BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...
-
Upload
nguyencong -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...
R E N J A 2 0 1 8
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan
menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap
organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban
tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang
tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai
rencana kerja tahunan.
Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi
kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD), yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program
atau kegiatan serta pendanaannya.
Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018 merupakan
rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta
pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan
tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang
penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh
masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD
dan dokumen lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam
Renja telah disinkronisasikan dengan Rancangan Awal , Rensrta dan
dokumen lainnya.
R E N J A 2 0 1 8
Page 2
Selanjutnya Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2018 nantinya sebagai
tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ).
1.2 Landasan Hukum.
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten
Blitar ini adalah :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
( lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara
Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
R E N J A 2 0 1 8
Page 3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk
memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan target prioritas yang akan
dicapai pada tahun mendatang. Sedangkan tujuan yang dicapai dari
penyusunan renja ini adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2016 - 2021
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan
datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan
program dan kegiatan OPD
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun
dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan
pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam OPD maupun RPJMD.
R E N J A 2 0 1 8
Page 4
1.4 . Sistimatika Penulisan Renja.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
2.3 Isu-isus penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
R E N J A 2 0 1 8
Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Tahun lalu.
Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2016 terdiri dari
5 ( Lima ) program dan 21 kegiatan. Pada tahun 2016 Inspektorat
memperoleh dana sebesar Rp. 9.230.830.600,- yang digunakan untuk
belanja tidak langsung sebesar Rp.2.869.889.000,- yang digunakan untuk
belanja gaji dan tunjangan PNS Inspektorat Kabupaten Blitar dan belanja
Langsung sebesar Rp.6.360.941.600,- yang digunakan untuk pembiayaan
program dan kegiatan tahun 2016. Dari total anggaran belanja langsung
yang dialokasikan sebesar Rp. 6.360.941.600,- terealisasi sebesar 80,61 %
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Renstra
2016 - 2021 dimana Renstra periode 2016 telah mengalami revisi. Dari
beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih banyak
program dan kegiatan yang tergetnya tidak dapat terpenuhi 100 %
diantaranya adalah :
a. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal.
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana
maupun fisiknya tidak memenuhi target yang ditetapkan ± 87,99 % .
penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan tidak semua
pendidikan dan pelatihan dapat diikuti.
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya
hanya tercapai 36,79 %. Penyebab tidak tercapainya target
dikarenakan alokasi dana cetak tidak digunakan keseluruhan
mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi.
R E N J A 2 0 1 8
Page 6
c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Kegiatan pengawasan Internal Secara berkala
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan
targetnya tercapai 93,73 %.
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya
tercapai 75,92 %. Penyebab tidak tercapainya target 100 %
dikarenakan memang sebenarnya Inspektorat tidak specifik
mentargetkan untuk terjadinya kasus, namun berdasarkan realisasi
tahun lalu antara 60 sampai 70 kasus yang masuk di Inspektorat
yang harus ditangani. Untuk itu Inspektorat mengharapkan agar
kedepannya terjadi penurunan terhadap PNS yang melakukan
pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin PNS maupun kasus
perceraian PNS.
Kegiatan Inventarisasi, pelaporan dan pemutakhiran Data TLHP.
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya
tercapai 79,04 %. Penyebab tidak tercapainya target 100 %
dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang
disediakan untuk konsultasi dan koordinasi tidak terserap seluruhnya
mengingat prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi.
Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil pengawasan Eksternal
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasinya
belum mencapai target yang diharpkan. Hal ini disebabkan uang
lembur yang disediakan tidak terserap.
Kegiatan Rapat Koordinas pengawasan.
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasinya
belum mencapai target yang diharapkan yaitu 35,48 %. Hai ini
disebabkan karena rapat koordinasi yang direncanakan dilaksanakan
2 kali dalam satu tahun namun karena waktu yang tidak
memungkinkan maka rapat koordinasi hanya dilaksanakan satu kali.
R E N J A 2 0 1 8
Page 7
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPK.
Dari capaian program dan kegiatan realisasinya belum memenuhi
target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan pedoman
pelaksanaan RAD-PPK dari Pusat yaitu SE.Menteri Dalam Negeri
Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman pelaksanaan Aksi
Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun
2016 dan Tahun 2017 yang baru terbit pada tanggal 21 November
2016 sehingga RAD-PPK yang telah dianggarkan di tahun 2016
belum dapat dilaksanakan dan baru terserap untuk koordinasi dan
konsultasi sebesar 19,90 %.
Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Daerah.
Dari hasil evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan Reviu
Laporan keuangan Daerah realisasinya telah tercapai 96,97 % dan
fisiknya telah tercapai 100 %.
Kegiatan Pengendalian Disiplin Aparatur.
Dari evaluasi terhadap capaian laporan program kegiatan
realisasinya hanya tercapai 58,93 %. Hal ini disebabkan karena
untuk persediaan dana untuk makan minum rapat tidak diserap
karena bertepatan dengan bulan romadhon.
Kegiatan Reviu Perencanaan Pembangunan ( Reviu
RPJMD,RKPD,LKJiP,KUA-PPAS, dan RKA-SKPD )
Dari hasil evaluasi terhadap capain program dan kegiatan capaiannya
tidak mencapai 100 % hanya 71,81 % .Hal tersebut dikarenakan
untuk evaluasi LAKIP dilaksanakan melalui sampling.
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Desa.
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan
realisasinya tercapai 84,27 % dan fisiknya tercapai 100 %.
R E N J A 2 0 1 8
Page 8
Kegiatan Pengawasan Khusus dana BOS, DAK Bansos dan Hibah,
Dari hasil evaluasi program dan kegiatan realisasi tercapai 49,49 %.
Hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di Inspektorat.
Untuk lebih jelasnya akan kita rangkum dalam tabel sebagai berikut :
R E N J A 2 0 1 8
Page 9
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Blitar
NO. PROGRAM /KEGIATAN
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Kepuasan Aparatur
100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100%
Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 100% 100% 100%
2 Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi.
100% 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah prasarana yang berfungsi baik.
100% 100% 12 bulan 12 bulan 100 % 100% 100% 100%
3 Program Pengembangan system perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen perencanaan Laporan keuangan dan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu.
100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100%
Penyususnan laporan kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan
38 Lap 38 Lap 24 Lap 24 Lap 100% 24 Lap 100% 100%
R E N J A 2 0 1 8
Page 10
kinerja dan keuangan yang disusun.
4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur
100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan pelatihan Formal
Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti Bimtek.
38 Org 38 Org 43 Org 41 Org 95,34% 100% 100% 100%
Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur
Jumlah aparatur inspektorat yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur.
43 Org 43 Org 43 Orng 43 Orng 43 Org 100% 100% 100%
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kebijakan KDH
Persentase OPD tidak terdapat temuan material
85% 85% 80 Persen 80 Persen 100% 100% 100% 100%
Kegiatan pengawasan Internal secara berkala
Jumlah OPD yang diadakan pengawasan dan pembinaan
85% 85% 60 OPD 60 OPD 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Inventarisasi pelaporan dan pemutakiran data laporan hasil pengawasan
Tersususnnya data informasi TLHP
100% 100% 316 LHP 316 LHP 100% 204 Opd 100% 100%
Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Persentase Rekomendasi Temuan pemeriksaan yang selesai di tindak lanjuti
100% 100% 100 Persen 100 Persen 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan (RAKORWAS)
Persentase OPD yang menindak lanjuti temuan pemeriksaan inspektorat
100% 100% 2 kali 2 Kali 100% 2 kali 100% 100%
Kegiatan pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD-PPK)
Pemenuhan jumlah Rencana Aksi selama 1 tahun.
8 Aksi 8 Aksi Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
6 Aksi 6 Aksi 100% 100%
Kegiatan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKD)
Laporan keuangan pemerintahan Daerah yang direviu.
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100% 100%
Kegiatan Pengendalian Disiplin Aparatur
Jumlah SKPD yang dilakukan Sidak paska cuti hari raya idul fitri
100% 100% 90 OPD 90 OPD 100% 90 OPD 100% 100%
R E N J A 2 0 1 8
Page 11
Kegiatan Reviu RPJMD,LKJIP,RKPD,KUA-PPAS ,KUA-PPASP,RKAP , RKA Tahun mendatang, Evaluasi LAKIP OPD.
Jumlah Dokumen perencanaan yang direviu.
Tidak ada Tidak ada 7 Dok 7 Dok 100% 7 Dok 100% 100%
Kegiatan Pengawasan Urusan pemerintahan Desa
Jumlah desa yang diadakan pengawasan dan pembinaan
100% 100% 112 Desa 112 Desa 100% 108 Desa 100% 100%
Kegiatan Verifikasi LHKASN Jumlah ASN yang telah melaporkan hasarta kekayaannya ( 3.650 )
Tidak ada Tidak ada 1060 ASN 1060 ASN 100% 6217 ASN 100% 100%
Kegiatan Pengawasan Khusus dana BOS,DAK, Bansos dan Hibah.
Jumlah OPD yang menerima dana BOS,DAK,Bnasos dan Hibah yang dilakukan pengawasan
24 OPD 24 OPD 24 OPD 24 OPD 100% 24 OPD 100% 100%
Kegiatan Pemantauan /pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rapat/pertemuan diluar kantor.
Jumlah OPD yang melaporkan kegiatan rapat diluar kantor.
Tidak ada Tidak ada 100 Persen 100 Persen 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Sosialisasi penanganan kasus pengaduan.
Jumlah masyarakat yang paham terhadap proses penanganan kasus pengaduan.
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada -
150 Peserta 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi Pengendalian Grativikasi
Persentase tingkat pelanggaran gratifikasi bagi PNS danmasyarakat.
Tidak ada Tidak ada 150 Org 150 Org 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan Pungli (SABER PUNGLI )
Persentase penurunan PNS yang terlibat pungli
Tidak ada Tidak ada
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Persentase kasus yang tertangani
100% 100% 100 Persen 100 Persen 100% 100% 100% 100%
R E N J A 2 0 1 8
Page 12
2.2. Analisis Kinerja Inspektorat.
Tabel .2.2
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar.
NO Indikator Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Nilai Sakip CC CC B BB A A
2 Peringkat penilaian LPPD se Jawa Timur 36 30 30 20 20 10
3 Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Tabel 2.3
Indikator sasaran SKPD/IKU
NO Indikator Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.
Persentase OPD yang dilakukan pengawasan dan Pembinaan..
60
60
80
80
100
100
2.
Tingkat Penyelesaian Tugas setelah mengikuti peningkatan Kapasitas SDM
100 100 100 100 100 100
Dari dua tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator sasaran
RPJMD ditahun 2016 untuk Nilai Sakip CC dan Opini untuk laporan
keuangan daerah Wajar Dengan Pengecualian ( WDP) .
Dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 nanti Inspektorat mentargetkan untuk
Nilai Sakip menjadi BB dan perolehan Opini BPK dengan Wajar Tanpa
Pengecualian atau WTP dapat dipertahankan , sedangkan untuk indikator
sasaran Kinerja Inspektorat pada tahun 2018 akan mencapai ± 80 % SKPD
yang bebas temuan material dan apa yang dicita-citakan Inspektorat yaitu
meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan
akuntabel dapat terwujud.
Jumlah Temuan pemeriksaan pada tahun 2016 ditergetkan 1540 temuan,
capaian kinerjanya 1231 temuan.
R E N J A 2 0 1 8
Page 13
Rendahnya realisasi jumlah temuan juga menggambarkan tingginya tingkat
kesadaran OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih
dan berwibawa. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya pelaksanaan
pengawasan internal serta pembinaan oleh APIP Inspektorat serta
meningkatnya pemahaman OPD tentang peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga penyimpangan yang diketahui pada tahun
sebelumnya tidak terjadi lagi.
2.3. Isue-isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal yang kritis yang
terkait dengan pelayanan.
Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dalam
pelaksanaan tugas dibidang pengawasan maka ditetapkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan ( PKPT) dan untuk tahun 2018 direncanakan
sebanyak 179 Obyek Pemeriksaan yang terdiri dari :
- pemeriksaan reguler Desa sebanyak 108 obrik,
- pemeriksaan SKPD sebanyak 47 obrik
- pemeriksaan dana BOS,DAK Bansos dan Hibah sebanyak 24 lokus.
Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yaitu dengan meningkatkan
pengawasan dan pembinaan, konsultasi dan evaluasi TLHP serta
melakukan reviu terhadap laporan keuangan dan reviu terhadap dokumen
perencanaan pembangunan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi OPD
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, ditemui
beberapa permasalahan dan hambatan diataranya :
1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang.
2. Tidak sebandingnya tenaga yang tersedia dengan beban kerja.
3. Latar belakang personil yang bervariasi.
R E N J A 2 0 1 8
Page 14
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Adanya peraturan yang selalu berubah-ubah
OPD masih menganggap Inspektorat belum melakukan
pembinaan namun menganggap Inspektorat sebagai pencari
kesalahan
Peluang
Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan
Korupsi (KKN) melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana
korupsi.
Kesadaran dan keberanian masyarakat Untuk melaporkan adanya
penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat
sudah semakin meningkat.
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.
Beberapa hal yang menjadi catatan dari hal tersebut diatas diantaranya
adalah :
1. Perlunya komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam penegakan
penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan bebas KKN.
2. Melaksanakan pengendalian intern antara pimpinan dan staf di masing-
masing OPD ( SPIP )
3. Pengadaan Barang dan jasa menggunakan sistem online.
4. Perlunya kesadaran OPD dalam menindak lanjuti hasil temuan
pemeriksaan baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dan
lebih tertib dalam pengelolaan keuangan negara / daerah dengan
kewajiban setor kepada negara atau daerah serta pelanggaran terhadap
prosedur dan tata kerja lainnya.
R E N J A 2 0 1 8
Page 15
2.4. Reviuu terhadap Rancangan Awal RPJMD
Berdasarkan evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten
Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2017,
program indikatif di tahun 2018 yang bersifat lintas wilayah dan strategis
dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan
pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025,
telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi
Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu
kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan
dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021
maka Tema RKPD Tahun 2018 adalah “Penguatan SDM dan usaha mikro
serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang
berwawasan lingkungan dengan disukung peningkatan infrastruktur.” Dari
tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2018
sebagai berikut :
1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan
wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam
Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan
Renstra SKPD, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar mengusulkan
5 program yang terdiri dari 21 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan
yang masuk ke dalam RKPD diharapkan bisa dilaksanakan semuanya
dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2018
yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Blitar :
R E N J A 2 0 1 8
Page 16
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
Target Pagu Indikatif PROGRAM/KEGIA
TAN LOKASI
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
Target Kebutuhan Dana
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab Blitar
Persentase Kepuasan Aparatur
100% 900.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab Blitar
Persentase Kepuasan Aparatur
100% 900.000.000
Penyediaan dan
peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
5 jenis 900.000.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
5 jenis 900.000.000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
78% 400.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
78% 400.000.000
Penyediaan dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
291 unit
400.000.000 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
291 unit 400.000.000
3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab Blitar
Persentase Aparatur yang mengikuiti kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
100% 750.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab Blitar
Persentase Aparatur yang mengikuiti kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
100% 750.000.000
R E N J A 2 0 1 8
Page 17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek
42 psrt
750.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek
42 psrt 750.000.000
Program
Perencanaan,penganggaran ,pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
Kab. Blitar
Persentase Dokumen Perencanaan Laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu.
100% 45.000.000 Persentase Dokumen Perencanaan Laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu.
Kab. Blitar
Persentase Dokumen Perencanaan Laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu.
100% 45.000.000
Kegiatan
Perencanaan,penganggaran ,pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.
24 45.000.000 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.
24 45.000.000
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kebijakan KDH.
Persentase OPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset.
4.860.366.000 Persentase OPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset.
Jumlah OPD yang bebas temuan material.
100% 4.860.366.000
R E N J A 2 0 1 8
Page 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat
daerah, pada Bab II Pasal 2 point 1 dinyatakan bahwa Inspektorat adalah unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tidak mengakomodir usulan
Program dan Kegiatan masyarakat.
R E N J A 2 0 1 8
Page 20
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana yang diminta dalam bab ini yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat telah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam pelaksanaan pengawasan, untuk menciptakan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN, Inspektorat telah melakukan upaya semaksimal
mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada OPD
Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan
pegawai dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan.
2. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja OPD, Desa, BUMD, dan
objek pengawasan lainnya
3. Peningkatan pengetahuan melalui Bimtek, Diklat dan pelatihan guna
meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawas.
Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Blitar
Inspektorat telah menindak lanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi
Pencegahan dan pemberantasan Korupsi ( PPK ) Pemerintah Daerah.
Fokus Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( PPK ) sesuai lampiran
Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu Pembentukan Kelembagaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) bagi Pemerintah yang belum
R E N J A 2 0 1 8
Page 21
membentuk kelembagaan PTSP. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
dan pengelolaan Barang dan Jasa.
Sebagai penyelenggara pemerintah dibidang pengawasan Inspektorat
mempunyai peran di bidang pengawasan yaitu dengan melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan dari Aksi Percepatan Pemberantasan
Korupsi yang di Rencana Aksikan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Blitar yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran dan target
kinerja pada Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat adalah :
3.2.1. T u j u a n :
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah.
3.2.2. Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.
R E N J A 2 0 1 8
Page 22
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja Tahun ke- ( % )
2017 2018 2019 2020 2021
1
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.
1. Nilai SAKIP
2. Opini BPK
3. Peringkat
LPPD
CC
WDP
36
B
WDP
30
B
WTP
30
A
WTP
20
A
WTP
100
3.3 Program dan Kegiatan Terhadap penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi
pertimbangan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu
anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
tahun 2018.
Inspektorat merencanakan 5 ( lima ) program dan 21 kegiatan antara lain :
R E N J A 2 0 1 8
Page 23
PROGRAM /KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2018.
Program/Kegiatan Inspektorat Tahun 2018 (2)
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 900.000.000 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran. 900.000.000
2 Program Penigkatan Sarana dan Prasara
Aparatur. 400.000.000
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
400.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur. 750.000.000
1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur / Pejabat Fungsional
400.000.000
2. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Inspektorat
350.000.000
4 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
45.000,000
1. Kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
4.860.366.000
1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala 853.266.000 2. Kegiatan Inventarisasi Pelaporan dan
Pemutakhiran Data Laporan Hasil Pengawasan 56.205.000
3. Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal
247.160.000
4. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan 62.400.000 5. Kegiatan pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah dan Pemberantasan Korupsi RAD-PPK 122.159.000
6. Kegiatan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah ( LKPD )
81.585.000
7. Kegiatan Pengendalian Disiplin Aparatur 15.000.000 8. Kegiatan Reviu Perencanaan Pembangunan
(RPJMD, RKPD,LKJIP,KUA-PPAS P, KUA-PPAS, RKA-P, RKA dan Evaluasi LAKIP OPD)
447.152.200
9. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa.
1.056.636.000
R E N J A 2 0 1 8
Page 24
10. Kegiatan Verifikasi LHKASN 188.420.000 11. Kegiatan pengawasan Khusus Dana
BOS,DAK,Bansos dan Hibah. 324.480.000
12. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan / rapat diluar kantor
112.202.800
13. Kegiatan penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
443.700.000
14. Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus Pengaduan
150.000.000
15. Pencegahan dan Pemberantasan Sapu Bersih Pungutan Liar ( SABER PUNGLI )
500.000.000
16. Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi ( UPG ).
200.000.000
TOTAL ...........................................................
6.955.366.000
R E N J A 2 0 1 8
Page 25
B A B IV
P E N U T U P
Reencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2018
merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang
disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana
Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan tahunan yang disusun
berdasarkan kepada rencana Strategis ( Renstra ) dan Tupoksi Inspektorat
sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan proiritas bagi
Inspektorat.
Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis
kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitment yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas tugas
pengawasan.
3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) yang
dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah
disesuaikan, walaupun dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran
dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan
tetap akan dilaksanakan.
4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam
peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM )
5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Bupati
Blitar.
R E N J A 2 0 1 8
Page 26
Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Blitar tahun 2018 dapat memberikan arah dan pedoman bagi
penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat sehingga apa yang menjadi
tujuan dan sasaran Inspektorat bisa terwujud.
Blitar, 2017
Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BLITAR
DRS TOTOK SUBIHANDONO,MSi Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198203 1 009