Beletin Mutu 2011

1Buletin Mutu PPMB 2011

Pengantar Redaksi

Penanggung JawabHusniaty, MSc

RedakturDrs. Syailendra, MM.

EditorWiharjono, S.Si, MSE.B. Erika Sulistyani ,S.Si.Nina Agustarini, S.IP

SekretariatYusmita Siti Hajar, Noviana Kus Y, Lily Mulia,Rustini, Adhi Chandra W, Yuni Trisundari,Fauza Manan

Pembuat ArtikelAgus Brahma Putera, Ir. Ilyas, Venly Wahyu Nugroho,MSE.,Novi Wulandari,ME. Ayu Wulan Sagita,ME, Ir. Basa Sianipar,Ir. Gembong,MSE, Priyambodo, SH.

Alamat RedaksiPusat Pengawasan Mutu BarangJl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740Telp. (021) 8710321-3Fax. (021) 8710478website: ppmb.depdag.go.idemail: [email protected]

Dilarang memperbanyak artikel dari buletin initanpa seijin redaksi

BULETIN MUTU 2011

DAFTAR ISISEPUTAR PPMB• Pengawasan Mutu Produk Ekspor

Indonesia

• Kegiatan Pemasyarakatan Pedoman TeknisKriteria Tingkat Kesulitan PengambilanContoh, Pengujian dan Kalibrasi Untuk

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

FOKUS

AKTIVITAS

PERISTIWA

2-15

16-20

21-43

44-49

FOKUS

SEPUTAR PPMB

AKTIVITAS

PERISTIWA

• Pengawasan Mutu Bahan Olah KomoditiEkspor (BOKOR) SIR di Provinsi Riau

• Pertemuan Internasional Pepper Community(IPC)

• Pengawasan Mutu Produk Dalam NegeriDan Produk Impor Yang SNI nya Diberlakukan

Secara Wajib

• Kegiatan Revisi Ketentuan Di BidangJabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Di

Yogyakarta

• Kegiatan Konsiyering Pengawasan MutuBOKOR SIR Di Bogor

• Sinkronisasi Kegiatan Pusat PengawasanMutu Barang (PPMB) dan Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Di Bogor

• Pertemuan Teknis Jejaring Kerja di BidangPengawasan Mutu Barang di Lombok

• Keterkaitan Sertifikasi Produk DanSertifikasi Personel Menunjang Kegiatan

Sertifikasi

• Sidang ACCSQ PEPWG• Sidang ITRC

• Penjajakan kerjasama PPMB Dan BritishStandards Institution (BSI)

• Pertukaran Data Pestisida Biji Kakao PadaKerjasama Bilateral Malaysia - Indonesia

• CODEX Kembangkan Draft Prinsip DanPedoman Sistem Keamanan Pakan Nasional

• Sidang Komite CODEX Untuk MetodePengujian Dan Sampling

• Komite CODEX Untuk Kontaminan Pangan

• Harmonisasi BMR Pestisida Melalui EWGMRLs ASEAN

• Sekjen Membuka Pasar Murah Di PPMB

• Senam Bersama Pak Sekjen Di PPMB

• HUT RI 66:PPMB Mendapatkan Piagam WTA

• Kunjungan Tim Penilai WTA KementerianPerdagangan Ke PPMB

• Kunjungan Siswa - Siswi High ScopeIndonesia Ke PPMB

• Peningkatan Kapasitas Pejabat SekretariatJenderal

• Kunjungan Kerja Dinas Koperasi UKM danPerindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Ke PPMB

• Menghadapi Tantangan Kopi di Pasar Dunia

• Partisipasi Dalam Skema Keanggotaan IECEE

• PPMB Dalam Sidang Internasional Pepper (IPC)

• PPMB Menghadiri Sidang ASEAN Cocoa Club• Apresiasi Pelanggan LSPro PPMB 2010

Standar merupakan persyaratan minimal yang

harus dipenuhi oleh suatu produk atau jasa,

sebelum dilempar ke pasar, dan dimanfaatkan

konsumen. Dengan tujuan utama sebagai

penjamin keamanan dan mutu terhadap

konsumen serta sarana persaingan yang sehat

pada pelaku usaha, salah satu fungsi yang

diemban standar adalah sebagai alat kontrol

untuk memastikan produk yang beredar dipasar

aman dan layak di konsumsi.

Salah satu penerapan standar di Indonesia

adalah dengan pemberlakuan SNI Wajib. Hal ini

terutama untuk memberi perlindungan terhadap

konsumen dari produk – produk yang mutunya

rendah dan berbahaya. Infrastruktur mutu untuk

penerapan SNI wajib telah disusun secara

terpadu yang melibatkan semua stakeholder

baik dari pemerintah maupun pihak swasta,

mulai dari penyusunan, penerapan sampai pada

pengawasannya.

Tugas dan fungsi utama PPMB sebagai salah

satu infrastruktur mutu pemerintah adalah

melaksanakan pengawasan, pemantauan,

evaluasi serta pelayanan dibidang mutu barang.

Selain tugas dan fungsi utama tersebut, PPMB

juga harus berperan secara aktif dalam kegiatan

pengawasan mutu barang dengan terus

berbenah dan mengembangkan potensi yang

dimiliki, baik itu sarana, prasarana maupun

pengembangan SDM, agar menjadi salah satu

infrastruktur pemerintah yang profesional dan

bisa diandalkan.

Buletin mutu PPMB ini disusun sebagai salah

satu media informasi kepada para stakeholder

terkait tentang aktifitas PPMB terkait kegiatan

Pengawasan Mutu Barang.

2 Buletin Mutu PPMB 2011

SEPUTAR PPMBSEPUTAR PPMB

Pengawasan Mutu Produk Ekspor Indonesia:Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan MutuProduk Ekspor Di Pontianak, Palembang, Padang danSemarang

Salah satu fungsi PPMB dalam melaksanakan

tugas pengawasan dan pelayanan dibidang mutu

barang adalah melakukan penyiapan bahan dan

pelaksanaan pelayanan dan pengawasan mutu

barang ekspor, pemantauan serta evaluasi mutu

barang. Oleh karena itu dalam rangka memberikan

penjelasan tentang pengawasan mutu produk

ekspor yang sesuai dengan persyaratan teknis

yang telah ditetapkan kepada semua stakeholder

khususnya yang didaerah, pada tahun 2011 ini

Pusat Pengawasan Mutu Barang telah

menyelenggarakan serangkaian kegiatan

pertemuan teknis dalam rangka penerapan

kegiatan pengawasan mutu produk ekspor

Indonesia.

Dari berbagai komoditi ekspor unggulan yang ada

di Indonesia, terdapat sekitar 23 komoditi yang

pengawasan mutunya diwajibkan oleh pemerintah,

dengan tujuan untuk mencegah ekspor produk –

produk Indonesia dibawah mutu standar serta

mempertahankan mutu dari produk ekspor. Hal ini

diperkuat lagi dengan Penerapan sistem jaminan

mutu dan keamanan pangan untuk komoditi

strategis (komoditi prioritas) yang termuat dalam

rencana strategis direktorat jenderal P2HP yang

meliputi :

Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Ekspor Di Pontianak


SEPUTAR PPMB

- Pangan Utama: beras, jagung, kedelai, daging

sapi

- Andalan ekspor: sawit, karet, kakao dan daging

ayam

- Emerging products: buah tropika (mangga,

manggis, salak dan pisang), biofarmaka,

tanaman hias daun dan minyak atsiri

- Substitusi Impor: susu, tepung lokal dan jeruk

PPMB sebagai instansi pelaksana pengawasan

mutu barang ekspor seperti termuat dalam

Permendag No 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang

pengawasan mutu bahan olah komoditi ekspor SIR

yang diperdagangkan serta Permendag No. 10/M-

DAG/PER/5/2011 tentang Ketentuan Ekspor Kopi,

berkewajiban selain mensosialisasikan informasi

persyaratan teknis yang telah ditetapkan juga

diharapkan bisa merangkul semua stakeholder

terkait. Tujuannya agar selain stakeholder

mengetahui dan memahami setiap aturan yang

tercantum dalam kebijakan juga terwujud saling

kerjasama dari semua stakeholder untuk

menerapkan kebijakan yang pada akhirnya nanti

bisa meningkatkan citra yang baik di pasar

internasional terhadap produk Indonesia.

Dari pertemuan teknis yang telah diselenggarakan

di tiga daerah di Indonesia selama tahun 2011 dan

diikuti oleh para wakil dari instansi pemerintah,

lembaga penilaian kesesuaian dan pelaku usaha,

hal hal penting yang perlu ditindak lanjuti antara

lain adalah sebagai berikut:

- Kendala dalam penerapan kebijakan sistem

resi gudang, terutama yang sering dihadapi

oleh Pelaku usaha (petani, koperasi/UKM) yaitu

terbatasnya informasi pasar. Selain itu terdapat

hambatan dalam akses kredit seperti

memerlukan agunan Fixed-Asset, faktor

Birokrasi dan Administrasi, Tingginya Tingkat

Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Ekspor Di Palembang


SEPUTAR PPMB

Resiko, serta Kurangnya Pengalaman Bank untuk

Pedesaan.

- Dalam penerapan Permendag No 53/M-DAG/

PER/10/2009 beberapa hal yang masih menjadi

prioritas untuk dilakukan perbaikan antara lain

1. Pelaku usaha dan pedagang informal

mayoritas belum memiliki STPP-Bokor SIR

dan masih memperjualbelikan Bokor SIR

dengan mutu yang tidak sesuai dengan

Spesifikasi Teknis.

2. Masih digunakannya koagulan yang tidak

direkomendasikan pada saat pembekuan

lateks (antara lain: tawas, pupuk, dll) karena

kurangnya/terbatasnya distribusi bahan

penggumpal yang direkomendasikan.

Pertemuan Teknis Dalam Rangka PengawasanMutu Produk Ekspor Di Semarang

3. Masih ditambahkannya kontaminan ringan

dan kontaminan berat secara sengaja atau

tidak pada saat pembekuan lateks dengan

tujuan untuk menambah berat Bokor SIR

saat ditransaksikan.

- Dibidang penerapan Permendag No. 10/M-

DAG/PER/5/2011 tentang Ketentuan Ekspor

Kopi, terdapat beberapa hal yang perlu ditindak

lanjuti PPMB sebagai salah satu infrastruktur

mutu pemerintah, yaitu :

1. Mayoritas di daerah dimana kopi ditanam

(96%), pembudidayaannya dilakukan oleh

petani kecil dengan sistem monokultur dan

belum menerapkan teknik yang disarankan.

2. Masih rendahnya produktivitas (60% dari

tingkat produktivitas potensial), karena

kesadaran menggunakan biji/varietas

berkualitas juga masih rendah;

3. Meningkatnya hama dan penyakit, terutama

CBB (Hypothenemus hampei), penggerek

batang (Xylosandrus sp.), Tungau

(Pseudococcus sp.), Penyakit karat

(Hemileia vastarix), juga nematoda

4. SNI Kopi belum berlaku wajib

5. Kopi dengan kualitas apa pun tetap ada

yang menampung, dan harga antara yang

berkualitas baik dan kurang tidak jauh

berbeda

Pertemuan Teknis Dalam Rangka PengawasanMutu Produk Ekspor Di Padang


SEPUTAR PPMB

Misi utama yang diemban oleh jabatan PengujiMutu Barang adalah untuk memberikan jaminanmutu produk yang terpercaya dan memotivasidunia usaha untuk menghasilkan produk yangbermutu, serta memperhatikan aspekkeselamatan, keamanan, kesehatan danlingkungan dalam menghadapi persaingan usahapada perdagangan internasional. Oleh karenaitulah keberadaan Penguji Mutu Barang yanghandal dan professional mutlak dibutuhkan untuk

Kegiatan Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria Tingkat Kesulitan Pengambilan

Contoh, Pengujian Dan Kalibrasi Untuk Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang:

Samarinda, Bandar Lampung, Bali dan Makasar

pemastian jaminan mutu barang dan mendukungtugas pengawasan mutu barang terutama dibidangpengujian mutu produk ekspor, pengawasan mutuproduk impor khususnya dalam rangkaperlindungan konsumen, jarmonisasi satandardalam bidang pengujian, kalibrasi dan penerapan

standar produk, serta bentuk kepercayaan duniausaha didalam dan diluar negeri akan mutu produkindustri dan perdagangan.Sebagai instansi Pembina jabatan Penguji MutuBarang baik di pusat maupun didaerah, PPMBbertugas melakukan pembinaan danpengembangan tenaga fungsional baik yangbersifat teknis maupun administrasi. Olehkarenanya, PPMB melaksanakan serangkaiankegiatan sosialisasi Kriteria Tingkat Kesulitan

Pengambilan Contoh, Pengujian dan Kalibrasikepada tenaga fungsional PMB dan sekretariat timpenilai PMB di Samarinda, Bandar Lampung,Denpasar dan Makasar.

Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Bali

Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Samarinda

Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Bandar Lampung

Pemasyarakatan Pedoman Teknis Kriteria TingkatKesulitan Pengambilan Contoh, Pengujian DanKalibrasi Untuk JabFung PMB Di Makassar


SEPUTAR PPMB

Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR di Provinsi Riau

Rendahnya mutu Bokar berdampak negatif

terhadap mutu karet alam dan produk karet lain

(antara lain : SIR). Mutu yang rendah berkorelasi

dengan rendahnya harga. Jika di bandingkan

dengan Thailand dan Malaysia, harga karet alam

dari Indonesia cenderung lebih rendah. Berbagai

hal yang menjadi latar belakang rendahnya mutu

bokar antara lain:

1. Kontaminasi Bokar dengan berbagai

kontaminan seperti tanah, pupuk, pasir, air

tanah, rumput, vulkanisat karet, karet skim,

tali rapia, karung goni/plastik, oleh petani

atau pedagang pengumpul baik sengaja

maupun tidak sengaja dengan tujuan

menambah berat Bokar.

2. Penggunaan bahan penggumpal yang

direkomendasikan seperti asam semut dan

deorub belum sepenuhnya dilaksanakan

oleh petani.

3. Tersedianya pasar dimana pedagang dan

prosesor (industri crumb rubber) membeli

semua mutu Bokar dengan semua variasi

mutunya.

4. Selisih harga antara Bokar bersih dan

Bokar kotor dikalangan pedagang

Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR di Provinsi Riau


SEPUTAR PPMB

pengumpul tidak signifikan menyebabkan

petani menjadi tidak tertarik untuk

menghasilkan Bokar bersih.

5. Kapasitas terpasang pabrik yang melebihi

pasokan bahan baku produksi sehingga

mendorong pabrik bersaing dengan tidak

sehat untuk mendapatkan bahan baku dan

membeli Bokor kotor dari petani atau

pedagang pengumpul

6. Masih rendahnya tingkat kesadaran dari

semua pihak (petani, pedagang dan

industri) bahwa Bokar kotor menciptakan

berbagai dampak negatif tehadap

lingkungan.

Oleh karena itulah mutu Bokor harus ditingkatkan

sekaligus untuk membangun citra yang baik bagi

konsumen karet alam. Pengawasan mutu Bokor

SIR secara terus menerus dilakukan melalui

pemeriksaan mutu oleh petugas penguji setiap

akan terjadi transaksi di lokasi pembelian di industri

crumb rubber. Pengawasan mutu Bokor SIR secara

berkala dilakukan oleh personil verifikasi melalui

pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor SIR

di industri crumb rubber, Unit Pengolahan dan

Pemasaran Bokar (UPPB), pelaku usaha, dan

pedagang informal. Pengawasan mutu Bokor SIR

sewaktu-waktu dilakukan oleh personil verifikasi

sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala jika

terdapat pelanggaran atau adanya pengaduan

dugaan terjadi pelanggaran di industri crumb

rubber, UPBB, pelaku usaha dan pedagang

informal.

Sebagai salah satu kegiatan pengawasan mutu

Bokor SIR, PPMB melaksanakan Pengawasan

Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR di

Provinsi Riau pada tanggal 2 s/d 6 Mei 2011 yang

antara lain bertujuan untuk mendukung

pelaksanaan Permendag No 53/M-DAG/PER/10/

2009 tentang Pengawasan Mutu Bokor SIR yang

Diperdagangkan di daerah sentra produksi serta

Untuk mendapatkan masukan/input dari Dinas

terkait dan industri crumb rubber di daerah Riau

mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam

penerapan Permendag dimaksud.

Pengawasan mutu Bokor SIR secara berkala di

Provinsi Riau mencakup + 6 industri crumb rubber

yang berada di 4 Kabupaten/Kota. Instansi dan

industri crumb rubber yang dikunjungi meliputi :

1. UPTD BPMB Provinsi Riau

2. PT. Andalas Agro Lestari, Kab. Kuantan

Singingi

3. PT. Tirta Sari Surya, Kab. Indragiri Hulu

4. PTPN V Bukit Selasih, Kab. Indragiri Hulu

5. PT. Hervenia Kampar Lestari, Kab. Kampar

6. PT. P&P Bangkinang, Kota Pekanbaru

7. PT. Riau Crumb Rubber Factory, Kota

Pekanbaru


SEPUTAR PPMB

Pertemuan International Pepper Community (IPC)

Lada menempati urutan tertinggi dalam halproduksi total dan pasar ekspor dunia jikadibandingkan dengan komoditi spices lainnyadan sebagian besar produksi lada diduniadihasilkan oleh 8 negara termasuk diantaranyaIndonesia.

IPC (International Pepper Community) didirikanpada tahun 1971 dibawah lindungan UnitedNations – Economic and Social Commissions

for Asia and the Pacific (UN-ESCAP)sekretariat IPC berkedudukan di Jakarta.Dengan beranggotakan 6 negara produsenlada terbesar di dunia (India, Indonesia,Malaysia, Brazil, Thailand dan Srilanka) IPCtelah melaksanakan berbagai kegiatan untukmendiskusikan, menyetujui dan memecahkanberbagai isu penting dibidang produksi, eksporimpor, teknologi pemrosesan, kualitas produkdan kegiatan lain yang berhubungan denganlada.

PPMB bekerjama dengan International PepperCommunity (IPC) menyelenggarakan

pertemuan Expert Members of the IPCCommittee on Quality pada tanggal 16-17Maret 2011. Pertemuan yang diselenggarakandi PPMB tersebut dihadiri oleh wakil darinegara anggota IPC. Pertemuan ini dibukaoleh bapak Gusmardi Bustami (Dirjen KPIKemendag) selaku Chairman of IPC

Dalam pertemuan ini, Ibu Husniaty, KepalaPPMB terpilih sebagai Chairperson dan K.R.KMenon Sr. Scientist, Quality Evaluation and Up-

gradation Laboratory of Spices Board, India sebagai Vice- Chairperson of the IPCCommittee on Quality. Pertemuan membahasantara lain: GMP, residu pestisida, mycotoxin,profisiensi test, metode pengambilan contohdan pelatihan. Salah satu tindak lanjut daripertemuan ini adalah dilaksanakannya IPCInterlaboratory Proficiency Testing Programmeon Analysis of Black and White Pepper, dimanaselain menjadi salah satu laboratorium pesertauji profisiensi, Pusat Pengawasan Mutu Barang(PPMB) bertanggung jawab dalam penyediaandan pengiriman sampel uji ke seluruhlaboratorium peserta program.

International Pepper Community (IPC)


SEPUTAR PPMB

Kegiatan Revisi Ketentuan Di Bidang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Di

Yogyakarta

Dalam rangka untuk penyempurnaan surat

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 131 yang telah diubah dengan SK

05/M.PAN/1/2005 tentang Jabatan Fungsional

Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya

beserta turunannya, telah dilakukan kegiatan

di Hotel JayakartaYogyakarta pada tanggal 17

s/d 18 Pebruari 2011. Pertemuan tersebut

dibuka oleh Ibu Husniaty MSc, Kepala Pusat

Pengawasan Mutu Barang dan didampingi

oleh Sigit Sukmono, SH, Kepala Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penguji Mutu Barang dan Kasman, SE, Kasub.

Bidang Pembinaan dengan mengundang

beberapa instansi pengguna PMB Pusat

maupun Daerah, sebanyak 20 orang dan telah

menghasilkan beberapa masukan yang akan

menjadi bahan revisi SK 131 tersebut.

Kegiatan Revisi Ketentuan Di Bidang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Di Yogyakarta


SEPUTAR PPMB

Kegiatan Konsinyering Pengawasan Mutu Bokor SIR ini diselenggarakan pada tanggal : 9 s/d 10 Februari

2011 di Hotel Pangrango 2, Jl. Raya Pajajaran No 32 Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang yang

merupakan wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, UPTD

BPSMB dari Provinsi terkait, Gapkindo dan Balai Penelitian Karet Bogor. Tujuan Konsinyering

Pengawasan Mutu Bokor SIR adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu Bokor

SIR Tahun Anggaran 2011 sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung implementasi Permendag

Nomor 53/M-Dag/PER/10/2009.

Hal penting yang patut dicatat sebagai hasil kegiatan ini antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan berkala akan

dilaksanakan di 6 daerah sentra produksi

karet yaitu : Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Barat.

2. Untuk mengatasi keterbatasan personil

verifikasi yang ada di daerah, maka PPMB

akan mengadakan asistensi dan pelatihan

pengawasan mutu Bokor SIR kepada

petugas dari Dinas berbarengan dengan

pelaksanaan pengawasan mutu Bokor SIR

(On the Job Training) dengan petugas inti

dari PPMB.

Kegiatan Konsinyering Pengawasan Mutu Bokor SIR di Bogor

Kegiatan Konsinyering Pengawasan Mutu Bokor SIR di Bogor

3. Koordinasi pelaksanaan Permendag No 53/

M-DAG/PER/10/2009 antara Kementerian

Perdagangan, Kementerian Pertanian dan

Gapkindo sangat penting untuk mencapai

tujuan bersama yaitu mutu Bokor SIR yang

bersih.

Anggota Gapkindo mulai tanggal 1 Maret

2011 akan membeli Bokor SIR yang bersih

sesuai dengan persyaratan teknis, untuk itu

perlu koordinasi antara Gapkindo dengan

Kementerian Perdagangan serta dengan

Kementerian Pertanian.


SEPUTAR PPMB

Sinkronisasi Kegiatan Pusat Pengawasan Mutu Barang(PPMB) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang(BPSMB) Di Bogor

Sinkronisasi Kegiatan Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang (BPSMB) Di Bogor

Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) dan Balai Diklat PMB Kementerian Perdagangan

melaksanakan kegiatan Sinkronisasi dengan BPSMB di seluruh daerah bertempat di Hotel Salak Bogor

pada tanggal 27 s/d 28 Januari 2011, acara tersebut dibuka oleh Bapak Makbullah Pasinringi Kepala

Biro Perencanaan yang mewakili Bapak Sekjen Kementerian Perdagangan yang didampingi oleh Ibu

Husniaty MSc. Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. Dalam acara tersebut hadir juga sebagai

pembicara Ka. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemendag untuk membahas Sinkronisasi Kegiatan

di Bidang Mutu Barang.


SEPUTAR PPMB

Pertemuan Teknis Jejaring Kerja di bidang Pengawasan Mutu Barang di Lombok

Pesatnya perkembangan era globalisasi, meningkatnya persaingan usaha, peningkatan rata – ratapendapatan masyarakat dunia dan semakin meluasnya kesadaran konsumen akan kualitas produkyang digunakan, membuat lpk dan lpm sebagai bagian dari infrastruktur teknis pemerintah yang berperandalam pengawasan mutu barang harus senantiasa membekali diri dengan kompetensi yang diperlukanuntuk menjawab tantangan tersebut.

Hal ini terutama karena kewajiban utama yang diemban instansi pemerintah yang berhubungan denganstandardisasi produk dalam melindungi konsumen dalam negeri melalui pengawasan mutu barangyang sni nya diberlakukan wajib, juga untuk meningkatkan nilai ekspor produk indonesia.

Oleh karena itu, selain koordinasi menyeluruhpada saat penyusunan kebijakan pengawasanmutu barang, diperlukan pula koordinasi yangberkesinambungan antar semua instansi yangterkait dalam hal penerapan kebijakan tersebut.Hal penting yang mendasari hal ini adalah;Pertama, karena di era globalisasi, hambatanperdagangan menjadi semakin berkurangsehingga pengendalian barang impor hanya dapatdilakukan melalui standardisasi dan pengawasanmutu. Hal ini membuat pelaksanaan implementasikebijakan kementerian perdagangan khususnyadibidang pengawasan mutu barang ekspor –impor serta barang beredar didalam negeri, perludidukung oleh laboratorium yang kompeten yangtersebar di seluruh indonesiaYang kedua, sesuai dengan tuntutan pemenuhankepuasan pelanggan dan untuk menjawabtantangan kompetisi antar laboratorium pengujimutu di indonesia, selain perlu membenahiinfrastruktur fisik yang dimiliki, lpm juga harus aktifmeningkatkan profesionalisme pelayanannya,dengan memberi layanan yang sesuai denganharapan para pelanggannya tanpa mengabaikankualitas mutu yang sudah ditetapkan danditerapkan.Ketiga, dengan melihat sarana dan prasaranayang telah dimiliki, pada dasarnya lpm di daerahtelah memiliki modal potensi yang bisaditingkatkan pemanfaatannya. Jika dikeloladengan baik, pemanfaatan potensi yang dimilikioleh lpm daerah diharapkan bisa memberi nilaitambah bagi lpm itu sendiri dan membantumenyelesaikan permasalahan yang kerapdihadapi oleh lpm di daerah seperti akreditasi,keterbatasan ruang lingkup pengujian,keterbatasan sdm dan lain – lain.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Padatanggal 13 – 14 Oktober 2011, Bidang Pembinaandan Kerjasama Mutu Barang – Pusat PengawasanMutu Barang menyelenggarakan kegiatanPertemuan Teknis Jejaring Kerja Di bidangPengawasan Mutu Barang yang bertempat diHotel Jayakarta, Mataram Lombok.Agenda utama pertemuan ini adalah untukmembahas potensi yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)didaerah terutama mengenai peralatanlaboratorium dan parameter uji yang dimiliki,sistem mutu yang telah diterapkan dankompetensi SDM yang ada.Sebagai infrastruktur teknis pemerintah dalammelaksanakan tugas pengawasan di bidang mutubarang, Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)mengembangkan potensi yang dimiliki baik dalamhal peralatan, SDM, metoda uji maupun sistemmutu. Tujuan diselenggarakan pertemuan iniadalah untuk saling memberi masukan tentangpengembangan potensi untuk masing - masingdaerah dan mendapatkan masukan dalam rangkapengembangan jejaring kerja antar LPK didaerahdan PPMB.Kegiatan ini di ikuti oleh ini dihadiri oleh 30 orangpeserta Kepala UPTD BPSMB dari 23 Propinsi diIndonesia, Kepala Balai Pengujian Mutu Barang,Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Balai Sertifikasiserta pejabat dari Dinas setempat dan dibuka olehKepala Bidang Pembinaan dan Kerjasama MutuBarang – PPMB.


FOKUS

Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri Dan Produk Impor Yang SNI nya diberlakukanSecara Wajib: Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam NegeriDan Produk Impor SNI Wajib Kepada Pelaku Usaha Dan Instansi Terkait di Palembang,Pontianak, Medan dan Surabaya

Penerapan lain dari tugas PPMB dibidang

pengawasan dan pelayanan dibidang mutu barang

adalah melaksanakan penyiapan bahan pelayanan

dan pengawasan mutu barang impor dan barang

dalam negeri yang SNI-nya telah diberlakukan

secara wajib atau persyaratan teknis lainnya. Salah

satu penerapan yang telah dilakukan pada tahun

2011 ini adalah dengan melaksanakan serangkaian

kegiatan pertemuan teknis dalam rangka

pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri Dan

Produk Impor SNI Wajib kepada pelaku usaha dan

Instansi terkait di Palembang, Pontianak, Medan

dan Surabaya. Terhadap barang impor yang SNI-

nya telah diberlakukan wajib oleh instansi teknis

terkait dan telah dinotifikasi ke Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO) dilaksanakan oleh

PPMB berdasarkan Permendag No. 14/M-DAG/

PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang

Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa

Yang Diperdagangkan juga Permendag No. 30/M-

DAG/PER/7/2007 tentang perubahan atas

Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 yang

berlaku efektif pada tanggal 7 September 2007.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian

bahwa barang SNI wajib yang beredar di pasar

telah memenuhi SNI, memberikan legalitas atau

pengakuan formal bahwa suatu barang telah

memenuhi syarat sehingga sah untuk

diperdagangkan, memberikan informasi

kemampuan telusur terhadap barang yang beredar

di pasar termasuk Lembaga Sertifikasi Produk

(LSPro) dan produsennya serta mempermudah

pelaksanaan pengawasan di pasar.

Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri dan Produk Impor SNI Wajib KepadaPelaku Usaha Dan Instansi Terkait Di Medan


FOKUS

Disisi lain, dalam era persaingan bebas seperti

sekarang ini, salah satu upaya konkret untuk

meningkatkan daya saing agar produk nasional

tidak tergerus produk impor adalah dengan

memperhatikan kualitas produk, dimana standar

kemudian akan memainkan peran pentingnya.

Standardisasi merupakan instrument bisnis yang

penting dalam menghadapi perdagangan bebas.

Dengan kata lain, SNI sebagai salah satu unsur

penting dalam meningkatkan mutu produk

merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi jika para

stakeholder menginginkan produknya tetap bisa

bertahan dan berkembang serta memiliki daya

saing di era perdagangan bebas seperti saat ini.

Dengan pertimbangan tersebut diatas inilah maka

rangkaian kegiatan Pertemuan Teknis Dalam

Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri

olehPPMB, dengan tujuan utama untuk

mendapatkan kesamaan persepsi tentang

kebijakan atau peraturan mengenai pengawasan

mutu barang, sehingga diharapkan tidak terjadi

salah penafsiran tentang pengawasan mutu barang

untuk komoditi yang SNInya telah diberlakukan

wajib

Catatan penting yang perlu ditindak lanjuti dari

pertemuan – pertemuan ini antara lain adalah:

1. Tujuan Pemberlakuan SNI secara wajib adalah:

Memperlancar arus perdagangan, Memberikan

perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha,

masyarakat dalam aspek K3L (kesehatan,

keselamatan dan keamanan serta kelestarian

lingkungan hidup) dan Mengefisienkan industri

dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing

Pertemuan Teknis Dalam Rangka Pengawasan Mutu Produk Dalam Negeri dan Produk Impor SNI Wajib diSurabaya


FOKUS

yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri serta menciptakan persaingan usaha yang

sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha

2. SPPT-SNI bukan merupakan suatu perizinan melainkan merupakan proses sertifikasi (jaminan)

bahwa mutu barang yang diproduksi sesuai standar yang telah ditetapkan. Penetapan SNI Wajib

itu sendiri dilakukan oleh Instansi Teknis terkait dan pengawasannya dilakukan oleh Pusat

Pengawasan Mutu Barang, Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag No. 14/M-DAG/

PER/3/2007

3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Perindustrian terhadap SNI yang telah

diberlakukan secara wajib adalah pembinaan yang diberikan kepada produsen melalui Bimbingan

Teknis penerapan SNI, Konsultasi teknis dan Sosialisasi SNI wajib sedangkan Pengawasan barang

di pabrik dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian cq. Ditjen Pembina Teknis dengan

menugaskan Petugas Pengawas Standar di Pabrik (PPSP) untuk melaksanakan pemeriksaan

perusahaan dan uji petik. Sedangkan pengawasan dipabrik dalam rangka unjuk kerja penerapan

SPPT SNI dilaksanakan oleh LSPro

4. Pengawasan terhadap barang beredar yang SNInya diberlakukan secara Wajib untuk produk impor

adalah terhadap label berbahasa Indonesia, SPPT-SNI serta SPB/NPB, sedangkan untuk barang

produksi dalam negeri adalah terhadap label berbahasa Indonesia, SPPT-SNI serta NRP. Hal ini

digunakan sebagai sarana ketertelusuran penerapan pengawasan mutu barang impor yang SNI-

nya telah diberlakukan secara wajib serta digunakan sebagai dasar pengawasan barang beredar

(market surveillance).

5. Para produsen di Indonesia diharapkan menjadi produsen yang kompetitif sehingga dapat menjawab

tantangan kompetisi akibat runtuhnya batasan perdagangan internasional.


FOKUS

KETERKAITAN SERTIFIKASI PRODUK DANSERTIFIKASI PERSONEL MENUNJANGKEGIATAN SERTIFIKASI

Sertifikasi Produk dan Sertifikasi Personel

merupakan bagian dari kegiatan Sertifikasi pada

Balai Sertifikasi Pusat Pengawasan Mutu Barang

(BS-PPMB). Sertifikasi lebih menekankan pada

kegiatan pelayanan mutu sertifikasi kepada publik.

Ragam pelayanan sertifikasi bergantung pada jenis

pelayanan yang diberikan terhadap jenis produk/

komoditi sesuai dengan ruang lingkup yang ada.

Sertifikasi bertujuan untuk memberikan tanda/

predikat tertentu terhadap kewenangan pada ruang

lingkup tertentu. Sertifikasi menunjuk pada

eksistensi dan kompetensi yang dimiliki oleh

seseorang atau ruang lingkup produk/komoditi

tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka Sertifikasi

merupakan landasan bagi pemberian kewenangan

pada ruang lingkup suatu produk dan kompetensi

seseorang. Adakalanya kegiatan sertifikasi menjadi

penghubung antara produk yang disertifikasi

Pengambilan sampel tepung teriguPP


FOKUS

dengan personel yang melaksanakan kegiatan

pengambilan contoh produk tersebut. Personel

yang melaksanakan kegiatan tersebut dinamakan

sebagai Petugas Pengambil Contoh. Karena

personel tersebut melakukan sampling terhadap

produk yang menjadi ruang lingkup. Sertifikasi

Produk merupakan sertifikasi yang diberikan

kepada produk/komoditi yang telah lolos uji mutu

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

sebagai acuan. Sedangkan Sertifikasi Personel

adalah personel yang diberikan sertifikasi karena

telah lolos dalam uji kompetensi pengambilan

contoh produk tertentu sesuai dengan acuan/

standar yang berlaku. Kedua sertifikasi tersebut

berpengaruh terhadap hasil mutu di lapangan.

Mutu produk maupun mutu personel. Contoh,

seorang Petugas Pengambil Contoh (PPC)

melakukan sampling produk lampu swaballast.

Maka, PPC tersebut melakukan sampling terhadap

lampu swaballast yang telah mendapatkan

pengakuan dari suatu Lembaga Sertifikasi Produk

yang juga telah diakui eksistensinya. Dengan kata

lain, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dimaksud

sudah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi oleh

lembaga yang memiliki kewenangan untuk

melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi.

Dengan demikian, produk yang disertifikasi adalah

produk yang telah sesuai dengan aturan yang

diberlakukan. Sedangkan Petugas Pengambil

Contoh juga harus diakui legalitasnya oleh

PPC contoh teh


FOKUS

Lembaga Sertifikasi Personel yang telah

diakreditasi oleh badan/lembaga berwenang.

Sehingga, timbul mata rantai yang saling terkait

antara lembaga sertifikasi dengan produk yang

disertifikasi dan personel yang melakukan sampling

terhadap produk tersebut. Dimana, semua

keberadaannya telah diakui profesionalitas dan

legalitasnya.

Proses sertifikasi produk adalah melalui tahapan

mengajukan permohonan lebih dahulu,

pemeriksaan kelengkapan dokumen. Tahap ini

dinamakan tahap seleksi. Kemudian dilakukan

perjanjian kerja sertifikasi produk, pengiriman

invoice dan bukti pembayaran, kemudian dilakukan

audit kecukupan. Setelah hasil audit kecukupan

memenuhi syarat sesuai acuan yang ditetapkan,

maka tahap berikutnya yaitu pengiriman invoice

dan bukti pembayaran untuk dilakukan audit

lapangan. Audit lapangan dilaksanakan melalui

pembentukkan tim audit lapangan berdasarkan

surat perintah kerja. Dalam tahapan ini, terbagi

menjadi pelaksanaan audit sistem mutu dan

kegiatan pengambilan contoh produk. Untuk

pengecekan hasil audit lapangan, bila terjadi

tindakan perbaikan, maka harus dilakukan

verifikasi kesesuaian baik terhadap hasil audit

lapangan ataupun hasil pengambilan contoh

berupa Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC)

dan contoh produk. Setelah itu dilakukan review

hasil audit lapangan dan terhadap contoh produk

dilakukan untuk pengujian contoh di laboratorium.

Setelah keluar sertifikat hasil uji, dilakukan review

hasil pengujian laboratorium. Tahap ini disebut

tahap determinasi. Tahap selanjutnya, yaitu tahap

kajian dilakukan evaluasi oleh Manajer Teknis.

Hasilnya diajukan ke rapat Komite Teknis untuk

persetujuan atau penolakan penerbitan sertifikat

produk melalui tahap penetapan.

Lembaga Sertifikasi Personel mempunyai tahapan

sertifikasi dimulai dari pengajuan permohonan,

pemeriksaan kelengkapan dokumen, persetujuan

atau penolakan untuk mengikuti uji kompetensi

sesuai dengan ruang lingkup pengambilan contoh.

Setelah uji kompetensi dilakukan, maka hasil uji

ditentukan melalui rapat manajerial LSP yang

diserahkan oleh tim penguji. Hasil rapat penentuan

merupakan hasil final bagi kelulusan calon PPC

melalui penerbitan sertifikat PPC.

Sertifikasi memberikan arahan yang jelas

bagaimana suatu produk dan kompetensi

dilakukan, karena sertifikasi memberikan payung

hukum terhadap produk dan kompetensi personel

yang berkecimpung didalamnya. Sehingga,

aktivitas sertifikasi dapat selalu dimonitor oleh

lembaga yang berkepentingan. Berbagai jenis

produk yang dihasilkan dalam proses sertifikasi,

artinya telah lolos uji mutu, bukan berarti produk

tersebut dapat bebas beredar tanpa pengawasan.

Justru, produk-produk yang telah lolos uji mutu ini

harus dilakukan pemantauan mutu untuk

mengetahui sampai sejauh mana konsistensi mutu

produk yang dihasilkan. Jangan sampai sertifikasi

yang telah diberikan dan tertera dalam label produk

menjadi tidak sesuai atau disalahgunakan oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fungsi

lembaga sertifikasi produk disini adalah

memberikan tanda jaminan sertifikasi bahwa

produk yang disertifikasi telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan melalui penerbitan


FOKUS

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar

Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Demikian pula dengan Petugas Pengambil Contoh

menjalankan fungsi sebagai personel yang

melakukan pengambilan contoh dan telah memiliki

sertifikat personel serta diakui kompetensinya.

Sehingga, Petugas Pengambil Contoh (PPC)

menjadi pelopor dalam menegakkan aturan-aturan

dalam sampling produk lapangan. Pengambilan

contoh di lapangan lebih mengedepankan pada

aspek teknis seperti teknik menggunakan peralatan

bantu untuk komoditi tertentu. Ada lagi teknis

dengan memperhatikan kondisi ruangan,

temperatur atau kelembaban. Semua berpengaruh

terhadap produk yang akan diambil contoh.

Seorang PPC bertanggung jawab atas pekerjaan

yang dilakukannya. Komoditi yang menjadi ruang

lingkup PPC harus dikuasai dengan baik sesuai

dengan aturan yang berlaku. Yaitu, aturan yang

digunakan dalam teknik pengambilan contoh

produk. Karena setiap produk memiliki perlakuan

berbeda dalam sampling. Secara detail teknik

sampling produk mengacu pada acuan/ standar

baku yang digunakan dan masih berlaku. Dengan

demikian, lembaga sertifikasi personel berfungsi

sebagai pelayanan terhadap pengguna jasa

sertifikasi dengan meningkatkan mutu kompetensi

dari Petugas Pengambil Contoh yang bertugas

mengambil contoh uji untuk diserahkan kepada

laboratorium penguji mutu.

Aturan baku atau disebut dengan Standar Nasional

Indonesia (SNI) dikelompokkan dalam bentuk

padatan (SNI 19-0428-1998 : Petunjuk

Pengambilan Contoh Padatan), cairan (SNI 19-

0429-1989 : Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan

dan Semi Padatan), dan semi padatan (SNI 19-

0429-1989 : Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan

dan Semi Padatan). Sehingga, PPC harus paham

dengan produk yang menjadi ruang lingkupnya.

SNI selalu diperbaharui seiring dengan

perkembangan kebutuhan terhadap jasa produk

di pasar setiap waktu. Dalam bidang pengambilan

contoh, ruang lingkup memegang peranan penting

sebagai pengklasifikasian atas produk tertentu.

PPC dapat memiliki lebih dari satu ruang lingkup

atau beberapa produk, tergantung minat dan

konsentrasi yang ditekuninya. PPC yang paham

terhadap sampling sesuai aturan SNI pasti memiliki

pengetahuan yang baik akan pengenalan produk.

Karena, PPC harus dibekali oleh pelatihan yang

memadai, yaitu pelatihan produk/komoditi serta

SNI terkait dengan produk tersebut. Pengetahuan

tersebut digunakan sebagai bekal PPC beraktivitas

di lapangan. Tanpa pengetahuan yang cukup,

dapat dipastikan PPC yang melakukan sampling

adalah PPC tidak kredibel atau PPC yang

diragukan kapasitas kemampuannya. Disini dapat

dilihat peranan Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)

sebagai tempat bernaung/wadah bagi para PPC

bersertifikat berada. Terhadap PPC bermasalah,

yang tidak sesuai aturan berlaku, maka LSP

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk

membina dan jika perlu memberikan sanksi tegas

terhadap PPC bermasalah tersebut. Tidak hanya

itu, LSP berkewajiban melaksanakan pemantauan

terhadap PPC yang telah terdaftar pada LSP

tersebut.


FOKUS

Ketertelusuran adalah kata kunci bagi LSP

terhadap PPC yang disertifikasi. LSP dapat

mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh

PPC sebagai klien pada saat sampling. Hal ini

karena dalam prosedur LSP terdapat fungsi

pengawasan terhadap PPC, dengan tujuan untuk

melakukan pemeliharaan kompetensi PPC. Selain

itu, untuk mencegah penyimpangan/pelanggaran

yang dapat dilakukan oleh PPC secara tidak

bertanggung jawab. Prakteknya, LSP dapat

melakukan pemantauan/pengawasan melalui

witness di lokasi kegiatan pengambilan contoh.

Dengan demikian, PPC akan merasa bahwa

sertifikasi yang melekat dalam dirinya bukanlah

sertifikat hanya dalam bentuk dokumen sertifikat

saja, tetapi lebih pada perlakuan teknik

pengambilan contoh yang sebenarnya harus

dilakukan di lapangan, sesuai dengan tuntunan

pengambilan contoh yang benar. Kegiatan

pengawasan PPC merupakan bagian dari

standarisasi mutu yang diterapkan oleh Badan

Standarisasi Nasional melalui Komite Akreditasi

Nasional sebagai lembaga yang berwenang

memberikan akreditasi terhadap lembaga

sertifikasi yang dinilai memenuhi syarat dalam

melakukan sertifikasi personel.

Terhadap produk/komoditi yang disertifikasi oleh

LSPro harus mencantumkan label SNI dan

identitas perusahaan dengan jelas. Hal ini

mengindikasikan bahwa perusahaan sebagai

pemegang lisensi produk barang tersebut telah

sepakat untuk mematuhi peraturan pemerintah

yang diberlakukan. Sertifikasi produk menjadikan

barang-barang produksi dalam negeri Indonesia

lebih dapat bersaing dengan produk-produk dari

luar negeri. Karena sertifikasi produk diberikan

kepada perusahaan yang telah menghasilkan

produk-produk yang telah memenuhi persyaratan

yang ditetapkan, sehingga dapat bersaing di pasar

nasional maupun internasional. Kegiatan ekspor

barang-barang dapat meningkat dengan

terpenuhinya syarat mutu yang memenuhi

keinginan pelanggan. Peran PPC teregister

menjadi sangat penting agar mutu produk-produk

yang disertifikasi tetap sesuai dengan SNI. Sebagai

hasil produksi perusahaan yang senantiasa

menghasilkan produk yang terjamin.

Kesimpulannya, PPC yang telah mendapat

sertifikasi dari lembaga yang berwenang dan

berkompeten akan lebih memberikan legalitas.

Karena PPC yang disertifikasi telah diakui

kompetensinya melalui uji kompetensi sesuai

ruang lingkup atau produk yang dikuasai.

Sehingga, PPC memiliki pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. PPC teregistrasi ini menjadi pemegang

peranan yang menentukan pada proses sertifikasi

produk dalam kegiatan pengambilan contoh produk

di lapangan. Dimana produk yang diambil

contohnya oleh PPC teregister sudah dapat

dipastikan adalah produk yang baik.


AKTIVITAS

Apa yang terbersit dalam pikiran anda ketika berbelanja produk makanan dan minuman di

swalayan atau supermarket? Tentunya, begitu banyak produk yang ditawarkan dengan berbagai

pilihan merk, kemasan dan varian rasa. Tapi jika ditilik lebih dalam, sebagai konsumen pintar,

pasti memperhatikan bahwa produk-produk tersebut tidak hanya dari Indonesia tapi juga dipasok

dari luar negeri. Jika anda melihat kemasan di belakang tentunya dapat diketahui darimana produk

tersebut berasal.

Membanjirnya produk luar negeri menunjukkan

globalisasi pangan yang semakin intens kian hari. Tidak

hanya produk makanan dan minuman tapi juga produk

kosmetik, produk listrik dan elektronika. Globalisasi

pangan bertujuan mengeliminasi hambatan

Sumber : PPMB

SIDANG ACCSQ PFPWG :MENUJU ASEAN MRA

UNTUK PREPARED FOODSTUFF DAN

PARTISIPASI LABORATORIUM SEBAGAI JEJARING KERJA

perdagangan (barriers to trade) berdasarkan prinsip

liberalisasi dengan keterbukaan pasar dan harmonisasi

dalam bentuk penyeragaman standar mutu dan

keamanan produk pangan. Globalisasi pangan yang

saat ini dihadapi oleh belahan negara manapun dapat

memberikan peluang dan tantangan bagi negara itu

Sumber : PPMB


AKTIVITAS

sendiri. Peluang dari globalisasi pangan adalah

memberi kesempatan bagi produk Indonesia untuk

masuk pasar luar negeri. Tantangan yang dihadapi

adalah memperkuat pasar domestik produk pangan

olahan agar tidak hanya dibanjiri oleh produk impor,

mempersiapkan industri pangan untuk menghasilkan

produk pangan olahan yang bermutu tinggi agar

bersaing dan diserap tidak hanya di pasar domestik

tapi juga pasar internasional dan penyediaan produk

yang bermutu tinggi dengan harga terjangkau oleh

masyarakat.

Untuk mempercepat aliran perdagangan barang dan

jasa antar negara, berbagai perundingan dan

kesepakatan perdagangan menuju perdagangan bebas

antar negara-negara di beberapa kawasan sudah

dilaksanakan. Salah satu diantaranya ASEAN Free

Trade Area (AFTA) yaitu perjanjian blok perdagangan

di tingkat ASEAN untuk membentuk suatu kawasan

bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya

saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai

basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional

bagi penduduknya. Dalam mendukung tujuan AFTA

tersebut dibentuk ASEAN Consultative Committee on

Standard and Quality (ACCSQ) yang merupakan forum

di lingkungan ASEAN yang membahas berbagai hal

yang berkaitan dengan standar dan penilaian

kesesuaian. Untuk menjalankan kegiatan teknisnya,

dibentuk Working Group, salah satunya adalah Product

Working Group on Prepared Foodstuff (PFPWG) yang

memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang produk

pangan olahan dan mempunyai mandat untuk

membantu ACCSQ dengan implementasi pengaturan

untuk standar dan penilaian kesesuaian untuk sektor

Agro-based Products (salah satu 12 sektor prioritas

ASEAN), khususnya produk pangan olahan (HS 16-

21). Tujuan dari pembentukan PFPWG ini adalah untuk

Sumber : PPMB


AKTIVASI

mengidentifikasi dan menghilangkan semua isu yang

menjadi hambatan teknis dalam perdagangan (TBT)

serta proses perintisan integrasi ekonomi ASEAN,

melalui harmonisasi standar dan perintisan saling

pengakuan (MRAs) untuk sektor pangan.

MENUJU ASEAN MRA UNTUK PREPAREDFOODSTUFF

Dalam mendukung harmonisasi standar pangan

olahan, PFPWG telah melakukan beberapa kali sidang

dan pada sidang ACCSQ PFPWG ke-13 pada Juli 2011

di Siem Reap, Kamboja telah membahas beberapa

dokumen teknis terkait dengan identifikasi area yang

ditetapkan untuk MRA untuk produk pangan olahan

yaitu pembahasan implementasi ASEAN Food Control

Requirements, Draft Guidance for Harmonised Import-

Export Inspection and Certification System, dan Draft

ASEAN Audit and Certification of Food Hygiene and

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

PPMB selaku instansi koordinator Draft Guidance for

Harmonised Import-Export Inspection and Certification

System menyiapkan posisi Indonesia dengan

mengakomodasi tanggapan dari beberapa negara

anggota ASEAN.

Soft candy (kembang gula lunak), salah satu komoditi

prioritas 1 (Sumber : www.wikipedia.org)

PARTISIPASI LABORATORIUM SEBAGAI JEJARINGKERJA

Salah satu forum ACCSQ PFPWG yaitu peningkatan

infrastruktur teknis untuk prepared foodstuff dengan

membentuk Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan

yang dikoordinasikan untuk menjamin konsistensi

kebijakan dan strategis fungsi ASEAN. Dalam

menghadapi ASEAN MRA for Prepared Foodstuff

terutama untuk komoditi prioritas 1 dan 2 maka

diperlukan dukungan laboratorium pengujian pangan

yang kuat di negara anggota ASEAN sehingga

terbentuk ASEAN Food Referance Laboratories

(AFRL). Untuk memperkuat fungsi ASEAN Reference

Laboratory Network dibutuhkan jejaring laboratorium

pengujian pangan nasional yang tersebar di beberapa

Kementerian di Indonesia yang memiliki kompetensi

dalam pengujian pangan olahan. Untuk mendukung

AFRL, jejaring laboratorium pengujian di tingkat

nasional dari beberapa kementerian perlu bekerjasama

dalam pertukaran informasi, interlaboratory study,

peningkatan kompetensi SDM, pengembangan metode

análisis, proficiency testing dan lain-lain.

Jams (selai), salah satu komoditi prioritas 1Sumber : http://lordbroken.wordpress.com


AKTIVITAS

SIDANG ITRC :PERAN SERTA NEGARA TRIPARTITE DALAM MENJAGA HARGASERTA SUPPLY AND DEMAND KARET ALAM DUNIA

Pamor karet alam dunia masih berpusat di tiga Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia,

Thailand dan Malaysia dengan menguasai 2/3 dari total produksi dunia. Produksi karet alam

dari masing-masing negara yaitu sebesar 2,7 juta ton (Indonesia), 3,2 juta ton (Thailand) dan

0,9 juta ton (Malaysia) pada Tahun 2010 dan mengalami peningkatan produksi tiap tahunnya.

Selama ini, karet alam masih menjadi komoditas perkebunan andalan ekspor yang dapat

meningkatkan rural development dan income levels secara signifikan.

Para Delegasi Negara Tripartite hadir dalam The 13th Meeting of the ITRC Statistical MeetingSumber : http://www.bappebti.go.id

Strategi Negara tripartite untuk mengantisipasi

perkembangan harga karet alam yang terus

bergerak volatile dan mengoptimalisasi ekspor

karet alam dengan memperhatikan supply and

demand karet alam dunia diwujudkan secara

kontinuitas dalam sidang International Tripartite

Rubber Council (ITRC) yaitu The 19th Meeting ITRC

pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2011 di Kuala Trengganu,

Malaysia. Sidang tersebut didahului dengan The

13th Meeting of The ITRC Statistic Committee.


AKTIVITAS

Pada The 13th Meeting of The ITRC Statistic

Committee, pembahasan secara garis besar

mengenai rekapitulasi formula AETS (Agreed

Export Tonnage Scheme), implementasi SMS di

tiga Negara anggota NTRC dan update Managed

Expansion Programme untuk TIM. Dari hasil sidang

tersebut diketahui bahwa disepakatinya ramalan

permintaan dunia sebesar 13,8 juta ton pada tahun

2020 dengan mempertahankan panjangnya

ramalan akan permintaan dunia dan besaran

permintaan tersebut. Hal lainnya adalah

menyepakati untuk mempersiapkan konsep paper

yang diajukan kepada Association Natural Rubber

Producing Countries untuk mendapatkan informasi

alternatif dari ramalan supply and demand karet

alam dunia.

Berikutnya, pada The 19th Meeting ITRC,

disampaikan The Outcome of the 2nd Dialogue

between China Rubber Industry Association (CRIA)

and ITRC mengenai situasi pasar karet alam

dengan tingginya harga karet alam yang bergerak

volatile. Sidang menyepakati bahwa kerjasama

dengan CRIA dapat dilakukan melalui ASEAN

Rubber Business Council (ARBC) dan IRCo

dengan peran IRCo yang berfokus untuk

mendapatkan informasi kebijakan dan konsumsi

di China agar diketahui permintaan karet alam

dunia kedepan. Usulan Malaysia untuk

mengadakan dialog antara ITRC dengan Tokyo

Commodities dalam rangka mengurangi volatilitas

harga karet alam disepakati dengan

mempersiapkan proposal paper yang akan dibahas

pada pertemuan ITRC berikutnya.

Selain itu, disampaikan juga kesepakatan dari 2nd

meeting Expert Group on Establishment of

Regional Rubber Market (EGERRM) antara lain

adoption Term of Reference, konsep Regional

Rubber Market termasuk set-up pasar fisik dan

futures. Terkait dengan Carbon Credit untuk karet

alam, disepakati perlunya kerjasama ITRC dengan

ANRPC dan organisasi lainnya dalam

mengembangkan Clean Development Mechanism

(CDM) untuk memberikan manfaat bagi petani.

Terkait rencana revisi current defense price,

Committee on Cost of Production (COP) akan

merevisi COP dengan memasukkan factor inflasi

dan pergerakan nilai tukar yang selanjutnya akan

dibahas pada joint meeting ITRC dan BOD IRCo.

Dalam sidang berikutnya yang akan

diselenggarakan di Bali pada Desember 2011

menyepakati beberapa agenda yang akan dibahas

pada pertemuan tersebut adalah (i) Additional

Capital Call up for IRCo, (ii) pendirian Rubber

Funds untuk produksi karet alam dan marketing

operation di bawah Agreed Mechanism oleh ITRC,

(iii) progress report tentang partisipasi Vietnam di

ITRC dan IRCo, (iv) revisi current defence price

karet, dan (v) Strategic Market Operation pada

physical market.


AKTIVITAS

ASEAN COCOA CLUB :PERKEMBANGAN KAKAO DI NEGARA ASEAN

Indonesia sebagai produsen kakao

terbesar di dunia dengan

menduduki peringkat ketiga

setelah Pantai Gading dan Ghana.

Luas areal tanaman kakao

Indonesia mencapai 1,4 juta hektar

dengan produksi 803 ribu ton. Lalu,

bagaimana kedudukan Indonesia

sebagai penghasil kakao diantara

negara ASEAN?

Sidang ASEAN Cocoa Club diawali dengan

pertemuan ke 3 ASEAN Cocoa Club Technical Working

Group on Food Safety yang melakukan pembahasan

mengenai isu-isu penting terkait data dan informasi

keamanan pangan pada kakao dan produk kakao. Dalam

pertemuan ini, Indonesia menyampaikan telah

melakukan monitoring penggunaan pestisida pada

kakao. Analisa yang dilakukan adalah monitoring residu

pestisida pada 2.4D Amine yang menunjukkan bahwa

residu pestisida masih dibawah MRLs (Maximum Residu

Limits). Selain itu, negara anggota sepakat memasukkan

database peraturan food safety (seperti MRL’s, pesticide,

fumigant, contaminant) yang diterapkan oleh negara

pengimpor.

Pada pertemuan berikutnya yaitu sidang ke-14

ASEAN Cocoa Club, beberapa delegasi negara anggota

ASEAN menyampaikan perkembangan kakao di

negaranya masing-masing. Diantaranya adalah delegasi

Thailand menyampaikan perkembangan R&D kakao di

Thailand, Delegasi Filipina menyampaikan progress

TWGGAP untuk kakao dan Delegasi Malaysia

menyampaikan progress program training dan

pertukaran tenaga ahli dan research material. Delegasi

Indonesia menyampaikan terkait dengan implementasi

CEPT Scheme ASEAN kecuali Kamboja, Vietnam dan

Myanmar, yang mengurangi tariff impor hingga 0% dan

impor duty sebesar 5% untuk cocoa powder and

product. MFN tariff untuk ASEAN-Korea, ASEAN-CEPT

AFTA dan ASEAN-China mulai Januari 2010 pada cocoa

beans dan cocoa products adalah 0% untuk import tariff,

tidak termasuk coklat. Selain itu untuk tariff Most

Favoured Nation Indonesia tahun 2010 adalah antara

5% hingga 15% untuk cocoa beans and cocoa products

termasuk coklat. Terkait dengan progress dari joint

progeny trial program yang dimulai tahun 2004 dan

dikoordinasikan oleh Puslitkoka Indonesia dan

Malaysian Cocoa Board, disampaikan bahwa tujuan

utamanya adalah untuk mengembangkan superior

planting material dan resisten terhadap Cocoa Pod

Borer (CPB) dan hama penyakit lainnya.

Keterlibatan sektor swasta berperan penting

dalam peningkatan produktivitas kakao. Hal ini


AKTIVITAS

dibuktikan oleh Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI)

yang terus-menerus melakukan kemitraan dengan

koperasi dan kelompok tani yang bertujuan untuk

memproduksi biji kakao fermentasi. Dalam pertemuan

tersebut, AIKI juga mengajak negara anggota ASEAN

untuk mendukung inisiatif AIKI untuk mendorong para

petani di seluruh negara ASEAN untuk produksi biji

kakao fermentasi, melarang perdagangan/distribusi

shell powder di negara ASEAN karena dapat

membahayakan kesehatan manusia dan mendukung

pelaksanaan CODEX Chocolate and Chocolate Products

dan menerapkannya di masing-masing negara anggota

ASEAN.

Sumber : www.harambefarmland.com

Sumber : rewisa.wordpresss.com

Menindaklanjuti hasil perkembangan tersebut

diatas, PPMB selaku instansi pelaksana monitoring

residu 2,4 D perlu mempersiapkan penjelasan metode

analisa yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan

harmonisasi. Selain itu, PPMB selaku instansi teknis

yang berkaitan dengan metode sampling perlu

mempersiapkan penjelasan tentang metode sampling

pada kakao dan produk kakao.


Pada Sidang Ke 8 Sub Working Group On Cocoa Kerjasama Bilateral Komoditi Indonesia-Malaysia,PPMB menyampaikan hasil uji residu pestisida biji kakao. Disampaikan bahwa pengujian dilakukanpada 132 sample biji kakao dari 11 propinsi di Indonesia dengan hasil keseluruhan sample tidakmengandung residu carbaryl dan amethrine sementara 6% biji kakao mengandung 2,4 D pada leveldibawah persyaratan MRLs yaitu 0.01 ppm.

PERTUKARAN DATA PESTISIDA BIJI KAKAOPADA KERJASAMA BILATERAL MALAYSIA-INDONESIA

PENJAJAKAN KERJASAMA PPMB

DAN BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)

AKTIVITAS

Setelah beberapa kali melakukan komunikasi penjajakan kerjasama dengan BSI, pada tanggal 14

Juli 2011 PPMB mengunjungi BSI Singapura. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan kompetensi

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melakukan pengujian dan sertifikasi di lingkungan Pusat

Pengawasan Mutu Barang. Kerjasama yang ditawarkan BSI diantaranya untuk meningkatkan kualitas

dan kinerja PPMB, mengurangi resiko dan biaya pengeluaran PPMB, menjaga dan melindungi reputasi

PPMB, meningkatkan kepercayaan diri stakeholder, membantu mendapatkan customer baru dan

mempertahankan customer yang sudah ada.

Latar belakang tawaran kerjasama oleh BSI adalah karena PPMB merupakan lembaga sertifikasi

dan laboratorium milik pemerintah yang berkelas dunia di Indonesia, PPMB menjadi laboratorium

acuan untuk semua lab. Pemerintah lain di Indonesia, juga menjadi provider uji profisiensi untuk

electrical dan kontaminan.

Hasil penjajakan kerjasama tersebut yaitu Kerjasama untuk pengujian produk asal China yang diekspor

ke Indonesia, kualifikasi Laboratorium EEE dan Lab. makanan/kimia, training untuk set up laboratorium,

training untuk peningkatan capacity building untuk staff laboratorium, auditor, termasuk pelatihan

system manajemen mutu dll.

Selain penjajakan kerjasama selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2011, Tim PPMB melakukan study

banding penerapan sistem sertifikasi di Singapura ke Spring Singapura. Spring merupakn Badan

Akreditasi dan Standardisasi Nasional Singapura.


AKTIVITAS

Malaysian Cocoa Board (MCB) menyampaikanbahwa dari hasil uji 12 sample biji kakao dan kakaonibs dengan metode Quechers multiresidue tidakterdeteksi 2,4-D Amine. Diinformasikan juga bahwaMalaysia melakukan monitoring pestisida pada 88sample biji kakao dengan analisaorganophosphoros (34 active ingredients),organochlorine (17 active ingredients) danphyrethroid (13 active ingredients). Ditemukantidak terdeteksi residu organochlorine danphyrethroid sementara sebagaian sampleterdeteksi positif chlorpyrifos pada kisaran 0.01-0.02 ppm. Pokok bahasan lain dalam pertemuanini diantaranya proposal MRA SNI kakao bubukoleh Malaysia, persyaratan Bea Keluar Biji Kakao,

persyaratan phytosanitary, upaya peningkatancapacity building, kerjasama pembibitan, evaluasiklonal, pemberantasan hama dan kunjunganteknis.

Sidang ke 8 Sub Working Group on Cocoa padakerjasama komoditi Kakao Bilateral Malaysia-In-donesia dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011di Kuching Malaysia. Perwakilan Indonesia dihadiridari PPMB Kementerian Perdagangan,Kementerian Pertanian dan Puslitkoka Jember.Hasil Pertemuan ini selanjutnya dibahas padaPertemuan Tingkat Pejabat Tinggi pada tanggal 12Mei 2011 dan ditandatangani oleh Menteri padaPertemuan Tingkat Menteri tanggal 13 Mei 2011.Selain Kakao kerjasama bilateral Indonesia-Malay-sia juga membahas komoditi lada, palm oil danjathropa. (-End-)


AKTIVITAS

CODEX KEMBANGKAN DRAFT PRINSIP DANPEDOMAN SISTEM KEAMANAN PANGAN NASIONAL

Draft Prinsip dan Pedoman Sistem Keamanan

Pangan Nasional dikembangkan pada sidang ke

19 Codex Komite Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Ekspor Impor/ CCFICS. Sidang dilaksanakan di

Cairns Australia pada tanggal 17-21 Oktober 2011

dengan dihadiri oleh 165 delegasi dari 58 negara

anggota, 1 organisasi anggota dan 8 organisasi

internasional. Delegasi Indonesia berasal dari

Kementerian Perdagangan, Perindustrian,

Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan BSN.

Sampai dengan Tahun 2010, PPMB merupakan

koordinator MC CCFICS di Indonesia yang

bertugas menyusun posisi dan catatan delegasi

Indonesia pada sidang-sidang CCFICS. Posisi dan

catatan delegasi Indonesia disusun setelah

dibahas beberapa kali pada rapat-rapat persiapan

sidang dengan melibatkan seluruh stakeholder

terkait baik dari pemerintah maupun asosiasi.

(-End-)

Draft Prinsip dan Pedoman Sistem Keamanan Nasional bertujuan

membantu negara-negara dalam mengambangkan, mengoperasikan,

mengevaluasi dan meningkatkan sistem keamanan pangan di

negaranya. Pokok bahasan penting pada draft ini diantaranya perangkat

program kontrol yaitu inspeksi, sertifikasi, audit dan visit; Infrastruktur

diantaranya Laboratorium dan personel; assess-

ment dan evaluasi; kesesuaian dan penegakan;

serta perbaikan keberlanjutan dalam sistem

keamanan pangan nasional.


AKTIVITAS

SIDANG KOMITE CODEXUNTUK METODE PENGUJIAN DAN SAMPLING

Codex Committee on Methods of Analysis and

Sampling (CCMAS) merupakan komite Codex

yang bertanggung jawab mengembangkan kriteria

metode analisis dan sampling serta melakukan

pengesahan terhadap metode untuk menjadi

standar Codex. Komite ini menyelenggarakan

sidang ke 32 pada tanggal 7- 11 Maret 2011 di

Budapest, Hongaria. PPMB mengirimkan

perwakilannya sebagai delegasi Indonesia untuk

mengikuti perkembangan penyusunan standard di

bidang metode analisa dan pengambilan contoh

sekaligus memberikan komentar terkait

kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan

criteria-kriteria yang ditetapkan CCMAS .

Sidang ke 32 membahas Pedoman Pengukuran

Ketidakpastian. Pengesahan metode analisa dan

sampling pada berbagai komoditi pangan,

Pedoman Prosedur Penilaian Kesesuaian dan

Penyelesaian Disputes, Penggunaan Proprietary

Methods dalam Standar Codex dll.

CCMAS merupakan forum Internasional yang

membahas metode analisa dan sampling untuk

pangan dan produk pangan, yang dihadiri oleh ahli-

ahli pengujian dari berbagai negara dan organisasi

internasional. PPMB menggunakan forum ini untuk

mengikuti perkembangan metode analisa serta

mengembangkan networking dengan ahli

pengujian dari bebagai negara dan organisasi

internasional tersebut. (-End-)


AKTIVITAS

dalam cereals and cereal-based products; BatasMaksimum total aflatoxin pada dried figs

PPMB mengirim perwakilan sebagai anggotaDelegasi Indonesia untuk lebih melibatkan personelpersonel teknis dalam penyusunan standarinternasional, serta memberikan masukan terkaitpengetahuan teknis dalam hal kemampuanpengujian kandungan kontaminan dalam pangan.

Beberapa kandungan kontaminan yang diusulkanpembahasannya pada sidang berikutnya antaralain kandungan arsenic dalam beras, kandunganOchratoxin A pada kakao, discussion papermengenai furan, discussion paper mengenaipyrrolizidine alkaloids (Pas) dsb.

HARMONISASI BMR PESTISIDA melalui EWGMRLs ASEAN

Pakar pestisida PPMB hadir pada sidang ke 15EWG MRLs . Sidang dilaksanakan pada tanggal12-14 Januari 2011 di Thailand. Sidangmembahas penentuan MRLs berdasarkan dataresidue trials yang disampaikan oleh negara-negara ASEAN.

The Expert Working Group on Harmonisation ofMaximum Residue Limits (EWG-MRLs) ofPestidides merupakan pertemuan pakar-pakarpestisida ASEAN yang menentukan BatasMaksimum Residu (MRLs) pestisida pada hasilpertanian di negara ASEAN dan belum tersediadalam MRL’s pestisida internasional (CodexMRL’s). Harmonisasi MRLs dilakukan untukmelindungi konsumen dan menfasilitasiperdagangan regional ASEAN khususnya dalammenghadapi ASEAN Economic Community(AEC) pada tahun 2015.

Pada sidang ini, Indonesia menyampaikan dataBeta-cyfluthrin dalam kol, Cyhalothrin dalamcitrus, dan Thiamethoxam dalam orange. Data inidipersiapkan oleh Kementerian Pertanian

KOMITEKOMITEKOMITEKOMITEKOMITE CODEX CODEX CODEX CODEX CODEX UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK KONT KONT KONT KONT KONTAMINANAMINANAMINANAMINANAMINAN P P P P PANGANANGANANGANANGANANGAN

Batas Maksimum Kontaminan dalam pangansecara internasional ditentukan pada sidang CodexCommittee on Contaminant in Food (CCCF).Sidang ke 5 CCCF berlangsung pada tanggal 21-25 Maret 2011 di Novotel World Forum Convention,The Hague, Belanda. Sidang membahas BatasMaksimum Melamin pada pangan untuk formula(liquid infant formula); Batas Maksimumdeoxynivalenol (DON) and is acetylated derivatives


MENGHADAPI TANTANGAN SEKTOR KOPIDI PASAR DUNIA

AKTIVITAS

The International Coffee Associa-tion (ICO) adalah organisasiinternasional antar pemerintahterkait komoditi kopi dengantujuan untuk mengatasi tantanganyang dihadapi sektor kopi dunia.Salah satu tantangannya adalahsemakin meningkatnya persyara-tan mutu kopi di Negara Uni Eropadan Jepang. Oleh karena itu,sangat diperlukan peningkatankapasitas penilaian kesesuaianuntuk komoditi kopi gunamemenuhi persyaratan mutu dankeamanan pangan.

PPMB sebagai instansi teknis di bawah Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan danpengujian mutu barang khususnya komoditi kopi berpartisipasi dalam sidang The InternationalCoffee Council (ICO) ke-107 di London, Inggris guna memberikan saran di bidang teknis terkaitdengan masalah mutu dan pengujian mutu kopi sekaligus mendapatkan informasi terkait denganpersyaratan mutu kopi yang disepakati Negara-negara anggota ICO.

Pelaksanaan sidang ICO ke-107 mendiskusikan beberapa pokok-pokok bahasan utama,diantaranya :

FORUM KONSULTATIF SEKTORKEUANGAN KOPI

ICO telah melaksanakan forum konsultasi yangpertama untuk sektor keuangan kopi padatanggal 27 September 2011. Forum ini jugamemaparkan kajian mengenai “MengelolaResiko Volatilitas Harga Kopi Hijau”. Sidangjuga menyetujui kerangka acuan bagikelompok inti pada forum konsultasi.

FAKTOR KONVERSI


Disetujuinya usulan untuk menerapkan faktorkoefisien untuk mengkonversi kopi panggangtanpa kafein (roasted decaffeinated) dan kopiterlarut tanpa kafein (soluble decaffeinated)sehingga setara dengan biji kopi hijau, masing-masing sebesar 1,25 dan 2,73 yang akanberlaku dalam tahun 2011/2012 kopi.

PASAR LAPORAN DAN STUDI

Laporan terkait dengan situasi pasar kopi duniadan studi tentang pola minum kopi, hubunganantara harga kopi di pasar fisik dan berjangka,volatilitas harga yang dibayarkan kepada petanikopi, pengaruh tarif pada perdagangan kopidan hambatan konsumsi.

KEANGGOTAAN ICA 2007

Kajian status terakhir dari Perjanjian 2007 yangmulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2011.Per 30 September 2011, 39 negara telahmenyelesaikan semua prosedur keanggotaandan 11 lebih negara telah menandatanganiperjanjian. Sidang menyetujui resolusi untukmemperpanjang batas waktu penyimpananinstrument ratifikasi, penerimaan danpersetujuan sampai dengan 30 September2011.

PRIVATE SECTOR CONSULTATIVE BOARD(PSCB)

PSCB diselenggarakan pada tanggal 28September 2011 membahas mengenaikandungan furan, akrilamida dan residupestisida yang dapat mempengaruhi masalahkesehatan. EU, USA dan Jepang sebagainegara pengimpor juga telah mengeluarkanbatas maksimum dari zat-zat tersebut yangmasih bisa terkandung dalam biji kopi.

KEGIATAN ICO LAINNYA

Disetujuinya program kegiatan untuk 2011/2012 mengkaji pelaksanaan ProgramPeningkatan Kualitas Kopi dan diterimanyalaporan tentang perkembangan ICO CoffeeClub dan program promosi konsumsi.

PARTISIPASI PPMB DALAMSKEMA KEANGGOTAAN IECEE

The International Electrotechnical Commit-tee (IEC) merupakan sebuah organisasiinternasional yang menerbitkan standaruntuk produk listrik dan perangkatelektronik dan mempunyai peranan pentingdalam standardisasi melalui dukungankegiatan yang telah diberikan kepadapengambil kebijakan. Sistem PenilaianKesesuaian yang dijalankan IEC menjadidasar bagi pengujian dan sertifikasi untukproduk listrik dan peralatan elektronik,serta komponen.PPMB melalui Lembaga Sertifikasi Produk PPMB(LSPro PPMB) dan Laboratorium Pengujian MutuBarang (BPMB), telah berhasil memperolehsertifikat keanggotaan IEC CB Scheme untukkategori LITE dan BATT pada 11 Mei 2011sehingga menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian(LPK) kedua di Indonesia yang menjadi anggotadalam skema IECEE. LSPro PPMB dan BPMBtelah berhasil menjadi the National CertificationBody (NCB) dan CB Testing Laboratory (CBTL)sehingga memiliki kewenangan untuk menerbitkanCB Test Certificate dan CB Test Report yang dapatditerima oleh negara-negara anggota IECEElainnya.

IECEE members yang berasal dari NationalCertification Body (NCB) secara berkala tiaptahunnya menyelenggarakan CertificationManagement Committee (CMC) Meeting.Partisipasi Indonesia pada The 14th IECEECertification Management Committee (CMC)Meeting di Istanbul, Turki, pada tanggal 29 s.d 30Juni 2011 adalah untuk memperoleh informasiterkait kebijakan dan ketentuan IECEE CBScheme sekaligus memperkenalkan PPMBsebagai anggota baru dalam IECEE yang akanberpartisipasi dalam penilaian kesesuaian produklistrik dan perangkat elektronik.

Secara garis besar, keputusan – keputusan sidangyang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

AKTIVITAS


IEC Conformity Assessment Board (CAB)

Sidang CMC mengangkat kembali permasalahanyang timbul pada sidang CMC sebelumnya, antaralain:

(1) keberterimaan EMC Test Result,

(2) penanganan System members dari Negaranon-IEC-member,

(3) penanganan dan pengembangan modelrekruitmen anggota yang berasal dari negaraberkembang,

(4) pengembangan Smart Grid dan E3 system danpenilaian kesesuaian yang terkait EnergyEfficiency,

(5) penanganan produk bajakan dan komponentiruan,

(6) kelanjutan dukungan untuk sistem penilaiankesesuaian Wind Turbine Certification,

(7) Marine Energy Certification,

(8) persetujuan teks IECEE Operational & RulingDocuments, dan

(9) posisi IEC dalam ISO CASCO WG 29.

Policy and Strategy, and Development

Terkait dengan peluncuran Energy PerformanceProgramme secara resmi dengan mengikutimekanisme yang spesifik, akan dipertimbangkanjuga elemen-elemen lain yang menggunakanenergy performance dan energy consumption,product development , aspek regional danproduknya, serta penggunaan standar IEC sebagaiacuan.

Pertimbangan lainnya adalah persyaratan lain yangada pada level nasional atau regional sebagaitambahan persyaratan dari standar IEC, untukmemfasilitasi perdagangan dalam pasar global.

IECEE Basic Rules dan Rules of Procedure

Sidang CMC dan CAB menyetujui revisi pada BasicRules yang terkait mekanisme pemilihan ChairmanIECEE. Terkait dengan CB Scheme dan CB-FCSFull Certification Scheme, sidang CMCmengumumkan publikasi member NCB yang telahmenandatangani MLA CB Scheme dan CB-FCSFull Certification Scheme.

IECEE Factory Inspection Committee

Sidang CMC secara resmi menyetujui penerbitandokumen untuk Factory Inspection, yaitu : IECEEOD-4001 Factory Surveillance Report, IECEE OD-4002 Guidance for Factory Inspectors, IECEE OD-4003 Guide to Certificate Holders andManufactures, IECEE OD-4004 Requirements forFactory Inspectors, IECEE OD-4005 GeneralPrinciples and Process related to Acceptance ofFactory Surveillance Bodies and Issuance andAcceptance of Factory Surveillance Reports, danIECEE OD-4006 Origination and Application ofProduct Identification Document.

PPMB dapat mempelajari dokumen-dokumentersebut di atas untuk melihat kesesuaian dokumensertifikasi produk sistem 5 yang dimiliki LSProPPMB.

Statistics

Adanya tren peningkatan penggunaan CB TestCertificate sebagai bukti kesesuaian produkmerupakan peluang untuk memfasilitasiperdagangan, khususnya untuk ekspor produklistrik dan perangkat elektronik. PPMB dapatmengembangkan ruang lingkup sertifikasi danpengujiannya untuk kategori produk lain sehinggadapat membantu meningkatkan peluang ekspor kenegara-negara yang menjadi pasar potensial.

Test Report Forms

Terkait dengan IEC Test Report Forms ini, PPMBtelah mulai mengadopsi format IEC Test ReportForms yang dibuat oleh IEC dalam pelaporan hasiluji.

AKTIVITAS


Manufacturer Testing Laboratories Operations

LSPro PPMB dapat melakukan kerja sama dengan

manufaktur yang mempunyai Laboratorium

pengujian internal, sehingga meningkatkan

efisiensi dalam kegiatan sertifikasi produk

sekaligus memberikan keringanan bagi manufaktur

yang melakukan ekspor.

IECEE Trainings/ Workshops/ Seminars

Training dan workshop IECEE akan membantu

PPMB sebagai NCB dan CBTL untuk

meningkatkan kompetensi personal, baik dari segi

pemahaman terhadap sistem sertifikasi IECEE

maupun dari sisi teknis, mengingat hingga saat ini

IEC adalah kiblat pengembangan standar untuk

produk listrik dan perangkat elektronik.

Committee of Testing Laboratories of the IECEE

(CTL)

Disetujuinya secara resmi usulan prosedur

operasional untuk penyelenggaraan profisiensi

testing dalam CTL Operational Procedure

“Proficiency Testing Programmes” Ref CTL-OP 103

Ed.9 2011-03-10. IECEE Secretariate juga

menekankan bahwa di masa dating, CMC

berkewajiban untuk menyetujui usulan PT

Programs.

PPMB dalam SidangInternational Pepper

Community (IPC)ke-39 Tanggal 22 s/d26 Nopember 2011 diLombok, Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannyaSidang International Pepper Community (IPC) ke-39 dan sidang IPC Terkait Lainnya tanggal 22 s/d26 Nopember 2011 di Lombok, Indonesia,PPMBsebagai salah satu perwakilan delegasi Indonesiamemberikan ringkasan hasil rangkaian sidangtersebut sebagai berikut:

“The 39th Session and Other Meetings of IPC”secara resmi dibuka oleh Wakil MenteriPerdagangan Bapak Bayu Khrisnamukti padatanggal 22 Nopember 2010 di Mataram, Lombok,Indonesia. Sidang dihadiri oleh delegasi darinegara anggota yakni Brazil, India, Indonesia,Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam serta Negaraprodusen dan konsumen Lada lainnya sepertiBelanda, Cina, Jepang, Kamboja, Mesir, Nigeria,Singapur dan turki

Delegasi RI dipimpin oleh Direktur KerjasamaAPEC dan Organisasi Internasional Lainnya,Kementerian Perdagangan dengan anggota Delriyaitu pejabat dari Ditjen Kerja Sama PerdaganganInternasional, Ditjen Perdagangan Luar Negeri,Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB),Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;Ditjen Pengolahan dan Pemasaran HasilPertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan,Kepala Balai Besar Penelitian dan PengembanganPasca Panen, Balai Penelitian Tanaman Rempahdan Aneka Industri (BALITRI), Balai Penelitian

AKTIVITAS


Tanaman Rempah dan Aneka Industri Agro(BALITRO), Kementerian Pertanian; DewanRempah Indonesia; Asosiasi Eksportir LadaIndonesia (AELI) dan kalangan dunia usaha.

Rangkaian Sidang IPC tersebut diawali denganQuality Committee Meeting ke-17, Head ofExporters Associations/ Comodity Boards,Executive Meeting of Heads of Delegation ke-39,Business Session ke-2, , Peppertech Meeting ke-36, Pepper Exporters Meeting ke-42, Meeting ofPepper Exporters and Importers ke-19, dan PlenarySession ke-39.

Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)mempunyai peran dalam IPC Committee on QualityStandardization yang dalam persidangan disebutQuality Committee Meeting sebagai expertmember. IPC melalui komite ini telah membuat IPCGrades and Standards termasuk Manual ofMethods of Analysis and Guideline on GoodManufacturing Practices for Pepperestablishments. Program kegiatan telahdirencanakan agar manfaat standard tersebut lebihefektif seperti membuat proposal pelatihanpersonal untuk pengujian mutu, proposal mencaridana bantuan FAO untuk pelatihan yang diadakandi Negara-negara anggota, program Inter-LabProficiency Testing untuk semua laboratorium yangterlibat dalam analisa mutu lada dari Negara-Negara anggota, promosi Standar IPC kepadaNegara produsen dan konsumen dan sebagaiperwakilan kepada badan-badan nasional daninternasional dalam penetapan standard sehinggatampilan Negara-negara produsen yang diberikansignifikan.

1. Quality Committee Meeting ke-17

Quality Committee Meeting ke-17 dilaksanakanpada tanggal 22 Nopember 2011. Sidang

mendiskusikan dan menyepakati hal-hal yangterkait dengan tindak lanjut hasil sidangsebelumnya yaitu:

a. Good Manufacturing Practice (GMP);Komite membahas pentingnya memilikidokumen GMP untuk Lada.Dimanasemua negara anggota menyampaikaninformasi yang relevan terhadap GMPkepada Sekretariat IPC terbaru .

b. Residu Pestisida; Brasil sedang merevisiperaturan yang menetapkan pedomandan persyaratan untuk pendaftaranpestisida, juga batas maksimum residuyang diijinkan untuk memasukkanpestisida lain yang dapat digunakan untukproduksi Lada Hitam. Selain itu perwakilandari negara-negara konsumen akanmenyediakan informasi mengenai bahan-bahan kimia yang diijinkan dan batasresidu pestisida yang diperbolehkan untukpertimbangan selanjutnya oleh IPC

c. Mycotoxin; menginformasikan hasilpengujian Mycotoxin/Aflatoxin danrecovery data kepada Sekretariat IPC

d. Inter-Lab Proficiency Testing ;menginformasikan bahwa IPC telahmenerima hasil uji untuk pengujian makro/mikro dari 18 laboratorium peserta yangdipersiapkan oleh PPMB dan telahmenyusun hasil akhir pengujian tersebut.Selain itu disetujui juga bahwalaboratorium peserta untuk negarapengimpor harus sesuai dengan ISO/IEC17025 yaitu Persyaratan UmumKompetensi Laboratorium Pengujian danKalibrasi. Sebagai Penyelenggara Uji

AKTIVITAS


Profisiensi, harus sesuai dengan ISO/IEC17043:2010 Conformity assessment –General Requirement for Proficiency,Testing dan International LaboratoryAccreditation Cooperation ILAC-G13:08/2007: Guideline for Requirement forCompetence of Providers at ProficiencyTest Schemes.

Hal lain yang disetujui adalah bahwa tujuan utamadari Inter-Laboratory proficiency testing programmeadalah untuk menstandarkan semua metoda IPCuntuk pengujian dan pengambilan contoh. Karenatujuannya untuk meminimalkan kesalahan, IPCtidak kompeten untuk memberikan akreditasi dansertifikasi terhadap permohonan pemberiansertifikat Negara peserta uji profisiensi,sehinggapermohonan tersebut tidak diberikan.2. Good Agriculture Practice (GAP) ;

menerangkan program pelatihan GAP yangdidukung oleh IPC di daerah yang banyakpenanaman lada di Indonesia. Selain ituPerwakilan Vietnam dan Sri Lankamenginformasikan bahwa GAP IPC telahditerjemahkan ke dalam bahasa lokal mereka dansudah dalam tahap akhir.

3. Heads of Exporters Associations/Commodity Boards Meeting

Pertemuan ini dihadiri oleh para eksportir darinegara anggota dan negara-negara penghasil ladalainnya seperti China dan Kamboja. Pertemuanyang dipimpin oleh Eksekutif Direktur Mr.S.Kannan ini dilaksanakan pada tanggal 22November 2011. Dalam pertemuan ini, sidangmenyepakati angka-angka actual 2009, estimasi2010, dan proyeksi 2011 dari produksi ekspor,impor dan konsumsi domestik, serta data Carry

Over Stock Lada yang disajikan oleh masing-masing negara anggota IPC .

4. Executive Meeting of Heads of Delegationke-39

Executive meeting of Head of Delegationsdilaksanakan pada tanggal 23 dan 26 November2011 dihadiri wakil dari India, Indonesia, Malaysia,Sri Lanka dan Vietnam. Brazil. Dimana Sidangmenyarankan perluasan keanggotaan negara-negara untuk bergabung dengan IPC antara lainChina, Kamboja dan Nigeria.5. Business Session ke-2

Business Session dilaksanakan tanggal 23November 2011. Delegasi berasal dari kalanganpemerintah dan swasta, wakil dari organisasiinternasional dan stakeholders industri lada.

6. Peppertech Meeting ke-36

Pertemuan Peppertech ke-36 dilaksanakan padatanggal 24 November 2011. Pada pertemuan inidipresentasikan country paper dari India, Indonesia,Malaysia dan Sri Lanka.

7. Pepper Exporters Meeting ke-42

Pertemuan Eksportir Lada ke-42 dilaksanakanpada tanggal 25 November 2011. Pada pertemuanini mempresentasikan beberapa paper diantaranya: “Overview on the activities of the European SpiceAssociation” oleh Mr. Alfons van Gullick, “WorldPepper Trade” oleh Mr. Sibi Thomas dari AVTMcCormick, India. Presentasi country papersmeliputi peper production, productivity, cost ofproduction, exports, imports, price trend, domesticand per-capita consumption as well as carry overstock (actual for 2010, estimate for 2011 andprojection for 2012) oleh perwakilan negaraanggota dan non anggota yakni China danKamboja.. Presentasi ini memaparkan mengenai

AKTIVITAS


data setiap negara. Wakil dari Kambojamenyampaikan bahwa di Kamboja belum adaasosiasi lada nasional. Kamboja berharap dalamwaktu dekat akan berpartisipasi sebagai anggotaIPC. Sedangkan Nigeria tidak ada paper yangdisampaikan.8. Pepperexim Meeting ke-19

Pertemuan Pepperexim ke-19 dilaksanakan padatanggal 25 November 2011. Selain Sekretariat IPCyang mempresentasikan proposal “Sustainingdevelopmental programmes to establish stabilityin the pepper supply, quality and price and raisingincomes of Poor Rural Communities”. Dilakukanpula Presentasi oleh perwakilan dari Negaraprodusen lainya dan asosiasi perdagangan diNegara konsumen utama pada saat ini dariperdagangan Lada9. Other Matter

Sidang juga mencatat beberapa masukan dari Mr.George Tan dari Singapore tentang regulasi baruyang dikeluarkan oleh Vietnam dalam Surat EdaranNo.13/2011 tentang food safety control restrictionfor importing food products into Vietnam. Sidangsepakat agar masing-masing negara dapatmenginformasikan dan memberikanperkembangan terkini mengenai regulasi-regulasiperdagangan komoditi secara umum dan khusunyaterhadap lada ke Sekretariat IPC supaya masing-masing negara mendapat informasi yang akuratterkait perkembangan regulasi di negara-negaraIPC.

10. Plenary Session

Pada sidang ini, masing-masing negara anggotatetap menyampaikan country statement. Selain itu,sidang menyepakati dan mengadopsi laporan-laporan dari sidang-sidang IPC terkait lainnya.

PPMB menghadiriSidang ke 14 ASEAN

Cocoa Club dan Sidangke 3 ASEAN Cocoa

Club Technical Work-ing Group on FoodSafety di Chatuchak

Thailand

ASEAN Cocoa Club (ACC) didirikan semenjak Juli1996 di Sabah Malaysia.Dibentuk dengan tujuanuntuk mengakomodasi negara-negara ASEANmenjadi penghasil kakao olahan terbesar.Diharapkan dengan kerjasama ASEAN CocoaClub dapat memecahkan berbagai permasalahan,meningkatkan competitiveness sehinggamemberikan benefit bagi peningkatanperdagangan kakao ASEAN di dunia internasional,seperti mengurangi hambatan non tariff,meningkatkan income negara producer.

Pada tanggal 9 -12 Mei 2011 PPMB sebagai salahsatu instansi Teknis yang terkait dengan Kakao ikutmenghadiri Sidang ke 14 ASEAN Cocoa Club danSidang ke 3 ASEAN Cocoa Club Technical WorkingGroup on Food Safety di Chatuchak Thailanddengan hasil sebagai berikut :

AKTIVITAS


1. Sidang dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia,Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore,Thailand dan Viet Nam dengan rangkaianpelaksanaan pertemuan sebagai berikut:

a. Tanggal 9 Mei 2011 dilaksanakanpertemuan ke 3 ASEAN Cocoa Club TechnicalWorking Group on Food Safety . DelagasiIndonesia dipimpin oleh Dr. Misnawi dengananggota Husniaty (PPMB , Kemendag), Asril(Kementan), Yeni (AIKI).

b. PPMB Kementerian Perdagangan sebagaisalah satu perwakilan dari Indonesia yangmenghadiri pertemuan ke 3 ASEAN CocoaClub Technical Working Group on Food Safetyikut membahas tentang Proposal for New WorkPlan (2011-2015), dengan hasil sebagaiberikut:

a. Pemberian informasi mengenai statusaktivitas negara anggota yang terkait denganfood safety pada kakao dan produk kakao.

b. memonitor dan mengupdate informasimengenai persyaratan food safety yangdiberlakukan oleh negara importir.

c. Mengangkat isu penting yang terkaitdengan food safety

d. Mengembangkan database mengenaifood safety

e. Berbagi pengetahuan dan keahlianmengenai metode analisa

f. Mengharmonisasi food safety diantaranegara ASEAN

2. Pada Pertemuan tanggal 10 Mei 2011,PPMB Kementerian Perdagangan menghadiripertemuan ke 14 ASEAN Cocoa Club dengan hasilpertemuan sebagai berikut :

a) Pada pembukaan pimpinan sidangmenyampaikan bahwa sesuai dengan hasilpenelitian yang berjalan kakao memilikiefek positif bagi kesehatan memiliki lebihdari 300 phytochemical dengan kandunganantioksidan. sehingga harus dipromosikankepada publik tentang baiknyamengkonsumsi coklat. Dengan hal tersebutdiharapkan pasar coklat semakinmeningkat, demand raw material cocoajuga meningkat.

b) Harga kakao internasional yang tinggidiharapkan dapat meningkatkan incomesmallholder farmer. Dalam perdaganganinternasional isu tariff dan non tariff menjadimasalah serius disamping juga food safetyissues.

c) ASEAN bukan hanya negara produsertapi juga sebagai consumer sehingga jugamemiliki kewajiban untuk meyakinkanproduk kita bebas dari kontaminan. Jepang,EU dan AS memiliki analis berbeda tentangmetodologi penilaian kontaminan dalamproduk yang diimpor.

d) Delegasi Thailand menyampaikanThailand mengimpor hingga 99%, terutamadari Indonesia, Malaysia dan Ghana.Adapun alasan mengimpor kakao adalahtingginya biaya produksi, dan area yangsemakin berkurang. Namun ke depanpengembangan dengan tren memperluasarea baru atau usaha untuk meningkatkanproduksi di area yang sama diharapkanakan meningkatkan produksi kakaoThailand. Disampaikan juga bahwapermasalahan dalam industry kakaoThailand lainnya adalah dalam halkurangnya teknologi processing,kontaminan melamin. Negara ekspor

AKTIVITAS


utama adalah EU, Australia dan Malaysia.Sebagian besar kakao yang ditanam diThailand mendapatkan teknik fermentasiyang terbatas. Hama penyakit tanamanyang utama adalah Black Pod Disease,Bark Canker Disease dan Vascular StreakDie-back (VSD). Untuk riset tahun 2008-2013 Thailand memiliki proyek cocoacloenal for chocolate trial, cocoa clonalcollection, pengolahan pasca panen dancup testing, produksi coklat dari minyakkelapa dan palm oil shortening, hama danpenyakit untuk klon kakao, survey OTApada area produksi dan perbenihan kakaountuk petani. Disampaikan juga bahwaThailand telah mendirikan standarMaximum Residue Limit (MRL) cocoabeans, cocoa powder dan coklat.

e) Perwakilan secretariat ACCmenyampaikan hasil sidang terkait ACCyaitu the 17th Meeting of the JointCommittee on ASEAN Cooperation inAgriculture and Forest product PromotionScheme yang diadakan pada tanggal 14-16 Juli 2010 di Bangka, Indonesia. Kakaomerupakan salah satu komoditi dari 11komoditi yang dibahas kegiatannya padapertemuan tersebut.

f) Beberapa hal yang menjadi isu yangconcern adalah metoda pengambilansample yang digunakan negara importeruntuk analisis kontaminan berbeda-beda.Amerika dan EU menggunakan Cocoa nibsdalam pengambilan sample, sementaraJapan menggunakan seluruh beanssebagai sample. Sehingga perludihamonisasi, dan saat ini ICCO dalamprogress harmonisasi legislasi dan regulasiresidu pestisida terkait produk kakao

termasuk standar metode analisis. Selainitu isu negative dan positive list pestisidayang juga berbeda-beda di negaraimporter, termasuk MRL.

g) Delegasi Indonesia menyampaikanprogress dari joint progeny trial programdimulai tahun 2004 yang dikoordinasikanoleh Puslitkoka Indonesia dan MalaysianCocoa Board dengan tujuan utamamengembangkan superior planting materialdan resisten terhadap Cocoa Pod Borer(CPB) dan hama penyakit lainnya.

h) Dalam pembahasan project proposal onpest and disease management delegasiMalaysia menyampaikan bahwa masing-masing negara anggota harusmelaksanakan riset manajemen hama danpenyakit secara terpisah dan melaporkandalam pertemuan ACC. Selanjutnya proyekkerjasama mengenai hal yang spesifikseperti bibit tahan hama dan managementCPB dapat diinisiasi. Proposal lengkapharus dipersiapkan dan diajukan ke CFCuntuk pendanaannya.

i) Delegasi Malaysia menyampaikanprogress program training dan pertukarantenaga ahli dan research material.Sehubungan hal tersebut Indonesiamenyampaikan permintaan kepadaMalaysia untuk memberikan trainingmanufacturing cocoa, namun disampaikanbahwa Malaysia tidak memiliki teknologiyang sebaik Indonesia

Demikian pokok-pokok hasil sidang ASEANCOCOA CLUB, yang dihadiri oleh PPMB semogamenambah informasi bagi dunia per-kakao-an.

AKTIVITAS


APRESIASI PELANGGANLEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PPMB 2010

Lembaga Sertifikasi Produk PPMB (LSPro PPMB), Balai

Sertifikasi, Pusat Pengawasan Mutu Barang, telah

melaksanakan kegiatan Apresiasi Pelanggan Lembaga

Sertifikasi Produk PPMB (LSPro PPMB) yang di

selenggarakan di Hotel Orchardz, Jakarta (01/12/2011).

Kegiatan Apresiasi Pelanggan LSPro PPMB merupakan

bentuk penghargaan LSPro PPMB terhadap pelanggannya

yang telah memberikan kepercayaan terhadap kompetensi

dan kinerja pelayanan sertifikasi LSPro PPMB.

AKTIVITAS


Kegiatan ini dihadiri oleh 50 undangan dari kalangan produsen dan importir ini dibuka oleh Isdamawarty,

S.Sos selaku Manajer Eksekutif LSPro PPMB, dengan dihadiri oleh Ka PPMB selaku Ketua Dewan

Pimpinan LSPro PPMB.Ka PPMB memberikan penjelasan mengenai peraturan perdagangan yang terkait

produk yang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia dan peranan LSPro PPMB sebagai Lembaga

Penilaian Kesesuaian yang memberikan jasa pelayanan sertifikasi produk untuk penerbitan Sertifikat

Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Sementara itu, Manajer Eksekutif LSPro PPMB memberikan

informasi terbaru terkait prosedur dan skema pelayanan sertifikasi untuk penerbitan SPPT SNI.Acara

dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pelanggan yang hadirdengan manajemen LSPro PPMB,

AKTIVITAS


PERISTIWA

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

Ardiansyah Parman, Senin (22/08) secara resmi

membuka Pasar Murah di lingkungan Pusat

Pengawasan Mutu Barang (PPMB) yang akan

diselenggarakan hingga 23 Agustus 2011, di

halaman parkir kantor PPMB. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk menyambut bulan suci

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1432 H, dan

membantu menyediakan berbagai kebutuhan

pokok baik pangan maupun sandang bagi para

pegawai Kemendag khususnya, serta masyarakat

umum yang tinggal di sekitar lingkungan

Kemendag.

SEKJEN MEMBUKAPASAR MURAH

DI PPMB

bekerjasama dengan Universitas Gajah Madadan dibahas bersama seluruh stakeholderpestisida terkait. Selama ini PPMB telahbekerjasama dengan Kementerian Pertaniandalam hal pengujian residue dalam rangkamonitoring residue pestisida di Indonesia.

Data residue trial lain yang disampaikan olehnegara-negara ASEAN pada sidang ini antaralain Cypermethrin dalam yard long bean(Thailand), Propiconazole dalam maize, sugarcane dan sweet corn (corn-on-the-cob)(Thailand), Triazophos dalam soybean immature(Thailand), Triazophos dalam yard long bean(Thailand), Bifenthrin dalam banana(Philippines), Cyhalothrin dalam okra (Thailandand Malaysia), Imidacloprid dalam okra(Thailand), Profenofos dalam pummelo(Thailand), Cypermethrin dalam carambola(Malaysia), Fenvalerate dalam kale (Thailand),Chloropyrifos dalam chili (Thailand), Metalasyldalam pineapple (Thailand), Chlorpyrifos dalammungbean and pigeon pea (Myanmar).

Sidang juga menyetujui residue pestisida baruuntuk dibahas pada sidang berikutnyadiantaranya Azoxystrobin dalam carambola(Malaysia), Omethoate dalam soybean immature(Thailand), Prothiofos dalam egg plant(Thailand), dan Azoxystrobin dalam lychee (VietNam).

Sidang EWG MRLs juga membahas kerjasamaregional dalam menghasilkan Residue Trial Datauntuk harmonisasi MRLs; usulan project ASEANmenggunakan bantuan FAO; sertapenyelenggaraan Workshop on ASEAN MRLs.(-End-)


PERISTIWA

Senam Pagi Bersama Pak Sekjen di PPMB

Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganArdiansyah Parman hari ini (10/06) turut sertadalam senam pagi bersama para karyawan/ti dilingkungan Pusat Pengawasan Mutu Barang(PPMB), Ciracas. Kegiatan yang rutin dilakukansetiap hari Jum’at pagi ini selain untukmeningkatkan kebugaran, juga untukmemperkokoh jalinan silaturrahmi.

Kehadirin Sekjen kali ini untuk memberikanpengarahan terkait dengan disiplin pegawaidimana PPMB sejak awal bulan ini telahmenggunakan absensi elektronik untuk mengukurkedisiplinan pegawai. Pada kesempatan tersebutSekjen berharap seluruh karyawan PPMBmendukung upaya ini serta mentaati segalaperaturan sehingga pencapaian target reformasibirokrasi di Kemendag dapat terwujud.

Sekretaris Jenderal Ardiansyah Parman dalam

sambutannya menyampaikan kegiatan ini

merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk

membantu meyediakan berbagai kebutuhan pokok

baik pangan maupun sandang dengan harga di

bawah harga pasar yang di tujukan terutama untuk

para pegawai Pusat Pengawasan Mutu Barang

serta Masyarakat sekitar. Selain itu pada

kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal

menyampaikan apresiasi yagn sebesarnya-

besarnya kepada para pengusaha Ritel Modern

Carrefour, Alfamart, dan Hypermart, gabungan

peternak dan pembibitan Unggas Indonesia, para

produsen produk pangan, sepatu, pakaian jadi dan

semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung

terlaksananya kegiatan pasar murah.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga secara

Konsisten dan berkesinambungan telah melakukan

upaya pemberdayaan UKM melalui peningkatan

kompetensi dan kapasitas untuk mewujudkan

UKM-UKM yang handal. Secara bersamaan ,

upaya pemberdayaan tersebut juga di ikuti dengan

kampanye peningkatan penggunaan produk dalam

negeri. Diharapkan produk-produk yang dihasilkan

oleh UKM yang berdaya saing tinggi karena tidak

hanya menembus pasar ekspor tetapi juga terserap

di pasar dalam negeri. Para pelaku UKM

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi

seiring dengan perkembangan lingkungan usaha

dan pranata pendukung lainnnya. Diharapkan

dapat tercipta kemitraan yang saling

menguntungkan antara UKM dengan pelaku usaha

besar serta Ritel Modern dan menjadikan UKM

sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan

dalam menggerakkan perekonomian Nasional.

(Sumber www.kemendag.go.id)


PERISTIWA

Kunjungan Tim Penilai WTA KementerianPerdagangan ke PPMB

Pada hari Senin, 20 Juni 2011, Tim Penilai WTA

mengunjungi PPMB di Ciracas dan Pusdiklat di

Sawangan Depok. Pada Kesempatan ini Tim

Penilai WTA yang diketuai Sekretaris Jenderal

menyampaikan bahwa dengan adanya WTA ini

selain ketertiban administrasi dalam aspek

keuangan, kepegawaian, dan BMN diharapkan

pelayanan publik di PPMB bisa semakin

ditingkatkan. Tim Penilai WTA melakukan tinjauan

ke ruangan tata usaha, kepegawaian dan ruang

Gambar. Tim WTA sedang meninjau ruangan bagiankeuangan

Gambar. Tim WTA sedang meninjau ruanganpelayanan publik Sumber : www.itjen.go.id

HUT RI ke 66 : PPMB Mendapatkan Piagam WTADalam Upacara Peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan RI ke-66 (17/08),

Menteri Perdagangan, Mari Elka

Pangestu berkesempatan

memberikan secara simbolis Tanda

Kehormatan Satyalancana Karya

Satya kepada 251 pegawai

Kementerian Perdagangan, serta

memberikan penghargaan Wilayah

Tertib Administrasi (WTA) kepada 11

Unit Eselon II yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, PPMB, Direktorat Standardisasi,

Direktorat Metrologi, Sekretariat Ditjen Daglu, Direktorat Impor, Sekretariat Ditjen KPI, Balai Besar

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor, Sekretariat BAPPEBTI, Biro Perniagaan serta Sekretariat BP2KP.

pelayanan untuk memeriksa kelengkapan

administrasi aspek keauangan, Kepegawaian dan

BMN


PERISTIWA

Selain pengarahan dari Sekjen, para karyawan/tiPPMB pada pagi hari ini juga mengikuti sosialisasitentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Sebagai nara sumber adalah Sekretaris InspektoratJenderal Radu Malem Sembriring dan AsistenDeputi Penegakan Integritas SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negera,Endang Susilowati. (apn)

Kunjungan Siswa-siswi HighScopeIndonesia Ke PPMB

Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

hari ini (15/04) menerima kunjungan 170 siswa-

siswi Grade 6-7 Midle School Program Sekolah

Highscope Indonesia melalui program Field Trip

Term IV. Kunjungan lapangan ini terkait program

mata pelajaran perdagangan luar negeri (ekspor-

impor) di Highscope Indonesia.

Selama kunjungan di PPMB para pelajar diterima

langsung oleh Kepala PPMB Husniaty dan

mendapat penjelasan tentang peran dan tugas

Kementerian Perdagangan khususnya PPMB serta

potensi ekspor-impor Indonesia dibandingkan

dengan negara tetangga. Selama Field Trip para

pelajar terlihat antusias dengan mengunjungi

laboratorium PPMB dan mendapat penjelasan dari

petugas tentang proses pengujian standardisasi

produk seperti cokelat, karet, elektrik dll.

Kepala Pusat PPMB pada kesempatan tersebut

mengatakan bahwa dari kegiatan Field Trip ini

diharapkan para siswa lebih memahami tentang

perdagangan internasional dan peran pemerintah

(Kemendag) dalam perdagangan internasional,

memiliki rasa bangga dan menghargai potensi dan

sumber daya alam Indonesia serta wawasan yang

luas tentang kelebihan dan kekurangan potensi

ekspor-impor Indonesia dibandingkan dengan

negara tetangga. Ditegaskannya bahwa kepada

para siswa harus ditanamkan rasa bangga

terhadap potensi Indonesia dan pentingnya

memilih produk yang sesuai standar SNI.(apn)


PERISTIWA

Peningkatan Kapasitas Pejabat Sekretariat JenderalSekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan tanggal 14-16 Oktober 2011 melaksanakan Outbound

Peningkatan Kapasitas Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Hotel Sheraton

Senggigi Lombok Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Outbound dibuka secara resmi oleh Staf

Ahli Menteri Perdagagan Bidang Diplomasi

Perdagangan Bachrul Chairi pada Jum’at malam

(14/10) pada acara Penyambutan para peserta

Outbound. Dalam sambutannya Staf Ahli Mendag

mengharapkan kegiatan ini akan meningkatkan

etos kerja dengan pelayanan yang lebih baik

sehingga unit Sekretariat Jenderal bukan hanya

sebagai penunjang tetapi juga sebagai penggerak

dalam mencapai visi dan misi dari Kementerian

Perdagangan. (apn)

Beletin Mutu 2011

Documents

Transcript of Beletin Mutu 2011