1
TUGAS RESUME TANGGAL 9-13 MARET 2015
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
ADESTYA BISMANDOKO H.P
Penelaah Barang Milik Negara
2
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Oleh :Ir.Hartanto, Dipl.HE selaku Koordinator Sekretaris Direktoran Jenderal Sumber Daya Air
TUGAS: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
FUNGSI:
perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air
dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
Dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kembali menggunakan UU No.11
Tahun 1974 tentang pengairan bahwa Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat
sehingga wajib dilakukan pembangunan perairan. Berdasarkan pasal 1 "Pembangunan Perairan" adalah segala
usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan
teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri
kehidupan Rakyat. Perencanaan yang dimaksud dalam pembangunan perairan adalah kegiatan-kegiatan dan
usaha-usaha untukmerumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalamruang lingkup yang luas
dan berskala makro, sebagai hasil daripenghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama,cetusan,
gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan sedangkan perencanaan teknis merupakan kegiatan-kegiatan
dan usaha-usahauntuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunanguna sesuatu tindakan
dalam ruang lingkup yang tertentu danberskala mikro serta bersifat teknis
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal SDA yaitu sebagai berikut:
3
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bisa disingkat Dirjen SDA merupakan organisasi setingkat
eselon 1 dibawah naungan kementerian pekerjaan umum dan per. Struktur Organisasi secara detail dapat dilihat
pada gambar berikut ini:
Dalam bidang pembangunan beberapa tahun kedepan Dirjen SDA ditugaskan untuk membangunan 65
Waduk (29 waduk selesai), membangunan jaringan irigasi baru 1 juta ha, merehabilitasi jaringan irigasi 3 juta
ha, percepatan pemanfaatan waduk yang ada untuk PLTA dan PLTM, Peningkatan layanan air baku dari 51,44
m3/det menjadi 109,63 m3/det,Pengendalian banjir, lahar/sedimen, dan abrasi pantai di pusat pertumbuhan &
jalur konektivitas dengan pendekatan struktural dan non - struktural,peningkatan kualitas operasi dan
pemeliharaan infrastruktur SDA serta Konservasi sumber air / tampungan air (waduk, embung, situ, dll.). Dengan
semakin banyak tugas yang diemban oleh Dirjen SDA dibutuhkan sumber daya manusia yang handal.
Terdapat tantangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kompetensi pegawai. Berdasarkan
hasil penilain kompetensi dengan assesment center yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kementerian Pekerjaan
Umum bahwa, secara umum kualitas dan kuantitas SDM Kementerian Pekerjaan relatif belum mencapai tingkat
profesionalisme yang memadai. Awal permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dimulai saat
penerapan kebijakan penghentian penambahan (Zero Growth) pegawai negeri sipil (PNS). Akibat penerapan
kebijakan ini selama beberapa tahun mengakibatkan tidak munculnya kader baru yang menggantikan pejabat,
4
petugas atau pegawai berpengalaman yang sudah purna bhakti. Selanjutnya, perencanaan karir pegawai, serta
penempatan dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi, menimbulkan kurangnya gairah
pegawai untuk bekerja secara optimal. Dengan demikian penyusunan standar kompetensi jabatan dan penilai
kompetensi pegawai merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Selain itu juga, penetapan indikator
kinerja individu yang belum sepenuhnya terkait dengan penetapan kinerja unit kerja.Solusi dalam mengatasi
tantangan di bidang SDM terkait kompetensi pegawai yaitu sebagai berikut:
1. Peningkatan kompetensi pegawai existing
2. Pemanfaatan mutasi sesuai kebutuhan
3. Penempatan CPNS baru
4. Penyesuaian, pengaturan & pembagian TUSI (Tugas Fungsi) sesuai konsep organisasi baru
5. Pelaksanaan TUSI pegawai berdasarkan Indikator Kinerja Individu (SKP)
6. Pengawasan kinerja pegawai sebagai landasan reward and punishment
5
SEKILAS TENTANG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Oleh : Ir. Yusid Toyib, MMc.Plt. Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Marga
Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan
nasional sehingga pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta
berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.Pembangunan infrastruktur jalan juga
sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomiyaitu pro growth, pro jobs dan pro poor.Terlebih lagi, jaringan
jalan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah.
Dalam Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang
sangat penting yaitu : aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Pro Green). Setiap 1% pertumbuhan ekonomi
akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5% (sumber: Nuzul Achyar, 2002 dan Rizal Tamin 2006-
2007).Adanya infrastruktur jalan pada umumnya menyebabkan peningkatan harga tanah di sepanjang koridor
yang ada pada tahun-tahun pertama. Skema interaksi tataruang dan sistem transportasi dapat dijelaskan secara
ringkas pada gambar berikut ini :
Direktorat Jenderal Bina Marga yang dapat disingkat dengan DJBM merupakan organisasi
penyelenggara jalan dengan tugas fungsi sebagai pengatur, pembina, pengawas dan melaksanakan
pembangunan infrastruktur prasarana transportasi dalam mendukung urat nadi perekonomian indonesia.
Kewenangan DJBM telah diamanatkan dalam UU no.34 tahun 2004 yaitu pengaturan jalan DBJM yang
merupakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan
peraturan perundang-undangan jalan, fungsi pembinaan jalan yaitu kegiatan penyusunan pedoman dan standar
teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan, fungsi
pembangunan jalan yaitu kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta fungsi pengawasan jalan sebagai kegiatan yang
dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan
6
Berkaitan dengan tugas dan fungsinya DJBM dibagi menjadi proses inti dan proses pendukung. Dalam
proses inti, DBJM bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas nasional
yang menjadi prioritas nasional. Berkaitan dengan proses pendukung, DBJM bertanggungjawab dalam
pelaksanaan fungsi lain yang di amanatkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.Beberapa
tantangan kedepan sedang dihadapi oleh organisasi ini seperti masalah kompetensi rekayasa sipil yang
cenderung berkurang, pembagian tugas dan wewenangyang tidak jelas antara pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan berdampak secara langsung terhadap berkurangnya dukungan konektivitas pada jalan daerah
seperti: jalan ke pelabuhan, jalan ke bandara, jalan ke kawasan industri, jalan ke kawasan pariwisata, jalan ke
kawasan pangan.
Beberapa solusi kedepan telah direncanakan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan jalan bina marga
kedepannya baik di pusat sebagai fungsi pembinaan maupun di daerah sebagai fungsi pelaksanaan. Solusi
tersebut antara lain :
1. Sekretariat difokuskan pada pembinaan kepegawaian, manajemen aset, hukum, informasi pelayanan publik
dan keuangan
2. Pemisahan yang jelas untuk kegiatan pembinaan di pusat dan pelaksanaan di daerah
3. Direktorat fokus pada pembinaan kompetensi manajemen konstruksi, metode pelaksanaan, sekaligus
pengendalian kepatuhan atas manajerial dan metode pelaksanaan
4. Membentuk satu unit yang khusus menangani masalah konektivitas jalan daerah
5. Setiap Direktorat memiliki Subdit Evaluasi Kinerja yang akan menghimpun data dan menjalankan sistem
(IRMS, BMS, URMS, KRMTP)
6. UPT (Unit Pelaksana Tugas) Balai sebagai pelaksana/eksekutor pembangunan dan pemeliharaan Orientasi
kepada KPI/ IKU
Target dan beban Dirjen Bina Marga selama 5 tahun kedepan antara lain :
1. Sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan jalan daerah, efisien dan handal sesuai perencanaan tata
ruang
2. Pembangunan 2.350 Km jalan baru
3. Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa sampai Surabaya
4. Tanah dan dimulainya Jalan Tol Trans Sumatera
5. Preservasi 45.592 km jalan Nasional
6. 500 Km Jalan Sub Nasional
7. 11 Kota Metropolitan dan Kota Besar (300 Km Jalan Lingkar dan 15.000 m Flyover)
8. Pembangunan Jembatan 29.856m dan Preservasi Jembatan 445.910m)
9. Konektivitas dan Integrasi dengan Sistem Logistik Nasional(Sislognas)
10. Asumsi anggaran APBN sebesar Rp 278 Trilliun
7
DBJM sebagai organisasi penyelenggara jalan setingkat eselon 1 a dalam naungan instansi kementerian
pekerjaan umum memiliki struktur organisai. DBJM memiliki 5 direktorat, 1 sekretariat, balai besar yang tersebar
di hampir seluruh wilayah indonesia dan komite kemanan jembatan. Seperti yang terlihat pada gambar bagan
organisasi DBJM berkut ini :
8
PENGENALAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Oleh : Sri Murni E. K., Skom,MM selakuKasubdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program
Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase
lingkungan serta persampahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase
lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman,
pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem
pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan
penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air
limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan
bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan
drainase lingkungan serta persampahan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Indonesia memiliki permasalahan terkait dengan kebutuhan air dan kawasan permukiman. Dari segi
akses air minum, tercatat pada tahun 2013 hanya 67,7 %. Dengan rata-rata peningkatan hanya 2- 3 %
peningkatan layanan air minum pertahun. Dalam hal kawasan kumuh di perkotaan, terdapat 10 % atau 38.431
Ha permukiman kumuh yang harus segera ditangani.Selain itu pula dalam hal tata kota, terdapat 262 kabupaten
/ kota yang belum memiliki peraturan daerah bangunan dan gedung.Dari segi sanitasi air atau pengolahan
limbah hanya terdapat 59,7 % dari cakupan pelayanan nasional. Oleh karena itu, Direktorat jenderal Cipta Karya
mencanangkan Program Permukiman Berkelanjutan 100 - 0 - 100, yaitu sasaran program cipta karya 2015 -
2019 :
1. 100 % akses air minum ; terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. 0 % luas kawasan permukiman; pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh.
9
3. 100 % akses sanitasi; terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
(persampahan, limbah dan drainase lingkungan).
Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya antara lain :
1. Memprioritaskan program untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional yaitu kawasan yang diprioritaskan
oleh pemerintah karena memiliki daya saing tinggi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yaitu
indikator pelayanan publik yang menyangkut kuaitas dan kuantitas untuk kesejahtraan masyarakat.
2. Mensinergikan pembangunan lintas sektoral atau entitas kewilayahan (lingkungan, kawasan kota dan
regional )
3. Menciptakan pembangunan berlanjut berbasis kualitas respond daerah ( insentif)
4. Meninjau hasil kegiatan yang berkualiatas sebagai referensi cipta karya oleh daerah.
Struktur organisasi Dirjen Ciptakarya mengalami restrukturisasi dari permen PU No. 08/2010 menjadi perpres
No.7 tahun 2015. Direktorat bina program menjadi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat
Penataan Bangunan dan Lingkungan menjadi Direktorat Bina Penataan Bangunan, sedangkan Direktorat
Pengembangan Permukiman menjadi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Perubahan struktur
irganisasi tersebut disajikan pada gambar berikut ini:
Sedangkan untuk struktur organisasi secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :
10
UPT atau unit pelaksana teknis merupakan perpanjangan Dirjen Ciptakarya yang berada dipusat ke daerah-
daerah yang mencakup seluruh wilayah indonesia.
Untuk menjawab tantangan indonesia menuju kota tanpa kumuh. Dirjen Cipta Karya mengmbangkan
strategi penanganan multi stakeholder yaitu dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,komunitas,
swasta sampai LSM dan multi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah dan CSR.
Program penanganan yang dicanangkan meliputi pengaturan dan perencanaan. Pada segi perencanaan Dirjen
Cipta Karya memfasilitasi pemerintah kota / kabupaten dalam penyusunan perencanaan kawasan permukiman.
Pada segi pengaturan Dirjen Cipta Karya membentuk landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penyelenggaran permukiman. Berbagai pemrogramann yang diterapkan menuju kota tanpa
kumuh adalah:
1. Pemugaran yaitu perbaikan dan pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
2. Peremajaan yaitu program untuk mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi
keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal
bagi masyarakat.
3. Permukiman kembali yaitu pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali /
tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan / atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi
barang atau manusia.
Selain itu Dirjen Cipta Karya mencanangkan program air minum aman dan berkelanjutan 100 % dengan stategi
pelaksanaan yang meliputi peningkatan akses aman,alternatif sumber pembiayaan, kapasitas
pelembagaan,penerapan NSPK, penyediaan air baku, melakukan kemitraan dan Inovasi Teknologi
11
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Oleh : Dr. Eko Heri Sasongko,M.Cb selaku Asisten Deputi Bidang Perumahan Swadaya
Dasar hukum yang melandasi tugas fungsi Dirjen Penyediaan Perumahan yaitu :
1. UUD 1945Ps. 28 H bahwaSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
2. UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPs. 5 ayat (1), bahwa Negara bertanggung
jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah.
3. UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah SusunPs. 5 ayat (1) bahwa Negara bertanggung jawab atas
penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
Sehingga dapat diwujudkan Rumah Layak Huni bagi setiap orang/ keluarga / rumah tangga indonesia.
Berbicara tentang kondisi umum perumahan di indonesia, tercatat pada tahun 2014 terdapat Backlog (
Kesenjangan antara kebutuhan perumahan dan ketersediaan)sebesar 13,5 juta unit berdasarkan konsep
memiliki (Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015-2019, tgl 17 Des 2014) dan 7,6 juta unit
berdasarkan konsep penghunian (sumber :Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019). Selain itu , di
indonesia terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan
Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)
Pada tahun 2015 ini, pemerintah mencanangkan program sejuta rumah baik untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) maupun non MBR. Direncanakan sebanyak 603.516 unit disediakan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan pembagian penyediaan rumah berdasarkan pelasanannya yang disajikan pada
tabel berikut ini :
No Pelaksana Jumlah Rumah
1 Pemerintah 98.300
2 PERUMNAS 36.016
3 Pengembang 403.800
4 BPJS Ketenagakerjaan 35.400
5 PEMDA 30.000
TOTAL: 603.516
12
Untuk penyediaan rumah bagi masayarakat menengah keatas dilakukan oleh Real Estate Indonesia sebanyak
250.000 unit dan masyarakat serta pengembang sebanyak 146.484 unit.
Program perumahan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang
diamanatkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015
menggunakan total anggaran Rp.33.099,00 miliar yang meliputi beberapa kegiatan serta sasaran dantujuannya
yaitu:
1. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja
Pengembangan Perumahan sehingga diharapkan meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan
Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan
2. Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa dengan sasaran terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan
rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya.
3. Pembangunan Rumah Khusus dengan sasaran Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca
bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
4. Pembinaan dan PengelolaanRumah Negara sehingga meningkatkan pembinaan dan pengelolaan rumah
negara
5. Pengembangan Perumahan Swadaya untuk perwujudan keswadayaan masyarakat dalammeningkatkan
kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 2.200.000 MBR dalam lingkungan
yang aman, sehat, teratur & serasi.
6. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial untuk meningkatkan Pembinaan dan
Pengembangan Rumah Umum dan Komersial, mewujudkan penyelenggaraan pencadangan tanah dan
Pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas dan terfasilitasinya
Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.
1. Berdasarkan objek pengaturan kawasan permukiman terdapat hirarki tata kelola permukiman yang diatur
dalam UU No.1 tahun 2011 yaitu:
2. Perumahanadalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan
yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)
4. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan
perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )
5. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan
permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)
Indikator Prinsip Pengembangan Perumahan antara lain :
13
1. Out come berupaRumah Terhuni (IKU dalam Laporan Kinerja)
2. Agar Terhuni, rumah harus memenuhi standar (layak)
3. Rumah harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perencanaannya mengacu
pada Tata Ruang, Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan Dokumen
Perencanaan Perumahan
4. Penanganan Rumah Tinggal Layak Huni dengan mendukung Program 100 - 0 - 100 dan Quickwins
Presiden
5. Backlog (Pembangunan Baru) dengan mendorong dan memfasilitasi pembangunan perumahan baru yang
dilengkapi dengan Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU)
Struktur organisasi Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan secara umum disajikan pada gambar berikut
ini:
14
PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DALAM PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PUPR NASIONAL
Oleh : Ir. Yayat Supriatna, MSc Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan
Pertumbuhan ekonomi rakyat berupa penyerapan tenaga kerja, income per kapita, peningkatan taraf hidup
masyarakat dan penciptaan masyarakat menstimulasi kegiatan konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan
membangun sarana maupun prasarana (infrastruktur). Indikator kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari
Pendapatan Domestik Bruto yang merupakan rasion antara Total penghasilan penduduk terhadap jumlah
penduduknya. Keterkaitan antara Ekonomi, Konstruksi dan Infrastruktur dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Suatu kegiatan konstruksi membutuhkan regulasi sebagai pengaturan dan sumber daya. Di indonesia, lapangan
usaha di bidang konstruksi hanya mencapi 6,57 % dibandingkan dengan lapangan usaha yang lainnya.
Kondisi dan tantangan yang dihadapai di indonesia dalam bidang konstruksi sebagai berikut :
1. Disharmonisasi antar pelaku jasa konstruksi yang menghasilkan persaingan tidak sehat
2011 2012* 2013**
I sd IV I sd IV I sd IV I II
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 3.37 4.20 3.54 3.22 3.31
2. Pertambangan dan Penggalian 1.60 1.56 1.34 -0.26 -0.21
3. Industri Pengolahan 6.14 5.74 5.56 5.13 5.09
4. Listrik, Gas & Air Bersih 4.71 6.25 5.58 6.31 6.04
5. Konstruksi 6.07 7.39 6.57 6.54 6.57
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 9.24 8.15 5.93 4.79 4.66
7. Pengangkutan dan Komunikasi 10.70 9.98 10.19 10.21 9.87
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 6.84 7.15 7.56 6.16 6.17
9. Jasa-jasa 6.80 5.25 5.46 5.71 5.69
Produk Domestik Bruto (PDB) 6.49 6.26 5.78 5.22 5.17
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 6.98 6.85 6.25 5.58 5.53
LAPANGAN USAHA
2014***
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarana&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasarana&action=edit&redlink=1
15
2. Rendahnya daya saing kontraktor
3. Rendahnya mutu konstruksi
4. Terbatasnya informasi konstruksi
5. Rendahnya tenaga ahli yang bersertifikat
6. Tingginya angka kecelakaan kerja
Tercatat sebanyak 60 % tenaga ahli non-skill, Tenaga kerja ahli junior 74 % dan kecelakaan kerja
terbesar (32 %) berada di ranah konstruksi. Permasalahan terbut apabila tidak ditindak lanjuti akan menyebakan
kegagalan konstruksi dan bangunan. Untuk memastikan sinergi pembangunan antar sektor dan wilayah pada
Sumber Daya Konstruksi diperlukan pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan termasuk Rantai Pasok
Konstruksi.Pembinaan ini dilakukan secara nasional.
Berdasarkan UU Jasa Konstruksi 18 tahun 1999 tntang jasa konstruksi bahwa penyedia jasa konstruksi
harus berasaskan:
Kejujuran dan keadilan
Manfaat
Keserasian
Keseimbangan
Kemandirian
Keterbukaan
Kemitraan
Keamanan dan keselamatan
Sehingga tujuan jasa konstruksi dapat tercapai yaitu :
Arah pertumbuhan perkembangan dengan struktur usaha kokoh, andal, berdaya saing danberkualitas
Tertib penyelenggaraan yaitu kesetaraan antara pengguna danpenyedia serta patuh peraturan
Peningkatan peran masyarakat terhadap konstruksi
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai pembina jasa konstruksi yang meliputi
pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Dalam fungsi pengaturan, pemerintah menetapkan peraturan
perundang-undangan dan standar teknis. Dalam fungsi pemberdayaan pemerintah membantu kelancaran
proses penyelenggaraan pekerjaan kontruksi yang tertib pada peraturan perundangan dan standar teknis.
Sedanggakan dalam fungsi pengawasan pemerintah melakukan monitoring konstruksi untuk mewujudkan
ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan.
Dukungan Bina Konstruksi dalam penyelenggaran konstruksi di Indonesia yaitu :
1. Penyediaan Sumber Daya Manusia di bidang konstruksi yang kompeten sesuai kebutuhan pasar
2. Pemberdayaan tim pembina jasa konstruksi daerah
3. Mendukung terwujudnya konstruksi berkelanjutan
4. Pengaturan pemilihan penyedia barang dan jasa secara konsisten
16
5. Mewujudkan pelaksanaan monitoring dan evalusi penyelenggaraan
6. Penanganan pengaduan kegagalan konstruksi
7. Tersedianya database ketersediaan & lokasi mpk (material & peralatan konstruksi) dan badan usaha
8. Tersedianya indeks harga satuan konstruksi di daerah
9. Tersedianya material dan peralatan konstruksi secara efektif dan efisien
10. Mendukung terwujudnya lpjk yang mandiri
11. Tersedianya penyedia jasa (badan usaha pelaksana dan konsultan) yang memenuhi:
a. syarat administratif
b. syarat kemampuan
17
TUGAS FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Oleh : Iwan Nurwanto selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan
Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (demand) dan penawaran (Supply)
pengembang untuk rumah layak huni melalui fasilitas likuditasi pembiayaan perumahan selama ini mengalami
ketidakseimbangan. Kebutuhan dana penanganan backlog 13,5 juta unit + 800. 000 unit pertambahan
kebutuhan/ tahun, melalui program sejuta rumah selama 5 th sebesar Rp 400 Triliun sedangkan Kemampuan
APBN untuk penanganan Backlog dan pertambahan kebutuhan sebesar Rp 13 -15 Triliun/th atau Rp 75-90
Triliun/ 5 th berdampak terhadap Gap antara kebutuhan dana dan kemampuan APBN sebesar Rp 310
325Triliun/ 5 th.
Landasan hukum yang damanatkan dalam pembiayan perumahan sebagai berikut:
1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Pada RPJMN 3 (2015-2019) menyatakan bahwa pemenuhan
kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang. Pada RPJMN 4 (2020-2025);
terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh
masyarakat yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien
dan akuntabel
2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman Pasal 121 mengamanatkan Pemerintah
mengembangkan sistem pembiayaan perumahan berupa pembentukan atau pengembangan lembaga
pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber biaya dan kemudahan atau
bantuan pembiayaan
3. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 94 mengamanatkan Pemerintah mengembangkan
sistem pembiayaan perumahan untuk rumah susun berupa Pembentukan atau pengembangan
lembaga pembiayaan, Pengerahan dan pemupukan dana, Pemanfaatan sumber biaya danKemudahan
atau bantuan pembiayaan
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yaitu tugas pemerintah pusat dalam pembagian urusan
pemerintahan bidang Perkim adalah pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR
5. Perpres No. 19 Tahun 2005 tntang Pembiayaan Sekunder yaitu dalam rangka mempercepat akumulasi
dana kelolaan PT SMF dari dari sumber dana jangka panjang perlu fasilitasi dan dukungan kebijakan
badan/ lembaga kuat yang mengurusi bidang pembiayaan perumahan
6. RPJMN 2015-2019 : Target penanganan backlog tahun 2015-2019 sebanyak 2,2 juta unit rumah yang
akan ditangani melalui pembangunan baru (pemilikan dan atau sewa),pembangunan swadaya serta
rusunawa dan peningkatan kualitas.
7. Program Nawacita mencita-citakan program rumah susun murah yang disubsidi; perlu
pendayagunaan, pemberdayaan dan rekayasa skema dan mekanisme pembiayaan baik yang
bersumber dari dana APBN maupun sumber dana lainnya
18
8. Quick Win Pemerintah yaitu Penempatan 10 % Dana Jangka Panjang BPJS, Tab. Haji, Dana Pensiun
untuk pembiayaan pembangunan perumahan dan Pembentukan Lembaga Investasi Perumahan
Jangka Panjang
Berikut ini disajikan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dibawah naungan
instansi Kementerian Pekerjaan Dan Perumahan Rakyat
Tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yaitu :
a. Perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;
d. Pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembiayaan perumahan;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
19
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan;
h. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yaitu mensinergiskan antara kecukupan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, harga jual rumah yang
terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ketersediaan dana murah jangka panjang.Dengan
permintaan yang masih sangat besar, kebijakan dan program pembangunan perumahan, meningkatnya
partisipasi perbankan dalam pembiayaan permahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta
perekonomian nasional yang semakin kondusif menciptakan peluang yang sangat signifikan bagi Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan.
Oleh karena itu, Strategi pembiayaan perumahan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
sebagai berikut :
1. Menciptakan pembiayaan perumahan yang terjangkau dan mudah diakses dari sisi permintaan
(demand) dengan pembebasan PPN 10 %, uang muka yang tidak diatur sesuai ketentuan bank, suku
bunga KPR disubsidi sehingga dapat ditekan hingga 7,25 % dan tenor sampai 20 tahun
2. Memastikan tersedianya dana murah jangka panjang yang bersumber dari dana tabungan perumahan
rakyat, dana FLPP dari APBN dan dana jangka panjang bank pelaksana
3. Menciptakan iklim kondusif untuk meningkatkan kinerja dari sisi pasokan (Supply) dengan penetapan
harga jual rumah yang bebeas PPN sesuai PMK 113/pmk/03/2014 dan Menekan PPH pengembang
dari 5% menjadi 1 %
20
PENGENALAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
Oleh : DR.Ir.A.Hermanto Dardak, M.Sc selaku Plt. Kepala BPIW
Sesuai dengan Perpres no.15 tahun 2015 Badan Pengembangan Infrasruktur Wilayah berada di bawah
naungan instansi Kementerian Pekerjaan Umum seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:
Pasal 24 Perpres 7 /2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dinyatakan bahwa badan mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan
Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian. Tugas Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan stratei keterpaduan
antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sedangkan
fungsi BPIW antara lain :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur di bidang PU-PR
2. Penyusunan strategis keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PU-PR
3. Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PU-PR
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program
antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PU-PR
5. Pelaksanaan administrasi Badan
6. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
21
Struktur Organisasi BPIW secara terperinci disajikan pada gambar berikut ini
Program Utama pusat yang bernaung dalam BPIW yaitu :
1. Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR :
Penyiapan rencana jangka menengah dan panjang
Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan
2. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR :
Sinkronisasi program dalam entitas wilayah (pulau, kawasan strategis, kawasan perkotaan)
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keterpaduan Infrastruktur
Pembentukan UPT/balai peningkatan keterpaduan
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
3. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
Penyiapan masterplan dan development plan kawasan strategis (KEK, KI, KA, KSN)
Pelaksanaan fasilitasi percepatan pengadaan tanah
Pelaksanaan Inkubasi pengembangan kawasan strategis
22
4. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
Penyiapan masterplan dan development plan kawasan perkotaan
Pelaksanaan Inkubasi pengembangan kawasan perkotaan (smart city (resilient city, green city), dll)
Penyiapan pengembangan kawasan perdesaan yang terpadu dengan kawasan perkotaan (urban rural
linkage)
Salah satu konsep pengembangan yang dilakukan oleh BPIW yaitu konsep pengembangan infrastruktur di
wilayah kalimantan dengan skema pengembangan yang disajikan pada gambar berikut ini :
23
PERAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)
Oleh :Amwazi
Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas.
Sembilan program itu disebut Nawa Cita.Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan
menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
kebudayaan.Berikut inti dari sembilan program tersebut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan
pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada
institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian,
pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program
"Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah
seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial
untuk rakyat di tahun 2019
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional
dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional
aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah
Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat
pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
24
Berdasarkan Nawacita tersebut dilakuakn restrukturisasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan menggabungkannya menjadi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut Perpres No.165 tahun 2014 menteri PUPR memimpin dan
mengkoordinasikan:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh kementerian
pekerjaan umum
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh
Kementerian Perumahan Rakyat
Oleh karena itu restrukturisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan (2015-2019) mengamanatkan pemerintah
termasuk Kementerian PUPR dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya
alam dan sumber daya manusia berkualitas serta IPTEK yang terus meingkat sehingga dibutuhkan badan
pendukung dalam pengembangan sumber daya manusia.
Tugas BPSDM yaitu
melaksanakanpengembangansumberdayamanusiapekerjaanumumdanperumahanrakyat.Sedangkan fungsi
BPSDM antara lain :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum
dan perumahan rakyat;
2. Pelaksanaanpengembangansumberdayamanusiapekerjaanumumdanperumahanrakyat;
25
3. PelaksanaanpenilaiankompetensisumberdayamanusiadilingkunganKementerianPekerjaanUmumdanPeruma
han Rakyat;
4. Pelaksanaanpembinaan, pengembangan
danpemberdayaanjabatanfungsionalbidangpekerjaanumumdanperumahanrakyat;
5. Pemantauan,evaluasi,danpelaporanpelaksanaanpengembangansumberdayamanusiadibidangpekerjaanumu
mdanperumahanrakyat;
6. PelaksanaanadministrasiBadanPengembanganSumberDayaManusia;dan
7. PelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehMenteri
Terdapat isu strategisyang dihadapi oleh BPSDM saat ini yaitu :
1. Pengembangan kompetensi sdm (knowledge, skill, attitude)
2. Jaminan kepastian karir (pengembangan karir)
3. Pengembangan jabatan fungsional
4. Kuantitassdm berkualitas
5. SDM yang profesional dan berkinerja tinggi
6. Kualifikasi jabatan
7. Sistem manajemen SDM
8. Pelayanan publik
9. Komitmendalam pengelolaan SDM
26
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Oleh : Jawali Marbun
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan
sebagai pendukung tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang penelitian
dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Menteri. Tugas Badan Penelitian dan
Pengembangan tersebut yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan terkait Tugasnya adalah :
a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
c. pelaksanaan pengkajian kebijakan, strategi pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi hasil
penelitian dan pengembangan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat;
e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Peran litbang secara rinci yaitu :
1. Invention yaitu Penelitian yang bertujuan menciptakan temuan rekayasa model atau prototype dalam
mendukung tugas dan fungsi kementerian pekerjaan umum
2. Innovation yaitu mengembangkan penemuan yang telah ada
3. Rekomendasi Kebijakan yaitu melakukan kajian untuk menghasilkan kebijakan
Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
terdiri dari 1 sekretariat dan 4 Pusat Penelitian antara lain :
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi
Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
27
Berbagai produk Litbang yang siap pakai antara lain :
Bendung Knock Down merupakan bendung yang dibentuk sedemikian rupa untuk memecah energi air.teknologi
ini merupakan teknologi
yangdapatdikembangkanmenjaditeknologialternatifuntukmengamankanbangunanairdaninfrastrukturyangadadiru
assungitertentu
28
Pengolahan Air Limbah Sistem BIO Membran menggunakan sistem lumpur aktif dan filtrasi membran ultrafiltrasi
untuk menghasilkan air yang dapat didaur ulang yang telah diterapkan di IPAL Bojong Soang
Sistem biofilter memperluas bidang permukaan media tempat bakteri didalam kontaminan air limbah.
Tidak memerlukan tempat luas
Mengolah limbah rumah tangga skala komunal dan individual
Dapat dipasang pada kondisi air tanah tinggi
Efisiensi pengolahan limbah: 80%
Biofil Aplikator: PT. Induro
Internasional
Biority Aplikator: Tribina Reinforced
Composites
Bio3 Aplikator: CV Aman
Makmur Indonesiaku
29
Inspektorat Jenderal
Oleh : Drs. Gondo Suhadyo, M.Si selaku Sekretaris Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Dimulai pada tahun 2015 ini, tantangan internal yang dihadapi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum
yaitu adanya perampingan organisasi dan dilaksanakannya moratorium selama 5 tahun menyebabkan zero
growth yaitu tidak adanya regenerasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat selama 5 tahun namun beban kerja terus bertambah. Sedangkan tantangan eksternalnya
yaitu pertambahan penduduk tiap tahun disertai dengan globalisasi yang membutuhkan kompetensi dan
profesionalitas yang tinggi.
Oleh karena itu dibutuhkan Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai
pelaksana pengawasan internal dilingkungan Kementerian PUPR terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
review,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Terdapat 3 Kebijakan Inspektorat yaitu :
1. Mengurangi Kebocoran
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
3. Mengayomi Pelaksana
Sedangkan berdasarkan pasal 11 pada PP no.60 tahun 2008 aparat pengawasan intern berperan untuk :
1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelengga- raan tugas dan
fungsi Kementerian
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.
Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Itjen sebagai pengawasan maka dilakukan program peningkatan
pengawasan internal yang berlandaskan Nawacita butir kedua yaitu :
1. Membangun Tata Kelola Pemerintah an yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. permasalahannya
yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan pelaksanaan kontrak (pasal 11 Per Pres No.
70/2012) dengan implementasi adanya polemik dalam pemutusan kontrak ;
a.Penyedia jasa tetap kerja / berhenti
b.Jaminan uang muka/pelaksanaan sulit dicair kan
c.Uang muka tidak dipotong dlm setiap MC
d.Kurang cermat dlm memutus kontrak
30
Sehingga diperlukan koordinasi dengan Itjen sebelum pemutusan kontrak.Itjen memverifikasi black list sesuai
Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 dengan ketentuan jaminan uang muka sesuai surat Dirjen Bina Konstruksi
No.KU.03.01-KK/145 tgl.27-2-2015.
2. Membangun Trans paransi Tata Kelola Pemerintahan
3. Menjalankan Re formasi Birokrasi dengan :
a. Perubahan perilaku
b. Pelopor Gerakan Hidup Sederhana (SE Men PAN No. 13 Tahun 2014 > membatasi undangan resepsi,
tidak memperlihatkan kemewahan, tdk berikan karangan bunga kepada atasan)
c. Pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor (SE Men PAN No.11/2014 >menghentikan FGD
diluar kantor di hotel/villa/cottage/resort) selama tersedia fasilitas kantor dan berakhir tgl 30 Nov 2014
4. Membuka Partisi pasi Publik dengan :
a. Membangun Whistleblowing system (dalam proses) > penanganan laporan pengaduan terkait tindak
pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang diluar TPK dan penyelahgunaan wewenang yang dilakukan
secara dua arah > penanggung jawab Inspektur Khusus
b. Penanganan masukan dari masyarakat yang dilakukan secara satu arah dengan mengirim surat
pengaduan dengan waktu penyelesaian penanganannya lambat dikarenakan informasi dari pengadu data
kurang lengkap
Sedangkan perwujudan peningkatan pengawasan Irjen dalam nawacita butir 4 yaitu :
1. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika sehingga Terwujudnya SDM yang prima. Implementasinya yaitu
media test narkoba bagi Pejabt Es. l, ll, Kabalai, Es.lll, Kasatker dan PPK setiap 2 tahun atau yang akan
promosi
2. Membangun Budaya Hukum dengan implementasi :
a. Penyampaian LHKPN tepat waktu
b. Laporan SPT Tahunan tepat waktu
c. Penegakan disiplin sesuai PP No. 53/ 2010 ada kecenderungan atlas tidak melapor kan bawahan yang
tidak hadir, kalau ditotal dalam 1 tahun 45 hari absen implikasinya hukuman berat
d. Mentaati jam kerja, dan penerapan sanksi pengurangan Tukin
Selanjutnya dalam nawacita butir ke - 6 terkait penyelenggaraan infrastruktur Itjen memberikan
pendampingan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruk tur jalan maupun bendungan, terkait
dengan masalah lahan, kinerja kontraktor (progres deviasi -) koordinasi dengan pemda dan pendampingan
dalam rangka pengadaan barang jasa melalui Probity Audit.
Sasaran manajemen PNS dalam UU 43/1999 juncto UU 5/2013 yaitu membentuk PNS yang
Profesional,bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem
karierPrestasi Kinerja serta PNS yang mempunyai sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan sesuai ajaran
agama, kepercayaan dan ketentuan (kode etik ).Kode etik bagi PNS sangat diperlukan dalam mewujudkan
31
perilaku PNS yang profesional, bertanggung jawab dalam pelak sanaan tugas sehingga tercapainya visi dan misi
PU serta Untuk mewujudkan perilaku PNS diper lukan pembinaan terhadap sikap, ting kah laku, perbuatan dan
ucapan pega wai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari hari
32
SEKRETARIAT JENDERAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sedangkan fungsinya adalah:
1. koordinasi kegiatan Kementerian PUPR
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PUPR
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
Kementerian PUPR
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Dalam hal ini Sekjen menetapkan kode etik di lingkungan Kementerian PUPR Dalam rangka
melaksanakan PP Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) huruf a, tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun maksud dan tujuan penetapan kode etik yaitu sebagai
acuan dalam melakukan pembinaan pegawai untuk mewujudkan perilaku pegawai yang profesional
dan bertanggung jawab. Penetapan kode etik meliputi:
a. Kode etik pegawai
PNS didalam menjalankan tugasnya wajib:
Mengamalakan sikap dan prilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut
Mengikuti setiap upacara bendera dengan tertib
Menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral/asusila Menaati tata
tertib kantor
Mematuhi dan melaksanakanpedoman kerja, standar operasional prosedur dan standar
pelayanan
Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
Bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas
Menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat
33
Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan tidak
diskriminatif, serta tanpa pamrih
Bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan
Bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas
Mengindahkan etika berkomunikasi
Mengindahkan etika dalam menerima tamu
Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja
Tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja
Berpakaian rapi, pantas, sopan dan berpenampilan sederhana
Bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik dan bersikap positif antar sesama
pegawai dan antara atasan dengan bawahan
Menjaga kesehatan dan kebugaran
Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau keluarga
b. Sanksi
PNS yang melanggar ketetapan kode etik akan menerima sanksi berupa sanksi moral, yaitu
keharusan untuk membuat pernyataan tertulis permohonan maaf dan/atau penyesalan. Sanksi
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Atasan dari
pegawai yang melanggar dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi jika :
Tidak meneliti pengaduan dan tidak menjaga kerahasiaan identitas pelapor
Tidak meneliti pelanggaran kode etik pegawai
Tidak melaporkan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang
Aparatur Kementerian PUPR mendapatkan pembinaan dan pengembangan berupa tugas belajar dan
ijn belajar yang diatur di dalam Permen PU Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum. Tugas Belajar adalah penugasan yang
diberikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian kepada
aparatur untuk mengikuti pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum atau instansi lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan biaya
Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau
sesuatu Badan Swasta Asing.
Izin belajar adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II yang
bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian, kepada aparatur atas dasar permohonan
tertulis yang bersangkutan untuk mengikuti/ melanjutkan pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu
34
tanpa meninggalkan tugas sehari-hari. Untuk mendapatkan penyesuaian ijazah harus mengikuti ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI). Syarat untuk mengikuti ujian KPPI adalah:
a. Memiliki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai
dengan ijazah yang diperoleh
b. Jurusan/ Program Studi yang dapat disesuaikan ijazahnya di lingkungan Kementerian PUPR
sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan dan formasi
c. Sekolah/PT diakreditasi oleh BAN-PT minimal B dan bukan merupakan kelas jauh yang tidak
memiliki izin dari institusi yang berwenang
d. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir
f. Penentuan kelulusan ujian KPPI ditentukan berdasarkan nilai ambang batas (passing grade)
yang telah ditentukan
g. Memiliki Sertifikat lulus ujian KPPI yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR
PNS yang telah melangsungkan pernikahan pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara
tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Demikian pula bagi PNS yang menjadi duda atau janda
yang melangsungkan perkawinan lagi. PNS yang telah lapor berhak memperoleh Kartu Isteri
(Karis)/Kartu Suami (Karsu) yangmerupakan kartu identitas isteri/suami PNS (Keputusan Kepala BAKN
Nomor 1158a tahun 1983). Fungsi Karis/Karsu:
- Sebagai bukti pendaftaran isteri/suami sah PNS
- Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun janda/duda
- Untuk tertib administrasi kepegawaian
Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu untuk penggantian perlu melampirkan:
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli)
- Laporan perkawinan pertama (LPP) atau laporan perkawinan janda/duda
- Pas photo terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar
Karis/Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari PNS atau Pensiunan
Top Related