RENJA (ANNUAL PERFORMANCE PLAN)
TAHUN 2015
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2014 adalah untuk
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya Pasal 21 Ayat (3) agar setiap Kepala SKPD menyiapkan
Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Selain
sebagai salah bagian dari SPPN, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2014 juga merupakan instrumen
pengintegrasian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Penganggaran,
Sistem Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Selain itu, Renja
Inspektorat Daerah Tahun 2015 juga menjadi acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Tahun 2015.
Akhirnya tak lupa diucapkan terima kasih kepada tim verifikasi dari Bappeda Kota Bontang
atas masukannya guna penyempurnaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2015.
Bontang, Juni 2014 INSPEKTUR
Ir. HARI BAMBANG RIYADI
NIP. 19580402 198703 1 004
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG ................... 1
1.2 LANDASAN HUKUM ..................................... 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................. 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................ 6
BAB II EVALUSI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU ............ 9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH .............. 9
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ......................................................... 29
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH ............................................................................... 31
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD ................................................... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................. 35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI ............... 35
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ......................................................... 38
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................. 50
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), mengamanatkan agar setiap daerah otonom menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
Jenjang perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 (dua puluh)
tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan
pembangunan yang periodenya 5 (lima) tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai rencana tahunan. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menyusun
rencana strategis (strategic plan) dan recana kerja tahunan (performance annual plan) mengacu
pada perencanaan pembangunan daerah dimaksud.
Sebelum diditetapkannya UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang SPPN, Pemerintah telah
menerbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyelenggarakan SAKIP
untuk memenuhi kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan
kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Inspektorat Daerah Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis
(Renstra) tahun 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Kota
Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016. Renstra
Inspektorat Daerah menjadi acuan untuk melaksanakan misi pembangunan daerah Kota Bontang
kedua yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kepemerintahan Yang baik dalam rangka
pencapaian visi Kota Bontang tahun 2011-2016 untuk Mewujudkan Masyarakat Bontang Yang
Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera.
Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011-2016 disusun berdasarkan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan berorientasi pada hasil yang harus dilaksanakan oleh seluruh
komponen Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam periode 5 (lima) tahun ke depan bersifat
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
2
indikatif. Perda Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan bahwa tugas Inspektorat
Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
Menurut PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendefinisikan arti pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan agenda kerja perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, Renstra
Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 mengalami revisi. Hal ini dikarenakan bahwa perencanaan
strategis bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan dievaluasi
secara terus-menerus. Penyusunan Revisi (review) Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang
tahun 2011-2016 memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pengawasan daerah karena fungsi pengawasan
dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (series of actions and on going basis).
Selain itu, review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 juga menjadi bagian dari tindak
lanjut (follow up) hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota
Bontang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 akan mempengaruhi penetapan
target-target kinerja pengawasan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan rencana kinerja
tahunan (Renja). Rencana kerja tahunan (Renja) Inspektorat Daerah adalah dokumen
perencanaan tahunan yang menguraikan lebih mendetail dari Renstra, berisikan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kebijakan, progam dan kegiatan beserta kerangka
pendanaan Inspektorat Daerah tahun berikutnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun yang berkenaan. Renja Inspektorat Daerah tahun 2015
akan memberikan arah bagi Inspektorat Daerah untuk melakukan fungsi pengawasan
secara efektif dan efesien sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai
(reasonable assurance) kepada Kepala Daerah bahwa penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan Kota Bontang telah mempedomani arah kebijakan RPJMD dengan
menerapkan prinsip prinsip good governance.
Rencana Kinerja Tahunan (Renja) akan menjadi dasar ditetapkannya Perjanjian
Kinerja (Performance Agreement) yang setiap akhir tahun anggaran akan diukur capaian
kinerjanya (Performance Result) dan diindentifikasi celah kinerja yang terjadi (Performance
Gap) untuk perbaikan dimasa mendatang. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Daerah menjadi alat
ukur yang menentukan keberhasilan pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
3
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Renja Inspektorat
Daerah tahun 2015 menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (RPPAS). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah mengamanatkan bahwa APBD menerapkan anggaran berbasis prestasi kerja
(performance based budgeting) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa bahan penyusunan APBD adalah Renja
SKPD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Renja memiliki peran penting dalam sistem
pengelolaan keuangan daerah daerah karena akan mempengaruhi kebijakan anggaran daerah
dan kebijakan pembangunan daerah.
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah sebagai Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Renja Inspektorat Daerah tahun 2015 akan menjadi
bahan penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Daerah (RPTD) sebagai bagian dari
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nasional yang terpadu dan sinergis. Hal ini
memenuhi amanat Peraturan Menteri PAN dan BR Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menetapkan bahwa APIP harus
menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang
mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi berpedoman pada
Renstra.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2013 adalah
sbb :
1. Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
4
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan;
18. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
Pajak-Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
5
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan
Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dam Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
pengawasan Fungsional;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 2014;
35. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun
2011-2016;
37. Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
6
Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bontang Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi
tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama tahun 2015.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2015 sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT Kota Bontang
selama tahun 2015.
3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah kebijakan
dan strategi pembangunan.
4. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan
pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi kemasa yang akan
datang.
5. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah untuk
memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan kedalam
kebijakan tahunan.
6. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hubungan
dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasan.
7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah
Kota Bontang .
8. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Daerah
yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat
Daerah tahun lalu pada tahun 2011 dan perkiraan capaian tahun berjalan, yakni
tahun 2012.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan
analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya perbedaan
tersebut.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD..
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
8
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu indikatif
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, Inspektorat Daerah telah
menetapkan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) tahun 2013 berdasarkan Renja
Inspektorat Daerah tahun 2013. Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) tahun 2013 telah
mengacu pada pencapaian sasaran dalam Review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016.
Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2013
beserta perubahannya, Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2013 terdiri dari 11 program
dan 43 kegiatan dengan pagu anggaran senilai Rp8.311.763.700,00.
Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2013
NO. TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Kota Bontang
a. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil
pengawasan intern pemerintah daerah Kota
Bontang
b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah kota Bontang yang baik
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota
Bontang
2. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan
yang baik (prinsip good governance) di
lingkungan pemerintah Kota Bontang
a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan
penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK)
Kota Bontang
b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan
Pemerintah Kota Bontang
c. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang
d. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus
pengaduan masyarakat yang responsif
e. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
10
NO. TUJUAN SASARAN
3. Meningkatkan kinerja manajemen
internal Inspektorat dalam rangka
efektivitas penyelesaian tugas
pengawasan daerah
a. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan
b. Terwujudnya efektivitas perencanaan
pengawasan dan pengelolaan tugas
pengawasan daerah
Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2013 diketahui bahwa capaian kinerja fisik
sebesar 99% dengan capaian kinerja keuangan senilai Rp6.073.104.278,00 (73,07%) atau
terjadi efesiensi anggaran sebesar 26,91%. Dengan demikian pencapaian sasaran
(performance result) Renja Inspektorat Daerah tahun 2013 telah memenuhi target kinerja
(performnce plan) sehingga tidak terdapat celah kinerja (gap performance).
Pencapaian Perjanjian Kinerja yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (Key
Performance Indicators) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Inspektorat Daerah Tahun 2013
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti
80% 71,40% 89,25%
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP
100% 81,4% 81,4%
3. Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP
96%
99,92% 104,08%
4. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya
35% 83,33% 238%
5. Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori Cukup Baik
80% 80,95% 101,19%
6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti
100% 100% 100%
7. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti
100% 57,14% 57,14%
8. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016
90% 84,97% 94,41%
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
11
Dari tabel tersebut di atas, 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai di atas 80% (sangat
baik), sedangkan 1 IKU yakni Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah
ditindaklanjuti mencapai dibawah 70% (cukup baik). Dengan menggunakan metode Rata-Rata
Kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian Penetapan Kinerja Tahun 2013
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 108% (Berhasil).
Salah satu capaian keberhasilan tahun 2013 berdasarkan hasil tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim untuk
Semester II Tahun 2013 adalah nilai temuan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah
pemerintah daerah Kota Bontang tahun 2013 merupakan nilai yang terendah bila
dibandingkan dengan pemerintah kab/kota/prov se-Kaltim.
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2013 dan proyeksi
tahun 2014 dapat disampaikan pada tabel 2.3. sebagaimana terlampir.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
12
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
13
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
14
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
15
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
16
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
17
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
18
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
19
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
20
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
21
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
22
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
23
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
24
Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2014 terdiri
dari 10 program dan 40 kegiatan dengan anggaran senilai Rp11.557.904.571,00 (sebelum
perubahan). Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2014 akan dievaluasi setiap
semesternya yang disampaikan hasilnya dalam Laporan Keuangan Semester dan Prognosis
Realisasi Anggaran 6 Bulan Berikutnya sebagai dasar pengajuan usulan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perubahan TA. 2014. Diproyeksikan bahwa seluruh program dan kegiatan akan
dilaksanakan dengan capaian kinerja fisik 100%.
Tujuan dan sasaran strategis Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat
Daerah Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam lampiran 2.4.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2014
No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang
a. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah daerah Kota Bontang
a.1. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori Baik
80%
a.2. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti
85%
a.3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP
100%
b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik
b.1. Persentase kesesuaian LKPD terhadap SAP 96,5%
b.2. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya
35%
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang
Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori Cukup Baik
90%
2. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (prinsip good governance) di lingkungan pemerintah Kota Bontang
a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) Kota Bontang
Presentase sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah selesai ditindaklanjuti
100%
b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM
1 SKPD
c. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang
Jumlah SKPD yang memiliki profil PMPRB yang Baik 17 SKPD
d. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang responsif
Presentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti
100%
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
26
No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
e. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang
e.1. Jumlah penyelesaian DA SKPD (kumulatif) 6 SKPD
e.2. Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan Penilaian Risiko dengan metoda CSA
25%
e.3. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti
100%
3. Meningkatkan kinerja manajemen internal Inspektorat dalam rangka efektivitas penyelesaian tugas pengawasan daerah
a. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP 60 Jabfung
APIP
b. Terwujudnya efektivitas perencanaan pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah
b.1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016
95%
b.2. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu
100%
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
27
Berdasarkan hasil y evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun
2014, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada tahun sebelumnya sebagai berikut :
1. Ruang lingkup dan peran serta pengawasan dalam PKPT TA. 2013 semakin luas.
Sasaran pemeriksaan di tahun 2013 sebanyak 140 Obyek Pemeriksaan (OP) meningkat
menjadi 191 OP pada tahun 2014.
Ruang lingkup pengawasan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan reguler dan pemeriksaan
kasus saja, tetapi juga meliputi antara lain kegiatan review penganggaran dan laporan
keuangan, evaluasi laporan akuntanbilitas instansi pemerintah dan monitoring pelaksanaan
kegiatan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta kegiatan pengawasan lainnya termasuk
di dalamnya kegiatan baru, yakni:
a. Penilaian SKPD menjadi ZI menuju Wliayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta
b. Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota
Bontang.
c. Pelaksanaan diagnostic assesment (DA) SPIP SKPD
Kondisi ini dapat mengakibatkan penerapan tugas pengawasan berbasis manajemen resiko
belum dapat dilakukan sepenuhnya.
2. Jumlah SDM aparat pengawasan Inspekorat Daerah yang masih dirasa kurang
sedangkan ruang lingkup pengawasan semakin luas.
Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Penetapan Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Inspektorat
Daerah, bahwa jumlah kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah adalah sebanyak 49 orang,
sedangkan kondisi existing pegawai adalah sebanyak 29 orang. sehingga masih
memerlukan pegawai dalam kondisi ideal sebanyak 20 orang.
Kondisi ini akan mempengaruhi pencapaian target kinerja pengawasan tahun 2014 secara
tepat waktu.
3. Masih adanya respon yang kurang positif dan pemahaman yang berbeda atas hasil
pengawasan dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang dapat mengakibatkan
penyelesaian PKPT tahun 2013 tidak tepat waktu dan masih lambatnya penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan dari APIP fungsional dan BPK.
Dari indentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam
melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang, maka
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
28
peningkatan dan perbaikan kinerja manajemen internal serta manajemen tugas
pengawasan menjadi hal mutlak yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu,
koordinasi dengan SKPD Kota Bontang dan koordinasi pengawasan yang komprehensif
antara APIP Fungsional serta BPK harus ditingkatkan lagi agar terjadi sinergisitas, sinkronisasi,
efesiensi dan efektifitas fungsi pengawasan pada Pemerintah Kota Bontang.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam review Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011 2016, maka
strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Inspektorat Daerah Kota Bontang pada tahun
2014 adalah sebagai berikut :
1. Strategi Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai quality assurance, early warning
system dan catalyst of change dengan arah kebijakan:
a. Penerapan Sistem Pengawasan Intern berbasis manajemen resiko.
2. Strategi Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian TLHP, dengan arah
kebijakan:
a. Peningkatan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan
3. Strategi Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkot Bontang dan menerapkan
penyelenggaraan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dengan arah
kebijakan:
a. Penerapan Rencana Aksi Menuju Opini WTP (Action Plan to Unqualified Opinion/WTP)
4. Strategi Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang melalui
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD serta melakukan tindakan
perbaikan atas kelemahan pencapaian sasaran, dengan arah kebijakan:
a. Optimalisasi penerapan SAKIP pada SKPD
5. Strategi Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)
PERPRES Nomor 55 Tahun 2012 dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan implementasi PERPRES Nomor 55 Tahun 2012 melalui program Island of
Integrity dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
6. Strategi Implementasi 9 (sembilan) program area perubahan reformasi birokrasi dengan
arah kebijakan:
a. Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah bersifat living document
7. Strategi Peningkatan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang responsif dengan arah
kebijakan:
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
29
a. Peningkatan efektivitas penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat
8. Strategi Penyelenggaraan SPIP pada Pemkot Bontang dan SKPD secara bertahap
(Knowing, Mapping, Norming, Forming, Performing) dengan arah kebijakan:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bontang berbasis SPIP
9. Strategi Pengembangan kapasitas SDM sesuai tantangan dan kebutuhan organisasi
dengan arah kebijakan:
a. Penerapan manajemen SDM yang berkualitas
10. Strategi Meningkatkan evaluasi dan pengendalian manajemen kinerja tugas
pengawasan daerah dengan arah kebijakan:
a. Penerapan manajemen berbasis resiko (diagnostic assesment/DA) kegiatan
pengawasan daerah
2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD
Inspektorat Daerah melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintahan Kota Bontang
berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang
meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah kota Bontang serta seluruh
program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang. Ruang lingkup PKPT terdiri
pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, dan review. Selain itu, Inspektorat Daerah juga
menetapkan kegiatan Non PKPT untuk melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan Kota Bontang sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2005. Kegiatan Non PKPT
antara lain terdiri dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan APIP Fungsional dan BPK RI, serta koordinasi pengawasan secara
komprehensif.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk fungsi pengawasan sampai saat belum ada
ditetapkan dari kementerian/lembaga terkait. Analisa kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota
Bontang mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Aspek
Penilaian pada Tataran Pengambilan Kebijakan untuk Pemerintah Kota yakni Rasio temuan
BPK RI yang ditindaklanjuti.
Inspektorat Daerah juga telah menyusun indikator kinerja mandiri APIP yang berlaku
secara umum merujuk pada Renstra Inspektorat Provinsi Kaltim, Kementerian PAN dan RB,
Inspektorat BPKP maupun APIP lainnya. Indikator kinerja mandiri tersebut kemudian ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
30
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang
NO INDIKATOR SPM/
STANDAR NASIONAL
IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI CATATAN ANALISIS TAHUN
2011 TAHUN
2012 TAHUN
2013 TAHUN
2014 TAHUN
2015 TAHUN
2012 TAHUN
2013 TAHUN
2014 TAHUN
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15)
1. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori Baik
- - - - - 80% 80% - - 80% 80% IKU
2. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti
- - 70% 75% 80% 85% 95% 71,06% 71,40% 85% 95% IKU
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63,28% 81,4% 100% 100% IKU
4. Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP
- - 95% 95,5% 96% 96,5% 97% 96,51% 99,2% 96,5% 97% IKU
5. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya
- - 35% 35% 35% 35% 35% 14,7% 83,3% 35% 35% IKU
6. Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori Cukup Baik
- - 60% 70% 80% 90% 100% 53,57% 80,95% 90% 100% IKU
7. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% IKU
8. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti
- - - - 100% 100% 100% - 57,14% 100% 100% IKU
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
31
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH
Perubahan sistem manajemen kepemerintahan daerah dari asas sentralisasi menjadi
asas desentralisasi dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah dari line item budgeting
menjadi performance based budgeting memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan
arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah
berdasarkan prinsip good governance.
Sejalan dengan otonomi daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan
pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan
untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi
secara luas, nyata dan bertanggung jawab.
Mengingat pentingnya sistem pengawasan intern sebagai bagian dari fungsi organik
manajemen kepemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah harus memiliki tingkat kapabilitas
yang baik. Untuk itu, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim telah melakukan evaluasi mandiri (self
assessment) pemetaan APIP pada Inspektorat Daerah kab/kota se-Kaltim termasuk Inspektorat
Daerah Kota Bontang menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) di tahun
tahun 2014. Pemetaan APIP sangat diperlukan untuk membantu menentukan tingkat kapabilitas
yang tepat bagi APIP, karena Aktivitas Audit Internal (AI) menjadi bagian integral dari tata kelola
yang efektif di sektor publik sehingga dapat memberikan gambaran kinerja pelayanan Inspektorat
Daerah Kpta Bontang.
Sesuai Laporan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim atas tata kelola
Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2014 Nomor: LEV-325/PW17/3/2014 tanggal 2 Juni 2014
bahwa tata kelola APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bontang berada di level 2
(infrastructure) dari tingkatan 5 level yang ada. Adapun hasil penilaian per elemen tata
kelola APIP Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah sbb:
1. Peran dan Layanan (Service and Role of Internal Auditing) berada pada level 2
2. Pengelolaan SDM (People Management) berada pada level 1
3. Praktek Profesional (Professional Practice) berada pada level 1
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) berada
pada level 2
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and Culture) berada pada
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
32
level 1
6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures) berada pada level 2
Beberapa permasalahan tata kelola APIP dalam meningkatkan kinerja pelayanan
Inspektorat Daerah adalah sbb:
1. Reiew secara periodik atas pelaskanaan kegiatan pengawasan belum dilaksanakan.
2. Administrasi hasil pengawasan belum dilakukan secara optimal dan tindak lanjut hasil
rekomendasi audit yang diberikan belum seluruhnya diselesaikan oleh auditi yang
bersangkutan.
3. Inspektorat belum memiliki kualifikasi minimal dan prosedur rekrutmen APIP dil lingkungan
pemerintah Kota Bontang.
4. Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya didukung dengan penerapan standar kendali mutu.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tugas pengawasan belum
optimal.
Adapun saran guna meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah antara lain:
1. Mengembangkan jasa pelayanan lain selain audit (quality assurance) berupa jasa konsultansi
seperti kegiatan sosialisasi, workshop tata kelola, manajemen resiko dan SPIP
2. Meningkatkan kecermatan profesi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan dilakukan
supervisi secara berjenjang.
3. Melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh APIP
untuk melaksanakan tugas pengawasan.
4. Menyusun PKPT berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan resiko (audit berpeduli
resiko).
5. Melakukan pemuktahiran data base mitra kerja potensial (audit universe).
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
Perda Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang menetapkan
Visi Pemerintahan Daerah Kota Bontang tahun 2011 2016 adalah"Terwujudnya Masyarakat
Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera " yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi
pembangunan daerah. Inspektorat Daerah melaksanakan misi kedua dengan tujuan dan sasaran
sbb:
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
33
Tabel 2.6 Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 oleh Inspektorat Daerah
MISI TUJUAN SASARAN
Misi Kedua :
Meningkatkan Kualitas
Tata Kepemerintahan Yang
Baik
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
1.2. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,
bebeas korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan
1.4. Aparatur Pengawas/pemeriksa yang sesuai
dengan kualifikasi kompetensi mencapai
100%.
1.5. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
mencapai 100%
2. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabulitas Kinerja Birokrasi
2.1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah
Secara garis besar, prioritas pembangunan daerah tahun 2015 diarahkan pada 4 (empat)
hal, yakni (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (2) Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (3) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembangunan dan (4) Pengembangan Infrastruktur.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk
mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
sehingga secara signifikan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum dan daya saing daerah.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum,
transparan, akuntabel, memiliki kredibiltas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap
segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan prilaku aparatur
pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Fokus prioritas peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
tujuan dan sasaran pembangunan adalah :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan PAD
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
4. Menciptakan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan
5. Mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Bontang.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
34
Rincian prioritas pembangunan daerah, program pembangunan dan indikator kinerja
RKPD Kota Bontang tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah disajikan dalam
tabel 2.4.
Tabel 2.7 Rincian Prioritas Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah Kota Bontang
NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1.
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Terwujudnya kemampuan
aparatur pengawas dalam
kegiatan pengawasan tertentu
100%
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Terwujudnya penyelenggaraan
pengawasan intern pemerintah
yang terintegrasi efisien dan
efektif
Ada
Pengram mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 100%
Program penyelenggaraan SPIP
Terselenggaranya SPIP di
lingkungan pemerintah Kota
Bontang
WTP
Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Terwujudnya ketatalaksanaan
yang modern, efisien, efektif
berbasis teknologi informasi
100%
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
35
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi tonggak reformasi
kepemerintahan daerah dari asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi atau dikenal dengan
era otonomi daerah. Sejalan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia untuk dapat
menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and
clean government), yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan
kapabilitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah, telah merubah paradigma fungsi pengawasan
sebagai salah satu instrumen manajemen birokrasi. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan fungsi pengawasan tidak lagi terkesan hanya
mencari kesalahan saja (watchdog). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran
baru (new paradigm) Inspektorat Daerah terbagi atas 2 (dua) peran, yakni:
1. Melaksanakan pengawasan atas urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk
menjamin agar Pernerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya penanganan
pengaduan masyarakat sebagai wujud kontrol sosial.
(PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Daerah).
2. Memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengawasan Intern melalui perwujudan peran
APIP yang efektif.
(PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus:
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
Salah satu agenda nasional dalam RPJMN tahun 2010-2014 adalah Perbaikan Tata
Kelola Pemerintahan yakni Reformasi Birokrasi yang ditetapkan menjadi Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
36
dioperasionalisasikan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014. Sasaran keberhasilan reformasi birokrasi yang
berkenaan dengan fungsi pengawasan daerah adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN dengan indikator kinerja Opini WTP daerah tercapai 60% pada tahun 2014.
Sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui program-program berorientasi hasil
(result oriented programs) yakni:
1. Program Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Pengawasan dan
Pemberantasan Korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah Laporan Monitoring TLHP
instansi, Laporan penyaluran dan pemantauan pengaduan masyarakat serta laporan
kormonev secara periodik.
2. Program Penguatan Pengawasan terdiri dari Program Penerapan SPIP pada Pemda
dengan hasil Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Program Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance dan Consulting dengan hasil yang diharapkan Peningkatan kualitas
pertanggungjawabanpengelolaan keuangan negara.
Sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah diterbitkan
Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014. Sasaran keberhasilan Stranas PPK adalah peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK
Indonesia yang pada tahun 2011 adalah sebesar 3,0 dari nilai maksimal 10 (rendah) ditargetkan
meningkat pada tahun 2014 menjadi nilai 5,0.
Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim dalam hal ini Inspektorat Provinsi
Kaltimyang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah:
1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi
APIP.
2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan
Dari uraian di atas, maka kebijakan nasional dan kebijakan provinsi Kaltim yang harus
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang pada tahun 2013 dapat dirumuskan sbb:
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
37
Tabel 3.1. Telaahan kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Kebijakan Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah
NO. RKP TAHUN 2015 RENJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALTIM TAHUN 2013
RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2013 RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2013
1. Implementasi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.
Terwujudnya penyelenggaraan
pengawasan intern pemerintah yang
terintegrasi efisien dan efektif
Terwujudnya penerapan dan
peningkatan kualitas hasil pengawasan
internal Pemerintah Kota Bontang yang
efektif dan efisien 2. Penerapan Sistem Pengawasan Intern sebagai
Quality Assurance dan Consulting
3. Opini Laporan Keuangan WTP Terselenggaranya SPIP di lingkungan
pemerintah Kota Bontang
Terwujudnya akuntabilitas keuangan
daerah Pemerintah Kota Bontang
yang baik
4. Penguatan pengawasan melalui penerapan SPIP Meningkatnya implementasi SPIP pada
Pemkot Bontang
6. Penanganan kasus pengaduan masyarakat Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan Kota Bontang
7. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pengawasan melalui Penyelesaian TLHP
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pengawasan yang komprehensif dengan APIP lainnya
Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan
8. - - Terwujudnya kemampuan aparatur pengawas dalam kegiatan pengawasan tertentu
Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan
9. - - Terwujudnya ketatalaksanaan yang modern, efisien, efektif berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kinerja manajemen internal kantor dalam rangka tugas pengawasan
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
38
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan
pemerintah Kota Bontang tahun 2013 terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016,
maka Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) tahun 2013. Adapun
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Tahun 2013 sebagaimana terlampir pada
lampiran 3.2.
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
39
Tabel 3.3 Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) Inspektorat Daerah Tahun 2015
No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang
a. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah daerah Kota Bontang
a.1. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori Baik
80%
a.2. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti
95%
a.3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP
100%
b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik
b.1. Persentase kesesuaian LKPD terhadap SAP 97%
b.2. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya
35%
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang
Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori Cukup Baik
90%
2. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (prinsip good governance) di lingkungan pemerintah Kota Bontang
a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) Kota Bontang
Presentase sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah selesai ditindaklanjuti
100%
b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM
2 SKPD
c. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang
Jumlah SKPD yang memiliki profil PMPRB yang Baik 22 SKPD
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
40
No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
d. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang responsif
Presentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti
100%
e. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang
e.1. Jumlah penyelesaian DA SKPD (kumulatif) 6 SKPD
e.2. Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan Penilaian Risiko dengan metoda CSA
50%
e.3. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti
100%
3. Meningkatkan kinerja manajemen internal Inspektorat dalam rangka efektivitas penyelesaian tugas pengawasan daerah
a. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP 24 Jabfung
APIP
b. Terwujudnya efektivitas perencanaan pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah
b.1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016
100%
b.2. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu
100%
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
41
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan RKPD Kota Bontang tahun 2013, Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun
2011-2016, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Inspektorat Daerah di tahun 2013
sbb:
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan perkantoran dan
kepegawaian dalam rangka tugas pengawasan dengan kegiatan antara lain:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
d. Penyediaan ATK;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja;
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
l. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memadai
dalam rangka tugas pengawasan, dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas pegawai dengan kegiatan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan tugas pembinaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah Kota Bontang dengan kegiatan antara lain:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
42
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan internal keuangan, penganggaran,
perencanaan program dan evaluasi kinerja dalam rangka tugas pengawasan, dengan
kegiatan antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Program Urusan Wajib
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pengawasan intern dan pemanfaatan hasil
pengawasan intern pemerintah Kota Bontang yang terintegrasi, efektif, efesien dan tepat
waktu, dengan kegiatan antara lain:
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
d. Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS;
e. Optimalisasi dan Evaluasi LHKPN bagi Penyelenggara Negara Kota Bontang;
f. Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
g. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah;
h. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan;
i. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
j. Monitoring dan Evaluasi Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004;
k. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RAD-PK Kota Bontang
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas
Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan sistem informasi pengawasan yang
handal berbasis teknologi informasi, dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan serta kegiatan Implementasi SIMWASDA
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
43
4. Program Penyelenggaraan SPIP
Program ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi SPIP pada Pemerintah Kota
Bontang dengan kegiatan:
a. Penyusunan Grand Design SPIP
b. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Kota Bontang
c. Pelaksanaan Infrastruktur SPIP
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
44
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
45
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
46
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
47
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
48
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
49
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
50
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
51
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
52
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
53
RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015
54
BAB IV
P E N U T U P
RENJA menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan
terkait dengan pengawasan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk
menciptakan Good Governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai tujuan otonomi
daerah dalam arti luas. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah Program
Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program
Inspektorat Daerah Kota Bontang.
RENJA Inspektorat Daerah Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun
2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Inspektorat Daerah. Sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota
Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan
dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf
Inspektorat Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
dimasa datang.
SKPD : Inpektorat
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib 0
1 20.05 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20.05 01 Program Pelayanan Jasa
Administrasi Perkantoran
Persentase
penyelesaian urusan
ketatausahaan dan
kepegawaian sesuai
standar dan tepat
waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
penyelesaian
pengelolaan keuangan
dan aset sesuai kaidah
dan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012
Kota Bontang
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
Persentase
penyelesaian
pelayanan dukungan
operasional kerja dan
rumah tangga kantor
sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kegiatan surat
menyurat yang
dilaksanakan selama 12
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran
tagihan telepon dan
internet secara tepat
waktu selama 12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Persentase jumlah
perijinan kendaraan
dinas yang diselesaikan
secara tepat waktu
sebanyak 20 unit
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK
yang terpenuhi selama
12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan yang
dipenuhi selama 12
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan
komponen instalasi listrik
dan penerangan selama
12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang dilaksanakan
sebesar 100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah tangga
kantor yang dipenuhi
selama 12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kebutuhan media
massa yang terpenuhi
selama 12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pemenuhan
bahan kebutuhan dapur
selama 12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan
konsumsi tamu
kedinasan selama 12
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Presentase jumlah
kegiatan rapat dan
koordinasi yang diikuti
sesuai kebutuhan
selama 12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai Non
PNS yang melaksanakan
kegiatan administrasi
perkantoran sebanyak 2
orang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah penyelesaian
penilaian angka kredit
jabfung APIP secara
tepat waktu sebanyak 12
jabfung APIP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rasio sarana dan
prasarana yang
tersedia dengan
kebutuhan pegawai
sesuai standar kualitas
pelayanan yang baik
sebesar 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas yang
dilaksanakan sebanyak 1
unit
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah perawatan
gedung kantor yang
dilaksanakan selama 12
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dirawat secara rutin
selama 12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor
yang dirawat selama 12
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat partisipasi staf
Inspektorat dalam
mengikuti peringatan
hari-hari tertentu
dengan kategori
"memuaskan"
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Presentase jumlah
pengadaan pakaian
khusus yang
dilaksanakan sesuai
kebutuhan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20.05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase pegawai
yang mengikuti diklat
fungsional, diklat teknis,
dan diklat subtantif
pengawasan sesuai
kebutuhan dan
kompetensi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Persentase aparat
pengawas yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Persentase pejabat
pengelola keuangan
SKPD yang mengikuti
bimtek
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat representasi
SAKD dan SAKIP
Inspektorat Daerah
dengan kategori
"Sangat Baik"
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase konsistensi
capaian kinerja
tahunan Inspektorat
Daerah dengan
penugasan RPJMD
Kota Bontang 2011-
2016
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase jumlah
penyelesaian
penugasan
pengawasan atas
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah Kota Bontang
secara tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Laporan realisasi
anggaran semesteran
dan prognosis yang
diterbitkan sebanyak 1
laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
yang diterbitkan
sebanyak 1 laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 06 10 Penyusunan Renja SKPD jumlah RENJA
Inspektorat tahun 2015
yang diterbitkan
sebanyak 1 laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah LAKIP
Inspektorat yang
diterbitkan sebanyak 1
laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 06 30 Review Renstra SKPD Jumlah laporan review
Renstra SKPD yang
disusun sebanyak 1
laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Presentase jumlah
SKPD yang tingkat
ketaatan pelaksanaan
tugas dan fungsi
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah terhadap
peraturan perundang-
undangan dengan
kategori Baik
80%
Rasio temuan BPK
yang telah selesai
ditindaklanjuti
95%
Persentase
penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi
hasil pengawasan
APIP
100%
Presentase kesesuaian
LKPD Kota Bontang
terhadap SAP
97%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
Persentase penurunan
jumlah temuan
ketidakpatuhan
peraturan perundang-
undangan keuangan
daerah dibandingkan
tahun sebelumnya
35%
Presentase jumlah
SKPD yang
akuntabilitas
kinerjanya dengan
kategori Baik
70%
Presentase sasaran
RAD PPK Kota Bontang
yang telah selesai
ditindaklanjuti
100%
Jumlah SKPD yang
telah berpredikat ZI
menuju WBK/WBBM
2 SKPD
Jumlah SKPD yang
telah memiliki profil
PMPRB yang Baik
22 SKPD
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD
s/d Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1 20.05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
Jumlah penugasan
pengawasan yang telah
diselesaikan sesuai
PKPT sebanyak 45
SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 20 02 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah LHR RAPBD
tahun 2015 yang
diterbitkan sebanyak 1
laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20.05 20 06 Tindak lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Jumlah laporan
pemuktahiran data TLHP
PKPT reguler Kota
Bontang TA. 2013 yang
diterbitkan sebanyak 1
laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program
dan Kegiatan s/d
Tahun
Berjalan
(Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target
Top Related