PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN
AMDAL
Adib Mustofa, ST & Eko Santoso, MT
Beberapa definisi berdasarkan UU No. 32 / 2009:
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
Dasar hukum dan acuan
UU No. 32/2009: Pasal 22 (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal
PP No. 27/1999 tentang AMDAL Keputusan Kepala Bapedal No. 8/2000 tentang keterlibatan
masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL Peraturan Mentri LH No. 8/2006 tentang Pedoman Penyusunan
AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Merupakan instrumen untuk mengendalikan perubahan lingkungan dengan tujuan: Mengurangi atau meniadakan dampak (akibat yang tidak direncanakan
atau diinginkan ) dari suatu kegiatan terhadap lingkungan Menemukan pemecahan yang optimal berkaitan dengan dampak tersebut Mengatasi konflik yang terjadi akibat perbedaan nilai dan/atau perbedaan
kepentingan Melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan
AMDAL digunakan sebagai: Syarat pemberian izin Bagian dari studi kelayakan (kelayakan lingkungan) dari suatu rencana
kegiatan Dokumen penting
Peran Amdal dalam pengelolaan lingkungan ( Gunarwan, 2004)
AMDAL
Pendugaan dampak negatif
yang akan terjadi
Pendugaan dampak positif
yang akan terjadi
Rencana pengendalian
dampak negatif
Rencana peningkatan dampak
positif
Proyek berjalan
Dampak positif
Dampak negatif
Aktivitas/program peningkatan dampak
positif
Aktivitas/program pengendalian
dampak negatif
Usulan proyek pembangaun
an
Rencana pengelolaan lingkungan
Program pengelolaan lingkungan
Proses AMDAL
Menurut PP No. 29/1986: PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) atau PEL (Penyajian Evaluasi
Lingkungan) untuk kegiatan yang telah eksis ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau SEL ( Studi Evaluasi
Lingkungan ) untuk kegiatan yang telah eksis RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) & RPL (Rencana Pemantauan
Lingkungan) Setiap tahapan harus melalui persetujuan dari komisi AMDAL
Menurut PP No. 51/1993: Proses disatukan menjadi studi AMDAL yang terdiri dari kerangka
acuan, ANDAL, RKL, RPL. Diperkenankan AMDAL Kawasan dan AMDAL Terpadu
Menurut PP No. 27/1999 Partisipasi masyarakat
Isi Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL memuat ( UU No.32/2009 pasal 25): Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak
yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan
Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Kriteria dampak besar dan penting (Penjelasan UU No. 32/2009):
Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
Luas wilayah penyebaran dampak Intensitas dan lamanya dampak berlangsung Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena
dampak Sifat kumulatif dampak Berbalik atau tidak berbaliknya dampak Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
Rencana kegiatan wajib AMDAL
Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11/2006
Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL
Keputusan Kepala Bapedal No. 8/2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam prosesAMDAL
Maksud dan Tujuan: Melindungi kepentingan masyarakat Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana
usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting
Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak untuk
mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi
Pengertian
Masyarakat yang berkepentingan:Adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan a.l., kedekatan jarak tinggal, faktor pengaruh ekonomi dan sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, terdiri atas:
a. Masyarakat Terkena Dampak
b. Masyarakat Pemerhati
Keputusan kelayakan lingkungan hidup
kepala Bapedal/Gubernur
AMDAL
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Kerangka Acuan (KA) ANDAL
KA-ANDAL adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang disepakati oleh Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL
Fungsi dokumen KA-ANDAL: Sebagai rujukan penting tentang lingkup dan
kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai
dokumen AMDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL
Pedoman Penyusunan ANDAL
Sistematika:
1. Pendahuluan
2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Tahap pra-konstruksi/persiapan Tahap konstruksi Tahap Operasi Tahap pasca operasi
3. Rona Lingkungan Hidup
4. Ruang Lingkup Studi
5. Prakiraan Dampak Penting
6. Evaluasi Dampak Penting
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Komponen Lingkungan yang ditelah
Prakiraan Dampak untuk SOSEKBUDKESMAS
Prakiraan Dampak untuk SOSEKBUDKESMAS
Prakiraan Dampak untuk Kualitas Udara
Rencana Pengelolaan
Prakiraan Dampak terhadap Kebisingan dan Getaran
Rencana Pengelolaan
Rencana Pemantauan
Pengelolaan Lingkungan SOSEKBUDKESMAS
Pengelolaan Lingkungan SOSEKBUDKESMAS
Rencana Pemantauaan SOSEKBUDKESMAS
Rencana Pemantauaan SOSEKBUDKESMAS
Top Related