F. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perkotaan (Rusunawa, Kws Kumuh Dan Kws RSH)-KASUBDIT WIL1
-
Upload
agung-w-jatmiko -
Category
Documents
-
view
247 -
download
9
Transcript of F. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perkotaan (Rusunawa, Kws Kumuh Dan Kws RSH)-KASUBDIT WIL1
-
OUTLINE PAPARANKUMUH RUSUN RSH DIREKTIF PRESIDEN
1 PAYUNG HUKUM
2 DEFINISI & OUTCOME
PENANGANAN X
3 MAKSUD & TUJUAN X
4 LOKASI SASARAN
5 KRITERIA & INDIKATORX X X
6 KOMPONEN X
7 SKEMA PENANGANAN
8 CONTOH PENANGANAN
9 CONTOH PENANGANAN
KURANG SESUAIX
1
-
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN
KASUBDIT. PENINGKATAN PERMUKIMAN WILAYAH 1SARI ATER, 27 SEPTEMBER 2013
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAND I R E K T O R A T J E N D R A L C I P T A K A R Y A K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M2
-
PERATURAN BIDANG PERKOTAAN
3
-
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
KUMUH
RUSUNAWA
RSH
PNPM PERKOTAAN (DIREKTIF PRESIDEN)
4
-
KUMUHPENANGANAN KUMUH PERKOTAAN5
-
PAYUNG HUKUM
UU NO. 1 TAHUN 2011 : PASAL94 104 (PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KUMUH)
PP 38/2007: SUB BIDANG PERMUKIMAN UNTUK PENANGANAN KUMUH DAN NELAYAN;
AGENDA INTERNASIONAL MDGS: MENUJU KOTA TANPA KUMUH 2020
TUPOKSI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (PERMEN PU 8/2010):
TERMASUK PEREMAJAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN RUSUN SEDERHANA
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA:
SEBAGAI LEVERAGE UNTUK MEWUJUDKAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN, BAIK DI PERKOTAAN MAUPUN PERDESAAN;
PENDEKATAN KEWILAYAHAN BERBASIS ENTITAS REGIONAL (METROPOLITAN/KSN DAN MENGACU PADA RTR PULAU), ARAS KABUPATEN/KOTA, DAN ARAS KAWASAN (MENGACU KEPADA KSK YANG DITETAPKAN RTRW KAB/KOTA DAN ATAU RPKPP), SERTA ARAS LINGKUNGAN/KOMUNITAS/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
6
-
DEFINISI & TUJUAN
PERMUKIMAN KUMUH ADALAH PERMUKIMAN YANG TIDAK LAYAK HUNI KARENA
KETIDAKTERATURAN BANGUNAN, TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN YANG TINGGI, DAN KUALITAS BANGUNAN SERTA SARANA DAN
( UU NO. 1 TAHUN 2011)
ALAT UKUR PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH ADALAH MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN DENGAN CARA PENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN PERMUKIMAN SEHINGGA
DAPAT MENINGKATKANNILAI TAMBAH KAWASAN PERMUKIMANNYA DAN MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PENGEMBANGAN
KOTA SECARA KESELURUHAN.
7
-
SASARAN MENCEGAH TUMBUH
DAN BERKEMBANGNYA
PERMUKIMAN KUMUH BARU
8
-
LOKASI SASARANLOKASI USULAN
SK BUPATI/ WALIKOTA
DOKUMEN PROFIL KUMUH
SESUAI DENGAN RENCANA TATA
RUANG
MERUPAKAN KAWASAN PRIORITAS KOTA/
KABUPATEN
MELIBATKAN SELURUH STAKE HOLDER
KOMITMEN DENGAN MOU/ SHARING
INVESTASI
RPJM/RPIJM
PENDEKATAN PARTRISIPATIF
9
-
KRITERIA & INDIKATOR
FISIK
KETERATURAN BANGUNAN
KEPADATAN BANGUNAN
KONDISI FISIK BANGUNAN
JALAN LINGKUNGAN
SALURAN AIR HUJAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM
PENGELOLAAN SAMPAH
PENGAMANAN BAHAYA KEBAYAKARAN
NON FISIK
LEGALITAS PENDIRIAN BANGUNAN
KEPADATAN PENDUDUK
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
PENGHASILAN RATA-RATA KELUARGA
LAINNYA
NILAI STRATEGIS LOKASI
KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG KOTA
LEGALITAS LAHAN
RESPON MASYARAKAT & HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
KELOMPOK PENGELOLA LINGKUNGAN
KEGIATAN EKONOMI DALAM LOKASI
KOMITMEN PEMERINTAH KOTA
SEDANG DILAKSANAKAN PENYUSUNAN RAPERMEN KUMUH TA.2013
10
-
KOMPONEN
11
JALAN AKSES DAN JALAN POROS, DENGAN KELAS JALAN:
- JALAN LOKAL SEKUNDER I (SATU JALUR)
- JALAN LOKAL SEKUNDER I (DUA JALUR)
- JALAN LOKAL SEKUNDER II
- JALAN LOKAL SEKUNDER III
JALAN LINGKUNGAN, DENGAN KELAS JALAN
- JALAN LINGKUNGAN I
- JALAN LINGKUNGAN II
JARINGAN DRAINASE BERFUNGSI MENGALIRKAN AIR PERMUKAAN KE
BADAN PENERIMA AIR DAN ATAU KEBANGUNAN RESAPANBUATAN, YANG
HARUS DISEDIAKAN PADA LINGKUNGAN PERUMAHAN DIPERKOTAAN (GORONG2-GORONG, PERTEMUAN SALURAN, BANGUNAN TERJUNAN, STREET INLET,
POMPA DAN PINTU AIR)
RUANG TERBUKA HIJAU DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN TERDIRI DARI RTH
PEKARANGAN, RTH RW, RTH KELURAHAN, RTH KECAMATAN
INFRASTRUKTUR SANITASI KOMUNAL YANG DAPAT DIMANFAATKAN
LANGSUNG OLEH MASYARAKAT
-
SKEMA PENANGANAN
PROFIL KAWASAN KUMUH
PROFIL KAWASAN KUMUH
USULAN/
SK KUMUH (PEMDA)
USULAN
KONREG/ RKAKL
SATKER PKP
PROVINSI
DJCK
(BANGKIM/SATKER
PROVINSI)
VERIFIKASIKRITERIA
INDIKATOR
ADMINSTRASI
(DOKUMEN MOU,
ASET, STATUS LAHAN)
KESESUAIAN RUANG
LINGKUP
PEMDA YG TAAT
AZAS/BERKOMITMEN
TINGGI
PROSES
PEMBANGUNAN
FISIK APBN
KUMUH
SEDANG
KUMUH
BERAT
PENANGANAN OLEH PEMDAKUMUH
RINGAN
UU NO1/2011 TTG PERUMAHAN DAN KAW.PERMUKIMAN PKP
PASAL 97,99,100,101
PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN
INDIKASI
KEBUTUHAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
SPPIP, RPKPP,
RPIJM
PEREMAJAAN
PEMUGARAN
PERMUKIMAN
KEMBALI
12
-
CONTOH PENANGANAN
SK KUMUH / SPPIP/
DOKUMEN LAIN
VERIFIKASI
PROFIL PENDUKUNG
DOKUMEN PERENCANAAN
DOKUMEN DED
1
2
3
4
5
13
HASIL PELAKSANAAN
-
CONTOH PENANGANAN TIDAK SESUAI
INFRASTRUKTUR YANG AKAN
DIBANGUN PADA KAWASAN BUKAN
PERMUKIMAN PADAT
INFRASTRUKTUR YANG AKAN
DIBANGUN MASUK KE DALAM
PROPERTI PRIBADI
14
-
RUSUNAWA15
-
PAYUNG HUKUM
UU NO. 20 TAHUN 2011 : UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN
PP 38/2007: SUB BIDANG PERMUKIMAN UNTUK PENANGANAN KUMUH DAN NELAYAN;
TUPOKSI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (PERMEN PU 8/2010):
PEMBINAAN TEKNIK, PENGAWASAN TEKNIK DAN FASILITASI PENINGKATAN KAWASAN KUMUH TERMASUK PEREMAJAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN RUSUN SEDERHANA.
PEMBINAAN TEKNIK, PENGAWASAN TEKNIK DAN FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH TERMASUK PEREMAJAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA:
SEBAGAI LEVERAGE UNTUK MEWUJUDKAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN, BAIK DI PERKOTAAN MAUPUN PERDESAAN;
PRIORITAS PENANGANAN KEWENANGAN PEMERINTAH (STRATEGIS NASIONAL)
16