Lampiran Surat No : 609/EQ.S/X/2015, tanggal 13 Oktober ... · lampiran surat no : 609/eq.s/x/2015,...
Transcript of Lampiran Surat No : 609/EQ.S/X/2015, tanggal 13 Oktober ... · lampiran surat no : 609/eq.s/x/2015,...
Lampiran Surat No : 609/EQ.S/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. Nama IUI : PT KHARISMA ROTAN MANDIRI
Nomor IUI : 530/05/IB.B/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012
Jenis Industri : Industri Furnture
Kapasitas : 1.200 M³/Tahun
Alamat : Gesingan RT. 02/RW. 09 Desa Luwang, Kec. Gatak
Kab. Sukoharjo
Telp : (0271) 784483; Fax : (0271) 783177
III. Waktu Pelaksanaan : 14 – 16 September 2015
IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT KHARISMA ROTAN MANDIRI
DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.
064.1/EQC-VLK/X/2014 MENJADI NO. 064.2/EQC-
VLK/X/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 24
OKTOBER 2016.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 13 Oktober 2015
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 045/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT KHARISMA ROTAN MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012
KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
Kharisma Rotan Mandiri Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 086/EQI-F090 tanggal
3 Oktober 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 085/EQI-F037 tanggal 3 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 050.2/EQI-F039 tanggal 7 Oktober
2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 082.2 tanggal 7 Oktober 2015 menunjukkan
PT Kharisma Rotan Mandiri telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap
verifier Legalitas Kayu (LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf
d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 014/EQI-
KEP.Cert/Rev-Ind/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri
pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi
tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk
PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 076/EQI-F065/IX/2012 tanggal 3 September
2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN
MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR :
530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012 KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN.
PERTAMA : PT Kharisma Rotan Mandiri (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan
Sertifikat Nomor 064.1/EQC-VLK/X/2014 dinyatakan “LULUS” karena
“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu
(LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
064.1/EQC-VLK/X/2014 menjadi Nomor 064.2/EQC-VLK/X/2015.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai
dengan tanggal 15 Oktober 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember
2014.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 7 Oktober 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT Kharisma Rotan Mandiri, di Sukoharjo;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 15
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Permenhut Nomor: P.95/Menhut-II/2014, Perdirjen BUK
Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014.
g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, AMd (Lead Auditor)
2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
: PT Kharisma Rotan Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK
IUI
: 530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012
c. Kapasitas : 1.200 M3/Tahun
d. Alamat kantor : DK Gesingan RT 02 RW 09 Desa Luwang, Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
f. Pengurus
- Komisaris Utama
- Komisaris I
- Komisaris II
- Direktur
:
:
:
:
Maryani
Mia Kharisma Andriyani
Yuni Artha Brilliani
Supriyadi
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 15
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 14 September 2015
di Kantor PT Kharisma Rotan
Mandiri ( PT KRM ) –
Kabupaten Sukoharjo
Pertemuan dilaksanakan di
Kantor PT Kharisma Rotan
Mandiri ( PT KRM ) –
Kabupaten Sukoharjo.
Perkenalan anggota Tim
Audit, menyampaikan tujuan
dan ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan
jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan
metodologi dan prosedur
verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta
pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan
diakhiri dengan pembuatan
BAP.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 14 – 15 September
2015. Di Kantor PT Kharisma
Rotan Mandiri ( PT KRM ) –
Kabupaten Sukoharjo Observasi
di Gudang bahan baku, Pabrik
Pengolahan dan Gudang barang
jadi
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan
dokumen serta untuk
menguji kebenaran data, tim
Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik menggunakan kriteria
dan indikator pada Lampiran
2.5, Peraturan Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor
P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 16 September 2013
di Kantor PT Kharisma Rotan
Mandiri ( PT KRM) Kabupaten -
Sukoharjo
Menyampaikan ucapan
terima kasih kepada PT
Kharisma Rotan Mandiri ( PT
KRM) atas kerjasamanya
selama verifikasi.
Menyampaikan daftar
periksa VLK
Pertemuan penutupan
diakhiri dengan pembuatan
BAP
Pengambilan Keputusan
Tanggal, 7 Oktober 2015. di
Ruang Meeting PT EQUALITY
Indonesia.
Rapat pengambilan
keputusan meninjau
dokumen verifikasi yang
diajukan untuk menjamin
bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT
EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 15
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha
dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah
produsen yang memiliki izin
yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan akte pendirian
perusahaan dan perubahan terakhir yang
dimiliki PT Kharisma Rotan Mandiri (Auditee),
akta pendirian perusahaan diterbitkan oleh
Notaris Drs. Aziz Wilopo, SH., SpN. berupa Akta
Nomor : 19 tanggal 31 Mei 2000. Akta telah
mendapat pengesahan dari Kementerian
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : C-
5808.HT.01.01.TH.2001 tertanggal 25 April
2001.
Akta pendirian mengalami perubahan pada
tanggal 25 April 2013 berupa Akta Nomor : 67
yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Aryati
Nurul Aini, SH. Akta tersebut menerangkan
perubahan anggaran dasar perseroan PT
Kharisma Rotan Mandiri. Akta perubahan
tersebut telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan
Nomor : AHU-49107.AH.01.02, tahun 2013.
Dengan demikian sejak penilikan pertama,
akte perubahan terakhir tidak mengalami
perubahan lagi.
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT) atau
Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee
telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor
: 39/11.35/PM/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo. Jenis barang atau produk yang
diproses dan diperdagangkan berupa mebel
telah sesuai dengan izin perdagangan yang
dimiliki Auditee. SIUP yang dimiliki Auditee
wajib didaftar ulang pada tanggal 18 Maret
2016. Sejak penilikan pertama, SIUP yang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 15
dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan.
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor :
503/HO/390/IX/2013 tanggal 30 September
2013.
Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin
Gangguan yang dimiliki oleh Auditee telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
peruntukannya sesuai dengan bidang
usahanya. Izin gangguanini berlaku sampai
dengan tanggal 29 September 2018. Dengan
demikian sejak penilikan pertama, izin HO
tidak mengalami perubahan lagi.
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaanketersediaan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee
memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan
Nomor : 113512600213 tanggal 19 Maret
2011. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini
berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret
2016. Sejak penilikan pertama, TDP yang
dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan
lagi.
Verifier,e.
NPWP Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
ketersediaan dan keabsahan dokumen
perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa
NPWP dengan Nomor : 01.980.098.6-
532.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
dengan Nomor : PEM-
00068/WPJ.32/KP.0803/2007 dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
Nomor : PEM-00069/WPJ.32/KP.0803/2007
yang ditandatangani oleh Kepala Seksi
Pelayanan atas nama Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo pada
tanggal 18 Desember 2007. Dengan demikian
sejak penilikan pertama, dokumen perpajakan
yang dimiliki Auditee tidak mengalami
perubahan lagi.
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
dokumen lingkungan hidup yang dimiliki
Auditee, telah tersedia DokumenUpaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan
Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor :
660.1/534/RKL/X/2012 tanggal 19 Oktober
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 15
2012.
Pada saat penilikan tahun kedua, Auditee
telah membuat laporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan semester II (dua)
tahun 2014 dengan bukti penyerahan
dokumen tanggal 27 Maret 2015. Laporan
semester I (satu) tahun 2015 saat ini sedang
dalam proses uji udara dan air yang dilakukan
di UPT Laboratorium Pusat MIPA UNS, sesuai
Surat Tugas Pengambilan Contoh Uji No.
72/UN27.21.P/ST-K/A/2015 tanggal 20
Agustus 2015 dan No. 100/UN27.21.P/ST-
K/A/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupaIzin
Usaha Industri (IUI-B) dengan
Nomor:530/08/IB.P/III/2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo pada
tanggal 19 Maret 2011 dengan jenis industri
furniture dari rotan dan bambu. Auditee wajib
melakukan daftar ulang Izin Usaha Industri
(IUI-B) pada tanggal 18 Maret 2016.
Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2012,
Auditee memperoleh Izin Usaha Industri baru
sesuai dengan ruang lingkupnya yang
melengkapi dokumen izin sebelumnya yaitu
berupa industri furniture dari kayu dengan IUI
Nomor : 530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28
Juni 2012. IUI berlaku sampai dengan tanggal
27 Juni 2017. Sejak penilikan pertama, IUI
yang dimiliki Auditee tidak mengalami
perubahan lagi.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
Not
Applicable
Auditee bukan Industri Primer, sehingga
verifier ini tidak di terapkan
Indikator.1.1.2
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan
dan masa berlaku dokumen ETPIK yang
dimiliki Auditee dengan Nomor : 02.ET-
01.13.1053 telah ditandatangani oleh
Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan
Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan
pada tanggal 23 September 2013. Informasi
yang terdapat dalam dokumen ETPIK tersebut
telah sesuai dengan dokumen legal lainnya
dan dokumen ETPIK berlaku sampai dengan
tanggal 23 September 2018. Dengan demikian
sejak penilikan pertama, dokumen ETPIK yang
dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 15
Indikator 1.1.3 : Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau
industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI
Verifier: 1.1.3.a
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK) non-produsen
Not
Applicable
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee
bukan ETPIK non-produsen
Verifier :1.1.3.b.
Memiliki perjanjian atau
kontrak kerjasama dengan IUI
atau TDI atau industri rumah
tangga/pengrajin yang telah
memiliki S-LK
Not
Applicable Verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria.1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin
Produksi s.d 2.000 m3/tahun
Indikator 1.2.1 Akte pembentukan kelompok
Verifier : 1.2.1.a
Dokumen akte pembentukan
kelompok
Not
Applicable
Verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.1.2.1.b
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Not
Applicable
Verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan
system penulusuran bahan
baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1.a
Unit usaha mampu
membuktikan bahwa bahan
baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
-
-
Verifier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap
pemenuhan bahan baku Auditee Selama
periode September 2014 – Agustus 2015
telah menerima bahan baku berupa kayu
olahan, kayu bekas bantalan kereta Api selain
itu Auditee juga menerima produk mebel
setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin
dengan cara membeli eceran
Seluruh pesanan dilengkapi dengan kontrak
kerja sama suplai bahan baku, dan seluruh
pembelian bahanbaku kayu dan mebel
setengah jadi telah
dilengkapidengandokumenjualbeli berupa
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 15
bukti pembayaran secara transfer atau tunai
bukti pembayaran ini sebagai sahnya jual beli.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayubulat
dari hutannegara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Not
Applicable
Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat
dari hutan negara, dengan demikian tidak ada
berita acara yang ditanda tangani oleh petugas
kehutanan
Verifier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ataubukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
MEMENUHI
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap
penerimaan bahan baku kayu periode
September 2014 – Agustus 2015. Auditee
tidak memproses kayu bulat dari hutan
negara) melainkan menerima dan memproses
kayu olahan yang berasal dari hutan Hak atau
Hutan Rakyat, setiap penerimaan bahan baku
kayu selalu membuat dan memeriksa kayu
yang diterima.
Pemeriksaan kayu yang diterima dilakukan
oleh bagian penerimaan bahan baku dan
memeriksa kwalitas serta jumlahnya yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
Kayu (BAST).
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan dokumen pendukung bahan baku
kayu dalam hal ini dokumen angkutan hasil
hutan yang sah, dalam periode pengiriman
bulan September 2014 – Agustus 2015
dijelaskan :
Keabsahan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yang mencakup tanda-tanda legalitas
meliputi nomor seri, penerbit,P3KB,tanda-
tanda sekuritas dokumen (SKSKB) dan
specimen tanda tangan untuk seluruh kayu
yang diterima oleh unit usaha dan menunjukan
adanya kesesuaian. Pemeriksaan fisik
dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang
telah diterima Auditee dilakukan secara
sampling dengan hasil menunjukan
kesesuaian dan tidak terdapat dokumen atau
Surat Angkutan Lelang (SAL)
Verifeir. e.
Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
kelngkapan dokumen penggunaan kayu bekas.
Auditee memakai atau mempergunakan bahan
baku kayu bekas REL Kereta Api dan untuk
beberapa item produknya untuk periode
September 2014 – Agustus 2015 Auditee
hanya sekali membeli bahan baku kayu bekas
bantalan Rel Kereta yang dibeli dari Toko
bahan bangunan khusus kayu bekas Rel dari
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 15
DKP. kota Jogya sesuai dengan Perdirjen LHK No
P1/VI-BPPHH/2015, perihal penggunaan DKP
dimana bila bahan baku dibeli dari toko cukup
dilampirkan Nota bukti pembelian.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not
Applicable
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan
pemasok bukan merupakan kayu limbah
industri, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier g.
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
dokumen legaltas pemasok bahan baku yang
menyuplai auditee berupa DKP , dalam periode
pengiriman bulan Januari – Agustus 2015,
Dokumen DKP yang diterim Auditee pada
bulan Januari 2015 tersebut adalah sebanyak :
3 lembar
Seluruh proses penerimaan dokumen DKP telh
memenuhi prosedur seperti :
Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP.
Tersedia personel yang bertanggung jawab
untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP
yang diterima dari pemasok.
Verifier.h
Dokumen pendukung RPBBI
(SK RKT)
Not
Applicable
Pasokan bahan baku kayu yang diterima
Auditee dilakukan secara putus.
Verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayuyang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Not
Applicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan
baku impor
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading(B/L)
Not
Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku
dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
Not
Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku
sehingga tidak memiliki Packing List Impor
Verifier 2.1.2.d
Invoice
Not
Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku
dengan demikian tidak memiliki invoice
Verifier 2.1.2.e
Deklarasiimpor Not
Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau
produk kayu, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.f
Rekomendasi impor Not
Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau
produk kayu, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.g
Bukti pembayaran bea masuk Not
Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku
dengan demikian tidak memilki tidak ada
kewajiban membayar bea keluar.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 15
(bila terkena bea masuk)
1. Verifier 2.1.2.h
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Not
Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku
dengan demikian tidak ada bahan baku yang
harus dicek untuk melihat cites
2. Verifier 2.1.2.i
Bukti penggunaan kayu impor Not
Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau
produk kayu, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unitusaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Berdasarkan verifikasi terhadap sistem
administrasi produksi pada proses produksi di
lapangan, Auditee telah membuat dan
melakukan sistem Adminitrasi antar bagian
dalam kegiatan proses produksi dengan kata
lain keberadaan Tally Sheet oleh Auditee
sudah diterapkan, sepeeti dijelaskan dalam
alur telusur tally sheet makadapat
disimpulkan bahwa bahan baku yang
digunakan untuk proses produksi di Auditee
dapat ditelusuri asal usulnya.
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data
pemakaian bahan baku kayu bulat, sawn
timber dan hasil produksi realisasi produksi
selama satu tahun terakhir antara bulan
September 2014 – Agustus 2015 adalah :
Penerimaan dan hasil produksi mebel unfinish
yang dibeli dari pengrajin sebesar : 28.871
unit 371,6206 M3, sementara proses
produski sendiri telah dipakai bahah baku
sawn timber :
Sebanyak : 31.053 btg : 380,1861 M3
Hasil produksi 5.612 unit : 218,2304 M3
Terdapat kesesuaianhasil
produksidenganLMHHOK dalam periode yang
sama.Untuk standar rendemen industri
berdasarkan Perdirjen BPK Nomor P.12/VI-
BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014,
tercantum standar hasil produk Art Furniture,
sebesar 30-60 % dengan demikian didapat
rendemen dalam satu tahun terakhir adalah
sebesar 57,4 %
Verifier.c.
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan
MEMENUHI Pemeriksaan dilakukan terhadap data hasil
produksi selama 1 Tahun September 2014 –
Agustus 2015, dengan membandingkan
Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI
Auditee dengan Nomor :
530/05/IB.B/VI/2012 tanggal 28 Juni
2012tercantum izin kapasitas sebesar 3.600
pcs atau diseterakan 1.200 M3.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 15
Realisasi produksi mebel dalam periode yang
sama tercatat sebesar 34.483 unit dan
589,8510 M3. Dengan demikian realisasi
produksi dalam periode tersebut di atas tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
sedangkan pemanfaatan kapasitas produksi
yang dihasilkan Auditee dari kapasitas izin
yang dimiliki Auditee baru sebesar 49,15 %
Indikator.d.
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not
Applicable
Auditee maupun pemasoknya tidak
menggunakan kayu lelang sebagai bahan
bakunya, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan
Verifier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI
Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah
membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi
bahan baku dan hasil produksi secara periodik
dan berkelanjutan untuk periode periode
September 2014 – Agustus 2015,
pemeriksaan meliputi data persediaan awal,
perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir
dimana seluruh data tersebut telah sesuai
dengan data pendukung lainya demikian juga
dengan persediaan awal bulan berjalan sama
dengan persediaan akhir bulan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S - LK atau DKP Not
Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee
tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan
pihak lain, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
lain)
Not
Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee
tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan
pihak lain, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
Not
Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee
tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan
pihak lain, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
Not
Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee
tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan
pihak lain, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
3. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
Not
Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee
tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan
pihak lain, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 15
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
angkutan untuk pemindahtanganan hasil
produksi dengan tujuan domestik, dikarenakan
Auditee merupakan industri lanjutan dengan
demikian seluruh perdagangan atau penjualan
mebel untuk tujuan lokal dilengkapi dengan
dokumen angkutan berupa surat jalan yang
ditandatangani oleh pengirim dan memuat
informasi seperti nomor dan tanggal surat
jalan, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah
barang, nomor kendaraan, tanda tangan
pengirim dan penerima barang.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayuolahan untukekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data
penerimaan bahan baku, hasil produksi,
penjualan dan dokumen ekspor dalam periode
bulan September 2014 sampai dengan
Agustus 2015, semua jenis produk yang
diekspor sama dengan jenis produk yang
diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil
produksi mebel yang diekspor oleh Auditee
dapat dipastikan merupakan hasil produksi
sendiri.
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi
ekspor, Auditee dapat menunjukan
kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan
ekspor sebanyak 250 (duaratus limapuluh) set.
Informasi mengenai eksportir, penerima, data
pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar,
data barang (jenis dan kuantitas produk) telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
Verifier. c
Packing list
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor
selama periode bulan September 2014 sampai
dengan Agustus 2015, Auditee dapat
menunjukan kelengkapan dokumen Packing
List yang menyertai pelaksanaan ekspor
sebanyak 250 (duaratus limapuluh) set.
Dokumen Packing List tersebut berisikan
informasi mengenai penerima, deskripsi
produk, jenis produk, dan kuantitas produk
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 15
dan telah sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
Verifier.d.
Invoice
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan kebsahan dan
kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat
menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of
Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor
selama periode bulan September 2014 –
Agustus 2015 sebanyak 250 (duaratus
limapuluh) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan
disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder.
Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui
informasi mengenai eksportir, penerima,
deskripsi produk, kuantitas produk, sarana
pengangkutan dan nomer container telah
sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen
ekspor lainnya (Invoice dan Packing List).
Verifier .e
Bill of Lading (B/L).
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan kebsahan dan
kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat
menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of
Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor
selama periode bulan September 2014 –
Agustus 2015 sebanyak 250 (duaratus
limapuluh) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan
disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder.
Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui
informasi mengenai eksportir, penerima,
deskripsi produk, kuantitas produk, sarana
pengangkutan dan nomer container telah
sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen
ekspor lainnya (Invoice dan Packing List).
Verifier .f.
DokumenV – Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen V-
Legal untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal, Auditee telah
menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal
dalam pelaksanaan ekspor periode bulan
Januari sampai dengan Agustus 2015 dengan
realisasi penggunaan dokumen V-Legal
sebanyak 101 (seratus satu) lembar. Informasi
dalam dokumen V-Legal sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya seperti dokumen PEB
dan Invoice, dimana seluruh pelaksanaan
ekspor/stuffing dilakukan di gudang Auditee
sendiri.
Verifier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
MEMENUHI Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 64/M-
DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012
pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code
yang di wajibkan verifikasi teknis, sedangkan
untuk produk Auditee berupa Teakwood E2E
di wajibkan pemeriksaan teknis. Laporan
Surveyor (LS) untuk produk ekspor tahun 2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 15
hasil pemeriksaan surveyor sucopindo produk
dapat diekspor sesuai dengan ketentuan
Permendag RI No.20/M-DAG/PER/5/2008,
dan ekspor tahun 2013 hasil pemeriksaan
surveyor sucopindo produk dapat diekspor
sesuai dengan ketentuan Permendag RI
No.64/M-DAG/PER/10/2012.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
Not
Applicable
Produksi yang dikirim tidak wajib membayat
bea keluar
Verifier. i.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku
yang digunakan untuk menghasilkan produk
mebel oleh Auditee berasal dari jenis kayu Jati
(Tectona grandis), Mindi (Melia azedarach),
Mahoni (Sweetenia sp.) dan Kayu Rimba
Campuran. Berdasarkan Permenhut Nomor :
57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis
Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018
dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis
kayu tersebut tidak termasuk jenis yang
dibatasi perdagangannya.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
K.4.2. Pemenuhan hak-hak Tenaga kerja
Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.
Verifier a.
Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
dokumen prosedur Implementasi K3 seperti :
SOP pelaksanaan proses produksi.
SOP persiapan pelaksaan proses produksi
SOP kegiatan pembahan di gudang barang
unfinish.
Auditee telah menunjuk personil
penanggungjawab dalam kegiatan
implementasi kegiatan operasional K3 dan
telah disahkan dengan nomor :
12/P2K3/KK/2013, tanggal 25 Februari 2013
tentang pengesahan panitia pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan
Ketua Panitia telah menunjuk Sdr Dewi
Ambarsari sebagai penanggung jawab K3.
Verifier.b.
Ketersediaan peralatan K3
seperti Alat Pemadam Api
Ringan (APAR), Alat Pelindung
Diri (APD) dan jalur evakuasi
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap implementasi dari
SOP K3 yang telah disusun oleh Auditee dapat
dijelaskan seperti di bawah ini :
- Auditee telah memiliki Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) sebanyak 22 unit yang masih
berfungsi untuk jalur evakuasi dan kotak P3K
juga telah disediakan oleh auditee dengan
terpasang jelas dan mudah dijangkau serta
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 15
bebas dari halangan benda apapun..
Alat Pelindung Diri bagi setiap pegawai ketika
bekerja, seperti pemakain Masker, sarung
tangan, sepatu boat, dan alat pelindung lain
yang disesuaikan dengan tingkat resiko
pekerjaan.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki rekaman Laporan
Kecelakaan kerja setiap bulan.Pada catatan
kecelakaan kerja dalam kegiatan proses
produksi selama periode September 2014 –
Agustus 2015, tidak terjadi kasus kecelakaan
baik kecelakaan ringan atau besar.
Selain itu juga Auditee melakukan upaya
penanganan kecelakaan kerja dengan
melakukan kerja sama dengan salah satu
rumah sakit sebagai rujukan bila mana terjadi
kasus kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier :
Ada serikat pekerja atau
kebijaksanaan Perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerj
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan
Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki
organisasi serikat pekerja seperti yang
diharuskan dalam undang undang
ketenagakerjaan.
Auditee belum memiliki kepengurusan, tetapi
Pimpinan Perusahaan telah mengeluarkan
kebijakan dengan menerbitkan surat
keterangan yang isinya menyetujui apabila
pegawai terlibat atau membantuk serikat
pekerja selama demi kebaikan. Surat
kebijakan tersebut ditandatangani oleh
Direktur pada tanggal 01 September 2013.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan.
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan
(PP) yang terbaru untuk Tahun 2014 – 2016,
Pada tanggal 19 Agustus 2014 Dokumen
Peraturan Perusahaan Auditee telah di sahkan
berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo melalui surat keputusan Kepala
Dinas dengan nomor : 568/76/2014.
Dalam Peraturan Perusahaan yang baru telah
dicantumkan dan disebutkan tentang hak dan
kewajiban antara para pekerja dan
Perusahaan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 15
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur
Verifier :
Tidak ada pekerja yang masih
di bawah umur
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan data karyawan Auditee
memperkerjakan karyawan berjumlah 44
orang 14 orang karyawan perempuan dan 30
orang karyawan laki-laki. dari Laporan
dokumen Tenaga kerja bulan Agustus 2015
dan tidak mempekerjakan dibawah umuruntuk
tenaga yang paling muda adalah usia 25
tahun.