pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan...

4

Transcript of pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan...

Page 1: pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 2: pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 3: pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 4: pontianak.bpk.go.id...Pasal 3 Sebutan sebagaimana dimaksud dalatti Pasal 2, selanjutnya dibetikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

penjelasan pasal demi pasal PERATURAN PEMERINTAH … · TENTANG PENDIDIKAN TINGGI ... seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan ... Gelar dan sebutan lulusan perguruan

penjelasan pasal demi pasal PERATURAN PEMERINTAH … · TENTANG PENDIDIKAN TINGGI ... seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan ... Gelar dan sebutan lulusan perguruan

Sebutan baku

Sebutan baku

4 PKPU NO 12 TAHUN 2012 tanda tangan - jdih.kpu.go.id 12 TH 2012_ok.pdf · Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana

4 PKPU NO 12 TAHUN 2012 tanda tangan - jdih.kpu.go.id 12 TH 2012_ok.pdf · Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana

jdih.perpusnas.go.id · 2020. 7. 2. · Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pernerintah. Pasal 10 Kepala menyusun

jdih.perpusnas.go.id · 2020. 7. 2. · Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pernerintah. Pasal 10 Kepala menyusun

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ......(4), Pasal 8 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2 ) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ......(4), Pasal 8 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2 ) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan

solokkota.go.id · 2020. 2. 26. · sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/pengkat kelurahan; c. Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah,

solokkota.go.id · 2020. 2. 26. · sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/pengkat kelurahan; c. Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN …mbscenter.or.id/sources/42UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP.pdf · dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN …mbscenter.or.id/sources/42UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP.pdf · dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada

jdih.parigimoutongkab.go.idjdih.parigimoutongkab.go.id/.../PERBUP_JUKNIS_PILKADES.docx · Web viewPengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

jdih.parigimoutongkab.go.idjdih.parigimoutongkab.go.id/.../PERBUP_JUKNIS_PILKADES.docx · Web viewPengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITARppid.blitarkota.go.id/dokumen/1981.pdfPENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan Pasal 7 Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan,

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITARppid.blitarkota.go.id/dokumen/1981.pdfPENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan Pasal 7 Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan,

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KESELAMATAN …jtrr.poltekkes-smg.ac.id/wp-content/uploads/2018/06/4... · 2018. 6. 26. · Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KESELAMATAN …jtrr.poltekkes-smg.ac.id/wp-content/uploads/2018/06/4... · 2018. 6. 26. · Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal

jdih.pemalangkab.go.id · URAIAN TUGAS Kepala Pasal 3 adalah jabatan Non (1) Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan

jdih.pemalangkab.go.id · URAIAN TUGAS Kepala Pasal 3 adalah jabatan Non (1) Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan

PEMERINTAH ](ABUPATEI{ WAK/ITOBI DAERAH 8 2OIO DAN...Peraturan Kepala Desa; c. Keputusan Kepala Desa. Pasal 6 (1) Materi muatah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah

PEMERINTAH ](ABUPATEI{ WAK/ITOBI DAERAH 8 2OIO DAN...Peraturan Kepala Desa; c. Keputusan Kepala Desa. Pasal 6 (1) Materi muatah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah

ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/KabupatenBanyumas-2003-18.pdfLembaga Kemagyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan LKMD atau sebutan

ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/KabupatenBanyumas-2003-18.pdfLembaga Kemagyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan LKMD atau sebutan

SALINAN · 2017. 3. 21. · tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam ... Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun; Dengan Persetujuan Bersama

SALINAN · 2017. 3. 21. · tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam ... Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun; Dengan Persetujuan Bersama

PEMERINTAH KOTA SURABAYAjdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_145.pdf · URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 7 (1) Kepala Badan mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan

PEMERINTAH KOTA SURABAYAjdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_145.pdf · URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 7 (1) Kepala Badan mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan

Public Disclosure Authorizeddocuments1.worldbank.org/curated/en/615651468043504314/...oleh Pak Ali, Kepala RPH Watubonang, yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Mantri, dibantu oleh

Public Disclosure Authorizeddocuments1.worldbank.org/curated/en/615651468043504314/...oleh Pak Ali, Kepala RPH Watubonang, yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Mantri, dibantu oleh

DAERAH PROPINSI JAWA - jatengprov.go.id...PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 9 Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melalui

DAERAH PROPINSI JAWA - jatengprov.go.id...PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 9 Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melalui

jdih.pekanbaru.go.id · Kearnanan Sekolah, Penjaga Sekolah, Tenaga Kebersihan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pasal 3 (1) Penerima Insentif adalah Kepala

jdih.pekanbaru.go.id · Kearnanan Sekolah, Penjaga Sekolah, Tenaga Kebersihan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pasal 3 (1) Penerima Insentif adalah Kepala

peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala