LPMP Sulawesi Selatan1
Laporan Kinerja LPMPProvinsi Sulawesi SelatanTahun 2020Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan(LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan
(0411) 873565, 873513 (0411) 873513
Lpmpsulsel.kemdikbud.go.id [email protected]
Kata Pengantar
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan I
Makassar, 28 Januari 2021
Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Drs. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd.NIP 19640715 199403 1 002
Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhSalam Sejahtera Bagi Kita Semua
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Provinsi
Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan
kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.
Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja tahun pertama periode
perencanaan strategis 2020-2024. Hal-hal yang diuraikan di dalamnya merupakan realisasi tugas LPMP dalam
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi di bawah koordinasi
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian satu
sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2020. Secara umum LPMP Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil merealisasikan target
kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Kami menyadari bahwa tantangan dan permasalahan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan
menengah di Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup banyak dan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua
pihak. Hadirnya laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
selama tahun 2020 dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan, pelaksanaan program, dan perumusan
kebijakan penjaminan mutu pendidikan dimasa mendatang.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020.
SAMBUTANKepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Daftar Isi
LPMP Provinsi Sulawesi SelatanII
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR SINGKATAN IIIIKHTISAR EKSEKUTIF IV
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................................. 1
A. Gambaran Umum 2
B. Dasar Hukum 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi 3
D. Struktur Organisasi 3
E. Permasalahan Pendidikan 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................................................................. 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................. 8 A. Capaian Kinerja Organisasi 10
B. Realisasi Anggaran 28
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................................... 31
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................................................................ 33
Dokumen perjanjian kinerja
Pengukuran kinerja
Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Penyataan telah direview
DAFTAR ISI
Daftar Singkatan
III
AKM : Assesment Kompetensi Minimum
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dapodik : Data Pokok Pendidikan
EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran
FOPPSI : Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan
IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
LPMP : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
NPSN : Nomor Pokok Sekolah Nasional
PK : Perjanjian Kinerja
PMP : Pemetaan Mutu Pendidikan
PTK : Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PPK : Penguatan Pendidikan Karakter
Renstra : Rencana Strategis
RKA : Rencana Kerja Anggaran
RKT : Rencana Kerja Tahunan
RKS : Rencana Kerja Sekolah
SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SATGAS : Satuan Tugas
SDM : Sumber Daya Manusia
SK : Sasaran Kegiatan
SD : Sekolah Dasar
SNP : Standar Nasional Pendidikan
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPI : Satuan Pengawasan Internal
SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMPDM : Sistem Penjaminan Mutu Pendikan Dasar dan Menengah
TI : Teknologi Informasi
TPMPD : Tim Penjaminan Mutu Pemerintah Daerah
UPT : Unit Pelaksana Teknis
ZI WBK : Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani
DAFTAR SINGKATAN
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Ikhtisar Eksekutif
IV
Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun
pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Laporan kinerja ini menyajikan
tingkat capaian satu sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian kinerja. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail
diuraikan pada Bab III.
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 untuk semua indikator kinerja kegiatan
(IKK) melebih target dengan persentase capaian lebih dari 100%.
IKHTISAR EKSEKUTIF
Capaian Kinerja LPMPProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
Catatan: khusus untuk IKK 2, Ketercapaian indikator ditandai dengan nilai realisasi kinerja
dengan persentase lebih rendah dari target (kesenjangan maksimal 5%).
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Ikhtisar Eksekutif
V
1. Kasus pandemi covid-19 menyebabkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal (rencana aksi).
2. Aplikasi PMP yang dikembangkan oleh unit utama dan digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data mutu satuan pendidikan masih memiliki berbagai macam masalah.
3. Beberapa satuan pendidikan masih terdaftar di Dapodik, padahal sudah tidak operasional lagi (tidak aktif/tutup). Kondisi ini mempengaruhi capaian satuan pendidikan yang berhasi dipetakan mutunya.
4. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun rencana pemenuhan mutu (RKA/RKT/RKS).
5. Komitmen satuan pendidikan masih bervariasi dalam melaksanakan SPMI.
6. Data AKM Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Balitbang Kemdikbud) dan survei karakter Pusat Penguatan Karakter (Setjen Kemdikbud) belum tersedia.
Permasalahan
B. Capaian Kinerja Anggaran
Realisasi Anggaran Tahun 2020
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Ikhtisar Eksekutif
VI
1. Segera melakukan reschedule kegiatan sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Melakukan koordinasi dengan satgas PMP PAUDikdasmen dan memberikan saran bagi penyempurnaan sistem pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan.
3. Mengusulkan penghapusan data satuan pendidikan yang tidak operasional lagi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk peningkatan mutu satuan pendidikan.
5. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan SPMI ke satuan pendidikan baik secara melalui tatap muka maupun secara daring.
6. Menggunakan data rapor mutu yang juga mengukur kompetensi siswa
Langkah Antisipasi
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
LPMP Sulawesi Selatan 1
BAB IPENDAHULUAN
Pendahuluan • BAB 1
2
A. Gambaran Umum
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Pelaksanaan tugas dan
fungsi LPMP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki peran untuk meningkatkan penjaminan mutu
pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Layanan ini merupakan bagian dari pelaksanaan
pembangunan pendidikan nasional. Program-program yang dilaksanakan LPMP Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki arah untuk pencapaian satuan pendidikan seluruh jenjang memenuhi/melampaui
delapan standar nasional pendidikan (8 SNP).
Saat ini, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 117
orang PNS dan 48 orang tenaga honorer. Dari 117 PNS terdapat tenaga fungsional tertentu sejumlah
37 orang, pejabat struktural 2 orang, dan pelaksana 78 orang, dengan kualifikasi pendidikan Doktor
(S3) sebanyak 8 orang, Magister (S2) sebanyak 47 orang, Sarjana (S1) sebanyak 49 orang, Diploma
Tiga (D3) sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 9 orang, SMP sebanyak 2, dan SD sebanyak 1 orang.
B. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerinatah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 12 tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N o m o r 5 3
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 perubahan atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 tentang
organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan.
5. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
6. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
BAB 1 • Pendahuluan
3
Tugas LPMP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan
model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi
berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP
menyelenggarakan fungsi:
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjami nan mutu
pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara
nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan
menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
D. Struktur Organisasi
E. Permasalahan Pendidikan
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Pendahuluan • BAB 1
4
Permasalahan yang dihadapi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
adalah :
1. Hasil pemetaan mutu tahun 2020 menunjukkan bahwa masih banyak satuan pendidik di Provinsi
Sulawesi Selatan yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
2. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun program
dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
3. Satuan Pendidikan belum mampu mengimplementasi SPMI secara optimal sesuai permendikbud
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Publikasi hasil pengolahan data mutu di tingkat pusat terlambat, menyebabkan data mutu belum
dapat dimanfatkan dalam penyusunan kebijakan ditingkat daerah dan satuan pendidikan secara tepat
waktu.
5. Penerapan pendidikan karakter dan gerakan literasi pada satuan pendidikan belum berjalan secara
optimal.
6. Belum sinkronnya program pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.
7. Perubahan alur program/kegiatan dari tata muka menjadi dalam jaring mempengaruhi upaya
peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Kemitraan penjaminan mutu pendidikan antara LPMP dan pemerintah daerah masih kurang optimal.
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
LPMP Sulawesi Selatan 1
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
6
A. Indikator Kinerja
Target Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Renstra Tahun 2020-2024.
Perencanaan program dan anggaran tahunan idealnya mengacu pada
tujuan strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategik
(Renstra). Berikut petikan dari Renstra LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020-2024.
Perencanaan Kinerja • BAB 2
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
BAB 2 • Perencanaan Kinerja
7
B. Perjajian Kinerja Tahun 2020
Perjanjian kinerja Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan PAUD,
Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020.
1. Perjanjian Kinerja Awal
Total anggaran pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp. 96.535.881.000
2. Perjanjian Kinerja Akhir
Revisi perjanjian kinerja dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan pemotongan
anggaran yang cukup signifikan utamanya pada program prioritas. Total anggaran pada perjanjian
kinerja akhir sebesar Rp. 70,893,399,000 dengan rincian, program prioritas sebesar Rp. 7.052.440.000
dan dukungan manajemen sebesar Rp. 63.840.939.000.
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
1
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
9
Capaian kinerja dapat dideskripsikan sebagai hasil dari pengukuran kinerja yang meliputi capaian
organisasi dan realisasi anggaran. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Sulawesi
Selatan pada Laporan Kinerja Tahun 2020 ini didasari oleh dua dokumen yakni Dokumen Perjanjian
Kinerja dan DIPA (output RKAKL) yang dituangkan dalam suatu rencana aksi periodik (triwulan).
Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan satu sasaran
kegiatan dengan tiga indikator kinerja kegiatan untuk dicapai. Berikut uraian tingkat ketercapaian dari
sasaran kegiatan beserta indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2020.
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
10
A. Capaian Kinerja Organisasi
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Satuan Pendidikan.
Upaya LPMP Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan
pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan pemetaan mutu
satuan pendidikan, supervisi mutu satuan pendidikan, fasilitasi satuan pendidikan sesuai 8 Standar
Nasional Pendidikan, pengembangan model penjaminan mutu, pengembangan dan pelaksanaan
kemitraan, dan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.
Peningkatan penjaminan mutu pendidikan diukur
dengan peningkatan nilai kinerja atau indeks
capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Indeks capaian SNP di Provinsi Sulawesi Selatan
mengalami peningkatan dibandingkan capaian
tahun sebelumnya. Indeks capaian SNP jenjang
SD, SMP, dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2020 berada pada kategori “ Menuju SNP
4” dengan skor 6.53.
Ketercapaian sasaran kegiatan LPMP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2020 dijabarkan melalui
uraian capaian tiga indikator kinerja kegiatan
berikut ini.
Rerata Indeks Capaian SNP
IKK 1. “Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang Memiliki Nilai Kinerja
Sekolah (score card) Minimal 75”
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
11
Nilai kinerja atau Indeks mutu adalah nilai/indeks yang mengambarkan tingkat capaian 8 Standar
Nasional Pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Penghitungan realisasi indikator ini menggunakan
data mutu hasil pengumpulan dan pengolahan yang dikerluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD,
Dikdas, dan Dikmen. Pengukuran capaian mutu menggunakan fungsi standar deviasi berikut ini.
Sehingga rentang nilai capaian SNP yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Indeks Mutu: Nilai > 6.59 (pada rentang capaian SNP) = nilai 75 (pada indeks mutu).
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
12
Jumlah satuan pendidikan (SD, SMP, dan SMA)
yang memiliki nilai kinerja minimal 75 sebanyak
3.142 (36.51%) dari target 2.281 sekolah. Capaian
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian nasional yaitu 36, 16%. Sementara
untuk Jenjang SLB belum dapat dilakukan
penghitungan nilai kinerja karena masih dalam
tahap pengumpulan data mutu.
Sumber Data : Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Per 19 Januari 2020
IKK 1. Persentase Nilai KinerjaSekolah (Score Card) Minimal 75
Nilai Kinerja Sekolah BerdasarkanKategori Capaian SNP
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
13
Kabupaten/kota dengan pencapaian persentase nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75 terendah
adalah Kabupaten Takalar yaitu 18.7%. Sementara itu, Kota Parepare memperoleh capaian tertinggi
yaitu sebesar 62.1%.
Pada tahun 2020, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemetaan mutu menggunakan Rapor
Mutu dan menghasilkan Peta Mutu Satuan Pendidikan, yang disusun berdasarkan hasil analisis dan
rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pada tingkat Kabupaten/
Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Persentase Nilai Kinerja Sekolah (Score Card) Minimal 75 Per Kabupaten/Kota
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
14
Upaya yang dilakukan untuk ketercapaian indikator:
1. Optimalisasi peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan implementasi sistem
penjaminan mutu pendidikan di sekolah binaan masing-masing
2. Pelibatan operator Kabupaten dan Kecamatan dalam membantu satuan pendidikan untuk mengatasi
permasalahan dan memberikan solusi terkait pengisian dan pengiriman data PMP.
3. Optimalisasi peran TPMPD (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah) Provinsi dan kabupaten/kota
di Sulawesi Selatan dalam melakukan intervensi peningkatan capaian standar nasional pendidikan di
satuan pendidikan.
4. Pengembangan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Daring (e-SPMI) untuk mendukung
pelaksanaan SPMI pada semua satuan pendidikan di Sulawesi Selatan.
Permasalahan:
1. LPMP tidak mempunyai akses langsung terhadap pengolahan data PMP, akibatnya LPMP hanya
dapat melakukan penghitungan data mutu sesuai rapor mutu satuan pendidikan yang dikeluarkan
oleh Satgas PMP Pusat.
2. Keterlambatan tim satgas PMP mengeluarkan rapor mutu menyebabkan pelaksanaan analisis dan
penyusunan rekomendasi mutu tertunda.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) masih dianggap sebagai kewajiban sekolah-sekolah binaan
saja.
Langkah antisipasi :
1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan capaian 8 SNP.
2. Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk memaksimalkan pengolahan data mutu
satuan pendidikan dan memberikan saran untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi PMP.
3. LPMP melakukan pendampingan SPMI ke sekolah se lain sekolah binaan secara daring dan mendorong
peningkatan pemanfaatan web http://www.e spmisulsel.info/ dan https://pranala.lpmpsulsel.net/
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
15
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG KETERCAPAIAN IKK 1.
I. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
1. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota (29 s.d 30 Juni 2020). Saran 174 peserta 2. Analisis Data Mutu , 20 s.d. 24 November 2020 3. Penyusunan Rekomendas i Peningkatan Mutu , 26 s.d. 27 November 2020
4. Diseminasi Pemetaan Mutu , 22 s.d. 24 Desember 2020
II. FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN 8 SNP
Fasilitasi satuan pendidikan dilakukan melalui program sekolah binaan dengan tujuan mengembangkan
percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri
dengan pola pengimbasan. Pada tahun 2020 jumlah sekolah binaan SPMI sebanyak 480 sekolah.
Tahapan Kegiatan:
1. Sosialisasi SPMI kepada Dinas Pendidian Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2020.
2. Penyusunan Program Bimtek dan Pendampingan SPMI, dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2020.
3. Penyusunan Program Kerja Sekolah Binaan, dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2020.
4. Sosialisasi SPMPDM , dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Juli 2020
5. Bimtek Penguatan SPMI bagi Sekolah Sasaran, dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 September 2020.
6. Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP, dilaksanakan pada antara bulan September s.d. November 2020.
7. Monitoring dan Evaluasi Sekolah yang Difasilitasi LPMP, dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Nopember 2020.
8. Penyusunan Program Kerja SPME, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Agustus 2020 dan 25 s.d. 29 Agustus 2020. 9. Diseminasi Hasil SPMI, dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020.
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
16
IKK 2. “Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan Survey Karakter Antara Sekolah dengan Kinerja Terbaik dan Kinerja Terburu”
AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) adalah penilaian untuk mengukur kemampuan siswa bernalar
menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan siswa bernalar menggunakan matematika (numerasi)
sedangkan Survey Karakter adalah survey yang dilakukan untuk mengukur kondisi ekosistem karakter
siswa.
Pengukuran kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah kinerja terbaik dan kinerja
terburuk di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 atas petunjuk eselon I (Dirjen PAUD, Dikdas, dan
Dikmen) dilakukan menggunakan data rapor mutu tahun 2019 yang terdiri atas data 8 Standar Nasional
Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Penilaian, Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Pembiayaan, Pengelolaan, dan Sarana Prasarana). Data 8 SNP diharapkan searah dengan data
kemampuan literasi dan numerasi siswa serta ekosistem karakter siswa di sekolah.
Jumlah Sekolah Binaan dan Sekolah Imbas Tahun 2020
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
17
Pengukuran kesenjangan hasil AKM dan survey karakter sekolah diukur dengan terlebih dahulu
mengeluarkan data outlier yang menyebabkan distribusi data tidak normal yaitu data rapor mutu
sekolah bernilai di bawah 5,83. Berdasarkan data nasional, telah ditetapkan bahwa ambang batas
untuk kinerja terbaik adalah : 6,75 dan ambang batas untuk kinerja terburuk adalah 6,13. Nilai ambang
batas tersebut diperoleh menggunakan quartil ke 0.02 dan quartil ke 0.98 dari plot data nasional
yang telah berdistribusi normal.
Terdapat 36 sekolah dari 8607 sekolah yang terdeteksi sebagai data outlier sehingga pada pengukuran
kesenjangan hasil AKM dan survey karakter sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan hanya digunakan
data 8571 sekolah. Dari 8571 sekolah, diperoleh jumlah sekolah dengan nilai rapor mutu di luar ambang
batas yang ditetapkan sebanyak 279 sekolah dengan rincian sekolah di atas ambang batas kinerja
terbaik (6,75) sebanyak 118 sekolah dan sekolah di bawah ambang batas kinerja terburuk (6,13)
sebanyak 161 sekolah.
Sehingga diperoleh Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk sebanyak 3,3%. Semakin rendah persentase kesenjangan kinerja
sekolah terbaik dengan sekolah terburuk menunjukkan semakin baiknya kinerja pendidikan di suatu
wilayah.
IKK 2.Persentase Kesenjangan AKM dan Survey Karakter
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
18
Upaya yang dilakukan untuk ketercapaian indikator:
1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas guru melalui berbagai macam kegiatan bimbingan teknis baik dalam jaringan
maupun luar jaringan.
3. Meningkatkan pemahaman guru terkait penerapan pendidikan karakter di sekolah.
4. Meningkatkan peran pengawas dalam melakukan supervisi satuan pendidikan terkait peningkatan
kemampuan literasi, numerasi serta ekosistem karakter di satuan pendidikan
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja adalah:
1. Hasil Assesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan survey karekter yang seharusnya menjadi alat ukur
indikator ini hingga akhir tahun 2020 belum tersedia (belum terlaksana).
2. Penerapan budaya literasi di sekolah belum berjalan optimal apalagi dimasa pandemi saat ini.
3. Penerapan pendidikan karakter di sekolah belum berjalan optimal, guru belum mampu
mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada mata pelajaran yang diampuhnya.
4. Pelaksanaan tahapan kegiatan pendukung dalam bentuk daring mempengaruhi kualitas capaian
kegiatan.
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
19
Langkah Antisipasi :
1. Sesuai pentunjuk Eselon I (Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen), perhitungan realisasi IKK ini
menggunakan data mutu tahun 2019/2020.
2. Mendorong pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota meningkatkan gerakan
literasi sekolah melalui peningkatan kualitas guru dan inprastruktur pendidikan (perpustakaan, lap
computer, dan akses internet).
3. Meningkatkan pemahaman guru tekait pendidikan karakter dengan cara menyajikan materi
pendidikan karakter pada setiap kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan yang
dilakukan LPMP.
4. Memastikan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis.
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG KETERCAPAIAN IKK 2.
Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP
Program Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP bertujuan untuk menghasilkan satuan
pendidikan yang terbina dalam mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan khususnya
Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan tahun 2020 difokuskan
pada supervisi keterlaksanaan pembelajaran dari rumah dan pemenuhan standar nasional pendidikan
dengan melibatkan semua pengawas sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA. Satuan pendidikan jenjang
SD, SMP, SMA yang disupervisi dalam pencapaian SNP pada tahun 2020 sebanyak 8.741 sekolah.
Tahapan Kegiatan Pendukung
1. Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan, dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 29
September 2020.
2. Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas, dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 19 Oktober 2020
dengan total peserta 509 orang.
3. Supervisi ke Satuan Pendidikan, dilaksanakan pada bulan Nopember 2020.
4. Analisis Data Mutu Hasil Supervisi Mutu Pendidikan, dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 Desember
2020.
5. Diseminasi dan Evaluasi Hasil Supervisi, dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Desember 2020
dengan total 174 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dinas
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
20
Jumlah Sekolah yang Disupervisi PerKabupaten/Kota
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
21
Dok. Bimtek Supervisi Mutu untuk Pengawas melalui Daring Kelas E.
IKK 3. “Persentasen Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan, dan berkelanjutan”
Data pokok pendidikan dasar dan menengah
yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan
adalah data pokok satuan pendidikan yang
terpadu dan terintegrasi (terdiri atas data
sekolah, data peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan, serta data pendidikan lainnya)
yang diperbaharui secara terus menerus dan
tersinkronisasi secara periodik serta terverifikasi
dan tervalidasi oleh satuan pendidikan
melalui sistem aplikasi DAPODIK Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Perbandingan Target danRealisasi IKK 3.
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
22
Nilai rapor DAPODIK Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertera dalam laman http://validasi.
dikdasmen.kemdikbud.go.id per tanggal 10 Januari 2021 sebesar 96.71%.
Upaya yang dilakukan untuk tercapaian indikator :
1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Operator Dapodik kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Memaksimalkan peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan pengumpulan data
satuan pendidikan.
3. Melakukan verifikasi dan validasi data pokok satuan pendidikan baik secara daring maupun melalui
kunjungan langsung ke sekolah.
4. Menjalin komunikasi yang efektif dengan Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia
(Foppsi) Provinsi Sulawesi Selatan.
Nilai Rapor DAPODIK Kabupaten/KotaProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
23
Langkah antisipasi :
1. LPMP tetap melakukan pengelolaan data pendidikan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan
keaktipan satuan pendidikan dan mengusulkan untuk menutup atau menghapus NPSN sekolah yang
sudah tidak operasional lagi.
3. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pengelola pendataan untuk memastikan
semua data satuan pendidikan terinput dan terupdate sesuai jadwal.
Data pokok pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dimanfatkan
untuk berbagai kebijakan seperti Penyusunan Rencana Kerja Daerah, Penyusunan RKAS, Pemberian
Tunjangan Sertifikasi, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan bagi Siswa (KIP), dan Penjaminan Mutu
Pendidikan. Dukungan data yang akurat dan terbarukan menyebabkan pengambilan kebijakan lebih
efektif dan efisien serta tepat sasaran.
Dok. Bimtek Pengumpulan Data Bagi Operator melalui Daring.
Permasalahan
1. Kewenangan LPMP dalam pengelolaan data pokok pendidikan masih sangat terbatas.
2. Beberapa satuan pendidikan sudah tidak aktif tetapi masih terdata dalam aplikasi Dapodik.
3. Beberapa sekolah masih sering terlambat dalam melakukan update data Dapodik
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
24
PROGRAM/KEGIATAN UNTUK KETERCAPAIAN IKK 3.VERIFIKASI MUTU PENDIDIKAN
Tahapan kegiatan
1. Bimbingan Teknis Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah melalui Daring yang melibatkan
1.230 pengawas dan 306 operator dapodik, dilaksanakan antara tanggal 19 s.d. 29 Oktober 2020.
2. Bimbingan Teknis Pengumpulan Data bagi Operator melalui Daring yang melibatkan 306 peserta,
dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 November 2020.
3. Pelaksanaan pengumpulan data yang melibatkan 8.471 sekolah.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data terhadap 288 sekolah sampel, dilaksanakan
pada tanggal 11 s.d. 16 Desember 2020.
5. Verifikasi dan Validasi melalui daring dengan melibatkan 1.128 peserta dari unsur dinas pendidikan,
pengawas, dan operator sekolah.
Ketercapain sasaran kegiatan meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan
di Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang
baik. Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik ditandai dengan peningkatan nilai
akuntabilitas kinerja setiap tahunnya. Nilai akuntabilitas kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2020
berada pada kategori A (memuaskan) dengan total skor 80.97. Selain itu, peningkatan tata kelola
LPMP yang baik juga ditujukkan dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencapai skor 96.24.
Predikat Sakip LPMPProvinsi Sulawesi Selatan
Nilai KinerjaAtas Pelaksanaan Anggaran
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
25
Peningkatan tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang baik diperoleh melalui dukungan :
1. Komitmen dari pimpinan dan staf untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
2. Penguatan sumber daya manusia LPMP Provinsi Sulawesi Selatan melalui peningkatan kompetensi
sesuai skala prioritas lembaga.
3. Penguatan peran dan fungsi tim SAKIP, SPI, SPIP, dan ZI-WBK.
4. Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
PROGRAM INOVASI LPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. Aplikasi e-SPMI.
LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengembangkan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
Daring (e-SPMI). Aplikasi berbasis web ini berisi semua informasi yang dibutuhkan satuan pendidikan
dalam rangka penerapan SPMI secara mandiri. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberi kemudahan
pada LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pendampingan pelaksanaan SPMI dengan
tersedianya data progress pelaksanaan SPMI pada setiap satuan pendidikan yang telah memanfaatkan
aplikasi ini. Hingga saat ini, satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang telah memanfaatkan
aplikasi e-SPMI ini mencapai 6.329 dari total 9240 Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan
ke depannya seluruh satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat memanfaatkan aplikasi
e-SPMI dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara internal.
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
26
2. Aplikasi Pranala
Aplikasi Pranala (Pembelajaran Luring-Daring) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di
Provinsi Sualwesi Selatan dalam bentuk pembelajaran dalam jaringan (e-Learning). Aplikasi ini juga
berisi materi-materi kegiatan bimtek atau pelatihan yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Sulawesi
Selatan. Jadi disamping pembelajaran melalui virtual meeting, peserta juga dapat melakukan belajar
mandiri melalui tautan https://pranala.lpmpsulsel.net/.
3. Kemitraan dengan pemerintah Daerah
Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, LPMP Provinsi
Sulawesi Selatan melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam bentuk kemitraan sebagai berikut:
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
27
4. Aplikasi SIM Kepegawaian
Aplikasi Sistem Infomasi Kepegawaian LPMP Provinsi Sulawesi Selatan adalah aplikasi yang
dikembangkan untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk penerbitan Surat
Keputusan (SK) dan Surat Tugas. Aplikasi ini juga berfungsi untuk mengontrol keterlibatan pegawai/
staf dalam suatu kegiatan.
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
28
5. Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
Aplikasi dikembangkan untuk memudahkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja LPMP Provinsi
Sulawesi Selatan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan validatas data kinerja lebih terjamin. Selain
itu, melalui aplikasi ini pimpinan juga dapat memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan serta
memberi respon atau evaluasi atas pelaksanaan suatu kegiatan.
B. REALISASI ANGGARAN
Pagu awal LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp. 96.535.881.000.
Pagu tersebut kemudian mengalami beberapa kali pemotongan hingga pagu akhir sebesar Rp.
70.893.399.000. Dari alokasi anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 67.334.908.472
dengan persentase daya serap sebesar 94.98%. Realiasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan
realisasi anggaran tahun 2019 yang mencapai 97. 22%.
Realisasi Anggaran Tahun 2020
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
29
Pagu sebesar Rp. 70.893.399.000 terdistribusi dalam tujuh output/kegiatan yang digunakan untuk
membiayai peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dengan satu sasaran strategis dengan
tiga indikator kinerja kegiatan (IKK).
Capaian Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran/Indikator Kinerja Tahun 2020
Persentase Daya Serap Anggaran Per Output
BAB 3 • Akuntabilitas Kinerja
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
30
C. EFISIENSI ANGGARAN
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.
6.460.320.600. Hasil efesiensi tersebut berasal dari penghematan belanja barang sebesar Rp.
1.795.830.600 dan sisa kontrak belanja modal sebesar Rp. 4.664.490.000. Rincian hasil efisiensi
berasal dari anggaran:
1. Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP sebesar Rp. 1.148.904.000. Efisiensi
anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan Bimtek penguatan SPMI bagi sekolah sasaran
melalui daring, pendampingan pemanfaatan TI di masa adaptasi kebiasaan baru melalui daring, dan
monitoring dan evaluasi sekolah yang difasilitasi LPMP.
2. Satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya sebesar Rp. 156.808.000 yang digunakan
untuk kegiatan verifikasi data pokok pendidikan dan tenaga kependidikan dan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengumpulan data.
3. Layanan dukungan manajemen sebesar Rp. 490.118.600 yang digunakan untuk kegiatan rapat
koordinasi kemitraan penjaminan mutu, reviu rencana pengadaan barang dan jasa, dan workshop
pengembangan LPMP Sulawesi Selatan menuju ZI-WBK. Selain itu juga dilakukan optimalisasi anggaran
pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pegawai LPMP berupa penambahan volume
kegiatan dari 40 menjadi 120 orang.
4. Layanan Internal sebesar Rp. 4.664.490.000. Hasil efisensi ini digunakan untuk pengadaan peralatan
dan mesin berupa pengadaan meubeler dan pengadaan dan instalasi generator set.
Akuntabilitas Kinerja • BAB 3
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
LPMP Sulawesi Selatan 1
BAB IVPENUTUP
Penutup • BAB 4
32
Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun pertama periode perencanaan strategis
2020-2024 dimana hal-hal yang diuraikan di dalamnya merupakan realisasi tugas LPMP dalam
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi di
bawah koordinasi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
Simpulan
Laporan kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 menyajikan capaian kinerja atas
tiga indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Berikut ini
beberapa kesimpulan atas capaian kinerja tahun 2020.
1. Semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana secara keseluruhan, meskipun
mengalami beberapa kali reschedule karena kasus pendemi covid-19.
2. Realisasi semua indikator kinerja kegiatan (IKK) melampaui target dengan capaian lebih dari
100%.
3. Realisasi anggaran sebesar 94.98% atau sebesar Rp. 67.334.908.472 dari pagu Rp.
70.893.399.000. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antar seluruh unsur dalam organisasi untuk
mengoptimalkan daya serap anggaran di tahun berikutnya.
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
LPMP Sulawesi Selatan 33
Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Lembaga
1. Membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan satuan pendidikan serta stakehorder terkait lainnya dalam pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam penerapan Sistem penjaminan mutu internal
baik secara luring maupun daring.
4. Mengoptimalkan peran kelompok jabatan fungsional yakni widyaprada, widyaiswara, dan PTP
dalam pelaksanaan program dan juga tugas-tugas manajemen kelembagaan.
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat mencadi acuan dalam
pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program di
tahun berikutnya. Jika diperlukan, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan akan mengambil langkah-langkah
strategis berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan tekad
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Penutup
LAMPIRAN
Lampiran
35LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
A. Indikator Kinerja
Lampiran
36 LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
37
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
38
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (Revisi Agustus)
39
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
40
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Akhir (Revisi November)
41
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
42
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
43
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
44
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
45
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
46
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
47
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
48
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
49
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
50
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
51
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
52
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Penyerahan modul pembelajaran ke SDN Kecil Bangkotian 2 Kab. Takalar
Dok. Kegiatan monitoring implemntasi SPMI pada sekolah binaan di SDN 106 Inpres Manarang Kab. Maros
Dokumentasi Kegiatan
53
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Dok. Bimtek SPMI Kabupate Luwu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020
54
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Dok. Kegiatan Bimtek SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) Kab. Enrekang
Dok. Kegiatan Bimtek SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) Kab. Enrekang
55
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Dok. Kunjungan kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan ke salah satu sekolah terdapak
Banjir Bandang di Kab. Luwu Utara
56
Lampiran
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran
Dok. Penyerahan bantuan secara simbolis untuk siswa korban banjir bandang
dari kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Utara.
BAB 1 • Kata Pengantar
LPMP Sulawesi Selatan 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK IDONESIA
Top Related