Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... 2
A. LATAR BELAKANG .................................................................................................................................. 5
B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................................... 7
C. ISU- ISU STRATEGIS ................................................................................................................................ 7
D. KONDISI UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA ..................................................................................................................................... 9
E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP ................................................................................................... 34
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................................ 36
A. PERENCANAAN STRATEGIS SKPD .................................................................................................. 36
B. PENETAPAN KINERJA ......................................................................................................................... 45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 46
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................................................................... 47
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .......................................... 51
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; ................................................................................... 51
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;.................................. 51
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan ........................................................................ 53
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................................................................... 53
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja ..................................................................................................... 54
B. REALISASI ANGGARAN ....................................................................................................................... 54
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................... 62
A. Kesimpulan .............................................................................................................................................. 62
B. Langkah-langka Dimasa Yang Akan Datang ................................................................................. 63
LAMPIRAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
2
BAB I PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan
yang baik (good govermance) perlu adanya pertanggungjawaban dari
peneyelenggara negara, dan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan
kienerja instasi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif
Berdasarkan pertimbangnan diatas maka ditetapkanlah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasai Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah,
dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan rencana stratejik
dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.
Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
Adapun fungsi yang dijalankan adalah fungsi penunjang tugas pokok Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya adalah melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
dibidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran,
pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan membuat laporan
keuangan serta aset daerah secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam
reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem
manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta
sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka
pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban
yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem
tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan
yang disusun secara periodik.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
3
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang mana
didalamnya menyebutkan SAKIP
merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data,
pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang
baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah :
1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara
efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas
Kinerja SKPD.
Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah
laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan
meliputi :
1. Rencana Strategis
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam
periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan
untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam
penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis
akan ditulis pada posting selanjutnya.
2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian
amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang
diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana
anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran
strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
4
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja
dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen
perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada
seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan
ditulis pada posting selanjutnya.
4. Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan
penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data
kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan
manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan
statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan
ditulis pada posting selanjutnya.
5. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah
dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan
Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat
perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi
pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi
yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut
dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa
surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan
intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka
implementasi SAKIP di instansi pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun
2018 adalah :
1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka RayaTahun 2018;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra
SKPD Tahun 2013 - 2018;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
5
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan
dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.
Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD yang menyusun
perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini
juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai,
Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 adalah adanya keinginan yang
kuat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan Good
governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7
Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan
Good governance ini diimplementasikan olen Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi,
dan transparansi.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa
azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
6
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
didasarkan atas peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
4. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang - Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang - Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
12. PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
14. PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai Daerah Otonom
21. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya
22. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 Tentang
Pembahasan Pedoman Penyusunan LAKIP
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
7
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir periode
pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para
stakeholders.
LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan
sarana bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi
tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua,
LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelola
Keuangan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan
datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement)
organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang
dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
C. ISU- ISU STRATEGIS
Isu- Isu Strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi yang meliputi
beberapa tujuan strategis atau mungkin berupa hasil akhir (ultimate outcome). Dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan
keuangan dan asset daerah;
Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan
perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan
perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
Pengendalian pelaksanaan APBD;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
8
Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;
Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
dan/atau lembaga-lembaga keuangan keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
Penyimpanan uang daerah;
Penetapan Surat Penyediaan Dana;
Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi
daerah;
Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;
Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah;
Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
Pengelolaan utang dan piutang daerah;
Penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
Pelaksanaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah;
Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan
keuangan;
Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan;
Penelitian pengembangan keuangan daerah;
Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat
dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan
barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit
kerja perangkat daerah tertentu;
Penyusunan harga satuan barang;
Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;
Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan
pemungutan retribusi daerah;
Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasaran
dan sarana kerja;
Pemberian dukungan teknis dan administrative kepada masyarakat dan
perangkat daerah;
Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan
pengelola keuangan daerah; dan
Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
9
D. KONDISI UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
1. Organisasi dan Personalia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
adalah sebagai berikut :
1.1. SUSUNAN / STRUKTURAL ORGANISASI
1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan
Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
Sub Bidang Kas Umum Daerah
Sub Bidang Belanja Langsung
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
Sub Bidang Monitoring, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
6. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:
Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan
Penghapusan
Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan
Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan
mensosialisasikan kebijakan Penyusunan Data Anggaran,
Perbendaharaan, Akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
10
1) menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
2) menyelenggarakan koordinasi, mengatur dan mengarahkan
kegiatan sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan
tatalaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang
berlaku agar mencapai hasil yang optimal;
3) menyelenggarakan dan mengevaluasi perkembangan
penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menentukan
skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta
melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan
yang dibiayai oleh APBD Kota Palangka Raya, APBN dan
Sumber Dana lainnya;
4) menyelenggarakan monitoring, analisa dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-uandangan
yang berlaku;
5) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan
membangun pola kemitraan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
6) mendisposisikan dan memeriksa surat-surat masuk/keluar
nota dinas, nota pertimbangan serta arah disposisi baik
kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7) menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan
hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penyusunan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);
8) menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
B. SEKRETARIS
a. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada
semua unsur meliputi administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, urusan perencanaan, evaluasi bersama-sama dengan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
11
Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) merumuskan rencana Kerja/kegiatan Sekretaris sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mengembangkan pengetahuan dan mempelajari ketentuan,
peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan
dengan bidang tugas;
3) merumuskan dan mendistribusikan tugas serta memberikan
petunjuk kepada kepala Sub Bagian di Lingkungan
Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub
Bagian di Lingkungan Sekretariat sebelum disampaikan
kepada atasan serta menyelenggarakan administrasi
kepegawaian, menyusun DUK, Daftar Nominatif dan
Formasi ASN, Diklat ASN, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta
menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN,
pengawasan dan pembinaan terhadap tugas-tugas pokok
tenaga kontrak;
5) menyelenggarakan Administrasi Keuangan, perencananan
anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban
keuangan berdasarkan peraturan perundang-uandangan
yang berlaku;
6) menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi
inventarisasi asset Badan, pemeliharaan barang, membuat
usulan/pengadaan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga
Kantor serta menyusun Rencana Umum Kebutuhan Barang
Unit (RKBU)sesuai ketentuan yang berlaku;
7) mengkoordinir penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA,
DPA, LKIP, menyiapkan bahan LKPJ dan LPPD,
menyusun SPM, SOP, NSPK (Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria) bersama-sama dengan Kepala Bidang di
Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8) memeriksa dan memproses usulan pengangkatan
/pemberhentian bendahara pengeluaran, P2BJ,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP),
Pengurus Barang di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
9) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan serta urusan surat meyurat, rumah tangga dan
urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain dan
mengkoordinir penyusunan laporan berkala Badan;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
12
10) memeriksa dan menilai Perstasi Kerja bawahan
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
11) memeriksa dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di
Lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan
bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
1. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN PROGRAM
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaaan kegiatan lingkup Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta
mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman
yang berhubungan dengan bidang tugas;
2) menyusun dan menyiapkan RENSTRA, RENJA, LPPD,
LKPJ, RKA, DPA, LKIP dan Perjanjian Kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka
Raya;
3) menyusun dan menyiapkan formulir-formulir isian untuk
usulan rencana kerja/kegiatan anggaran, perbendaharaan,
akuntansi, pembukuan dan pelaporan di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka
Raya;
4) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan agar terdapat kesesuaian antara
petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna
penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
5) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan
sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
6) mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
13
2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan dan pengelolaan keuangan
dan aset lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian Keuangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) menyusun dan menyelesaikan keuangan Perjalanan Dinas
dan lainnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;
3) menyusun laporan penatausahan aset berupa laporan Buku
Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan
penyusutan aset, usul mutasi aset, kodefikasi aset dan usul
penghapusan aset SKPD serta input ke aplikasi aset ke
SIMDA.
4) memberi petunjuk kepada Bendahara pengeluaran
BPKAD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara
Penerima BPKAD dan PPKD untuk melakukan
administrasi penerimaan dan Pengeluaran keuangan;
5) menyusun bahan pengajuan SPP dan SPD guna
memperoleh penyediaan dana untuk keperluan Belanja
Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Dinas;
6) merancang dan memproses administrasi keuangan meliputi
pembayaran gaji Pegawai dan Tenaga Kontrak, tunjangan
lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
7) menyusun perencanaan, pengadaan dan penatausahaan aset
serta Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
8) menyusun dan mendata laporan aset inventaris barang di
lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya;
9) melakukan rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset,
inventarisasi aset dan penatausahaan aset di Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
10) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan
sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
11) mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas merancang dan menyusun serta memberikan pelayanan
administrasi urusan surat menyurat, memelihara kebersihan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
14
dan keamanan lingkungan kantor, serta melaksanakan
pengelolaan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
2) merancang formulir-formulir isian untuk isian
kepegawaian dan mempelajari ketentuan, peraturan,
kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang
tugas;
3) menyusun pelaksanaan administrasi umum meliputi
pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan
ditandatangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk
dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan
memproses Surat Perjalanan Dinas (SPD);
4) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian Usulan
Kenaikan Pangkat (UKP), menyusun Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), gaji berkala, daftar nominatif dan
formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Diklat ASN,
memproses dan mendokumentasikan Surat Ijin, Cuti,
Sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN di
lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya;
5) merancang sistem dan prosedur pengaturan, pemeliharaan,
kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan
BPKAD Kota Palangka Raya;
6) menyusun rencana dan melakukan monitoring katalog dan
mencatat ke dalam buku pengendalian obyek kerja sesuai
prosedur serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7) memeriksa dam mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
8) mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan masukan
bagi pimpinan; dan
10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
C. KEPALA BIDANG ANGGARAN
a. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan,
mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan Teknis,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
15
fasilitasi, koordinasi, sosialisasi dan pembinaan teknis
anggaran.
b. Uraian Tugas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) merumuskan Program kerja/kegiatan Bidang Anggaran
sebagai Pedoman dalam melaksankana tugas.
2) melaksanakan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah menurut rumusan-rumusan teknis
sesuai ketentuan.
3) memeriksa dan menyiapkan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana
(SPD).
4) menyiapkan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penatausahaan
Kredit Anggaran dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5) mengembangkan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait
dalam rangka mencari solusi permasalahan perencanaan
maupun pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi
anggaran belanja untuk kepentingan akurasi revisi-revisi
program dan kegiatan untuk bahan tindak lanjut.
6) mengembangkan kegiatan penatausahaan/administrasi
Bidang Anggaran.
7) mengkoordinir Dana Transfer, hibah dan bantuan sosial.
8) memeriksa Laporan dan hasil kerja bawahan dalam
Pelaksanaan Kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan
Pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan
bagi pimpinan.
9) mengkoordinir/membuat perjanjian kinerja (pakta
integritas).
10) memeriksa Penilaian Kerja Bawahan sebagai dasar
Pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan.
1. KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
a. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas menyusun dan
menyiapkan data untuk bahan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)/RAPBD-
P dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/
APBD-P.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
16
b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun Program kerja/kegiatan sub bidang
Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;
2) menyusun dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana dan program yang telah ditetapkan
agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;
3) menganalisis ketentuan, peraturan, kebijakan dan
pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
4) menyusun dan menyiapkan data untuk bahan
penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan Belanja
Daerah (RAPBD)/RAPBD-P dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/APBD-P;
5) mengelola implementasi sistem informasi manajemen
daerah (SIMDA);
6) mengonsep dan menyiapkan Nota Keuangan APBD
dan Perubahan APBD;
7) mengonsep Penilaian Kerja Bawahan berdasarkan hasil
kerja yang dicapai sebagai dasar Pengajuan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);
8) melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. KEPALA SUB BIDANG PERIMBANGAN DAN
PENDAPATAN
a. Kepala Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan
mempunyai tugas menyusun, merancang, menganalisis
dan menyiapkan bahan-bahan lingkup Perimbangan dan
Pendapatan.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun rencana Teknis Operasional dan Program
Kerja di Sub Bidang Dana Transfer dan Pendapatan;
2) merancang dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3) melakukan koordinasi terhadap sumber-sumber
pendapatan daerah Instansi yang lebih tinggi dalam
bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Percepatan, Hibah dan Dana
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
17
Bagi Hasil (DBH) untuk menyusun perencanaan dan
pengembangan dana transfer lain-lain Pendapatan
Daerah yang syah;
4) menganalisis dan mengumpulkan bahan-bahan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
5) memeriksa dan menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan untuk menyusun kebijakan, program kerja,
prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;
6) menyusun dan melaksanakan penatausahaan
administrasi alokasi Dana Transfer dan Pendapatan;
7) menyusun dan melaksanakan Pencatatan Alokasi dan
Penerimaan Dana Transfer dan Pendapatan;
8) mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang dicapai sebagai dasar Pengajuan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);
9) merancang dan melaksanakan monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan pelaksanaan Sub Bidang Dana Transfer
dan Pendapatan sebagai bahan pertanggungjawaban
kepada atasan; dan
10) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas.
3. KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN
a. Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai
tugas menyusun, merancang, menganalisis dan
menyiapkan bahan-bahan lingkup belanjadan pembiayaan.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja kegiatan Sub Bidang Belanja
dan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
2) merancang dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana
(SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara
kronologis yang menjadi beban belanja SKPD sesuai
susunan rekening-rekening secara sistematis;
3) merancang dan melaksanakan teknis
pengendalian/pencatatan Kredit Anggaran untuk
kepentingan monitor saldo Anggaran Belanja setiap
saat untuk keperluan penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD);
4) mengonsep dan memproses penatausahaan naskah
dinas Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
18
5) menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan Anggaran Belanja;
6) Mensosialisasikan pembinaan/penatausahaan
administrasi keuangan pada bidang anggaran belanja;
7) menganalisis, menghimpun dan mengolah data dan
informasi anggaran sumber dana pembiayaan daerah
meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran (Silva) tahun
sebelumnya Dana Cadangan, Investasi/Penyertaan
Modal Daerah, Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
dan Piutang Daerah;
8) menyusun dan menyajikan data belanja sumber Dana
Pembiayaan Daerah untuk keperluan penyusunan dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD);
9) menginventarisasi permaslahan-permasalahan yang
berhubungan dengan sumber Dana Pembiayaan Daerah
untuk kepentingan pemecahan masalah;
10) mengonsep regulasi Peraturan Walikota tentang Surat
Keputusan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD,
dana hibah, dana bansos, uang lauk pauk, Perjalanan
Dinas dan gaji Pegawai Tidak Tetap;
11) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan
sebelum disampaikan kepada atasan
12) mengonsep penilaian kerja bawahan di Lingkungan
Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan berdasarkan
prestasi kerja sebagai bahan penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai SKP); dan
13) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas.
D. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
a. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas
merumuskan, memeriksa, memantau serta monitoing dan
evaluasi lingkup perbendaharaan.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) merumuskan program kerja/kegiatan Bidang
Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
2) memeriksa/menguji kebenaran syarat-syarat Tagihan baik
Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sesuai
ketentuan yang berlaku;
3) memeriksa dan menyiapkan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas dasar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
19
4) merumuskan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta
menerbitkan Penguji SP2D;
5) memeriksa/menguji dan menerbitkan Laporan Posisi Kas
Harian dan Laporan Rekonsiliasi Bank setiap hari sebagai
laporan ke Bendahara Umum Daerah dan Kepala Daerah;
6) menyelenggarakan Penatausahaan administrasi Keuangan
Bidang Perbendaharaan, pencatatan register dan buku
kendali lainnya;
7) merumuskan penyiapan administrasi penempatan uang
Daerah, Pengelolaan Kas Umum Daerah, pinjaman Daerah
dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8) memeriksa dan memantau penyelesaian masalah Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) barang
dan uang Daerah untuk bahan tindak lanjut;
9) mengkoordinir/membuat perjanjian kinerja (pakta
integritas);
10) merumuskan penyiapan Surat Keputusan dan surat-surat
dinas lainnya serta bahan penyusunan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis terhadap hal-hal yang berhubungan
dengan bidang tugas perbendaharaan;
11) merumuskan permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Perbendaharaan dan
menyiapkan bahan/saran/petunjuk pemecahan masalah;
12) memeriksa penilaian kerja bawahan di Lingkungan Bidang
Perbendaharaan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai
sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP);
13) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Perbendaharaan berdasarkan pelaksanaan kegiatan
bawahan sebagai masukan bagi pimpinan; dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
1. KEPALA SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH
a. Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah mempunyai tugas
memeriksa dan menguji kebenaran penerimaan dan
pengeluaran uang daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
sebagai bahan penyusunan Laporan Posisi Kas Harian dan
Laporan Rekonsiliasi Bank atas uang daerah Pemerintah Kota
Palangka Raya yang berada di Bank.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Kas Umum
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
20
2) merancang dan membagi tugas, petunjuk serta
mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
Kas Umum Daerah kepada staf/pelaksana agar dapat
berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
3) menyusun Laporan Posisi Kas Harian dan Laporan
Rekonsiliasi Bank berdasarkan pelaksanaan administrasi
penerimaan, penyimpanan uang tentang saldo rekening
Kas Umum Daerah secara harian dan periodik;
4) melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Bank
selaku penyimpan uang tentang saldo rekening kas daerah
secara harian dan periodik;
5) mengonsep dan menyediakan bahan Surat Perintah
Transfer Dana pada rekening Kas Umum Daerah atau
pemindahan antar rekening Kas Umum Daerah;
6) memeriksa Validasi pembayaran pada Bendaharawan atau
pihak ketiga berdasarkan SP2D setelah dicocokkan dengan
daftar penguji;
7) merancang dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
8) menganalisis, mengevaluasi dan menginventarisasi
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan
masalah;
9) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
10) mengonsep penilaian kerja bawahan di Lingkungan Sub
Bidang Kas Umum Daerah berdasarkan prestasi kerja
yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);
11) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan
Sub Bidang Kas Umum Daerah berdasarkan pelaksanaan
kegiatan bawahan sebagai masukan bagi pimpinan; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
2. KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANSUNG
a. Kepala Sub Bidang Belanja Lansung mempunyai tugas
memeriksa dan menguji kebenaran penagihan Belanja
Langsung, menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Belanja Langsung, melaksanakan pelayanan publik dan
melakukan penatausahaan administrasi keuangan Sub Bidang
Belanja Langsung.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Belanja
Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
21
2) merancang dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Belanja Langsung atas dasar Surat Perintah
Membayar (SPM)/Surat Penyediaan Dana (SPD) dan
administrasi tagihan lainnya terhadap beban belanja
langsung;
3) memeriksa/menguji kebenaran syarat administrasi tagihan-
tagihan beban Belanja Langsung baik dalam bentuk Surat
Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti
Uang (GU), Tambah Uang (TU) maupun dalam bentuk
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
4) melaksanakan pelayanan publik untuk belanja langsung
baik menerima dan menolak tagihan-tagihan yang
memenuhi syarat-syarat pembayaran maupun yang tidak
memenuhi syarat-syarat pembayaran untuk
dikembalikan/diperbaiki sebagaimana mestinya;
5) menyusun dan mlakukan pencatatan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung dalam register
SP2D untuk kepentingan tertib adminisrasi keuangan;
6) menyusun dan melakukan penatausahaan administrasi
keuangan Belanja Langsung untuk memudahkan penyajian
data/informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan
cepat;
7) mengonsep dan menyiapkan laporan bulanan atas Belanja
Langsung berdasarkan penerbitan SP2D untuk kepentingan
konfirmasi dan sinkronisasi data pembayaran;
8) menganalisis dan menginventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian
Belanja Langsung serta menyiapkan pertimbangan/saran
untuk pemecahan masalah;
9) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
10) mengonsep penilaian kerja bawahan di Lingkungan Sub
Bidang Belanja Langsung berdasarkan prestasi kerja yang
dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);
11) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan
Sub Bidang Belanja Langsung berdasarkan pelaksanaan
kegiatan bawahan sebagai masukan bagi pimpinan; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
3. KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG
a. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas
memeriksa dan menguji kebenaran penagihan Belanja Tidak
Langsung, menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
22
Belanja Tidak Langsung, dan pelayanan publik Sub Bidang
Belanja Tidak Langsung serta melaksanakan penatausahaan
administrasi keuangan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Belanja
Tidak Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
2) menyusun dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Belanja Tidak Langsung atas dasar Surat Perintah
Membayar (SPM) dan administrasi lainnya;
3) memeriksa/menguji kebenaran syarat administrasi
tagihan-tagihan beban Belanja Tidak Langsung sesuai
ketentuan yang berlaku;
4) melaksanakan pelayanan publik untuk Belanja Tidak
Langsung;
5) menyusun dan melakukan pencatatan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung dalam
register SP2D untuk kepentingan tertib adminisrasi
Keuangan;
6) menyusun penyiapan dan melaksanakan setoran-setoran
wajib atas Pengelolaan Belanja pegawai/gaji berupa Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21, Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) Iuran Wajib Pegawai, Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) Tabungan Perumahan (Taperum) ASN;
7) menganalisis dan menginventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian
Belanja Tidak Langsung serta menyiapkan
pertimbangan/saran untuk pemecahan masalah;
8) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
9) mengonsep penilaian kerja bawahan di Lingkungan Sub
Bidang Belanja Tidak Langsung berdasarkan prestasi
kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
10) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung berdasarkan
pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai masukan bagi
pimpinan; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
E. KEPALA BIDANG AKUNTANSI
a. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan monitoring, pembinaan akuntansi dan evaluasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
23
serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka
Raya.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) merumuskan program kerja/kegiatan Bidang Akuntansi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) memeriksa, dan mengelompokkan semua laporan
pertanggungjawaban fungsional dari seluruh Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
3) menyelenggarakan rekonsiliasi atas Laporan
Pertanggungjawaban dari Bendahara Penerimaan maupun
Bendahara Pengeluaran terhadap aplikasi keuangan yang
digunakan;
4) mensosialisasikan dan melakukan pembinaan dan evaluasi
dalam penyusunan Laporan Keuangan dari entitas
akuntansi;
5) merumuskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berupa Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6) merumuskan dan menginventarisasi permasalahan -
permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan
menyiapkan pertimbangan untuk pemecahan masalah;
7) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan bidang tugas;
8) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
9) mengkoordinir/membuat perjanjian kinerja (fakta
integritas);
10) memeriksa penilaian kerja bawahan di lingkungan Bidang
Akuntansi berdasarkan prestasi kerja yang dicapai sebagai
bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Bidang Akuntansi; dan
12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
1. KEPALA SUB BIDANG MONITORING, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
a. Kepala Sub Bidang Monitoring, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan mempunyai tugas monitoring dan rekonsiliasi
antara fisik Laporan Pertanggungjawaban fungsional dari
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran terhadap
Laporan pada Aplikasi Keuangan yang digunakan.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
24
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja / kegiatan Sub Bidang
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
2) menganalisis dan mempelajari ketentuan, Peraturan,
Kebijakan, dan Pedoman yang berhubungan dengan
bidang tugas;
3) merancang dan melakukan monitoring dan rekonsiliasi
atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran melalui SPJ Fungsional
Transaksi Akrual dengan Aplikasi Keuangan yang
digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
4) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan bidang tugas;
5) Menganalisis dan menginventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan
menyiapkan pertimbangan untuk pemecahan masalah;
6) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
7) Mengonsep penilaian kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan
prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8) Meyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
2. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN
EVALUASI
a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan evaluasi atas
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pembinaan
Akuntansi dan Evaluasi sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
2) merancang dan menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi
atas Laporan Keuangan yang disampaikan dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah agar menjadi baik;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
25
3) merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang
tugas;
4) menganalisis dan menginventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan
menyiapkan pertimbangan untuk pemecahan masalah;
5) menyusun laporan keuangan di luar dana APBD (BOS,
JKN);
6) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
7) mengonsep dan menyiapkan surat teguran kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban fungsional sesuai dengan
batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang
berlaku;
8) mengonsep penilaian kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi berdasarkan
prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan; dan
10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
3. KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
a. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai
tugas merancang dan menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan menyiapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pembukuan
dan Pelaporan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;
2) Merancang penyiapan bahan konsolidasi atas Laporan
Keuangan yang disampaikan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
3) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi internal
untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan bidang tugas;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
26
5) Menganalisis dan menginventarisasi permasalahan –
permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan
menyiapkan pertimbangan untuk pemecahan masalah;
6) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum
disampaikan kepada atasan;
7) Mengonsep penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan prestasi
kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);
8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
F. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
a. Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas
merumuskan, memeriksa dan melakukan pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
Inventarisasi Aset, Mutasi dan Dokumentasi Aset serta
Pengamanan Aset di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) merumuskan rencana dan progam Kerja di bidang
Pencatatan dan Pelaporan Aset sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) mengembangkan kegiatan koordinasi Penyelenggaraan
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di SKPD
lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
3) memeriksa dan mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang
Inventarisasi Aset, Mutasi dan Dokumentasi Aset serta
Pengamanan Aset sebagai bahan rumusan kebijakan;
4) memeriksa, mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan lingkup Inventarisasi Aset, Mutasi dan
Dokumentasi Aset serta Pengamanan Aset sebagai bahan
rumusan kebijakan;
5) memeriksa, mengkaji dan mengoreksi identifikasi Program
Pencatatan dan Pelaporan Aset sebagai bahan perumusan
kebijakan;
6) memeriksa dan mengkaji bahan kebijakan Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan di
bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset;
7) merumuskan penyusunan petunjuk teknis penggunaan aset
berdasarkan penetapan status yang dimaksudkan untuk
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
27
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
8) merumuskan pengaturan kegiatan inventarisasi dan
pencatatan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
9) merumuskan pengaturan penyimpanan, pengamanan dan
pemeliharaan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya;
10) menyelenggarakan tata usaha umum untuk mendukung
pelaksanaan tugas Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset;
11) memeriksa penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan prestasi
kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);
12) merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan;
13) mengkoordinir/membuat perjanjian kinerja (pakta
integritas);
14) melaksanakan pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan Program Bidang Pencatatan dan
Pelaporan Aset sebagai bahan Pertanggungjawaban kepada
atasan; dan
15) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
1. KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN
PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN
a. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pemeliharaan dan
Penghapusan mempunyai tugas menyusun, dan menganalisis
kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik
Daerah.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) Menyusun Rencana Teknis Operasional dan Progam kerja
di bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan
Penghapusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3) Memeriksa dan meneliti daftar usulan sebagai bahan
penyusunan kebutuhan, Pemeliharaan dan Penghapusan;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
28
4) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan,
Pemeliharaan dan Penghapusan;
5) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan
Harga Standar Barang dan Jasa;
6) mengonsep dan melaksanakan administrasi Analisa
Kebutuhan, Pemeliharaan dan Penghapusan;
7) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan kegiatan;
8) merancang bahan koordinasi dengan pihak lain dalam
rangka penilaian aset;
9) mengonsep penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan
Penghapusan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai
sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
10) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan
Penghapusan berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagai
bahan masukan bagi pimpinan;
11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan
Pertanggungjawaban kepada atasan; dan
12) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
pokok.
2. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN
PEMANFAATAN
a. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai
tugas menyusun, memeriksa dan meneliti data terkait dengan
pengamanan, penetapan status pengguna, mutasi,
pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah.
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) Menyusun Rencana Teknis Operasional dan Progam Kerja
di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan yang berkaitan
dengan Pengamanan, Penetapan Status Pengguna, Mutasi,
Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Memeriksa data sebagai penyusunan bahan Kebijakan
Penetapan Status Pengguna, Mutasi, Pemindahtanganan
dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
3) Memeriksa dan meneliti data usulan sebagai Penetapan
Status Pengguna, Mutasi, Pemindahtanganan, Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
29
4) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi penetapan Status Pengguna,
Mutasi, Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah;
5) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan Status Pengguna, Mutasi,
Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
6) Melakukan pengamanan administrasi menghimpun,
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen
bukti kepemilikan Tanah dan Kendaraan bermotor serta
surat berharga lainya secara tertib dan aman;
7) Melaksanakan pengamanan fisik yang meliputi:
pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar
batas, pemasangan tanda kepemilikan tanah;
8) Menyusun pengaturan penyimpanan, pengamanan dan
pemeliharaan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya;
9) Melaksanakan Inventarisasi dan Sensus, penarikan dan
pengamanan Barang Milik Daerah dalam rangka
penertiban aset berdasarkan peraturan yang berlaku;
10) Melaksanakan Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota
Palangka Raya secara bertahap disesuaikan dengan kondisi
Anggaran yang tersedia;
11) menyusun pengaturan kegiatan inventarisasi dan
pencatatan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
12) mengonsep penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Penanganan dan Pemanfaatan berdasarkan prestasi
kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);
13) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bidang Penanganan dan Pemanfaatan berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan;
14) Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan
Pertanggungjawaban kepada atasan; dan
15) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
3. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN
PELAPORAN
a. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai
tugas merancang, menyusun dan melaksanakan
penatausahaan dan pelaporan aset.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
30
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1) menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di
bidang Penatausahaan dan Pelaporan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) menyusun kebijakan tentang Tatacara dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3) penyusunan petunjuk teknis penggunaan aset berdasarkan
penetapan status yang dimaksudkan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
4) menyusun dan melaksanakan Rekonsiliasi dan Pengelolaan
dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
5) menyusun dan membuat Laporan Barang Milik Daerah;
6) merancang kegiatan dalam rangka peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM) bagi Pengelola Barang dan
Pengelola Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7) memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan
Penatausahaan dan pelaporan;
8) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penatausahaan dan
pelaporan;
9) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan Penatausahaan dan pelaporan;
10) menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan
Penatausahaan dan pelaporan;
11) mengonsep penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub
Bidang Penaausahaan dan Pelaporan berdasarkan prestasi
kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);
12) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub
Bidang Penatausahaan dan Pelaporan berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan;
13) melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Program Sub Bidang Penatausahaan dan
Pelaporan sebagai bahan Pertanggungjawaban kepada
atasan; dan
14) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
31
2. Personalia
Jumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 adalah sebanyak 52 orang yang dapat dikelompokkan menurut
golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :
TABEL LAPORAN UMUM
DATA PERSONALIA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA No NIP Nama Gelar Eselon Jurusan Jabatan
1 '196411211985031008 AKHMAD FORDIANSYAH S.H., M.A.P II-B S-2 MAGISTER ADMINISTRASI
PUBLIK
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
2 '197102251999022001 PROBODINI ARI SILVANINGRUM S.E III-B S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN KEPALA BIDANG AKUNTANSI
3 '197208021998031005 DWI PATMA SUSANTA S.E III-B S-1 EKONOMI AKUNTANSI KEPALA BIDANG ANGGARAN
4 '197212132000031006 NANANG NOOR ASLAM S.E., M.A.P III-B S-2 MAGISTER ADMINISTRASI
PUBLIK (M.AP)
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
5 '196808061989031014 YONELI SE, M.Si III-B S-2 SAINS MANAJEMEN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
6 '196403081990112001 ABSIAH S.E III-A S1-MANAJEMEN SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
7 '196006251988032003 NELLY ISAI IV-A TATA BUKU KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
8 '196601242006041009 YUNUS Non Eselon IPA PENGADMINISTRASIAN SARANA DAN PRASARANA
9 '197112272003122002 RAHIMAH Non Eselon ADMINISTRASI PERKANTORAN PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
10 '198409092003121011 AHMAD FADLIANOR ELMI Non Eselon IPA BENDAHARA PENGELUARAN PPKAD
11 '198503062007012001 SITI SABARIYAH S.E Non Eselon S-1 MANAJEMEN PENATA LAPORAN KEUANGAN
12 '198504242010012011 YULIANA S.E Non Eselon S-2 MANAJEMEN BENDAHARA PENGELUARAN BPKAD
13 '197906182010011007 HENDRA S.Kom Non Eselon S-1 SISTEM INFORMASI Pengelola Bahan Perencanaan
14 '198008202000031003 ILMI S.Sos IV-A S-1 ILMU PEMERINTAHAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
PROGRAM
15 '196402291984082002 IDA S.E IV-A S-1 EKONOMI KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16 '197304152006041004 KOBOTA S.Sos Non Eselon S-1 SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI
NEGARA
PENGELOLA SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
17 '197506251999022001 YUANA A.Md Non Eselon D III- MANAJEMEN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
18 '196809031988032004 PRAFTI S.Sos IV-A S-1 ILMU SOSIAL KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN
DAN PENGHAPUSAN
19 '197608292003122003 ENDANG RUMIATI Non Eselon PEMROGRAMAN APLIKASI PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
20 '196906041992031012 RAHMAD JAYA A.Md IV-A D-III ADMINISTRASI KEUANGAN KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN
21 '197506172010011010 EDI SURANTA S.E Non Eselon S 1 MANAJEMEN PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
32
22 '198207242010012003 YULI MAISYARAH Non Eselon SMK PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
23 '196706171993032007 PARIS A.Md Non Eselon D III AKUNTANSI PENGOLAH DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN
24 '197003041993031005 FRANS TATANG Non Eselon IPS PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
25 '198211172010011013 RUSLI FRANKA S.E IV-A S-1 MANAJEMEN KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG
26 '198410022006042007 OKMAYASIE SE, M.Si Non Eselon S-2 MANAJEMEN PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH
27 '198410182011011010 AHMAD FAHRAMI SH Non Eselon S-1 HUKUM ANALISIS PERBENDAHARAAN
28 '196507061993032003 ROSTINALING IV-A S-1 EKONOMI MAN.PERUSAHAAN KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG
29 '196805281993082002 LAMUS S.Sos Non Eselon S-1 SOSIAL PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN
30 '197203121993032010 DEWI MARLINE S.Sos Non Eselon S-1 SOSIAL PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN
31 '197703032000032004 CHRISTINE MIMILONA MAXIMOVA S.E Non Eselon S-1 EKONOMI AKUTANSI PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN
32 '197911182005012011 FARIDA RAHAYU S.E Non Eselon D-II ILMU PENDIDIKAN PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN
33 '197912162000031002 UNTUNG SUTRISNO S.Sos, M.A.P IV-A S-2 ADMINISTRASI PUBLIK KEPALA SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH
34 '198509082010012010 IRMA RIANTI S.E Non Eselon S-1 AKUNTANSI PENGOLAH LAPORAN POSISI KAS HARIAN DAN REKONSILIASI
BANK
35 '197407051993032003 TRI RAHAYULI S.E.,M.M IV-A MEGISTER MANAJEMEN KEPALA SUB BIDANG MONITORING PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
36 '198012152003122007 HERISIDA A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI
37 '196102061986031021 SUYIDNO S.Sos IV-A S-1 ILMU SOSIAL KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN EVALUASI
38 '198708202011012025 NOOR RIZCA A.Md Non Eselon D-III MANAJEMEN INFORMATIKA PENGOLAH DATA SISTIM AKUNTANSI
39 '196004061987031014 SISWANTO Non Eselon TATA NIAGA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
40 '197609012009042004 WIDIA NINGSIH A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
41 '198011112011012010 NURASIAH SARASWATI
WIDYANINGRUM
S.E, Ak IV-A S-1 EKONOMI AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
42 '197905092010011003 FAHRONI S.Kom IV-A S-1 TEKNIK INFORMATIKA KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
43 '197910052011012011 KUMI INDANG INARA A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGELOLA DATA REKONSILIASI PERSEDIAAN
44 '198607242011012016 DIANA AULIA HINDAYANI A.Md Non Eselon AKUNTANSI PENGELOLA DATA REKONSILIASI BMD
45 '196908062006042012 NURHAMIDAH S.E Non Eselon S-1 MANAJEMEN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
46 '197303251999021002 MULDIANTO A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET TIDAK BERGERAK
47 '197601182011011002 YAN FREDRIK S.E Non Eselon S-1 MANAJEMEN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
48 '198510302011012023 PAGIT IVANA TARIGAN S.E IV-A S-1 EKONOMI AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
33
49 '198601022010011006 ANDIKA YUDIVERDI PURBA S.E.,M.Si Non Eselon S-2 MAGISTER SAINS MANAJEMEN PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET TIDAK BERGERAK
50 '197302232006041006 EDWIN SUANG S.E Non Eselon S-1 AKUNTANSI PENATA LAPORAN KEUANGAN
51 '198008192011012009 KRISTINNELIE S.T Non Eselon S-1 TEKNIK INFORMATIKA PENGELOLA DATA ANGGARAN
52 '198611142010012013 NOPERIANTIE S.E.,M.M IV-A MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBD
53 '197812032011012007 SELVIA RODIANA S.H IV-A S-1 ILMU HUKUM KEPALA SUB BIDANG PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
3. ISU STRATEGIS
Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan
ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi,
misi kepala daerah.
Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja SKPD dalam
pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang
disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra
Kementerian/ Lembaga/ Renstra SKPD provinsi
Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan
yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2013 - 2018.
Adapun Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya selama ini adalah:
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud secara menyeluruh meliputi perencanaan, penyusunan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban APBD yang perlu penguatan melalui regulasi baik Peraturan Daerah Maupun Paraturan dan Keputusan Walikota Palangka
Raya yang mengatur hal tersebut diatas guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 34
E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah ini menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 –
2018 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing
kegiatan tahun 2018 yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Adapun sistimatika penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan
hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 35
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 36
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 mengacu pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
A. PERENCANAAN STRATEGIS SKPD
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan
Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya
yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang ditetapkan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018. Penetapan
jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban
Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dibuat pada
masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
daerah akan menjadi akuntabel.
RENSTRA SKPD Badan Pengelola Keuangan Dearah Tahun 2013 –
2018 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai
upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara
pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan
secara efektif dan efisien.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan nasional, Kota Palangka Raya menetapkan rencana
strategis tahun 2013 – 2018 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan,
program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam
pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi
serta tujuan strategis Kota Palangkaraya
Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palangkaraya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses
penyusunan RPJMD Kota Palangkaraya Tahun 2013 - 2018 dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangkaraya merupakan hasil
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 37
kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palangkaraya dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka
Raya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan
dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa
kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis
tersebut telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA SKPD Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Visi
Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kota Palangka Raya
hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses
refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh
seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah adalah :
“TERWUJUDNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”
Dari pernyataan visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai
berikut:
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pernyataan visi pengelolaan keuangan daerah yang Transparan
dan Akuntabel artinya bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota
Palangka Raya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab
sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan
daerah dalam rangka mendukung Kota Palangka Raya sebagai “KOTA
PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA BERKUALITAS, TERTATA
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 38
Transparansi seperti yang digunakan dalam
istilah politik berarti keterbukaan dan
pertanggungjawaban. Istilah ini adalah
perpanjangan metafor dari arti yang
digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah
obyek transparan adalah obyek yang bisa
dilihat tembus. Aturan dan prosedur
transparan biasanya diberlakukan untuk
membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi
korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa,
bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila
undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan,
semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan
pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.
Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin
accomptare (mempertanggungjawabkan)
bentuk kata dasar computare
(memperhitungkan) yang juga berasal dari
kata putare (mengadakan perhitungan).
Akuntabilitas (accountability) secara
harfiah dapat diartikan sebagai
"pertanggungjawaban". Berdasarkan
lampiran Instruksi Presiden Republik
Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan
kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung Visi Kota
Palangkaraya yaitu sebagai kota “PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA
BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI
FALSAFAH BUDAYA BETANG”.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 39
2. Misi
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak
untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib
dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Badan Pengelola
Keungan dan Aset Daerah adalah :
MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN BERSIH
(GOOD AND CLEAN GOVERNANCE)
Dengan Melakukan:
1. Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur
3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
4. Peningkatan koordinasi dan pengembangan inovasi kerja.
5. Efektifitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan
aset sesuai SAP
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai
karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam
kehidupan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya yang harus dikembangkan, adalah:
1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan
organisasi dengansenantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai
tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak
tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan
keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta
senantiasa menjaga kebersihan hati.
Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka
Raya dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dapat
tercapai.
3. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Pengelola Keuangan
Daerah menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan
Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 40
pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang
waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Tujuan
Tujuan Pengelolaan Keuangan :
b. Sasaran
Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan.
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi.
Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.
Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan tahun 2013
sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat
menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-
unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak
harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan
gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
mendatang.
Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur
dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari
proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh
karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan
dapat diukur.
Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palangka raya adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah”
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 41
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya
Akuntabilitas dan
Transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan
Mewujudkan
Akuntabilitas yang Baik
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan
Opini Pengelolaan Laporan
Keuangan Daerah
4. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk
memperkuat akuntabilitas
dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di
Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku
penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja
Utama.
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan
tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari
seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang
baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk
setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah
indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya
masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I)
adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat
lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja
pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator
keluaran (output).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 42
Keputusan Kepala BPKAD Kota Palangka Raya tersebut
merupakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan
sebelumnya, sebagai upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah
khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka
Raya menuju arah yang lebih baik, dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi
keberhasilan organisasi. Adapun penetapan Revisi Indikator Kinerja
Utama beserta formulasi perhitungan dan target yang ditetapkan setiap
tahunnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya sebagai tindak lanjut hasil Reviu Renstra BPKAD Kota
Palangka Raya.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 43
Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPKAD KOTA PALANGKARAYA
Sumber Data: BPKAD Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SAT
PENJELASAN
PROGRAM /
KEGIATAN KET. ALASAN FORMULASI /
RUMUS
PERITUNGAN
SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mewujudkan
Akuntabilitas yang baik
dalam
penyelenggarakan
pemerintahan
Opini Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini Sesuai Pemendagri 86
/2017 ttg Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Hasil Opini
BPK
Laporan Hasil
Pemeriksaan
BPK
Program
Peningkatan &
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 44
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2018. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Jumlah
regulasi Raya telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2018
5. Perjanajian Kinerja
Perjanjian Kinerja
merupakan tekad dan janji
yang sangat perlu dilakukan
oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana
proses yang akan
memberikan perspektif
mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah menetapkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKARAYA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Mewujudkan
Akuntabilitas yang
baik dalam
penyelenggarakan
pemerintahan
Mewujudkan
Akuntabilitas yang
baik dalam
penyelenggarakan
pemerintahan
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Opini
Tersediannya regulasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah (perda / Perkada)
6 Regulasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 45
No Program Anggaran (Rp)
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
9.079.987,896,-
2 Program administrasi perkantoran 3.198.243.324,54
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 394.940.000,00
4 Program peningkatan disiplin aparatur 112.000.000,00
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 74.280.000,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
721.876.198,00
Jumlah 13,581,327,418.54
Sumber Data : BPKAD 2018
B. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja Tahun 2018 merupakan komitmen seluruh unsur
Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah untuk memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.
Dokumen ini memuat 6 Program dengan 76 kegiatan indikator kinerja sasaran.
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis
mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya
tujuan / sasaran.
Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
PENETAPAN KINERJA
No. Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
Program /
Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Mewujudkan
Akuntabilitas
yang baik
dalam
penyelenggara
kan
pemerintahan
Opini Pengelolaan
Keuangan Daerah WTP Program
Peningkatan &
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
13,581,327,418.54
Tersediannya regulasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah (perda /
Perkada)
6
Regulasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 46
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan
untuk menjawab atas mandat yang diberikan
kepada pengemban amanat, sedangkan
kinerja diartikan sebagai prestasi kerja
pengemban amanat atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya. Sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan Kapala
LAN No. 239 / IX / 6 / 8 / 2003 Tahun 2003
tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan MenPAN dan
RB No. 29 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja
sasaran strategis.
LAKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran,
sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator
kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran
kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat
keberhasilannya.
Dalam rangka mengetahui kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya perlu adanya penilaian atau evaluasi kinerja Tahun
2018. Penilaian kinerja ini dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan
indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan
impact (dampak).
Pada pengukuran kinerja kali ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan
indicator benefit dan impact diukur sebatas apabila adanya data yang mendukung.
Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan piranti formulir
RS (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kinerja Tahunan) PKK (Pengukuran Kinerja
Kegiatan) dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya menetapkan katagorisasi pencapaian
kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori
sebagai berikut :
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 47
Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian
I Lebih dari 100 % Sangat Berhasil
II 91 % sampai 100 % Berhasil
III 81 % sampai 90 % Cukup Berhasil
IV Kurang dari 81 % Kurang Berhasil
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan
instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mengkaji ulang Renstra dan IKU BPKAD,
sehingga mengalami perubahan.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palangka Raya juga melakukan reviu terhadap Indikator
Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 menunjukan hasil
sebagai berikut
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
Keterangan
Meningkatnya dan Berkembangnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Opini Pengelolaan
Keuangan Daerah Opini WTP %
Masih dalam proses
pemeriksaan BPK RI
Sumber Data : BPKAD
Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada “Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Secara umum Badan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 48
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya masih dalam proses
pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah sehingga belum dapat
kami sajikan. Namun secara umum target dari indikator kinerja utama dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018 dapat
dipertanggungjawabkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
dan aset daerah Kota Palangka Raya kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan
Tengah, penyampaian laporan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018,
dimana batas waktu penyerahan laporan dimaksud sesuai dengan Permendagri
adalah tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran selesai.
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada “Tersediannya
regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah (perda / Perkada)” dapat tercapai ini berarti
bahwa tugas yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Palangka Raya melalui bidang-
bidang satuan organisasi telah melaksanakan tugas fungsinya dengan baik.
Pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka
pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja
dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan
input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat
efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit
yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau
dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja
(performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun
strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targer jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja
yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan
realisasi pada indikator sasaran dari indikator kinerja, analisis pencapaian kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 49
dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai
berikut :
Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah
No
Indikat
or
Kinerja
Satu
an
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2018
(Akhir Renstra)
Targ
et
Realis
asi %
Targ
et
Realisa
si % Target
Realisasi
(sd 2018) %
1. Opini
Pengelol
aan
Keuanga
n Daerah
Opini WTP WTP 100
%
WTP - % WTP - -
Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran -
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam
peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum
dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan
dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan
keuangan BLUD.
Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD
sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka
penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa
APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public
accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana
pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 50
dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya
secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan
kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat
memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan
dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik
hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau
sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.
Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi
acuan adalah adanya sisdur pengelolaan keuangan yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan pasal 330, dimuat ayat-ayat
sebagai berikut:
1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan
peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah;
3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan
akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
4. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara
penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara
pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8),
Pasal 211 ayat (3), Pasal 194, dan Pasal 226.
Selain adanya Sistem dan Prosedur yang mendukung pencapaian target
kinerja ketepatan waktu penyampaian APBD, adanya Sistem Informasi Manajemen
Pengelolaan Keuangan (SIMDA-Keuangan) juga membantu mempercepat proses
penyusunan APBD Kota Palangka Raya.
BPKAD Kota Palangka Raya selalu melakukan evaluasi dan monitoring
atas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palangka Raya, terutama yang berkaitan
dengan kode rekeningan program / kegiatan dan Kode Rekening Belanja yang
dipakai oleh SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Untuk itu
disusunlah Srandar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota
Palangka Raya sebagai salah satu pedoman umum dalam penyusunan dang
penatausahaan keuangan daerah.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kota Palangka Raya telah
melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP)
dalam hal penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 51
yang dilakukan selama penyusunan RAPBD, Penatausahaan APBD sampai dengan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun berjalan.
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018
Target Realisasi %
1. Opini Pengelolaan Keuangan
Daerah Opini WTP - -%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2018 untuk
sementara bahwa capaian atas target indikator kinerja utama adalah 50 %, hal ini
disebabkan akibat pemenuhan atas indikator ke dua masih dalam tahap proses
pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, namun untuk indikator
program telah tercapai dengan diserahkannya Laporan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya tepat waktu.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1. Opini Pengelolaan
Keuangan Daerah Opini WTP WTP 100% WTP - -%
Rata-rata Kinerja 100%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan pada tahun anggaran 2017
dan tahun anggaran 2018 untuk sementara bahwa capaian atas target indikator kinerja
utama pada pemenuhan atas indikator pertama pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat
terpenuhi melampai target namun untuk indikator ke dua belum dapat disimpulkan
karena data tahun 2018 belum tersedia.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
No Indikator
Kinerja
Satu
an
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
(Akhir Renstra)
Target Realis
asi % Target
Realis
asi % Target
Realisa
si %
1. Opini
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Opi
ni WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP - -
Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran 1 100% 100% 50%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 52
Berdasarkan data di atas maka target regulasi yang ditetapkan dapat dicapai,
sedangkan untuk WTP yang ditetapkan belum dapat disajikan karena masih dalam
proses pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Berdasarkan
perhitungan yang telah kami utarakan di atas melalui perhitungan, diperoleh
kesimpulan bahwa untuk Indikator Kinerja Utama masih belum bisa tersaji secara
utuh mengingat salah satu indikator masih dalam tahap proses penilaian namun
secara keseluruhan diambil kesimpulan sementara bahwa pencapaian target adalah
50 %.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah, untuk
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya dan berkembangnya sistem
pengelolaan keuangan daerah dibebani anggaran sebesar Rp. 9,079,987,896.00
dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 8,057,034,018.00 (88.73%). Program ini
terbagi dalam (tujuh) kegiatan utama, yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah Tentang Penjabaran
Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Laporan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menunjang dari
pencapaian indikator program yaitu : penyampaian Laporan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya secara tepat waktu.
Tabel capaian Indikator Program
No Program Indikator
Program Formula Target Realisasi
Capaian
1. Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolan
Keuangan Daerah
Tersedianya
Perda/Perkada
APBD Kota
Palangka Raya
Jumlah Regulasi
yang
dikeluarkan /
Tahun N x 100%
6
Regulasi
21
Regulasi
> 100%
Laporan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Pemerintah
Kota Palangka
Raya
Waktu
Penyampaian
Laporan
Keuangan dan
Aset
Pemerintah
Kota Palangka
Raya
< 31
Maret
27 Maret Tepat
waktu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 53
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang
Telah Dilakukan
a) Faktor-faktor Pendukung adalah sebagai berikut :
1) Peraturan perundangan yang bersifat dinamis sehingga perlu
pengembangan;
2) Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan SOPD
3) Adanya kepentingan bersama terhadap ketepatan waktu pengesahan
anggaran
4) Adanya SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Pengelolaan
Keuangan
b) Faktor-faktor Penghambat adalah sebagai berikut:
1) Belum terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif
2) SIMDA belum terhubung secara online ke seluruh SOPD
c) Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan RKPD, dan KUA – PPAS perlu waktu yang lebih awal
dibanding tahun ini supaya cukup waktu untuk pembahasan, evaluasi dan
penyempurnaan;
2) Perlu diberikan kesamaan presepsi mengenai indikator kinerja, output,
outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang
ditetapkan antara eksekutif dan legislatif;
3) Perlu adanya kebijakan dari Walikota Palangka Raya terhadap seluruh
SOPD agar penyampaian Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya tepat pada waktunya.
4) Perlunya system online dalam penyampaian RKA – SOPD agar dapat
lebih cepat diketahui setiap perubahan penyusunan anggaran SOPD.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Jika merunut kepada jumlah kucuran dana yang diberikan untuk tiap tahun
anggaran, maka akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik belanja tidak
langsung maupun belanja langsung yang diberikan untuk menopang kinerja BPKAD
Kota Palangka Raya sebagai mana tabel di bawah ini :
Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018
26.575.187.886.63 27.180.169.077,61 27.022.374.365,54
Sumber data : LRA BPKAD Kota Palangka Raya.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 54
Dengan jumlah 53 orang ASN dan 42 orang PTT yang 80 % latar belakang
disiplin ilmunya adalah manajemen dan Ekonomi, maka pengelolaan sumber daya
manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang
mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan
indikator kinerja utama harus benar benar diperhitungkan. Namun penurunan anggaran
yang diberikan tidak membuat kinerja ASN BPKAD Kota Palangka Raya menurun, hal
ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan BPKAD Kota Palangka Raya dalam
memenuhi target indikator kinerja utama, dengan demikian penambahan dan
pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun
sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja. Ini berarti efisiensi penggunaan
khususnya sumber daya manusi di BPKAD tidak terpengaruh dengan efisiensi sumber
daya anggaran.
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan
regulasi, untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2 (Meningkatnya
penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan) dibebani anggaran sebesar Rp.
9,079,987,896.00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 8,057,034,018.00 (88.73%).
Program ini didukung oleh 50 kegiatan dimana masing masing bidang pada BPKAD
memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian
target kinerja BPKAD. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari
sekretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat
nadi administrasi seacara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada
masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama
BPKAD Kota Palangka Raya sehingga penyampaian Laporan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya dapat tepat waktu.
B. REALISASI ANGGARAN
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka
Raya DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya dengan total nilai Belanja Langsung
adalah sebesar Rp. 27.022.374.365,54 dengan realisasi
Tahun 2018 sebesar Rp. 24.928.745.531,00 (92,25%) dengan demikian dapat dikatakan
tahun 2018 penyerapan realisasi anggaran BPKAD khusunya untuk dapat diaktegorikan
Baik.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 55
Sedangkan apabila dilihat berdasarkan pagu anggaran tahun 2018 dapat
dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 3.21
Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 per Sasaran
BPKAD Kota Palangka Raya
No Program
Pagu Realisasi Capaian Rata-
rata Kinerja
(%)
1 Administrasi Perkantoran 3.198.243.324 2.651.879.503 82,92
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
394.940.000 276.491.300 70
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 112.000.000 104.805.000 93,58
3 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
74.280.000 64.180.000 86,40
4 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelapporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
721.876.198 546.717.010 75,74
5 Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
9.079.987.896 8.057.034.018 88,73
Jumlah 13.581.327.418 11.701.106.831 86,16
Sumber : LRA BPKAD
Dari tabel diatas dapat diketahui serapan anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018, masih dibawah nilai
90 %. Namun realisasi anggaran dimaksud belum tentu menggambarkan bahwa
efektifitas BPKAD rendah, dikarenakan banyak anggaran yang tidak terserap
seluruhnya namun capaian kinerjanya sudah baik.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, dapat diketahui dari
capaian kinerja anggaran Belanja Langsung yang digunakan pada tahun 2018.
Adapun rincian dan analisis capaian kinerja atas Pelayanan Administrasi
Perkantoran adalah sebagai berikut :
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 56
11 Sasaran :
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja SOPD
dan pelayanan publik
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian
sasaran ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi kantor dan sarana pendukung
yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.198.243.324 2.651.879.503,00 82,92
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.799.000 9.575.000 88,67
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,
Listrik, Telp, dan Speedy Internet
259.920.000 163.564.861 62,93
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
20.580.000 19.464.132 94,58
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.377.515.000 1.165.324.000 84,60
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 76.556.000 76.556.000 100
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.542.000 74.542.000 100
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.668.400 99.668.000 100
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
34.000.000 18.000.000 52,94
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 37.000.000 8.584.000 23,20
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
496.163.549 442.428.230 89,17
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
100.000.000 13.850.000 13,95
12 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 75.000.000 75.000.000 100
13 Penyediaan Jasa Publikasi Media 141.000.000 101.550.000 72,02
14 Kegiatan Pengelolaan Arsip/ Dokumen SKPD 50.000.000 49.000.000 96,60
15 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa
Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
38.729.375 37.413.280 96,60
16 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka
Raya
306.770.000 297.260.000 96,60
Rata-rata Capaian 82,92
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai capaian indikator kinerja sasaran
Administrasi Perkantoran adalah sebesar 82,92%.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 57
22 Sasaran :
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan pencapaian
sasaran ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam
rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
394.940.000 276.491.300 70,01
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 54.000.000 52.350.000 96,94
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
33.020.000 16.700.000 50,58
3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
258.100.000 169.476.600 65,66
5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
49.820.000 37.964.700 76,20
Rata-rata Capaian 70,01
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 70,01 %
33 Sasaran :
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Peningkatan Disiplin Aparatur untuk lebih memberikan stimulan kepada para ASN dan
PTT agar dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas yang menjadi
tanggungjawab masing-masing.
Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan
pencapaian sasaran ini adalah tersedianya pemenuhan pakaian dinas sebagai salah satu
cermin atas ketertiban dan kedisiplinan aparatur yang dimulai dari kerapian dan
kelengkapan atribut.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
112.000.000 104.805.000 93,58
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
112.000.000 104.805.000 93,58
Rata-rata Capaian 93,58
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 93,58 %
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 58
44 Sasaran :
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menggerakkan kinerja SOPD dan
pelayanan publik
Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan
pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal dan Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya aparatur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
74.280.000 64.180.000 86,80
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
74.280.000 64.180.000 86,80
Rata-rata Capaian 86,80
Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 4 dengan realisasi rata-rata
indikator kinerja anggaran mencapai 86,80%
55
Sasaran :
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditujukan
untuk membangun suatu sistem kerja yang terencana dan dapat diukur setiap waktu.
Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan
pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya perencanaan,
panatausahaan dan pelaporan keuangan dan fisik kegiatan BPKAD Kota Palangka
Raya. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
721.876.198 546.717.010 75.74
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
356.690.048 251.591.500 70,54
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 125.701.150 125.320.150 99,70
3 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 239.485.000 169.805.360 70,90
Rata-rata Capaian 75.74
Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 5 dengan realisasi rata-rata
indikator kinerja anggaran mencapai 75,74%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 60
66
Sasaran :
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah melalui ketersediaan regulasi dan opini pengelolaan keuangan daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
9.079.987.896 8.057.034.018 88,73
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyusunan Standar Satuan Harga 149.513.500 148.730.500 99,48
2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 112.359.000. 112.206.250 99,86
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 314.480.000 196.642.159 62,53
4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 191.057.580 118.457.500 62
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 225.714.000 209.644.700 92,88
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 177.230.000 125.110.300 70,59
7 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 86.953500 86.698.000 99,71
8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 54.820.800 54.660.800 99,71
9 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 933.209.328 800.808.286 85,81
10 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 633.500.000 501.872.786 79,22
11 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 94.579.400 81.432.000 86,10
12 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 691.290.220 672.518.000 97,28
13 Penerbitan SP2D 351.800.000 344.212.750 97,84
14 Rekonsiliasi Belanja Daerah 120.700.000 120.285.260 99,66
15 Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD 85.023.000 84.864.044 99,81
16 Implementasi Program Aplikasi Gaji 141.780.000 141.770.200 99,99
17 Laporan RTH/DTH 28.223.900 28.223.900 100
18 Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah 342.972.550 328.722.399 95,85
19 Penyelenggaraan Register SP2D 71.376.159 71.372.250 99,99
20 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat 192.998.205 192.944.642 99,97
21 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 36.449.000 36.449.000 100
22 Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA 21.796.250 21.796.250 100
23 Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD 75.770.000 74.253.000 98
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 61
24 Pelayanan Gaji PNS SKPD 39.864.200 39.864.200 100
25 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 193.476.304 130.692.250 67,55
26 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya 254.115.050 225.928.850 88,91
27 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya 419.331.350 401.945.150 95,85
28 Inventarisasi Barang Milik Daerah 51.157.000 51.054.250 99,80
29 Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD 282.495.600 258.309.800 91,44
30 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.344.400 109.048.800 98,83
31 Penyusunan RKBMD dan DKBMD 76.606.400 76.606.400 100
32 Kegiatan Appraisal BMD 162.823.200 60.509.200 37,16
33 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Palangka Raya 157.053.500 148.366.000 94,47
34 Rekonsiliasi Hutang 47.535.000 30.811.723 64,82
35 Pengendalian Anggaran 179.088.000 167.292.700 93.41
36 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 621.323.000 591.840.800 95,25
37 Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya 289.828.200 279.736.900 96,52
38 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 85.087.500 84.919.500 99,80
39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 37.513.100 34.665.900 92,41
40 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 54.749.000 54.425.000 99,41
41 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 75.040.000 72.437.209 96,53
42 Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 71.309.800 71.269000 99,94
43 Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 99.638.400 99.572.000 99,93
44 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 50.800.000 47.797.500 94,09
45 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD 104.812.500 103.711.200 98,95
46 Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah 66.500.000 66.500.000 100
47 Penatausahaan Dana Perimbangan 192.000.000 161.644.210 84,19
48 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota P. Raya 146.400.000 88.240.500 60,27
49 Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan 31.000.000 0 0
50 Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (CM SPAN)
46.500.000. 46.170.000 99,29
Rata-rata Capaian 88,73
Berdasarkan tabel diatas realisasi rata-rata indikator kinerja dari 50 kegiatan anggaran rata-rata prosentase pencapaiannya adalah
sebesar 88,73%.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 62
BAB IV
PENUTUP Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2018 ini
merupakan pertanggung
jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah
yang baik (Good Governance)
dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya Tahun
2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dimasa-masa kedepan BPKAD akan melakukan penguatan dan peningkatan
Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Profesional, Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya perbaikan sistem
capaian dan pelaporan di kemudian hari.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya kepada pihak-pihak
terkait baik sebagai stakeholders ataupun Pihak lain yang telah mengambil bagian
dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Palangka Raya.
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun
anggaran 2018 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2013 –
2018, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
2018.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 63
Secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya sudah baik, walaupun jika dilihat dari segi realisasi serapan
anggaran masih belum memenuhi target namun tidak begitu berpengaruh terhadap
kinerja Badan Pengelola Keuiangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
Terpenuhinya indikator kinerja utama adalah tolok ukur untuk mengetahui tingkat
keberhasilan organisasi yang dicapai. Dengan demikian kinerja instansi pemerintah
khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai konsekuensi atas pelaksanaan
anggaran belanja daerah yang diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya.
B. Langkah-langka Dimasa Yang Akan Datang
Bercermin dari hasil kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 maka kedepan perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemberian reward dan punishment kepada ASN sebagai stimulan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung tercapainya tujuan
utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
2. Melakukan evaluasi secara periodik sebagai upaya kontrol terhadap percepatan
serapan anggaran dan pemenuhan target kinerja individu dalam rangka
pencapaian indikator kinerja utama;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN melalui keikutsertaan terhadap
pelatihan maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan indikator kinerja
utama maupun indikator kinerja individu;
4. Penguatan instrumen kerja melaui penataan pedoman dan acuan baku kerja
berupa Standar Operasional Prosedur agar pemenuhan target kinerja dapat
berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Palangka Raya, 31 Maret 2019
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya
ABSIAH, SE.
Pembina
NIP. 19640308 199011 2 001
Top Related