LPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAKIN 2020
Transcript of LPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAKIN 2020
LPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAKIN 2020 Laporan Kinerja Tahun 2020
Sosial Media : website : http://lpmpkalsel.kemdikbud.go.id
Instagram : lpmpkalsel / ultlpmpkalsel Facebook : LPMP Kalimantan Selatan
Youtube : LPMP Provinsi Kalimantan Selatan
CEPAT, AKURAT, RELEVAN
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2020. Laporan ini merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban LPMP Provinsi Kalimantan Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta melaksanakan amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, yang meliputi kinerja atas kegiatan yang terkait dengan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dan pendidikan menengah.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2020. Selaini itu laporan ini diharapkan juga menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan mutu PTK pada tahuh mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibuar dalam proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan terimakasih.
Banjarbaru, Januari 2021
Kepala LPMP Provinsi Kalimatan Selatan
Yuli Haryanto, S.E., M.Si NIP. 197607012000031002
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja LPMP Provinisi Kalimantan Selatan memberikan informasi terkait tingkat pencapaian sasaran strategis dengan 3 indikator, kinerjannya sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2020. Secara umum target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan LPMP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 secara umum memuaskan. Hal ini tercermin pada realisasi capaian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan ditandai dengan meningkatnya capaian mutu 8 SNP di setiap jenjang pendidikan mencapai SNP 4 dan SNP, sehingga diharapkan tahun berikutnya target keseluruhan mencapain SNP terpenuhi. Berikut ini ringkasan capaian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2020
TargetRealisasi
Capaian
IKK 1 IKK 2 IKK 3
CAPAIAN IKK LPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Target Realisasi Capaian
26,5%
43,7%
165%
5%
IKK 1 : Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75
IKK 2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
IKK 3 : Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat terbarukan dan berkelanjutan
142,8%%c
3,5%
95% 92,26%
96,3%
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 iv
Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:
1. Sebagian sekolah mengalami kendala dalam pengiriman data mutu sehingga terjadi kurang data yang menyebabkan data tidak dapat dihitung atau dianalisis oleh satgas penjaminan mutu pendidikan di Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2. Adanya wabah pendemi Covid-19 yang menghambat pelaksnaan penjaminan mutu pendidikan
3. Aplikasi e-supervisi yang belum dapat digunakan secara maksimal oleh pengawas karena dalam proses penyempurnaan oleh satgas penjaminan mutu pendidikan di Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Kesulitan dalam memperoleh data/nilai AKM dan nilai karakter karena pengukuran AKM dan survei karakter kepada peserta didik merupakan hal baru dan belum dilakukan pengukuran di tahun 2020
Nilai SAKIP Tahun 2020
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL
BB 98,78%
Pagu LPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 : Rp. 18.253.993.000 Realisasi Tahun 2020 : Rp. 16.402.664.943 Persentase Daya Serap Tahun 2020 : 89,86%
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 v
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain : 1. Melakukan pendampingan secara insentif dan masih dalam pengisian data mutu melalui
pelatihan dan pendampingan operator secara berjenjang dan mengoptimalkan komunikasi dalam grup operator di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan sehingga kendala yang dihadapi oleh operator dan sekolah dapat diatasi bersama
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan dengan metode jarak jauh (video conference) 3. Melakukan antisipasi gagal kirim dalam e-supervisi dengan membuat format supervisi
dalam bentuk google form sehingga hasil supervisi dapat di evaluasi dan di analisis tanpa menunggu hasil analisis supervisi dari satgas penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Merumuskan metode/cara pengukuran indikator kinerja yang tepat sebagai langkah antisipasi jika Pusat Asesmen dan Pusat Penguatan Karakter belum mengeluarkan data capaian AKM dan survei karakter
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 vi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
BAB I - Pendahuluan Gambaran Umum
Dasar Hukum
Tugas & Fungsi serta Stuktur Organisasi
Isu Strategis/Permasalahan
BAB II – Perencanaan Kinerja
BAB III – Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
BAB IV – Penutup
Lampiran • Dokumen PK • Pengukuran Kinerja • Penyataan telah direviu
iii
iv
1
1
3
3
4
9
11
11
27
29
30
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 vii
BAB I - PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM LPMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kemedikbud yang
pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri nomor 37 Tahun 2012, semula bernama Balai Penataran Guru (BPG) Banjarmasin berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 024a/0/1979 tanggal 2 Mei 1991.
Dalam perkembangannya tanggal 4 Juli 2003, BPG Banjarmasin berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan (LPMP Kalimantan Selatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 087/0/2003 yang ditanda tangani oleh Bapak Prof. Abdul Malik Fajar selaku Menteri Pendidikan Nasional.
LPMP Provinsi Kalimatan Selatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Eselon III Kemendikdbud yang dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Saat ini LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Bapak Yuli Haryanto, S.E., M.Si dengan total seluruh pegawai 60 orang.
Gambar 1.1 Diagram Jabatan Pegawai
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 1
Gambar 1.3 Grafik Pangkat Pegawai
Gambar 1.3 Grafik pangkat pegawai LPMP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai cakupan wilayah dan beban kerja sebanyak 13 Kab/Kota serta 13 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 2
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu 1 Penjabat Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
“TUGAS LPMP” Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan
penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
“FUNGSI LPMP”
a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah
dalam penjaminan mutu pendidikan c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan
menengah dalam penjaminan mutu nasional d. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan
menengah secara nasional e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan
mutu pendidikan secara nasional f. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu
pendidikan dasar dan menengah g. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 3
Gambar 1.4 Struktur Organisasi
D. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN 1. Masih Rendahnya Ketercapaian SNP
Berdasarkan isu strategis yang diambil dari data Kemendikbud juga menunjukan bahwa SNP, khususnya sekolah dasar ketercapaiannya masih rendah yaitu :
a. Standar pengelolaan, data menunjukan bahwa secara nasional ada sekitar 109.370 sekolah dasar belum melaksanakan program pengelolaan sesuai kententuan dan sekitar 143.984 sekolah dasar belum memiliki kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya
b. Standar sarana prasarana yaitu ada sekitar 143.984 sekolah dasar belum memiliki sarana dan prasarana yang pendukung yang lengkap dan layak, sekitar 101.177 sekolah dasar memiliki kondisi bangunan yang belum memenuhi persyaratan
“STRUKTUR ORGANISASI” (Permendikbud No. 26 Tahun 2020)
Kepala LPMP
Kepala Subbagian TU
Kelompok Jabatan Fungsional
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 4
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 5
c. Standart proses secara nasional ada sekitar 59.493 sekolah dasar belum memiliki proses pembelajaran yang dilkasanakan dengan tepat dan ada sekitar 126.976 sekolah dasar belum memiliki perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan.
Permasalahan ketercapaian SNP pada jenjang sekolah dasar ini sangat mendesak untuk segera diatasi karena akan terpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya.
Dalam mengupayakan pemenuhan agar dapat mencapai bahkan melampaui SNP, sekolah harus melakukan berbagai penjaminan mutu yang strategis sesuai kondisi sekolah. Orientasi sekolah adalah pemenuhan standar, bukan pencapaian peringkat tinggi dalam hasil akreditasi. Dalam pendidikan umumnya yang diukur hanyalah tingkat pencapaian hasil, dan jarang dilakukan pengukuran tentang sejauh mana keefektifan stategi yang dipilih dan tindakan atau upaya yang dilakukan dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Sekolah yang baik menyadari pentingnya strategi yang tepat dan rencana tindakan yang disusun berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar intuisi. Sekolah-sekolah seperti ini memiliki kesempatan besar untuk maju dan berkembang menjadi sekolah berkualitas tinggi. Sekolah perlu menyusun target pencapaian standar yang digunakan sebagai acuan dalam rencana tindakan yang akan dilakukan. Standar yang digunakan adalah SNP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan adanya standar yang dijadikan acuan, sekolah dapat menilai sudah sejauhmana sekolah memenuhi standar, dan apakah strategi dan upaya yang dilakukan sudah sesuai atau perlu disempurnakan. Untuk membawa sekolah mencapai standar yang tinggi, peran kepala sekolah sangat menentukan. Untuk menetapkan tindakan dan strategi yang tepat untuk digunakan, sekolah membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan yang ideal.
Pemimpin atau kepala sekolah yang ideal menerapkan pola kepemimpinan
transformatif agar tercipta lingkungan dan suasana kerja yang menyenangkan. Pola kepemimpinan transformatif cenderung untuk :
a. Lebih kuat dalam menekankan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya sekolah, b. Lebih memperhatikan dan mengupayakan pengembangan komitmen, karakter
dan kompetensi pribadi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas sekolah,
c. menyediakan ruang gerak yang lebih leluasa bagi bertumbuhnya kreativitas dan inovasi di sekolah,
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 6
d. Mendorong tumbuhnya semangat belajar dan kewirausahaan di antara para guru dan tenaga kependidikan, dan
e. Lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Kepala sekolah yang ideal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah akan banyak melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi, kualitas proses dan hasil, serta partisipasi masyarakat.
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan DAPODIK Kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan berdasarkan data DAPODIK
antara lain PIP, BOS, P3K,dan BSU. Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu ditingkatkan kompetensi Operator Sekolah, Peningkatan kesejahteraan operator perlu perhatian dari pemangku kepentingan/manajemen sekolah, Masih terdapat satuan pendidikan yang belum memahami manfaat data sebagai penentu kebijakan.
3. Kompetensi Numerisasi Perlu Ditingkatkan
Prinsip dasar literasi numerasi adalah bersifat kontekstual. Dengan demikian, soal yang dibuat untuk mengeksplorasi literasi numerasi siswa haruslah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa melalui soal cerita. Integrasikan operasi aritmatika dasar ke dalam bentuk soal cerita juga bertujuan agar siswa lebih memahami konsep penggunaan operasi Mahmud & Pratiwi 84 aritmatika. Melalui soal cerita, anak tidak hanya belajar melatih kemampuan literasi numerasinya akan tetapi belajar melatih literasi dasar berupa membaca pemahaman. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa dalam berpikir analitis serta pemecahan masalah secara tidak langsung berkorelasi dengan kemampuan membaca pemahaman anak (Holmes & Dowker, 2013).
Perkembangan literasi dan numerasi saling berkaitan (Purpura et al., 2011). Anak-
anak yang berusaha dalam satu domain sering mengalami kesulitan dalam domain lain (Light & Defries, 1995). Pengembangan keterampilan literasi dan numerasi secara bersamaan adalah cara yang dapat dilakukan di sekolah formal (Munn, 1994). Pengembangan literasi dan numerasi dapat diamati dalam konteks pengalaman belajar di seluruh mata pelajaran.
Merunjuk nilai UN tahun pelajaran 2018-2019 menunjukan mata pelajaran
Matematika paling rendah, baik pada jenjang SMP maupun SMA dengan rerata Provinsi Kalimantan Selatan dibawah 50.
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 7
Gambar 1.5 Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2018-2019 Jenjang SMP
Gambar 1.6 Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2018-2019 Jenjang SMA
67,02
49,7
42,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Rata-rata Nilai UN SMP Tahun 2018-2019 Prov. Kalimantan Selatan
64,41
42,9
32,46
74,86
53,01
37,73
63,92
51,82
39,09
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Mapel Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Rerata Nilai UN SMA Tahun 2018-2019 Prov. Kalimantan selatan
Jur. Bahasa Jur. IPA Jur. IPS
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 8
Selain itu, hasil uji coba soal AKM yang dilaksanakan oleh LPMP Provinisi Kalimantan Selatam tahun 2020 menunjukan nilai numerasi lebih rendah dibandikngkan literasi pada semua jenjang.
Gambar 1.7 Nilai Literasi dan Numerisasi Ujicoba AKM Tahun 2020
Dari data diatas menggambarkna bahwa kemampuan numerasi siswa di Kalimantan Selatan masih rendah.
66,67
23,33
58,33
16,67
47,22
8,33
SD, 86,67
23,33
SMP, 83,33
, 19,44
SMA/K, 83,33
19,44
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Nilai Tertinggi Nilai Terendah Nilai Tertinggi Nilai Terendah Nilai Tertinggi Nilai Terendah
NILAI TERTINGGI DAN TERENDAH AKM
Numerasi Literasi
Tabel 2.1 Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Tujuan Strategis
BAB II – PERENCANAAN KINERJA LPMP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan satu tujuan strategis yang akan dicapai pada periode perencanaan 2020 – 2024.
No. Tujuan Strategis Indikator Kinerja Tujuan Stategis Target 2024
TS1 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SLB dengan nilai score card minimum 75
30,1%
Untuk mencapain tujuan yang ditetapkan, maka ditetapkanlah sasaran-sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya.
Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
SK. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
IKK 1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75
26,5% 27,4% 28,3% 29,2% 30,1%
IKK 2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
5% 5% 5% 5% 5%
IKK 3 Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan yang berkelanjutan
95% 95,2% 95,4% 95,6% 95,8%
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 9
PERJANJIAN KINERJA
IKK #1 Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) min. 75
26,5 %
IKK #2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
5%
IKK #3 Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan
95 %
SASARAN KIGIATAN: Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Anggaran LPMP Provinsi Kalsel Tahun 2020 Rp. 18.253.993.000
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 10
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020. LPMP Provinsi Kalimantan Selatan
menetapkan 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja. Berikut ini disampaikan informasi tentang tingkat ketercapaian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.
SASARAN #1
MENINGKATNYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SELURUH JENJANG PENDIDIKAN
Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan LPMP Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2020 secara umum memuaskan. Hal ini tercermin pada realisasi capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan mencapai >90% dengan rincian sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Capaian % IKK 1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75
26,5% 43,7% 165%
IKK 2. Persentase Kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah kinerja terbaik & terburuk
5% 3,5% 142,86%
IKK 3Persentase Kab/Kota yang memiliki DAPODIK akurat, terbarukan dan berkelanjutan
95% 92,26% 96,30%
Tabel 3.1 Indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Selatan Meskipun masih perlu penyempurnaa, sebagaimana terungkap dalam uraian
masing-masing capaian kinerja sebagai bentuk keberhasilan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian analisis capaian masing-masing indicator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut.
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 11
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
IKK #1 PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN (JENJANG SD, SMP, SMA DAN SLB) YANG
MEMILIKI KINERJA SEKOLAH (SCORE CARD) MINIMAL 75
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan” dengan indicator persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (score card) minimal 75 mencapai 165% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Terget 2020
Realisasi 2020
% 2020
Target Akhir
Renstra 2024
% Capaian Realisasi
Terhadap Target Akhir Renstra
2024
Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (score card) min. 75)
26,5 % 43,7 % 165% 30,1% 145,2%
Tabel 3.2 IKK #1 Persentase satuan pendidikan yang memilki kinerja sekolah min. 75
Dari jumlah sekolah yang telah diolah berdasarkan data PMP tahun 2019 sejumlah 3615 sekolah, sebanyak 1632 sekolah berada di atas nilai 6.59. Dari 1632 sebanyak 723 sekolah mencapai SNP atau capaian nilai rapor dengan nilai 6,67-7.
Gambar 3.1 Grafik sekolah yang mencapai SNP pada tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan
SEKOLAH MENCAPAI SNP TAHUN 2019
SD SMP SMA SMK
444
195
64 20
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 12
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indicator kinerja
antara lain: 1. Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan sekolah di 13 Kab/Kota dengan
tahapan yang telah dilaksanakan antara lain : a. Sosialisasi program penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan
oleh Tim Penjaminan Mutu Daerah dengan menyampaikan progres dan perkembangan pemetaan mutu di masing-masing Kab/Kota
b. Pendampingan operator dapodik dan pengawas sekolah c. Verifikasi dan validasi data hasil audit awal pelaksanaan pemetaan d. Desiminasi hasil pemetaan mutu
Gambar 3.2 Grafik sekolah yang mencapai SNP pada tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan
Standar Isi StandarKompetensi
Lulusan
StandarPembiayaan
StandarPendidik dan
TenagaKependidikan
StandarPengelolaanPendidikan
StandarPenilaian
Pendidikan
StandarProses
StandarSarana danPrasarana
Pendidikan
6,95 6,98 6,63 5,58 6,91 6,28 6,984,96
6,97 6,99 6,64
4,81
6,926,29
6,99
5,17
6,92 6,996,64
4,79
6,926,29
6,99
5,22
6,88 6,996,64
4,26
6,92
6,99
6,99
5,06
Capaian 8 SNP Satuan Pendidikan di Propinsi Kalimantan Selatan
SD SMP SMA SMK
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 13
2. Supervisi mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh 518 pengawas sekolah di 13
Kab/Kota Kalimantan Selatan dengan tahapan yang telah dilaksanakan yaitu: a. Penyusunan program supervisi penjaminan mutu pendidikan meliputi
instrumen, aplikasi supervisi dan teknis supervisi b. Bimbingan teknis supervisi untuk seluruh pengawas sekolah c. Supervisi dan pendampingan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh
pengawas sekolah d. Analisis supervisi mutu pendidikan e. Diseminasi dan evaluasi hasil supervisi
Gambar 3.3 Grafik hasil pelaksanaan supervise oleh pengawas item kurikulum yang digunakan sekolah
tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan
3. Penyusunan program peningkatan penjaminan mutu pendidikan oleh Tim Penjaminan Mutu daerah yang dituangkan dalam Anggaran Belanja Dinas Pendidikan di 13 Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : a. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu b. Analisis Data Mutu c. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu oleh masing-masing Kab/Kota
dan Provinsi d. Disemninasi hasil pemetaan mutu dan Dinas Pendidikan di 13 Kab/Kota dan
Provinsi
Kurikulum yang digunakan di sekolah
K13
Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri
Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus)
31% 48%
21%
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 14
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 3.4 Supervisi Mutu Pendiidkan oleh Pengawas Sekolah
Gambar 3.5 Contoh ppt yang disampaikan oleh Kepala Dins Pendidikan baik Provinsimaupun Kab/Kota dalam Diseminasi Hasil Peta Mutu Tahun 2019
Deseminasi hasil PetaMutu tahun2019
8
Oleh DinasPendidikanKab/kotadan propinsi
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 15
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat
tercapai antara lain: 1. Melakukan pendampingan sekolah secara intensif dan masif dalam pengisian data
mutu melalui pelatihan dan pendampingan operator secara berjenjang dan mengoptimalkan komunikasi dalam grup operator di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan sehingga kendala yang dihadapi oleh operator dan sekolah dapat diatasi bersama.
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan dengan metode jarak jauh (video conference) melalui aplikasi zoom.
3. Melakukan antisipasi gagal kirim dalam e-supervisi dengan membuat format supervisi dalam bentuk google form sehingga hasil supervisi dapat di evaluasi dan di analisis tanpa menunggu hasil analisis supervisi dari satgas penjaminan mutu pendidikan di Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 16
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
IKK #2
PERSENTASE KESENJANGAN HASIL AKM DAN SURVEI KARAKTER ANTARA SEKOLAH DENGAN KINERJA TERBAIK DAN KINERJA TERBURUK
Terget
2020 Realisasi
2020 %
2020 Target Akhir
Renstra 2024
% Capaian Realisasi
Terhadap Target Akhir Renstra
2024
Persentase kesenjangan hasuk AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
5% 3,5 % 142,86% 5 % 142,86%
Tabel 3.3 IKK #2 Persentase kesenjangan hasul AKM dan Survei Karakter
AKM terdiri dari Literasi dan numerasi yang merupakan kompetensi dasar penting bagi siswa. Literasi atau numerasi sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau menggunakan angka-angka. Sampai dengan Desember 2020 AKM dan Survei karakter belum dilaksanakan oleh Pusmenjur, maka kesenjangan AKM dan Survei Karakter diambil dari rapor mutu dengan indikator terkait AKM dan Survey Karakter menggunakan angka kesenjangan.
Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja
terbaik dan kinerja terburuk 1. Menentukan threshold (ambang batas) nilai rapor mutu untuk menentukan sekolah
dengan kinerja terbaik dan threshold (ambang batas) nilai rapor mutu untuk menentukan sekolah dengan kinerja terburuk
2. Dikarenakan tidak adanya ketentuan ataupun indikator untuk menentukan hal tersebut di atas, maka Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menentukan nilai sendiri.
Ditentukan ambang batas untuk kinerja terbaik adalah 6,75 dan ambang batas untuk kinerja terburuk adalah 6,13 diperoleh kesenjangan AKM dan Survey Karakter Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3.5%.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan kesenjangan raport mutu
sekolah di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 antara lain: 1. Pendampingan SPMI kepada sekolah melalui pengawas sekolah di kab/Kota; 2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan
dengan metode jarak jauh seperti webinar.
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 17
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Namun LPMP Kalimantan Selatan juga mengambil langkah melaksanakan beberapa kegiatan terkait AKM dan Survei Karakter, yaitu: 1. Penyusunan soal AKM dan Survei Karakter 2. Ujicoba soal AKM dan Survei Karakter 3. Validasi Soal AKM dan Survei Karakter
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian
indikator kinerja ini adalah: 1. Kesulitan dalam memperoleh data/nilai AKM dan nilai karakter karena pengukuran
AKM dan survei karakter kepada peserta didik merupakan hal baru dan belum dilakukan pengukuran di tahun 2020
2. AKM dan Survei Karakter tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung berupa jaringan internet yang baik dan stabil dari pihak sekolah maupun pusat, perangkat dalam pelaksanaan tes
4. Kompetensi operator teknis 5. Kesiapan siswa terhadap perubahan evaluasi pendidikan
Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang
dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain: 1. Menyusun rencana aksi/kegiatan yang tepat sehingga dapat mendukung
pencapaian target yang ditetapkan; 2. Merumuskan metode/cara pengukuran indikator kinerja yang tepat sebagai langkah
antisipasi jika pusat Asessmen dan Pusat Penguatan Karakter belum dapat mengeluarkan data capaian AKM dan survey karakter
3. Melaksanakan Uji coba AKM dan survei karakter untuk mengukur kemampuan setiap siswa, kesiapan pihak tenaga pengajar dan sekolah untuk mengikuti AKM dan survei karakter pada 2021 mendatang
4. Mengujicobakan atau memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada layar komputer tentang penggunaan soal AKM
5. Melaksanakan Uji coba AKM dan survei karakter untuk mengetahui validitas soal sehingga nantinya LPMP memiliki bank soal berbasis HOTS dan mendekati standar PISA
6. Mengenalkan siswa dengan soal-soal yang memiliki tingkat soal yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi
7. Memastikan jaringan dari pusat dan sekolah berjalan dengan baik ketika pengerjaan soal berlangsung
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 18
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Tindak lanjut dari kegiatan Asesmen Nasional
Hasil AKM dan survei karakter tidak menentukan kelulusan siswa, namun akan dijadikan sebagai acuan dilakukannya perbaikan pembelajaran. Laporan data capaian AKM dan survei karakter memberikan gambaran kompetensi siswa pada satuan Pendidikan. Tindak lanjut dari capaian AKM diserahkan kepada Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan menyusun dan melaksanakan program-program yang diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif, guru dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkatannya dan fokus pada pembangunan karakter.
Gambar 3.6 Workshop Penyusunan Soal AKM, SK dan SLB
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 19
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 3.7 Ujicoba soal AKM, SK, dan SLB
Gambar 3.8 Analisis Butir Soal AKM, SK dan SLB
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 20
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
IKK #3
PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH AKURAT, TERBARUKAN DAN BERKELANJUTAN
Terget
2020 Realisasi
2020 %
2020 Target Akhir
Renstra 2024
% Capaian Realisasi
Terhadap Target Akhir Renstra
2024
Persentase Kab/Kota yang memilki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan
95% 92,26% 96,30% 95,8% 95,85%
Tabel 3.4 IKK #3 Persentase Kab/Kota yang memiliki dapodik
Gambar 3.9 Grafik data/informasi pengiriman DAPODIK Kab/Kota Tahun 2020
94,43
93,71
93,25
93,02
92,71
92,62
91,97
91,94
91,68
91,55
91,1
91,06
90,33
88 89 90 91 92 93 94 95
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Tapin
Kab. Tabalong
Kab. Kotabaru
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Tanah Laut
Kab. Banjar
Kab. Balangan
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kota Banjarmasin
Kota Banjarbaru
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 21
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
91,53%
99,32%
85,84%
Realisasi indikator kinerja sebesar 92,26 didasarkan pada data rapor DAPODIK (http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rapor/) per 11 Januari 2021. Target persentase DAPODIK yang akurat, terbarukan dan mutakhir pada 13 kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan melebihi target yang ditetapkan ( 96,30%).
Indikator dapodik dikatakan akurat jika data tentang identitas sekolah, PTK, peserta
didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana diinput secara benar dan wajar; dikatakan Berkelanjutan jika sekolah melakukan sinkronisasi dapodik berturut-turut selama empat semester berturut-turut, sedangkan dikatakan terbarukan/mutakhir jika sekolah melakukan pembaharuan data PTK, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana pada semester berjalan.
PERBANDINGAN CAPAIAN RAPOR DAPODIK
d
Sumber : (http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rapor/) per 11 Januari 2021
NASIONAL Persentase keakuratan terbarukan dan berkelanjutan dapodik Nasional
91,16
KALIMANTAN SELATAN Persentase keakuratan terbarukan dan berkelanjutan dapodik Prov. Kalsel
92,26
AKURAT
BERKELANJUTAN
MUTAKHIR
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 22
Meskipun sudah melebihi rata-rata capaian nasional masih ada 7 kab/kota yang berada di bawah 92,26 diantaranya
Gambar 3.10 Informasi 7 Kab/Kota yang berada dibawah 92,26
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mendorong Kab/Kota agar memiliki
data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan sampai dengan semester I tahun 2020 antara lain melalui Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Dapodik sebanyak 317 operator sekolah jenjang SD, SMP,SMA dan Operator dinas kab/kota.
Untuk dimanfaatkan sebagai sumber data utama dalam program pemetaan mutu
pendidikan, pemberian bantuan BOS pusat, pemberian bantuan kuota internet peserta didik, sertifikasi guru dan kebijakan lain seperti PPPK.
. .
Kab. Barito Kuala (91,55)
.
.
.
.
.
Kota Banjarmasin (91,06)
Kota Banjarbaru (90,33) (91,06)
Kota Tanah Laut (91,97)
Kab. Balangan (91,68)
Kab. Hulu Sungai Selatan (91,1)
Kab. Banjar (91,94)
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 23
Gambar 3.11 Bimtek operator aplikasi DAPODIK tingkat Kab/Kota melalui daring
Beberapa kegiatan terkait yang laksanakan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja yang ditetapkan antara lain: a. Bimbingan teknis operator aplikasi Dapodik tingkat Kab/Kota dan operator dapodik
perwakilan satuan pendidikan di 13 kab/kota b. Workshop percepatan rapor mutu, bagi sekolah yang belum terolah rapor mutunya c. Verifikasi dan validasi data satuan pendidikan
Terdapat permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian
target antara lain: a. Sarana yang belum maksimal dimiliki oleh satuan pendidikan seperti komputer b. Pergantian operator dapodik satuan pendidikan c. Belum optimal dukungan dari Kepala Sekolah d. Masih ada PTK yang tidak peduli sehubungan dengan data PTK bersangkutan
Hal yang lakukan untuk mengatasi permasalahan agar target indikator kinerja dapat
tercapai antara lain: a. Memberikan dukungan berupa bantuan informasi, pengetahuan dan keterampilan
kepada operator baru. b. LPMP menjadi lembaga fasisilitasi penghubung antara satuan pendidikan dengan
pusat c. Melibatkan operator dinas pendidikan sebagai tempat berkonsultasi dan
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 24
LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala, dibantu 1 Penjabart Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 3.12 Pelaksanaan workshop percepatan pengiriman data rapor mutu
Tabel 3.5 Informasi rapor DAPODIK per wilayah Kalimantan Selatan
No Wilayah Ringkasan Akurat Berkelanjutan Mutakhir
1. Kab. Tanah Bumbu 94,43 93,75 99,47 90.06
2. Kab. Hulu Sungai Utara 93.71 93.25 99,89 88
3. Kab. Tapin 93,25 93.28 99,54 86,93
4. Kab. Tabalong 93,02 92,14 99,59 87,34
5. Kab. Kotabaru 92,71 91,16 99,58 87,39
6. Kab. Hulu Sungai Tengah 92.62 91,5 99,84 86,52
7. Kab. Tanah Laut 91,97 90,86 99,09 85,96
8. Kab. Banjar 91,94 90,87 99,32 85,64
9. Kab. Balangan 91,68 91,84 98,96 84,25
10. Kab. Barito Kuala 91,55 90,69 98,95 85,02
11. Kab. Hulu Sungai Selatan 91,1 91,7 99,74 81,86
12. Kota Banjarmasin 91,06 90,99 99,73 82,46
13. Kota Banjarbaru 90,33 89,1 97,45 84,44
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 25
CAPAIAN TATA KELOLA LPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1. SAKIP Berpredikat “BB”
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh pihak Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk implementasi SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh nilai 73,66 dengan kategori BB “Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, serta memiliki manajemen kinerja yang handal”
Gambar 3.13 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Nilai evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP Kalimantan
Selatan tahun 2020 diperoleh nilai yang sangat baik yaitu 98,78, dimana nilai ini diperoleh secara langsung melalui aplikasi SIMPROKA milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai evaluasi kinerja anggaran ini diperoleh dari rata-rata beberapa indikator yang ditetapakan, diantaranya Capaian Output, Penyerapan Anggaran, Konsistensi antara perencanaan dan realisasi, serta Efisiensi Anggaran. Dari beberapa indikator yang ada nilai terendah berasal dari indikator penyerapan anggaran sebesar 89,86 %
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 26
Gambar 3.14 Grafik Capaian Nilai Evaluasi Kinerja LPMP Prov. Kalsel Tahun 2020
B. REALISASI ANGGARAN Pagu anggaran LPMP Kalimantan Selatan tahun 2020 mengalami beberapa
perubahan dimana adanya realokasi dan refocussing anggaran terkait penangulangan pandemi covid 19. pagu awal LPMP kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar Rp. 34.011.961.000 dan setelah beberapa kali terjadi revisi pemangkasan anggaran pagu anggaran menjadi Rp. 18.253.993.000. Dari pagu anggaran yang ada berhasil di realisasikan sebesar Rp. 16.402.664.943 dengan persentase daya serap sebesar 89,86 %.. Berikut rincian anggaran pada masing-masing sasaran/indikator keinerja.
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran 2020 Realisasi 2020 Persentase Serapan
Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75
Rp. 1.362.911.000 Rp. 1.255.808.660 92,14%
Persentase Kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah kinerja terbaik & terburuk
Rp. 1.862.670.000 Rp. 1.543.802.885 82,88%
Persentase Kab/Kota yang memiliki DAPODIK akurat, terbarukan dan berkelanjutan
Rp. 588.009.000 Rp. 487.334.316 82,88%
Tabel 3.6 Informasi rincian anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja
0
20
40
60
80
100
CapaianOutput
PenyerapanAnggaran
Konsistensi Efensisensi Nilai EvaluasiKinerja
Evaluasi Kinerja Anggaran LPMP Prov. Kalimantan Selatan
Ebaluasi Kinerja Anggaran LPMP Prov. Kalimantan Selatan
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 27
100 89,86
20
98,78
98,7
Anggaran Dukungan Manajemen
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Persentase Serapan
Layanan sarana dan prasarana internal
Rp. 956.000.000 Rp. 885.706.747 92,65%
Layanan dukungan manajemen satker
Rp. 1.868.867.000 Rp. 1.508.269.227 80,71%
Layanan perkantoran Rp. 11.615.536.000 Rp. 10.721.743.109 92,31%
Tabel 3.7 Informasi anggaran dukungan manajemen
Gambar 3.15 Efensiensi Anggaran
Pagu Anggaran
LPMP Kalimantan Selatan Tahun 2020
Rp. 18.253.993.000
Efisiensi sebesar Rp. 3.650.798.600 atau 20
% (perhitungan berdasarkan kinerja
anggaran dibandingkan capaian kinerja)
Efisiensi berasal dari :Perubahan metode
kegiatan yang sebelumnya
dilaksanakan secara tatap muka diganti
dengan moda daring via virtual meeting
zoom
Optimalisasi anggaran sebesar Rp. 3.650.798.600
digunakan untuk mendukung capaian kinerja dalam kegiatan :
1. Capacity Building dan workshop peningkatan
kompetensi SDM2. Webinar dalam mendukung pelaksanaan sistem pandemi
dalam masa pandemi Covid 193. Rakor kemitraan dengan seluruh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Provinsi dalam peningkatan mutu pendidikan di
Provinsi Kalimantan Selatan
Realisasi AnggaranLPMP kalimantan
Selatan Tahun 2020Rp. 16.402.664.943
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 28
BAB IV – PENUTUP
Dari tiga indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja, semua persentase capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan
Indikator Kinerja Target Capaian % IKK 1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75
26,5% 43,7% 165%
IKK 2. Persentase Kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah kinerja terbaik & terburuk
5% 3,5% 142,86%
IKK 3Persentase Kab/Kota yang memiliki DAPODIK akurat, terbarukan dan berkelanjutan
95% 92,26% 96,30%
Tabel 4.1 Persentase Capaian Kienrja Dari segi penyerapan anggaran, berhasil terserap Rp. 16.402.664.943 dengan
pesentase 89,86% anggaran yang berhasil digunakan dari total anggaran Rp. 18.253.993.000. Dari hasil evaluasi kerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar ke depan antara lain :
1. Ada indikator kinerja belum didukung oleh kegiatan yang mendukung pencapaian target yang ditetapkan
2. Metode pengukuran indikator kinerja yang belum pasti dari Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Pelaksanaan kegiatan ditengah pandemi Covid-19
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fakus perbaikan yang akan dilakukan ke dapan antara lain :
1. Melakukan perubahan rencana aksi (kegiatan) yang dilaksanakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian semua IKK yang ditetapkan
2. Menyusun metode/cara pengukuran kinerja indikator kinerja sebagai alternatif lain 3. Melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan kegiatan agara kegiatan yang
direncanakan dapat tetap berjalan
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 29
LAMPIRAN
LAKIN LPMP PROV. KALSEL 2020 30