SALATIGA, 19 DESEMBER 2017
PENENTUAN TARGET INVESTASI
TAHUN 2008-2023 MENUJU JATENG
LADANG INVESTASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
1
KONDISI
JAWA TENGAH
2
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT
PERTUMBUHAN EKONOMI
(PDB/PDRBB)-Y=C+I+G+(X-M)
STABILITAS HARGA
KESEMPATAN KERJA
TINGKAT KEMISKINAN
DLL
INVESTASI
3
3
Pertumbuhan Ekonomi
5.11
5.27
5.47
5.28
5.13
5.56
5.01
4.88
5.02 5.06
2013 2014 2015 2016 2017 (TW III)
Jateng Nasional
0.41 0.41 0.41
0.41
0.4
0.38
0.39
0.38 0.38 0.37
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NASIONAL JAWA TENGAH
Indeks Gini
0.6355
0.6305
0.6272
2012 2013 2014
Indeks Williamson Pengangguran (TPT)
6.02
5.68
4.99
4.63 4.57
6.25
5.94 6.18
5.61 5.5
2013 2014 2015 2016 2017 (Agst)
Jateng Nasional
4
4
Inflasi
7.99 8.22
2.73
2.36
3.19
8.38 8.36
3.35 3.02
3.3
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
0 1 2 3 4 5 6
Jawa Tengah
Nasional
Jateng
2013 2014 2015 2016
68.02
68.78
69.49
68.98
68.31
68.9
69.55
70.18
Jateng Nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5
MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA – PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4.8
5
5.2
4
7.6
5
7.9
2
7.9
9
8.2
0
8.3
5
8.7
9
9.0
7
10
.10
10
.88
11
.04
11
.37
11
.60
11
.65
12
.09
12
.49
12
.67
12
.90
13
.12
13
.33
13
.57
13
.91
14
.10
14
.12
14
.38
14
.46
17
.23
17
.46
17
.58
18
.54
18
.98
19
.47
19
.86
20
.53
13.27
10.86
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Kab/Kota Jawa Tengah Nasional
Di atas Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional
: 15 Kabupaten
(Blora 13,33%, Grobogan 13,57%, Purworejo 13,91%, Demak 14,10%, Cilacap 14,12%, Sragen 14,38%, Klaten 14,46%, Banyumas 17,23%, Banjarnegara
17,46%, Pemalang 17,58%, Rembang 18,54%, Purbalingga 18,98%, Brebes 19,47%, Kebumen 19,86% dan Wonosobo 20,53%)
Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan di atas Nasional
: 10 Kabupaten
(Kota Surakarta 10,88%, Kabupaten Batang 11,04%, Kendal 11,37%, Temanggung 11,60%, Pati 11,65%, Boyolali 12,09%, Karanganyar 12,49%,
Magelang 12,67%, Pekalongan 12,90%, dan Wonogiri 13,12%)
Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
: 10 Kabupaten/Kota
(Kota Semarang 4,85%, Kota Salatiga 5,24%, Kab. Kudus 7,65%, Kota Pekalongan 7,92%,
Kab. Semarang 7,99%, Kota Tegal 8,20%, Kab. Jepara 8,35%, Kota Magelang 8,79%, Kab. Sukoharjo 9,07% dan
Kab. Tegal 10,10% )
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA TAHUN
2016
6
Dalam Rp. Trilyun
Performa Investasi Jan - Sep
2017
Tumbuh secara positif sebesar 61% per
tahun
Realisasit
7
7
PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI JAWA
TENGAH
NO INDIKATOR 2017
(RPJMD)
2018
RPJMD RPJMN RKP
1 PDRB (TRILYUN RP)
ADHB
ADHK
1.241.572
896.881
1.378.144
950.694
-
-
2 PERTUMBUHAN
EKONOMI (%) 5.5 0 5.9 5.9 – 6.2 7 5.56
3 INFLASI (%) 4.5 ±1 4.5 ±1 - -
4 PDRB PERCAPITA
(JUTA RP) 26.06 27.13 - -
5 PERTUMBUHAN
NILAI INVESTASI (%) 10 12
6 TPT (%) 4.2 4.13 4.9 3.9
7 KEMISKINAN (%) 11.30-10.83 10-40-9.93 10.4 12.10
8
PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI JAWA TENGAH
NO TAHUN ICOR KEBUTUHAN
INVESTASI
1 2017 5.57 264.579,9
2 2018 5.29 285.208,9
TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016
ICOR 5.77 5.98 5.76 5.55 5.77
9
PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI
PROYEKSI
Tahun
Pertumbuh
an PDRB
PDRB
d Y
Pertumbuh
an
PMTB
PMTB
ICOR
Kebutuhan
Investasi
2019 5,78 989,449.13 49,801.33 5,3 286,468,151.34 5,75 286,468.15
2020 5,85 1,043,275.16 53,826.03 5,44 302,052,018.77 5,61 302,052.02
2021 5,92 1,097,734.12 54,458.96 5,22 317,819,134.15 5,84 317,819.13
2022 5,99 1,157,304.49 59,570.37 5,43 335,066,119.17 5,62 335,066.12
2023 6,06 1,218,873.09 61,568.60 5,32 352,891,636.70 5,73 352,891.64
10
ISU STRATEGIS INVESTASI
▸ Persebaran investasi belum merata dan belum sesuai
dinamika perkembangan wilayah dan potensi daerah;
▸ Promosi Investasi belum optimal karena kurangnya
koordinasi dan sinkronisasi antar instansi dan antar
daerah;
▸ Pelaksanaan perizinan belum optimal karena masih
lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah
serta keterbatasan sarpras dan SDM dalam
mengoptmalkan aplikasi teknologi investasi
11
Dukungan Sumber Daya/Sektor Pendukung
Infrastruktur pendukung pengembangan investasi;
Ketersediaan jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan;
Kondusifitas wilayah yang terjaga ( keamanan, jaminan
kepastian hukum berusaha, kebijakan Pemerintah yang
pro investasi;
Penguatan kelembagaan (ketersediaan sarparas
pendukung pelayanan, kuantitas dan kualitas SDM).
12
12
ARAH KEBIJAKAN INVESTASI JAWA
TENGAH
Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
Persebaran Penanaman Modal;
Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
Investment);
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Koperasi;
Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman
Modal; dan
Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
13
PERAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH
a. Sebagai daerah antara 2 kutub metropolitan yang berskala global yaitu
Jakarta dan Surabaya
b. Sebagai lumbung pangan nasional (Provinsi Jawa Timur (12,1 juta ton), Jawa
Barat (12,0 juta ton) dan Jawa Tengah (10,3 juta ton).
c. Penyedia tenaga kerja unggul dalam pengembangan sektor industri
d. Pusat wisata religi dan budaya bagi penganut agama Budha (Candi
Borobudur Magelang), Hindu (Kelompok Candi Prambanan dan Candi di Dieng)
dan Islam (Masjid Agung Demak) serta Wisata Pra Sejarah (Sangiran)
14
POTENSI STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH
a. Keseburan tanah yang baik (sebagain besar tanah terbentuk karena pelapukan batuan hasil
proses vulkanologi)
b. Memiliki potensi air baku yang dapat menyediakan kebutuhan air skala besar
c. Memiliki potensi pengembangan industri (ruang, bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, dan
modal)
d. Memiliki destinasi wisata yang lengkap (wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata
belanja/kuliner)
e. Dilalui jalur arteri primer pantura dan pansela
f. Dilalui Jalur Kereta Api Utara, Tengah, dan Selatan
g. Memiliki 2 bandara pengumpul, 2 bandara pengumpan
h. Memiliki 2 pelabuhan utama, 6 pelabuhan pengumpul, 5 pengumpan.
i. Terdapat kawasan perkotaan dengan struktur; 3 PKN, 11 PKW, 61 PKL
15
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
UNTUK INVESTASI
16
16
2 Bandara Internasional
17
2 Pelabuhan Laut Internasional
18
Central Java Investment Board
Jalan Tol Trans Jawa
6 Sections of Main Priority Toll
Road
a. 300,090 km (Pejagan – Pemalang
– Batang – Semarang – Solo –
Mantingan)
b. 25,26 km (Semarang – Demak)
19
Central Java Investment Board
Jalan Tol Semarang - Solo
Faktor Pendukung Investasi di Jawa Tengah
JALAN TOL SEMARANG-SOLO
20
20
KARIMUN JAWA
H I N D I A O C E A N
INTERNATIONAL AIRPORT
INTERNATIONAL HARBOUR
LOCAL AIRPORT
DOMESTIC HARBOUR
RAILWAY STATION
BUS STATION
TOURISM DESTINATION
TOLL ROAD
TOL : SMG -
SOLO
TOL : KANCI -
PEJAGAN
JALUR SELATAN
KERETA API
JALUR UTARA
KERETA API
Jalur Kereta Api
21
Jalur Kereta Api
JPL 283
JPL 274A
JPL 71
JPL 117
JPL 565
JPL 454
JPL 395
JPL 471
JPL 269
JPL 28
JPL 283
JPL 288
JPL 138
JPL 102A
JPL 01 JPL 26
JPL 29
JPL 81
JPL 99
JPL 06
Catatan:
Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah: 1.557 km
- Beroperasi: 894 km
- Tidak beroperasi: 663 km
Single Track: 351.28 km
Double Track: 542.72 km
22
PENYEMPURNAAN MATERI RTRW
PERDA 6/2010 PENDUKUNG PENGEMBANGAN
INVESTASI
23
23
WILAYAH PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
BARLINGMASCAKEB:
Kabupaten Banjarnegara;
Kabupaten Purbalingga;
Kabupaten Banyumas;
Kabupaten Cilacap; dan
Kabupaten Kebumen.
pertanian;
industri;
pariwisata;
Perdagangan dan jasa
pertambangan; dan
perikanan.
PURWOMANGGUNG:
Kabupaten Purworejo;
Kabupaten Wonosobo;
Kota Magelang;
Kabupaten Magelang; dan
Kabupaten Temanggung.
pertanian;
pariwisata;
Perdagangan dan jasa
pertambangan; dan
industri.
SUBOSUKAWONOSRATEN:
Kota Surakarta;
Kabupaten Boyolali;
Kabupaten Sukoharjo;
Kabupaten Karanganyar;
Kabupaten Wonogiri;
Kabupaten Sragen; dan
Kabupaten Klaten.
perdagangan dan jasa;
industri;
pertanian; dan
pariwisata.
BANGLOR:
Kabupaten Rembang; dan
Kabupaten Blora.
pertanian;
pertambangan;
industri; dan
perikanan.
WILAYAH PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
WANARAKUTI:
Kabupaten Kudus;
Kabupaten Pati; dan
Kabupaten Jepara.
pertanian;
industri;
perdagangan dan jasa;
perikanan; dan
pertambangan.
KEDUNGSEPUR:
Kabupaten Kendal;
Kabupaten Demak;
Kabupaten Semarang;
Kota Semarang;
Kota Salatiga; dan
Kabupaten Grobogan.
perdagangan dan jasa;
industri;
pertanian;
pariwisata; dan
perikanan.
PETANGLONG:
Kota Pekalongan;
Kabupaten Batang; dan
Kabupaten Pekalongan
industri;
perdagangan dan jasa;
pertanian; dan
perikanan.
BREGASMALANG:
Kabupaten Brebes;
Kota Tegal;
Kabupaten Tegal; dan Kabupaten Pemalang.
Industri;
perdagangan dan jasa;
pertanian;
pariwisata; dan
perikanan.
RENCANA PEMBAGIAN SISTEM WILAYAH DAN SEKTOR UNGGULAN
24
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
Luas Kawasan pertanian pangan
berkelanjutan 1025.000 Ha 25
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN
Rencana pengembangan kawasan permukiman 601.727 Ha.
Tersebar diseluruh Kabupaten Kota dengan pola permukiman perkotaan dan perdesaan 26
a. Kawasan peruntukan Industri
Kota Semarang;
Kabupaten Kendal;
Kabupatan Demak;
Kabupaten Rembang;
Kabupaten Cilacap;
Kabupaten Brebes;
Kabupaten Kebumen;
b. Kawasan Industri dan Kawasan Berikat
berada di Kawasan Peruntukan Industri
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
KONSEP PENGEMBANGAN INDUSTRI JAWA TENGAH
RENCANA KAWASAN INDUSTRI JAWA TENGAH
27
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN
28
Destinasi Pariwisata Provinsi meliputi:
a. Destinasi Pariwisata Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya;
b. Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
c. Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya;
d. Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya:
e. Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya;dan
f. Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya.
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA
Pengaturannya lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah
Saat ini sudah ditetapkan Perda 10/2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027
29
TINDAKLANJUT
MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI
MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF (KONDISI
EKONOMI DAN INVESTASI SECARA MAKRO)
PEMENUHAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA (KUANTITAS
DAN KUALITAS)
PENGEMB POTENSI EKONOMI-SDA
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
RTRW YANG MEMBERIKAN PELUANG RUANG INVESTASI
YANG LEBIH BESAR
30
30
TINDAKLANJUT
FASILITASI AKSES LAHANTERMASUK REGISTERING PROPERTY
PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENYEDERHAANAAN BIROKRASI DAN
PERSAYARATAN (EFISIENSI PERIJINAN (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU –
PTSP) – PERPRES 27/2009SECARA UMUM TERKAIT DENGAN STARTING
BUSINESS, DAN IMB
MENINGKATKAN KUALITAS SDM
SINKRONISASI BERBAGAI PERATURAN TERKAIT DENGAN PENANAMAN MODAL
SERTA PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR BIDANG UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN
HUKUM
PEMBERIAN KREDIT SEKTOR KOMERSIAL DAN KORPORASI DENGAN SUKU
BUNGA RENDAH;
INSENTIF KERINGANAN PAJAK/PEMBEBASAN PAJAK DAPAT DIPERTAHANKAN
31
31
Terima Kasih
32
Top Related