... Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ser-ta Documents

pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Documents

penjelasan pasal demi pasal PERATURAN PEMERINTAH … · TENTANG PENDIDIKAN TINGGI ... seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan ... Gelar dan sebutan lulusan perguruan Documents

PP 60 th 1999 penjelasan pasal demi pasal PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa…

PDF Compressor - kpud-madinakab.go.id€¦ · Kepala desa/lurah atau sebutan Iain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota Documents

PDF Compressor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN …mbscenter.or.id/sources/42UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP.pdf · dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk…

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Documents

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA…

solokkota.go.id · 2020. 2. 26. · sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/pengkat kelurahan; c. Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Documents

2020-02-26T16:00:05+0700 null, Indonesia

peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Documents

· (3) BAB IV ESELONISASI Pasal 28 Kepala adalah jabatan struktural eselon Il.b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon Ill.b. Kepala Subbagian dan Kepala Documents

· Web viewBupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD. Pasal 12 Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat Documents

- 30 - (SALINAN) BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI…

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN · Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan satu kali atau dapat bergelombang. Pasal 3 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal Documents

- 1 - BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN…

4 PKPU NO 12 TAHUN 2012 tanda tangan - jdih.kpu.go.id 12 TH 2012_ok.pdf · Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana Documents

- 2 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara…

SALINAN · 2017. 3. 21. · tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam ... Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun; Dengan Persetujuan Bersama Documents

jdih.bulelengkab.go.id P BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT…

Pemerintah Kabupaten Pemalang...(2) UPP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 4 UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Documents

http:jdih.pemalangkab.go.idhttp:jdih.pemalangkab.go.id http:jdih.pemalangkab.go.id http:jdih.pemalangkab.go.id http:jdih.pemalangkab.go.idprodukhukum http:jdih.pemalangkab.go.idhttp:jdih.pemalangkab.go.id…

DAERAH PROPINSI JAWA - jatengprov.go.id...PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 9 Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melalui Documents

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 47 TAHUN t 1984 SERI D NO. 45 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR : 7 TAHUN 1983 TENTANG…

PEMERINTAH ](ABUPATEI{ WAK/ITOBI DAERAH 8 2OIO DAN...Peraturan Kepala Desa; c. Keputusan Kepala Desa. Pasal 6 (1) Materi muatah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Documents

@ PEMERINTAH ABUPATEI{ WAKITOBI rlAGlAN HUKUil DAR DTPUNDANCT-UNDANGAN SITDA IABUPATEN WAIATOBI TAHUN 2OTO PERATURAN DAERAH KABUPAIEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2OIO TENTANG…

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK … Tugas dan Wewenang Paragraf 1 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 5 Tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a.…

TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN …€¦ · Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri Documents

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a. bahwa guna kelancaran…

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ......(4), Pasal 8 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2 ) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Documents

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR NOMOR : 4221830DIKPORA2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK…

ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/KabupatenBanyumas-2003-18.pdfLembaga Kemagyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan LKMD atau sebutan Documents

peraturan.bpk.go.id No...Pasal 16 Kepala unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal dan pasal 15 dibantu oleh pegawai negeri sipil fungsional umum dan Documents

Search results for ... Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ser-ta