Lampiran Surat No. 260/EQ.S/V/2015 tanggal 11 Mei 2015
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan
Kedua), sebagai berikut:
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HA : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR
No. SK IUPHHK-HA : 685/Menhut-II/2013
Luas : ± 86.440 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No.88 Samarinda 75112
Kalimantan Timur
Telp. (0541) 737028; Fax. (0541) 741851
III. Waktu Pelaksanaan : 15 - 22 April 2015
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT HANURATA UNIT KALIMANTAN
TIMUR BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT
PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 11 Mei 2015
PT EQUALITY INDONESIA
a.n Amin Muchakim, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 007/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/V/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SK IUPHHK-HA NOMOR: 685/MENHUT-II/2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013
DENGAN LUAS ±86.440 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal
29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT HANURATA
UNIT KALIMANTAN TIMUR sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090)
tanggal 30 Maret 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor: 043/EQI-F037 tanggal 30 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 032.1/EQI-F039 tanggal 4 Mei 2015 dan
pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT HANURATA UNIT
KALIMANTAN TIMUR sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 117.1 tanggal 4 Mei 2015 menunjukkan total
nilai kinerja akhir 19 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 3 indikator bernilai SEDANG,
tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar
Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;
e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT
HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR telah memenuhi syarat dalam mempertahankan
kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam
Kerangka Indonesia National single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga
Produk, Proses dan Jasa.
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan
Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014
tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda
V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi
Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari
Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari
Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember
2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
dan perubahannya;
23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2
September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian
Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem
Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku
sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2
September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal
18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for
bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus
2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012
Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal
17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman
dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK);
27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan:
1. Surat PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG melalui No. 165/DIR/C/III/2014 tanggal 27
Maret 2014 perihal Transfer Sertifikat PHPL an. PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 107/EQI-F065/IV/2014 tanggal 8 April 2014
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT HANURATA UNIT KALIMANTAN
TIMUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SK IUPHHK-HA NOMOR:
685/MENHUT-II/2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013 DENGAN LUAS ±86.440 HEKTAR
PERTAMA : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR (Pemegang Sertifikat) yang telah
mendapatkan Sertifikat Nomor: 020/EQC-PHPL/V/2014 dinyatakan “LULUS”
karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan
terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-
PHPL) nomor 020/EQC-PHPL/V/2014 yang berlaku mulai 21 Mei 2014
sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 selama PT HANURATA UNIT KALIMANTAN
TIMUR (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-
BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
KETIGA : Sertifikat nomor 020/EQC-PHPL/V/2014 direvisi menjadi nomor 020.1/EQC-
PHPL/V/2015 dengan masa berlaku mulai 4 Mei 2015 sampai dengan 7 Mei
2017 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-
BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16
Januari 2015.
KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di
media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem
yang ditetapkan.
KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda
V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-
Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban
dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila
terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas
Halaman 4 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan
struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut;
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 4 Mei 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Utama PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DENGAN PREDIKAT :
B A I KDITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 MEI 2014 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 7 MEI 2017TANGGAL REVISI : 4 MEI 2015
Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama
NOMOR : 020.1/EQC-PHPL/V/2015
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA
PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR
SK IUPHHK-HA : SK.685/Menhut-II/2013TANGGAL : 11 Oktober 2013LUAS : ± 86.440 HektarLOKASI A. KABUPATEN : KUTAI TIMUR
B. PROVINSI : KALIMANTAN TIMURALAMAT PERUSAHAAN : Jl. P. Hidayatullah No.88 Samarinda 75112, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 737028; Fax. (0541) 741851
PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :
PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
PT EQUALITY INDONESIA
Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710
Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724
Website : http://www.equalityindonesia.com
Email : [email protected]
EQI-F084.3.2/20140813
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARILP-PHPL – 013 – IDN
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 15
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Agustri Warsono
f. Tim Audit : Diah Mitarini (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat)
Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Muji Susanto (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut ((Anggota PK Bidang Produksi)
Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR
b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.685/Menhut-II/2013, 11 Oktober 2013
c. Luas dan Lokasi : ± 86.440 Ha di Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat kantor : 1. Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta
2. Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda,
Kalimantan Timur
e. Nomor telepon : (021) 39836450, (0541)-737028.
Nomor Fax : (021) 39836451, (0541)-741851
E-mail : -
f. Pengurus :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Haji Syaukat Banjaransari
Komisaris : dr. Haji Hari Sabardi
Komisaris : Maliki Mift
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 15
Dewan Direktur :
Direktur Utama : Sugiono
Direktur : Idi Sanwardi
Direktur : Ir. Haji Mochammad Haerani
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
15 April 2015 & 22
April 2015
(Kantor Dinas
Kehutanan Prov.
Kaltim dan BPPHP
Wilayah XIII
Samarinda)
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan
Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Ka
Seksi Pemanfaatan Hutan dan Jasa Lingkungan
(Entry Meeting & Exit Meeting).
Koordinasi BP2HP Wilayah XIII Samarinda yang
diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
(Entry Meeting) dan Kepala Seksi STT (Exit
Meeting).
Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan
rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT
Hanurata Unit Kalimantan Timur (Auditee) dan
minta masukan terkait dengan kinerja Auditee
selama ini (Entry Meeting) serta menyampaikan
gambaran umum hasil audit yang dilakukan
(Exit Meeting)
Pertemuan Pembukaan 17 April 2015
(PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur)
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT
Hanurata Unit Kalimantan Timur
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
17-20 April 2015
(PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur)
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan 20 April 2015
(PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur)
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
Memberitahukan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 15
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 4 Mei 2015
(Kantor PT EQUALITY
Indonesia)
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang IUPHHK
BAIK
(100.00%) PT Hanurata memiliki dokumen legal perusahaan
berupa Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen
legal izin perpanjangan perusahaan berupa SK
IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor :
SK.685/ Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013
serta administrasi tata batas lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah
dilaksanakan yaitu telah tersedianya Laporan TBT
No. 134/BPKH IV-2/2015 dan Peta Hasil Penataan
Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Hanurata skala
1:25.000
Realisasi tata batas areal kerja PT. Hanurata telah
mencapai 100% (temu gelang) dan telah dituangkan
dalam Laporan TBT No. 134/BPKH IV-2/2015
dengan Peta Hasil Penataan Batas areal Kerja
IUPHHK-HA PT Hanurata skala 1:25.000
Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain.
Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal
PT.HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR yang
dibuktikan dengan adanya BATB Areal Kerja IUPHHK-
HA
PT Hanurata tidak terdapat perubahan fungsi
kawasan dengan diterbitkannya SK Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK. 685/Menhut-
II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang mengacu
pada peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi
Kalimantan Timur bahwa seluruh areal kerja berada
dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi
(HP). (Verifier 1.1.4 Not Aplicable)
Areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan
Timur tidak terdapat adanya penggunaan izin di luar
sektor kehutanan seperti pertambangan,
perkebunan dan lain-lain. (Verifier 1.1.5 Not
Aplicable)
1.2. Komitmen Pemegang
IUPHHK
BAIK
(88.89%) Komitmen PT Hanurata dinyatakan secara tertulis
dalam Visi dan Misi yang secara legal
ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan kerangka PHL melalui Surat Keputusan
Direktur Utama PT Hanurata No.
264/KEP/DIR/A/XII/2014 tanggal 31 Desember
2014
Visi Misi PT. Hanurata telah disosialisasikan kepada
karyawan dan masyarakat Desa Tadoan dan Desa
Manubar serta terdapat bukti pelaksanaan
sosialisasi berupa Berita Acara dan daftar hadir
pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari
kamis tanggal 11 Januari 2015 pukul 19.30 WITA
bertempat di Gedung Serba Guna Site Manubar
Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari baru
sebagian sesuai dengan Visi Misi PT Hanurata
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional terlatih dan
tenaga teknis pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan implementasi
penelitian, pendidikan dan
Latihan
SEDANG
(80.00%) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan
PT. Hanurata di lapangan hanya tersedia pada
sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai
Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan
luasan areal 50.000 – 100.000 Hektar yaitu 3
orang sarjana kehutanan dan 12 orang GANISPHPL
Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor :
S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013
pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan
sampai dengan 1 Januari 2016.
Pencapaian realisasi pelatihan Tahun 2014
berdasarkan jenis pelatihan sebesar 71,43% dan
berdasarkan peserta pelatihan sebesar 65,52 %,
sedangkan untuk tahun 2015 belum dapat dilakukan
perhitungan mengingat tahun berjalan baru bulan
Maret 2015
PT Hanurata telah memiliki dokumen ketenaga-
kerjaan yang lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan
pelaksanaan pemantauan
periodik, evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK
BAIK
(83.33%)
PT Hanurata memiliki struktur organisasi dan job
description sesuai dengan kerangka PHPL dengan
memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari
yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek
sosial yang disakan melalui Surat Keputusan Direktur
Utama PT. Hanurata Unit Sangkulirang Nomor
197/KEP/DIR/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008
PT Hanurata memiliki perangkat Sistem Informasi
Manajemen (SIM) yang didukung dengan jaringan V-
Sat dan tersedia tenaga pelaksana di basecamp
Manubar, Kantor Unit Samarinda serta Kantor Pusat
Jakarta
PT Hanurata memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI)
atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur, namun fungsinya belum berjalan
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di
lapangan.
Tindak koreksi manajemen berbasis hasil evaluasi
dan monitoring di PT Hanurata baru sebagian
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terlaksana.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK
(90.48%) Kegiatan RKT IUPHHK-HA PT Hanurata yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat
setempat telah di sosialisasikan melalui acara
Malam Syukuran RKT 2015 IUPHHK-HA PT Hanurata
Sub Unit Manubar yang dilaksanakan pada hari
kamis tanggal 11 Januari 2015 pukul 19.30 WITA
bertempat di Gedung Serba Guna Site Manubar yang
dihadiri oleh masyarakat Desa Tadoan dan Desa
Manubar.
Proses tata batas PT Hanurata telah mendapat
persetujuan dari para pihak yang dituangkan dalam
Berita Acara Laporan TBT yaitu Dinas Kehutanan dan
Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal
kerja PT Hanurata serta tersedianya Berita Acara
Pemiharaan Batas Partisipatif dengan Desa Tadoan.
Belum terdapat sosialisasi dalam proses CSR/CD
dari para pihak.
PT Hanurata telah melakukan Sosialisasi kawasan
lindung dan telah mendapat pengakuan atau
persetujuan dari masyarakat yang berada di sekitar
areal kerja Desa Tadoan
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka
panjang dalam pengelolaan
hutan lestari
BAIK
(88.89%) Auditee telah memiliki dokumen Revisi dokumen
RKUPHHK-HA yang telah disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan U.b. Direktur Bina
Usaha Hutan Alam Nomor: SK. 21/BUHA-2/2014
tanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Alam Berbasis Invertarisasi Hutan Meneyeluruh
Berkala (IHMB) Periode 2014 – 2020 Atas Nama PT
Hanurata Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan hasil telaah dokumen RKT periode
2014-2015 dan overlay peta RKT 2014-2015
dengan peta RKU, diperoleh bahwa penyusunan
penataan areal kerja dalam RKT seluruhnya telah
mengacu pada RKU baik luasan maupun lokasinya.
Tanda batas blok/petak RKT 2014-2015 terealisasi
74%, dan hasil uji petik pada beberapa titik
menunjukkan bahwa tanda batas tersebut terlihat
jelas
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem
BAIK
(91.67%)
PT. Hanurata Unit Kaltim telah memiliki data potensi
dari Hasil IHMB maupun ITSP. Hasil ITSP pada RKT
2014 diperoleh bahwa potensi jenis komersil
sebesar 74.35 m3/Ha dan potensi pada areal RKT
2015 sebesar 76.47 m3/Ha. Auditee telah memiliki
data potensi tegakan pada tipe ekosistem
berdasarkan hasil IHMB dan dan hasil ITSP 3 tahun
terakhir yang dilengkapi dengan peta-peta
pendukungnya berupa peta-peta IHMB dan peta
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
penyebaran pohon.
Selama 1 tahun terakhir, PT Hanurata Unit Kaltim
telah melakukan penambahan 1 seri PUP dan
pengukuran terhadap PUP kontinue dilakukan. Hasil
pengukuran PUP ini telah dianalisa sehingga
menghasilkan riap CAI. Auditee telah memiliki data
pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran
untuk tipe ekosistem yang ada dan telah dilakukan
analisa riap dari hasil pengukuran PSP tersebut.
Auditee telah melakukan analisis data potensi dan
riap, namun laporan analisa tersebut belum
disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum
memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap
untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK
(90.48%)
Auditee telah memiliki prosedur tahapan kegiatan
TPTI secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan
teknis yang berlaku.
Auditee telah mengimplementasi-kan seluruhnya
(100%) tahapan kegiatan sesuai dengan sistem
silvikultur TPTI. Tahapan Kegiatan TPTI yang
dilakukan oleh PT Hanurata Unit Kaltim pada tahun
2014 meliputi : PAK, ITSP, PWH, Pemanenan,
Perapihaan, Penanaman dan Pemeliharaan tanaman
Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaan dan
Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Hasil dari
kegiatan ini telah dituangkan dalam laporan dan peta
kerja.
Hasil ITSP pada RKT 2015, diperoleh bahwa jumlah
pohon inti dari jenis-jenis komersil sebesar 21
pohon/Ha yang berati bahwa kurang dapat menjamin
kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -2.
Berdasarkan hasil pelaporan kegiatan ITT diperoleh
jumlah permudaan tingkat tiang sebesar 105
batang/Ha, pancang 529 batang/Ha, dan semai
3197 batang/Ha.Hal ini berarti terdapat
ketersediaan permudaan mampu menjamin
terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi
ke-3 (≥100 batang tiang/Ha, >400 pancang/Ha).
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi tepat guna
untuk pemanfaatan hutan
BAIK
(85.71%)
PT Hanurata Unit Kaltim telah memiliki SOP Reduced
Impact Logging (RIL) dengan Nomor HNT
/PL/446.46. Prosedur mengenai RIL juga tertuang
pada SOP ITSP, PAK, PWH dan Produksi serta
Instruksi kerja yang terkait. Auditee telah
mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan
ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk
karakteristik kondisi setempat.
Hasil observasi lapangan terhadap kegiatan
penebangan dan penyaradan menunjukkan bahwa
implementasi RIL teah dilakukan pada 2 tahapan
pelaksanaan dan monitoring melalui kegiatan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
inspeksi blok.
Berdasarkan hasil penelitian dan uji petik tingkat
kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan
penebangan dan penyaradan sebesar 4.8 % dan
keterbukaan wilayah akibat kegiatan peyaradan
sebesar berkisar antara 2.5 % - 4.4%.
PT Hanurata Unit Kaltim belum melakukan penelitian
terkait faktor eksploitasi, berdasarkan uji petik
terhadap pengukuran Fe terhadap pohon sample
diperoleh Nilai Fe rata-rata sebesar 0.67.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
(90.48%)
PT HANURATA UNIT KALTIM memiliki dokumen RKT
2014 dan RKT 2015 yang telah disahkan secara self
approval, dengan rincian sebagai berikut :
1. RKT tahun 2014 disahkan melalui Surat
Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor:
256/SKEP/DIR/C/ RKT/V/2014 tanggal 26 Mei
2014 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun
2014 PT Hanurata Unit Kalimantan Timur.
2. RKT tahun 2015 disahkan melalui Surat
Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor:
009/SKEP/DIR/C/ RKT/I/2015 tanggal 15
Januari 2015 tentang Persetujuan RKTUPHHK-
HA Tahun 2015 PT Hanurata Unit Kalimantan
Timur.
3. Secara umum kegiatan pada RKT 2014 dan RKT
2015 belum seluruhnya sesuai dengan RKU.
Terdapat beberapa kegiatan seperti
pemeliharaan dan pembebasan pohon binaan
yang hanya sedikit mengacu pada RKU (kurang
dari 10%).
PT Hanurata Unit Kaltim memiliki peta-peta kerja
yang menggambarkan areal yang boleh
ditebang/ditanam/ dipelihara serta areal kawasan
lindung yang telah sesuai denganpeta RKT 2014-
2015 dan RKU.
Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah
mengimplementa-sikan peta kerja berupa
penandaan pada sebagian batas blok/petak
tebangan sebesar 73%. Penandaan batas kawasan
lindung telah terealisasi 100%
Realisasi volume tebangan total untuk RKT 2014
dan RKT 2015 (s.d bulan Maret) telah mencapai 77%
(70-105%) dari rencana tebang pada RKT, dan tidak
melebihi luasan yang direncanakan.
2.6. Kondisi kesehatan finansial
dan Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
BAIK
(85.71%) Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan
keuangan teraudit yang berakhir pada Desember
2013, diperoleh nilai likuiditas perusahaan sebesar
60%, , solvabilitas sebesar 87% dan rentabilitas
sebesar 13%. Catatan dari akuntan publik terhadap
laporan keuangan Auditee adalah wajar.
Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sumber daya manusia hutan yang seharusnya berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai
dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik)
Perbedaan proporsi anggaran tahun 2014 sebesar
80.07% dan tahun 2015 sebesar 66.51%. Rata-rata
perbedaan proporsi anggaran tahun 2014-2015
sebesar 73.29%. (tidak proporsional)
Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis
kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata
waktu
Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan,
perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di
areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA >80.
Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan
(luas dan kualitas tegakan) >80% dari yang
direncanakan
3. Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan
dan kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan
BAIK
(100.00%)
Alokasi Kawasan Lindung seluas 3.220 Ha (3,7%)
telah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HA PT
HANURATA Periode tahun 2014-2020 dan telah
sesuai dengan kondisi biofisiknya
Kawasan lindung yang telah di tata batas di lapangan
sebesar 92,9 % dari yang direncanakan atau sebesar
161,5 Km dari 173,5 km
Kondisi kawasan dilindungi masuk dalam areal kerja
Auditee yang masih berhutan mencakup 68,6 %
Hutan Sekunder dan 7,2 % Hutan Primer. Sehingga
>80 % kawasan lindung masih berupa hutan.
Terdapat pengakuan kawasan lindung dari seluruh
pihak .
Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan
lindung yang sesuai dengan rencana terhadap
seluruh kawasan lindung hasil tata ruang sesuai
RKl/RPL.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
(80.95%) Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh
jenis gangguan yang ada ( 66,67%)
Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan
hutan telah memadai sesuai dengan ketentuan
namun beberapa alat tidak berfungsi dengan baik
seperti alat pengukur curah hujan yang rusak dan
kondisi menara api yang tidak memadai.
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
dan kualifikasi personil yang sesuai dengan
ketentuan
Kegiatan perlindungan hutan telah
diimplementasikan melalui tindakan preemptif dan
preventif dengan mempertimbangkan seluruh
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
BAIK
(84.85%) Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan
mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan hutan
Jumlah sarana pengelolaan sesuai dengan ketentuan
tetapi fungsinya tidak sesuai.
Auditee telah memiliki personil pelaksana
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai
namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan
Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RO
tahunan yang memuat perencanaan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air, dan telah
mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki dokumen RO tahunan yang
memuat perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air, dan telah
mengimplementasikan sebagian kegiatannya sesuai
dengan ketentuan.
Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang
dilaksanakan oleh Auditee terdapat indikasi
terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap
tanah dan air, serta ada upaya auditee untuk
memperbaikinya.
3.4. Identifikasi spesies flora
dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
BAIK
(83.33%) Tersedia prosedur identifikasi namun belum
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin dan isinya belum
menjelaskan mengenai metodologi identifikasi flora
dan fauna dilindungi yang berada di areal kerja
auditee.(50%)
Terdapat identifikasi flora dan fauna mencakup
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah. Dan endemik yang terdapat
di areal kerja pemegang ijin
3.5. Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemic
SEDANG
(73.33%)
Tersedia prosedur Pemantauan Flora yang dilindungi,
langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin namun belum
menyebutkan bentuk pengelolaan terhadap seluruh
jenis yang dilindungi hasil identifikasi Sehingga
prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki
hanya 50 % dari yang seharusnya.
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di dalam areal pemegang izin (80%)
Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh
species flora dilindungi dan/atau jarang, dan
terancam punah dan endemik yang teradapat di
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik
SEDANG
(66.67%)
Tersedia prosedur Pemantauan Fauna yang
dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan
endemik yang terdapat di areal pemegang izin
namun belum menyebutkan bentuk pengelolaan
terhadap seluruh jenis yang dilindungi hasil
identifikasi Sehingga prosedur pengelolaan fauna
dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang
seharusnya
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi
tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang berada di dalam areal kerja auditee
(>50%)
Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik namun terdapat upaya
penanggulangannya
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK
(85.71%) Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan
tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH.
Dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang
mengakomodir hak-hak dasar masyarakat lokal telah
tersedia lengkap namun belum semua dokumen
memiliki rencana yang berkaitan
Auditee telah memiliki dokumen yang memuat
mekanisme pembuatan batas kawasan secara
partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik
batas kawasan yang telah disepakati oleh para
pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme mengenai
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan masyarakat setempat dalam perencanaan
pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin namun terkait batas
partisipatif dengan Desa Tadoan yang berada di
dalam areal tidak terpelihara dengan baik.
Auditee telah memperoleh persetujuan dan
dukungan dari seluruh masyarakat dan tidak pernah
terjadi konflik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK
(93.33%) Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin
sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan
legal tentang pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan
kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun
hanya sebagian.
Auditiee memiliki bukti yang lengkap tentang
realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap
seluruh masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang
lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial
kepada masyarakat.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK
(85.71%) Auditee telah memiliki sebagian data dan informasi
tentang keberadaan masyarakat yang terlibat,
tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH.
Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap
dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat .
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang
izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas
melalui kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat
di sekitarnya.
Auditiee memiliki bukti implementasi sebagian besar
(> 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat oleh pemegang izin
Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,
namun belum lengkap.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK
(88.89%) Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas
Pernah terjadi konflik dengan masyarakat dan dapat
diselesaikan dengan baik sehingga sejak tahun 2004
tidak ada konflik lagi.
Auditee telah memiliki organisasi dan sumberdaya
manusia dalam penanganan konflik tapi belum
memadai terkait dengan kejelasan tugas dan
fungsinya. Selain itu pendanaan yang disediakan
belum dituangkan dalam bentuk RAKP penanganan
konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan
penanganan konflik yang lengkap dan jelas
4.5. Perlindungan,
pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja
BAIK
(83.33%) Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan sebagian besar (>60%)
terhadap rencana pengembangan kompetensi bagi
karyawan.
Auditee telah memiliki sebagian dokumen standar
jenjang karir, sebagian besar telah
diimplementasikan.
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen
hutan terletak di kawasan hutan
produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
Memenuhi PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur telah
memperoleh legalitas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
berdasarkan :
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
: SK. 685/Menhut-II/2013 tanggal 11
Oktober 2013 tentang pemberian
perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Hutan Alam kepada PT. Hanurata
Coy Ltd atas areal hutan produksi tetap
seluas ± 86.440 hektar di Propinsi Daerah
tingkat I Kalimantan Timur.
2. Peta lampiran SK IUPHHK No. SK.
685/Menhut-II/2013, skala 1 : 250.000
yang telah disyahkan
Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja IUPHHK-
HA PT. Hanurata skala 1:250.000 dan peta Kawasan
Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur skala
1:250.000, lokasi sesuai dengan peruntukannya
sebagai hutan produksi (HP) di Manubar.
Auditee memperoleh Surat Perintah Pembayaran
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (SPP-
IIUPHH) melalui surat No : S.1068/VI-BIKPHH/2013
tanggal 6 November 2013. Auditee telah melunasi
kewajiban pembayaran IIUPPH melalui surat
penyampaian Nomor 023/DIR/C/I/ 2014 tanggal 20
Januari 2014 perihal salinan/copy bukti
pembayaraan IIUPHH melalui BANK MANDIRI
sebesar Rp. 5.593.387.500 dan Rp. 241.312.500,
sesuai dengan SPP-IIUPHH.
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan
(Not Applicable) untuk verifier 1.1.1c karena di areal
IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur tidak
ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK. (N/A)
2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki rencana
penebangan pada areal
tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK
dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang
dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 13 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
keberadaannya di lapangan.
Peta blok/petak tebangan disahkan (self approval),
posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang
sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi Seperti telah diuraikan pada verifier 2.1.1.a, PT
Hanurata Unit Kalimantan Timur telah mempunyai
RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB
Periode tahun 2014-2020 yang disahkan melalui
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.21/BUHA-2/2014.
Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa
IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur
adalah pemegang izin usaha pemanfaatan kayu atas
hutan alam. Oleh karena itu verifier 2.2.1.b ini tidak
relevan untuk diterapkan sebagai alat verifikasi (Not
Applicable).
3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menjamin bahwa
semua kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari
TPK Antara ke industri primer
hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
Memenuhi Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh
petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai
dengan buku ukur kayu. Nomor batang di LHP dapat
ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara
serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai
ketentuan.
Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di
LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan
sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai
dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHKHA/ IUPHHK-
HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak
Pengelolaan
Memenuhi Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah
sesuai dengan dokumen.
Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/
penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap
dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 14 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan telah melunasi
kewajiban pungutan pemerintah
yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)
sesuai dengan LHP yang disahkan.
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan
sesuai dengan dokumen SPP.
Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan
persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Memenuhi PT. Hanurata telah memiliki dokumen Pengakuan
Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT) berdasarkan Surat nomor
420/UPP/PKAPT/perpanjangan-2/4/2013 perihal
Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
(PKAPT) PT. Hanurata Nomor 09.05.1.00076 masa
berlaku 27 April 2018.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Memenuhi Tugboat dan tongkang yang digunakan oleh PT
Hanurata Unit Kalimantan Timur untuk mengangkut
kayu ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum
dalam FAKB, memiliki ijin yang sah dan kapal
tersebut berbendera Indonesia berdasarkan dari
dokumen Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang.
3.4 Pemenuhan penggunaan
tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-
Legal
Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur telah menggunakan tanda V-Legal
sesuai dengan Perjanjian Kerjasama PT Equality
Indonesia dengan PT Hanurata tentang Sublisensi
Penggunaan Tanda V-Legal Nonor 020/EQ-VLH-
PHPL/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
4.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &
melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk
seluruh areal kerja dan telah disahkan. Proses
penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai
ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
Memenuhi Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen
lingkungan yang telah disahkan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 15 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
Memenuhi Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman K3 (beserta surat
penunjukannya).
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan
berfungsi baik.
Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja
secara lengkap dan upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak
tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusa- haan yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja. .
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang
berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Top Related