1Buletin Mutu PPMB 2011
Pengantar Redaksi
Penanggung JawabHusniaty, MSc
RedakturDrs. Syailendra, MM.
EditorWiharjono, S.Si, MSE.B. Erika Sulistyani ,S.Si.Nina Agustarini, S.IP
SekretariatYusmita Siti Hajar, Noviana Kus Y, Lily Mulia,Rustini, Adhi Chandra W, Yuni Trisundari,Fauza Manan
Pembuat ArtikelAgus Brahma Putera, Ir. Ilyas, Venly Wahyu Nugroho,MSE.,Novi Wulandari,ME. Ayu Wulan Sagita,ME, Ir. Basa Sianipar,Ir. Gembong,MSE, Priyambodo, SH.
Alamat RedaksiPusat Pengawasan Mutu BarangJl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740Telp. (021) 8710321-3Fax. (021) 8710478website: ppmb.depdag.go.idemail: [email protected]
Dilarang memperbanyak artikel dari buletin initanpa seijin redaksi
BULETIN MUTU 2011
DAFTAR ISISEPUTAR PPMB• Pengawasan Mutu Produk Ekspor
Indonesia
• Kegiatan Pemasyarakatan Pedoman TeknisKriteria Tingkat Kesulitan PengambilanContoh, Pengujian dan Kalibrasi Untuk
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
FOKUS
AKTIVITAS
PERISTIWA
2-15
16-20
21-43
44-49
FOKUS
SEPUTAR PPMB
AKTIVITAS
PERISTIWA
• Pengawasan Mutu Bahan Olah KomoditiEkspor (BOKOR) SIR di Provinsi Riau
• Pertemuan Internasional Pepper Community(IPC)
• Pengawasan Mutu Produk Dalam NegeriDan Produk Impor Yang SNI nya Diberlakukan
Secara Wajib
• Kegiatan Revisi Ketentuan Di BidangJabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Di
Yogyakarta
• Kegiatan Konsiyering Pengawasan MutuBOKOR SIR Di Bogor
• Sinkronisasi Kegiatan Pusat PengawasanMutu Barang (PPMB) dan Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Di Bogor
• Pertemuan Teknis Jejaring Kerja di BidangPengawasan Mutu Barang di Lombok
• Keterkaitan Sertifikasi Produk DanSertifikasi Personel Menunjang Kegiatan
Sertifikasi
• Sidang ACCSQ PEPWG• Sidang ITRC
• Penjajakan kerjasama PPMB Dan BritishStandards Institution (BSI)
• Pertukaran Data Pestisida Biji Kakao PadaKerjasama Bilateral Malaysia - Indonesia
• CODEX Kembangkan Draft Prinsip DanPedoman Sistem Keamanan Pakan Nasional
• Sidang Komite CODEX Untuk MetodePengujian Dan Sampling
• Komite CODEX Untuk Kontaminan Pangan
• Harmonisasi BMR Pestisida Melalui EWGMRLs ASEAN
• Sekjen Membuka Pasar Murah Di PPMB
• Senam Bersama Pak Sekjen Di PPMB
• HUT RI 66:PPMB Mendapatkan Piagam WTA
• Kunjungan Tim Penilai WTA KementerianPerdagangan Ke PPMB
• Kunjungan Siswa - Siswi High ScopeIndonesia Ke PPMB
• Peningkatan Kapasitas Pejabat SekretariatJenderal
• Kunjungan Kerja Dinas Koperasi UKM danPerindustrian dan Perdagangan Kota Bandung
Ke PPMB
• Menghadapi Tantangan Kopi di Pasar Dunia
• Partisipasi Dalam Skema Keanggotaan IECEE
• PPMB Dalam Sidang Internasional Pepper (IPC)
• PPMB Menghadiri Sidang ASEAN Cocoa Club• Apresiasi Pelanggan LSPro PPMB 2010
Standar merupakan persyaratan minimal yang
harus dipenuhi oleh suatu produk atau jasa,
sebelum dilempar ke pasar, dan dimanfaatkan
konsumen. Dengan tujuan utama sebagai
penjamin keamanan dan mutu terhadap
konsumen serta sarana persaingan yang sehat
pada pelaku usaha, salah satu fungsi yang
diemban standar adalah sebagai alat kontrol
untuk memastikan produk yang beredar dipasar
aman dan layak di konsumsi.
Salah satu penerapan standar di Indonesia
adalah dengan pemberlakuan SNI Wajib. Hal ini
terutama untuk memberi perlindungan terhadap
konsumen dari produk – produk yang mutunya
rendah dan berbahaya. Infrastruktur mutu untuk
penerapan SNI wajib telah disusun secara
terpadu yang melibatkan semua stakeholder
baik dari pemerintah maupun pihak swasta,
mulai dari penyusunan, penerapan sampai pada
pengawasannya.
Tugas dan fungsi utama PPMB sebagai salah
satu infrastruktur mutu pemerintah adalah
melaksanakan pengawasan, pemantauan,
evaluasi serta pelayanan dibidang mutu barang.
Selain tugas dan fungsi utama tersebut, PPMB
juga harus berperan secara aktif dalam kegiatan
pengawasan mutu barang dengan terus
berbenah dan mengembangkan potensi yang
dimiliki, baik itu sarana, prasarana maupun
pengembangan SDM, agar menjadi salah satu
infrastruktur pemerintah yang profesional dan
bisa diandalkan.
Buletin mutu PPMB ini disusun sebagai salah
satu media informasi kepada para stakeholder
terkait tentang aktifitas PPMB terkait kegiatan
Pengawasan Mutu Barang.
2 Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMBSEPUTAR PPMB
Pengawasan Mutu Produk Ekspor Indonesia:Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan MutuProduk Ekspor Di Pontianak, Palembang, Padang danSemarang
Salah satu fungsi PPMB dalam melaksanakan
tugas pengawasan dan pelayanan dibidang mutu
barang adalah melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pelayanan dan pengawasan mutu
barang ekspor, pemantauan serta evaluasi mutu
barang. Oleh karena itu dalam rangka memberikan
penjelasan tentang pengawasan mutu produk
ekspor yang sesuai dengan persyaratan teknis
yang telah ditetapkan kepada semua stakeholder
khususnya yang didaerah, pada tahun 2011 ini
Pusat Pengawasan Mutu Barang telah
menyelenggarakan serangkaian kegiatan
pertemuan teknis dalam rangka penerapan
kegiatan pengawasan mutu produk ekspor
Indonesia.
Dari berbagai komoditi ekspor unggulan yang ada
di Indonesia, terdapat sekitar 23 komoditi yang
pengawasan mutunya diwajibkan oleh pemerintah,
dengan tujuan untuk mencegah ekspor produk –
produk Indonesia dibawah mutu standar serta
mempertahankan mutu dari produk ekspor. Hal ini
diperkuat lagi dengan Penerapan sistem jaminan
mutu dan keamanan pangan untuk komoditi
strategis (komoditi prioritas) yang termuat dalam
rencana strategis direktorat jenderal P2HP yang
meliputi :
Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Ekspor Di Pontianak
3Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
- Pangan Utama: beras, jagung, kedelai, daging
sapi
- Andalan ekspor: sawit, karet, kakao dan daging
ayam
- Emerging products: buah tropika (mangga,
manggis, salak dan pisang), biofarmaka,
tanaman hias daun dan minyak atsiri
- Substitusi Impor: susu, tepung lokal dan jeruk
PPMB sebagai instansi pelaksana pengawasan
mutu barang ekspor seperti termuat dalam
Permendag No 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang
pengawasan mutu bahan olah komoditi ekspor SIR
yang diperdagangkan serta Permendag No. 10/M-
DAG/PER/5/2011 tentang Ketentuan Ekspor Kopi,
berkewajiban selain mensosialisasikan informasi
persyaratan teknis yang telah ditetapkan juga
diharapkan bisa merangkul semua stakeholder
terkait. Tujuannya agar selain stakeholder
mengetahui dan memahami setiap aturan yang
tercantum dalam kebijakan juga terwujud saling
kerjasama dari semua stakeholder untuk
menerapkan kebijakan yang pada akhirnya nanti
bisa meningkatkan citra yang baik di pasar
internasional terhadap produk Indonesia.
Dari pertemuan teknis yang telah diselenggarakan
di tiga daerah di Indonesia selama tahun 2011 dan
diikuti oleh para wakil dari instansi pemerintah,
lembaga penilaian kesesuaian dan pelaku usaha,
hal hal penting yang perlu ditindak lanjuti antara
lain adalah sebagai berikut:
- Kendala dalam penerapan kebijakan sistem
resi gudang, terutama yang sering dihadapi
oleh Pelaku usaha (petani, koperasi/UKM) yaitu
terbatasnya informasi pasar. Selain itu terdapat
hambatan dalam akses kredit seperti
memerlukan agunan Fixed-Asset, faktor
Birokrasi dan Administrasi, Tingginya Tingkat
Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Ekspor Di Palembang
4 Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Resiko, serta Kurangnya Pengalaman Bank untuk
Pedesaan.
- Dalam penerapan Permendag No 53/M-DAG/
PER/10/2009 beberapa hal yang masih menjadi
prioritas untuk dilakukan perbaikan antara lain
1. Pelaku usaha dan pedagang informal
mayoritas belum memiliki STPP-Bokor SIR
dan masih memperjualbelikan Bokor SIR
dengan mutu yang tidak sesuai dengan
Spesifikasi Teknis.
2. Masih digunakannya koagulan yang tidak
direkomendasikan pada saat pembekuan
lateks (antara lain: tawas, pupuk, dll) karena
kurangnya/terbatasnya distribusi bahan
penggumpal yang direkomendasikan.
Pertemuan Teknis Dalam Rangka PengawasanMutu Produk Ekspor Di Semarang
3. Masih ditambahkannya kontaminan ringan
dan kontaminan berat secara sengaja atau
tidak pada saat pembekuan lateks dengan
tujuan untuk menambah berat Bokor SIR
saat ditransaksikan.
- Dibidang penerapan Permendag No. 10/M-
DAG/PER/5/2011 tentang Ketentuan Ekspor
Kopi, terdapat beberapa hal yang perlu ditindak
lanjuti PPMB sebagai salah satu infrastruktur
mutu pemerintah, yaitu :
1. Mayoritas di daerah dimana kopi ditanam
(96%), pembudidayaannya dilakukan oleh
petani kecil dengan sistem monokultur dan
belum menerapkan teknik yang disarankan.
2. Masih rendahnya produktivitas (60% dari
tingkat produktivitas potensial), karena
kesadaran menggunakan biji/varietas
berkualitas juga masih rendah;
3. Meningkatnya hama dan penyakit, terutama
CBB (Hypothenemus hampei), penggerek
batang (Xylosandrus sp.), Tungau
(Pseudococcus sp.), Penyakit karat
(Hemileia vastarix), juga nematoda
4. SNI Kopi belum berlaku wajib
5. Kopi dengan kualitas apa pun tetap ada
yang menampung, dan harga antara yang
berkualitas baik dan kurang tidak jauh
berbeda
Pertemuan Teknis Dalam Rangka PengawasanMutu Produk Ekspor Di Padang
5Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Misi utama yang diemban oleh jabatan PengujiMutu Barang adalah untuk memberikan jaminanmutu produk yang terpercaya dan memotivasidunia usaha untuk menghasilkan produk yangbermutu, serta memperhatikan aspekkeselamatan, keamanan, kesehatan danlingkungan dalam menghadapi persaingan usahapada perdagangan internasional. Oleh karenaitulah keberadaan Penguji Mutu Barang yanghandal dan professional mutlak dibutuhkan untuk
Kegiatan Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria Tingkat Kesulitan Pengambilan
Contoh, Pengujian Dan Kalibrasi Untuk Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang:
Samarinda, Bandar Lampung, Bali dan Makasar
pemastian jaminan mutu barang dan mendukungtugas pengawasan mutu barang terutama dibidangpengujian mutu produk ekspor, pengawasan mutuproduk impor khususnya dalam rangkaperlindungan konsumen, jarmonisasi satandardalam bidang pengujian, kalibrasi dan penerapan
standar produk, serta bentuk kepercayaan duniausaha didalam dan diluar negeri akan mutu produkindustri dan perdagangan.Sebagai instansi Pembina jabatan Penguji MutuBarang baik di pusat maupun didaerah, PPMBbertugas melakukan pembinaan danpengembangan tenaga fungsional baik yangbersifat teknis maupun administrasi. Olehkarenanya, PPMB melaksanakan serangkaiankegiatan sosialisasi Kriteria Tingkat Kesulitan
Pengambilan Contoh, Pengujian dan Kalibrasikepada tenaga fungsional PMB dan sekretariat timpenilai PMB di Samarinda, Bandar Lampung,Denpasar dan Makasar.
Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Bali
Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Samarinda
Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Bandar Lampung
Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Makassar
6 Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR di Provinsi Riau
Rendahnya mutu Bokar berdampak negatif
terhadap mutu karet alam dan produk karet lain
(antara lain : SIR). Mutu yang rendah berkorelasi
dengan rendahnya harga. Jika di bandingkan
dengan Thailand dan Malaysia, harga karet alam
dari Indonesia cenderung lebih rendah. Berbagai
hal yang menjadi latar belakang rendahnya mutu
bokar antara lain:
1. Kontaminasi Bokar dengan berbagai
kontaminan seperti tanah, pupuk, pasir, air
tanah, rumput, vulkanisat karet, karet skim,
tali rapia, karung goni/plastik, oleh petani
atau pedagang pengumpul baik sengaja
maupun tidak sengaja dengan tujuan
menambah berat Bokar.
2. Penggunaan bahan penggumpal yang
direkomendasikan seperti asam semut dan
deorub belum sepenuhnya dilaksanakan
oleh petani.
3. Tersedianya pasar dimana pedagang dan
prosesor (industri crumb rubber) membeli
semua mutu Bokar dengan semua variasi
mutunya.
4. Selisih harga antara Bokar bersih dan
Bokar kotor dikalangan pedagang
Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR di Provinsi Riau
7Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
pengumpul tidak signifikan menyebabkan
petani menjadi tidak tertarik untuk
menghasilkan Bokar bersih.
5. Kapasitas terpasang pabrik yang melebihi
pasokan bahan baku produksi sehingga
mendorong pabrik bersaing dengan tidak
sehat untuk mendapatkan bahan baku dan
membeli Bokor kotor dari petani atau
pedagang pengumpul
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran dari
semua pihak (petani, pedagang dan
industri) bahwa Bokar kotor menciptakan
berbagai dampak negatif tehadap
lingkungan.
Oleh karena itulah mutu Bokor harus ditingkatkan
sekaligus untuk membangun citra yang baik bagi
konsumen karet alam. Pengawasan mutu Bokor
SIR secara terus menerus dilakukan melalui
pemeriksaan mutu oleh petugas penguji setiap
akan terjadi transaksi di lokasi pembelian di industri
crumb rubber. Pengawasan mutu Bokor SIR secara
berkala dilakukan oleh personil verifikasi melalui
pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor SIR
di industri crumb rubber, Unit Pengolahan dan
Pemasaran Bokar (UPPB), pelaku usaha, dan
pedagang informal. Pengawasan mutu Bokor SIR
sewaktu-waktu dilakukan oleh personil verifikasi
sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala jika
terdapat pelanggaran atau adanya pengaduan
dugaan terjadi pelanggaran di industri crumb
rubber, UPBB, pelaku usaha dan pedagang
informal.
Sebagai salah satu kegiatan pengawasan mutu
Bokor SIR, PPMB melaksanakan Pengawasan
Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR di
Provinsi Riau pada tanggal 2 s/d 6 Mei 2011 yang
antara lain bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan Permendag No 53/M-DAG/PER/10/
2009 tentang Pengawasan Mutu Bokor SIR yang
Diperdagangkan di daerah sentra produksi serta
Untuk mendapatkan masukan/input dari Dinas
terkait dan industri crumb rubber di daerah Riau
mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam
penerapan Permendag dimaksud.
Pengawasan mutu Bokor SIR secara berkala di
Provinsi Riau mencakup + 6 industri crumb rubber
yang berada di 4 Kabupaten/Kota. Instansi dan
industri crumb rubber yang dikunjungi meliputi :
1. UPTD BPMB Provinsi Riau
2. PT. Andalas Agro Lestari, Kab. Kuantan
Singingi
3. PT. Tirta Sari Surya, Kab. Indragiri Hulu
4. PTPN V Bukit Selasih, Kab. Indragiri Hulu
5. PT. Hervenia Kampar Lestari, Kab. Kampar
6. PT. P&P Bangkinang, Kota Pekanbaru
7. PT. Riau Crumb Rubber Factory, Kota
Pekanbaru
8 Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Pertemuan International Pepper Community (IPC)
Lada menempati urutan tertinggi dalam halproduksi total dan pasar ekspor dunia jikadibandingkan dengan komoditi spices lainnyadan sebagian besar produksi lada diduniadihasilkan oleh 8 negara termasuk diantaranyaIndonesia.
IPC (International Pepper Community) didirikanpada tahun 1971 dibawah lindungan UnitedNations – Economic and Social Commissions
for Asia and the Pacific (UN-ESCAP)sekretariat IPC berkedudukan di Jakarta.Dengan beranggotakan 6 negara produsenlada terbesar di dunia (India, Indonesia,Malaysia, Brazil, Thailand dan Srilanka) IPCtelah melaksanakan berbagai kegiatan untukmendiskusikan, menyetujui dan memecahkanberbagai isu penting dibidang produksi, eksporimpor, teknologi pemrosesan, kualitas produkdan kegiatan lain yang berhubungan denganlada.
PPMB bekerjama dengan International PepperCommunity (IPC) menyelenggarakan
pertemuan Expert Members of the IPCCommittee on Quality pada tanggal 16-17Maret 2011. Pertemuan yang diselenggarakandi PPMB tersebut dihadiri oleh wakil darinegara anggota IPC. Pertemuan ini dibukaoleh bapak Gusmardi Bustami (Dirjen KPIKemendag) selaku Chairman of IPC
Dalam pertemuan ini, Ibu Husniaty, KepalaPPMB terpilih sebagai Chairperson dan K.R.KMenon Sr. Scientist, Quality Evaluation and Up-
gradation Laboratory of Spices Board, India sebagai Vice- Chairperson of the IPCCommittee on Quality. Pertemuan membahasantara lain: GMP, residu pestisida, mycotoxin,profisiensi test, metode pengambilan contohdan pelatihan. Salah satu tindak lanjut daripertemuan ini adalah dilaksanakannya IPCInterlaboratory Proficiency Testing Programmeon Analysis of Black and White Pepper, dimanaselain menjadi salah satu laboratorium pesertauji profisiensi, Pusat Pengawasan Mutu Barang(PPMB) bertanggung jawab dalam penyediaandan pengiriman sampel uji ke seluruhlaboratorium peserta program.
International Pepper Community (IPC)
9Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Kegiatan Revisi Ketentuan Di Bidang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Di
Yogyakarta
Dalam rangka untuk penyempurnaan surat
keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 131 yang telah diubah dengan SK
05/M.PAN/1/2005 tentang Jabatan Fungsional
Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya
beserta turunannya, telah dilakukan kegiatan
di Hotel JayakartaYogyakarta pada tanggal 17
s/d 18 Pebruari 2011. Pertemuan tersebut
dibuka oleh Ibu Husniaty MSc, Kepala Pusat
Pengawasan Mutu Barang dan didampingi
oleh Sigit Sukmono, SH, Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penguji Mutu Barang dan Kasman, SE, Kasub.
Bidang Pembinaan dengan mengundang
beberapa instansi pengguna PMB Pusat
maupun Daerah, sebanyak 20 orang dan telah
menghasilkan beberapa masukan yang akan
menjadi bahan revisi SK 131 tersebut.
Kegiatan Revisi Ketentuan Di Bidang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Di Yogyakarta
10 Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Kegiatan Konsinyering Pengawasan Mutu Bokor SIR ini diselenggarakan pada tanggal : 9 s/d 10 Februari
2011 di Hotel Pangrango 2, Jl. Raya Pajajaran No 32 Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang yang
merupakan wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, UPTD
BPSMB dari Provinsi terkait, Gapkindo dan Balai Penelitian Karet Bogor. Tujuan Konsinyering
Pengawasan Mutu Bokor SIR adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu Bokor
SIR Tahun Anggaran 2011 sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung implementasi Permendag
Nomor 53/M-Dag/PER/10/2009.
Hal penting yang patut dicatat sebagai hasil kegiatan ini antara lain :
1. Pelaksanaan pengawasan berkala akan
dilaksanakan di 6 daerah sentra produksi
karet yaitu : Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Barat.
2. Untuk mengatasi keterbatasan personil
verifikasi yang ada di daerah, maka PPMB
akan mengadakan asistensi dan pelatihan
pengawasan mutu Bokor SIR kepada
petugas dari Dinas berbarengan dengan
pelaksanaan pengawasan mutu Bokor SIR
(On the Job Training) dengan petugas inti
dari PPMB.
Kegiatan Konsinyering Pengawasan Mutu Bokor SIR di Bogor
Kegiatan Konsinyering Pengawasan Mutu Bokor SIR di Bogor
3. Koordinasi pelaksanaan Permendag No 53/
M-DAG/PER/10/2009 antara Kementerian
Perdagangan, Kementerian Pertanian dan
Gapkindo sangat penting untuk mencapai
tujuan bersama yaitu mutu Bokor SIR yang
bersih.
Anggota Gapkindo mulai tanggal 1 Maret
2011 akan membeli Bokor SIR yang bersih
sesuai dengan persyaratan teknis, untuk itu
perlu koordinasi antara Gapkindo dengan
Kementerian Perdagangan serta dengan
Kementerian Pertanian.
11Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Sinkronisasi Kegiatan Pusat Pengawasan Mutu Barang(PPMB) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang(BPSMB) Di Bogor
Sinkronisasi Kegiatan Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang (BPSMB) Di Bogor
Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) dan Balai Diklat PMB Kementerian Perdagangan
melaksanakan kegiatan Sinkronisasi dengan BPSMB di seluruh daerah bertempat di Hotel Salak Bogor
pada tanggal 27 s/d 28 Januari 2011, acara tersebut dibuka oleh Bapak Makbullah Pasinringi Kepala
Biro Perencanaan yang mewakili Bapak Sekjen Kementerian Perdagangan yang didampingi oleh Ibu
Husniaty MSc. Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. Dalam acara tersebut hadir juga sebagai
pembicara Ka. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemendag untuk membahas Sinkronisasi Kegiatan
di Bidang Mutu Barang.
12 Buletin Mutu PPMB 2011
SEPUTAR PPMB
Pertemuan Teknis Jejaring Kerja di bidang Pengawasan Mutu Barang di Lombok
Pesatnya perkembangan era globalisasi, meningkatnya persaingan usaha, peningkatan rata – ratapendapatan masyarakat dunia dan semakin meluasnya kesadaran konsumen akan kualitas produkyang digunakan, membuat lpk dan lpm sebagai bagian dari infrastruktur teknis pemerintah yang berperandalam pengawasan mutu barang harus senantiasa membekali diri dengan kompetensi yang diperlukanuntuk menjawab tantangan tersebut.
Hal ini terutama karena kewajiban utama yang diemban instansi pemerintah yang berhubungan denganstandardisasi produk dalam melindungi konsumen dalam negeri melalui pengawasan mutu barangyang sni nya diberlakukan wajib, juga untuk meningkatkan nilai ekspor produk indonesia.
Oleh karena itu, selain koordinasi menyeluruhpada saat penyusunan kebijakan pengawasanmutu barang, diperlukan pula koordinasi yangberkesinambungan antar semua instansi yangterkait dalam hal penerapan kebijakan tersebut.Hal penting yang mendasari hal ini adalah;Pertama, karena di era globalisasi, hambatanperdagangan menjadi semakin berkurangsehingga pengendalian barang impor hanya dapatdilakukan melalui standardisasi dan pengawasanmutu. Hal ini membuat pelaksanaan implementasikebijakan kementerian perdagangan khususnyadibidang pengawasan mutu barang ekspor –impor serta barang beredar didalam negeri, perludidukung oleh laboratorium yang kompeten yangtersebar di seluruh indonesiaYang kedua, sesuai dengan tuntutan pemenuhankepuasan pelanggan dan untuk menjawabtantangan kompetisi antar laboratorium pengujimutu di indonesia, selain perlu membenahiinfrastruktur fisik yang dimiliki, lpm juga harus aktifmeningkatkan profesionalisme pelayanannya,dengan memberi layanan yang sesuai denganharapan para pelanggannya tanpa mengabaikankualitas mutu yang sudah ditetapkan danditerapkan.Ketiga, dengan melihat sarana dan prasaranayang telah dimiliki, pada dasarnya lpm di daerahtelah memiliki modal potensi yang bisaditingkatkan pemanfaatannya. Jika dikeloladengan baik, pemanfaatan potensi yang dimilikioleh lpm daerah diharapkan bisa memberi nilaitambah bagi lpm itu sendiri dan membantumenyelesaikan permasalahan yang kerapdihadapi oleh lpm di daerah seperti akreditasi,keterbatasan ruang lingkup pengujian,keterbatasan sdm dan lain – lain.
Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Padatanggal 13 – 14 Oktober 2011, Bidang Pembinaandan Kerjasama Mutu Barang – Pusat PengawasanMutu Barang menyelenggarakan kegiatanPertemuan Teknis Jejaring Kerja Di bidangPengawasan Mutu Barang yang bertempat diHotel Jayakarta, Mataram Lombok.Agenda utama pertemuan ini adalah untukmembahas potensi yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)didaerah terutama mengenai peralatanlaboratorium dan parameter uji yang dimiliki,sistem mutu yang telah diterapkan dankompetensi SDM yang ada.Sebagai infrastruktur teknis pemerintah dalammelaksanakan tugas pengawasan di bidang mutubarang, Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)mengembangkan potensi yang dimiliki baik dalamhal peralatan, SDM, metoda uji maupun sistemmutu. Tujuan diselenggarakan pertemuan iniadalah untuk saling memberi masukan tentangpengembangan potensi untuk masing - masingdaerah dan mendapatkan masukan dalam rangkapengembangan jejaring kerja antar LPK didaerahdan PPMB.Kegiatan ini di ikuti oleh ini dihadiri oleh 30 orangpeserta Kepala UPTD BPSMB dari 23 Propinsi diIndonesia, Kepala Balai Pengujian Mutu Barang,Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Balai Sertifikasiserta pejabat dari Dinas setempat dan dibuka olehKepala Bidang Pembinaan dan Kerjasama MutuBarang – PPMB.
13Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri Dan Produk Impor Yang SNI nya diberlakukanSecara Wajib: Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam NegeriDan Produk Impor SNI Wajib Kepada Pelaku Usaha Dan Instansi Terkait di Palembang,Pontianak, Medan dan Surabaya
Penerapan lain dari tugas PPMB dibidang
pengawasan dan pelayanan dibidang mutu barang
adalah melaksanakan penyiapan bahan pelayanan
dan pengawasan mutu barang impor dan barang
dalam negeri yang SNI-nya telah diberlakukan
secara wajib atau persyaratan teknis lainnya. Salah
satu penerapan yang telah dilakukan pada tahun
2011 ini adalah dengan melaksanakan serangkaian
kegiatan pertemuan teknis dalam rangka
pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri Dan
Produk Impor SNI Wajib kepada pelaku usaha dan
Instansi terkait di Palembang, Pontianak, Medan
dan Surabaya. Terhadap barang impor yang SNI-
nya telah diberlakukan wajib oleh instansi teknis
terkait dan telah dinotifikasi ke Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) dilaksanakan oleh
PPMB berdasarkan Permendag No. 14/M-DAG/
PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang
Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa
Yang Diperdagangkan juga Permendag No. 30/M-
DAG/PER/7/2007 tentang perubahan atas
Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 yang
berlaku efektif pada tanggal 7 September 2007.
Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian
bahwa barang SNI wajib yang beredar di pasar
telah memenuhi SNI, memberikan legalitas atau
pengakuan formal bahwa suatu barang telah
memenuhi syarat sehingga sah untuk
diperdagangkan, memberikan informasi
kemampuan telusur terhadap barang yang beredar
di pasar termasuk Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) dan produsennya serta mempermudah
pelaksanaan pengawasan di pasar.
Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri dan Produk Impor SNI Wajib KepadaPelaku Usaha Dan Instansi Terkait Di Medan
14 Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
Disisi lain, dalam era persaingan bebas seperti
sekarang ini, salah satu upaya konkret untuk
meningkatkan daya saing agar produk nasional
tidak tergerus produk impor adalah dengan
memperhatikan kualitas produk, dimana standar
kemudian akan memainkan peran pentingnya.
Standardisasi merupakan instrument bisnis yang
penting dalam menghadapi perdagangan bebas.
Dengan kata lain, SNI sebagai salah satu unsur
penting dalam meningkatkan mutu produk
merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi jika para
stakeholder menginginkan produknya tetap bisa
bertahan dan berkembang serta memiliki daya
saing di era perdagangan bebas seperti saat ini.
Dengan pertimbangan tersebut diatas inilah maka
rangkaian kegiatan Pertemuan Teknis Dalam
Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri
olehPPMB, dengan tujuan utama untuk
mendapatkan kesamaan persepsi tentang
kebijakan atau peraturan mengenai pengawasan
mutu barang, sehingga diharapkan tidak terjadi
salah penafsiran tentang pengawasan mutu barang
untuk komoditi yang SNInya telah diberlakukan
wajib
Catatan penting yang perlu ditindak lanjuti dari
pertemuan – pertemuan ini antara lain adalah:
1. Tujuan Pemberlakuan SNI secara wajib adalah:
Memperlancar arus perdagangan, Memberikan
perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha,
masyarakat dalam aspek K3L (kesehatan,
keselamatan dan keamanan serta kelestarian
lingkungan hidup) dan Mengefisienkan industri
dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing
Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri dan Produk Impor SNI Wajib diSurabaya
15Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri serta menciptakan persaingan usaha yang
sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha
2. SPPT-SNI bukan merupakan suatu perizinan melainkan merupakan proses sertifikasi (jaminan)
bahwa mutu barang yang diproduksi sesuai standar yang telah ditetapkan. Penetapan SNI Wajib
itu sendiri dilakukan oleh Instansi Teknis terkait dan pengawasannya dilakukan oleh Pusat
Pengawasan Mutu Barang, Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag No. 14/M-DAG/
PER/3/2007
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Perindustrian terhadap SNI yang telah
diberlakukan secara wajib adalah pembinaan yang diberikan kepada produsen melalui Bimbingan
Teknis penerapan SNI, Konsultasi teknis dan Sosialisasi SNI wajib sedangkan Pengawasan barang
di pabrik dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian cq. Ditjen Pembina Teknis dengan
menugaskan Petugas Pengawas Standar di Pabrik (PPSP) untuk melaksanakan pemeriksaan
perusahaan dan uji petik. Sedangkan pengawasan dipabrik dalam rangka unjuk kerja penerapan
SPPT SNI dilaksanakan oleh LSPro
4. Pengawasan terhadap barang beredar yang SNInya diberlakukan secara Wajib untuk produk impor
adalah terhadap label berbahasa Indonesia, SPPT-SNI serta SPB/NPB, sedangkan untuk barang
produksi dalam negeri adalah terhadap label berbahasa Indonesia, SPPT-SNI serta NRP. Hal ini
digunakan sebagai sarana ketertelusuran penerapan pengawasan mutu barang impor yang SNI-
nya telah diberlakukan secara wajib serta digunakan sebagai dasar pengawasan barang beredar
(market surveillance).
5. Para produsen di Indonesia diharapkan menjadi produsen yang kompetitif sehingga dapat menjawab
tantangan kompetisi akibat runtuhnya batasan perdagangan internasional.
16 Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
KETERKAITAN SERTIFIKASI PRODUK DANSERTIFIKASI PERSONEL MENUNJANGKEGIATAN SERTIFIKASI
Sertifikasi Produk dan Sertifikasi Personel
merupakan bagian dari kegiatan Sertifikasi pada
Balai Sertifikasi Pusat Pengawasan Mutu Barang
(BS-PPMB). Sertifikasi lebih menekankan pada
kegiatan pelayanan mutu sertifikasi kepada publik.
Ragam pelayanan sertifikasi bergantung pada jenis
pelayanan yang diberikan terhadap jenis produk/
komoditi sesuai dengan ruang lingkup yang ada.
Sertifikasi bertujuan untuk memberikan tanda/
predikat tertentu terhadap kewenangan pada ruang
lingkup tertentu. Sertifikasi menunjuk pada
eksistensi dan kompetensi yang dimiliki oleh
seseorang atau ruang lingkup produk/komoditi
tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka Sertifikasi
merupakan landasan bagi pemberian kewenangan
pada ruang lingkup suatu produk dan kompetensi
seseorang. Adakalanya kegiatan sertifikasi menjadi
penghubung antara produk yang disertifikasi
Pengambilan sampel tepung teriguPP
17Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
dengan personel yang melaksanakan kegiatan
pengambilan contoh produk tersebut. Personel
yang melaksanakan kegiatan tersebut dinamakan
sebagai Petugas Pengambil Contoh. Karena
personel tersebut melakukan sampling terhadap
produk yang menjadi ruang lingkup. Sertifikasi
Produk merupakan sertifikasi yang diberikan
kepada produk/komoditi yang telah lolos uji mutu
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
sebagai acuan. Sedangkan Sertifikasi Personel
adalah personel yang diberikan sertifikasi karena
telah lolos dalam uji kompetensi pengambilan
contoh produk tertentu sesuai dengan acuan/
standar yang berlaku. Kedua sertifikasi tersebut
berpengaruh terhadap hasil mutu di lapangan.
Mutu produk maupun mutu personel. Contoh,
seorang Petugas Pengambil Contoh (PPC)
melakukan sampling produk lampu swaballast.
Maka, PPC tersebut melakukan sampling terhadap
lampu swaballast yang telah mendapatkan
pengakuan dari suatu Lembaga Sertifikasi Produk
yang juga telah diakui eksistensinya. Dengan kata
lain, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dimaksud
sudah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi oleh
lembaga yang memiliki kewenangan untuk
melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi.
Dengan demikian, produk yang disertifikasi adalah
produk yang telah sesuai dengan aturan yang
diberlakukan. Sedangkan Petugas Pengambil
Contoh juga harus diakui legalitasnya oleh
PPC contoh teh
18 Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
Lembaga Sertifikasi Personel yang telah
diakreditasi oleh badan/lembaga berwenang.
Sehingga, timbul mata rantai yang saling terkait
antara lembaga sertifikasi dengan produk yang
disertifikasi dan personel yang melakukan sampling
terhadap produk tersebut. Dimana, semua
keberadaannya telah diakui profesionalitas dan
legalitasnya.
Proses sertifikasi produk adalah melalui tahapan
mengajukan permohonan lebih dahulu,
pemeriksaan kelengkapan dokumen. Tahap ini
dinamakan tahap seleksi. Kemudian dilakukan
perjanjian kerja sertifikasi produk, pengiriman
invoice dan bukti pembayaran, kemudian dilakukan
audit kecukupan. Setelah hasil audit kecukupan
memenuhi syarat sesuai acuan yang ditetapkan,
maka tahap berikutnya yaitu pengiriman invoice
dan bukti pembayaran untuk dilakukan audit
lapangan. Audit lapangan dilaksanakan melalui
pembentukkan tim audit lapangan berdasarkan
surat perintah kerja. Dalam tahapan ini, terbagi
menjadi pelaksanaan audit sistem mutu dan
kegiatan pengambilan contoh produk. Untuk
pengecekan hasil audit lapangan, bila terjadi
tindakan perbaikan, maka harus dilakukan
verifikasi kesesuaian baik terhadap hasil audit
lapangan ataupun hasil pengambilan contoh
berupa Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC)
dan contoh produk. Setelah itu dilakukan review
hasil audit lapangan dan terhadap contoh produk
dilakukan untuk pengujian contoh di laboratorium.
Setelah keluar sertifikat hasil uji, dilakukan review
hasil pengujian laboratorium. Tahap ini disebut
tahap determinasi. Tahap selanjutnya, yaitu tahap
kajian dilakukan evaluasi oleh Manajer Teknis.
Hasilnya diajukan ke rapat Komite Teknis untuk
persetujuan atau penolakan penerbitan sertifikat
produk melalui tahap penetapan.
Lembaga Sertifikasi Personel mempunyai tahapan
sertifikasi dimulai dari pengajuan permohonan,
pemeriksaan kelengkapan dokumen, persetujuan
atau penolakan untuk mengikuti uji kompetensi
sesuai dengan ruang lingkup pengambilan contoh.
Setelah uji kompetensi dilakukan, maka hasil uji
ditentukan melalui rapat manajerial LSP yang
diserahkan oleh tim penguji. Hasil rapat penentuan
merupakan hasil final bagi kelulusan calon PPC
melalui penerbitan sertifikat PPC.
Sertifikasi memberikan arahan yang jelas
bagaimana suatu produk dan kompetensi
dilakukan, karena sertifikasi memberikan payung
hukum terhadap produk dan kompetensi personel
yang berkecimpung didalamnya. Sehingga,
aktivitas sertifikasi dapat selalu dimonitor oleh
lembaga yang berkepentingan. Berbagai jenis
produk yang dihasilkan dalam proses sertifikasi,
artinya telah lolos uji mutu, bukan berarti produk
tersebut dapat bebas beredar tanpa pengawasan.
Justru, produk-produk yang telah lolos uji mutu ini
harus dilakukan pemantauan mutu untuk
mengetahui sampai sejauh mana konsistensi mutu
produk yang dihasilkan. Jangan sampai sertifikasi
yang telah diberikan dan tertera dalam label produk
menjadi tidak sesuai atau disalahgunakan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fungsi
lembaga sertifikasi produk disini adalah
memberikan tanda jaminan sertifikasi bahwa
produk yang disertifikasi telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan melalui penerbitan
19Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar
Nasional Indonesia (SPPT-SNI).
Demikian pula dengan Petugas Pengambil Contoh
menjalankan fungsi sebagai personel yang
melakukan pengambilan contoh dan telah memiliki
sertifikat personel serta diakui kompetensinya.
Sehingga, Petugas Pengambil Contoh (PPC)
menjadi pelopor dalam menegakkan aturan-aturan
dalam sampling produk lapangan. Pengambilan
contoh di lapangan lebih mengedepankan pada
aspek teknis seperti teknik menggunakan peralatan
bantu untuk komoditi tertentu. Ada lagi teknis
dengan memperhatikan kondisi ruangan,
temperatur atau kelembaban. Semua berpengaruh
terhadap produk yang akan diambil contoh.
Seorang PPC bertanggung jawab atas pekerjaan
yang dilakukannya. Komoditi yang menjadi ruang
lingkup PPC harus dikuasai dengan baik sesuai
dengan aturan yang berlaku. Yaitu, aturan yang
digunakan dalam teknik pengambilan contoh
produk. Karena setiap produk memiliki perlakuan
berbeda dalam sampling. Secara detail teknik
sampling produk mengacu pada acuan/ standar
baku yang digunakan dan masih berlaku. Dengan
demikian, lembaga sertifikasi personel berfungsi
sebagai pelayanan terhadap pengguna jasa
sertifikasi dengan meningkatkan mutu kompetensi
dari Petugas Pengambil Contoh yang bertugas
mengambil contoh uji untuk diserahkan kepada
laboratorium penguji mutu.
Aturan baku atau disebut dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI) dikelompokkan dalam bentuk
padatan (SNI 19-0428-1998 : Petunjuk
Pengambilan Contoh Padatan), cairan (SNI 19-
0429-1989 : Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan
dan Semi Padatan), dan semi padatan (SNI 19-
0429-1989 : Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan
dan Semi Padatan). Sehingga, PPC harus paham
dengan produk yang menjadi ruang lingkupnya.
SNI selalu diperbaharui seiring dengan
perkembangan kebutuhan terhadap jasa produk
di pasar setiap waktu. Dalam bidang pengambilan
contoh, ruang lingkup memegang peranan penting
sebagai pengklasifikasian atas produk tertentu.
PPC dapat memiliki lebih dari satu ruang lingkup
atau beberapa produk, tergantung minat dan
konsentrasi yang ditekuninya. PPC yang paham
terhadap sampling sesuai aturan SNI pasti memiliki
pengetahuan yang baik akan pengenalan produk.
Karena, PPC harus dibekali oleh pelatihan yang
memadai, yaitu pelatihan produk/komoditi serta
SNI terkait dengan produk tersebut. Pengetahuan
tersebut digunakan sebagai bekal PPC beraktivitas
di lapangan. Tanpa pengetahuan yang cukup,
dapat dipastikan PPC yang melakukan sampling
adalah PPC tidak kredibel atau PPC yang
diragukan kapasitas kemampuannya. Disini dapat
dilihat peranan Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)
sebagai tempat bernaung/wadah bagi para PPC
bersertifikat berada. Terhadap PPC bermasalah,
yang tidak sesuai aturan berlaku, maka LSP
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk
membina dan jika perlu memberikan sanksi tegas
terhadap PPC bermasalah tersebut. Tidak hanya
itu, LSP berkewajiban melaksanakan pemantauan
terhadap PPC yang telah terdaftar pada LSP
tersebut.
20 Buletin Mutu PPMB 2011
FOKUS
Ketertelusuran adalah kata kunci bagi LSP
terhadap PPC yang disertifikasi. LSP dapat
mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh
PPC sebagai klien pada saat sampling. Hal ini
karena dalam prosedur LSP terdapat fungsi
pengawasan terhadap PPC, dengan tujuan untuk
melakukan pemeliharaan kompetensi PPC. Selain
itu, untuk mencegah penyimpangan/pelanggaran
yang dapat dilakukan oleh PPC secara tidak
bertanggung jawab. Prakteknya, LSP dapat
melakukan pemantauan/pengawasan melalui
witness di lokasi kegiatan pengambilan contoh.
Dengan demikian, PPC akan merasa bahwa
sertifikasi yang melekat dalam dirinya bukanlah
sertifikat hanya dalam bentuk dokumen sertifikat
saja, tetapi lebih pada perlakuan teknik
pengambilan contoh yang sebenarnya harus
dilakukan di lapangan, sesuai dengan tuntunan
pengambilan contoh yang benar. Kegiatan
pengawasan PPC merupakan bagian dari
standarisasi mutu yang diterapkan oleh Badan
Standarisasi Nasional melalui Komite Akreditasi
Nasional sebagai lembaga yang berwenang
memberikan akreditasi terhadap lembaga
sertifikasi yang dinilai memenuhi syarat dalam
melakukan sertifikasi personel.
Terhadap produk/komoditi yang disertifikasi oleh
LSPro harus mencantumkan label SNI dan
identitas perusahaan dengan jelas. Hal ini
mengindikasikan bahwa perusahaan sebagai
pemegang lisensi produk barang tersebut telah
sepakat untuk mematuhi peraturan pemerintah
yang diberlakukan. Sertifikasi produk menjadikan
barang-barang produksi dalam negeri Indonesia
lebih dapat bersaing dengan produk-produk dari
luar negeri. Karena sertifikasi produk diberikan
kepada perusahaan yang telah menghasilkan
produk-produk yang telah memenuhi persyaratan
yang ditetapkan, sehingga dapat bersaing di pasar
nasional maupun internasional. Kegiatan ekspor
barang-barang dapat meningkat dengan
terpenuhinya syarat mutu yang memenuhi
keinginan pelanggan. Peran PPC teregister
menjadi sangat penting agar mutu produk-produk
yang disertifikasi tetap sesuai dengan SNI. Sebagai
hasil produksi perusahaan yang senantiasa
menghasilkan produk yang terjamin.
Kesimpulannya, PPC yang telah mendapat
sertifikasi dari lembaga yang berwenang dan
berkompeten akan lebih memberikan legalitas.
Karena PPC yang disertifikasi telah diakui
kompetensinya melalui uji kompetensi sesuai
ruang lingkup atau produk yang dikuasai.
Sehingga, PPC memiliki pengetahuan dan
keterampilan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. PPC teregistrasi ini menjadi pemegang
peranan yang menentukan pada proses sertifikasi
produk dalam kegiatan pengambilan contoh produk
di lapangan. Dimana produk yang diambil
contohnya oleh PPC teregister sudah dapat
dipastikan adalah produk yang baik.
21Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
Apa yang terbersit dalam pikiran anda ketika berbelanja produk makanan dan minuman di
swalayan atau supermarket? Tentunya, begitu banyak produk yang ditawarkan dengan berbagai
pilihan merk, kemasan dan varian rasa. Tapi jika ditilik lebih dalam, sebagai konsumen pintar,
pasti memperhatikan bahwa produk-produk tersebut tidak hanya dari Indonesia tapi juga dipasok
dari luar negeri. Jika anda melihat kemasan di belakang tentunya dapat diketahui darimana produk
tersebut berasal.
Membanjirnya produk luar negeri menunjukkan
globalisasi pangan yang semakin intens kian hari. Tidak
hanya produk makanan dan minuman tapi juga produk
kosmetik, produk listrik dan elektronika. Globalisasi
pangan bertujuan mengeliminasi hambatan
Sumber : PPMB
SIDANG ACCSQ PFPWG :MENUJU ASEAN MRA
UNTUK PREPARED FOODSTUFF DAN
PARTISIPASI LABORATORIUM SEBAGAI JEJARING KERJA
perdagangan (barriers to trade) berdasarkan prinsip
liberalisasi dengan keterbukaan pasar dan harmonisasi
dalam bentuk penyeragaman standar mutu dan
keamanan produk pangan. Globalisasi pangan yang
saat ini dihadapi oleh belahan negara manapun dapat
memberikan peluang dan tantangan bagi negara itu
Sumber : PPMB
22 Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
sendiri. Peluang dari globalisasi pangan adalah
memberi kesempatan bagi produk Indonesia untuk
masuk pasar luar negeri. Tantangan yang dihadapi
adalah memperkuat pasar domestik produk pangan
olahan agar tidak hanya dibanjiri oleh produk impor,
mempersiapkan industri pangan untuk menghasilkan
produk pangan olahan yang bermutu tinggi agar
bersaing dan diserap tidak hanya di pasar domestik
tapi juga pasar internasional dan penyediaan produk
yang bermutu tinggi dengan harga terjangkau oleh
masyarakat.
Untuk mempercepat aliran perdagangan barang dan
jasa antar negara, berbagai perundingan dan
kesepakatan perdagangan menuju perdagangan bebas
antar negara-negara di beberapa kawasan sudah
dilaksanakan. Salah satu diantaranya ASEAN Free
Trade Area (AFTA) yaitu perjanjian blok perdagangan
di tingkat ASEAN untuk membentuk suatu kawasan
bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya
saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai
basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional
bagi penduduknya. Dalam mendukung tujuan AFTA
tersebut dibentuk ASEAN Consultative Committee on
Standard and Quality (ACCSQ) yang merupakan forum
di lingkungan ASEAN yang membahas berbagai hal
yang berkaitan dengan standar dan penilaian
kesesuaian. Untuk menjalankan kegiatan teknisnya,
dibentuk Working Group, salah satunya adalah Product
Working Group on Prepared Foodstuff (PFPWG) yang
memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang produk
pangan olahan dan mempunyai mandat untuk
membantu ACCSQ dengan implementasi pengaturan
untuk standar dan penilaian kesesuaian untuk sektor
Agro-based Products (salah satu 12 sektor prioritas
ASEAN), khususnya produk pangan olahan (HS 16-
21). Tujuan dari pembentukan PFPWG ini adalah untuk
Sumber : PPMB
23Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVASI
mengidentifikasi dan menghilangkan semua isu yang
menjadi hambatan teknis dalam perdagangan (TBT)
serta proses perintisan integrasi ekonomi ASEAN,
melalui harmonisasi standar dan perintisan saling
pengakuan (MRAs) untuk sektor pangan.
MENUJU ASEAN MRA UNTUK PREPAREDFOODSTUFF
Dalam mendukung harmonisasi standar pangan
olahan, PFPWG telah melakukan beberapa kali sidang
dan pada sidang ACCSQ PFPWG ke-13 pada Juli 2011
di Siem Reap, Kamboja telah membahas beberapa
dokumen teknis terkait dengan identifikasi area yang
ditetapkan untuk MRA untuk produk pangan olahan
yaitu pembahasan implementasi ASEAN Food Control
Requirements, Draft Guidance for Harmonised Import-
Export Inspection and Certification System, dan Draft
ASEAN Audit and Certification of Food Hygiene and
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
PPMB selaku instansi koordinator Draft Guidance for
Harmonised Import-Export Inspection and Certification
System menyiapkan posisi Indonesia dengan
mengakomodasi tanggapan dari beberapa negara
anggota ASEAN.
Soft candy (kembang gula lunak), salah satu komoditi
prioritas 1 (Sumber : www.wikipedia.org)
PARTISIPASI LABORATORIUM SEBAGAI JEJARINGKERJA
Salah satu forum ACCSQ PFPWG yaitu peningkatan
infrastruktur teknis untuk prepared foodstuff dengan
membentuk Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan
yang dikoordinasikan untuk menjamin konsistensi
kebijakan dan strategis fungsi ASEAN. Dalam
menghadapi ASEAN MRA for Prepared Foodstuff
terutama untuk komoditi prioritas 1 dan 2 maka
diperlukan dukungan laboratorium pengujian pangan
yang kuat di negara anggota ASEAN sehingga
terbentuk ASEAN Food Referance Laboratories
(AFRL). Untuk memperkuat fungsi ASEAN Reference
Laboratory Network dibutuhkan jejaring laboratorium
pengujian pangan nasional yang tersebar di beberapa
Kementerian di Indonesia yang memiliki kompetensi
dalam pengujian pangan olahan. Untuk mendukung
AFRL, jejaring laboratorium pengujian di tingkat
nasional dari beberapa kementerian perlu bekerjasama
dalam pertukaran informasi, interlaboratory study,
peningkatan kompetensi SDM, pengembangan metode
análisis, proficiency testing dan lain-lain.
Jams (selai), salah satu komoditi prioritas 1Sumber : http://lordbroken.wordpress.com
24 Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
SIDANG ITRC :PERAN SERTA NEGARA TRIPARTITE DALAM MENJAGA HARGASERTA SUPPLY AND DEMAND KARET ALAM DUNIA
Pamor karet alam dunia masih berpusat di tiga Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia,
Thailand dan Malaysia dengan menguasai 2/3 dari total produksi dunia. Produksi karet alam
dari masing-masing negara yaitu sebesar 2,7 juta ton (Indonesia), 3,2 juta ton (Thailand) dan
0,9 juta ton (Malaysia) pada Tahun 2010 dan mengalami peningkatan produksi tiap tahunnya.
Selama ini, karet alam masih menjadi komoditas perkebunan andalan ekspor yang dapat
meningkatkan rural development dan income levels secara signifikan.
Para Delegasi Negara Tripartite hadir dalam The 13th Meeting of the ITRC Statistical MeetingSumber : http://www.bappebti.go.id
Strategi Negara tripartite untuk mengantisipasi
perkembangan harga karet alam yang terus
bergerak volatile dan mengoptimalisasi ekspor
karet alam dengan memperhatikan supply and
demand karet alam dunia diwujudkan secara
kontinuitas dalam sidang International Tripartite
Rubber Council (ITRC) yaitu The 19th Meeting ITRC
pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2011 di Kuala Trengganu,
Malaysia. Sidang tersebut didahului dengan The
13th Meeting of The ITRC Statistic Committee.
25Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
Pada The 13th Meeting of The ITRC Statistic
Committee, pembahasan secara garis besar
mengenai rekapitulasi formula AETS (Agreed
Export Tonnage Scheme), implementasi SMS di
tiga Negara anggota NTRC dan update Managed
Expansion Programme untuk TIM. Dari hasil sidang
tersebut diketahui bahwa disepakatinya ramalan
permintaan dunia sebesar 13,8 juta ton pada tahun
2020 dengan mempertahankan panjangnya
ramalan akan permintaan dunia dan besaran
permintaan tersebut. Hal lainnya adalah
menyepakati untuk mempersiapkan konsep paper
yang diajukan kepada Association Natural Rubber
Producing Countries untuk mendapatkan informasi
alternatif dari ramalan supply and demand karet
alam dunia.
Berikutnya, pada The 19th Meeting ITRC,
disampaikan The Outcome of the 2nd Dialogue
between China Rubber Industry Association (CRIA)
and ITRC mengenai situasi pasar karet alam
dengan tingginya harga karet alam yang bergerak
volatile. Sidang menyepakati bahwa kerjasama
dengan CRIA dapat dilakukan melalui ASEAN
Rubber Business Council (ARBC) dan IRCo
dengan peran IRCo yang berfokus untuk
mendapatkan informasi kebijakan dan konsumsi
di China agar diketahui permintaan karet alam
dunia kedepan. Usulan Malaysia untuk
mengadakan dialog antara ITRC dengan Tokyo
Commodities dalam rangka mengurangi volatilitas
harga karet alam disepakati dengan
mempersiapkan proposal paper yang akan dibahas
pada pertemuan ITRC berikutnya.
Selain itu, disampaikan juga kesepakatan dari 2nd
meeting Expert Group on Establishment of
Regional Rubber Market (EGERRM) antara lain
adoption Term of Reference, konsep Regional
Rubber Market termasuk set-up pasar fisik dan
futures. Terkait dengan Carbon Credit untuk karet
alam, disepakati perlunya kerjasama ITRC dengan
ANRPC dan organisasi lainnya dalam
mengembangkan Clean Development Mechanism
(CDM) untuk memberikan manfaat bagi petani.
Terkait rencana revisi current defense price,
Committee on Cost of Production (COP) akan
merevisi COP dengan memasukkan factor inflasi
dan pergerakan nilai tukar yang selanjutnya akan
dibahas pada joint meeting ITRC dan BOD IRCo.
Dalam sidang berikutnya yang akan
diselenggarakan di Bali pada Desember 2011
menyepakati beberapa agenda yang akan dibahas
pada pertemuan tersebut adalah (i) Additional
Capital Call up for IRCo, (ii) pendirian Rubber
Funds untuk produksi karet alam dan marketing
operation di bawah Agreed Mechanism oleh ITRC,
(iii) progress report tentang partisipasi Vietnam di
ITRC dan IRCo, (iv) revisi current defence price
karet, dan (v) Strategic Market Operation pada
physical market.
26 Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
ASEAN COCOA CLUB :PERKEMBANGAN KAKAO DI NEGARA ASEAN
Indonesia sebagai produsen kakao
terbesar di dunia dengan
menduduki peringkat ketiga
setelah Pantai Gading dan Ghana.
Luas areal tanaman kakao
Indonesia mencapai 1,4 juta hektar
dengan produksi 803 ribu ton. Lalu,
bagaimana kedudukan Indonesia
sebagai penghasil kakao diantara
negara ASEAN?
Sidang ASEAN Cocoa Club diawali dengan
pertemuan ke 3 ASEAN Cocoa Club Technical Working
Group on Food Safety yang melakukan pembahasan
mengenai isu-isu penting terkait data dan informasi
keamanan pangan pada kakao dan produk kakao. Dalam
pertemuan ini, Indonesia menyampaikan telah
melakukan monitoring penggunaan pestisida pada
kakao. Analisa yang dilakukan adalah monitoring residu
pestisida pada 2.4D Amine yang menunjukkan bahwa
residu pestisida masih dibawah MRLs (Maximum Residu
Limits). Selain itu, negara anggota sepakat memasukkan
database peraturan food safety (seperti MRL’s, pesticide,
fumigant, contaminant) yang diterapkan oleh negara
pengimpor.
Pada pertemuan berikutnya yaitu sidang ke-14
ASEAN Cocoa Club, beberapa delegasi negara anggota
ASEAN menyampaikan perkembangan kakao di
negaranya masing-masing. Diantaranya adalah delegasi
Thailand menyampaikan perkembangan R&D kakao di
Thailand, Delegasi Filipina menyampaikan progress
TWGGAP untuk kakao dan Delegasi Malaysia
menyampaikan progress program training dan
pertukaran tenaga ahli dan research material. Delegasi
Indonesia menyampaikan terkait dengan implementasi
CEPT Scheme ASEAN kecuali Kamboja, Vietnam dan
Myanmar, yang mengurangi tariff impor hingga 0% dan
impor duty sebesar 5% untuk cocoa powder and
product. MFN tariff untuk ASEAN-Korea, ASEAN-CEPT
AFTA dan ASEAN-China mulai Januari 2010 pada cocoa
beans dan cocoa products adalah 0% untuk import tariff,
tidak termasuk coklat. Selain itu untuk tariff Most
Favoured Nation Indonesia tahun 2010 adalah antara
5% hingga 15% untuk cocoa beans and cocoa products
termasuk coklat. Terkait dengan progress dari joint
progeny trial program yang dimulai tahun 2004 dan
dikoordinasikan oleh Puslitkoka Indonesia dan
Malaysian Cocoa Board, disampaikan bahwa tujuan
utamanya adalah untuk mengembangkan superior
planting material dan resisten terhadap Cocoa Pod
Borer (CPB) dan hama penyakit lainnya.
Keterlibatan sektor swasta berperan penting
dalam peningkatan produktivitas kakao. Hal ini
27Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
dibuktikan oleh Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI)
yang terus-menerus melakukan kemitraan dengan
koperasi dan kelompok tani yang bertujuan untuk
memproduksi biji kakao fermentasi. Dalam pertemuan
tersebut, AIKI juga mengajak negara anggota ASEAN
untuk mendukung inisiatif AIKI untuk mendorong para
petani di seluruh negara ASEAN untuk produksi biji
kakao fermentasi, melarang perdagangan/distribusi
shell powder di negara ASEAN karena dapat
membahayakan kesehatan manusia dan mendukung
pelaksanaan CODEX Chocolate and Chocolate Products
dan menerapkannya di masing-masing negara anggota
ASEAN.
Sumber : www.harambefarmland.com
Sumber : rewisa.wordpresss.com
Menindaklanjuti hasil perkembangan tersebut
diatas, PPMB selaku instansi pelaksana monitoring
residu 2,4 D perlu mempersiapkan penjelasan metode
analisa yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
harmonisasi. Selain itu, PPMB selaku instansi teknis
yang berkaitan dengan metode sampling perlu
mempersiapkan penjelasan tentang metode sampling
pada kakao dan produk kakao.
28 Buletin Mutu PPMB 2011
Pada Sidang Ke 8 Sub Working Group On Cocoa Kerjasama Bilateral Komoditi Indonesia-Malaysia,PPMB menyampaikan hasil uji residu pestisida biji kakao. Disampaikan bahwa pengujian dilakukanpada 132 sample biji kakao dari 11 propinsi di Indonesia dengan hasil keseluruhan sample tidakmengandung residu carbaryl dan amethrine sementara 6% biji kakao mengandung 2,4 D pada leveldibawah persyaratan MRLs yaitu 0.01 ppm.
PERTUKARAN DATA PESTISIDA BIJI KAKAOPADA KERJASAMA BILATERAL MALAYSIA-INDONESIA
PENJAJAKAN KERJASAMA PPMB
DAN BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)
AKTIVITAS
Setelah beberapa kali melakukan komunikasi penjajakan kerjasama dengan BSI, pada tanggal 14
Juli 2011 PPMB mengunjungi BSI Singapura. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan kompetensi
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melakukan pengujian dan sertifikasi di lingkungan Pusat
Pengawasan Mutu Barang. Kerjasama yang ditawarkan BSI diantaranya untuk meningkatkan kualitas
dan kinerja PPMB, mengurangi resiko dan biaya pengeluaran PPMB, menjaga dan melindungi reputasi
PPMB, meningkatkan kepercayaan diri stakeholder, membantu mendapatkan customer baru dan
mempertahankan customer yang sudah ada.
Latar belakang tawaran kerjasama oleh BSI adalah karena PPMB merupakan lembaga sertifikasi
dan laboratorium milik pemerintah yang berkelas dunia di Indonesia, PPMB menjadi laboratorium
acuan untuk semua lab. Pemerintah lain di Indonesia, juga menjadi provider uji profisiensi untuk
electrical dan kontaminan.
Hasil penjajakan kerjasama tersebut yaitu Kerjasama untuk pengujian produk asal China yang diekspor
ke Indonesia, kualifikasi Laboratorium EEE dan Lab. makanan/kimia, training untuk set up laboratorium,
training untuk peningkatan capacity building untuk staff laboratorium, auditor, termasuk pelatihan
system manajemen mutu dll.
Selain penjajakan kerjasama selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2011, Tim PPMB melakukan study
banding penerapan sistem sertifikasi di Singapura ke Spring Singapura. Spring merupakn Badan
Akreditasi dan Standardisasi Nasional Singapura.
29Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
Malaysian Cocoa Board (MCB) menyampaikanbahwa dari hasil uji 12 sample biji kakao dan kakaonibs dengan metode Quechers multiresidue tidakterdeteksi 2,4-D Amine. Diinformasikan juga bahwaMalaysia melakukan monitoring pestisida pada 88sample biji kakao dengan analisaorganophosphoros (34 active ingredients),organochlorine (17 active ingredients) danphyrethroid (13 active ingredients). Ditemukantidak terdeteksi residu organochlorine danphyrethroid sementara sebagaian sampleterdeteksi positif chlorpyrifos pada kisaran 0.01-0.02 ppm. Pokok bahasan lain dalam pertemuanini diantaranya proposal MRA SNI kakao bubukoleh Malaysia, persyaratan Bea Keluar Biji Kakao,
persyaratan phytosanitary, upaya peningkatancapacity building, kerjasama pembibitan, evaluasiklonal, pemberantasan hama dan kunjunganteknis.
Sidang ke 8 Sub Working Group on Cocoa padakerjasama komoditi Kakao Bilateral Malaysia-In-donesia dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011di Kuching Malaysia. Perwakilan Indonesia dihadiridari PPMB Kementerian Perdagangan,Kementerian Pertanian dan Puslitkoka Jember.Hasil Pertemuan ini selanjutnya dibahas padaPertemuan Tingkat Pejabat Tinggi pada tanggal 12Mei 2011 dan ditandatangani oleh Menteri padaPertemuan Tingkat Menteri tanggal 13 Mei 2011.Selain Kakao kerjasama bilateral Indonesia-Malay-sia juga membahas komoditi lada, palm oil danjathropa. (-End-)
30 Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
CODEX KEMBANGKAN DRAFT PRINSIP DANPEDOMAN SISTEM KEAMANAN PANGAN NASIONAL
Draft Prinsip dan Pedoman Sistem Keamanan
Pangan Nasional dikembangkan pada sidang ke
19 Codex Komite Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Ekspor Impor/ CCFICS. Sidang dilaksanakan di
Cairns Australia pada tanggal 17-21 Oktober 2011
dengan dihadiri oleh 165 delegasi dari 58 negara
anggota, 1 organisasi anggota dan 8 organisasi
internasional. Delegasi Indonesia berasal dari
Kementerian Perdagangan, Perindustrian,
Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan BSN.
Sampai dengan Tahun 2010, PPMB merupakan
koordinator MC CCFICS di Indonesia yang
bertugas menyusun posisi dan catatan delegasi
Indonesia pada sidang-sidang CCFICS. Posisi dan
catatan delegasi Indonesia disusun setelah
dibahas beberapa kali pada rapat-rapat persiapan
sidang dengan melibatkan seluruh stakeholder
terkait baik dari pemerintah maupun asosiasi.
(-End-)
Draft Prinsip dan Pedoman Sistem Keamanan Nasional bertujuan
membantu negara-negara dalam mengambangkan, mengoperasikan,
mengevaluasi dan meningkatkan sistem keamanan pangan di
negaranya. Pokok bahasan penting pada draft ini diantaranya perangkat
program kontrol yaitu inspeksi, sertifikasi, audit dan visit; Infrastruktur
diantaranya Laboratorium dan personel; assess-
ment dan evaluasi; kesesuaian dan penegakan;
serta perbaikan keberlanjutan dalam sistem
keamanan pangan nasional.
31Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
SIDANG KOMITE CODEXUNTUK METODE PENGUJIAN DAN SAMPLING
Codex Committee on Methods of Analysis and
Sampling (CCMAS) merupakan komite Codex
yang bertanggung jawab mengembangkan kriteria
metode analisis dan sampling serta melakukan
pengesahan terhadap metode untuk menjadi
standar Codex. Komite ini menyelenggarakan
sidang ke 32 pada tanggal 7- 11 Maret 2011 di
Budapest, Hongaria. PPMB mengirimkan
perwakilannya sebagai delegasi Indonesia untuk
mengikuti perkembangan penyusunan standard di
bidang metode analisa dan pengambilan contoh
sekaligus memberikan komentar terkait
kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan
criteria-kriteria yang ditetapkan CCMAS .
Sidang ke 32 membahas Pedoman Pengukuran
Ketidakpastian. Pengesahan metode analisa dan
sampling pada berbagai komoditi pangan,
Pedoman Prosedur Penilaian Kesesuaian dan
Penyelesaian Disputes, Penggunaan Proprietary
Methods dalam Standar Codex dll.
CCMAS merupakan forum Internasional yang
membahas metode analisa dan sampling untuk
pangan dan produk pangan, yang dihadiri oleh ahli-
ahli pengujian dari berbagai negara dan organisasi
internasional. PPMB menggunakan forum ini untuk
mengikuti perkembangan metode analisa serta
mengembangkan networking dengan ahli
pengujian dari bebagai negara dan organisasi
internasional tersebut. (-End-)
32 Buletin Mutu PPMB 2011
AKTIVITAS
dalam cereals and cereal-based products; BatasMaksimum total aflatoxin pada dried figs
PPMB mengirim perwakilan sebagai anggotaDelegasi Indonesia untuk lebih melibatkan personelpersonel teknis dalam penyusunan standarinternasional, serta memberikan masukan terkaitpengetahuan teknis dalam hal kemampuanpengujian kandungan kontaminan dalam pangan.
Beberapa kandungan kontaminan yang diusulkanpembahasannya pada sidang berikutnya antaralain kandungan arsenic dalam beras, kandunganOchratoxin A pada kakao, discussion papermengenai furan, discussion paper mengenaipyrrolizidine alkaloids (Pas) dsb.
HARMONISASI BMR PESTISIDA melalui EWGMRLs ASEAN
Pakar pestisida PPMB hadir pada sidang ke 15EWG MRLs . Sidang dilaksanakan pada tanggal12-14 Januari 2011 di Thailand. Sidangmembahas penentuan MRLs berdasarkan dataresidue trials yang disampaikan oleh negara-negara ASEAN.
The Expert Working Group on Harmonisation ofMaximum Residue Limits (EWG-MRLs) ofPestidides merupakan pertemuan pakar-pakarpestisida ASEAN yang menentukan BatasMaksimum Residu (MRLs) pestisida pada hasilpertanian di negara ASEAN dan belum tersediadalam MRL’s pestisida internasional (CodexMRL’s). Harmonisasi MRLs dilakukan untukmelindungi konsumen dan menfasilitasiperdagangan regional ASEAN khususnya dalammenghadapi ASEAN Economic Community(AEC) pada tahun 2015.
Pada sidang ini, Indonesia menyampaikan dataBeta-cyfluthrin dalam kol, Cyhalothrin dalamcitrus, dan Thiamethoxam dalam orange. Data inidipersiapkan oleh Kementerian Pertanian
KOMITEKOMITEKOMITEKOMITEKOMITE CODEX CODEX CODEX CODEX CODEX UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK KONT KONT KONT KONT KONTAMINANAMINANAMINANAMINANAMINAN P P P P PANGANANGANANGANANGANANGAN
Batas Maksimum Kontaminan dalam pangansecara internasional ditentukan pada sidang CodexCommittee on Contaminant in Food (CCCF).Sidang ke 5 CCCF berlangsung pada tanggal 21-25 Maret 2011 di Novotel World Forum Convention,The Hague, Belanda. Sidang membahas BatasMaksimum Melamin pada pangan untuk formula(liquid infant formula); Batas Maksimumdeoxynivalenol (DON) and is acetylated derivatives
33Buletin Mutu PPMB 2011
MENGHADAPI TANTANGAN SEKTOR KOPIDI PASAR DUNIA
AKTIVITAS
The International Coffee Associa-tion (ICO) adalah organisasiinternasional antar pemerintahterkait komoditi kopi dengantujuan untuk mengatasi tantanganyang dihadapi sektor kopi dunia.Salah satu tantangannya adalahsemakin meningkatnya persyara-tan mutu kopi di Negara Uni Eropadan Jepang. Oleh karena itu,sangat diperlukan peningkatankapasitas penilaian kesesuaianuntuk komoditi kopi gunamemenuhi persyaratan mutu dankeamanan pangan.
PPMB sebagai instansi teknis di bawah Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan danpengujian mutu barang khususnya komoditi kopi berpartisipasi dalam sidang The InternationalCoffee Council (ICO) ke-107 di London, Inggris guna memberikan saran di bidang teknis terkaitdengan masalah mutu dan pengujian mutu kopi sekaligus mendapatkan informasi terkait denganpersyaratan mutu kopi yang disepakati Negara-negara anggota ICO.
Pelaksanaan sidang ICO ke-107 mendiskusikan beberapa pokok-pokok bahasan utama,diantaranya :
FORUM KONSULTATIF SEKTORKEUANGAN KOPI
ICO telah melaksanakan forum konsultasi yangpertama untuk sektor keuangan kopi padatanggal 27 September 2011. Forum ini jugamemaparkan kajian mengenai “MengelolaResiko Volatilitas Harga Kopi Hijau”. Sidangjuga menyetujui kerangka acuan bagikelompok inti pada forum konsultasi.
FAKTOR KONVERSI
34 Buletin Mutu PPMB 2011
Disetujuinya usulan untuk menerapkan faktorkoefisien untuk mengkonversi kopi panggangtanpa kafein (roasted decaffeinated) dan kopiterlarut tanpa kafein (soluble decaffeinated)sehingga setara dengan biji kopi hijau, masing-masing sebesar 1,25 dan 2,73 yang akanberlaku dalam tahun 2011/2012 kopi.
PASAR LAPORAN DAN STUDI
Laporan terkait dengan situasi pasar kopi duniadan studi tentang pola minum kopi, hubunganantara harga kopi di pasar fisik dan berjangka,volatilitas harga yang dibayarkan kepada petanikopi, pengaruh tarif pada perdagangan kopidan hambatan konsumsi.
KEANGGOTAAN ICA 2007
Kajian status terakhir dari Perjanjian 2007 yangmulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2011.Per 30 September 2011, 39 negara telahmenyelesaikan semua prosedur keanggotaandan 11 lebih negara telah menandatanganiperjanjian. Sidang menyetujui resolusi untukmemperpanjang batas waktu penyimpananinstrument ratifikasi, penerimaan danpersetujuan sampai dengan 30 September2011.
PRIVATE SECTOR CONSULTATIVE BOARD(PSCB)
PSCB diselenggarakan pada tanggal 28September 2011 membahas mengenaikandungan furan, akrilamida dan residupestisida yang dapat mempengaruhi masalahkesehatan. EU, USA dan Jepang sebagainegara pengimpor juga telah mengeluarkanbatas maksimum dari zat-zat tersebut yangmasih bisa terkandung dalam biji kopi.
KEGIATAN ICO LAINNYA
Disetujuinya program kegiatan untuk 2011/2012 mengkaji pelaksanaan ProgramPeningkatan Kualitas Kopi dan diterimanyalaporan tentang perkembangan ICO CoffeeClub dan program promosi konsumsi.
PARTISIPASI PPMB DALAMSKEMA KEANGGOTAAN IECEE
The International Electrotechnical Commit-tee (IEC) merupakan sebuah organisasiinternasional yang menerbitkan standaruntuk produk listrik dan perangkatelektronik dan mempunyai peranan pentingdalam standardisasi melalui dukungankegiatan yang telah diberikan kepadapengambil kebijakan. Sistem PenilaianKesesuaian yang dijalankan IEC menjadidasar bagi pengujian dan sertifikasi untukproduk listrik dan peralatan elektronik,serta komponen.PPMB melalui Lembaga Sertifikasi Produk PPMB(LSPro PPMB) dan Laboratorium Pengujian MutuBarang (BPMB), telah berhasil memperolehsertifikat keanggotaan IEC CB Scheme untukkategori LITE dan BATT pada 11 Mei 2011sehingga menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian(LPK) kedua di Indonesia yang menjadi anggotadalam skema IECEE. LSPro PPMB dan BPMBtelah berhasil menjadi the National CertificationBody (NCB) dan CB Testing Laboratory (CBTL)sehingga memiliki kewenangan untuk menerbitkanCB Test Certificate dan CB Test Report yang dapatditerima oleh negara-negara anggota IECEElainnya.
IECEE members yang berasal dari NationalCertification Body (NCB) secara berkala tiaptahunnya menyelenggarakan CertificationManagement Committee (CMC) Meeting.Partisipasi Indonesia pada The 14th IECEECertification Management Committee (CMC)Meeting di Istanbul, Turki, pada tanggal 29 s.d 30Juni 2011 adalah untuk memperoleh informasiterkait kebijakan dan ketentuan IECEE CBScheme sekaligus memperkenalkan PPMBsebagai anggota baru dalam IECEE yang akanberpartisipasi dalam penilaian kesesuaian produklistrik dan perangkat elektronik.
Secara garis besar, keputusan – keputusan sidangyang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :
AKTIVITAS
35Buletin Mutu PPMB 2011
IEC Conformity Assessment Board (CAB)
Sidang CMC mengangkat kembali permasalahanyang timbul pada sidang CMC sebelumnya, antaralain:
(1) keberterimaan EMC Test Result,
(2) penanganan System members dari Negaranon-IEC-member,
(3) penanganan dan pengembangan modelrekruitmen anggota yang berasal dari negaraberkembang,
(4) pengembangan Smart Grid dan E3 system danpenilaian kesesuaian yang terkait EnergyEfficiency,
(5) penanganan produk bajakan dan komponentiruan,
(6) kelanjutan dukungan untuk sistem penilaiankesesuaian Wind Turbine Certification,
(7) Marine Energy Certification,
(8) persetujuan teks IECEE Operational & RulingDocuments, dan
(9) posisi IEC dalam ISO CASCO WG 29.
Policy and Strategy, and Development
Terkait dengan peluncuran Energy PerformanceProgramme secara resmi dengan mengikutimekanisme yang spesifik, akan dipertimbangkanjuga elemen-elemen lain yang menggunakanenergy performance dan energy consumption,product development , aspek regional danproduknya, serta penggunaan standar IEC sebagaiacuan.
Pertimbangan lainnya adalah persyaratan lain yangada pada level nasional atau regional sebagaitambahan persyaratan dari standar IEC, untukmemfasilitasi perdagangan dalam pasar global.
IECEE Basic Rules dan Rules of Procedure
Sidang CMC dan CAB menyetujui revisi pada BasicRules yang terkait mekanisme pemilihan ChairmanIECEE. Terkait dengan CB Scheme dan CB-FCSFull Certification Scheme, sidang CMCmengumumkan publikasi member NCB yang telahmenandatangani MLA CB Scheme dan CB-FCSFull Certification Scheme.
IECEE Factory Inspection Committee
Sidang CMC secara resmi menyetujui penerbitandokumen untuk Factory Inspection, yaitu : IECEEOD-4001 Factory Surveillance Report, IECEE OD-4002 Guidance for Factory Inspectors, IECEE OD-4003 Guide to Certificate Holders andManufactures, IECEE OD-4004 Requirements forFactory Inspectors, IECEE OD-4005 GeneralPrinciples and Process related to Acceptance ofFactory Surveillance Bodies and Issuance andAcceptance of Factory Surveillance Reports, danIECEE OD-4006 Origination and Application ofProduct Identification Document.
PPMB dapat mempelajari dokumen-dokumentersebut di atas untuk melihat kesesuaian dokumensertifikasi produk sistem 5 yang dimiliki LSProPPMB.
Statistics
Adanya tren peningkatan penggunaan CB TestCertificate sebagai bukti kesesuaian produkmerupakan peluang untuk memfasilitasiperdagangan, khususnya untuk ekspor produklistrik dan perangkat elektronik. PPMB dapatmengembangkan ruang lingkup sertifikasi danpengujiannya untuk kategori produk lain sehinggadapat membantu meningkatkan peluang ekspor kenegara-negara yang menjadi pasar potensial.
Test Report Forms
Terkait dengan IEC Test Report Forms ini, PPMBtelah mulai mengadopsi format IEC Test ReportForms yang dibuat oleh IEC dalam pelaporan hasiluji.
AKTIVITAS
36 Buletin Mutu PPMB 2011
Manufacturer Testing Laboratories Operations
LSPro PPMB dapat melakukan kerja sama dengan
manufaktur yang mempunyai Laboratorium
pengujian internal, sehingga meningkatkan
efisiensi dalam kegiatan sertifikasi produk
sekaligus memberikan keringanan bagi manufaktur
yang melakukan ekspor.
IECEE Trainings/ Workshops/ Seminars
Training dan workshop IECEE akan membantu
PPMB sebagai NCB dan CBTL untuk
meningkatkan kompetensi personal, baik dari segi
pemahaman terhadap sistem sertifikasi IECEE
maupun dari sisi teknis, mengingat hingga saat ini
IEC adalah kiblat pengembangan standar untuk
produk listrik dan perangkat elektronik.
Committee of Testing Laboratories of the IECEE
(CTL)
Disetujuinya secara resmi usulan prosedur
operasional untuk penyelenggaraan profisiensi
testing dalam CTL Operational Procedure
“Proficiency Testing Programmes” Ref CTL-OP 103
Ed.9 2011-03-10. IECEE Secretariate juga
menekankan bahwa di masa dating, CMC
berkewajiban untuk menyetujui usulan PT
Programs.
PPMB dalam SidangInternational Pepper
Community (IPC)ke-39 Tanggal 22 s/d26 Nopember 2011 diLombok, Indonesia
Sehubungan dengan telah dilaksanakannyaSidang International Pepper Community (IPC) ke-39 dan sidang IPC Terkait Lainnya tanggal 22 s/d26 Nopember 2011 di Lombok, Indonesia,PPMBsebagai salah satu perwakilan delegasi Indonesiamemberikan ringkasan hasil rangkaian sidangtersebut sebagai berikut:
“The 39th Session and Other Meetings of IPC”secara resmi dibuka oleh Wakil MenteriPerdagangan Bapak Bayu Khrisnamukti padatanggal 22 Nopember 2010 di Mataram, Lombok,Indonesia. Sidang dihadiri oleh delegasi darinegara anggota yakni Brazil, India, Indonesia,Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam serta Negaraprodusen dan konsumen Lada lainnya sepertiBelanda, Cina, Jepang, Kamboja, Mesir, Nigeria,Singapur dan turki
Delegasi RI dipimpin oleh Direktur KerjasamaAPEC dan Organisasi Internasional Lainnya,Kementerian Perdagangan dengan anggota Delriyaitu pejabat dari Ditjen Kerja Sama PerdaganganInternasional, Ditjen Perdagangan Luar Negeri,Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB),Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;Ditjen Pengolahan dan Pemasaran HasilPertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan,Kepala Balai Besar Penelitian dan PengembanganPasca Panen, Balai Penelitian Tanaman Rempahdan Aneka Industri (BALITRI), Balai Penelitian
AKTIVITAS
37Buletin Mutu PPMB 2011
Tanaman Rempah dan Aneka Industri Agro(BALITRO), Kementerian Pertanian; DewanRempah Indonesia; Asosiasi Eksportir LadaIndonesia (AELI) dan kalangan dunia usaha.
Rangkaian Sidang IPC tersebut diawali denganQuality Committee Meeting ke-17, Head ofExporters Associations/ Comodity Boards,Executive Meeting of Heads of Delegation ke-39,Business Session ke-2, , Peppertech Meeting ke-36, Pepper Exporters Meeting ke-42, Meeting ofPepper Exporters and Importers ke-19, dan PlenarySession ke-39.
Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)mempunyai peran dalam IPC Committee on QualityStandardization yang dalam persidangan disebutQuality Committee Meeting sebagai expertmember. IPC melalui komite ini telah membuat IPCGrades and Standards termasuk Manual ofMethods of Analysis and Guideline on GoodManufacturing Practices for Pepperestablishments. Program kegiatan telahdirencanakan agar manfaat standard tersebut lebihefektif seperti membuat proposal pelatihanpersonal untuk pengujian mutu, proposal mencaridana bantuan FAO untuk pelatihan yang diadakandi Negara-negara anggota, program Inter-LabProficiency Testing untuk semua laboratorium yangterlibat dalam analisa mutu lada dari Negara-Negara anggota, promosi Standar IPC kepadaNegara produsen dan konsumen dan sebagaiperwakilan kepada badan-badan nasional daninternasional dalam penetapan standard sehinggatampilan Negara-negara produsen yang diberikansignifikan.
1. Quality Committee Meeting ke-17
Quality Committee Meeting ke-17 dilaksanakanpada tanggal 22 Nopember 2011. Sidang
mendiskusikan dan menyepakati hal-hal yangterkait dengan tindak lanjut hasil sidangsebelumnya yaitu:
a. Good Manufacturing Practice (GMP);Komite membahas pentingnya memilikidokumen GMP untuk Lada.Dimanasemua negara anggota menyampaikaninformasi yang relevan terhadap GMPkepada Sekretariat IPC terbaru .
b. Residu Pestisida; Brasil sedang merevisiperaturan yang menetapkan pedomandan persyaratan untuk pendaftaranpestisida, juga batas maksimum residuyang diijinkan untuk memasukkanpestisida lain yang dapat digunakan untukproduksi Lada Hitam. Selain itu perwakilandari negara-negara konsumen akanmenyediakan informasi mengenai bahan-bahan kimia yang diijinkan dan batasresidu pestisida yang diperbolehkan untukpertimbangan selanjutnya oleh IPC
c. Mycotoxin; menginformasikan hasilpengujian Mycotoxin/Aflatoxin danrecovery data kepada Sekretariat IPC
d. Inter-Lab Proficiency Testing ;menginformasikan bahwa IPC telahmenerima hasil uji untuk pengujian makro/mikro dari 18 laboratorium peserta yangdipersiapkan oleh PPMB dan telahmenyusun hasil akhir pengujian tersebut.Selain itu disetujui juga bahwalaboratorium peserta untuk negarapengimpor harus sesuai dengan ISO/IEC17025 yaitu Persyaratan UmumKompetensi Laboratorium Pengujian danKalibrasi. Sebagai Penyelenggara Uji
AKTIVITAS
38 Buletin Mutu PPMB 2011
Profisiensi, harus sesuai dengan ISO/IEC17043:2010 Conformity assessment –General Requirement for Proficiency,Testing dan International LaboratoryAccreditation Cooperation ILAC-G13:08/2007: Guideline for Requirement forCompetence of Providers at ProficiencyTest Schemes.
Hal lain yang disetujui adalah bahwa tujuan utamadari Inter-Laboratory proficiency testing programmeadalah untuk menstandarkan semua metoda IPCuntuk pengujian dan pengambilan contoh. Karenatujuannya untuk meminimalkan kesalahan, IPCtidak kompeten untuk memberikan akreditasi dansertifikasi terhadap permohonan pemberiansertifikat Negara peserta uji profisiensi,sehinggapermohonan tersebut tidak diberikan.2. Good Agriculture Practice (GAP) ;
menerangkan program pelatihan GAP yangdidukung oleh IPC di daerah yang banyakpenanaman lada di Indonesia. Selain ituPerwakilan Vietnam dan Sri Lankamenginformasikan bahwa GAP IPC telahditerjemahkan ke dalam bahasa lokal mereka dansudah dalam tahap akhir.
3. Heads of Exporters Associations/Commodity Boards Meeting
Pertemuan ini dihadiri oleh para eksportir darinegara anggota dan negara-negara penghasil ladalainnya seperti China dan Kamboja. Pertemuanyang dipimpin oleh Eksekutif Direktur Mr.S.Kannan ini dilaksanakan pada tanggal 22November 2011. Dalam pertemuan ini, sidangmenyepakati angka-angka actual 2009, estimasi2010, dan proyeksi 2011 dari produksi ekspor,impor dan konsumsi domestik, serta data Carry
Over Stock Lada yang disajikan oleh masing-masing negara anggota IPC .
4. Executive Meeting of Heads of Delegationke-39
Executive meeting of Head of Delegationsdilaksanakan pada tanggal 23 dan 26 November2011 dihadiri wakil dari India, Indonesia, Malaysia,Sri Lanka dan Vietnam. Brazil. Dimana Sidangmenyarankan perluasan keanggotaan negara-negara untuk bergabung dengan IPC antara lainChina, Kamboja dan Nigeria.5. Business Session ke-2
Business Session dilaksanakan tanggal 23November 2011. Delegasi berasal dari kalanganpemerintah dan swasta, wakil dari organisasiinternasional dan stakeholders industri lada.
6. Peppertech Meeting ke-36
Pertemuan Peppertech ke-36 dilaksanakan padatanggal 24 November 2011. Pada pertemuan inidipresentasikan country paper dari India, Indonesia,Malaysia dan Sri Lanka.
7. Pepper Exporters Meeting ke-42
Pertemuan Eksportir Lada ke-42 dilaksanakanpada tanggal 25 November 2011. Pada pertemuanini mempresentasikan beberapa paper diantaranya: “Overview on the activities of the European SpiceAssociation” oleh Mr. Alfons van Gullick, “WorldPepper Trade” oleh Mr. Sibi Thomas dari AVTMcCormick, India. Presentasi country papersmeliputi peper production, productivity, cost ofproduction, exports, imports, price trend, domesticand per-capita consumption as well as carry overstock (actual for 2010, estimate for 2011 andprojection for 2012) oleh perwakilan negaraanggota dan non anggota yakni China danKamboja.. Presentasi ini memaparkan mengenai
AKTIVITAS
39Buletin Mutu PPMB 2011
data setiap negara. Wakil dari Kambojamenyampaikan bahwa di Kamboja belum adaasosiasi lada nasional. Kamboja berharap dalamwaktu dekat akan berpartisipasi sebagai anggotaIPC. Sedangkan Nigeria tidak ada paper yangdisampaikan.8. Pepperexim Meeting ke-19
Pertemuan Pepperexim ke-19 dilaksanakan padatanggal 25 November 2011. Selain Sekretariat IPCyang mempresentasikan proposal “Sustainingdevelopmental programmes to establish stabilityin the pepper supply, quality and price and raisingincomes of Poor Rural Communities”. Dilakukanpula Presentasi oleh perwakilan dari Negaraprodusen lainya dan asosiasi perdagangan diNegara konsumen utama pada saat ini dariperdagangan Lada9. Other Matter
Sidang juga mencatat beberapa masukan dari Mr.George Tan dari Singapore tentang regulasi baruyang dikeluarkan oleh Vietnam dalam Surat EdaranNo.13/2011 tentang food safety control restrictionfor importing food products into Vietnam. Sidangsepakat agar masing-masing negara dapatmenginformasikan dan memberikanperkembangan terkini mengenai regulasi-regulasiperdagangan komoditi secara umum dan khusunyaterhadap lada ke Sekretariat IPC supaya masing-masing negara mendapat informasi yang akuratterkait perkembangan regulasi di negara-negaraIPC.
10. Plenary Session
Pada sidang ini, masing-masing negara anggotatetap menyampaikan country statement. Selain itu,sidang menyepakati dan mengadopsi laporan-laporan dari sidang-sidang IPC terkait lainnya.
PPMB menghadiriSidang ke 14 ASEAN
Cocoa Club dan Sidangke 3 ASEAN Cocoa
Club Technical Work-ing Group on FoodSafety di Chatuchak
Thailand
ASEAN Cocoa Club (ACC) didirikan semenjak Juli1996 di Sabah Malaysia.Dibentuk dengan tujuanuntuk mengakomodasi negara-negara ASEANmenjadi penghasil kakao olahan terbesar.Diharapkan dengan kerjasama ASEAN CocoaClub dapat memecahkan berbagai permasalahan,meningkatkan competitiveness sehinggamemberikan benefit bagi peningkatanperdagangan kakao ASEAN di dunia internasional,seperti mengurangi hambatan non tariff,meningkatkan income negara producer.
Pada tanggal 9 -12 Mei 2011 PPMB sebagai salahsatu instansi Teknis yang terkait dengan Kakao ikutmenghadiri Sidang ke 14 ASEAN Cocoa Club danSidang ke 3 ASEAN Cocoa Club Technical WorkingGroup on Food Safety di Chatuchak Thailanddengan hasil sebagai berikut :
AKTIVITAS
40 Buletin Mutu PPMB 2011
1. Sidang dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia,Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore,Thailand dan Viet Nam dengan rangkaianpelaksanaan pertemuan sebagai berikut:
a. Tanggal 9 Mei 2011 dilaksanakanpertemuan ke 3 ASEAN Cocoa Club TechnicalWorking Group on Food Safety . DelagasiIndonesia dipimpin oleh Dr. Misnawi dengananggota Husniaty (PPMB , Kemendag), Asril(Kementan), Yeni (AIKI).
b. PPMB Kementerian Perdagangan sebagaisalah satu perwakilan dari Indonesia yangmenghadiri pertemuan ke 3 ASEAN CocoaClub Technical Working Group on Food Safetyikut membahas tentang Proposal for New WorkPlan (2011-2015), dengan hasil sebagaiberikut:
a. Pemberian informasi mengenai statusaktivitas negara anggota yang terkait denganfood safety pada kakao dan produk kakao.
b. memonitor dan mengupdate informasimengenai persyaratan food safety yangdiberlakukan oleh negara importir.
c. Mengangkat isu penting yang terkaitdengan food safety
d. Mengembangkan database mengenaifood safety
e. Berbagi pengetahuan dan keahlianmengenai metode analisa
f. Mengharmonisasi food safety diantaranegara ASEAN
2. Pada Pertemuan tanggal 10 Mei 2011,PPMB Kementerian Perdagangan menghadiripertemuan ke 14 ASEAN Cocoa Club dengan hasilpertemuan sebagai berikut :
a) Pada pembukaan pimpinan sidangmenyampaikan bahwa sesuai dengan hasilpenelitian yang berjalan kakao memilikiefek positif bagi kesehatan memiliki lebihdari 300 phytochemical dengan kandunganantioksidan. sehingga harus dipromosikankepada publik tentang baiknyamengkonsumsi coklat. Dengan hal tersebutdiharapkan pasar coklat semakinmeningkat, demand raw material cocoajuga meningkat.
b) Harga kakao internasional yang tinggidiharapkan dapat meningkatkan incomesmallholder farmer. Dalam perdaganganinternasional isu tariff dan non tariff menjadimasalah serius disamping juga food safetyissues.
c) ASEAN bukan hanya negara produsertapi juga sebagai consumer sehingga jugamemiliki kewajiban untuk meyakinkanproduk kita bebas dari kontaminan. Jepang,EU dan AS memiliki analis berbeda tentangmetodologi penilaian kontaminan dalamproduk yang diimpor.
d) Delegasi Thailand menyampaikanThailand mengimpor hingga 99%, terutamadari Indonesia, Malaysia dan Ghana.Adapun alasan mengimpor kakao adalahtingginya biaya produksi, dan area yangsemakin berkurang. Namun ke depanpengembangan dengan tren memperluasarea baru atau usaha untuk meningkatkanproduksi di area yang sama diharapkanakan meningkatkan produksi kakaoThailand. Disampaikan juga bahwapermasalahan dalam industry kakaoThailand lainnya adalah dalam halkurangnya teknologi processing,kontaminan melamin. Negara ekspor
AKTIVITAS
41Buletin Mutu PPMB 2011
utama adalah EU, Australia dan Malaysia.Sebagian besar kakao yang ditanam diThailand mendapatkan teknik fermentasiyang terbatas. Hama penyakit tanamanyang utama adalah Black Pod Disease,Bark Canker Disease dan Vascular StreakDie-back (VSD). Untuk riset tahun 2008-2013 Thailand memiliki proyek cocoacloenal for chocolate trial, cocoa clonalcollection, pengolahan pasca panen dancup testing, produksi coklat dari minyakkelapa dan palm oil shortening, hama danpenyakit untuk klon kakao, survey OTApada area produksi dan perbenihan kakaountuk petani. Disampaikan juga bahwaThailand telah mendirikan standarMaximum Residue Limit (MRL) cocoabeans, cocoa powder dan coklat.
e) Perwakilan secretariat ACCmenyampaikan hasil sidang terkait ACCyaitu the 17th Meeting of the JointCommittee on ASEAN Cooperation inAgriculture and Forest product PromotionScheme yang diadakan pada tanggal 14-16 Juli 2010 di Bangka, Indonesia. Kakaomerupakan salah satu komoditi dari 11komoditi yang dibahas kegiatannya padapertemuan tersebut.
f) Beberapa hal yang menjadi isu yangconcern adalah metoda pengambilansample yang digunakan negara importeruntuk analisis kontaminan berbeda-beda.Amerika dan EU menggunakan Cocoa nibsdalam pengambilan sample, sementaraJapan menggunakan seluruh beanssebagai sample. Sehingga perludihamonisasi, dan saat ini ICCO dalamprogress harmonisasi legislasi dan regulasiresidu pestisida terkait produk kakao
termasuk standar metode analisis. Selainitu isu negative dan positive list pestisidayang juga berbeda-beda di negaraimporter, termasuk MRL.
g) Delegasi Indonesia menyampaikanprogress dari joint progeny trial programdimulai tahun 2004 yang dikoordinasikanoleh Puslitkoka Indonesia dan MalaysianCocoa Board dengan tujuan utamamengembangkan superior planting materialdan resisten terhadap Cocoa Pod Borer(CPB) dan hama penyakit lainnya.
h) Dalam pembahasan project proposal onpest and disease management delegasiMalaysia menyampaikan bahwa masing-masing negara anggota harusmelaksanakan riset manajemen hama danpenyakit secara terpisah dan melaporkandalam pertemuan ACC. Selanjutnya proyekkerjasama mengenai hal yang spesifikseperti bibit tahan hama dan managementCPB dapat diinisiasi. Proposal lengkapharus dipersiapkan dan diajukan ke CFCuntuk pendanaannya.
i) Delegasi Malaysia menyampaikanprogress program training dan pertukarantenaga ahli dan research material.Sehubungan hal tersebut Indonesiamenyampaikan permintaan kepadaMalaysia untuk memberikan trainingmanufacturing cocoa, namun disampaikanbahwa Malaysia tidak memiliki teknologiyang sebaik Indonesia
Demikian pokok-pokok hasil sidang ASEANCOCOA CLUB, yang dihadiri oleh PPMB semogamenambah informasi bagi dunia per-kakao-an.
AKTIVITAS
42 Buletin Mutu PPMB 2011
APRESIASI PELANGGANLEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PPMB 2010
Lembaga Sertifikasi Produk PPMB (LSPro PPMB), Balai
Sertifikasi, Pusat Pengawasan Mutu Barang, telah
melaksanakan kegiatan Apresiasi Pelanggan Lembaga
Sertifikasi Produk PPMB (LSPro PPMB) yang di
selenggarakan di Hotel Orchardz, Jakarta (01/12/2011).
Kegiatan Apresiasi Pelanggan LSPro PPMB merupakan
bentuk penghargaan LSPro PPMB terhadap pelanggannya
yang telah memberikan kepercayaan terhadap kompetensi
dan kinerja pelayanan sertifikasi LSPro PPMB.
AKTIVITAS
43Buletin Mutu PPMB 2011
Kegiatan ini dihadiri oleh 50 undangan dari kalangan produsen dan importir ini dibuka oleh Isdamawarty,
S.Sos selaku Manajer Eksekutif LSPro PPMB, dengan dihadiri oleh Ka PPMB selaku Ketua Dewan
Pimpinan LSPro PPMB.Ka PPMB memberikan penjelasan mengenai peraturan perdagangan yang terkait
produk yang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia dan peranan LSPro PPMB sebagai Lembaga
Penilaian Kesesuaian yang memberikan jasa pelayanan sertifikasi produk untuk penerbitan Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Sementara itu, Manajer Eksekutif LSPro PPMB memberikan
informasi terbaru terkait prosedur dan skema pelayanan sertifikasi untuk penerbitan SPPT SNI.Acara
dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pelanggan yang hadirdengan manajemen LSPro PPMB,
AKTIVITAS
44 Buletin Mutu PPMB 2011
PERISTIWA
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
Ardiansyah Parman, Senin (22/08) secara resmi
membuka Pasar Murah di lingkungan Pusat
Pengawasan Mutu Barang (PPMB) yang akan
diselenggarakan hingga 23 Agustus 2011, di
halaman parkir kantor PPMB. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menyambut bulan suci
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1432 H, dan
membantu menyediakan berbagai kebutuhan
pokok baik pangan maupun sandang bagi para
pegawai Kemendag khususnya, serta masyarakat
umum yang tinggal di sekitar lingkungan
Kemendag.
SEKJEN MEMBUKAPASAR MURAH
DI PPMB
bekerjasama dengan Universitas Gajah Madadan dibahas bersama seluruh stakeholderpestisida terkait. Selama ini PPMB telahbekerjasama dengan Kementerian Pertaniandalam hal pengujian residue dalam rangkamonitoring residue pestisida di Indonesia.
Data residue trial lain yang disampaikan olehnegara-negara ASEAN pada sidang ini antaralain Cypermethrin dalam yard long bean(Thailand), Propiconazole dalam maize, sugarcane dan sweet corn (corn-on-the-cob)(Thailand), Triazophos dalam soybean immature(Thailand), Triazophos dalam yard long bean(Thailand), Bifenthrin dalam banana(Philippines), Cyhalothrin dalam okra (Thailandand Malaysia), Imidacloprid dalam okra(Thailand), Profenofos dalam pummelo(Thailand), Cypermethrin dalam carambola(Malaysia), Fenvalerate dalam kale (Thailand),Chloropyrifos dalam chili (Thailand), Metalasyldalam pineapple (Thailand), Chlorpyrifos dalammungbean and pigeon pea (Myanmar).
Sidang juga menyetujui residue pestisida baruuntuk dibahas pada sidang berikutnyadiantaranya Azoxystrobin dalam carambola(Malaysia), Omethoate dalam soybean immature(Thailand), Prothiofos dalam egg plant(Thailand), dan Azoxystrobin dalam lychee (VietNam).
Sidang EWG MRLs juga membahas kerjasamaregional dalam menghasilkan Residue Trial Datauntuk harmonisasi MRLs; usulan project ASEANmenggunakan bantuan FAO; sertapenyelenggaraan Workshop on ASEAN MRLs.(-End-)
45Buletin Mutu PPMB 2011
PERISTIWA
Senam Pagi Bersama Pak Sekjen di PPMB
Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganArdiansyah Parman hari ini (10/06) turut sertadalam senam pagi bersama para karyawan/ti dilingkungan Pusat Pengawasan Mutu Barang(PPMB), Ciracas. Kegiatan yang rutin dilakukansetiap hari Jum’at pagi ini selain untukmeningkatkan kebugaran, juga untukmemperkokoh jalinan silaturrahmi.
Kehadirin Sekjen kali ini untuk memberikanpengarahan terkait dengan disiplin pegawaidimana PPMB sejak awal bulan ini telahmenggunakan absensi elektronik untuk mengukurkedisiplinan pegawai. Pada kesempatan tersebutSekjen berharap seluruh karyawan PPMBmendukung upaya ini serta mentaati segalaperaturan sehingga pencapaian target reformasibirokrasi di Kemendag dapat terwujud.
Sekretaris Jenderal Ardiansyah Parman dalam
sambutannya menyampaikan kegiatan ini
merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk
membantu meyediakan berbagai kebutuhan pokok
baik pangan maupun sandang dengan harga di
bawah harga pasar yang di tujukan terutama untuk
para pegawai Pusat Pengawasan Mutu Barang
serta Masyarakat sekitar. Selain itu pada
kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal
menyampaikan apresiasi yagn sebesarnya-
besarnya kepada para pengusaha Ritel Modern
Carrefour, Alfamart, dan Hypermart, gabungan
peternak dan pembibitan Unggas Indonesia, para
produsen produk pangan, sepatu, pakaian jadi dan
semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung
terlaksananya kegiatan pasar murah.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga secara
Konsisten dan berkesinambungan telah melakukan
upaya pemberdayaan UKM melalui peningkatan
kompetensi dan kapasitas untuk mewujudkan
UKM-UKM yang handal. Secara bersamaan ,
upaya pemberdayaan tersebut juga di ikuti dengan
kampanye peningkatan penggunaan produk dalam
negeri. Diharapkan produk-produk yang dihasilkan
oleh UKM yang berdaya saing tinggi karena tidak
hanya menembus pasar ekspor tetapi juga terserap
di pasar dalam negeri. Para pelaku UKM
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi
seiring dengan perkembangan lingkungan usaha
dan pranata pendukung lainnnya. Diharapkan
dapat tercipta kemitraan yang saling
menguntungkan antara UKM dengan pelaku usaha
besar serta Ritel Modern dan menjadikan UKM
sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan
dalam menggerakkan perekonomian Nasional.
(Sumber www.kemendag.go.id)
46 Buletin Mutu PPMB 2011
PERISTIWA
Kunjungan Tim Penilai WTA KementerianPerdagangan ke PPMB
Pada hari Senin, 20 Juni 2011, Tim Penilai WTA
mengunjungi PPMB di Ciracas dan Pusdiklat di
Sawangan Depok. Pada Kesempatan ini Tim
Penilai WTA yang diketuai Sekretaris Jenderal
menyampaikan bahwa dengan adanya WTA ini
selain ketertiban administrasi dalam aspek
keuangan, kepegawaian, dan BMN diharapkan
pelayanan publik di PPMB bisa semakin
ditingkatkan. Tim Penilai WTA melakukan tinjauan
ke ruangan tata usaha, kepegawaian dan ruang
Gambar. Tim WTA sedang meninjau ruangan bagiankeuangan
Gambar. Tim WTA sedang meninjau ruanganpelayanan publik Sumber : www.itjen.go.id
HUT RI ke 66 : PPMB Mendapatkan Piagam WTADalam Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan RI ke-66 (17/08),
Menteri Perdagangan, Mari Elka
Pangestu berkesempatan
memberikan secara simbolis Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya
Satya kepada 251 pegawai
Kementerian Perdagangan, serta
memberikan penghargaan Wilayah
Tertib Administrasi (WTA) kepada 11
Unit Eselon II yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, PPMB, Direktorat Standardisasi,
Direktorat Metrologi, Sekretariat Ditjen Daglu, Direktorat Impor, Sekretariat Ditjen KPI, Balai Besar
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Sekretariat BAPPEBTI, Biro Perniagaan serta Sekretariat BP2KP.
pelayanan untuk memeriksa kelengkapan
administrasi aspek keauangan, Kepegawaian dan
BMN
47Buletin Mutu PPMB 2011
PERISTIWA
Selain pengarahan dari Sekjen, para karyawan/tiPPMB pada pagi hari ini juga mengikuti sosialisasitentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Sebagai nara sumber adalah Sekretaris InspektoratJenderal Radu Malem Sembriring dan AsistenDeputi Penegakan Integritas SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negera,Endang Susilowati. (apn)
Kunjungan Siswa-siswi HighScopeIndonesia Ke PPMB
Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)
Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
hari ini (15/04) menerima kunjungan 170 siswa-
siswi Grade 6-7 Midle School Program Sekolah
Highscope Indonesia melalui program Field Trip
Term IV. Kunjungan lapangan ini terkait program
mata pelajaran perdagangan luar negeri (ekspor-
impor) di Highscope Indonesia.
Selama kunjungan di PPMB para pelajar diterima
langsung oleh Kepala PPMB Husniaty dan
mendapat penjelasan tentang peran dan tugas
Kementerian Perdagangan khususnya PPMB serta
potensi ekspor-impor Indonesia dibandingkan
dengan negara tetangga. Selama Field Trip para
pelajar terlihat antusias dengan mengunjungi
laboratorium PPMB dan mendapat penjelasan dari
petugas tentang proses pengujian standardisasi
produk seperti cokelat, karet, elektrik dll.
Kepala Pusat PPMB pada kesempatan tersebut
mengatakan bahwa dari kegiatan Field Trip ini
diharapkan para siswa lebih memahami tentang
perdagangan internasional dan peran pemerintah
(Kemendag) dalam perdagangan internasional,
memiliki rasa bangga dan menghargai potensi dan
sumber daya alam Indonesia serta wawasan yang
luas tentang kelebihan dan kekurangan potensi
ekspor-impor Indonesia dibandingkan dengan
negara tetangga. Ditegaskannya bahwa kepada
para siswa harus ditanamkan rasa bangga
terhadap potensi Indonesia dan pentingnya
memilih produk yang sesuai standar SNI.(apn)
48 Buletin Mutu PPMB 2011
PERISTIWA
Peningkatan Kapasitas Pejabat Sekretariat JenderalSekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan tanggal 14-16 Oktober 2011 melaksanakan Outbound
Peningkatan Kapasitas Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Hotel Sheraton
Senggigi Lombok Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan Outbound dibuka secara resmi oleh Staf
Ahli Menteri Perdagagan Bidang Diplomasi
Perdagangan Bachrul Chairi pada Jum’at malam
(14/10) pada acara Penyambutan para peserta
Outbound. Dalam sambutannya Staf Ahli Mendag
mengharapkan kegiatan ini akan meningkatkan
etos kerja dengan pelayanan yang lebih baik
sehingga unit Sekretariat Jenderal bukan hanya
sebagai penunjang tetapi juga sebagai penggerak
dalam mencapai visi dan misi dari Kementerian
Perdagangan. (apn)
Top Related