1

TUGAS RESUME TANGGAL 9-13 MARET 2015

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

ADESTYA BISMANDOKO H.P

Penelaah Barang Milik Negara

2

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Oleh :Ir.Hartanto, Dipl.HE selaku Koordinator Sekretaris Direktoran Jenderal Sumber Daya Air

TUGAS: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air

dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kembali menggunakan UU No.11

Tahun 1974 tentang pengairan bahwa Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat

sehingga wajib dilakukan pembangunan perairan. Berdasarkan pasal 1 "Pembangunan Perairan" adalah segala

usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan

teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri

kehidupan Rakyat. Perencanaan yang dimaksud dalam pembangunan perairan adalah kegiatan-kegiatan dan

usaha-usaha untukmerumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalamruang lingkup yang luas

dan berskala makro, sebagai hasil daripenghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama,cetusan,

gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan sedangkan perencanaan teknis merupakan kegiatan-kegiatan

dan usaha-usahauntuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunanguna sesuatu tindakan

dalam ruang lingkup yang tertentu danberskala mikro serta bersifat teknis

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal SDA yaitu sebagai berikut:

3

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bisa disingkat Dirjen SDA merupakan organisasi setingkat

eselon 1 dibawah naungan kementerian pekerjaan umum dan per. Struktur Organisasi secara detail dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

Dalam bidang pembangunan beberapa tahun kedepan Dirjen SDA ditugaskan untuk membangunan 65

Waduk (29 waduk selesai), membangunan jaringan irigasi baru 1 juta ha, merehabilitasi jaringan irigasi 3 juta

ha, percepatan pemanfaatan waduk yang ada untuk PLTA dan PLTM, Peningkatan layanan air baku dari 51,44

m3/det menjadi 109,63 m3/det,Pengendalian banjir, lahar/sedimen, dan abrasi pantai di pusat pertumbuhan &

jalur konektivitas dengan pendekatan struktural dan non - struktural,peningkatan kualitas operasi dan

pemeliharaan infrastruktur SDA serta Konservasi sumber air / tampungan air (waduk, embung, situ, dll.). Dengan

semakin banyak tugas yang diemban oleh Dirjen SDA dibutuhkan sumber daya manusia yang handal.

Terdapat tantangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kompetensi pegawai. Berdasarkan

hasil penilain kompetensi dengan assesment center yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kementerian Pekerjaan

Umum bahwa, secara umum kualitas dan kuantitas SDM Kementerian Pekerjaan relatif belum mencapai tingkat

profesionalisme yang memadai. Awal permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dimulai saat

penerapan kebijakan penghentian penambahan (Zero Growth) pegawai negeri sipil (PNS). Akibat penerapan

kebijakan ini selama beberapa tahun mengakibatkan tidak munculnya kader baru yang menggantikan pejabat,

4

petugas atau pegawai berpengalaman yang sudah purna bhakti. Selanjutnya, perencanaan karir pegawai, serta

penempatan dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi, menimbulkan kurangnya gairah

pegawai untuk bekerja secara optimal. Dengan demikian penyusunan standar kompetensi jabatan dan penilai

kompetensi pegawai merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Selain itu juga, penetapan indikator

kinerja individu yang belum sepenuhnya terkait dengan penetapan kinerja unit kerja.Solusi dalam mengatasi

tantangan di bidang SDM terkait kompetensi pegawai yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pegawai existing

2. Pemanfaatan mutasi sesuai kebutuhan

3. Penempatan CPNS baru

4. Penyesuaian, pengaturan & pembagian TUSI (Tugas Fungsi) sesuai konsep organisasi baru

5. Pelaksanaan TUSI pegawai berdasarkan Indikator Kinerja Individu (SKP)

6. Pengawasan kinerja pegawai sebagai landasan reward and punishment

5

SEKILAS TENTANG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Oleh : Ir. Yusid Toyib, MMc.Plt. Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Marga

Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan

nasional sehingga pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta

berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.Pembangunan infrastruktur jalan juga

sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomiyaitu pro growth, pro jobs dan pro poor.Terlebih lagi, jaringan

jalan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah.

Dalam Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang

sangat penting yaitu : aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Pro Green). Setiap 1% pertumbuhan ekonomi

akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5% (sumber: Nuzul Achyar, 2002 dan Rizal Tamin 2006-

2007).Adanya infrastruktur jalan pada umumnya menyebabkan peningkatan harga tanah di sepanjang koridor

yang ada pada tahun-tahun pertama. Skema interaksi tataruang dan sistem transportasi dapat dijelaskan secara

ringkas pada gambar berikut ini :

Direktorat Jenderal Bina Marga yang dapat disingkat dengan DJBM merupakan organisasi

penyelenggara jalan dengan tugas fungsi sebagai pengatur, pembina, pengawas dan melaksanakan

pembangunan infrastruktur prasarana transportasi dalam mendukung urat nadi perekonomian indonesia.

Kewenangan DJBM telah diamanatkan dalam UU no.34 tahun 2004 yaitu pengaturan jalan DBJM yang

merupakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan jalan, fungsi pembinaan jalan yaitu kegiatan penyusunan pedoman dan standar

teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan, fungsi

pembangunan jalan yaitu kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta fungsi pengawasan jalan sebagai kegiatan yang

dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan

6

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya DJBM dibagi menjadi proses inti dan proses pendukung. Dalam

proses inti, DBJM bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas nasional

yang menjadi prioritas nasional. Berkaitan dengan proses pendukung, DBJM bertanggungjawab dalam

pelaksanaan fungsi lain yang di amanatkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.Beberapa

tantangan kedepan sedang dihadapi oleh organisasi ini seperti masalah kompetensi rekayasa sipil yang

cenderung berkurang, pembagian tugas dan wewenangyang tidak jelas antara pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan berdampak secara langsung terhadap berkurangnya dukungan konektivitas pada jalan daerah

seperti: jalan ke pelabuhan, jalan ke bandara, jalan ke kawasan industri, jalan ke kawasan pariwisata, jalan ke

kawasan pangan.

Beberapa solusi kedepan telah direncanakan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan jalan bina marga

kedepannya baik di pusat sebagai fungsi pembinaan maupun di daerah sebagai fungsi pelaksanaan. Solusi

tersebut antara lain :

1. Sekretariat difokuskan pada pembinaan kepegawaian, manajemen aset, hukum, informasi pelayanan publik

dan keuangan

2. Pemisahan yang jelas untuk kegiatan pembinaan di pusat dan pelaksanaan di daerah

3. Direktorat fokus pada pembinaan kompetensi manajemen konstruksi, metode pelaksanaan, sekaligus

pengendalian kepatuhan atas manajerial dan metode pelaksanaan

4. Membentuk satu unit yang khusus menangani masalah konektivitas jalan daerah

5. Setiap Direktorat memiliki Subdit Evaluasi Kinerja yang akan menghimpun data dan menjalankan sistem

(IRMS, BMS, URMS, KRMTP)

6. UPT (Unit Pelaksana Tugas) Balai sebagai pelaksana/eksekutor pembangunan dan pemeliharaan Orientasi

kepada KPI/ IKU

Target dan beban Dirjen Bina Marga selama 5 tahun kedepan antara lain :

1. Sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan jalan daerah, efisien dan handal sesuai perencanaan tata

ruang

2. Pembangunan 2.350 Km jalan baru

3. Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa sampai Surabaya

4. Tanah dan dimulainya Jalan Tol Trans Sumatera

5. Preservasi 45.592 km jalan Nasional

6. 500 Km Jalan Sub Nasional

7. 11 Kota Metropolitan dan Kota Besar (300 Km Jalan Lingkar dan 15.000 m Flyover)

8. Pembangunan Jembatan 29.856m dan Preservasi Jembatan 445.910m)

9. Konektivitas dan Integrasi dengan Sistem Logistik Nasional(Sislognas)

10. Asumsi anggaran APBN sebesar Rp 278 Trilliun

7

DBJM sebagai organisasi penyelenggara jalan setingkat eselon 1 a dalam naungan instansi kementerian

pekerjaan umum memiliki struktur organisai. DBJM memiliki 5 direktorat, 1 sekretariat, balai besar yang tersebar

di hampir seluruh wilayah indonesia dan komite kemanan jembatan. Seperti yang terlihat pada gambar bagan

organisasi DBJM berkut ini :

8

PENGENALAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Oleh : Sri Murni E. K., Skom,MM selakuKasubdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,

pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase

lingkungan serta persampahan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,

pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase

lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman,

pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem

pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan

penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air

limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan

bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan

drainase lingkungan serta persampahan;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Indonesia memiliki permasalahan terkait dengan kebutuhan air dan kawasan permukiman. Dari segi

akses air minum, tercatat pada tahun 2013 hanya 67,7 %. Dengan rata-rata peningkatan hanya 2- 3 %

peningkatan layanan air minum pertahun. Dalam hal kawasan kumuh di perkotaan, terdapat 10 % atau 38.431

Ha permukiman kumuh yang harus segera ditangani.Selain itu pula dalam hal tata kota, terdapat 262 kabupaten

/ kota yang belum memiliki peraturan daerah bangunan dan gedung.Dari segi sanitasi air atau pengolahan

limbah hanya terdapat 59,7 % dari cakupan pelayanan nasional. Oleh karena itu, Direktorat jenderal Cipta Karya

mencanangkan Program Permukiman Berkelanjutan 100 - 0 - 100, yaitu sasaran program cipta karya 2015 -

2019 :

1. 100 % akses air minum ; terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

2. 0 % luas kawasan permukiman; pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh.

9

3. 100 % akses sanitasi; terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia

(persampahan, limbah dan drainase lingkungan).

Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya antara lain :

1. Memprioritaskan program untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional yaitu kawasan yang diprioritaskan

oleh pemerintah karena memiliki daya saing tinggi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yaitu

indikator pelayanan publik yang menyangkut kuaitas dan kuantitas untuk kesejahtraan masyarakat.

2. Mensinergikan pembangunan lintas sektoral atau entitas kewilayahan (lingkungan, kawasan kota dan

regional )

3. Menciptakan pembangunan berlanjut berbasis kualitas respond daerah ( insentif)

4. Meninjau hasil kegiatan yang berkualiatas sebagai referensi cipta karya oleh daerah.

Struktur organisasi Dirjen Ciptakarya mengalami restrukturisasi dari permen PU No. 08/2010 menjadi perpres

No.7 tahun 2015. Direktorat bina program menjadi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat

Penataan Bangunan dan Lingkungan menjadi Direktorat Bina Penataan Bangunan, sedangkan Direktorat

Pengembangan Permukiman menjadi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Perubahan struktur

irganisasi tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

Sedangkan untuk struktur organisasi secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

10

UPT atau unit pelaksana teknis merupakan perpanjangan Dirjen Ciptakarya yang berada dipusat ke daerah-

daerah yang mencakup seluruh wilayah indonesia.

Untuk menjawab tantangan indonesia menuju kota tanpa kumuh. Dirjen Cipta Karya mengmbangkan

strategi penanganan multi stakeholder yaitu dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,komunitas,

swasta sampai LSM dan multi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah dan CSR.

Program penanganan yang dicanangkan meliputi pengaturan dan perencanaan. Pada segi perencanaan Dirjen

Cipta Karya memfasilitasi pemerintah kota / kabupaten dalam penyusunan perencanaan kawasan permukiman.

Pada segi pengaturan Dirjen Cipta Karya membentuk landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat dalam penyelenggaran permukiman. Berbagai pemrogramann yang diterapkan menuju kota tanpa

kumuh adalah:

1. Pemugaran yaitu perbaikan dan pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

2. Peremajaan yaitu program untuk mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi

keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal

bagi masyarakat.

3. Permukiman kembali yaitu pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali /

tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan / atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi

barang atau manusia.

Selain itu Dirjen Cipta Karya mencanangkan program air minum aman dan berkelanjutan 100 % dengan stategi

pelaksanaan yang meliputi peningkatan akses aman,alternatif sumber pembiayaan, kapasitas

pelembagaan,penerapan NSPK, penyediaan air baku, melakukan kemitraan dan Inovasi Teknologi

11

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oleh : Dr. Eko Heri Sasongko,M.Cb selaku Asisten Deputi Bidang Perumahan Swadaya

Dasar hukum yang melandasi tugas fungsi Dirjen Penyediaan Perumahan yaitu :

1. UUD 1945Ps. 28 H bahwaSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

2. UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPs. 5 ayat (1), bahwa Negara bertanggung

jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh

pemerintah.

3. UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah SusunPs. 5 ayat (1) bahwa Negara bertanggung jawab atas

penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Sehingga dapat diwujudkan Rumah Layak Huni bagi setiap orang/ keluarga / rumah tangga indonesia.

Berbicara tentang kondisi umum perumahan di indonesia, tercatat pada tahun 2014 terdapat Backlog (

Kesenjangan antara kebutuhan perumahan dan ketersediaan)sebesar 13,5 juta unit berdasarkan konsep

memiliki (Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015-2019, tgl 17 Des 2014) dan 7,6 juta unit

berdasarkan konsep penghunian (sumber :Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019). Selain itu , di

indonesia terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan

Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)

Pada tahun 2015 ini, pemerintah mencanangkan program sejuta rumah baik untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) maupun non MBR. Direncanakan sebanyak 603.516 unit disediakan untuk masyarakat

berpenghasilan rendah dengan pembagian penyediaan rumah berdasarkan pelasanannya yang disajikan pada

tabel berikut ini :

No Pelaksana Jumlah Rumah

1 Pemerintah 98.300

2 PERUMNAS 36.016

3 Pengembang 403.800

4 BPJS Ketenagakerjaan 35.400

5 PEMDA 30.000

TOTAL: 603.516

12

Untuk penyediaan rumah bagi masayarakat menengah keatas dilakukan oleh Real Estate Indonesia sebanyak

250.000 unit dan masyarakat serta pengembang sebanyak 146.484 unit.

Program perumahan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang

diamanatkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015

menggunakan total anggaran Rp.33.099,00 miliar yang meliputi beberapa kegiatan serta sasaran dantujuannya

yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja

Pengembangan Perumahan sehingga diharapkan meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan

Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan

2. Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa dengan sasaran terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan

rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya.

3. Pembangunan Rumah Khusus dengan sasaran Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca

bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.

4. Pembinaan dan PengelolaanRumah Negara sehingga meningkatkan pembinaan dan pengelolaan rumah

negara

5. Pengembangan Perumahan Swadaya untuk perwujudan keswadayaan masyarakat dalammeningkatkan

kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 2.200.000 MBR dalam lingkungan

yang aman, sehat, teratur & serasi.

6. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial untuk meningkatkan Pembinaan dan

Pengembangan Rumah Umum dan Komersial, mewujudkan penyelenggaraan pencadangan tanah dan

Pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas dan terfasilitasinya

Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

1. Berdasarkan objek pengaturan kawasan permukiman terdapat hirarki tata kelola permukiman yang diatur

dalam UU No.1 tahun 2011 yaitu:

2. Perumahanadalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan

yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan

perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)

4. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan

perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )

5. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan

permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)

Indikator Prinsip Pengembangan Perumahan antara lain :

13

1. Out come berupaRumah Terhuni (IKU dalam Laporan Kinerja)

2. Agar Terhuni, rumah harus memenuhi standar (layak)

3. Rumah harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perencanaannya mengacu

pada Tata Ruang, Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan Dokumen

Perencanaan Perumahan

4. Penanganan Rumah Tinggal Layak Huni dengan mendukung Program 100 - 0 - 100 dan Quickwins

Presiden

5. Backlog (Pembangunan Baru) dengan mendorong dan memfasilitasi pembangunan perumahan baru yang

dilengkapi dengan Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU)

Struktur organisasi Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan secara umum disajikan pada gambar berikut

ini:

14

PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DALAM PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR PUPR NASIONAL

Oleh : Ir. Yayat Supriatna, MSc Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

Pertumbuhan ekonomi rakyat berupa penyerapan tenaga kerja, income per kapita, peningkatan taraf hidup

masyarakat dan penciptaan masyarakat menstimulasi kegiatan konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan

membangun sarana maupun prasarana (infrastruktur). Indikator kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari

Pendapatan Domestik Bruto yang merupakan rasion antara Total penghasilan penduduk terhadap jumlah

penduduknya. Keterkaitan antara Ekonomi, Konstruksi dan Infrastruktur dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Suatu kegiatan konstruksi membutuhkan regulasi sebagai pengaturan dan sumber daya. Di indonesia, lapangan

usaha di bidang konstruksi hanya mencapi 6,57 % dibandingkan dengan lapangan usaha yang lainnya.

Kondisi dan tantangan yang dihadapai di indonesia dalam bidang konstruksi sebagai berikut :

1. Disharmonisasi antar pelaku jasa konstruksi yang menghasilkan persaingan tidak sehat

2011 2012* 2013**

I sd IV I sd IV I sd IV I II

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 3.37 4.20 3.54 3.22 3.31

2. Pertambangan dan Penggalian 1.60 1.56 1.34 -0.26 -0.21

3. Industri Pengolahan 6.14 5.74 5.56 5.13 5.09

4. Listrik, Gas & Air Bersih 4.71 6.25 5.58 6.31 6.04

5. Konstruksi 6.07 7.39 6.57 6.54 6.57

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 9.24 8.15 5.93 4.79 4.66

7. Pengangkutan dan Komunikasi 10.70 9.98 10.19 10.21 9.87

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 6.84 7.15 7.56 6.16 6.17

9. Jasa-jasa 6.80 5.25 5.46 5.71 5.69

Produk Domestik Bruto (PDB) 6.49 6.26 5.78 5.22 5.17

Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 6.98 6.85 6.25 5.58 5.53

LAPANGAN USAHA

2014***

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarana&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasarana&action=edit&redlink=1

15

2. Rendahnya daya saing kontraktor

3. Rendahnya mutu konstruksi

4. Terbatasnya informasi konstruksi

5. Rendahnya tenaga ahli yang bersertifikat

6. Tingginya angka kecelakaan kerja

Tercatat sebanyak 60 % tenaga ahli non-skill, Tenaga kerja ahli junior 74 % dan kecelakaan kerja

terbesar (32 %) berada di ranah konstruksi. Permasalahan terbut apabila tidak ditindak lanjuti akan menyebakan

kegagalan konstruksi dan bangunan. Untuk memastikan sinergi pembangunan antar sektor dan wilayah pada

Sumber Daya Konstruksi diperlukan pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan termasuk Rantai Pasok

Konstruksi.Pembinaan ini dilakukan secara nasional.

Berdasarkan UU Jasa Konstruksi 18 tahun 1999 tntang jasa konstruksi bahwa penyedia jasa konstruksi

harus berasaskan:

Kejujuran dan keadilan

Manfaat

Keserasian

Keseimbangan

Kemandirian

Keterbukaan

Kemitraan

Keamanan dan keselamatan

Sehingga tujuan jasa konstruksi dapat tercapai yaitu :

Arah pertumbuhan perkembangan dengan struktur usaha kokoh, andal, berdaya saing danberkualitas

Tertib penyelenggaraan yaitu kesetaraan antara pengguna danpenyedia serta patuh peraturan

Peningkatan peran masyarakat terhadap konstruksi

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai pembina jasa konstruksi yang meliputi

pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Dalam fungsi pengaturan, pemerintah menetapkan peraturan

perundang-undangan dan standar teknis. Dalam fungsi pemberdayaan pemerintah membantu kelancaran

proses penyelenggaraan pekerjaan kontruksi yang tertib pada peraturan perundangan dan standar teknis.

Sedanggakan dalam fungsi pengawasan pemerintah melakukan monitoring konstruksi untuk mewujudkan

ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan.

Dukungan Bina Konstruksi dalam penyelenggaran konstruksi di Indonesia yaitu :

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia di bidang konstruksi yang kompeten sesuai kebutuhan pasar

2. Pemberdayaan tim pembina jasa konstruksi daerah

3. Mendukung terwujudnya konstruksi berkelanjutan

4. Pengaturan pemilihan penyedia barang dan jasa secara konsisten

16

5. Mewujudkan pelaksanaan monitoring dan evalusi penyelenggaraan

6. Penanganan pengaduan kegagalan konstruksi

7. Tersedianya database ketersediaan & lokasi mpk (material & peralatan konstruksi) dan badan usaha

8. Tersedianya indeks harga satuan konstruksi di daerah

9. Tersedianya material dan peralatan konstruksi secara efektif dan efisien

10. Mendukung terwujudnya lpjk yang mandiri

11. Tersedianya penyedia jasa (badan usaha pelaksana dan konsultan) yang memenuhi:

a. syarat administratif

b. syarat kemampuan

17

TUGAS FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Oleh : Iwan Nurwanto selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (demand) dan penawaran (Supply)

pengembang untuk rumah layak huni melalui fasilitas likuditasi pembiayaan perumahan selama ini mengalami

ketidakseimbangan. Kebutuhan dana penanganan backlog 13,5 juta unit + 800. 000 unit pertambahan

kebutuhan/ tahun, melalui program sejuta rumah selama 5 th sebesar Rp 400 Triliun sedangkan Kemampuan

APBN untuk penanganan Backlog dan pertambahan kebutuhan sebesar Rp 13 -15 Triliun/th atau Rp 75-90

Triliun/ 5 th berdampak terhadap Gap antara kebutuhan dana dan kemampuan APBN sebesar Rp 310

325Triliun/ 5 th.

Landasan hukum yang damanatkan dalam pembiayan perumahan sebagai berikut:

1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Pada RPJMN 3 (2015-2019) menyatakan bahwa pemenuhan

kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang. Pada RPJMN 4 (2020-2025);

terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh

masyarakat yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien

dan akuntabel

2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman Pasal 121 mengamanatkan Pemerintah

mengembangkan sistem pembiayaan perumahan berupa pembentukan atau pengembangan lembaga

pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber biaya dan kemudahan atau

bantuan pembiayaan

3. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 94 mengamanatkan Pemerintah mengembangkan

sistem pembiayaan perumahan untuk rumah susun berupa Pembentukan atau pengembangan

lembaga pembiayaan, Pengerahan dan pemupukan dana, Pemanfaatan sumber biaya danKemudahan

atau bantuan pembiayaan

4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yaitu tugas pemerintah pusat dalam pembagian urusan

pemerintahan bidang Perkim adalah pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR

5. Perpres No. 19 Tahun 2005 tntang Pembiayaan Sekunder yaitu dalam rangka mempercepat akumulasi

dana kelolaan PT SMF dari dari sumber dana jangka panjang perlu fasilitasi dan dukungan kebijakan

badan/ lembaga kuat yang mengurusi bidang pembiayaan perumahan

6. RPJMN 2015-2019 : Target penanganan backlog tahun 2015-2019 sebanyak 2,2 juta unit rumah yang

akan ditangani melalui pembangunan baru (pemilikan dan atau sewa),pembangunan swadaya serta

rusunawa dan peningkatan kualitas.

7. Program Nawacita mencita-citakan program rumah susun murah yang disubsidi; perlu

pendayagunaan, pemberdayaan dan rekayasa skema dan mekanisme pembiayaan baik yang

bersumber dari dana APBN maupun sumber dana lainnya

18

8. Quick Win Pemerintah yaitu Penempatan 10 % Dana Jangka Panjang BPJS, Tab. Haji, Dana Pensiun

untuk pembiayaan pembangunan perumahan dan Pembentukan Lembaga Investasi Perumahan

Jangka Panjang

Berikut ini disajikan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dibawah naungan

instansi Kementerian Pekerjaan Dan Perumahan Rakyat

Tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah;

d. Pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembiayaan perumahan;

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;

19

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan;

h. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

Tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

yaitu mensinergiskan antara kecukupan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, harga jual rumah yang

terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ketersediaan dana murah jangka panjang.Dengan

permintaan yang masih sangat besar, kebijakan dan program pembangunan perumahan, meningkatnya

partisipasi perbankan dalam pembiayaan permahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta

perekonomian nasional yang semakin kondusif menciptakan peluang yang sangat signifikan bagi Direktorat

Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Oleh karena itu, Strategi pembiayaan perumahan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan perumahan yang terjangkau dan mudah diakses dari sisi permintaan

(demand) dengan pembebasan PPN 10 %, uang muka yang tidak diatur sesuai ketentuan bank, suku

bunga KPR disubsidi sehingga dapat ditekan hingga 7,25 % dan tenor sampai 20 tahun

2. Memastikan tersedianya dana murah jangka panjang yang bersumber dari dana tabungan perumahan

rakyat, dana FLPP dari APBN dan dana jangka panjang bank pelaksana

3. Menciptakan iklim kondusif untuk meningkatkan kinerja dari sisi pasokan (Supply) dengan penetapan

harga jual rumah yang bebeas PPN sesuai PMK 113/pmk/03/2014 dan Menekan PPH pengembang

dari 5% menjadi 1 %

20

PENGENALAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)

Oleh : DR.Ir.A.Hermanto Dardak, M.Sc selaku Plt. Kepala BPIW

Sesuai dengan Perpres no.15 tahun 2015 Badan Pengembangan Infrasruktur Wilayah berada di bawah

naungan instansi Kementerian Pekerjaan Umum seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:

Pasal 24 Perpres 7 /2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dinyatakan bahwa badan mempunyai

tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan

Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian. Tugas Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan stratei keterpaduan

antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sedangkan

fungsi BPIW antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan

infrastruktur di bidang PU-PR

2. Penyusunan strategis keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PU-PR

3. Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PU-PR

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program

antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PU-PR

5. Pelaksanaan administrasi Badan

6. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

21

Struktur Organisasi BPIW secara terperinci disajikan pada gambar berikut ini

Program Utama pusat yang bernaung dalam BPIW yaitu :

1. Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR :

Penyiapan rencana jangka menengah dan panjang

Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan

2. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR :

Sinkronisasi program dalam entitas wilayah (pulau, kawasan strategis, kawasan perkotaan)

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keterpaduan Infrastruktur

Pembentukan UPT/balai peningkatan keterpaduan

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

3. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Penyiapan masterplan dan development plan kawasan strategis (KEK, KI, KA, KSN)

Pelaksanaan fasilitasi percepatan pengadaan tanah

Pelaksanaan Inkubasi pengembangan kawasan strategis

22

4. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penyiapan masterplan dan development plan kawasan perkotaan

Pelaksanaan Inkubasi pengembangan kawasan perkotaan (smart city (resilient city, green city), dll)

Penyiapan pengembangan kawasan perdesaan yang terpadu dengan kawasan perkotaan (urban rural

linkage)

Salah satu konsep pengembangan yang dilakukan oleh BPIW yaitu konsep pengembangan infrastruktur di

wilayah kalimantan dengan skema pengembangan yang disajikan pada gambar berikut ini :

23

PERAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

Oleh :Amwazi

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas.

Sembilan program itu disebut Nawa Cita.Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan

menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam

kebudayaan.Berikut inti dari sembilan program tersebut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian,

pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program

"Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah

seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial

untuk rakyat di tahun 2019

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa

maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional

dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah

Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat

pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

24

Berdasarkan Nawacita tersebut dilakuakn restrukturisasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan menggabungkannya menjadi Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut Perpres No.165 tahun 2014 menteri PUPR memimpin dan

mengkoordinasikan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh kementerian

pekerjaan umum

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh

Kementerian Perumahan Rakyat

Oleh karena itu restrukturisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan (2015-2019) mengamanatkan pemerintah

termasuk Kementerian PUPR dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya

alam dan sumber daya manusia berkualitas serta IPTEK yang terus meingkat sehingga dibutuhkan badan

pendukung dalam pengembangan sumber daya manusia.

Tugas BPSDM yaitu

melaksanakanpengembangansumberdayamanusiapekerjaanumumdanperumahanrakyat.Sedangkan fungsi

BPSDM antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum

dan perumahan rakyat;

2. Pelaksanaanpengembangansumberdayamanusiapekerjaanumumdanperumahanrakyat;

25

3. PelaksanaanpenilaiankompetensisumberdayamanusiadilingkunganKementerianPekerjaanUmumdanPeruma

han Rakyat;

4. Pelaksanaanpembinaan, pengembangan

danpemberdayaanjabatanfungsionalbidangpekerjaanumumdanperumahanrakyat;

5. Pemantauan,evaluasi,danpelaporanpelaksanaanpengembangansumberdayamanusiadibidangpekerjaanumu

mdanperumahanrakyat;

6. PelaksanaanadministrasiBadanPengembanganSumberDayaManusia;dan

7. PelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehMenteri

Terdapat isu strategisyang dihadapi oleh BPSDM saat ini yaitu :

1. Pengembangan kompetensi sdm (knowledge, skill, attitude)

2. Jaminan kepastian karir (pengembangan karir)

3. Pengembangan jabatan fungsional

4. Kuantitassdm berkualitas

5. SDM yang profesional dan berkinerja tinggi

6. Kualifikasi jabatan

7. Sistem manajemen SDM

8. Pelayanan publik

9. Komitmendalam pengelolaan SDM

26

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oleh : Jawali Marbun

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan

sebagai pendukung tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang penelitian

dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Menteri. Tugas Badan Penelitian dan

Pengembangan tersebut yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun Fungsi Badan Penelitian dan

Pengembangan terkait Tugasnya adalah :

a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

c. pelaksanaan pengkajian kebijakan, strategi pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi hasil

penelitian dan pengembangan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat;

e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peran litbang secara rinci yaitu :

1. Invention yaitu Penelitian yang bertujuan menciptakan temuan rekayasa model atau prototype dalam

mendukung tugas dan fungsi kementerian pekerjaan umum

2. Innovation yaitu mengembangkan penemuan yang telah ada

3. Rekomendasi Kebijakan yaitu melakukan kajian untuk menghasilkan kebijakan

Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

terdiri dari 1 sekretariat dan 4 Pusat Penelitian antara lain :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi

Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

27

Berbagai produk Litbang yang siap pakai antara lain :

Bendung Knock Down merupakan bendung yang dibentuk sedemikian rupa untuk memecah energi air.teknologi

ini merupakan teknologi

yangdapatdikembangkanmenjaditeknologialternatifuntukmengamankanbangunanairdaninfrastrukturyangadadiru

assungitertentu

28

Pengolahan Air Limbah Sistem BIO Membran menggunakan sistem lumpur aktif dan filtrasi membran ultrafiltrasi

untuk menghasilkan air yang dapat didaur ulang yang telah diterapkan di IPAL Bojong Soang

Sistem biofilter memperluas bidang permukaan media tempat bakteri didalam kontaminan air limbah.

Tidak memerlukan tempat luas

Mengolah limbah rumah tangga skala komunal dan individual

Dapat dipasang pada kondisi air tanah tinggi

Efisiensi pengolahan limbah: 80%

Biofil Aplikator: PT. Induro

Internasional

Biority Aplikator: Tribina Reinforced

Composites

Bio3 Aplikator: CV Aman

Makmur Indonesiaku

29

Inspektorat Jenderal

Oleh : Drs. Gondo Suhadyo, M.Si selaku Sekretaris Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Dimulai pada tahun 2015 ini, tantangan internal yang dihadapi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum

yaitu adanya perampingan organisasi dan dilaksanakannya moratorium selama 5 tahun menyebabkan zero

growth yaitu tidak adanya regenerasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat selama 5 tahun namun beban kerja terus bertambah. Sedangkan tantangan eksternalnya

yaitu pertambahan penduduk tiap tahun disertai dengan globalisasi yang membutuhkan kompetensi dan

profesionalitas yang tinggi.

Oleh karena itu dibutuhkan Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai

pelaksana pengawasan internal dilingkungan Kementerian PUPR terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

review,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Terdapat 3 Kebijakan Inspektorat yaitu :

1. Mengurangi Kebocoran

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

3. Mengayomi Pelaksana

Sedangkan berdasarkan pasal 11 pada PP no.60 tahun 2008 aparat pengawasan intern berperan untuk :

1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelengga- raan tugas dan

fungsi Kementerian

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Itjen sebagai pengawasan maka dilakukan program peningkatan

pengawasan internal yang berlandaskan Nawacita butir kedua yaitu :

1. Membangun Tata Kelola Pemerintah an yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. permasalahannya

yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan pelaksanaan kontrak (pasal 11 Per Pres No.

70/2012) dengan implementasi adanya polemik dalam pemutusan kontrak ;

a.Penyedia jasa tetap kerja / berhenti

b.Jaminan uang muka/pelaksanaan sulit dicair kan

c.Uang muka tidak dipotong dlm setiap MC

d.Kurang cermat dlm memutus kontrak

30

Sehingga diperlukan koordinasi dengan Itjen sebelum pemutusan kontrak.Itjen memverifikasi black list sesuai

Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 dengan ketentuan jaminan uang muka sesuai surat Dirjen Bina Konstruksi

No.KU.03.01-KK/145 tgl.27-2-2015.

2. Membangun Trans paransi Tata Kelola Pemerintahan

3. Menjalankan Re formasi Birokrasi dengan :

a. Perubahan perilaku

b. Pelopor Gerakan Hidup Sederhana (SE Men PAN No. 13 Tahun 2014 > membatasi undangan resepsi,

tidak memperlihatkan kemewahan, tdk berikan karangan bunga kepada atasan)

c. Pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor (SE Men PAN No.11/2014 >menghentikan FGD

diluar kantor di hotel/villa/cottage/resort) selama tersedia fasilitas kantor dan berakhir tgl 30 Nov 2014

4. Membuka Partisi pasi Publik dengan :

a. Membangun Whistleblowing system (dalam proses) > penanganan laporan pengaduan terkait tindak

pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang diluar TPK dan penyelahgunaan wewenang yang dilakukan

secara dua arah > penanggung jawab Inspektur Khusus

b. Penanganan masukan dari masyarakat yang dilakukan secara satu arah dengan mengirim surat

pengaduan dengan waktu penyelesaian penanganannya lambat dikarenakan informasi dari pengadu data

kurang lengkap

Sedangkan perwujudan peningkatan pengawasan Irjen dalam nawacita butir 4 yaitu :

1. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika sehingga Terwujudnya SDM yang prima. Implementasinya yaitu

media test narkoba bagi Pejabt Es. l, ll, Kabalai, Es.lll, Kasatker dan PPK setiap 2 tahun atau yang akan

promosi

2. Membangun Budaya Hukum dengan implementasi :

a. Penyampaian LHKPN tepat waktu

b. Laporan SPT Tahunan tepat waktu

c. Penegakan disiplin sesuai PP No. 53/ 2010 ada kecenderungan atlas tidak melapor kan bawahan yang

tidak hadir, kalau ditotal dalam 1 tahun 45 hari absen implikasinya hukuman berat

d. Mentaati jam kerja, dan penerapan sanksi pengurangan Tukin

Selanjutnya dalam nawacita butir ke - 6 terkait penyelenggaraan infrastruktur Itjen memberikan

pendampingan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruk tur jalan maupun bendungan, terkait

dengan masalah lahan, kinerja kontraktor (progres deviasi -) koordinasi dengan pemda dan pendampingan

dalam rangka pengadaan barang jasa melalui Probity Audit.

Sasaran manajemen PNS dalam UU 43/1999 juncto UU 5/2013 yaitu membentuk PNS yang

Profesional,bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem

karierPrestasi Kinerja serta PNS yang mempunyai sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan sesuai ajaran

agama, kepercayaan dan ketentuan (kode etik ).Kode etik bagi PNS sangat diperlukan dalam mewujudkan

31

perilaku PNS yang profesional, bertanggung jawab dalam pelak sanaan tugas sehingga tercapainya visi dan misi

PU serta Untuk mewujudkan perilaku PNS diper lukan pembinaan terhadap sikap, ting kah laku, perbuatan dan

ucapan pega wai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari hari

32

SEKRETARIAT JENDERAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sedangkan fungsinya adalah:

1. koordinasi kegiatan Kementerian PUPR

2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PUPR

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi

Kementerian PUPR

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam hal ini Sekjen menetapkan kode etik di lingkungan Kementerian PUPR Dalam rangka

melaksanakan PP Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) huruf a, tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun maksud dan tujuan penetapan kode etik yaitu sebagai

acuan dalam melakukan pembinaan pegawai untuk mewujudkan perilaku pegawai yang profesional

dan bertanggung jawab. Penetapan kode etik meliputi:

a. Kode etik pegawai

PNS didalam menjalankan tugasnya wajib:

Mengamalakan sikap dan prilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut

Mengikuti setiap upacara bendera dengan tertib

Menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral/asusila Menaati tata

tertib kantor

Mematuhi dan melaksanakanpedoman kerja, standar operasional prosedur dan standar

pelayanan

Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas

Menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat

33

Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan tidak

diskriminatif, serta tanpa pamrih

Bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan

Bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas

Mengindahkan etika berkomunikasi

Mengindahkan etika dalam menerima tamu

Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja

Tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja

Berpakaian rapi, pantas, sopan dan berpenampilan sederhana

Bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik dan bersikap positif antar sesama

pegawai dan antara atasan dengan bawahan

Menjaga kesehatan dan kebugaran

Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau keluarga

b. Sanksi

PNS yang melanggar ketetapan kode etik akan menerima sanksi berupa sanksi moral, yaitu

keharusan untuk membuat pernyataan tertulis permohonan maaf dan/atau penyesalan. Sanksi

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Atasan dari

pegawai yang melanggar dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi jika :

Tidak meneliti pengaduan dan tidak menjaga kerahasiaan identitas pelapor

Tidak meneliti pelanggaran kode etik pegawai

Tidak melaporkan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang

Aparatur Kementerian PUPR mendapatkan pembinaan dan pengembangan berupa tugas belajar dan

ijn belajar yang diatur di dalam Permen PU Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum. Tugas Belajar adalah penugasan yang

diberikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian kepada

aparatur untuk mengikuti pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu yang diselenggarakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum atau instansi lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan biaya

Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau

sesuatu Badan Swasta Asing.

Izin belajar adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II yang

bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian, kepada aparatur atas dasar permohonan

tertulis yang bersangkutan untuk mengikuti/ melanjutkan pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu

34

tanpa meninggalkan tugas sehari-hari. Untuk mendapatkan penyesuaian ijazah harus mengikuti ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI). Syarat untuk mengikuti ujian KPPI adalah:

a. Memiliki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai

dengan ijazah yang diperoleh

b. Jurusan/ Program Studi yang dapat disesuaikan ijazahnya di lingkungan Kementerian PUPR

sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan dan formasi

c. Sekolah/PT diakreditasi oleh BAN-PT minimal B dan bukan merupakan kelas jauh yang tidak

memiliki izin dari institusi yang berwenang

d. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir

f. Penentuan kelulusan ujian KPPI ditentukan berdasarkan nilai ambang batas (passing grade)

yang telah ditentukan

g. Memiliki Sertifikat lulus ujian KPPI yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR

PNS yang telah melangsungkan pernikahan pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara

tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Demikian pula bagi PNS yang menjadi duda atau janda

yang melangsungkan perkawinan lagi. PNS yang telah lapor berhak memperoleh Kartu Isteri

(Karis)/Kartu Suami (Karsu) yangmerupakan kartu identitas isteri/suami PNS (Keputusan Kepala BAKN

Nomor 1158a tahun 1983). Fungsi Karis/Karsu:

- Sebagai bukti pendaftaran isteri/suami sah PNS

- Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun janda/duda

- Untuk tertib administrasi kepegawaian

Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu untuk penggantian perlu melampirkan:

- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli)

- Laporan perkawinan pertama (LPP) atau laporan perkawinan janda/duda

- Pas photo terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

Karis/Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari PNS atau Pensiunan