EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN …/Evaluasi...untuk membuat proposal dan...

1

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG

KABUPATEN BOYOLALI

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh :

MUHAMMAD MUKTI ADI ATMA

NIM F3307082

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2

SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KSU BMT TUMANG

1. Sejarah dan Perkembangan KSU BMT Tumang

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang dalam

kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariat Islam, yang kegiatannya

yaitu menghimpun dana dari masyarakat setempat dalam bentuk simpanan,

kemudian difungsikan secara profesional, amanah dan adil untuk membantu

kepentingan anggota masyarakat, yaitu dalam upaya peningkatan usaha

produktif, taraf hidup dan kesejahteraan.

Awal munculnya gagasan untuk mendirikan KSU BMT Tumang

terjadi sekitar bulan Februari tahun 1997, bertempat di rumah dinas Bpk.

Suryanto, SH di Kebayoran Baru Jakarta. Pada saat itu beberapa orang yang

berasal dari Desa Tumang yang bekerja di Jakarta yaitu : Bpk. Mukhlas, SH;

Bpk. Adib Zuhairi, S.Sos; Bpk. Aris Munandar, SE; Bpk. Yunan AS, SH; dan

Bpk. Mulyadi ,SE, berkumpul dan berdiskusi membahas masalah pendirian

BMT di Desa Tumang.

Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati Bpk. Adib Zuhairi

untuk membuat proposal dan mensosialisasikan perihal pendirian BMT

3

tumang kepada masyarakat di Desa Tumang. Kelompok masyarakat yang

mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya mempunyai

kepedulian untuk memikirkan anggota masyarakat lain yang lemah. Maka dari

itu tahap pertama yang menjadi target program BMT adalah merekrut anggota

masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi untuk diajak bergabung

menjadi anggota pendiri.

Setiap anggota pendiri diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar

Rp. 500.000,00. Dengan modal awal yang terkumpul dari anggota pendiri

sebesar Rp. 7.050.000,00 BMT tumang mulai beroperasi sekitar tanggal 1

Oktober 1998.

Langkah awal kegiatan operasi BMT Tumang di prioritaskan dalam

sektor simpan pinjam. Dari sektor ini diharapkan BMT dapat memenuhi

kebutuhan dana maupun modal bagi usaha menengah ke bawah di Desa

Tumang dan sekitarnya. Selain itu dengan berdirinya BMT Tumang juga

membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyimpan atau

menabungkan uangnya di BMT Tumang.

Sejak tanggal 10 April 1999 BMT Tumang berbadan hukum Koperasi

Serba Usaha dengan No. Badan Hukum : 242/ BH/ KDK.11.25/ IV/ 1999.

Sejak saat itu pula BMT Tumang telah resmi beroperasi dengan nama KSU

BMT Tumang yang berlokasi di Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo,

Boyolali.

4

2. Tujuan berdirinya KSU BMT Tumang

Tujuan utama pendirian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat-

Tamwil (BMT) Tumang di kabupaten Boyolali adalah untuk membantu

menyediakan dana dan modal bagi pelaku bisnis, usaha mikro, maupun usaha

produktif lainnya guna meningkatkan taraf hidup serta pemerataan

kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Kegiatan operasional pada KSU

BMT Tumang dikelola dengan sistem syariah, sehingga diharapkan selain

dapat meningkatkan kesejahteraan juga dapat menciptakan kondisi

masyarakat yang religius, adil, makmur serta menghindarkan dari ancaman

riba yang sangat dilarang dalam Islam.

3. Visi dan Misi

Sebagaimana Lembaga maupun Instansi lainnya KSU BMT Tumang

juga mempunyai Visi dan Misi, adapun Visi KSU BMT Tumang yaitu :

“Menjadi lembaga yang mandiri dalam rangka menghantarkan

masyarakat menuju kesejahteraan yang di Ridhoi Allah SWT” atau

disingkat dengan slogannya “Membangun Kemandirian Menuju

Kesejahteraan”.

Misi dari KSU BMT Tumang yaitu :

a. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang dikelola dengan sistem syariah

dengan murni dan konsisten.

5

b. Mewujudkan Lembaga Keuangan sebagai media dakwah dalam penguatan

ekonomi syariah.

c. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang mandiri, berdaya juang dan tidak

bergantung pada pihak lain.

d. Menumbuhkan budaya kerja dengan prinsip jujur, amanah, adil, dan

professional.

e. Menumbuhkan kreatifitas, inovatif, dan sanggup mengatasi tantangan yang

ada.

f. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang bisa sebagai tumpuan masyarakat

dalam bidang simpan pinjam.

4. Struktur Permodalan

Pada awalnya struktur permodalan untuk kegiatan operasional pada

KSU BMT Tumang dari simpanan pokok anggota pendiri. Sampai saat ini

struktur modal pada KSU BMT Tumang diperkuat dengan meningkatnya dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela, tambahan SHU ditahan dari

tahun ke tahun serta beberapa bentuk pinjaman lunak dari Bank BTN Syariah.

5. Produk – Produk pelayanan KSU BMT Tumang

a. Produk Simpanan (Saving Products)

Simpanan merupakan sarana untuk menggali potensi dana dari

masyarakat, untuk kemudian difungsikan secara profesional guna

meningkatkan taraf hidup masyarakat lainnya, sehingga saling

6

menguntungkan. Beberapa bentuk simpanan maupun tabungan dari BMT

Tumang, yaitu :

1) Simpanan Mudharabah Biasa

Simpanan mudharabah biasa merupakan jasa simpanan dari

masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu, dan

tiap nasabah yang menyimpan uangnya akan mendapatkan bagi hasil.

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang akan

diberikan dari BMT kepada nasabah penyimpan dana setiap bulan

berjalan berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati antara pihak

penyimpan dana dengan pihak BMT.

2) Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri adalah bentuk simpanan dari masyarakat

yang dikelola oleh pihak BMT yang pengambilannya dapat dilakukan

ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dana ini akan dikelola pihak

BMT dan pihak penyimpan juga akan mendapatkan bagi hasil sesuai

ketentuan.

3) Simpanan Idul Adha

Merupakan bentuk simpanan dari masyarakat yang

penggunaannya dipersiapkan untuk pembelian hewan Qurban

menjelang hari raya Idul Adha. Dana simpanan ini akan dikelola oleh

7

pihak BMT dan pihak penyimpan akan mendapatka bagi hasil sesuai

dengan ketentuan.

4) Simpanan Pendidikan


transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu untuk keperluan

pembayaran pendidikan anak. Pihak penyimpan akan mendapatkan

bagi hasil sesuai ketentuan dari pihak BMT.

5) Simpanan Haji


dipersiapkan untuk kebutuhan pembiayaan menunaikan ibadah haji

bagi nasabah. Dana ini akan dikelola pihak BMT secara profesional

dan pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan.

6) Simpanan Menikah


dipersiapkan untuk kegiatan pernikahan baik sendiri maupun anaknya.

Dana ini akan dikelola oleh pihak BMT dan setiap penyimpan akan

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan.

7) Simpanan Berjangka / Deposito


pengambilannya dilakukan sesuai kesepakatan awal. Jangka waktu

8

yang diberikan oleh pihak BMT untuk simpanan ini adalah 1 bulan, 3

bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan

kesepakatan. Simpanan ini akan dikelola oleh pihak BMT sehingga

pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan

kesepakatan awal.

b. Produk Pembiayaan (Financing Products)

Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana dengan

memberikan kredit kepada masyarakat pelaku bisnis, usaha menengah ke

bawah maupun masyarakat produktif lainnya, dengan harapan usahanya

bisa bertambah lancar. Beberapa jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh

KSU BMT Tumang yaitu :

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama

pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank sebagai Shahibul Maal

atau pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha atau

mudharib untuk membiayai suatu usaha atau proyek yang produktif dan

halal. Pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan sesuai

dengan nisbah yang disepakati bersama dalam akad perjanjian

pembiayaan.

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah bentuk kerjasama dengan akad jual beli antara

bank dengan nasabah. Dalam kerjasama ini pihak bank membiayai

9

kebutuhan dari nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah sebesar

harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah

disepakati bersama dalam akad perjanjian pembiayaan.

3) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk kerjasama pengkongsian dana

yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk melakukan usaha

tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah

disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pihak sebesar

modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Dalam aplikasinya

digunakan untuk modal kerja dan investasi, dana dari BMT merupakan

pertisipasi BMT dalam usaha yang dikelola anggota dan BMT berhak

ikut serta dalam mengelola usaha.

4) Pembiayaan Ijarah Mumtahia Bittamlik

Pembiayaan ini adalah bentuk kerjasama perjanjian antara pihak

bank sebagai lessor (pihak yang menyewakan) dengan nasabah sebagai

lessee (pihak penyewa). Dalam aplikasinya pihak penyewa bersedia

untuk membayar uang sewa atas barang atau jasa yang telah

diterimanya, dan pada akhir masa sewa terjadi pemindahan hak

kepemilikan dari pihak bank kepada penyewanya tersebut.

5) Pembiayaan Qordhul Hasan

10

Qordhul Hasan merupakan bentuk perjanjian pemberian

pinjaman dari bank kepada nasabah dengan kewajiban nasabah

mengembalikan pinjaman tersebut sebesar pokok sesuai dengan jangka

waktu baik secara tunai maupun angsuran.

6. Wilayah Kerja KSU BMT Tumang

Pada awal berdiri kantor pusat dari KSU BMT Tumang terletak di

Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali 57362. Seiring dengan

perkembangan dan tuntutan dari nasabah yang semakin luas, akhirnya dengan

berbagai pertimbangan kantor pusat KSU BMT Tumang pindah di Jalan

Boyolali – Magelang Km. 10 Cepogo, Boyolali 57362.

Wilayah kerja KSU BMT Tumang sampai sekarang ini sudah cukup

luas serta ditunjang dengan kantor – kantor yang letaknya strategis, dekat

dengan pasar serta pemukiman penduduk, sehingga memudahkan nasabah

untuk mencarinya. Sampai saat ini KSU BMT Tumang telah memiliki satu

kantor pusat dan empat kantor cabang yaitu :

a. Kantor Pusat : Jl. Boyolali – Magelang Km.10 Cepogo,

Boyolali

b. Kantor Cabang :

1) Jl. Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali

2) Jl. Boyolali – Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali

3) Jl. Pandanaran No. 299 Boyolali

4) Jl. Raya Ampel No. 8, Ampel

11

7. Lingkup Pengembangan KSU BMT Tumang

a. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu sistem pekerjaan yang disusun secara

skematis dan dirumuskan dengan baik, dimana masing – masing pekerjaan

tersebut mengandung wewenang, fungsi, tugas, serta tanggung jawab

tertentu yang memungkinkan pekerjaan tersebut dapat berjalan secara

efektif.

Struktur Organisasi sangat penting dalam suatu lembaga maupun

Instansi tertentu, karena bisa diketahui susunan hubungan pertanggung

jawaban dan wewenang serta tugas dari masing – masing bagian. Adapun

struktur organisasi pada KSU BMT Tumang kabupaten Boyolali, yaitu :

12

PENGURUS

STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI

PENGELOLA

ANGGO

RAPAT

PENGA

MANAJER

SYA

KETUA

BENDA

SEKRET

MANAJE

MANAJER

MANAJER

MANAJER

MANAJER

TELLER

MARKE

TELLER

MARKEMARKE

DIVISI

TELLER

MARKE

RUMAH STAF ADM &

MANAJE

MA

Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali

TELLER

b. Deskripsi Jabatan

Dari struktur organisasi yang telah digambarkan diatas, maka

deskripsi jabatan dari KSU BMT Tumang adalah sebagai berikut :

1) Rapat Anggota

Rapat Anggota menduduki jabatan tertinggi di KSU BMT

Tumang, mempunyai kewenangan untuk memilih maupun

memberhentikan pengurus. Rapat anggota juga bertugas menerima

laporan pertanggung jawaban tahunan.

2) Badan Pengurus

Badan ini berwenang untuk mewakili anggota (pendiri),

berwenang untuk mengontrol kegiatan operasional BMT dan membuat

kebijakan umum agar kegiatan BMT dapat terarahkan sesuai dengan

Visi dan Misinya. Badan pengurus ini juga mempunyai tugas :

a) Menyusun Kebijakan umum bagi BMT.

b) Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja

pengelola.

c) Melakukan pengawasan dan pengontrolan baik dalam kegiatan

pembiayaan maupun kegiatn operasional BMT.

d) Memberikan persetujuan terhadap produk pelayanan baru yang

ditawarkan.

3) Pengawas Syariah

Badan pengawas syariah ini mempunyai wewenang untuk

mengawasi pelaksanaan pengelolaan BMT agar sesuai dengan kaidah

hukum agama Islam (Syariah), dan memberikan pertimbangan positif

baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat diadakan Rapat

Anggota BMT. Badan ini mempunyai tugas :

a) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal satu

kali dalam satu tahun.

b) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan

pengelola, penyusunan anggaran dan rencana kerja.

c) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan araha yang berkaitan

dengan aspek syariah.

d) Memberikan usulan dan pengarahan agar diadakan kegiatan yang

berkaitan dengan syariah Islam dalam rangka memberikan nilai

tambah bagi anggota atau masyarakat di lingkungan BMT serta

sosialisasi BMT.

e) Membantu terselenggarakannya dakwah Islam dalam rangka

sosialisasi BMT.

f) Memeriksa / audit terhadap dokumen-dokumen yang digunakan

dan akurasinya, dan memberikan pengarahan agar sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kaidah syariah Islam.

4) Pengawas Manajeman

Badan pengawas ini mempunyai kewenangan untuk

merekomendasikan akuntan publik kepada pengurus. Tugas pokoknya

adalah melakukan pengawasan secara umum terhadap segala aktivitas

dalam operasional BMT.

5) Manajer Utama

Manajer utama mempunyai wewenang untuk membuat

kebijakan baru berkaitan dengan kemajuan dan pertumbuhan keuangan

BMT. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan dan monitoring

terhadap pengelola yang berada dibawahnya dan menerima laporan

pertanggung jawaban atas kinerja karyawan.

6) Manajer Operasional

Manajer Operasional berwenang dalam pengangkatan

karyawan maupun staff baru serta bertanggung jawab terhadap maju

mundurnya kinerja karyawan. Tugas pokoknya adalah melakukan

pengawasan dan monitoring mengenai kondisi pertumbuhan keuangan

maupun pembiayaan di setiap cabang, serta melakukan sosialisasi

untuk memotivasi semangat kerja karyawan.

7) Divisi Maal

Divisi Maal ini dibentuk dan mempunyai wewenang untuk

menyalurkan dana bantuan dari BMT kepada pihak yang

membutuhkan maupun kegiatan social lainnya. Tugas pokok dari

divisi ini adalah menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan dalam

kegiatan sosial, membuat rencana anggaran, proposal kegiatan serta

laporan pertanggung jawaban dari kegiatan-kegiatan sosial yang telah

dilakukan.

8) Manajer Umum

Manajer umum berwenang untuk mengontrol kondisi finansial

BMT. Tugas pokoknya adalah :

a) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi : rencana

pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, dll.

b) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang

digariskan oleh pengurus.

c) Menyusun laporan secara periodik yang berupa : laporan

pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan

pandapatan bagi hasil dan laporan keuangan.

9) Staff Administrasi dan Keuangan

Staff administrasi dibentuk dibawah wewenang Manajer

umum. Tugas pokok dari bagian ini adalah menangani masalah

administrasi dan keuangan KSU BMT Tumang, membuat jurnal umum

dan buku besar, melakukan penghitungan atas perolehan bagi hasil

selama satu periode akuntansi, serta menyusun laporan keuangan KSU

BMT Tumang.

10) Staff Rumah Tangga dan OB

Staff rumah tangga dan OB ini berwenang untuk mengusulkan

pembenahan maupun penambahan keperluan rumah tangga. Tugas

pokoknya adalah menyediakan kebutuhan dan keperluan setiap kantor,

melakukan survey tiap cabang mengenai persediaan peralatan serta

perlengkapan kantor yang digunakan.

11) Manajer Cabang

Manajer cabang berwenang untuk malakukan kegiatan

pelayanan kepada anggota, serta memberikan persetujuan atas

pembiayaan dibawah 25 juta. Tugas pokoknya adalah :

a) Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja marketing dan kasir

agar lebih terarah sesuai dengan target yang diharapkan.

b) Menyusun agenda rencana pembiayaan dan survey lapangan.

c) Menganalisa berkas – berkas pengajuan pembiayaan dari nasabah.

d) Melaksanakan akad atas pembiayaan.

e) Membuat laporan perkembangan pembiayaan, perolehan bagi

hasil dan kondisi keuangan di kantor cabang.

12) Marketing

Bagian marketing ini berwenang untuk mengusulkan strategi

pemasaran baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang,

serta melaksanakan negosiasi bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan

kebijakan pemasaran. Tugas pokoknya adalah :

a) Mempromosikan produk – produk lembaga dan mencari nasabah

baru.

b) Menjalankan tugas lapangan dan menawarkan produk dari BMT.

c) Mengatur rute kunjungan harian untuk mengumpulkan uang

tabungan maupun angsuran pinjaman dari nasabah.

d) Melaporkan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan kepada

manajer cabang untuk dipecahkan bersama.

e) Memberikan informasi kepada manajer cabang mengenai

kepribadian calon nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan.

13) Kasir / Teller

Bagian kasir / teller ini bertindak sebagai penerima uang dan

juru bayar. Tugas pokoknya adalah :

a) Menghitung jumlah kas harian yang ada di brankas.

b) Membuat bukti penerimaan kas atas angsuran pinjaman.

c) Melayani segala aktivitas yang berhubungan dengan kas masuk

dan kas keluar sesuai dengan perintah.

d) Melakukan entry data atas transaksi harian yang terjadi.

e) Membuat buku kas harian.

f) Setiap akhir jam kerja menghitung uang kas yang ada dan

meminta pemeriksaan dari manajer cabang.

c. Perekrutan Karyawan Baru

Perkembangan suatu kegiatan usaha tentunya akan sangat

bergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Dalam hal

ini KSU BMT Tumang mempunyai standar dalam perekrutan karyawan

baru untuk meningkatkan serta mengembangkan KSU BMT Tumang.

Dalam perekrutan karyawan baru diperlukan sumber daya manusia

yang amanah, profesional serta mempunyai kualitas kinerja yang dapat

dipertanggung jawabkan, agar sesuai dengan visi dan misi KSU BMT

Tumang. Proses perekrutan karyawan baru diawali dengan pembukaan

lowongan pekerjaan yang ditujukan bagi semua kalangan yang merasa

berkompeten untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut.

Perekrutan karyawan baru dilakukan dalam beberapa tingkatan dan

tahapan, diantaranya adalah :

1) Publikasi

Kegiatan publikasi dilakukan dengan memasang pengumuman

lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari pihak

BMT dan disertai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Pengumuman lowongan pekerjaan tersebut biasanya dipasang di

tempat yang strategis serta di universitas yang terdekat.

2) Seleksi awal dan wawancara

Seleksi awal yang berupa tes tertulis dan tes psikologis

dilakukan setelah pelamar mengisi formulir serta melengkapi

persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan

wawancara oleh tim dari pihak BMT.

3) Pengumuman hasil tes seleksi awal dan wawancara

Pengumuman hasil tes biasanya dilaporkan satu minggu setelah

pendaftar mengikuti tes seleksi awal dan wawancara. Bagi pendaftar

yang dinyatakan lulus maka wajib mengikuti diklat BMT selama

kurang lebih satu minggu.

4) Magang kerja selama 3 bulan

Magang kerja ditawarkan bagi pelamar yang benar-benar

berkeinginan untuk bekerja di BMT, karena seringkali ada pelamar

yang hanya sebatas coba-coba dan bermaksud mengikuti diklat saja.

5) Kontrak kerja selama 1 tahun

Bagi pelamar yang lulus magang dan berkeinginan untuk

bekerja di BMT harus menandatangani kontrak kerja selama kurang

lebih satu tahun, dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan

pihak BMT.

6) Karyawan tetap

Bagi karyawan tetap harus menandatangani perjanjian yang

berisi hak dan kewajiban dengan KSU BMT Tumang.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan perekonomian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh

keberadaan bank di Negara tersebut. Di Indonesia telah banyak berdiri bank,

namun kebanyakan bank tersebut masih menerapkan sistem konvensional dalam

kegiatan operasionalnya. Wacana lembaga keuangan syariah merebak di tengah

masyarakat Indonesia yang mulai memperbincangkan mengenai pro dan kontra

atas hukum bunga bank.

Perkembangan lembaga keuangan syariah mencapai masa yang

menentukan dengan bergulirnya paket deregulasi perbankan 1 juni 1983 atau

yang lebih dikenal dengan sebutan Pakjun. Paket deregulasi ini memberikan

kebebasan pada pengelola perbankan untuk menentukan besarnya tingkat bunga

pinjaman dan simpanan. Hal ini artinya bahwa lembaga keuangan yang

menerapkan tingkat bunga 0% memiliki dasar hukum dan argumentasinya untuk

berkembang di Indonesia. Kesempatan besar tersebut belum sepenuhnya diambil

oleh umat Islam yang mempunyai kemampuan modal, sebab pemerintah belum

menyusun undang-undang terkait dengan pendirian bank baru. Sebagai

alternatifnya didirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi dan

beberapa lembaga keuangan mikro lainnya yang tersebar di Indonesia.

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan di bidang

perbankan yang dikenal dengan nama paket kebijakan 22 Oktober 1988 (Pakto).

Kebijakan ini memberikan peluang untuk membuka bank-bank swasta baru,

cabang pembantu bank asing baru termasuk joint venture bagi perwakilan bank

asing yang telah ada dengan bank domestik. Kebijakan ini juga merupakan angin

segar bagi umat Islam untuk merealisir keinginannya mendirikan lembaga

keuangan non-bunga. Kondisi ini direspon dengan cukup baik secara individual

maupun institusional untuk mewujudkan rencana tersebut, sehingga dalam skala

mikro muncul berbagai lembaga keuangan mikro seperti BMT dan BPRS yang

tersebar di seluruh Indonesia.

Pengalaman operasional bank Muamalah memberikan inspirasi bagi

pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan perundang-undangan untuk

menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang dianggap kurang mewadahi

dinamika dan kebutuhan syariah, sehingga lahirlah UU No. 10 tahun 1998.

Dalam ketentuan yang baru ini memberikan kesempatan dan peluang yang lebih

besar bagi bank syariah untuk berkembang dan berkedudukan sejajar dengan

bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. Ketentuan dalam UU No.

10 tahun 1998 ini secara teknis dan psikis memberikan kekuatan yang sangat

signifikan baik bagi pelaku perbankan syariah maupun masyarakat, karena

keberadaan bank syariah diakui secara legal dan formal pada masyarakat

perbankan nasional.

Dewasa ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan

syariat Islam, diantaranya adalah Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). Salah satu

dari sekian banyak BMT di Indonesia yang ada di kabupaten Boyolali adalah

BMT Tumang. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan

operasionalnya berlandaskan syariat Islam dengan menghimpun dana dari

masyarakat, kemudian difungsikan kembali secara profesional, amanah dan adil

untuk membantu kepentingan anggota maupun masyarakat, yaitu dalam upaya

mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan.

Keberadaan BMT Tumang di kabupaten Boyolali mulai banyak diminati

oleh masyarakat, hal ini tidak lain dikarenakan bentuk pelayanan pada BMT

yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah karena dapat

menghindarkan nasabah dari keraguan atas hukum bunga bank. BMT tidak

menerapkan sistem bunga bank melainkan bagi hasil dan mark up (Jasa yang

diberikan oleh nasabah atas pembiayaan dari BMT sesuai dengan perjanjian awal

atas dana yang dipinjamnya).

Beberapa bentuk pelayanan untuk menarik dana dari masyarakat

diantaranya adalah berupa simpanan dan deposito. Disamping itu BMT Tumang

juga mengeluarkan produk pembiayaan yang disalurkan secara langsung bagi

masyarakat maupun pengusaha kecil dan menengah. Salah satu produk

pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan Murabahah (Pembiayan

berdasarkan prinsip jual beli). Sistem pembiayaan murabahah didasarkan atas

perjanjian jual beli, sehingga besarnya bagi hasil yang diberikan oleh nasabah

kepada pihak BMT Tumang sesuai dengan harga pokok barang ditambah dengan

margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang

dilakukan sebelum dana terealisasi. Pembiayaan murabahah ini mempunyai nilai

yang cukup tinggi dalam laporan neraca dan jumlahnya dari tahun ke tahun terus

meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik agar

tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan oleh pihak tertentu.

Proses perkembangan suatu usaha khususnya BMT sangat bergantung

pada sistem yang digunakan. Sistem merupakan sarana yang sangat penting dan

bermanfaat bagi perusahaan, karena sistem dapat memberikan informasi kepada

manajemen perusahaan agar dapat mengalokasikan berbagai sumber daya

perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem yang baik memberikan manfaat

dalam memahami lingkungan intern perusahaan. Salah satu sistem yang ada di

perusahaan adalah sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008 : 163). Tujuan

umum sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah:

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi.

2. Untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3. Untuk mendorong efisiensi.

4. Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen .

Sistem pengendalian intern ternyata mempunyai peran yang sangat

penting dalam aktivitas perusahaan. Pengendalian intern akuntansi yang baik

akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan

dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat

dipercaya.

Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk memajukan BMT

Tumang karena jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat, sehingga untuk

menghindari adanya penyelewengan dan kesalahan-kesalahan serta untuk

melindungi kekayaan organisasi, diperlukan suatu sistem pengendalian intern

yang baik. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penyusunan

Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “EVALUASI SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU

BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI”.

C. RUMUSAN MASALAH

Apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU

BMT Tumang sudah baik?

D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan

murabahah di KSU BMT Tumang sudah diterapkan dengan baik.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi KSU BMT Tumang

Dari hasil penelitian secara keseluruhan ini, diharapkan penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam sistem

pengendalian intern yang telah diterapkan sebelumnya.

2. Bagi Pembaca

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan

yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern pada

pembiayaan murabahah.

b. Sebagai salah satu bahan referensi, khususnya yang tertarik pada bidang

keuangan syariah.

F. METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem

pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang

Kabupaten Boyolali.

2. Jenis Data

Dalam proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan

data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara

melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dan staff KSU BMT

Tumang untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Data

sekunder merupakan jenis data yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dilihat

dari sumber data, data sekunder dapat dibagi atas sumber buku dan majalah

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

3. Metode pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan berbagai metode,

yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi maupun pengamatan adalah aktivitas yang

dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung aktivitas –

aktivitas yang terjadi di lembaga, instansi maupun perusahaan. Dari

pengamatan secara langsung tersebut dapat diperoleh gambaran tentang

aktivitas kerja yang terjadi secara langsung.

b. Metode Diskusi

Metode ini dilakukan dengan cara bertukar pendapat, gagasan,

argumentasi dengan beberapa karyawan di lembaga Instansi yang

bersangkutan mengenai suatu masalah yang biasanya muncul maupun

kendala – kendala yang sering dihadapi.

c. Metode Interview

Metode Interview maupun tanya jawab ini dilakukan dengan nara

sumber yang dianggap berkompeten dan bisa menjawab serta

menjelaskan setiap pertanyaan dari suatu hal yang belum diketahui.

Metode ini sangat efektif untuk menambah informasi dan ilmu

pengetahuan sesuai dengan permasalahan.

d. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku referensi, buku

panduan maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang

ada, sehingga akan membentu dalam proses penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Sistem, Prosedur dan Sistem Akuntansi

Sistem mempunyai peranan besar terhadap maju mundurnya suatu

perusahaan. Dengan sistem yang baik maka kinerja perusahaan akan lebih

teratur dan dapat dikoordinir sehingga dapat memperkecil kemungkinan

adanya berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam perusahaan.

Suatu sistem diperlukan oleh sebuah perusahaan maupun Instansi

untuk membentuk jaringan kerja yang sistematis dan terorganisir. Sistem

akuntansi diawali dari data berbagai transaksi yang direkam dalam

dokumen dan diproses dalam berbagai catatan akuntansi sampai dengan

informasi disajikan dalam laporan keuangan.

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh

(terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi dari

perusahaan. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (klerikel),

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap

transaksi- transaksi perusahaan yang sering terjadi. (W. Gerard Cole

dalam Zaki Baridwan, 1990 : 3).

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur

adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang (Mulyadi, 2008 : 5).

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu

sistem tersusun dan terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur

merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation)

ini meliputi menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode,

mendaftar, memilih (mensortasi), memindahkan, dan membandingkan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencatat informasi akuntansi ke dalam

buku jurnal, buku besar dan laporan keuangan yang dibutuhkan pihak

yang berkepentingan.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan

pengelolaan (Mulyadi, 2008 : 3). Unsur-unsur pokok sistem akuntansi

adalah :

a. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam

terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan

dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan

dalam catatan.

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan

untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan

data lainnya.

c. Buku Besar

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang

digunakan untuk meringkas data yang telah dicatat sebelumnya dalam

jurnal.

d. Buku Pembantu

Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekening-

rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam

rekening tertentu dalam buku besar.

e. Laporan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi.

Laporan keuangan ini dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan

perubahan laba yang ditahan, dll. Laporan keuangan ini berisi

informasi yang merupakan keluaran dari sistem akuntansi.

2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan sebuah sistem yang dibuat

dan digunakan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efektif

dan efisien serta meminimalkan hal-hal yang memungkinkan akan

berakibat pada kerugian suatu perusahaan. Memaksimalkan sumber daya

yang ada dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan ketelitian,

ketepatan, dan keandalan data akuntansi dalam hal pencatatan maupun

penyajiannya dalam laporan keuangan. Meminimalkan hal-hal yang

memungkinkan akan merugikan perusahaan bertujuan untuk menjaga

seluruh asset perusahaan dari penyalahgunaan pihak tertentu.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008 : 163).

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan

sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

a. Menjaga kekayaan organisasi.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

c. Mendorong efisiensi.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Jika tujuan-tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut dapat

tercapai, maka suatu sistem pengendalian intern dapat dikatakan sudah

baik. Efektivitas suatu sistem pengendalian intern dapat juga dapat dinilai

dengan cara menganalisis kebaikan dan kelemahan dari sistem

pengendalian intern tersebut. Untuk mengetahui kebaikan maupun

kelemahan suatu sistem pengendalian intern dapat dilakukan dengan cara

mengecek unsur-unsur sistem pengendalian intern yang terdiri dari :

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework)

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok

perusahaan.

Dalam struktur organisasi digambarkan secara tegas mengenai

pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi

yang dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi yang dibentuk,

sehingga semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit

organisasi saja.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam transaksi harus

dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi

atas terlaksananya setiap transaksi.

Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen

pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan

yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur

pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan

dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya

suatu organisasi.

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang

dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik

yang sehat dalam pelaksanaanya. Adapun cara-cara yang umumnya

ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat

adalah:

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit), hal ini dimaksudkan

untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugasnya sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan.

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan

dari orang atau unit organisasi lain.

4) Perputaran jabatan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga

persekongkolan di antara unit organisasi dapat dihindari.

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya, dengan maksud untuk menjaga kekayaan organisasi

dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga

kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data

akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya tidak cukup

menjadi satu-satunya unsur sistem pengendalian intern untuk

menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian intern. Bagaimana

pun baiknya struktur organisasi dan prosedur pencatatan, serta

berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat,

semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakan.

Untuk mencapai tujuan sistem pengendalian intern dalam

kegiatan operasionalnya diperlukan karyawan yang jujur dan

kompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta dapat

melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Untuk

mendapatkan karyawan seperti yang dijelaskan diats dapat dilakukan

dengan cara :

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut

oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon

karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki

kompeten sesuai jabatan yang akan didudukinya.

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan

perusahaan, sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya.

3. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam

melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan

oleh bank maupun lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal

kerja dan pembiayaan perdagangan nasabahnya.

Secara garis besar pengertian murabahah adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan

yang telah disepakati bersama antara lembaga keuangan sebagai

penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Pembiayaan murabahah dapat diartikan sebagai produk

penyaluran dana kredit modal kerja oleh pihak BMT sebagai kreditur

kepada nasabah sebagai debitur, dengan menggunakan akad jual-beli

dengan pembagian margin keuntungan sesuai yang disepakati

sebelumnya.

B. PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG KABUPATEN

BOYOLALI

1. Syarat pengajuan permohonan pembiayaan

Pengajuan permohonan pembiayaan pada KSU BMT Tumang

mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon

debitur. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Menjadi anggota KSU BMT Tumang, yaitu dengan membuka

rekening tabungan di KSU BMT Tumang.

b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota.

c. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga maupun surat nikah, fotocopy

KTP suami-istri, fotocopy rekening tagihan listrik bulan terakhir, serta

slip gaji terakhir bagi pegawai maupun karyawan.

d. Menyerahkan jaminan pengajuan pembiayaan yang dapat berupa :

1) BPKB yang disertai gesekan nomor rangka dan nomor mesin.

2) Sertifikat kepemilikan, KDT (Kartu Dasaran Tetap).

3) Perhiasan yang disertai dengan surat kepemilikan perhiasan.

4) Apabila Jaminan adalah hak milik orang lain harus disertai surat

kuasa dari pihak pemiliknya.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk penyaluran

dana modal kerja dari BMT Tumang dengan menggunakan akad jual-beli

yang dialokasikan bagi kelompok usaha menengah ke bawah maupun

perseorangan. Produk pembiayaan ini mengalami kenaikan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun. Secara rinci proses pengajuan pembiayaan

pada KSU BMT Tumang dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini :

Gambar II.1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Nas

Konsultasi dengan (Manajer Cabang)

Me

Me

Sur

ReLay

Tid

Bat

Per

Di

Tid

Mel

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan

pembiayaan pada KSU BMT Tumang melalui beberapa tahap yang telah

tersusun menjadi sebuah urutan-urutan yang dapat diuraikan sebagai

berikut ini :

a. Nasabah yang bertindak sebagai calon debitur datang ke kantor KSU

BMT Tumang, dengan maksud untuk konsultasi dengan manajer

cabang seputar pembiayaan dan persyaratannya.

b. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur dianggap memungkinkan

untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka dilanjutkan dengan

pengisian formulir dan penyerahan syarat-syarat pembiayaan yang

telah ditentukan. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur tidak

memungkinkan untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka manajer

cabang akan memberikan arahan-arahan yang bisa membantu calon

debitur untuk mendapatkan dana pembiayaan tersebut dilain

kesempatan.

c. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, bagian marketing

melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur,

serta mengecek kebenaran data calon debitur pada formulir

permohonan pembiayaan.

d. Apabila dari hasil survey lapangan calon nasabah dinyatakan layak

untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka bagian marketing segera

menghubungi calon debitur untuk proses realisasi dana, sedangkan

calon debitur yang dinyatakan tidak layak, maka permohonan tersebut

dianggap batal, sehingga dana tidak bisa direalisasi.

2. Fungsi yang terkait

Beberapa fungsi yang terkait dalam proses pembiayaan

murabahah pada KSU BMT Tumang adalah :

a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan

Fungsi pelayanan pembiayaan ini dipegang oleh manajer

cabang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima calon debitur

dan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan dan persyaratan

yang harus dipenuhi.

b. Fungsi Operasional

Fungsi operasional ini dipegang oleh bagian marketing. Fungsi

ini bertanggung jawab untuk memeriksa ulang kelengkapan syarat

pembiayaan, serta melakukan survey lapangan untuk menguji

kebenaran data calon debitur pada formulir permohonan pembiayaan

anggota. Fungsi ini juga mempunyai hak untuk memberikan masukan-

masukan mengenai kondisi usaha dan kepribadian calon debitur

sebagai bahan pertimbangan dalam proses analisis serta pemberian

keputusan realisasi dana pembiayaan.

c. Fungsi Penganalisis

Fungsi penganalisis ini dipegang oleh manajer cabang. Fungsi

ini bertanggung jawab untuk menganalisa ulang semua persyaratan

pembiayaan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari fungsi

operasional berdasarkan data hasil survey. Analisa yang dilakukan oleh

fungsi ini meliputi analisis aspek keamanan, amanah dan kelayakan.

d. Fungsi Pemberi Keputusan

Fungsi pemberi keputusan ini bertanggung jawab untuk

memberikan keputusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan

oleh calon debitur. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil analisa

dari fungsi penganalisis dan hasil survey dari fungsi operasional.

Untuk pembiayaan 1-25jt keputusan diserahkan pada manajer cabang,

25-50jt keputusan diserahkan pada manajer operasional, 50-150jt

keputusan diserahkan pada manajer utama, dan untuk pembiayaan

150jt ke atas keputusan diserahkan pada pengurus KSU BMT Tumang.

e. Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi ini dipegang oleh bagian teller yang

bertindak juga sebagai kasir. Fungsi ini bertanggung jawab untuk

membuat dan menyiapkan kuitansi, slip pembiayaan dan formulir yang

dibutuhkan dalam kegiatan administrasi pembiayan, serta merekap

semua transaksi pembiayaan yang terjadi.

f. Fungsi Keuangan

Fungsi keuangan dipegang oleh bagian teller. Fungsi ini

bertanggung jawab untuk menerima pembayaran biaya administrasi

dari proses pembiayaan, selain itu juga bertanggung jawab untuk

membayarkan dana pembiayaan kepada debitur sejumlah yang tertera

pada kartu pembiayaan.

g. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi ini dipegang oleh staf administrasi dan

keuangan kantor pusat. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk

memposting jurnal yang telah dibuat oleh bagian teller dan

menyajikannya dalam buku besar dan buku pembantu.

3. Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembiayaan


a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)

Formulir ini merupakan dokumen pertama yang digunakan

dalam proses pembiayaan pada KSU BMT Tumang. Formulir ini

berisi data calon debitur, data usaha, rencana penggunaan dana, serta

data keuangan calon debitur. Untuk memperkuat kebenaran data yang

dituliskan, maka dalam formulir ini dilengkapi kolom referensi dari

Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat setempat. Formulir ini diisi

oleh manajer cabang yang bertindak sebagai fungsi pelayanan

pembiayaan pada saat calon debitur melakukan konsultasi.

b. Formulir Hasil Survey (FHS)

Formulir ini diisi oleh bagian marketing pada saat melakukan

survey lapangan. Data-data yang dihasilkan meliputi kondisi,

kemampuan, kepribadian, kapasitas usaha, serta data lain yang

diperlukan, seperti gambar denah rumah calon debitur.

c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP)

Formulir ini merupakan dokumen yang berisi perjanjian

pembiayaan antara pihak BMT sebagai kreditur dengan nasabah

sebagai debitur. Dalam formulir ini dijelaskan secara rinci mengenai

jumlah dana pembiayaan, bagi hasil yang disepakati, jangka waktu

angsuran, jaminan yang diberikan, serta biaya administrasi yang harus

dibayarkan oleh calon debitur. Formulir ini ditandatangani oleh

manajer cabang, debitur, serta dua orang saksi dari pihak debitur.

d. Kuitansi (KW)

Kuitansi yang digunakan pada KSU BMT Tumang untuk

mencatat transaksi pembiayaan dibuat rangkap 2, yaitu :

1) Lembar pertama berwarna putih diberikan pada nasabah sebagai

bukti pembayaran.

2) Lembar kedua berwarna hijau yang digunakan oleh bagian teller

untuk membuat jurnal dan laporan harian kas.

e. Slip Pembiayaan (SP)

Slip pembiayaan yang digunakan pada KSU BMT Tumang

untuk mencatat realisasi pembiayaan anggota juga dibuat rangkap 2,

yaitu :

1) Slip yang pertama berwarna putih diserahkan pada debitur sebagai

bukti realisasi pembiayaan anggota dari KSU BMT Tumang.

2) Slip yang kedua berwarna merah digunakan dan disimpan oleh

bagian teller untuk membuat jurnal transaksi harian serta dasar

pembuatan laporan harian kas.

f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ)

Surat tanda terima dan pengambilan jaminan ini dibuat pada

saat debitur menyerahkan jaminan kepada manajer cabang. Dokumen

ini memuat rincian jaminan dari debitur, serta tanggal penyerahan dan

pengambilannya.

4. Catatan Akuntansi yang Digunakan

a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP)

Buku permohonan pembiayaan ini memuat data calon debitur

yang akan mengajukan pembiayaan anggota kepada KSU BMT

Tumang.

b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP)

Catatan ini memuat daftar pengajuan pembiayaan dari calon

debitur yang akan diproses lebih lanjut. Dalam daftar ini calon debitur

digolongkan dalam pembiayaan anggota yang baru pertama kali

mengajukan pembiayaan atau pembiayaan anggota lanjutan yaitu

pembiayaan kepada debitur yang dulu pernah mendapatkan dana

pembiayaan kemudian mengajukan lagi.

c. Kartu Pembiayaan (KP)

Kartu pembiayaan ini merupakan catatan yang memuat jadwal

angsuran pembiayaan, berisi jumlah dana pembiayaan, angsuran

pinjaman, tanggal jatuh tempo dan saldo pinjaman. Catatan ini dibuat

dibuat rangkap 2, lembar 1 diserahkan pada debitur dan lembar 2

disimpan oleh bagian teller sebagai bukti pada saat angsuran pinjaman

oleh debitur.

d. Buku Jaminan (BJ)

Buku jaminan ini dibuat oleh manajer cabang pada saat calon

debitur menyerahkan jaminan pembiayaan.

e. Laporan Harian Kas (LHK)

Laporan ini dibuat oleh bagian teller yang memuat data

penerimaan dan realisasi dana pembiayaan harian.

f. Jurnal

Catatan akuntansi ini dibuat oleh bagian teller berdasarkan

kuitansi dan slip pembiayaan. Jurnal bersama laporan harian kas

diserahkan pada bagian pembukuan kantor pusat setiap akhir bulan

untuk penyusunan buku besar dan buku pembantu.

g. Buku Besar (BB)

Buku besar merupakan catatan akuntansi yang dibuat oleh staf

administrasi dan keuangan kantor pusat atas dasar pembiayaan yang

telah direalisasikan.

h. Buku Pembantu (BP)

Buku pembantu ini dibuat dengan tujuan untuk membantu

menjelaskan rincian rekening pembiayan murabahah pada buku besar.

5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembiayaan murabahah

pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali

a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota

Dalam prosedur ini, calon debitur melakukan konsultasi

dengan manajer cabang mengenai pembiayaan dan syarat-syarat yang

harus dipenuhi. Dalam prosedur ini fungsi pelayanan pembiayaan

yang dipegang oleh manajer cabang mengisi formulir permohonan

pembiayaan anggota dan mencatat data calon debitur dalam buku

permohonan pembiayaan.

b. Prosedur Pemberian Keputusan

Setelah semua persyaratan pembiayaan dipenuhi oleh calon

debitur, fungsi operasional melakukan survey lapangan. Dari data hasil

survey dengan persyaratan yang telah diberikan, dilakukan analisa

ulang oleh fungsi penganalisis.

Hasil analisis berdasarkan data-data yang sudah didapatkan

tersebut akan diproses lebih lanjut oleh fungsi pemberi keputusan.

Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka fungsi

pemberi keputusan memberikan tanda tangan pada formulir

permohonan.

Dari hasil tersebut fungsi operasional menghubungi calon

debitur untuk proses pencairan dana pembiayaan. Bagian administrasi

pembiayaan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam

proses selanjutnya.

c. Prosedur Akad Pembiayaan

Prosedur akad pembiayaan ini diawali dengan pembacaan akad

oleh fungsi pemberi keputusan. Pengakadan dilakukan dengan

mendatangkan saksi minimal 2 orang dari pihak debitur. Setelah

pembacaan akad selesai formulir tersebut diberi tanda tangan oleh

fungsi pemberi keputusan, debitur, dan 2 orang saksi tersebut.

Proses selanjutnya adalah penyerahan jaminan dari pihak

debitur, penyerahan jaminan tersebut dicatat dalam buku jaminan oleh

fungsi pemberi keputusan sebagai bukti penerimaan jaminan dari

debitur. Fungsi pemberi keputusan juga mencatat dalam surat tanda

terima dan pengambilan jaminan yang diserahkan pada debitur sebagai

bukti penyerahan dan pengambilan jaminan.

d. Prosedur Realisasi dana Pembiayaan

Dalam prosedur ini fungsi keuangan membuat kuitansi sebagai

bukti pembayaran biaya administrasi dari debitur, dan membuat slip

pembiayaan sebagai bukti realisasi dana pembiayaan dari pihak BMT.

Kuitansi dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh debitur dan diberi

stempel lunas, kemudian kuitansi lembar 1 tersebut diserahkan pada

debitur. Slip juga dibuat rangkap 2, lembar pertama diserahkan pada

debitur. Slip pembiayaan tersebut ditandatangani oleh debitur dan

fungsi keuangan serta diberi stempel lunas sebagai bukti realisasi dana

pembiayaan telah dibayar lunas oleh pihak BMT.

Proses selanjutnya berdasarkan kuitansi dan slip pembiayaan

lembar kedua, fungsi keuangan membuat laporan harian kas dan jurnal

yang diperlukan sesuai transaksi dalam pembiayaan.

e. Prosedur Pencatatan Akuntansi

Setiap akhir bulan laporan harian kas dan jurnal dari transaksi

realisasi dana pembiayaan diserahkan pada staf administrasi dan

keuangan kantor pusat, kemudian disajikan ke dalam buku besar dan

buku pembantu sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

6. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) yang berisi

pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

Beberapa bentuk pemisahan tanggungjawab pada pembiayaan murabahah

di KSU BMT Tumang adalah :

a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi

Secara keseluruhan proses pembiayaan murabahah di KSU

BMT Tumang melibatkan beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi Pelayanan Pembiayaan

2) Fungsi Operasional

3) Fungsi Penganalisis

4) Fungsi Pemberi Keputusan

5) Fungsi Administrasi

6) Fungsi Keuangan

7) Fungsi Akuntansi

b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi Administrasi

Dalam proses pembiayaan di KSU BMT Tumang fungsi

pelayanan pembiayaan dipisahkan dengan fungsi administrasi. Fungsi

pelayanan pembiayaan dipegang oleh manajer cabang, sedangkan

fungsi administrasi dipegang oleh bagian teller. Hal ini diterapkan

untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap biaya administrasi

yang dibayarkan oleh debitur pada saat pembiayaan.

c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi

pemberi keputusan dalam hal realisasi dana pembiayaan digolongkan

menurut besarnya dana yang diajukan oleh calon debitur. Untuk dana

pembiayaan 1-25jt pemberi keputusan oleh manajer cabang, untuk 25-

50jt pemberi keputusan oleh manajer operasional, 50-150jt pemberi

keputusan oleh manajer utama, sedangkan untuk 150jt keatas pemberi

keputusan oleh pengurus BMT Tumang.

Fungsi pemberi keputusan ini terpisah dengan fungsi keuangan

dengan tujuan agar dana pembiayaan tidak sembarangan direalisasikan

serta mencegah adanya penyelewengan, sehingga realisasi dana

pembiayaan dapat dikendalikan agar tepat sasaran.

d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi

Fungsi keuangan dalam pembiayaan murabahah ini dipegang

oleh bagian teller, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh staf

administrasi dan keuangan kantor pusat. Tugas pokok fungsi keuangan

dalam pembiayaan murabahah adalah membuat bukti yang berkaitan

dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta membuat jurnal setiap

transaksi dan menyajikannya dalam laporan harian kas. Sedangkan

fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan

pembukuan serta penyusunan laporan keuangan.

7. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui

beberapa tahap. Setiap nasabah ataupun calon debitur yang datang ke

kantor untuk mengajukan pembiayaan dilayani oleh manajer cabang yang

bertindak sebagai fungsi pelayanan pembiayaan. Pencatatan data calon

debitur pada formulir permohonan pembiayaan anggota dilakukan oleh

manajer cabang sesuai dengan data hasil konsultasi. Setiap dokumen yang

diperlukan dalam proses pembiayaan tersebut dilakukan pengecekan

mengenai kebenaran pencatatan maupun perhitungannya, yang dilakukan

oleh fungsi yang berwenang, dalam hal ini oleh manajer cabang.

Dalam praktiknya apabila manajer cabang sedang ada

kepentingan, fungsi pelayanan pembiayaan bisa digantikan oleh bagian

marketing yang telah diberi hak kuasa. Sehingga dalam situasi tertentu

kewenangan manajer cabang bisa digantikan oleh bagian pemasaran yang

telah diberi hak kuasa sebelumnya. Dalam fungsi operasional, manajer

cabang juga mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam proses

survey lapangan. Wewenang ini diberikan kepada manajer cabang untuk

melakukan pengawasan apakah survey benar-benar dilakukan oleh fungsi

operasional atau tidak.

8. Praktik yang Sehat

Struktur organisasi merupakan gambaran arah tanggungjawab

setiap fungsi dalam menjalankan suatu sistem yang dibuat untuk kegiatan

operasional perusahaan. Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan

baik apabila terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik

kegiatan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah :

a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas

yang ada di brankas dengan catatan laporan harian kas.

Sebelum memulai kegiatan di KSU BMT Tumang, bagian

teller dibantu oleh bagian marketing yang berwenang melakukan

pengecekan jumlah kas yang ada di brankas dengan saldo kas dalam

catatan laporan harian kas. Kegiatan pengecekan ini juga dilakukan

pada akhir jam kerja sebelum karyawan pulang. Pengecekan ini akan

diteliti ulang kebenaran pencatatan dan jumlahnya oleh manajer

cabang.

b. Adanya satu orang yang memegang beberapa fungsi

Dalam praktik pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang

terdapat beberapa fungsi yang dipegang oleh orang yang sama, yaitu:

1) Fungsi pelayanan pembiayaan, fungsi penganalisis, dan fungsi

pemberi keputusan yang dipegang oleh manajer cabang.

2) Fungsi administrasi dan fungsi keuangan yang dipegang oleh

bagian teller.

c. Slip Pembiayaan dan kuitansi tidak bernomor urut tercetak

Dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang

penggunaan dokumen yang berupa slip pembiayaan dan kuitansi tidak

bernomor urut tercetak, tetapi setiap dokumen yang digunakan

diotorisasi oleh karyawan yang berwenang.

d. Adanya surprised check oleh manajer operasional

Pada waktu-waktu tertentu manajer operasional akan

melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja karyawan. Pemeriksaan

ini lebih sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,

sehingga diharapkan setiap karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai

dengan tanggungjawabnya.

e. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan

Setiap dokumen yang digunakan akan dilakukan pengecekan

oleh karyawan yang bertanggungjawab untuk menghindari adanya

kesalahan baik pencatatan maupun jumlah nominalnya.

f. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang

Setiap satu tahun sekali KSU BMT Tumang mengadakan

perputaran (rolling) jabatan dan tanggungjawab masing-masing

karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi

hubungan istimewa antara karyawan dengan pihak nasabah maupun

debitur.

g. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan

Hak cuti pada KSU BMT Tumang diberikan bagi karyawan

yang mempunyai kepentingan dan acara-acara tertentu, misalnya cuti

hamil, melahirkan, menikah, haji.

9. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya

Karyawan yang berkompeten dan jujur ternyata tidak menjamin

berjalannya suatu sistem dengan baik. Mayoritas karyawan di KSU BMT

Tumang mempunyai gelar sarjana dan diploma, meskipun ada juga

sebagian kecil yang lulusan dari SMA maupun SMK. Dengan demikian

tingkat kecakapan dan profesionalisme kerjanya telah sesuai dengan mutu

pendidikannya.

Untuk menjadi manajer cabang minimal harus mempunyai gelar

sarjana, sedangkan untuk bagian lain minimal lulus SMA maupun SMK

tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga dalam hal ini

diharapkan kegiatan operasional KSU BMT Tumang dapat berjalan

dengan baik dan efisien.

10. Bagan Alir (Flowchart) Pembiayaan Murabahah

Untuk menjelaskan proses pembiayaan murabahah di KSU BMT

Tumang secara rinci dapat digambarkan dengan bagan alir. Bagan alir

tersebut dapat dilihat dalam gambar II.2 berikut ini :

KETERANGAN : FPPA : Formulir Permohonan

Pembiayaan Anggota BPP : Buku Permohonan Pembiayaan DPP : Daftar Proses Pembiayaan FHS : Formulir Hasil Survey FAP : Formulir Akad Pembiayaan KP : Kartu Pembiayaan STTPJ : Surat Tanda Terima dan

Pengambilan Jaminan

MANAJER CABANG

BPP

BJ 2

KP 1

2 KP 1

FPPA

DPP FPPA

T

Dis

FHS FPPA

Menganalisa pembiayaan dan hasil survey

FHS FPPA

A

STTPJ FAP

FPPA

STTPJ FAP

FPPA

A

T

Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah

T

FPPA Menerima Nasabah

Menerima, mencatat dan menyimpan jaminan

Menjelaskan prosedur pembiayaan

Mengisi Daftar proses pembiayaan

Mengisi Formulir Pembiayaan Anggota

FPPA

Mencatat Permohonan Pembiayaan Anggota

Membubuhkan paraf pada FPPA

Memimpin Pengakadan

MANAJER CABANG

Jurnal

Jurnal

LHK

LHK

2 KP 1

2 KP 1

FAP

STTPJ FAP

STTPJ FAP

FAP

A

13

KETERANGAN : LHK : Laporan

Harian Kas

Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)

Menandatangani dokumen

Membubuhkan stempel BMT

Menyimpan Dokumen

Mengecek kebenaran pencatatan laporan harian kas

BAGIAN MARKETING

SPt

FHS

Disertai


KETERANGAN : SPt : Surat

Pemberitahuan

Melakukan Survey Lapangan

Mengisi Formulir Hasil Survey

FPPA

Membuat Surat Pemberitahuan

FPPA

FPPA

FPPA

BAGIAN TELLER

JurnalLHK

2 SP 1

2 KW 1

KP 2

KP 2

2 KP 1

2 2 FPPA

FAP

STTPJ FAP

FPPA

FAP

A

KW 1 SP 1

SP 2 KW 2

Membuat laporan harian kas dan jurnal dari transaksi harian

12

Diser

2

Dise

KW 1


2 SP 1

T

KETERANGAN : SP : Slip

Pembiayaan KW : Kuitansi

Meyiapkan Formulir dan dokumen yang diperlukan

Membuat Kuitansi dan Slip Pembiayaan

Menerima pembayaran biaya administrasi

Pencairan Dana Pembiayaan Anggota

Membubuhkan stempel Lunas

Membubuhkan stempel Lunas

STAF ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

BP BB

Jurnal

Jurnal

LHK

LHK

13

T

SELESAI


KETERANGAN :

BB : Buku Besar

BP : Buku Pembantu

Menyajikan dalam Buku Besar dan buku pembantu

C. EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI

1. Fungsi yang terkait

Dalam proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT

Tumang melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu :

a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan

b. Fungsi Operasional

c. Fungsi Penganalisis

d. Fungsi Pemberi Keputusan

e. Fungsi Administrasi

f. Fungsi Keuangan

g. Fungsi Akuntansi

Keterlibatan beberapa fungsi dalam pembiayaan murabahah ini

akan mencegah terjadinya suatu transaksi yang hanya diselesaikan

oleh satu unit organisasi saja. Hal ini dapat memudahkan penelusuran

apabila terjadi penyalahgunaan maupun kesalahan dalam

pencatatannya.

2. Dokumen yang Digunakan

Penggunaan dokumen pada pembiayaan murabahah di KSU

BMT Tumang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk pencatatannya.

Dokumen-dokumen yang dibuat dalam proses pembiayaan murabahah

yaitu :

a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)

b. Formulir Hasil Survey (FHS)

c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP)

d. Kuitansi (KW)

e. Slip Pembiayaan (SP)

f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ)

Dokumen yang digunakan tersebut dapat dikatakan telah

sesuai dengan kebutuhan pencatatan dalam artian setiap dokumen

yang digunakan sudah bisa digunakan untuk merekap setiap transaksi

yang terjadi dalam pembiayaan murabahah, dan sudah diotorisasi oleh

pihak yang berwenang.

3. Catatan Akuntansi yang Digunakan

Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam

pembiayaan murabahah yaitu :

a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP)

b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP)

c. Kartu Pembiayaan (KP)

d. Buku Jaminan (BJ)

e. Laporan Harian Kas (LHK)

f. Jurnal

g. Buku Besar (BB)

h. Buku Pembantu (BP)

Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh KSU

tersebut, dalam praktiknya telah dilakukan pengecekan mengenai

kebenaran pencatatan maupun penjumlahan nominalnya. Dalam hal

ini, yang berwenang untuk melakukan pengecekan adalah manajer

cabang, kecuali untuk pencatatan dalam buku besar dan buku

pembantu yang sudah diserahkan sepenuhnya pada staf administrasi

dan keuangan kantor pusat dibawah kewenangan manajer umum.

Apabila manajer cabang tidak ada di kantor, pengecekan dapat

dilakukan oleh bagian teller serta dibantu oleh bagian marketing yang

telah diberikan wewenang sebelumnya.

4. Jaringan Prosedur yang membentuk sistem pembiayaan

murabahah pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali

Beberapa prosedur yang membentuk sistem pembiayaan


a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota

b. Prosedur Pemberian Keputusan

c. Prosedur Akad Pembiayaan

d. Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan

e. Prosedur Pencatatan Akuntansi

Prosedur-prosedur tersebut di atas telah dijalankan oleh setiap

fungsi yang terkait sesuai dengan garis kewenangannya, sehingga

sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT

Tumang dapat berjalan dengan baik.

5. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab

Struktur organisasi merupakan rerangka yang menggambarkan

pemisahan fungsi dan tanggungjawab dalam menjalankan kegiatan

operasional perusahaan. Beberapa bentuk pemisahan fungsi dalam

sistem pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang adalah :

a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi

b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi

Administrasi

c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan

d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi

Beberapa bentuk pemisahan fungsi yang dilakukan dalam

proses pembiayaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya

penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pemisahan ini

juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan dan asset BMT

Tumang.

6. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui

beberapa tahap dan setiap tahap dilayani oleh fungsi yang berbeda

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Setiap fungsi yang terkait dalam pembiayaan murabahah ini

mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan

tugasnya agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik.

Dalam prosedur pencatatan, setiap dokumen yang digunakan

harus dilakukan pengecekan dan otorisasi terlebih dahulu mengenai

kebenaran pencatatan maupun jumlahnya. Pengecekan tersebut

dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu manajer cabang. Apabila

manajer cabang tidak ada di kantor, proses pengecekan dan otorisasi

dapat dilakukan oleh bagian marketing yang telah diberi kewenangan

sebelumnya.

7. Praktik yang Sehat

Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan baik apabila

terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik dalam

kegiatan pembiayaan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah :

a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas

yang ada di brankas dengan saldo kas dalam catatan laporan harian

kas

b. Adanya surprised check yang dilakukan oleh manajer operasional

c. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan

d. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang

e. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, praktik yang sehat

yang terjadi di KSU BMT Tumang seperti di atas dilakukan sebagai

wujud penerapan unsur pengendalian intern dengan tujuan melindungi

kekayaan perusahaan serta menciptakan pentatatan akuntansi yang

andal dan dapat dipercaya.

8. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya

Mayoriyas karyawan di KSU BMT Tumang mempunyai gelar

sarjana dan diploma, meskipun ada juga beberapa yang hanya lulus

SMA maupun SMK, sehingga tingkat kecakapan karyawan tersebut

berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Meskipun demikian, seiring

dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, karyawan KSU

BMT Tumang dituntut untuk bisa menggali potensi sumber daya

manusia dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan tanggungjawab

agar visi dan misi KSU BMT Tumang dapat tercapai.

Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan

oleh karyawan yang berkompeten, professional, jujur dan amanah.

Dengan demikian, berdasarkan kualitas pendidikan masing-masing

karyawan KSU BMT Tumang mempunyai mutu yang sesuai dengan

tanggungjawabnya.

BAB III

TEMUAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis

menemukan kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian

intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang. Kelebihan dan

kelemahan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

A. KELEBIHAN

1. Struktur organisasi yang baik pada KSU BMT Tumang memperlihatkan

adanya pemisahan fungsi secara tegas sesuai dengan garis kewenangan

dan tanggungjawabnya. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian

intern terhadap setiap fungsi yang terkait dapat dilakukan dengan baik.

2. Semua penyelenggaraan pencatatan dan dokumen dalam pembiayaan

murabahah di KSU BMT Tumang telah diotorisasi oleh pihak yang

berwenang. Dokumen yang digunakan juga sudah sesuai dengan

kebutuhan pencatatan dalam pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, akan

dihasilkan sebuah laporan yang dapat dipercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Adanya buku daftar proses pembiayaan yang membantu fungsi pemberi

keputusan dalam mempertimbangkan realisasi dana pembiayaan. Dalam

buku ini memuat data calon debitur, serta digolongkan dalam calon debitur

yang baru pertama kali mengajukan permohonan atau calon debitur yang

sudah pernah mengajukan permohonan pembiayaan. Dengan demikian,

fungsi pemberi keputusan dapat mengetahui kredibilitas dari calon debitur.

4. Setiap transaksi pembiayaan yang terjadi dilaksanakan oleh fungsi yang

berbeda, sehingga dapat mencegah adanya pelaksanaan transaksi oleh satu

unit fungsi yang dapat memberikan peluang untuk menyalahgunakan

kekayaan BMT Tumang oleh pihak tertentu.

5. Adanya perlindungan dan pengawasan fisik jumlah kas di brankas. Setiap

awal dan akhir jam kerja dilakukan perhitungan fisik jumlah kas di

brankas dengan saldo dalam laporan harian kas yang dibuat oleh bagian

kasir. Perhitungan ini dilakukan oleh bagian kasir, dibantu oleh bagian

pemasaran dan diawasi oleh manajer cabang.

6. Adanya surprised check di setiap kantor cabang yang dilakukan oleh

manajer operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengecek dan mengevaluasi kinerja karyawan agar setiap karyawan dapat

bekerja dengan baik dan efektif sesuai dengan tanggungjawabnya masing-

masing.

7. Adanya perputaran wilayah kerja, jabatan dan kantor bagi karyawan sesuai

dengan kebijakan manajemen. Perputaran ini biasa dilakukan setiap satu

tahun sekali. Tujuan perputaran ini adalah untuk menghindari adanya

hubungan istimewa antara klien atau nasabah dengan karyawan yang akan

memberikan peluang untuk tindakan penyalahgunaan.

B. KELEMAHAN

1. Kurangnya karyawan dalam KSU BMT Tumang, sehingga masih ada

beberapa fungsi yang dipegang oleh satu orang. Perangkapan fungsi oleh

satu orang ini bisa berdampak pada kurang optimalnya kinerja karyawan

tersebut. Dengan demikian tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu

masih mungkin terjadi.

2. Tidak adanya satuan pengawas intern atau pemeriksa. Satuan pengawas

intern ini dibentuk untuk menjaga kegiatan operasional KSU BMT

Tumang agar unsur-unsur pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.

Satuan pengawas ini dibentuk dan berdiri secara independen terpisah dari

fungsi pemberi keputusan, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.

3. Penggunaan kuitansi dan slip pembiayaan yang tidak bernomor urut

tercetak, sehingga sangat rentan adanya penyelewengan oleh pihak

tertentu. Sebagai contoh dalam membuat kuitansi bisa saja bagian teller

membuat nominal terlalu rendah dari jumlah pembayaran yang

sesunggguhnya.

4. Dalam proses perekrutan karyawan masih ada beberapa karyawan yang

masuk karena ada unsur kekeluargaan. Dalam hal ini akan mempengaruhi

kualitas sumber daya manusia di KSU BMT Tumang, karena bisa saja

karyawan tersebut sumber dayanya kurang tetapi dipaksakan untuk

menempati jabatan tertentu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk mengembangkan

KSU BMT Tumang mengingat jumlah realisasi yang terus bertambah dari

tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara

keseluruhan yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka dapat

penulis simpulkan bahwa sistem pengendalian intern pembiayaan

murabahah pada KSU BMT Tumang sudah baik.

Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pengecekan terhadap unsur-

unsur pokok sistem pengendalian intern yang sudah dijalankan dengan

baik dalam proses pembiayaan murabahah. Meskipun demikian, masih ada

juga kelemahan yang terjadi, yaitu kurangnya personil yang

mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, sehingga

dapat meningkatkan resiko tidak berjalannya suatu sistem pengendalian

intern dengan baik, serta memberikan peluang terjadinya tindakan

penyalahgunaan.

B. SARAN

Pada BAB sebelumnya telah dibahas mengenai kebaikan dan

kelemahan sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU

BMT Tumang. Pada dasarnya penerapan unsur-unsur sistem pengendalian

intern sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kelemahan. Dari

kelemahan-kelemahan tersebut, penulis memberikan saran :

1. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya

perangkapan fungsi, sekaligus dapat membantu meringankan pekerjaan

bagi karyawan mempunyai fungsi rangkap. Dalam hal ini juga

bertujuan untuk menjamin efektifitas pengendalian intern, sehingga data

yang dihasilkan dapat dipercaya serta memperkecil kemungkinan

adanya penyalahgunaan wewenang.

2. Perlu adanya satuan tugas yang dibentuk dan berdiri secara independen

untuk menjalankan fungsi pengawasan di setiap kantor cabang. Satuan

tugas ini bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta

penerapan sistem pengendalian intern dalam hal perlindungan kekayaan

BMT dari tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

3. Diperlukan Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak.

Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak akan

meningkatkan kehati-hatian dalam pencatatannya, sehingga apabila

terjadi penyalahgunaan dapat ditelusur dengan mudah.

4. Dalam perekrutan karyawan baru sebaiknya lebih menekankan pada

unsur sumber daya manusia, sehingga setiap karyawan baru yang

masuk telah melalui beberapa tahap seleksi, bukan atas dasar

kekeluargaan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 1990. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Sistem. Yogyakarta : BPFE.

Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta :

UII Press.

Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.

Nor, Dumairi., dkk. 2008. Ekonomi Versi Salaf. Pustaka Sidogiri Suharto, Saat., dkk. 2007. Pas BMT 002. BMT Center

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN …/Evaluasi...untuk membuat proposal dan...

Documents

Transcript of EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN …/Evaluasi...untuk membuat proposal dan...