Lampiran Surat No. 217/EQ.S/IV/2015 tanggal 13 April 2015 … · 2015-06-18 · Lampiran Surat No....
Transcript of Lampiran Surat No. 217/EQ.S/IV/2015 tanggal 13 April 2015 … · 2015-06-18 · Lampiran Surat No....
Lampiran Surat No. 217/EQ.S/IV/2015 tanggal 13 April 2015
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan
Ketiga), sebagai berikut:
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga) Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HT : PT RUAS UTAMA JAYA
No. SK IUPHHK-HT : 18/Menhut-II/2007
Luas : ± 44.330 Ha
Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau
III. Waktu Pelaksanaan : 17 - 23 Maret 2015
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT RUAS UTAMA JAYA BERHAK
MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 13 April 2015
PT EQUALITY INDONESIA
a.n Amin Muchakim, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 005/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IV/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT RUAS UTAMA JAYA DI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NOMOR: 18/MENHUT-II/2007 TANGGAL 5 JANUARI 2007
DENGAN LUAS ±44.330 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal
29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT RUAS UTAMA
JAYA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 1 April 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor: 032/EQI-F037 tanggal 1 April 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan
oleh Pengambil Keputusan Nomor: 118.1/EQI-F039 tanggal 6 April 2015 dan pernyataan
pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT RUAS UTAMA JAYA
sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-
F077) Nomor Urut: 008.4 tanggal 6 April 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 17
indikator PHPL berpredikat BAIK dan 5 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier
Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas
Kayu adalah MEMENUHI;
e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT RUAS
UTAMA JAYA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah
diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-
PHPL).
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam
Kerangka Indonesia National single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga
Produk, Proses dan Jasa.
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan
Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014
tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda
V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi
Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari
Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari
Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember
2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
dan perubahannya;
23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1
September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian
Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang
diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1
September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September
2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-
VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-
LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal
18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for
bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus
2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012
Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal
17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman
dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK);
27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan:
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 060/EQI-F065/V/2013 dan Nomor : 07/Penilikan-
PHPL/RUJ-EQI/LA/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RUAS UTAMA JAYA DI
KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR:
18/MENHUT-II/2007 Tanggal 5 JANUARI 2007 DENGAN LUAS ±44.330 HEKTAR
PERTAMA : PT RUAS UTAMA JAYA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat
Nomor: 009.2/EQC-PHPL/III/2014 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat
Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar
Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-
PHPL) nomor 009.2/EQC-PHPL/III/2014 yang berlaku mulai 15 Maret 2014
sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 selama PT RUAS UTAMA JAYA (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012.
KETIGA : Sertifikat nomor 009.2/EQC-PHPL/III/2014 direvisi menjadi nomor
009.3/EQC-PHPL/IV/2015 dengan masa berlaku mulai 6 April 2015 sampai
dengan 20 Mei 2017 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen
BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK
P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
tanggal 16 Januari 2015.
KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di
media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem
yang ditetapkan.
KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda
V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-
Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban
dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila
terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas
kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan
struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut;
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 6 April 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Utama PT RUAS UTAMA JAYA;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di
Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 16
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Agustri Warsono
f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat/VLK)
Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)
Dinda Talitha (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
g. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT RUAS UTAMA JAYA
b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.18/Menhut-II/2007, 5 Januari 2007
c. Luas dan Lokasi : ±44.330 Ha di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
Provinsi Riau
d. Alamat kantor : 1. Jl. Arifin Ahmad No.1 Pekanbaru, Provinsi Riau
2. Sinarmas Land Tower lt.19 Jalan Thamrin Kav. 51
Jakarta
e. Nomor telepon : (0761)-8415789, (021)-39834473.
Nomor Fax : (0761)-564771, (021)-39834707
E-mail :
f. Pengurus :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Stefanus Najoan
Komisaris : Husin
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 16
Dewan Direktur :
Direktur Utama : Gunawan Zendato
Direktur : John Andrew
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
17 Maret 2015 & 23
Maret 2015
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan
Provinsi Riau yang diwakili oleh Ka Seksi
Pemanfaatan Hutan Tanaman (Entry Meeting)
dan Staff Pemanfaatan Hutan Tanaman (Exit
Meeting).
Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang
diwakili oleh Kepala BPPHP dan KSBTU BPPHP
(Entry dan Exit Meeting).
Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan
rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT
Ruas Utama Jaya (Auditee) dan minta masukan
terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Pertemuan Pembukaan 18 Maret 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT
Ruas Utama Jaya
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
18-21 Maret 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan 21 Maret 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
Memberitahukan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 6 April 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 16
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang IUPHHK
BAIK
(83.33%) Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa
Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta
dokumen legal lainnya (SIUP, TDP), SK IUPHHK dari
Kementerian Kehutanan Nomor : No. SK.46/
Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang
diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No.
SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007.
Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah
dilaksanakan
Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa
Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta
dokumen legal lainnya (SIUP, TDP), SK IUPHHK dari
Kementerian Kehutanan Nomor : No. SK.46/
Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang
diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No.
SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007.
Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah
dilaksanakan
Di areal kerja Auditee baik di Blok Barat maupun
Blok Timur terdapat konflik batas dengan
masyarakat sekitar/perseroan tetapi sudah ada
upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik
batas tersebut serta ada penurunan tingkat konflik
yang dibuktikan adanya penurunan klaim lahan dari
waktu kewaktu (Tahun 2014).
Sesuai dengan SK Menhut No. SK.18/Menhut-
II/2007 tanggal 5 Januari 2007, seluruh areal kerja
Auditee termasuk dalam fungsi kawasan Hutan
Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas
(HPT). Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No
SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September
2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, ada
sebagian kawasan areal kerja Auditee (Wilayah
Timur) seluas + 4.000 Ha berubah fungsi menjadi
Areal Penggunaan Lain (APL), namun perubahan
fungsi kawasan tersebut belum diikuti dengan
perubahan dokumen perencanaan.
Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan dan ada bukti upaya Auditee untuk
mendata dan melaporkan penggunaan kawasan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
di luar sektor kehutanan kepada Instansi terkait.
1.2. Komitmen Pemegang
IUPHHK
BAIK
(91.67%) Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan
lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka
PHPL
Auditee secara konsisten melakukan sosialisasi visi
misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan
namun sosialisasi kepada mitra kerja dan
masyarakat sekitar arel kerja pada tahun tidak ada
bukti pelaksanaan. Sosialisasi visi misi kepada
masyarakat baru dapat dilaksanakan pada tanggal
31 Maret 2015.
Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
seluruhnya sesuai dengan visi misi dan kebijakan
lingkungan.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional terlatih dan
tenaga teknis pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan implementasi
penelitian, pendidikan dan
Latihan
BAIK
(93.33%) Keberadaan Ganis PHPL, apabila mengacu Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014
tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis
dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL sudah terpenuhi
namun apabila mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-
SET/2009 belum terpenuhi. Namun berdasarkan SE
Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal
30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat
dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016.
Sepanjang tahun 2014, Auditee telah merealisasikan
kegiatan training dari rencana tahunannya (100%).
Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal
tersedia lengkap di Kantor Unit sedangkan dokumen
ketenagakerjaan yang bersifat eksternal tersedia di
Kantor Perawang/Pekanbaru.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan
pelaksanaan pemantauan
periodik, evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK
BAIK
(100.00%)
Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan
kerangka PHPL yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Utama No. 0978/RUJ/X/2014 tanggal 6
Oktober 2014 karena telah memperhatikan aspek
pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek
produksi, ekologi, dan aspek sosial.
Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa SOP,
IK, dan Job Description dengan tenaga pelaksana
tersedia di Kantor Unit.
Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor yang
langsung bertanggungjawab kepada Direksi dan
fungsi-fungsi pengawasan sudah berjalan dengan
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
dilapangan.
Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi
berdasarkan hasil audit internal secara konsisten
dan kontinyu
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
SEDANG
(66.67%) Kegiatan RKT yang mempengaruhi kepentingan hak-
hak masyarakat setempat telah sosialisasikan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
(PADIATAPA). kepada sebagian masyarakat namun tata waktu
sosialisasi tidak sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. BAP Persetujuan kegiatan RKT
ditandatangani oleh Auditee dan pihak masyarakat
yang diwakili Lurah Tjg. Penyembal, Kades Teluk
Pulau Hulu, dan Kades Labuhan Papan.
Tata batas sebagain besar sudah dilaksanakan
namun bukti administrasi yang menunjukan bahwa
kegiatan telah dilaksanakan berupa BA Tata Batas
dan laporan belum tersedia.
Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi
program CSR/CD Tahun 2014-2015 kepada
masyarakat sekitar areal kerja namun tata waktu
sosialisasi tidak sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. BAP Persetujuan program CD/CSR
2014-2015 ditandata-ngani oleh Auditee dan pihak
masyarakat yang diwakili Lurah Tjg. Penyembal,
Kades Teluk Pulau Hulu, dan Kades Labuhan Papan.
Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja
Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak
namun riil dilapangan masih ada klaim dari sebagian
masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung
yang ada.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka
panjang dalam pengelolaan
hutan lestari
SEDANG
(80.00%) Auditee telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT
yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen
Deliniasi Mikro dan IHMB. Dokumen Revisi RKUPHHK
HT sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang
melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK
No. SK.100/VI-BUHT/2011, tanggal 23 Agustus
2011.
Penataan areal kerja dalam RKT 2014 telah
mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK HT tahun
2011.
Penandaan batas petak dan batas blok berupa sign
plate atau pal paralon yang berisi informasi petak
atau blok RKT. Disamping itu, petak dan blok RKT di
batasi oleh kanal primer, kanal sekunder maupun
parit collector. Berdasarkan berita acara
pemasangan papan nama dan tanda batas blok RKT
2014, dari 8 tanda batas terdapat 11 tanda batas
blok RKT 2014 yang sudah terpasang (138%).
Berdasarkan peta rencana pemasangan pal batas
petak terdapat rencana pemasangan tanda batas
petak sebanyak 95 buah yang terdiri dari areal RKT
2014 dan pemeliharaan batas RKT 2012 (eks
kebakaran). Laporan realisasi penandaan pal batas
petak menunjukkan terdapat 30 pal yang sudah
dipasang. (31.6%).
2.2. Tingkat pemanenan lestari BAIK Kegiatan PHI URKT 2015 sudah dilakukan sebanyak
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem
(91.67%) 496 plot dengan luasan total 1175.63 Ha, dengan
total volume 105.229, 06 m3. Hasil PHI diperoleh
bahwa jumlah pohon sebanyak 632 pohon/Ha,
diameter rata-rata 13.76 cm, tinggi rata-rata 17.29
cm, dan volume rata-rata sebesar 89.51
m3/Ha.Dalam melakukan PHI telah dipersiapkan
peta design plot inventory yang memuat tentang plot-
plot PHI dengan skala 1:10.000.
Selama 1 tahun terakhir, PT RUJ telah melakukan
penambahan PSP sebesar 20 plot dari tanaman
tahun 2013, dan terdapat 3 plot yang tanamannya
mati,1 plot yang tidak dilanjutkan kegiatan
pengukuran dan 72 plot yang sudah di analisa. PT.
RUJ telah melakukan analisis riap MAI (volume)
berdasarkan hasil pengukuran PSP yaitu rata-rata
sebesar 22.40 m3/Ha/th,
PT RUJ dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan
data dan analisis MAI dari hasil pengukuran PSP.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK
(85.71%)
Auditee telah memiliki prosedur tahapan kegiatan
THPB secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan
teknis yang berlaku.
Auditee telah mengimplementasikan tahapan kegiatan
sesuai dengan sistem silvikultur THPB. Namun untuk
kegiatan harvesting RKT 2014 baru dimulai pada
Januari 2015. Fokus perusahaan pada tahun 2014
pada kegiatan penanaman di areal PLTB, LoA, regain,
eks kebarakaran.
Kagiatan invetarisasi URKT 2015 telah dilakukan pada
bulan Mei-Juni 2014 sebanyak 496 plot dengan luasan
total 1175.63 Ha, dengan total volume 105.229, 06
m3. Hasil PHI diperoleh bahwa jumlah pohon sebanyak
632 pohon/Ha, diameter rata-rata 13.76 cm, tinggi
rata-rata 17.29 cm, dan volume rata-rata sebesar
89.51 m3/Ha.
Auditee (PT. RUJ) melakukan monitoring progres
penamanan melalui kegiatan pemantuan keberhasilan
tanaman oleh Plantation Assesment Team (PAT),
berdasarkan hasil PAT periode 2013-2014 diperoleh
rata-rata prosentase tumbuh sebesar 84.3%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi tepat guna
untuk pemanfaatan hutan
BAIK
(100.00%)
Auditee telah mengembangkan Standar Operasional
Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang
terangkum dalam SOP Harvesting HTI Wet-Land (SOP-
RUJ-P-05) yang telah mengadopsi prosedur
pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dalam
kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan terdiri dari
beberapa tahapan, yakni Microplanning, Pre-
Harvesting, Penebangan (Felling), Pre Bunching &Cut,
Extraction dan Stacking. SOP ini telah sesuai dengan
karakteristik kondisi setempat yaitu daerah Gambut.
Monitoring danEvaluasi kegiatann RIL tertuang dalam
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
SOP Pelaksanaan Havex dan Verifikasi Havex.
Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa auditee
masih konsisten dalam menerapkan teknologi ramah
lingkungan (RIL) dalam melaksanakan kegiatan
pembuatan Microplanning, Pre-Harvesting,
Penebangan (Felling), Pre Bunching &Cut, Extraction
dan Stacking. Penerapan RIL telah meliputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi.
PT RUJ telah melakukan penelitian mengenai faktor
eksploitasi pada tahun 2012 sebanyak 3 petak
meliputi petak 429-01, 430-01 dan 2431-01. Hasil
perhitungan Fe tersebut diperoleh nillai sebesar 1.15.
Berdasarkan hasil uji petik terhadap 5 pohon sampel
diperoleh nilai Fe sebesar 0,8.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
(80.95%)
Areal Kerja PT RUJ untuk tahun 2014 terdapat dalam
Kaupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, sehingga
terdapat dua dokumen RKT yaitu :
- RKT Tahun 2014 PT RUJ telah disahkan secara
self approval oleh Direktur PT.Ruas Utama Jaya
(Stefanus Najoan) melalui SK Nomor
SK.02/RUJ/IV/2014 tentang Pengesahan
RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 a.n PT Ruas Utama
Jaya di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada
tanggal 30 April 2014 di Pekanbaru.
- RKT Tahun 2014 PT RUJ telah disahkan secara
self approval oleh Direktur PT.Ruas Utama Jaya
(Stefanus Najoan) melalui SK Nomor
SK.01/RUJ/IV/2014 tentang Pengesahan
RKTUPHHK-HT Tahun 2014 a.n PT Ruas Utama
Jaya di Kota Dumai Provinsi Riau pada tanggal
30 April 2014 di Pekanbaru.
Pengecekan kesesuaian terhadap RKU menunjukkan
sebagian besar kegiatan telah mengacu kepada RKU,
kecuali kegiatan inventarisasi kesesuaian arealnya
terhadap RKU kurang dari 50%.
PT RUJ memiliki peta kerja baik yang digunakan untuk
ke lapangan seperti peta PHI, petarencana
pemasangan tanda batas blok/petak, dan peta hasil
kegiatan seperti peta realisasi tanam, peta plan key
indikator, peta pemasangan tanda batas blok Peta
kerja ini telah sesuai dengan peta RKT.
Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah
mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan
pada sebagian batas blok/petak tebangan seperti yang
dijelaskan pada verifier 2.13. Penandaan batas
kawasan lindung pun telah dilakukan seperti dijelaskan
pada verifier 3.1.2.
Realisasi penebangan RKT 2014 (hingga bulan Maret
2015) berdasarkan luas sebesar 17.02% dan
berdasarkan volume sebesar 11,88%.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.6. Kondisi kesehatan finansial
dan Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
SEDANG
(66.67%) Berdasarkan hasil analisa terhadap laoran keuangan
teraudit yang berakhir pada Desember 2013, diperoleh
nilai likuiditas perusahaan sebesar 103%, , solvabilitas
sebesar 55% dan rentabilitas sebesar -16 %. Catatan
dari akuntan publik terhadap laporan keuangan
Auditee adalah wajar.
Secara keseluruhan, anggaran pengelolaan hutan PT
RUJ sebesar Rp. 36,896,234,121,- dengan realisasi
sebesar Rp. 38,594,123,457,- atau 105% dari
rencana. Persentase alokasi dana (anggaran) untuk
seluruh kegiatan pengelolaan hutan sebesar 96% dari
kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (realisasi).
Proporsi alokasi dana terbesar Anggaran 2014
terdapat pada kegiatan pnanaman sebesar 25.74%
dan proporsi alokasi dana terkecil terdapat pada
kegiatan pemanenan sebesar 0%, sehingga perbedaan
proporsi sebesar 25,74%.
Dari analisis laporan keuangan yang telah di audit
menunjukan bahwa auditee mampu menyelesaikan
kewajiban jangka pendeknya. Realisasi pendanaan
untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar
namun tidak sesuai dengan tata waktu yang telah
ditetapkan. Hal ini ditunjukkan mundurnya waktu
pelaksanaan kegiatan harvesting hingga baru bisa
dilaksanakan bulan Januari 2015.
Modal yang dikembalikan ke hutan pada
pembangunan hutan tanaman dapat didekati dari
seberapa luas tanaman pokok, tanaman kehidupan
maupun tanaman unggulan yang telah ditanam oleh
Auditee dari areal yang telah ditebang, Berdasarkan
Laporan Pemanenan hingga bulan Maret 2015
diperoleh realisasi tebangan sebesar 438 Ha dan
realisasi penanaman areal RKT 2014 sebesar 665 Ha.
Sehingga persentase modal yang ditanamkan kembali
ke hutan sebesar 151.83%.
Auditee telah melaksanakan kegiatan penanaman RKT
2014 pada tanaman pokok sebesar 24 %. Penanaman
areal tanaman pokok pada RKT 2014 telah dilakukan
sebanyak 665 Ha dengan rincian 111 Ha pada LoA,
341 Ha pada areal Harvesting dan areal PLTB
sebanyak 213 Ha
3. Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan
dan kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan
SEDANG
(72.22%)
Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi
dengan luasan sesuai dengan dokumen
perencanaan formal yang terbaru yakni RKUPHHK-
HT Berbasis IHMB periode Tahun 2008-2017 yaitu
seluas 6.594 Ha atau sebesar 14,9 % dari total luas
44.300 Ha dan telah sesuai dengan kondisi
biofisiknya.
Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dilapangan sepanjang 107 km atau 84,38 % dari
total panjang kawasan lindung 126 km dengan
tanda batas berupa kanal dan seng plat berwarna
kuning namun dibeberapa lokasi kawasan lindung
sudah tidak dikenali lagi tanda batasnya.
Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja
Auditee yang masih berhutan diperkirakan masih
lebih dari 51%.
Tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan
dilindungi dalam areal kerja Audite, khususnya
masyarakat yang melakukan perambahan di dalam
kawasan dilindungi.
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi
hasil tata ruang areal/Landscaping.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
(100.00%) Auditee telah mengembangkan prosedur
perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup
seluruh jenis gangguan yang ada berupa SOP
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sop
monitoring dan penanganan terhadap wabah hama
dan penyakit tanaman , dan SOP penanganan dan
penyelesaian klaim areal
Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan
hutan telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi
dengan baik.
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan
ketentuan.
Auditee telah mengembangkan sistem perlindungan
hutan yang diimplementasikan melalui tindakan
tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan
yang ada.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
BAIK
(100.00%) Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan
ketentuan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik.
Auditee telah memiliki personil pelaksana
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasi
yang memadai.
Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat
perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah
dan air dan dijabarkan dalam Rencana Operasional
Tahunan Kelola Lingkungan, serta telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana termuat dalam beberapa laporan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan kelola lingkungan
Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang
memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam
Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester
Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang
dilaksanakan oleh Auditee, tidak terdapat indikasi
terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap
tanah dan air, auditee telah melakukan berbagai
upaya untuk mencegah hal tersebut
3.4. Identifikasi spesies flora
dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
BAIK
(100.00%) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang
izin.
Auditee telah mengimplementasikan sistem
identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal kerjanya.
3.5. Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemic
SEDANG
(75.00%)
Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan
flora yang dilindungi dan sudah spesifik mengatur
pengelolaan pada masing-masing jenis secara
lengkap.
Auditee telah mengimplementasikan sebagian
bentuk pengelolaan flora sesuai dengan rencana
pengelolaan tahunan dan mencakup seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya
Terdapat gangguan pada sebagaian species yang
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat
perambahan yang tinggi.
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik
BAIK
(83.33%)
Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan
fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal kerjanya.
Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan
fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal kerjanya dan
belum mencakup seluruh jenis kegiatan pengelolaan
yang telah direncanakan.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh
species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
kerja Auditee.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi BAIK Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
(81.48%) lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan
SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar
masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin.
Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang
lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan
SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar
masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin namun baru pada tahap
diketahui oleh para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
yang legal, lengkap dan jelas.
Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian
masyarakat hukum adat/setempat
Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian
para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih
ada konflik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK
(92.59%) Auditee memiliki dokumen yang menyangkut
tanggungjawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan cukup memadai
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan
legal tentang pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan
kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun
hanya sebagian, dan belum lengkap
Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang
lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social
masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK
(83.33%) Auditee telah memiliki data dan informasi yang
lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat
lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh
aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH
tersedia dalam beberapa dokumen.
Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai
peningkatan peran serta aktivitas ekonomi
masyarakat.
Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan
jelas.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee memiliki bukti implementasi sebagian
(<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee
yang tepat sasaran.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,
namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK
(88.89%) Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik
yang belum lengkap dan jelas.
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang
lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya
manusia dan pendanaan yang memadai untuk
mengelola konflik.
Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik
yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja
BAIK
(100.00%) Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi bagi karyawan.
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir
dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada
karyawan
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen
hutan terletak di kawasan hutan
produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
Memenuhi Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat
Keputusan Nomor : SK. 46/Menhut-II/2006 tanggal
6 Maret 2006 atas areal produksi seluas ± 34.600
Ha yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota
Dumai, Provinsi Riau yang selanjutnya dirubah
melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.
18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007
dengan luas 44.330 Ha.
SPP IIUPHHK diterbitkan melalui surat No. S.390/VI-
BIKPHH/2006 tanggal 17 Mei 2006 dan surat No.
S.80/VI-BIKPHH/2007 tanggal 01 Pebruari 2007.
Auditee telah membayar IIUPHHK sejumlah Rp
115.258.000,- sesuai dengan SPP yang terdiri dari 2
tahap, yaitu sebesar Rp. 89.960.000,- pada tanggal
7 Juni 2006 dan sebesar Rp. 25.298.000,- pada
tanggal 2 Pebruari 2007.
Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Hasil pendataan
menunjukan adanya penggunaan lahan hutan untuk
kebun sawit oleh perusahaan an. PT BSM dan PT
Gudang Garam.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 13 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki rencana
penebangan pada areal
tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008-2017 telah
disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui
keputusan No. SK.100/VI- BUHT/2011 tanggal 23
Agustus 2011. Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun
2013 telah disahkan melalui Keputusan Direktur
Utama PT RUJ Nomor : SK.02/RUJ/IV/2013 pada
tanggal 30 April 2013. Dokumen RKT UPHHK-HTI
Tahun 2014 ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Utama PT RUJ No. SK.01/RUJ/IV/2014 tanggal 30
April 2014 (Kota Dumai) dan No.
SK.02/RUJ/IV/2014 tanggal 30 April 2014
(Kabupaten Rokan Hilir). Peta rencana kerja yang
merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT
tersedia dengan lengkap.
Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh
ditebang (kawasan lindung) berupa peta lampiran
RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL
Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh
Direktur Utama PT RUJ. Hasil uji petik menunjukan
keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.
Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking
RKT berwarna kuning dengan batas pinggir berupa
garis tebal putus-putus berwarna hitam dan coklat
muda. Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa
Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan
2.2. Adanya Rencana Kerja yang
sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008-2017 telah
disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui
keputusan No. SK.100/VI- BUHT/2011 tanggal 23
Agustus 2011. Peta rencana kerja yang merupakan
lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap.
Sinarmas Forestry berkomitmen untuk mematuhi
prinsip-prinsip HCV (Hight Conservation Value)
dimana salah satu persyaratannya adalah
penghentian sementara kegiatan penebangan pada
hutan alam sampai dengan adanya hasil identifikasi
HCVF. Sejak bulan Pebruari 2013 perusahaan
lingkup Sinamas Forestry ataupun mitra kerja tidak
melakukan tebangan pada sisa hutan alamnya.
Verifier 2.2.1.b Not Applicable.
3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menjamin bahwa
semua kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari
TPK Antara ke industri primer
hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 14 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
Memenuhi Dokumen LP-KHP bulan Maret 2014 sd. Pebruari
2015 dibuat oleh Petugas Pembuat LP-KHP,
diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-
KPH (P2LP-KPH). Uji Petik antara LHP dengan Buku
Ukur menunjukan adanya kesesuaian demikian juga
dengan uji petik antara LHP dengan fisik kayu.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPn hutan ke TPK Hutan
dilindungi dengan Surat Pengantar Barging (SPB).
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke Industri PT APP
dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan berupa FAKB. Hasil uji petik persediaan kayu
yang tercantum di LMKB sesuai dengan
dokumensurat keterangan sahnya hasil hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHKHA/ IUPHHK-
HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak
Pengelolaan
Not
Applicable
Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT),
dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah
sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
Meskipun masih tersisa hutan alam bekas tebangan
namun untuk menunjukan komitmen akan prinsip-
prinsip HCVF, Auditee untuk sementara
menghentikan penebangan pada areal sisa hutan
alamnya. Dengan demikian verifier 3.1.3.a masuk
kategori “Not Applicable”.
Auditee adalah pemegang IUPHHK pada HT dimana
sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang
Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier
3.1.3.b tidak dapat diterapkan (“Not Applicable”).
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi Auditee menerbitkan FAKB yang dilengkapi dengan
Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). FAKB dibuat
oleh petugas yang ditetapkan oleh perusahaan.
Sesuai dengan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014,
FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara Self
Assesment, sehingga tidak terdapat dokumen Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat
Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).
3.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah melunasi
kewajiban pungutan pemerintah
yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
Memenuhi Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh petugas dari
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota
Dumai sudah sesuai dengan LHP yang disahkan yaitu
29.262,35 m3 (Maret 2014 sd. Pebruari 2015).
Auditee telah membayar PSDH sejumlah Rp
158.016.690 sesuai dengan SPP PSDH. Pembayaran
PSDH ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran
Murni PSDH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening
102.0004204001.
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah
dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan
dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 15 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Memenuhi Auditee diakui sebagai Pedangang Kayu Antar Pulau
(PKAPT) melalui Dokumen PKAPT No. 57/UPP/
PKAPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang
diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit
Pelayanan Teknis an. Menteri Perdagangan dan
berlaku sampai dengan 24 Mei 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Not
Applicable Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan
menunjukan bahwa dalam rentang 1 tahun terakhir
(Maret 2014 sd. Pebruari 2015), Auditee tidak
melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu
antar pulau sehingga verifier ini tidak dapat
diterapkan (“Not Applicable”).
3.4 Pemenuhan penggunaan
tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-
Legal
Not
Applicable Verifier ini merupakan verifier baru dimana sesuai
dengan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK)
Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor : P.01/VI-
BPPHH/2015, Pemegang Izin yang telah
mendapatkan S-PHPL/S-LK wajib membubuhkan
Tanda V-Legal pada produknya. Namun demikian,
mengingat ini adalah peraturan baru dengan
pemberlakukan yang baru juga sehingga Auditee
masih dalam proses implementasi. Hasil verifikasi
dokumen menunjukan bahwa Auditee baru pada
tahap SPK Sub Lisensi dengan LP-PHPL yang
merupakan prasyarat implementasi Tanda V-Legal.
4.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &
melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
Memenuhi Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan
telah disahkan oleh Gubernur Riau No. Kpts
568.a/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang
Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT PT RUJ.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
Memenuhi Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap
semester dan dilaporkan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan
kepada instansi terkait. Laporan pelaksanaan
RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL
yang telah disahkan dan sistematika penyusunan
laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.
Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 16 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
Memenuhi Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan
personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam implementasi pedoman K3 yaitu Ahli K3
Umum yang ditetapkan melalui keputusan Direktur
Utama melalui SK No. 04/SK-K3/RUJ/OSH/IX/2013
tanggal 2 September 2013.
Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan
berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam
kondisi baik.
Auditee secara konsisten membuat catatan
kecelakaan kerja meskipun tidak ada kejadian
kecelakaan kerja (NIHIL). Auditee juga membuat dan
merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan
kerja.
5..2. Pemenuhan hak-hak
tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
Memenuhi Karyawan Auditee telah tergabung dalam serikat
pekerja yang telah tercatat di Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak tanggal 30
Oktober 2013 dengan nomor bukti pencatatan
568/DSTKT/X/2013/46.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Periode 2014 – 2016 yang telah
tercatat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau
Nomor : Kpts.21/I/2014 tanggal 07 Januari 2014.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
Memenuhi Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di
bawah umur. Karyawan paling muda berumur 18
tahun dan yang tertua berumur 56 tahun.