-standar ISO yang terbaru yang sudah dibuat.

MN Yang jelas untuk pendokumentasian ada

aturan yang mengatur terkait hal tersebut

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

NO NO KRITERIA AUDIT SMK3 PENILAIAN

Keterangan Ya Parsial Tidak

1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

1,1 Kebijakan K3

1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas

menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3

Telah ada konsep kebijakan K3 yang

dalam proses

diajukan untuk penandatanganan.

Perlu disusun kebijakan K3

khusus misalnya; larangan

membawa minuman keras dll

1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus

setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja 1

1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada

seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat

4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat

khusus

1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang

secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan

dan dalam peraturan perundang-perundangan

1,2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak Ya Parsial Tidak

1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam

perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan. 1

Jumlah petugas

keadaan darurat

perlu dilengkapi. Dan Petugas perlu

mengikuti pelatihan khusus

terkait penanggulangan

keadaan darurat.

7 1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan

perundang-undangan 1

8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung

jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya 1

9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh

untuk menjamin pelaksanaan SKMK3 1

1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan

keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan

1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan 1

12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau

laporan lain yang setingkat 1

1,3 Tinjauan dan Evaluasi Ya Parsial Tidak

1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah

dilakukan, dicatat dan didokumentasikan

Dalam proses penyempurna-an

dokumen SMK3,

perlu peninjauan ulang secara

berkala untuk menilai SMK3

14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan

manajemen 1

1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3

1,4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja Ya Parsial Tidak

1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan

wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke

seluruh tenaga kerja.

Perlunya

penjadwalan

konsultasi bagi tenaga kerja

dengan wakil perusahaan yang

didokumentasi-

1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap

18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan

kan dan disebarluaskan ke

seluruh tenaga kerja. 19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus 1

20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan

21 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan

kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko 1

22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan

diinformasikan kepada tenaga kerja 1

23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya

disebarluaskan di tempat kerja 1

24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan 1

1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil

tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk

didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja 1

2 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

2,1 Rencana strategi K3 Ya Parsial Tidak

2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3

Masih perlu

melengkapi dokumentasi

prosedur tekait identifikasi potensi

bahaya, penelitian dan pengendalian

risiko K3.

2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko

K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang

berkompeten 1

2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian,

pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar

perusahaan

2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk

mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta

menyediakan sumber daya

2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat

dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkam waktu pencapaian dan menyediakan sumber

2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem

manajemen perusahaan 1

2,2 Manual SMK3 Ya Parsial Tidak

2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur

SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan

dalam perusahaan

33 2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk,

proses, atau tempat kerja tertentu 1

34 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam

perusahaan sesuai kebutuhan 1

2,3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3 Ya Parsial Tidak

2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk

mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami

peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh

tenaga kerja di perusahaan

Masih perlu

melengkapi

dokumen terkait prosedur 2.3.1

2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan,

standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan

2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar,

pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-

petunjuk kerja

2.3.4 Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang

K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja

2,4 Informasi K3 Ya Parsial Tidak

2.4.1 informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3

disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok

3 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

3,1 Pengendalian Perancangan Ya Parsial Tidak

3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan

identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

Perlu melengkapi semua proses

kerja berisiko dgn

HIRA, JSA atau dokumen sejenis

3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk,

pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3

telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi 1

3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modofikasi memenuhi persyaratan K3

yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan 1

3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan,

didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas

yang berwenang sebelum pelaksanaan

Staf teknik/ mekanik perlu

bekerjasama dgn P2K3 terkait

dokumen 3.1.4

3,2 Peninjauan kontrak

3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan

dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada

saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak 1

45 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada

tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten 1

46 3.2.3 kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat

memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan 1

47 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan

4 Pengendalian dokumen

4,1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen Ya Parsial Tidak

4.1.1 Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang,

tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi 1

49 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen

tersebut 1

50 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada

tempat yang ditentukan 1

4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan

tertentu diberi tanda khusus 1

4,2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen Ya Parsial Tidak

4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3 1

4.2.2 Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan

menginformasikan kepada pihak terkait 1

4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap

dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang

5 Pembelian dan Pengendalian Produk

5,1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa Ya Parsial Tidak

5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat

menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk

membeli.

Lengkapi

dokumen terkait 5.1.1

5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan

persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3. 1

5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat

keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi

pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.

5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan

sebelum pembelian dan penggunaannya. 1

59 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam

seleksi pembelian. 1

5,2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Ya Parsial Tidak

5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. 1

61 5,3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan Ya Parsial Tidak

5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan

dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.

Perlu koordinasi

KPO dgn K3 terkait 5.3.1

5,4 Kemampuan Telusur Produk Ya Parsial Tidak

5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat

diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.

Perlu melengkapi

dokumen terkait 5.4.2

5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran

produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di

dalam penggunaannya.

6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6,1 Sistem Kerja Ya Parsial Tidak

6.1.1 Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu

proses kerja. 1

Perlu melengkapi dokumen terkait

dgn 6.1.3

66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya

tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. 1

6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat

atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang

berwenang di perusahaan.

6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar

serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk

kerja.

69 6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi. 1

6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi

layak pakai. 1

6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1

6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja. 1

6,2 Pengawasan Ya Parsial Tidak

6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap

pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

Perlu melengkapi laporan terkait

74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan

tingkat risiko tugas. 1

75 6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan

membuat upaya pengendalian.. 1

6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan

penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib

menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.

77 6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi 1

6,3 Seleksi dan Penempatan Personil Ya Parsial Tidak

6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan

tenaga kerja. 1

79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan

keterampilan serta kewenangan yang dimiliki. 1

6,4 Area Terbatas Ya Parsial Tidak

6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang

memerlukan pembatasan izin masuk. 1

81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan

pembatasan izin masuk. 1

82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai

dengan standar dan pedoman teknis. 1

83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan

pedoman teknis. 1

84 6,5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi Ya Parsial Tidak

6.5.1 Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta

persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

Perlu melengkapi

catatan terkait

elemen 6.5.2

6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan

pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang

dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.

6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-

undangan dan standar. 1

6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan

setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.

6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi

perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan

peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi

persyaratan dan perlu segera diperbaiki. 1

6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. 1

6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian

pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. 1

6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat

sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.

6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses

pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan. 1

6,6 Pelayanan Ya Parsial Tidak

6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan

yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk

menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. 1

6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-

undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin

bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

6,7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat Ya Parsial Tidak

6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar

tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui

oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.

6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara

rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. 1

6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko. 1

6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada

seluruh orang yang ada di tempat kerja.

6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan

darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.

6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat

disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan

pedoman teknis yang relevan.

6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

6,8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Ya Parsial Tidak

6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin

bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.

104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan.

6,9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Ya Parsial Tidak

6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun

sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin

setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

7 Standar Pemantauan

7,1 Pemeriksaan Bahaya Ya Parsial Tidak

7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur. 1

7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh

pelatihan mengenai identifikasi bahaya. 1

108 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja

yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. 1

109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk

digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.

7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk

tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3

sesuai dengan kebutuhan. 1

7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil

laporan pemeriksaan/inspeksi. 1

7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya. 1

7,2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Ya Parsial Tidak

7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan

digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko. 1

7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor

fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.

Belum seluruhnya seperti ergonomi

dan psikologi

7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari

dalam dan/atau luar perusahaan. 1

7,3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian Ya Parsial Tidak

7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk

alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3. 1

7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang

berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.

7,4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja Ya Parsial Tidak

7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja

pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1

Pemeriksa kesehatan harus

sesuai peraturan

& perundangan. Perlu penyediaan

yankes di lingkungan kerja.

7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu

dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan.

121 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai

peraturan perundang-undangan.

122 7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja

dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1

8 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

8,1 Pelaporan Bahaya Ya Parsial Tidak

8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan

dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja. 1

124 8,2 Pelaporan Kecelakaan Ya Parsial Tidak

8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran

atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat

kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8,3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan Ya Parsial Tidak

8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 1

8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan

perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab

dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.

8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan

atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan. 1

130 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang

bekerja di tempat terjadinya kecelakaan. 1

8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan

dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja. 1

8,4 Penanganan Masalah Ya Parsial Tidak

8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 1

9 Pengelolaan Material dan Perpindahannya

9,1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis Ya Parsial Tidak

9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan

menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

134 9.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh

petugas yang berkompeten dan berwenang. 1

9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara

pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.

9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode

pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.

9,2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan Ya Parsial Tidak

9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan

dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. 1

138 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan

pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa. 1

9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang

dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. 1

9,3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Ya Parsial Tidak

9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan

pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang

relevan.

Perlu melengkapi

MSDS terkait elemen 9.3.2

9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety

Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-

undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.

142 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label

secara jelas pada bahan kimia berbahaya. 1

9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar

yang relevan. 1

144 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten

dan berwenang. 1

10 Pengumpulan Dan Penggunaan Data

10,1 Catatan K3 Ya Parsial Tidak

10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi,

pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.

Perlu melengkapi dokumen terkait

10.1.1 dan 10.1.2 146

10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.

147 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk

menjaga kerahasiaan catatan. 1

148 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan

tenaga kerja dipelihara. 1

10,2 Data dan Laporan K3 Ya Parsial Tidak

10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. 1

150 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam

tempat kerja. 1

11 Pemeriksaan SMK3

11,1 Audit Internal SMK3 Ya Parsial Tidak

11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk

menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

melaksanakan

audit internal SMK3 terkait

elemen 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3

152 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang

independen, berkompeten dan berwenang.

11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau

untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

12,1 Strategi Pelatihan Ya Parsial Tidak

12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan

peraturan perundang-undangan telah dilakukan. 1

155 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun. 1

156 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan

kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya. 1

12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-

undangan. 1

158 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk

pelaksanaan pelatihan yang efektif. 1

159 12.1.6 Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan

menyimpan catatan seluruh pelatihan. 1

160 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin

agar tetap relevan dan efektif. 1

12,2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia Ya Parsial Tidak

12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang

kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. 1

162 12.2.2 Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang

sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. 1

12,3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Ya Parsial Tidak

12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk

tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

164 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat

kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. 1

165 12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran

kepada semua tenaga kerja. 1

12,4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan

Kontraktor Ya Parsial Tidak

12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra

kerja guna menjamin K3. 1

167 12,5 Pelatihan Keahlian Khusus Ya Parsial Tidak

12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan

peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.

137 28 1 0

60,35% 16,77% 0,60% 0%

Keterangan : Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang. 2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.

3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

DOKUMENTASI PROSES PELAKSANAAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YzM3N2M...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN ... BAGIAN HUKUM PIDANA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · Metode yang digunakan dalam ... organisasi kerja yang

PENGARUH PERENDAMAN J. Agardh DALAM LARUTAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjBhNTkyOWVlNTAyMDc5M2...menguji kemampuan dari pupuk PES dalam memengaruhi

KEPUTUSAN TEMPAT PEMBELIAN KONSUMEN TERHADAP …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · juga telah mengikuti magang di Bank Indonesia selama ... pihak

ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDA... · MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN ... Alhamdulillah”

PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA TAMBAK POLIKULTUR …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MGQ5ND… · PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA TAMBAK POLIKULTUR UDANG WINDU

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN USAHA PENGOLAHAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Yjg...DI KABUPATEN LUWU UTARA ... Pemerintah daerahkabupaten Luwu Utara

PEMERIKSAAN FARMAKOGNOSTIK DAN Passiflora ligularis ASAL ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YzA1M2Y... · Identifikasi komponen kimia terhadap tanaman

TESIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENJATUHAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Y2Q... · implementasi perundang-undangan dalam hukum nasional menyangkut

ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MGE... · hanya atas perkenan, rahmat dan hidayah dari-Nyalah, penulisan

PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT BERBASIS POTENSI WILAYAH ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · Perkembangan produksi perikanan Kota Parepare Tahun ...

KORELASI ANTARA MIKROALBUMINURIA DENGAN C -REACTIVE ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas

KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF SERTA KEBIJAKAN ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · menyelesaikan tesis yang berjudul “Keunggulan Komparatif

KARAKTERISTIK PASIEN MENINGIOMA DI RSUP DR. WAHIDIN ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzI0YjNkYWExN2... · Karakteristik Pasien Meningioma di RSUP

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN PALIASA …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWE... · pengaruh pemberian ekstrak etanol daun paliasa (kleinhovia

DEPARTEMEN ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDA... · *Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin,

IDENTIFIKASI MORFOLOGI, MOLEKULER DAN TINGKAT …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MzVkZ… · Makassar melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Total Quality Service (TQS) dengan Penerapan Quality ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · universal, sehingga dapat diterapkan pada perusahaan

KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/... · Proyeksi perubahan penggunaan lahan dilakukan untuk melihat perubahan

OPTIMISASI PARAMETER PENGENDALI PID PADA SISTEM KENDALI ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTc... · ABSTRAK M. YUSUF, Optimisasi Parameter Pengendali