Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
-
Upload
pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl -
Category
Real Estate
-
view
1.933 -
download
30
description
Transcript of Kebijakan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kebijakan Perumahan dan Penanganan
Permukiman Kumuh Perkotaan
M. Jehansyah Siregar, Ph.D
Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman –
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan
(KKPP – SAPPK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
18 September 2012, Hotel Putri Duyung,
Ancol, Jakarta ?
Kriteria Kumuh
(The Challenge of Slums, UN-Habitat Global Report 2003)
1. Lack of basic services 2. Substandard housing or inadequate building structures 3. Overcrowding and high density 4. Unhealthy living conditions and hazardous locations 5. Insecure tenure; irregular or informal settlements 6. Poverty and social exclusion 7. Minimum settlement size
? HUD
Good Housing and Urban Development Governance
(UN-Habitat Global Report 2003)
Kebijakan Perumahan dan Penanganan
Permukiman Kumuh Perkotaan
Population Growth, Poverty,
and Lack of Resources
Lack of Coordination
Rapid Urban Growth
Huge Social & Resources
Inequalities
Masalah Kebijakan Perumahan dan Perkotaan
HUD PROBLEMs.
Appropriate HUD problems identification
Extremely Conflicting Interests
? Social
Segregation & Frustration
Fragmented Governance
LOW CAPACITY
of HUD
Mismanagement in HUD dev.
?
?
DIMENSI SOSIAL
PENILAIAN KUMUH
DARI SUDUT PANDANG
PROYEK PENGADAAN TAHUNAN
DINAMIKA EKONOMI
DIMENSI SPASIAL
Stratifikasi Sosial Karakter Sosial Masyarakat Kota
Lap.& Tenaga Kerja Informalitas Kota Pasar Perumahan
Lokasi Tipologi Skala dan ukuran
? ? ?
infrastruktur
RESPON KEBIJAKAN
slum upgrading project based
Pembiayaan Perumahan
Lapangan kerja
Housing-transport, Housing choices, Spt. Plan, Land-use
Debt creating, Fund mobilization Housing Banking
Lap kerja baru, Pemberdayaan Peran perumahan
TANAH
Secure tenure, Diverse Tenureship,
Inisiatif Lokal
Kota Inklusif, Partisipatif, Pro-poor
?
?
? ?
?
Lack of Project
Resources
Lack of PROJECT Coordination
Huge and Complex Project
Management
PENDEKATAN PROYEK
Proyek sebagai pendekatan adalah masalah, Orientasi
Kurva S dalam Manpro
Piecemeal, annual cycle
Tend to be scaled up
easily
Kelemahan Pendekatan Proyek
without institutionalization
Inter-organisationalFragmentation
Dependency on projects
Quasi Participatory
Increase of Debt
Conflict of Interests
Funding resource
from LOAN
Weak Justification on success
project
Reverse Justification to policy and
strategy
KKPP - ITB
ORGANISASI
KOMUNITAS
Sumber Daya
PROYEK
Masa PROYEK
EXIT
DEKLINASI
Kelemahan Pendekatan Proyek tanpa proses institutionalisasi
Melemahnya Organisasi Komunitas
KKPP - ITB
Pengembangan Organisasi Komunitas sebagai tujuan utama
ORGANISASI
KOMUNITAS
& PROGRAM
ORGANISASI
PROYEK
Organisasi Komunitas yang terus bertumbuh dan berkembang dengan bertumpu pada komunitas dengan dukungan proyek secukupnya (secara tidak langsung atau bahkan terselubung).
Organisasi komunitas tidak boleh menjadi bagian dari organisasi proyek tertentu
TOWARDS CITIES
WITHOUT SLUMS
HOUSING & URBAN Dev.
POLICY
Huge Social & Resources
Inequalities
1. IDENTIFIKASI MASALAH HUD SECARA TEPAT
Extremely Conflicting Interests
Social Segregation &
Frustration
Fragmented Governance
LOW CAPACITY
of HUD
Mismanagement in HUD dev.
DIMENSI SOSIAL
PENILAIAN KUMUH
CITY-WIDE, SUSTAINABLE
URBAN DEVELOPMENT, HOUSING FOR ALL
DINAMIKA EKONOMI
DIMENSI SPASIAL
Stratifikasi Sosial Karakter Sosial Masyarakat Kota
Lap.& Tenaga Kerja Informalitas Kota Pasar Perumahan
Lokasi Tipologi Skala dan ukuran
infrastruktur
RESPON KEBIJAKAN
HUD CITIES WITHOUT SLUMS
Pembiayaan Perumahan
Lapangan kerja
Housing-transport, Housing choices, Spt. Plan, Land-use
Debt creating, Fund mobilization Housing Banking
Lap kerja baru, Pemberdayaan Peran perumahan
RUMAH & TANAH
Housing Standard Secure tenure, Diverse Tenureship,
Inisiatif Lokal
Kota Inklusif, Partisipatif, Pro-poor
KONSEP KEBIJAKAN
1. TERPADU. Kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman yang terpadu dengan sektor lainnya terkait input sumberdaya kunci perkim.
2. KOTA BEBAS KUMUH. Sasaran kebijakan adalah kota-kota Indonesia yang terbebas dari lingkungan permukiman kumuh, dan rumah layak dan terjangkau bagi semua.
3. BASIS HAK DASAR. Memenuhi, jika tidak mampu, Melindungi, jika tidak mampu, Menghormati (SNPK, 2005).
4. ORIENTASI KEBUTUHAN Berorientasi pemenuhan kebutuhan daripada sebatas menyerahkan ke pasar. (Penggunaan golongan pendapatan termasuk yang mana?)
5. FORMALISASI atau REGULARISASI. Integrasi sistem informal dengan sistem formal perkotaan.
KKPP - ITB
3 PILAR TERPADU PENANGANAN PERMUKIMAN SQUATTER
Kawasan
Baru
Resettlement
Urban Re-
development
Prakarsa KOTA
BEBAS KUMUH/
SQUATTER
IN SITU
EX SITU
INSPEKSI
PERE MAJAAN
PEMBER DAYAAN
SOSIAL - EKONOMI
INFILL dalam kota
LISIBA pinggir kota
KASIBA Kota Baru
PRAKARSA KOTA BEBAS KUMUH
PEMBAGIAN PERAN ANTAR-INSTANSI PEMERINTAH
BAPPENAS
POLICY AND ACTION PLAN
(SAPOLA), POKJA
REVITALISASI
KELEMBAGAAN
BUMN PERUMAHAN
BALEDAYA PERUMAHAN,
KEMENPERA
PILOTING IN 3 CITIES,
CAPACITY BUILDING
PU CIPTA KARYA
PILOTING IN 3 CITIES,
CAPACITY BUILDING
TERIMA KASIH atas perhatiannya