POLICY IMPLICATIONFadhillah Azhar | Januarta Dwi | Rebecca TheodoraLucky Mutiara | Safira Chairunisa | Mohammad Taufiq
1
INTRODUCTION.Ketidaksetaraan ruang telah lama menjadi masalah di Kabupaten Blitar, yang dihuni oleh sekitar 1.270.000 orang pada tahun 2009.Blitar Utara > Blitar Selatan.Diparitas dalam hal:
Ketimpangan spasial dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara unit-unit spasial dari daerah yang dapat dirasakan oleh orang-orang.”(untuk diskusi lebih lanjut tentang definisi, lihat Kanbur dan Venables 2005; Kim 2008; Li Wei dan 2010; Slater 1975; Zeng dan Zhao 2010; Combes dkk. 2011).
“
Prinsip Equitydalam Pembangunan Wilayah• Hamlin dan Lyons (1996:20) menekankan equity dan
equality adalah jika terjadi gap antar pendapatan bersama semakin melebar atau jika seseorang merasa tidak adil maka kepercayaan akan memudar dan mengakibatkan ketidakstabilan.
• Ketidaksamarataan bukanlah masalah jika didalam prosesnya tidak terjadi ketidakadilan.
• Kesamarataan tidak bisa diaplikasikan kedalam setiap hal, bergantung kepada situasi yang ada, jenis barang apa dan pelayanan apa yang bisa didistribusikan secara rata.
• Dalam pengembangan wilayah, wilayah yang memeiliki sumberdaya besar akan mempunyai masalah yang mendalam dalam mendefinisikan ketidaksamarataan.
Prinsip Equitydalam Pembangunan Wilayah• Sugiri (2009) menyatakan bahwa equity
adalah adil dalam proses pembangunan dan justice yaitu dalam mendistribusikan hasil.
• Perlu mempertimbangkan keberagaman manusia, tingkat fokus terhadap perannya (Sen, 1992).
• Fairness sesuai jika semua pelaku pembangunan saling berbagi kesempatan yang sama dalam memenuhi peran mereka masing-masing.
• Hanya beberapa jenis kepentingan yang harus disdistribusikan secara rata, terutama mengenai kebutuhan pokok manusia.
Mengapa AturanInverted U-
ShapeTidak Terlaksana
Pada teori ini pembangunan dengan investasi besar tidak dapat didstribusikan secara merata ke seluruh wilayah dan tentunya membutuhkan dana yang besar serta hanya pada lokasi tertentu.
CASEIN INDONESIA
Praktek-praktek pembangunan daerah di Indonesia selalu mendukung investor besar sementara stakeholder kecil telah diabaikan.(Mubyarto 1998; Kuncoro 2005 ) • Dualisme terjadi dalam ketimpangan
penyediaan Infrastruktur dan fasilitas umum.• Kegagalan pemerataan pembangunan. Terjadi
ekonomi ganda, yaitu yang produktif diduduki oleh sebagian kecil dari populasi dan yang kurang produktif terlibat oleh mayoritas.
• Membutuhkan pekerja terampil karena kemajuan teknologi sehingga prioritas pada masyarakat berpendidikan tinggi.
• Menurut Kuncoro (2005) : Melalui upaya intervensi pemerintah yang tepat dan mengusulkan langkah-langkah yang tepat untuk para pemangku kepentingan lain dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan spasial dan bagaimana peranan mereka.
KASUS DI INDONESIA:Upaya Mengurangi Ketimpangan
• Faktor yang mempengaruhi ketimpangan spasial dan bagaimana mekanisme kerja dapat diidentifikasi melalui investigasi pada dua kegagalan ekuitas. Dikatakan bahwa kegagalan ekuitas adalah inti dari mekanisme pembangunan yang membuat Peraturan Inverted U-Shape tidak bekerja.
PREPOSISI
Persiapan terdiri dari tinjauan pustaka dan desain penelitian.1
METODOLOGI
Setelah memiliki desain penelitian, konfirmasi proposisi dimulai dengan observasi dan pengumpulan data dari lapangan.
Menyusun, sistematisasi, dan menganalisis data dan informasi.
Menyimpulkan dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan.
2
43
SAMPLINGThe Worse-Off
• Orang-orang worse-off adalah mereka yang tidak mendapatkan keadilan dalam proses pembangunan dan distribusi manfaat.• Sulit untuk mengindentifikasi populasi
worse-off dengan keterbatasan sumber daya.• Kuesioner untuk orang-orang worse-off
dibagikan secara acak kepada rumah tangga miskin.• Digunakan rumus Solvin untuk mencari
ukuran sampel dan didapatkan nilai 99,77, dibulatkan menjadi 100 rumah tangga miskin di Blitar.
• Berdasarkan data sekunder, ketimpangan spasial di Blitar hanya terlihat dari 2 aspek, yaitu :
1. Distribusi jumlah penduduk (Kepadatan Penduduk)
2. Tingkat aksesibilitas• Sementara itu, ketimpangan juga dapat
dilihat dari aspek ekonomi dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana umum.
SPATIALINEQUALIT
Yin the Blitar
Region:An Initial
Discussion
POVERTY LEVELSKabupaten Blitar
Kegagalan Keadilandalam Distribusi Manfaat
Untuk memahami persepsi masyarakat tentang isu – isu keadilan dilakukan dengan random sampling sebanyak 100 sampel dari rumah tangga miskin di Kabupaten Blitar dengan tingkat ketelitian 90 % menghasilkan bahwa kegagalan keadilan berkaitan dengan isu ketenagakerjaan sangat tinggi dan layanan infrastruktur di tingkat sedang baik di Utara dan Selatan.
ASPEK PENENTUPersepsi Isu Kesetaraan
Kesempatan KerjaKesempatan kerja di Blitar Utara lebih besar daripada di Blitar Selatan akibat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik. Hal ini dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat di Blitar Selatan karena bisa saja merampas kesempatan mereka.
PerpajakanKewajiban membayar pajak dianggap benar dan penting, namun masyarakat mengganggap terjadi kemungkinan mengenai penyalahgunaan pajak untuk tujuan pengembangan dan distribusi
12
Jaminan SosialTidak ada tunjangan sosial untuk masyarakat tidak mampu di Blitar (worse-off people).
Upah MinimumKeputusan mengenai standar upah minimum dianggap adil oleh sebagian penduduk di Blitar.
Layanan PendidikanLayanan pendidikan belum mampu dijangkau oleh masyarakat miskin baik di Utara maupun Selatan Blitar.
345
Infrastruktur DasarKetidakpuasaan dan Keadilan dirasakan keduanya, pada Blitar Utara terjadi ketidakmerataan listrik sedangkan Selatan ketidakmerataan air bersih.
Pelayanan KesehatanTerdapat ketimpangan dimana pelayanan kesehatan beraglomerasi di Kota Blitar.
PerumahanParadigma pemerintah baru-baru sebagai fasilitator, bukan sebagai penyedia.
678
ConclusionDisarankan pemerintah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merumuskan kebijakan setaip daerah Blitar bagian Utara dan Sealatan, yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:
1. Jaminan Sosial2. Job Kesempatan3. Upah Minimum4. layanan
Pendidikan
5. Perpajakan6. Infrastruktur
Dasar7. Pelayanan
Kesehatan8. Perumahan MBR
No Aspek Pertimbangan Penting1 Jaminan
Sosial- Ini adalah prioritas utama untuk bagian Utara & Selatan- Memprioritaskan keterjangkauan pendidikan dan pelayanan kesehatan- Mengintegrasikan CSR ke dalam aspek- Pemberantasan korupsi
2 Kesempatan Kerja
- Kedua prioritas baik bagi bagian Utara dan Selatan- Pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja terkait kegiatan ekonomi- Kebijakan untuk mendorong harapan rakyat - Pemberantasan korupsi
3 Layanan Pendidikan
- Prioritas ketiga untuk Selatan & keempat untuk Utara- Keterjangkauan terhdap pelayanan pendidikan menurun signifikan- Prograam yang inovatif untuk memberikan bantuan pada daerah lebih buruk- Mengintegrasikan dengan skema jaminan sosial- Pemberantasan korupsi adalah suatu keharusan
4 Upah Minimum
- Prioritas ketiga untuk Utara (Kota Blitar), sementara prioritas keempat untuk Selatan(Kabupaten Blitar)- Pemerintah provinsi dn daerah harus turun tangan- Meningkatkan upah minimum- Penegakan hukum yang lebih efektif
5 Perpajakan - Kesadaran masyarakat tentanf fungsi pajak- Ketersediaan masyarakat dikenakan pajak- Tarif pajak yang ada terlalu tinggi- Meminimalkan kasus pajak ganda- Pembrantasan pajak sangat penting
6 Infrastruktur Dasar
- Layanan infrastruktur di daerah terpencil- Listrik diprioritaskan di Utara, air bersih di Selatan- Pembangunan infrastruktur inovatif yang bekerjasama dengan swasta- Pentingnya pemberantasan korupsi
7 Layanan Kesehatan
- Bisnis mungkin berlaku di aspek ini dikarenakan situasi dan tren cukup baik- Daerah terpencil dikedua bagian banyak diperhatian, karena ada kecenderungan aglomerasi di Kota Blitar
8 Hunian - Bisnis mungkin berlaku di aspek ini sebagai kegagalan ekuitas rendah, bahkan yang terendah di antara aspek-aspek lain dan tren yang adil.
Pertimbangandalam Reformulasi
Kebijakan Daerah Blitar
TERIMA KASIH