Post on 12-Mar-2019
1
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG
KABUPATEN BOYOLALI
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh :
MUHAMMAD MUKTI ADI ATMA
NIM F3307082
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2
SURAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM KSU BMT TUMANG
1. Sejarah dan Perkembangan KSU BMT Tumang
Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang dalam
kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariat Islam, yang kegiatannya
yaitu menghimpun dana dari masyarakat setempat dalam bentuk simpanan,
kemudian difungsikan secara profesional, amanah dan adil untuk membantu
kepentingan anggota masyarakat, yaitu dalam upaya peningkatan usaha
produktif, taraf hidup dan kesejahteraan.
Awal munculnya gagasan untuk mendirikan KSU BMT Tumang
terjadi sekitar bulan Februari tahun 1997, bertempat di rumah dinas Bpk.
Suryanto, SH di Kebayoran Baru Jakarta. Pada saat itu beberapa orang yang
berasal dari Desa Tumang yang bekerja di Jakarta yaitu : Bpk. Mukhlas, SH;
Bpk. Adib Zuhairi, S.Sos; Bpk. Aris Munandar, SE; Bpk. Yunan AS, SH; dan
Bpk. Mulyadi ,SE, berkumpul dan berdiskusi membahas masalah pendirian
BMT di Desa Tumang.
Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati Bpk. Adib Zuhairi
untuk membuat proposal dan mensosialisasikan perihal pendirian BMT
3
tumang kepada masyarakat di Desa Tumang. Kelompok masyarakat yang
mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya mempunyai
kepedulian untuk memikirkan anggota masyarakat lain yang lemah. Maka dari
itu tahap pertama yang menjadi target program BMT adalah merekrut anggota
masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi untuk diajak bergabung
menjadi anggota pendiri.
Setiap anggota pendiri diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar
Rp. 500.000,00. Dengan modal awal yang terkumpul dari anggota pendiri
sebesar Rp. 7.050.000,00 BMT tumang mulai beroperasi sekitar tanggal 1
Oktober 1998.
Langkah awal kegiatan operasi BMT Tumang di prioritaskan dalam
sektor simpan pinjam. Dari sektor ini diharapkan BMT dapat memenuhi
kebutuhan dana maupun modal bagi usaha menengah ke bawah di Desa
Tumang dan sekitarnya. Selain itu dengan berdirinya BMT Tumang juga
membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyimpan atau
menabungkan uangnya di BMT Tumang.
Sejak tanggal 10 April 1999 BMT Tumang berbadan hukum Koperasi
Serba Usaha dengan No. Badan Hukum : 242/ BH/ KDK.11.25/ IV/ 1999.
Sejak saat itu pula BMT Tumang telah resmi beroperasi dengan nama KSU
BMT Tumang yang berlokasi di Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo,
Boyolali.
4
2. Tujuan berdirinya KSU BMT Tumang
Tujuan utama pendirian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat-
Tamwil (BMT) Tumang di kabupaten Boyolali adalah untuk membantu
menyediakan dana dan modal bagi pelaku bisnis, usaha mikro, maupun usaha
produktif lainnya guna meningkatkan taraf hidup serta pemerataan
kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Kegiatan operasional pada KSU
BMT Tumang dikelola dengan sistem syariah, sehingga diharapkan selain
dapat meningkatkan kesejahteraan juga dapat menciptakan kondisi
masyarakat yang religius, adil, makmur serta menghindarkan dari ancaman
riba yang sangat dilarang dalam Islam.
3. Visi dan Misi
Sebagaimana Lembaga maupun Instansi lainnya KSU BMT Tumang
juga mempunyai Visi dan Misi, adapun Visi KSU BMT Tumang yaitu :
“Menjadi lembaga yang mandiri dalam rangka menghantarkan
masyarakat menuju kesejahteraan yang di Ridhoi Allah SWT” atau
disingkat dengan slogannya “Membangun Kemandirian Menuju
Kesejahteraan”.
Misi dari KSU BMT Tumang yaitu :
a. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang dikelola dengan sistem syariah
dengan murni dan konsisten.
5
b. Mewujudkan Lembaga Keuangan sebagai media dakwah dalam penguatan
ekonomi syariah.
c. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang mandiri, berdaya juang dan tidak
bergantung pada pihak lain.
d. Menumbuhkan budaya kerja dengan prinsip jujur, amanah, adil, dan
professional.
e. Menumbuhkan kreatifitas, inovatif, dan sanggup mengatasi tantangan yang
ada.
f. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang bisa sebagai tumpuan masyarakat
dalam bidang simpan pinjam.
4. Struktur Permodalan
Pada awalnya struktur permodalan untuk kegiatan operasional pada
KSU BMT Tumang dari simpanan pokok anggota pendiri. Sampai saat ini
struktur modal pada KSU BMT Tumang diperkuat dengan meningkatnya dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela, tambahan SHU ditahan dari
tahun ke tahun serta beberapa bentuk pinjaman lunak dari Bank BTN Syariah.
5. Produk – Produk pelayanan KSU BMT Tumang
a. Produk Simpanan (Saving Products)
Simpanan merupakan sarana untuk menggali potensi dana dari
masyarakat, untuk kemudian difungsikan secara profesional guna
meningkatkan taraf hidup masyarakat lainnya, sehingga saling
6
menguntungkan. Beberapa bentuk simpanan maupun tabungan dari BMT
Tumang, yaitu :
1) Simpanan Mudharabah Biasa
Simpanan mudharabah biasa merupakan jasa simpanan dari
masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu, dan
tiap nasabah yang menyimpan uangnya akan mendapatkan bagi hasil.
Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang akan
diberikan dari BMT kepada nasabah penyimpan dana setiap bulan
berjalan berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati antara pihak
penyimpan dana dengan pihak BMT.
2) Simpanan Idul Fitri
Simpanan Idul Fitri adalah bentuk simpanan dari masyarakat
yang dikelola oleh pihak BMT yang pengambilannya dapat dilakukan
ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dana ini akan dikelola pihak
BMT dan pihak penyimpan juga akan mendapatkan bagi hasil sesuai
ketentuan.
3) Simpanan Idul Adha
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
penggunaannya dipersiapkan untuk pembelian hewan Qurban
menjelang hari raya Idul Adha. Dana simpanan ini akan dikelola oleh
7
pihak BMT dan pihak penyimpan akan mendapatka bagi hasil sesuai
dengan ketentuan.
4) Simpanan Pendidikan
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu untuk keperluan
pembayaran pendidikan anak. Pihak penyimpan akan mendapatkan
bagi hasil sesuai ketentuan dari pihak BMT.
5) Simpanan Haji
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
dipersiapkan untuk kebutuhan pembiayaan menunaikan ibadah haji
bagi nasabah. Dana ini akan dikelola pihak BMT secara profesional
dan pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan.
6) Simpanan Menikah
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
dipersiapkan untuk kegiatan pernikahan baik sendiri maupun anaknya.
Dana ini akan dikelola oleh pihak BMT dan setiap penyimpan akan
mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan.
7) Simpanan Berjangka / Deposito
Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang
pengambilannya dilakukan sesuai kesepakatan awal. Jangka waktu
8
yang diberikan oleh pihak BMT untuk simpanan ini adalah 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan. Simpanan ini akan dikelola oleh pihak BMT sehingga
pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan awal.
b. Produk Pembiayaan (Financing Products)
Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana dengan
memberikan kredit kepada masyarakat pelaku bisnis, usaha menengah ke
bawah maupun masyarakat produktif lainnya, dengan harapan usahanya
bisa bertambah lancar. Beberapa jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh
KSU BMT Tumang yaitu :
1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama
pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank sebagai Shahibul Maal
atau pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha atau
mudharib untuk membiayai suatu usaha atau proyek yang produktif dan
halal. Pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan sesuai
dengan nisbah yang disepakati bersama dalam akad perjanjian
pembiayaan.
2) Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah bentuk kerjasama dengan akad jual beli antara
bank dengan nasabah. Dalam kerjasama ini pihak bank membiayai
9
kebutuhan dari nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah sebesar
harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah
disepakati bersama dalam akad perjanjian pembiayaan.
3) Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah merupakan bentuk kerjasama pengkongsian dana
yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk melakukan usaha
tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah
disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pihak sebesar
modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Dalam aplikasinya
digunakan untuk modal kerja dan investasi, dana dari BMT merupakan
pertisipasi BMT dalam usaha yang dikelola anggota dan BMT berhak
ikut serta dalam mengelola usaha.
4) Pembiayaan Ijarah Mumtahia Bittamlik
Pembiayaan ini adalah bentuk kerjasama perjanjian antara pihak
bank sebagai lessor (pihak yang menyewakan) dengan nasabah sebagai
lessee (pihak penyewa). Dalam aplikasinya pihak penyewa bersedia
untuk membayar uang sewa atas barang atau jasa yang telah
diterimanya, dan pada akhir masa sewa terjadi pemindahan hak
kepemilikan dari pihak bank kepada penyewanya tersebut.
5) Pembiayaan Qordhul Hasan
10
Qordhul Hasan merupakan bentuk perjanjian pemberian
pinjaman dari bank kepada nasabah dengan kewajiban nasabah
mengembalikan pinjaman tersebut sebesar pokok sesuai dengan jangka
waktu baik secara tunai maupun angsuran.
6. Wilayah Kerja KSU BMT Tumang
Pada awal berdiri kantor pusat dari KSU BMT Tumang terletak di
Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali 57362. Seiring dengan
perkembangan dan tuntutan dari nasabah yang semakin luas, akhirnya dengan
berbagai pertimbangan kantor pusat KSU BMT Tumang pindah di Jalan
Boyolali – Magelang Km. 10 Cepogo, Boyolali 57362.
Wilayah kerja KSU BMT Tumang sampai sekarang ini sudah cukup
luas serta ditunjang dengan kantor – kantor yang letaknya strategis, dekat
dengan pasar serta pemukiman penduduk, sehingga memudahkan nasabah
untuk mencarinya. Sampai saat ini KSU BMT Tumang telah memiliki satu
kantor pusat dan empat kantor cabang yaitu :
a. Kantor Pusat : Jl. Boyolali – Magelang Km.10 Cepogo,
Boyolali
b. Kantor Cabang :
1) Jl. Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali
2) Jl. Boyolali – Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali
3) Jl. Pandanaran No. 299 Boyolali
4) Jl. Raya Ampel No. 8, Ampel
11
7. Lingkup Pengembangan KSU BMT Tumang
a. Struktur Organisasi
Organisasi adalah suatu sistem pekerjaan yang disusun secara
skematis dan dirumuskan dengan baik, dimana masing – masing pekerjaan
tersebut mengandung wewenang, fungsi, tugas, serta tanggung jawab
tertentu yang memungkinkan pekerjaan tersebut dapat berjalan secara
efektif.
Struktur Organisasi sangat penting dalam suatu lembaga maupun
Instansi tertentu, karena bisa diketahui susunan hubungan pertanggung
jawaban dan wewenang serta tugas dari masing – masing bagian. Adapun
struktur organisasi pada KSU BMT Tumang kabupaten Boyolali, yaitu :
12
PENGURUS
STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI
PENGELOLA
ANGGO
RAPAT
PENGA
MANAJER
SYA
KETUA
BENDA
SEKRET
MANAJE
MANAJER
MANAJER
MANAJER
MANAJER
TELLER
MARKE
TELLER
MARKEMARKE
DIVISI
TELLER
MARKE
RUMAH STAF ADM &
MANAJE
MA
Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
TELLER
b. Deskripsi Jabatan
Dari struktur organisasi yang telah digambarkan diatas, maka
deskripsi jabatan dari KSU BMT Tumang adalah sebagai berikut :
1) Rapat Anggota
Rapat Anggota menduduki jabatan tertinggi di KSU BMT
Tumang, mempunyai kewenangan untuk memilih maupun
memberhentikan pengurus. Rapat anggota juga bertugas menerima
laporan pertanggung jawaban tahunan.
2) Badan Pengurus
Badan ini berwenang untuk mewakili anggota (pendiri),
berwenang untuk mengontrol kegiatan operasional BMT dan membuat
kebijakan umum agar kegiatan BMT dapat terarahkan sesuai dengan
Visi dan Misinya. Badan pengurus ini juga mempunyai tugas :
a) Menyusun Kebijakan umum bagi BMT.
b) Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja
pengelola.
c) Melakukan pengawasan dan pengontrolan baik dalam kegiatan
pembiayaan maupun kegiatn operasional BMT.
d) Memberikan persetujuan terhadap produk pelayanan baru yang
ditawarkan.
3) Pengawas Syariah
Badan pengawas syariah ini mempunyai wewenang untuk
mengawasi pelaksanaan pengelolaan BMT agar sesuai dengan kaidah
hukum agama Islam (Syariah), dan memberikan pertimbangan positif
baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat diadakan Rapat
Anggota BMT. Badan ini mempunyai tugas :
a) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal satu
kali dalam satu tahun.
b) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan
pengelola, penyusunan anggaran dan rencana kerja.
c) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan araha yang berkaitan
dengan aspek syariah.
d) Memberikan usulan dan pengarahan agar diadakan kegiatan yang
berkaitan dengan syariah Islam dalam rangka memberikan nilai
tambah bagi anggota atau masyarakat di lingkungan BMT serta
sosialisasi BMT.
e) Membantu terselenggarakannya dakwah Islam dalam rangka
sosialisasi BMT.
f) Memeriksa / audit terhadap dokumen-dokumen yang digunakan
dan akurasinya, dan memberikan pengarahan agar sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kaidah syariah Islam.
4) Pengawas Manajeman
Badan pengawas ini mempunyai kewenangan untuk
merekomendasikan akuntan publik kepada pengurus. Tugas pokoknya
adalah melakukan pengawasan secara umum terhadap segala aktivitas
dalam operasional BMT.
5) Manajer Utama
Manajer utama mempunyai wewenang untuk membuat
kebijakan baru berkaitan dengan kemajuan dan pertumbuhan keuangan
BMT. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan dan monitoring
terhadap pengelola yang berada dibawahnya dan menerima laporan
pertanggung jawaban atas kinerja karyawan.
6) Manajer Operasional
Manajer Operasional berwenang dalam pengangkatan
karyawan maupun staff baru serta bertanggung jawab terhadap maju
mundurnya kinerja karyawan. Tugas pokoknya adalah melakukan
pengawasan dan monitoring mengenai kondisi pertumbuhan keuangan
maupun pembiayaan di setiap cabang, serta melakukan sosialisasi
untuk memotivasi semangat kerja karyawan.
7) Divisi Maal
Divisi Maal ini dibentuk dan mempunyai wewenang untuk
menyalurkan dana bantuan dari BMT kepada pihak yang
membutuhkan maupun kegiatan social lainnya. Tugas pokok dari
divisi ini adalah menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan dalam
kegiatan sosial, membuat rencana anggaran, proposal kegiatan serta
laporan pertanggung jawaban dari kegiatan-kegiatan sosial yang telah
dilakukan.
8) Manajer Umum
Manajer umum berwenang untuk mengontrol kondisi finansial
BMT. Tugas pokoknya adalah :
a) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi : rencana
pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, dll.
b) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang
digariskan oleh pengurus.
c) Menyusun laporan secara periodik yang berupa : laporan
pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan
pandapatan bagi hasil dan laporan keuangan.
9) Staff Administrasi dan Keuangan
Staff administrasi dibentuk dibawah wewenang Manajer
umum. Tugas pokok dari bagian ini adalah menangani masalah
administrasi dan keuangan KSU BMT Tumang, membuat jurnal umum
dan buku besar, melakukan penghitungan atas perolehan bagi hasil
selama satu periode akuntansi, serta menyusun laporan keuangan KSU
BMT Tumang.
10) Staff Rumah Tangga dan OB
Staff rumah tangga dan OB ini berwenang untuk mengusulkan
pembenahan maupun penambahan keperluan rumah tangga. Tugas
pokoknya adalah menyediakan kebutuhan dan keperluan setiap kantor,
melakukan survey tiap cabang mengenai persediaan peralatan serta
perlengkapan kantor yang digunakan.
11) Manajer Cabang
Manajer cabang berwenang untuk malakukan kegiatan
pelayanan kepada anggota, serta memberikan persetujuan atas
pembiayaan dibawah 25 juta. Tugas pokoknya adalah :
a) Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja marketing dan kasir
agar lebih terarah sesuai dengan target yang diharapkan.
b) Menyusun agenda rencana pembiayaan dan survey lapangan.
c) Menganalisa berkas – berkas pengajuan pembiayaan dari nasabah.
d) Melaksanakan akad atas pembiayaan.
e) Membuat laporan perkembangan pembiayaan, perolehan bagi
hasil dan kondisi keuangan di kantor cabang.
12) Marketing
Bagian marketing ini berwenang untuk mengusulkan strategi
pemasaran baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang,
serta melaksanakan negosiasi bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan
kebijakan pemasaran. Tugas pokoknya adalah :
a) Mempromosikan produk – produk lembaga dan mencari nasabah
baru.
b) Menjalankan tugas lapangan dan menawarkan produk dari BMT.
c) Mengatur rute kunjungan harian untuk mengumpulkan uang
tabungan maupun angsuran pinjaman dari nasabah.
d) Melaporkan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan kepada
manajer cabang untuk dipecahkan bersama.
e) Memberikan informasi kepada manajer cabang mengenai
kepribadian calon nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan.
13) Kasir / Teller
Bagian kasir / teller ini bertindak sebagai penerima uang dan
juru bayar. Tugas pokoknya adalah :
a) Menghitung jumlah kas harian yang ada di brankas.
b) Membuat bukti penerimaan kas atas angsuran pinjaman.
c) Melayani segala aktivitas yang berhubungan dengan kas masuk
dan kas keluar sesuai dengan perintah.
d) Melakukan entry data atas transaksi harian yang terjadi.
e) Membuat buku kas harian.
f) Setiap akhir jam kerja menghitung uang kas yang ada dan
meminta pemeriksaan dari manajer cabang.
c. Perekrutan Karyawan Baru
Perkembangan suatu kegiatan usaha tentunya akan sangat
bergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Dalam hal
ini KSU BMT Tumang mempunyai standar dalam perekrutan karyawan
baru untuk meningkatkan serta mengembangkan KSU BMT Tumang.
Dalam perekrutan karyawan baru diperlukan sumber daya manusia
yang amanah, profesional serta mempunyai kualitas kinerja yang dapat
dipertanggung jawabkan, agar sesuai dengan visi dan misi KSU BMT
Tumang. Proses perekrutan karyawan baru diawali dengan pembukaan
lowongan pekerjaan yang ditujukan bagi semua kalangan yang merasa
berkompeten untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut.
Perekrutan karyawan baru dilakukan dalam beberapa tingkatan dan
tahapan, diantaranya adalah :
1) Publikasi
Kegiatan publikasi dilakukan dengan memasang pengumuman
lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari pihak
BMT dan disertai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar.
Pengumuman lowongan pekerjaan tersebut biasanya dipasang di
tempat yang strategis serta di universitas yang terdekat.
2) Seleksi awal dan wawancara
Seleksi awal yang berupa tes tertulis dan tes psikologis
dilakukan setelah pelamar mengisi formulir serta melengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan
wawancara oleh tim dari pihak BMT.
3) Pengumuman hasil tes seleksi awal dan wawancara
Pengumuman hasil tes biasanya dilaporkan satu minggu setelah
pendaftar mengikuti tes seleksi awal dan wawancara. Bagi pendaftar
yang dinyatakan lulus maka wajib mengikuti diklat BMT selama
kurang lebih satu minggu.
4) Magang kerja selama 3 bulan
Magang kerja ditawarkan bagi pelamar yang benar-benar
berkeinginan untuk bekerja di BMT, karena seringkali ada pelamar
yang hanya sebatas coba-coba dan bermaksud mengikuti diklat saja.
5) Kontrak kerja selama 1 tahun
Bagi pelamar yang lulus magang dan berkeinginan untuk
bekerja di BMT harus menandatangani kontrak kerja selama kurang
lebih satu tahun, dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan
pihak BMT.
6) Karyawan tetap
Bagi karyawan tetap harus menandatangani perjanjian yang
berisi hak dan kewajiban dengan KSU BMT Tumang.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Kemajuan perekonomian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh
keberadaan bank di Negara tersebut. Di Indonesia telah banyak berdiri bank,
namun kebanyakan bank tersebut masih menerapkan sistem konvensional dalam
kegiatan operasionalnya. Wacana lembaga keuangan syariah merebak di tengah
masyarakat Indonesia yang mulai memperbincangkan mengenai pro dan kontra
atas hukum bunga bank.
Perkembangan lembaga keuangan syariah mencapai masa yang
menentukan dengan bergulirnya paket deregulasi perbankan 1 juni 1983 atau
yang lebih dikenal dengan sebutan Pakjun. Paket deregulasi ini memberikan
kebebasan pada pengelola perbankan untuk menentukan besarnya tingkat bunga
pinjaman dan simpanan. Hal ini artinya bahwa lembaga keuangan yang
menerapkan tingkat bunga 0% memiliki dasar hukum dan argumentasinya untuk
berkembang di Indonesia. Kesempatan besar tersebut belum sepenuhnya diambil
oleh umat Islam yang mempunyai kemampuan modal, sebab pemerintah belum
menyusun undang-undang terkait dengan pendirian bank baru. Sebagai
alternatifnya didirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi dan
beberapa lembaga keuangan mikro lainnya yang tersebar di Indonesia.
Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan di bidang
perbankan yang dikenal dengan nama paket kebijakan 22 Oktober 1988 (Pakto).
Kebijakan ini memberikan peluang untuk membuka bank-bank swasta baru,
cabang pembantu bank asing baru termasuk joint venture bagi perwakilan bank
asing yang telah ada dengan bank domestik. Kebijakan ini juga merupakan angin
segar bagi umat Islam untuk merealisir keinginannya mendirikan lembaga
keuangan non-bunga. Kondisi ini direspon dengan cukup baik secara individual
maupun institusional untuk mewujudkan rencana tersebut, sehingga dalam skala
mikro muncul berbagai lembaga keuangan mikro seperti BMT dan BPRS yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Pengalaman operasional bank Muamalah memberikan inspirasi bagi
pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan perundang-undangan untuk
menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang dianggap kurang mewadahi
dinamika dan kebutuhan syariah, sehingga lahirlah UU No. 10 tahun 1998.
Dalam ketentuan yang baru ini memberikan kesempatan dan peluang yang lebih
besar bagi bank syariah untuk berkembang dan berkedudukan sejajar dengan
bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. Ketentuan dalam UU No.
10 tahun 1998 ini secara teknis dan psikis memberikan kekuatan yang sangat
signifikan baik bagi pelaku perbankan syariah maupun masyarakat, karena
keberadaan bank syariah diakui secara legal dan formal pada masyarakat
perbankan nasional.
Dewasa ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan
syariat Islam, diantaranya adalah Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). Salah satu
dari sekian banyak BMT di Indonesia yang ada di kabupaten Boyolali adalah
BMT Tumang. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan
operasionalnya berlandaskan syariat Islam dengan menghimpun dana dari
masyarakat, kemudian difungsikan kembali secara profesional, amanah dan adil
untuk membantu kepentingan anggota maupun masyarakat, yaitu dalam upaya
mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan.
Keberadaan BMT Tumang di kabupaten Boyolali mulai banyak diminati
oleh masyarakat, hal ini tidak lain dikarenakan bentuk pelayanan pada BMT
yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah karena dapat
menghindarkan nasabah dari keraguan atas hukum bunga bank. BMT tidak
menerapkan sistem bunga bank melainkan bagi hasil dan mark up (Jasa yang
diberikan oleh nasabah atas pembiayaan dari BMT sesuai dengan perjanjian awal
atas dana yang dipinjamnya).
Beberapa bentuk pelayanan untuk menarik dana dari masyarakat
diantaranya adalah berupa simpanan dan deposito. Disamping itu BMT Tumang
juga mengeluarkan produk pembiayaan yang disalurkan secara langsung bagi
masyarakat maupun pengusaha kecil dan menengah. Salah satu produk
pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan Murabahah (Pembiayan
berdasarkan prinsip jual beli). Sistem pembiayaan murabahah didasarkan atas
perjanjian jual beli, sehingga besarnya bagi hasil yang diberikan oleh nasabah
kepada pihak BMT Tumang sesuai dengan harga pokok barang ditambah dengan
margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang
dilakukan sebelum dana terealisasi. Pembiayaan murabahah ini mempunyai nilai
yang cukup tinggi dalam laporan neraca dan jumlahnya dari tahun ke tahun terus
meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik agar
tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan oleh pihak tertentu.
Proses perkembangan suatu usaha khususnya BMT sangat bergantung
pada sistem yang digunakan. Sistem merupakan sarana yang sangat penting dan
bermanfaat bagi perusahaan, karena sistem dapat memberikan informasi kepada
manajemen perusahaan agar dapat mengalokasikan berbagai sumber daya
perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem yang baik memberikan manfaat
dalam memahami lingkungan intern perusahaan. Salah satu sistem yang ada di
perusahaan adalah sistem pengendalian intern.
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008 : 163). Tujuan
umum sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah:
1. Untuk menjaga kekayaan organisasi.
2. Untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Untuk mendorong efisiensi.
4. Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen .
Sistem pengendalian intern ternyata mempunyai peran yang sangat
penting dalam aktivitas perusahaan. Pengendalian intern akuntansi yang baik
akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan
dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dipercaya.
Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk memajukan BMT
Tumang karena jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat, sehingga untuk
menghindari adanya penyelewengan dan kesalahan-kesalahan serta untuk
melindungi kekayaan organisasi, diperlukan suatu sistem pengendalian intern
yang baik. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penyusunan
Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “EVALUASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU
BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI”.
C. RUMUSAN MASALAH
Apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU
BMT Tumang sudah baik?
D. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan
murabahah di KSU BMT Tumang sudah diterapkan dengan baik.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi KSU BMT Tumang
Dari hasil penelitian secara keseluruhan ini, diharapkan penelitian ini
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam sistem
pengendalian intern yang telah diterapkan sebelumnya.
2. Bagi Pembaca
a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan
yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern pada
pembiayaan murabahah.
b. Sebagai salah satu bahan referensi, khususnya yang tertarik pada bidang
keuangan syariah.
F. METODE PENELITIAN
1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem
pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang
Kabupaten Boyolali.
2. Jenis Data
Dalam proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan
data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara
melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dan staff KSU BMT
Tumang untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Data
sekunder merupakan jenis data yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dilihat
dari sumber data, data sekunder dapat dibagi atas sumber buku dan majalah
ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
3. Metode pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan berbagai metode,
yaitu :
a. Metode Observasi
Metode observasi maupun pengamatan adalah aktivitas yang
dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung aktivitas –
aktivitas yang terjadi di lembaga, instansi maupun perusahaan. Dari
pengamatan secara langsung tersebut dapat diperoleh gambaran tentang
aktivitas kerja yang terjadi secara langsung.
b. Metode Diskusi
Metode ini dilakukan dengan cara bertukar pendapat, gagasan,
argumentasi dengan beberapa karyawan di lembaga Instansi yang
bersangkutan mengenai suatu masalah yang biasanya muncul maupun
kendala – kendala yang sering dihadapi.
c. Metode Interview
Metode Interview maupun tanya jawab ini dilakukan dengan nara
sumber yang dianggap berkompeten dan bisa menjawab serta
menjelaskan setiap pertanyaan dari suatu hal yang belum diketahui.
Metode ini sangat efektif untuk menambah informasi dan ilmu
pengetahuan sesuai dengan permasalahan.
d. Metode Studi Pustaka
Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku referensi, buku
panduan maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang
ada, sehingga akan membentu dalam proses penelitian.
BAB II
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Sistem, Prosedur dan Sistem Akuntansi
Sistem mempunyai peranan besar terhadap maju mundurnya suatu
perusahaan. Dengan sistem yang baik maka kinerja perusahaan akan lebih
teratur dan dapat dikoordinir sehingga dapat memperkecil kemungkinan
adanya berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam perusahaan.
Suatu sistem diperlukan oleh sebuah perusahaan maupun Instansi
untuk membentuk jaringan kerja yang sistematis dan terorganisir. Sistem
akuntansi diawali dari data berbagai transaksi yang direkam dalam
dokumen dan diproses dalam berbagai catatan akuntansi sampai dengan
informasi disajikan dalam laporan keuangan.
Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh
(terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi dari
perusahaan. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (klerikel),
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang
disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap
transaksi- transaksi perusahaan yang sering terjadi. (W. Gerard Cole
dalam Zaki Baridwan, 1990 : 3).
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur
adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang
dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-
ulang (Mulyadi, 2008 : 5).
Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu
sistem tersusun dan terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur
merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation)
ini meliputi menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode,
mendaftar, memilih (mensortasi), memindahkan, dan membandingkan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencatat informasi akuntansi ke dalam
buku jurnal, buku besar dan laporan keuangan yang dibutuhkan pihak
yang berkepentingan.
Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan (Mulyadi, 2008 : 3). Unsur-unsur pokok sistem akuntansi
adalah :
a. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam
terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan
dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan
dalam catatan.
b. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan
untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan
data lainnya.
c. Buku Besar
Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang
digunakan untuk meringkas data yang telah dicatat sebelumnya dalam
jurnal.
d. Buku Pembantu
Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekening-
rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam
rekening tertentu dalam buku besar.
e. Laporan
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi.
Laporan keuangan ini dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan
perubahan laba yang ditahan, dll. Laporan keuangan ini berisi
informasi yang merupakan keluaran dari sistem akuntansi.
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern merupakan sebuah sistem yang dibuat
dan digunakan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efektif
dan efisien serta meminimalkan hal-hal yang memungkinkan akan
berakibat pada kerugian suatu perusahaan. Memaksimalkan sumber daya
yang ada dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan ketelitian,
ketepatan, dan keandalan data akuntansi dalam hal pencatatan maupun
penyajiannya dalam laporan keuangan. Meminimalkan hal-hal yang
memungkinkan akan merugikan perusahaan bertujuan untuk menjaga
seluruh asset perusahaan dari penyalahgunaan pihak tertentu.
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008 : 163).
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan
sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :
a. Menjaga kekayaan organisasi.
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
c. Mendorong efisiensi.
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Jika tujuan-tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut dapat
tercapai, maka suatu sistem pengendalian intern dapat dikatakan sudah
baik. Efektivitas suatu sistem pengendalian intern dapat juga dapat dinilai
dengan cara menganalisis kebaikan dan kelemahan dari sistem
pengendalian intern tersebut. Untuk mengetahui kebaikan maupun
kelemahan suatu sistem pengendalian intern dapat dilakukan dengan cara
mengecek unsur-unsur sistem pengendalian intern yang terdiri dari :
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas.
Struktur organisasi merupakan rerangka (framework)
pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi
yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok
perusahaan.
Dalam struktur organisasi digambarkan secara tegas mengenai
pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi
yang dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi yang dibentuk,
sehingga semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit
organisasi saja.
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan
biaya.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar
otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui
terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam transaksi harus
dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi
atas terlaksananya setiap transaksi.
Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen
pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan
yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur
pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan
dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya
suatu organisasi.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi.
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang
dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik
yang sehat dalam pelaksanaanya. Adapun cara-cara yang umumnya
ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat
adalah:
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya
harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit), hal ini dimaksudkan
untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugasnya sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan.
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir
oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan
dari orang atau unit organisasi lain.
4) Perputaran jabatan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga
persekongkolan di antara unit organisasi dapat dihindari.
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan
catatannya, dengan maksud untuk menjaga kekayaan organisasi
dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek
efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin
efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga
kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data
akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.
Karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya tidak cukup
menjadi satu-satunya unsur sistem pengendalian intern untuk
menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian intern. Bagaimana
pun baiknya struktur organisasi dan prosedur pencatatan, serta
berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat,
semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakan.
Untuk mencapai tujuan sistem pengendalian intern dalam
kegiatan operasionalnya diperlukan karyawan yang jujur dan
kompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta dapat
melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Untuk
mendapatkan karyawan seperti yang dijelaskan diats dapat dilakukan
dengan cara :
1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut
oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon
karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki
kompeten sesuai jabatan yang akan didudukinya.
2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan
perusahaan, sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya.
3. Pengertian Pembiayaan Murabahah
Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam
melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan
oleh bank maupun lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal
kerja dan pembiayaan perdagangan nasabahnya.
Secara garis besar pengertian murabahah adalah akad jual beli
barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan
yang telah disepakati bersama antara lembaga keuangan sebagai
penjual dan nasabah sebagai pembeli.
Pembiayaan murabahah dapat diartikan sebagai produk
penyaluran dana kredit modal kerja oleh pihak BMT sebagai kreditur
kepada nasabah sebagai debitur, dengan menggunakan akad jual-beli
dengan pembagian margin keuntungan sesuai yang disepakati
sebelumnya.
B. PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG KABUPATEN
BOYOLALI
1. Syarat pengajuan permohonan pembiayaan
Pengajuan permohonan pembiayaan pada KSU BMT Tumang
mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon
debitur. Syarat-syarat tersebut adalah :
a. Menjadi anggota KSU BMT Tumang, yaitu dengan membuka
rekening tabungan di KSU BMT Tumang.
b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota.
c. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga maupun surat nikah, fotocopy
KTP suami-istri, fotocopy rekening tagihan listrik bulan terakhir, serta
slip gaji terakhir bagi pegawai maupun karyawan.
d. Menyerahkan jaminan pengajuan pembiayaan yang dapat berupa :
1) BPKB yang disertai gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
2) Sertifikat kepemilikan, KDT (Kartu Dasaran Tetap).
3) Perhiasan yang disertai dengan surat kepemilikan perhiasan.
4) Apabila Jaminan adalah hak milik orang lain harus disertai surat
kuasa dari pihak pemiliknya.
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk penyaluran
dana modal kerja dari BMT Tumang dengan menggunakan akad jual-beli
yang dialokasikan bagi kelompok usaha menengah ke bawah maupun
perseorangan. Produk pembiayaan ini mengalami kenaikan yang cukup
signifikan dari tahun ke tahun. Secara rinci proses pengajuan pembiayaan
pada KSU BMT Tumang dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini :
Gambar II.1. Proses Pengajuan Pembiayaan
Nas
Konsultasi dengan (Manajer Cabang)
Me
Me
Sur
ReLay
Tid
Bat
Per
Di
Tid
Mel
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan
pembiayaan pada KSU BMT Tumang melalui beberapa tahap yang telah
tersusun menjadi sebuah urutan-urutan yang dapat diuraikan sebagai
berikut ini :
a. Nasabah yang bertindak sebagai calon debitur datang ke kantor KSU
BMT Tumang, dengan maksud untuk konsultasi dengan manajer
cabang seputar pembiayaan dan persyaratannya.
b. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur dianggap memungkinkan
untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka dilanjutkan dengan
pengisian formulir dan penyerahan syarat-syarat pembiayaan yang
telah ditentukan. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur tidak
memungkinkan untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka manajer
cabang akan memberikan arahan-arahan yang bisa membantu calon
debitur untuk mendapatkan dana pembiayaan tersebut dilain
kesempatan.
c. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, bagian marketing
melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur,
serta mengecek kebenaran data calon debitur pada formulir
permohonan pembiayaan.
d. Apabila dari hasil survey lapangan calon nasabah dinyatakan layak
untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka bagian marketing segera
menghubungi calon debitur untuk proses realisasi dana, sedangkan
calon debitur yang dinyatakan tidak layak, maka permohonan tersebut
dianggap batal, sehingga dana tidak bisa direalisasi.
2. Fungsi yang terkait
Beberapa fungsi yang terkait dalam proses pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :
a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan
Fungsi pelayanan pembiayaan ini dipegang oleh manajer
cabang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima calon debitur
dan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan dan persyaratan
yang harus dipenuhi.
b. Fungsi Operasional
Fungsi operasional ini dipegang oleh bagian marketing. Fungsi
ini bertanggung jawab untuk memeriksa ulang kelengkapan syarat
pembiayaan, serta melakukan survey lapangan untuk menguji
kebenaran data calon debitur pada formulir permohonan pembiayaan
anggota. Fungsi ini juga mempunyai hak untuk memberikan masukan-
masukan mengenai kondisi usaha dan kepribadian calon debitur
sebagai bahan pertimbangan dalam proses analisis serta pemberian
keputusan realisasi dana pembiayaan.
c. Fungsi Penganalisis
Fungsi penganalisis ini dipegang oleh manajer cabang. Fungsi
ini bertanggung jawab untuk menganalisa ulang semua persyaratan
pembiayaan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari fungsi
operasional berdasarkan data hasil survey. Analisa yang dilakukan oleh
fungsi ini meliputi analisis aspek keamanan, amanah dan kelayakan.
d. Fungsi Pemberi Keputusan
Fungsi pemberi keputusan ini bertanggung jawab untuk
memberikan keputusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan
oleh calon debitur. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil analisa
dari fungsi penganalisis dan hasil survey dari fungsi operasional.
Untuk pembiayaan 1-25jt keputusan diserahkan pada manajer cabang,
25-50jt keputusan diserahkan pada manajer operasional, 50-150jt
keputusan diserahkan pada manajer utama, dan untuk pembiayaan
150jt ke atas keputusan diserahkan pada pengurus KSU BMT Tumang.
e. Fungsi Administrasi
Fungsi administrasi ini dipegang oleh bagian teller yang
bertindak juga sebagai kasir. Fungsi ini bertanggung jawab untuk
membuat dan menyiapkan kuitansi, slip pembiayaan dan formulir yang
dibutuhkan dalam kegiatan administrasi pembiayan, serta merekap
semua transaksi pembiayaan yang terjadi.
f. Fungsi Keuangan
Fungsi keuangan dipegang oleh bagian teller. Fungsi ini
bertanggung jawab untuk menerima pembayaran biaya administrasi
dari proses pembiayaan, selain itu juga bertanggung jawab untuk
membayarkan dana pembiayaan kepada debitur sejumlah yang tertera
pada kartu pembiayaan.
g. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi ini dipegang oleh staf administrasi dan
keuangan kantor pusat. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk
memposting jurnal yang telah dibuat oleh bagian teller dan
menyajikannya dalam buku besar dan buku pembantu.
3. Dokumen yang Digunakan
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :
a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)
Formulir ini merupakan dokumen pertama yang digunakan
dalam proses pembiayaan pada KSU BMT Tumang. Formulir ini
berisi data calon debitur, data usaha, rencana penggunaan dana, serta
data keuangan calon debitur. Untuk memperkuat kebenaran data yang
dituliskan, maka dalam formulir ini dilengkapi kolom referensi dari
Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat setempat. Formulir ini diisi
oleh manajer cabang yang bertindak sebagai fungsi pelayanan
pembiayaan pada saat calon debitur melakukan konsultasi.
b. Formulir Hasil Survey (FHS)
Formulir ini diisi oleh bagian marketing pada saat melakukan
survey lapangan. Data-data yang dihasilkan meliputi kondisi,
kemampuan, kepribadian, kapasitas usaha, serta data lain yang
diperlukan, seperti gambar denah rumah calon debitur.
c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP)
Formulir ini merupakan dokumen yang berisi perjanjian
pembiayaan antara pihak BMT sebagai kreditur dengan nasabah
sebagai debitur. Dalam formulir ini dijelaskan secara rinci mengenai
jumlah dana pembiayaan, bagi hasil yang disepakati, jangka waktu
angsuran, jaminan yang diberikan, serta biaya administrasi yang harus
dibayarkan oleh calon debitur. Formulir ini ditandatangani oleh
manajer cabang, debitur, serta dua orang saksi dari pihak debitur.
d. Kuitansi (KW)
Kuitansi yang digunakan pada KSU BMT Tumang untuk
mencatat transaksi pembiayaan dibuat rangkap 2, yaitu :
1) Lembar pertama berwarna putih diberikan pada nasabah sebagai
bukti pembayaran.
2) Lembar kedua berwarna hijau yang digunakan oleh bagian teller
untuk membuat jurnal dan laporan harian kas.
e. Slip Pembiayaan (SP)
Slip pembiayaan yang digunakan pada KSU BMT Tumang
untuk mencatat realisasi pembiayaan anggota juga dibuat rangkap 2,
yaitu :
1) Slip yang pertama berwarna putih diserahkan pada debitur sebagai
bukti realisasi pembiayaan anggota dari KSU BMT Tumang.
2) Slip yang kedua berwarna merah digunakan dan disimpan oleh
bagian teller untuk membuat jurnal transaksi harian serta dasar
pembuatan laporan harian kas.
f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ)
Surat tanda terima dan pengambilan jaminan ini dibuat pada
saat debitur menyerahkan jaminan kepada manajer cabang. Dokumen
ini memuat rincian jaminan dari debitur, serta tanggal penyerahan dan
pengambilannya.
4. Catatan Akuntansi yang Digunakan
a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP)
Buku permohonan pembiayaan ini memuat data calon debitur
yang akan mengajukan pembiayaan anggota kepada KSU BMT
Tumang.
b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP)
Catatan ini memuat daftar pengajuan pembiayaan dari calon
debitur yang akan diproses lebih lanjut. Dalam daftar ini calon debitur
digolongkan dalam pembiayaan anggota yang baru pertama kali
mengajukan pembiayaan atau pembiayaan anggota lanjutan yaitu
pembiayaan kepada debitur yang dulu pernah mendapatkan dana
pembiayaan kemudian mengajukan lagi.
c. Kartu Pembiayaan (KP)
Kartu pembiayaan ini merupakan catatan yang memuat jadwal
angsuran pembiayaan, berisi jumlah dana pembiayaan, angsuran
pinjaman, tanggal jatuh tempo dan saldo pinjaman. Catatan ini dibuat
dibuat rangkap 2, lembar 1 diserahkan pada debitur dan lembar 2
disimpan oleh bagian teller sebagai bukti pada saat angsuran pinjaman
oleh debitur.
d. Buku Jaminan (BJ)
Buku jaminan ini dibuat oleh manajer cabang pada saat calon
debitur menyerahkan jaminan pembiayaan.
e. Laporan Harian Kas (LHK)
Laporan ini dibuat oleh bagian teller yang memuat data
penerimaan dan realisasi dana pembiayaan harian.
f. Jurnal
Catatan akuntansi ini dibuat oleh bagian teller berdasarkan
kuitansi dan slip pembiayaan. Jurnal bersama laporan harian kas
diserahkan pada bagian pembukuan kantor pusat setiap akhir bulan
untuk penyusunan buku besar dan buku pembantu.
g. Buku Besar (BB)
Buku besar merupakan catatan akuntansi yang dibuat oleh staf
administrasi dan keuangan kantor pusat atas dasar pembiayaan yang
telah direalisasikan.
h. Buku Pembantu (BP)
Buku pembantu ini dibuat dengan tujuan untuk membantu
menjelaskan rincian rekening pembiayan murabahah pada buku besar.
5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembiayaan murabahah
pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota
Dalam prosedur ini, calon debitur melakukan konsultasi
dengan manajer cabang mengenai pembiayaan dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi. Dalam prosedur ini fungsi pelayanan pembiayaan
yang dipegang oleh manajer cabang mengisi formulir permohonan
pembiayaan anggota dan mencatat data calon debitur dalam buku
permohonan pembiayaan.
b. Prosedur Pemberian Keputusan
Setelah semua persyaratan pembiayaan dipenuhi oleh calon
debitur, fungsi operasional melakukan survey lapangan. Dari data hasil
survey dengan persyaratan yang telah diberikan, dilakukan analisa
ulang oleh fungsi penganalisis.
Hasil analisis berdasarkan data-data yang sudah didapatkan
tersebut akan diproses lebih lanjut oleh fungsi pemberi keputusan.
Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka fungsi
pemberi keputusan memberikan tanda tangan pada formulir
permohonan.
Dari hasil tersebut fungsi operasional menghubungi calon
debitur untuk proses pencairan dana pembiayaan. Bagian administrasi
pembiayaan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
proses selanjutnya.
c. Prosedur Akad Pembiayaan
Prosedur akad pembiayaan ini diawali dengan pembacaan akad
oleh fungsi pemberi keputusan. Pengakadan dilakukan dengan
mendatangkan saksi minimal 2 orang dari pihak debitur. Setelah
pembacaan akad selesai formulir tersebut diberi tanda tangan oleh
fungsi pemberi keputusan, debitur, dan 2 orang saksi tersebut.
Proses selanjutnya adalah penyerahan jaminan dari pihak
debitur, penyerahan jaminan tersebut dicatat dalam buku jaminan oleh
fungsi pemberi keputusan sebagai bukti penerimaan jaminan dari
debitur. Fungsi pemberi keputusan juga mencatat dalam surat tanda
terima dan pengambilan jaminan yang diserahkan pada debitur sebagai
bukti penyerahan dan pengambilan jaminan.
d. Prosedur Realisasi dana Pembiayaan
Dalam prosedur ini fungsi keuangan membuat kuitansi sebagai
bukti pembayaran biaya administrasi dari debitur, dan membuat slip
pembiayaan sebagai bukti realisasi dana pembiayaan dari pihak BMT.
Kuitansi dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh debitur dan diberi
stempel lunas, kemudian kuitansi lembar 1 tersebut diserahkan pada
debitur. Slip juga dibuat rangkap 2, lembar pertama diserahkan pada
debitur. Slip pembiayaan tersebut ditandatangani oleh debitur dan
fungsi keuangan serta diberi stempel lunas sebagai bukti realisasi dana
pembiayaan telah dibayar lunas oleh pihak BMT.
Proses selanjutnya berdasarkan kuitansi dan slip pembiayaan
lembar kedua, fungsi keuangan membuat laporan harian kas dan jurnal
yang diperlukan sesuai transaksi dalam pembiayaan.
e. Prosedur Pencatatan Akuntansi
Setiap akhir bulan laporan harian kas dan jurnal dari transaksi
realisasi dana pembiayaan diserahkan pada staf administrasi dan
keuangan kantor pusat, kemudian disajikan ke dalam buku besar dan
buku pembantu sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
6. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab
Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) yang berisi
pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
Beberapa bentuk pemisahan tanggungjawab pada pembiayaan murabahah
di KSU BMT Tumang adalah :
a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi
Secara keseluruhan proses pembiayaan murabahah di KSU
BMT Tumang melibatkan beberapa fungsi, yaitu :
1) Fungsi Pelayanan Pembiayaan
2) Fungsi Operasional
3) Fungsi Penganalisis
4) Fungsi Pemberi Keputusan
5) Fungsi Administrasi
6) Fungsi Keuangan
7) Fungsi Akuntansi
b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi Administrasi
Dalam proses pembiayaan di KSU BMT Tumang fungsi
pelayanan pembiayaan dipisahkan dengan fungsi administrasi. Fungsi
pelayanan pembiayaan dipegang oleh manajer cabang, sedangkan
fungsi administrasi dipegang oleh bagian teller. Hal ini diterapkan
untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap biaya administrasi
yang dibayarkan oleh debitur pada saat pembiayaan.
c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi
pemberi keputusan dalam hal realisasi dana pembiayaan digolongkan
menurut besarnya dana yang diajukan oleh calon debitur. Untuk dana
pembiayaan 1-25jt pemberi keputusan oleh manajer cabang, untuk 25-
50jt pemberi keputusan oleh manajer operasional, 50-150jt pemberi
keputusan oleh manajer utama, sedangkan untuk 150jt keatas pemberi
keputusan oleh pengurus BMT Tumang.
Fungsi pemberi keputusan ini terpisah dengan fungsi keuangan
dengan tujuan agar dana pembiayaan tidak sembarangan direalisasikan
serta mencegah adanya penyelewengan, sehingga realisasi dana
pembiayaan dapat dikendalikan agar tepat sasaran.
d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi
Fungsi keuangan dalam pembiayaan murabahah ini dipegang
oleh bagian teller, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh staf
administrasi dan keuangan kantor pusat. Tugas pokok fungsi keuangan
dalam pembiayaan murabahah adalah membuat bukti yang berkaitan
dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta membuat jurnal setiap
transaksi dan menyajikannya dalam laporan harian kas. Sedangkan
fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
pembukuan serta penyusunan laporan keuangan.
7. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan
Proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui
beberapa tahap. Setiap nasabah ataupun calon debitur yang datang ke
kantor untuk mengajukan pembiayaan dilayani oleh manajer cabang yang
bertindak sebagai fungsi pelayanan pembiayaan. Pencatatan data calon
debitur pada formulir permohonan pembiayaan anggota dilakukan oleh
manajer cabang sesuai dengan data hasil konsultasi. Setiap dokumen yang
diperlukan dalam proses pembiayaan tersebut dilakukan pengecekan
mengenai kebenaran pencatatan maupun perhitungannya, yang dilakukan
oleh fungsi yang berwenang, dalam hal ini oleh manajer cabang.
Dalam praktiknya apabila manajer cabang sedang ada
kepentingan, fungsi pelayanan pembiayaan bisa digantikan oleh bagian
marketing yang telah diberi hak kuasa. Sehingga dalam situasi tertentu
kewenangan manajer cabang bisa digantikan oleh bagian pemasaran yang
telah diberi hak kuasa sebelumnya. Dalam fungsi operasional, manajer
cabang juga mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam proses
survey lapangan. Wewenang ini diberikan kepada manajer cabang untuk
melakukan pengawasan apakah survey benar-benar dilakukan oleh fungsi
operasional atau tidak.
8. Praktik yang Sehat
Struktur organisasi merupakan gambaran arah tanggungjawab
setiap fungsi dalam menjalankan suatu sistem yang dibuat untuk kegiatan
operasional perusahaan. Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan
baik apabila terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik
kegiatan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah :
a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas
yang ada di brankas dengan catatan laporan harian kas.
Sebelum memulai kegiatan di KSU BMT Tumang, bagian
teller dibantu oleh bagian marketing yang berwenang melakukan
pengecekan jumlah kas yang ada di brankas dengan saldo kas dalam
catatan laporan harian kas. Kegiatan pengecekan ini juga dilakukan
pada akhir jam kerja sebelum karyawan pulang. Pengecekan ini akan
diteliti ulang kebenaran pencatatan dan jumlahnya oleh manajer
cabang.
b. Adanya satu orang yang memegang beberapa fungsi
Dalam praktik pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang
terdapat beberapa fungsi yang dipegang oleh orang yang sama, yaitu:
1) Fungsi pelayanan pembiayaan, fungsi penganalisis, dan fungsi
pemberi keputusan yang dipegang oleh manajer cabang.
2) Fungsi administrasi dan fungsi keuangan yang dipegang oleh
bagian teller.
c. Slip Pembiayaan dan kuitansi tidak bernomor urut tercetak
Dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang
penggunaan dokumen yang berupa slip pembiayaan dan kuitansi tidak
bernomor urut tercetak, tetapi setiap dokumen yang digunakan
diotorisasi oleh karyawan yang berwenang.
d. Adanya surprised check oleh manajer operasional
Pada waktu-waktu tertentu manajer operasional akan
melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja karyawan. Pemeriksaan
ini lebih sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
sehingga diharapkan setiap karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai
dengan tanggungjawabnya.
e. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan
Setiap dokumen yang digunakan akan dilakukan pengecekan
oleh karyawan yang bertanggungjawab untuk menghindari adanya
kesalahan baik pencatatan maupun jumlah nominalnya.
f. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang
Setiap satu tahun sekali KSU BMT Tumang mengadakan
perputaran (rolling) jabatan dan tanggungjawab masing-masing
karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi
hubungan istimewa antara karyawan dengan pihak nasabah maupun
debitur.
g. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan
Hak cuti pada KSU BMT Tumang diberikan bagi karyawan
yang mempunyai kepentingan dan acara-acara tertentu, misalnya cuti
hamil, melahirkan, menikah, haji.
9. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya
Karyawan yang berkompeten dan jujur ternyata tidak menjamin
berjalannya suatu sistem dengan baik. Mayoritas karyawan di KSU BMT
Tumang mempunyai gelar sarjana dan diploma, meskipun ada juga
sebagian kecil yang lulusan dari SMA maupun SMK. Dengan demikian
tingkat kecakapan dan profesionalisme kerjanya telah sesuai dengan mutu
pendidikannya.
Untuk menjadi manajer cabang minimal harus mempunyai gelar
sarjana, sedangkan untuk bagian lain minimal lulus SMA maupun SMK
tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga dalam hal ini
diharapkan kegiatan operasional KSU BMT Tumang dapat berjalan
dengan baik dan efisien.
10. Bagan Alir (Flowchart) Pembiayaan Murabahah
Untuk menjelaskan proses pembiayaan murabahah di KSU BMT
Tumang secara rinci dapat digambarkan dengan bagan alir. Bagan alir
tersebut dapat dilihat dalam gambar II.2 berikut ini :
KETERANGAN : FPPA : Formulir Permohonan
Pembiayaan Anggota BPP : Buku Permohonan Pembiayaan DPP : Daftar Proses Pembiayaan FHS : Formulir Hasil Survey FAP : Formulir Akad Pembiayaan KP : Kartu Pembiayaan STTPJ : Surat Tanda Terima dan
Pengambilan Jaminan
MANAJER CABANG
BPP
BJ 2
KP 1
2 KP 1
FPPA
DPP FPPA
T
Dis
FHS FPPA
Menganalisa pembiayaan dan hasil survey
FHS FPPA
A
STTPJ FAP
FPPA
STTPJ FAP
FPPA
A
T
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah
T
FPPA Menerima Nasabah
Menerima, mencatat dan menyimpan jaminan
Menjelaskan prosedur pembiayaan
Mengisi Daftar proses pembiayaan
Mengisi Formulir Pembiayaan Anggota
FPPA
Mencatat Permohonan Pembiayaan Anggota
Membubuhkan paraf pada FPPA
Memimpin Pengakadan
MANAJER CABANG
Jurnal
Jurnal
LHK
LHK
2 KP 1
2 KP 1
FAP
STTPJ FAP
STTPJ FAP
FAP
A
13
KETERANGAN : LHK : Laporan
Harian Kas
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
Menandatangani dokumen
Membubuhkan stempel BMT
Menyimpan Dokumen
Mengecek kebenaran pencatatan laporan harian kas
BAGIAN MARKETING
SPt
FHS
Disertai
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
KETERANGAN : SPt : Surat
Pemberitahuan
Melakukan Survey Lapangan
Mengisi Formulir Hasil Survey
FPPA
Membuat Surat Pemberitahuan
FPPA
FPPA
FPPA
BAGIAN TELLER
JurnalLHK
2 SP 1
2 KW 1
KP 2
KP 2
2 KP 1
2 2 FPPA
FAP
STTPJ FAP
FPPA
FAP
A
KW 1 SP 1
SP 2 KW 2
Membuat laporan harian kas dan jurnal dari transaksi harian
12
Diser
2
Dise
KW 1
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
2 SP 1
T
KETERANGAN : SP : Slip
Pembiayaan KW : Kuitansi
Meyiapkan Formulir dan dokumen yang diperlukan
Membuat Kuitansi dan Slip Pembiayaan
Menerima pembayaran biaya administrasi
Pencairan Dana Pembiayaan Anggota
Membubuhkan stempel Lunas
Membubuhkan stempel Lunas
STAF ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
BP BB
Jurnal
Jurnal
LHK
LHK
13
T
SELESAI
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
KETERANGAN :
BB : Buku Besar
BP : Buku Pembantu
Menyajikan dalam Buku Besar dan buku pembantu
C. EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI
1. Fungsi yang terkait
Dalam proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT
Tumang melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu :
a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan
b. Fungsi Operasional
c. Fungsi Penganalisis
d. Fungsi Pemberi Keputusan
e. Fungsi Administrasi
f. Fungsi Keuangan
g. Fungsi Akuntansi
Keterlibatan beberapa fungsi dalam pembiayaan murabahah ini
akan mencegah terjadinya suatu transaksi yang hanya diselesaikan
oleh satu unit organisasi saja. Hal ini dapat memudahkan penelusuran
apabila terjadi penyalahgunaan maupun kesalahan dalam
pencatatannya.
2. Dokumen yang Digunakan
Penggunaan dokumen pada pembiayaan murabahah di KSU
BMT Tumang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk pencatatannya.
Dokumen-dokumen yang dibuat dalam proses pembiayaan murabahah
yaitu :
a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)
b. Formulir Hasil Survey (FHS)
c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP)
d. Kuitansi (KW)
e. Slip Pembiayaan (SP)
f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ)
Dokumen yang digunakan tersebut dapat dikatakan telah
sesuai dengan kebutuhan pencatatan dalam artian setiap dokumen
yang digunakan sudah bisa digunakan untuk merekap setiap transaksi
yang terjadi dalam pembiayaan murabahah, dan sudah diotorisasi oleh
pihak yang berwenang.
3. Catatan Akuntansi yang Digunakan
Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam
pembiayaan murabahah yaitu :
a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP)
b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP)
c. Kartu Pembiayaan (KP)
d. Buku Jaminan (BJ)
e. Laporan Harian Kas (LHK)
f. Jurnal
g. Buku Besar (BB)
h. Buku Pembantu (BP)
Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh KSU
tersebut, dalam praktiknya telah dilakukan pengecekan mengenai
kebenaran pencatatan maupun penjumlahan nominalnya. Dalam hal
ini, yang berwenang untuk melakukan pengecekan adalah manajer
cabang, kecuali untuk pencatatan dalam buku besar dan buku
pembantu yang sudah diserahkan sepenuhnya pada staf administrasi
dan keuangan kantor pusat dibawah kewenangan manajer umum.
Apabila manajer cabang tidak ada di kantor, pengecekan dapat
dilakukan oleh bagian teller serta dibantu oleh bagian marketing yang
telah diberikan wewenang sebelumnya.
4. Jaringan Prosedur yang membentuk sistem pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
Beberapa prosedur yang membentuk sistem pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :
a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota
b. Prosedur Pemberian Keputusan
c. Prosedur Akad Pembiayaan
d. Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan
e. Prosedur Pencatatan Akuntansi
Prosedur-prosedur tersebut di atas telah dijalankan oleh setiap
fungsi yang terkait sesuai dengan garis kewenangannya, sehingga
sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT
Tumang dapat berjalan dengan baik.
5. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab
Struktur organisasi merupakan rerangka yang menggambarkan
pemisahan fungsi dan tanggungjawab dalam menjalankan kegiatan
operasional perusahaan. Beberapa bentuk pemisahan fungsi dalam
sistem pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang adalah :
a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi
b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi
Administrasi
c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan
d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi
Beberapa bentuk pemisahan fungsi yang dilakukan dalam
proses pembiayaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya
penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pemisahan ini
juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan dan asset BMT
Tumang.
6. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan
Pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui
beberapa tahap dan setiap tahap dilayani oleh fungsi yang berbeda
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Setiap fungsi yang terkait dalam pembiayaan murabahah ini
mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan
tugasnya agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik.
Dalam prosedur pencatatan, setiap dokumen yang digunakan
harus dilakukan pengecekan dan otorisasi terlebih dahulu mengenai
kebenaran pencatatan maupun jumlahnya. Pengecekan tersebut
dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu manajer cabang. Apabila
manajer cabang tidak ada di kantor, proses pengecekan dan otorisasi
dapat dilakukan oleh bagian marketing yang telah diberi kewenangan
sebelumnya.
7. Praktik yang Sehat
Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan baik apabila
terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik dalam
kegiatan pembiayaan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah :
a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas
yang ada di brankas dengan saldo kas dalam catatan laporan harian
kas
b. Adanya surprised check yang dilakukan oleh manajer operasional
c. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan
d. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang
e. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, praktik yang sehat
yang terjadi di KSU BMT Tumang seperti di atas dilakukan sebagai
wujud penerapan unsur pengendalian intern dengan tujuan melindungi
kekayaan perusahaan serta menciptakan pentatatan akuntansi yang
andal dan dapat dipercaya.
8. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya
Mayoriyas karyawan di KSU BMT Tumang mempunyai gelar
sarjana dan diploma, meskipun ada juga beberapa yang hanya lulus
SMA maupun SMK, sehingga tingkat kecakapan karyawan tersebut
berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Meskipun demikian, seiring
dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, karyawan KSU
BMT Tumang dituntut untuk bisa menggali potensi sumber daya
manusia dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan tanggungjawab
agar visi dan misi KSU BMT Tumang dapat tercapai.
Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan
oleh karyawan yang berkompeten, professional, jujur dan amanah.
Dengan demikian, berdasarkan kualitas pendidikan masing-masing
karyawan KSU BMT Tumang mempunyai mutu yang sesuai dengan
tanggungjawabnya.
BAB III
TEMUAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis
menemukan kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian
intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang. Kelebihan dan
kelemahan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :
A. KELEBIHAN
1. Struktur organisasi yang baik pada KSU BMT Tumang memperlihatkan
adanya pemisahan fungsi secara tegas sesuai dengan garis kewenangan
dan tanggungjawabnya. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian
intern terhadap setiap fungsi yang terkait dapat dilakukan dengan baik.
2. Semua penyelenggaraan pencatatan dan dokumen dalam pembiayaan
murabahah di KSU BMT Tumang telah diotorisasi oleh pihak yang
berwenang. Dokumen yang digunakan juga sudah sesuai dengan
kebutuhan pencatatan dalam pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, akan
dihasilkan sebuah laporan yang dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Adanya buku daftar proses pembiayaan yang membantu fungsi pemberi
keputusan dalam mempertimbangkan realisasi dana pembiayaan. Dalam
buku ini memuat data calon debitur, serta digolongkan dalam calon debitur
yang baru pertama kali mengajukan permohonan atau calon debitur yang
sudah pernah mengajukan permohonan pembiayaan. Dengan demikian,
fungsi pemberi keputusan dapat mengetahui kredibilitas dari calon debitur.
4. Setiap transaksi pembiayaan yang terjadi dilaksanakan oleh fungsi yang
berbeda, sehingga dapat mencegah adanya pelaksanaan transaksi oleh satu
unit fungsi yang dapat memberikan peluang untuk menyalahgunakan
kekayaan BMT Tumang oleh pihak tertentu.
5. Adanya perlindungan dan pengawasan fisik jumlah kas di brankas. Setiap
awal dan akhir jam kerja dilakukan perhitungan fisik jumlah kas di
brankas dengan saldo dalam laporan harian kas yang dibuat oleh bagian
kasir. Perhitungan ini dilakukan oleh bagian kasir, dibantu oleh bagian
pemasaran dan diawasi oleh manajer cabang.
6. Adanya surprised check di setiap kantor cabang yang dilakukan oleh
manajer operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengecek dan mengevaluasi kinerja karyawan agar setiap karyawan dapat
bekerja dengan baik dan efektif sesuai dengan tanggungjawabnya masing-
masing.
7. Adanya perputaran wilayah kerja, jabatan dan kantor bagi karyawan sesuai
dengan kebijakan manajemen. Perputaran ini biasa dilakukan setiap satu
tahun sekali. Tujuan perputaran ini adalah untuk menghindari adanya
hubungan istimewa antara klien atau nasabah dengan karyawan yang akan
memberikan peluang untuk tindakan penyalahgunaan.
B. KELEMAHAN
1. Kurangnya karyawan dalam KSU BMT Tumang, sehingga masih ada
beberapa fungsi yang dipegang oleh satu orang. Perangkapan fungsi oleh
satu orang ini bisa berdampak pada kurang optimalnya kinerja karyawan
tersebut. Dengan demikian tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu
masih mungkin terjadi.
2. Tidak adanya satuan pengawas intern atau pemeriksa. Satuan pengawas
intern ini dibentuk untuk menjaga kegiatan operasional KSU BMT
Tumang agar unsur-unsur pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.
Satuan pengawas ini dibentuk dan berdiri secara independen terpisah dari
fungsi pemberi keputusan, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.
3. Penggunaan kuitansi dan slip pembiayaan yang tidak bernomor urut
tercetak, sehingga sangat rentan adanya penyelewengan oleh pihak
tertentu. Sebagai contoh dalam membuat kuitansi bisa saja bagian teller
membuat nominal terlalu rendah dari jumlah pembayaran yang
sesunggguhnya.
4. Dalam proses perekrutan karyawan masih ada beberapa karyawan yang
masuk karena ada unsur kekeluargaan. Dalam hal ini akan mempengaruhi
kualitas sumber daya manusia di KSU BMT Tumang, karena bisa saja
karyawan tersebut sumber dayanya kurang tetapi dipaksakan untuk
menempati jabatan tertentu.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk mengembangkan
KSU BMT Tumang mengingat jumlah realisasi yang terus bertambah dari
tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara
keseluruhan yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka dapat
penulis simpulkan bahwa sistem pengendalian intern pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang sudah baik.
Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pengecekan terhadap unsur-
unsur pokok sistem pengendalian intern yang sudah dijalankan dengan
baik dalam proses pembiayaan murabahah. Meskipun demikian, masih ada
juga kelemahan yang terjadi, yaitu kurangnya personil yang
mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, sehingga
dapat meningkatkan resiko tidak berjalannya suatu sistem pengendalian
intern dengan baik, serta memberikan peluang terjadinya tindakan
penyalahgunaan.
B. SARAN
Pada BAB sebelumnya telah dibahas mengenai kebaikan dan
kelemahan sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU
BMT Tumang. Pada dasarnya penerapan unsur-unsur sistem pengendalian
intern sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kelemahan. Dari
kelemahan-kelemahan tersebut, penulis memberikan saran :
1. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya
perangkapan fungsi, sekaligus dapat membantu meringankan pekerjaan
bagi karyawan mempunyai fungsi rangkap. Dalam hal ini juga
bertujuan untuk menjamin efektifitas pengendalian intern, sehingga data
yang dihasilkan dapat dipercaya serta memperkecil kemungkinan
adanya penyalahgunaan wewenang.
2. Perlu adanya satuan tugas yang dibentuk dan berdiri secara independen
untuk menjalankan fungsi pengawasan di setiap kantor cabang. Satuan
tugas ini bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta
penerapan sistem pengendalian intern dalam hal perlindungan kekayaan
BMT dari tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
3. Diperlukan Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak.
Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak akan
meningkatkan kehati-hatian dalam pencatatannya, sehingga apabila
terjadi penyalahgunaan dapat ditelusur dengan mudah.
4. Dalam perekrutan karyawan baru sebaiknya lebih menekankan pada
unsur sumber daya manusia, sehingga setiap karyawan baru yang
masuk telah melalui beberapa tahap seleksi, bukan atas dasar
kekeluargaan semata.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 1990. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Sistem. Yogyakarta : BPFE.
Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta :
UII Press.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
Nor, Dumairi., dkk. 2008. Ekonomi Versi Salaf. Pustaka Sidogiri Suharto, Saat., dkk. 2007. Pas BMT 002. BMT Center