Post on 31-Jul-2015
TUGAS MANDIRI
Asal Usul Perkembangan Ekonomi IslamDari Awal sampai Sekarang
Disusun Oleh:
Nama : Evi WardaniNPM : Semester : IIIJurusan : SyariahProdi : Ekonomi Islam
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
2012
ASAL USUL PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM
Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Nabi dan Tokoh-Tokoh Yang Berperan
A. Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW.
Adapun tahap – tahapnya sebagai berikut :
Masa Pra Islam : Telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah yaitu
mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang merupakan mata uang romawi dan
persia. Nabi Muhammad SAW. Menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian
merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an.
Rasulullah SAW. Membentuk Lembaga Baitul al-Mal, yaitu semua hasil
penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan
sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari kharaz, zakat, khumz,
Jizyah, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarah dan harta waris orang yang tidak
memiliki ahli wariz.
Nabi Muhammad SAW. Membuat kebijakan Fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal diantaranya Peningkatan pendapatan Nasional dan tingkat partisipasi
kerja, kebijakan Pajak, Anggaran, dan Kebijakan Fiskal Khusus. Sedangkan kebijakan
moneter yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham. Namun yang lebih umum
digunakan adalah dirham karena tentara Islam berhasil menaklukan hampir seluruh
wilayah kekaisaran persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran romawi
berhasil dikuasai tentara Islam.
Rasulullah SAW. Mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama
dan mendesak mereka untuk memberikan Qard al-Hasan, hal itu dilakukan untuk
mempercepat peredaran uang.
Tradisi dan Praktek Ekonomi Pada Masa Khulafa Al Rasyidin
1. Masa Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq
1. Melakukan Perang Riddah yaitu perang yang memerangi kelompok murtad,
nabi palsu, dan pembangkang zakat.
2. Dalam Lembaga Baitul Mal Abu bakar ash Siddiq mendistribusikan harta
baitul mal dengan pronsip kesamarataan, sehingga meningkatkan agregar
Demand dan Agregat supply.
3. Abu Bakar ash Siddiq melakukan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian di
berikan kepada kaum muslimin, sebagian lagi sebagai tanggungan negara.
2. Masa Pemerintahan Umar ibn –Al-Khattab
1. Melakukan pendirian Bangunan lembaga Baitul Mal, berserta cabang-
cabangnya di ibu kota Provinsi.
2. Melakukan Kebijakn bahwa pihak Eksekutif tidak boleh turut campur dalam
pengelolaan harta Baitul mal.
3. Membuat komite nassab ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib,
Mahzamah Bin Naufal, dan Jabir Bin Mut’min untuk membuat laporan sensus
penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya hal itu dilakukan
untuk memeratakan tunjangan sosial sehingga dapat merata dan adil.
4. Umar ibn Al-Khatab mendirikan departemen yang dianggap perlu, seperti
Departemen Pelayanan Militer, Departemen kehakiman dan Eksekutif,
Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan Departemen Jaminan
Sosial.
5. Melakukan klasifikasi dan Alokasi penadapatan Negara menjadi empat bagian
yaitu, Pendapatan zakat dan ushr untuk didistribusikan ketingkat lokal dan
kelebihan penerima disimpan di baitul mal pusat dan dibagikan kedelapan
asnaf, Pendapatan Khums dan sedekah didistribusikan kepada para fakir miskin
atau untuk membiayayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan dengan
tidak membedakan muslim atupun non muslim. Pendapatan Kharaj fai, Jisyah,
‘ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah untuk membayar dana pensiun dan
dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya administrasi,
kebutuhan militer serta pendapatan lain-lain untuk membayar para pekerja,
pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
6. melakukan kebijakan ekonomi lainnya diantaranya mengenai kepemilikan
tanah dengan tidak dibagi-bagikan tetapi tetap pada pemiliknya dengan syarat
membayar kharaz dan jizyah. Mengenai zakat khalifah menetapkan kuda,
karet, dan madu sebagai objek zakat. Mengenai ushr ia menetapkan kepada
para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam Besarnya disesuaikan
2.5% bagi pedagang muslim, 5% bagi kafir dzimmi, dan 10% bagi kafir harbi.
7. Mata Uang, pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab bobot mata
uang dinar seragam yaitu sama dengan satu mitsqal atau 20 Qirat atau 100
grain Barley. Sedangkan Bobot dirham ditetapkan seberat 14 qirat atau 70
grain Barley. Sehingga rasio satu dirham dengan satu mitsqal adalah 7 per
sepuluh.
3. Masa Pemerintahan Utsman Ibn Affan
1. Membentuk Armada laut kaum muslimin dibawah komando muawiyah, hingga
berhasil membangun supermasi kelautan diwilayah Mediterania, Laodicea dan
wilayah semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi
Pelabuhan pertama negara Islam.
2. Menerapkan prinsip keutamaan dalam pendistributian harta baitul mal, seperti
halnya Umar ibn Al-Khatab.
3. Beliau juga tidak mengambil upah, tetapi dimasukkan kedalam bendahara
negara.
4. Dalam Zakat Usman Ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta
yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing, untuk menghindari gangguan
dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas.
5. Melakukan pengembangan sumberdaya alam, ia melakukan pembuatan saluran
air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara
permanen untuk mengamankan jalur perdagangan.
6. Di bidang pertahanan dan kelautan, mengenai dana pensiun dan pembangunan
wilayah taklukan baru, untuk meningkatkannya maka Khaalifah mengubah
sistem administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.
7. Menerapkan kebijakan membagikan tanah-tanah negara kepada individu untuk
reklamasi dan konstribusi kepada Baitul Mal.
4. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
1. Memberhentikan pejabat yang korup.
2. Membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan orang-oarang
kesayangan ustman.
3. Mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan Umar ibn al-Khattab.
4. Menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.
5. Membenahi Sistem administrasi Bitul mal, baik ditingkat pusat maupun daerah
hingga semuanya berjaln dengan baik. Sehingga pendapatan baitul mal
mengalami surplus.
6. Menerapkan prinsip pemerataan dalam pendistribusian harta baitul mal dengan
tidak membedakan status sosial dan kedudukanya di dalam Islam.
7. Mencetak Uang Koin atas nama Negara Islam untuk menandakan pada masa itu
telah menguasai teknnologi peleburan besi dan percetakan koin.
Tokoh dan Pemikiran Ekonomi Pada Fase Pertama Atau Klasik
A. Zaid bin Ali (80-120H / 699-738M)
Pandangan zaid bin ali mengenai penjualan suatu barang secara kredit dengan
harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi
yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi itu dilandasi prinsip saling ridha antar
kedua belah pihak.
Keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjualan tersebut merupakan
murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba.
Penjualan secara kredit salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap
permintaan pasar.
B. Abu Hanifah (80-150H / 699-767M)
Abu Hanifah populer dengan Transaksi Salam. Menjual barang yang akan
dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad
disepakati. Tetapi harus diingat bahwa, dalam transaksi ini harus dijelaskan semua
mengenai karakteristik barang yang akan dijual, karena merupakan upaya agar tidak
terjadinya gharar.
C. Abu Yusuf (113 -182 H)
1. Sisi pendapatan negara : pajak yang wajar dan adil.
2. Sisi Pengeluaran negara : menjamin kebutuhan rakyat dan mencapai
sasaran pembangunan (jembatan, pasar dan irigasi).
3. Kebijaksanaan pengendalian harga, bagaimana harga ditentukan, dan
bagaimana pengaruh pajak terhadap harga
4. Paradigma ekonomi yang merata dan berkeadilan dengan kemaslahatan
sebagai barometer utama.
5. Mengantikan sistem wazifah dengan muqosamah. Wazifah memberi kesan
sistem di tentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran
tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin di bahasakan dengan pajak
yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan.
Sedangkan Muqasamah merupakan sistem pemungutan berdasarkan yang
tidak tetap dengan mempertimbangkan kemampuan dan persentase
penghasilan atau pajak proporsional.
6. Meletakan prinsip-prinsip yang yang dikenal oleh ahli ekonomi sebagai
cannon of taxation. Kesangupan membayar, pemberian waktu yang longgar
bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam
administrasi pajak.
7. Tentang mekanisme pasar menurutnya kadang-kadang makanan berlimpah
tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi murah,
dari pernyataan tersebut ia menyangkal mengenai hubungan terbalik antara
supply dan harga karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada
permintaan saja tapi juga pada kekuatan penawaran, ia memberikan
kesimpulan mengenai mekanisme pasar yaitu memberikan kebebasan yang
optimal bagi pelaku di dalamnya yaitu produsen dan konsumen dan
penentuan harga di serahkan oleh kekuatan demand dan supply pasar.
D. Asy-Syaibani (132-189 H/ 750-804M)
1. Kitab al-iktisan fil Rizq al-Mustatob (Buku tentang pendapatan untuk suatu
kehidupan yang bersih). Buku ini menjelaskan penting memperoleh
pendapatan yang halal dan prilaku konsumsi muslim suka memberi dan
tidak suka meminta-minta.
2. Kitab al-Asl , Buku ini Bahan standar transaksi salam, syirkah, mudharabah
dan sebagainya.
E. Abu Ubaid (154 -224 H)
1. Kitab al-amwal yang membahas tentang keuangan negara.
2. Keungan negara berdasarkan Hak penguasa.
3. Jenis Harta yang dikelola penguasa
4. Pengumpulan dan menyalurkan tiga jenis penerimaan: zakat, fai dan lain-
lain
5. Peranan negara dalam perekonomian. Unsur-unsur kontrak itu meliputi:
Azas pengelolaan harta di dasarkan atas ketaqwaan kepada Allah.
Keberadaan kekayaan pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggung
jawab seluruhnya dan kepala negara berhak menggunakannya demi
kepentingan seluruh kaum muslimin. Setiap perbuatan dihadapkan pada
tanggung jawab, pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan
kesejahtearaan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan public dan
menjamin terpeliharanya maqsaid syari’ah. Tentang sektor penerimaan
keuangan publik Abu Ubaid banyak memperhatikan tentang public finance
sumber penerimaan keuangan public pun bertambah seperti Kharaj, ‘usyr,
dan khumus. Sodaqah dalam hal ini sodaqah wajib atau yang disebut zakat
harta di alokasikan untuk delapan golongan yang Allah sebutkan dalanm al-
Quran tidak.
6. Menurut Abu Ubaid fa’i adalah sesuatu yang diambil dari harta dzimmah
perdamaian atas jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi
dan dihormati. Harta fa’I digunakan untuk kepentingan pemerintah dan
kesejahtearaan umat. Bagian-bagian fa’i adalah: kharaj yaitu penghasilan
atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya
menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan
bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya dan jizyah yaitu pajak
tahunan yang wajib di bayarkan oleh seorang non muslim khususnya ahli
kitab untuk jaminan pernidungan jiwa, property, ibadah, dan harta mereka.
7. Khumus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli kitab, rikaz dan
luqathah. ‘Usyr menurut para fuqaha terdapat dua pengertian pertama ‘usyr
zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S
al- An’am: 141) . kedua ‘usyr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir
dzimmi yang melintas untuk perniagaan.
8. Dalam kitab al-Amwal Abu Ubaid menafsirkan bahwasanya tanah biasa
yang bisa dijadikan iqtha’ dan yang tidak bisa. Dan biasanya setiap
daerah/tanah yang dihuni pada masa lama kemudian ditinggalkan
penghuninya maka keputusan hukum tanah itu
F. Yahya Ibn Adam al-Qarasyi (w.203H/818M)
1. Membuat karya Kitab al-Kharaj (Keuangan Negara)
G. Ibn Miskawih (w.421H/1030M)
1. Ibn Miskawih hidup semasa Abbasyiah
2. Karyanya: - etichal Philosophy (Filosofi etik) upaya memadukan pendapat
Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran Islam.
3. Pemikiran Ekonomi: menjelaskan pertukaran dan peranan uang. Beliau juga
menguraikan urusan uang harus dengan keadilan. Beliau meliahat emas
menjadi dapat diterima secara universal.
4. “Standar untuk semua jenis pekerjaan (labour) dan lapangan kerja (vocation)
dan penggantinya (substitute) untuk kesejahteraan”
5. “Alat tukar segalanya emas dan disimpannya ditempat mereka dan menjadi
pengganti untuk semuanya, ia melakukan hal yang baik, karena ia dapat setiap
saat diperlukan, apapun yang ia perlukan melalui emas itu”
F. Al-Mawardi (364-450H/974-1075M)
1. Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang membahas pemerintah dan administrasi
yang berurusan.
2. Kitab Adab al-Din wa ad-Duniya karya ini membahas pandangan ekonomi
yang memusatkan perhatian pada prilaku individu muslim. Dalam buku ini
juga dibahas pertanian , peternakan, perdagangan dan industri merupakan
empat cara utama untuk mata pencaharian.
3. Al-Hawi dan dirubah menjadi al-Mudharabah adalah kitab karya fiqih
perbandingan terhadap berbagai aliran fiqh tentang bagi hasil.
Tokoh Dan Pemikiran Ekonomi Pada Fase Kedua/Pertengahan
A. Ibnu Hazm (1064 M)
Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha
dalam istimbat hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung kepada prinsip-
prinsip ekonomi sosial islami yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat
banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk
Alquran dan hadis.
Jaminan Sosial bagi Orang Tak Mampu, Ibnu Hazm menyebutkan empat
kebutuhan pokok atau Pemenuhan Kebutuhan Pokok (Basic Needs) dan Pengentasan
Kemiskinan dengan memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman,
pakaian, dan perlindungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi
kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang
dari udara panas dan dingin serta hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari
berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.
Zakat, Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu
kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada
orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik
secara suka rela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia
dianggap murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang
menolak kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan
Pajak, Ibnu Hazm sangat konsen terhadap faktor keadilan dalam sistem
pajak. Menurutnya, sebeluim segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk
mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun
kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem
dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori
keuangan public (public finance) konvensional berkaitan dengan kecenderungan orang
untuk membayar pajak.
Ibnu Hazm konsen terhadap sistem pengumpulan pajak secara alami.
Dalam hal ini, menurutnya, sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak
secara alami. Dalam hal ini, menurutnya, sikap kasar dan eksploitatif dalam
pengumpulan pajak harus dihindari.
B. Al-Ghazali (451-505. H/1055 - 111. M)
Pemikirannya banyak berkisar tentang fungsi uang. Menurutnya uang
adalah alat tukar dan bukan sebuah komoditas, Allah mencipatakan uang sebagai
perantara (medium) dalam hal ini ia berkata ”Maka Allah Ta’ala menciptakan uang
emas dan perak sebagai perantara bagi segenap harta agar dapat diukur nilainya seperti
seekor unta sama dengan seratus dinar”. Fungsi uang menurut Imam al-Gazhali
memiliki 2 fungsi : yaitu sebagai alat ukur yaitu uang diciptakan untuk diedarkan
sehingga dapat dijadikan perantara bagi manusia sebagai alat pengukur nilai dan alat
kesatuan hitung, sebagai alat tukar yaitu logam yang zatnya itu tidak berati apa-apa
kecuali nilainya dalam hal ini al-Gazhali membuat perumpamaan uang itu ibarat
cermin, cermin tidak memiliki warna tetapi cermin dapat merefleksikan warna.
Dalam konsep uang al-Gazhali bagian penciptaan uang dijelaskan
bahwa penciptaan uang dapat dilakukan dari bahan emas dan perak ataupun yang
lainnya atau juga percampuran diantara keduanya adapun mengenai nilainya
ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang itu sendiri artinya naik turunnya nilai
uang ditentukan oleh pasar.
Dalam Ihya ulmuddin al-Gazhali berpendapat sehubungan dengan nilai
uang bahwa jika penurunan uang dilakukan dengan curang maka ini harus dihukum
namun bila penurunan nilai mata uang itu terjadi karena percampuran logam dalam
koin yang merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua pengguna maka
hal itu bisa diterima.
Pada hakikatanya standar moneter dapat dikatagorikan dalam dua
golongan yaitu: standar barang yaitu standar moneter dimana nilai atau tenaga beli
uang dijamin sama dengan seberat tertentu barang dan standar kepercayaan yaitu
dimana nilai atau daya beli uang tidak dijaminkan dengan seberat tertentu barang
hanya atas dasar kepercayaan masyarakat dalam menerima uang tersebut sebagai alat
pembayaran yang syah satuan hitung dan alat tukar.
Dalam Ihya Ulumuddin al-Gazhali membolehkan peredaran uang yang
sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakan
sebagai alat pembayaran resmi.
Al-Gazhali mengatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu
lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham sebab mencuri adalah sebuah dosa
yang tidak berulang tetapi tetapi mencetak atau mengedarkan uang palsu dosanya akan
terus berulang setiap kali uang itu digunakan dan akan merugikan sipapun yang
menerimanya dalam jangka waktu yang lama. Imam al-Gazhali berpendapat manusia
diciptakan tidak dapat hidup sendiri akan tetapi ia selalu membutuhkan orang lain
C. Ibn Taimiyah (661-728. H/1263-1328. M)
Dalam kitabnya al-Fatawa, al-Hisbah dijelaskan mengenai konsep harga
yang fair dan adil sesuai landasan moral masyarakat.
Pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyyah yang cukup dikenal adalah
bahwa masyarakat disusun berdasarkan kebebasan dalam pemilikan perusahaan dan
property dengan batas-batas yang mengacu pada pertimbangan moral dan laksanakan
oleh penguasa yang adil dalam menerapkan syari’ah dan bekerja untuk kesejahteraan
masyarakat dalam tradisi ekonomi.
Harga yang adil dan wajar akan terpenuhi apabila masyarakat
melaksanakan dengan secara benar.
Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menyampaikan lima unsur penting :
perdagangan uang akan memicu inflasi, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas
nilai uang, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai
uang, perdagangan internasional akan menurun serta, logam berharga akan mengalir
keluar dari negara.
D. Abu Ishak al-Syatibi (1388 M)
Pemikiran yang sangat popoler dari Asy-syatibi adalah tentangmaqasid
as-syariah menurut asy-Syatibi tujuan syari’at adalah kemaslahatan.Imam asy-Syatibi,
tetap mengurutkan kemaslahatan manusia berdasarkan urutan yang dibangun al-
Ghazali, yang dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara
yaitu: keimanan/agama, kehidupan/jiwa, kecerdasan/pendidikan/akal, keturunan/
kehormatan, kekayaan/harta. Aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran
yang menyatakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari’ah harus diikuti sebagai
kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan didunia dan dikhirat.
Desirabililty senantiasa ditentukan oleh maslahah. Asumsi ekonomi
adalah memaksimalkan kepuasan konsumen. Dalam islam kita memiliki prinsip
keseimbangan.
Sejumlah besar preferensi kebutuhan dalam perspektif islam lebih
mempresentasikan tingkat kebutuhan yang sebenarnya dari pada tingkayan kebutuhan
sekedar. Dalam islam institusi dalam hal ini pemerintah akan turut campur guna:
menghindari sikap dan prilaku ishraf, konsistensi dalam pemenuhan kemaslahatan
yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dan yang terkhir menjauhi hal-hal yang
menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam. Dalam framwork islam, seluruh hasrat
manusia tidak bisa di jadikan sebagai needs.
Teori yang lahir olehnya misalkan tentang teori permintaan dan
penawaran. Permintaan untuk komoditas tertentu tergantung sejauh mana ia akan di
beli oleh negara. Beliu menemukan konsep yang dikenal dalam literatur ekonomi
moderen sebagai derived demand.
Harga dikendalikan oleh permintaan dan penawaran. Apabila permintaan
meningkat maka harga pun akan meningkat, sedangkan jika permintaan menurun
maka harga pun menurun. Faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah :
pendapatann, jumlah penduduk, kebiasaan atau adat istiadat, pembangunan dan
kemakmuran masyarakay secara umum sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penawaran adalah: permintaan, tingkat keuntungan, tingkat usaha manusia, ukuran
angkatan kerja, pengetahuan serta keterampilan mereka, kedamaian dan keamanan,
latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyrakat.
E. Ibnu Khaldun (1332-1404 M)
Ibn Kholdun (732-808. H/1332-1404. M) dalam bukunyaMuqoddimah
ibnu kholdun, at-ta’rif, membahas tentang politik, sosial ekonomi Islam hingga
perdagangan luar negeri.
Teori yang lahir olehnya misalkan tentang teori permintaan dan
penawaran. Permintaan untuk komoditas tertentu tergantung sejauh mana ia akan di
beli oleh negara. Beliu menemukan konsep yang dikenal dalam literatur ekonomi
moderen sebagai derived demand.
Harga dikendalikan oleh permintaan dan penawaran. Apabila permintaan
meningkat maka harga pun akan meningkat, sedangkan jika permintaan menurun
maka harga pun menurun. Faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah :
pendapatann, jumlah penduduk, kebiasaan atau adat istiadat, pembangunan dan
kemakmuran masyarakay secara umum sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penawaran adalah: permintaan, tingkat keuntungan, tingkat usaha manusia, ukuran
angkatan kerja, pengetahuan serta keterampilan mereka, kedamaian dan keamanan,
latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyrakat.
F. Al-Maqrizi (766-845 H/1362-1441 M)
Beliau tokoh yang sangat terkenal dalam teori Inflasi. Beliau juga
menegaskan bahwa mata uang yang paling pas adalah dinar dan dirham.
Tokoh-Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Fase Ketiga/ Stagnasi
Fase ini dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 M merupakan fase
tertutupnya pintu jihad (independent judgement) dikenal juga sebagai fase Stagnase.
Para tokoh hanya menulis catatan para pendahulunya dan mengeluarkan
fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab dan tentunya
dimodernisasi dengan menyesuaikan sama keadaan sekarang.
Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam fase ini diwakili oleh Shah Wali Allah
(w. 1176H/1762M), Jamaluddin Al-Afghani (w. 1315H/1897M), Muhammad Abduh
(w. 1320H/1905M) dan Muhammad Iqbal (w. 1357H/1938M).