PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET...
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET...
NOMOR POS :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
NAMA POS :
PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 16 Tahun Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda
tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD
Mengetahui tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Memiliki kemampuan pemrosesan komputer/laptop
Kemampuan untuk melakukan Evaluasi dan memahami Dasar Hukumnya
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali DISAHKAN OLEH
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068
:
KUALIFIKASI PELAKSANA
Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup/Ranperwali
tentang Penjabaran APBD , Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.
PERINGATAN
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan kami selalu
mengingatkan kepada Kab/Kota untuk menyampaikan Ranperda tentang
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
KETERKAITAN
Tim Teknis dan Tim Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota
Jaringan internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Kalkulator
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Printer
Buku Ranperda tentang APBD, Peubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
Peraturan Perundang-Undangan
Mengetahui tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Memiliki kemampuan pemrosesan komputer/laptop
Kemampuan untuk melakukan Evaluasi dan memahami Dasar Hukumnya
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068
KUALIFIKASI PELAKSANA
Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup/Ranperwali
tentang Penjabaran APBD , Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.
Jaringan internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Kalkulator
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Printer
Buku Ranperda tentang APBD, Peubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
Peraturan Perundang-Undangan
BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS
APD
TIM KEBIJAKAN
APD
TAPD
KAB/KOTA
BIRO HUKUM
DAN HAM
SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Gubernur Bali Bersurat kepada
Bupati/Walikota agar
menyampaikan Ranperda tentang
APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan menyampaikan
Ranperbup/Ranperwali tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
dokumen 1 hari surat peringatan
2 Bupati/Walikota bersurat kepada
Gubernur Bali tentang penyampaian
Ranperda tentang APBD, Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban
APBD dan membawa buku
Ranperbup/Ranperwali tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APD
dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada
Gubernur Bali untuk dievaluasi
buku 1 hari surat permohonan
3 Gubernur Bali menyampaikan
Ranperda tentang APBD, Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban
APBD dan Ranperbup/Ranperwali
tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada BPKAD untuk
dilakukan pencermatan atas
kelengkapan administrasinya
buku 1 hari draf SK Gubernur
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS
APD
TIM KEBIJAKAN
APD
TAPD
KAB/KOTA
BIRO HUKUM
DAN HAM
SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
4 BPKAD melakukan pencermatan
atas kelengkapan administrasi
Ranperda Evaluasi Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Ranperbup/Ranperwali
tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
dokumen 15 menit tanda terima
kelengkapan
dokumen
5 Apabila sudah lengkap BPKAD
menyampaikan buku Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban APBD dan
mengirim buku
Ranperbup/Ranperwali tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APD
dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada TAPD
Provinsi Bali
buku 1 hari draf SK Gubernur
6 TAPD Provinsi Bali melakukan
pencermatan terhadap Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban APBD dan
Ranperbup/Ranperwali tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APD
dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
buku 3 hari draf SK Gubernur
BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS
APD
TIM KEBIJAKAN
APD
TAPD
KAB/KOTA
BIRO HUKUM
DAN HAM
SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
7 BPKAD membuat draf SK Gubernur
Ranperda tentang APBD, Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Ranperbup/Ranperwali tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APBD
dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
dokumen 3 hari draf SK Gubernur
8 BPKAD membuat surat undangan
kepada TAPD Provinsi Bali terkait
dengan rapat teknis Evaluasi
Ranperda tentang APBD, Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban
APBD dan Ranperbup/Ranperwali
tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
dokumen 1 hari surat undagan
9 BPKAD melaksanakan rapat teknis
bersama TAPD Provinsi Bali
dokumen 2 jam draf SK Gubernur
10 BPKAD Membuat surat undangan
kepada TAPD Provinsi Bali dan TAPD
Kab/Kota terkait dengan rapat
kebijakan Evaluasi Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Ranperbup/Ranperwali
tentang Penjabaran APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
dokumen 1 hari surat undangan
BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS
APD
TIM KEBIJAKAN
APD
TAPD
KAB/KOTA
BIRO HUKUM
DAN HAM
SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
11 TAPD Provinsi Bali melaksanakan
rapat kebijakan bersama dengan
TAPD Kab/Kota
dokumen 2 jam draf SK Gubernur
12 BPKAD membuat resume dan
menyiapkan draf SK yang sudah
dibahas untuk kemudian diajukan
ke Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Baliuntuk mendapatkan
Nomor SK Evaluasi Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban APBD
dokumen 1 hari draf SK Gubernur
13 Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Bali menyampaikan
kembali draf SK Evaluasi Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban APBD yang
sudah berisi Nomor kepada BPKAD
untuk dikoreksi apabila ada koreksi
dari Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Bali
dokumen 1 hari draf SK Gubernur
14 BPKAD menindak lanjuti draf SK
Evaluasi Ranperda tentang APBD,
Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban APBD yang
sudah dikoreksi oleh Biro Hukum
dan HAM Setda Provinsi Bali
dokumen 1 hari draf SK Gubernur
BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS
APD
TIM KEBIJAKAN
APD
TAPD
KAB/KOTA
BIRO HUKUM
DAN HAM
SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
15 BPKAD mengajukan Kembali draf SK
Evaluasi Ranperda tentang APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang sudah diperbaiki untuk
kemudian mendapatkan tanda
tangan dari Gubernur Bali
dokumen 1 jam draf SK Gubernur
16 Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Bali mengajukan draf SK
Evaluasi Ranperda tentang APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Gubernur Bali
dokumen 1 hari draf SK Gubernur
17 SK Evaluasi Ranperda tentang APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang sudah ditanda tangani
Gubernur Bali, diteruskan kepada
Sekda Provinsi Bali
dokumen 1 hari SK Gubernur
18 Sekda Provinsi Bali meneruskan SK
Evaluasi Ranperda tentang APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang sudah di tanda tangani
oleh Gubernur Bali kepada Biro
Hukum Setda Proivinsi Bali
dokumen 1 hari SK Gubernur
BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS
APD
TIM KEBIJAKAN
APD
TAPD
KAB/KOTA
BIRO HUKUM
DAN HAM
SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
19 Biro Hukum Setda Provinsi Bali
menurunkan SK Evaluasi Ranperda
tentang APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang sudah ditanda tangani
oleh Gubernur Bali kepada BPKAD
Provinsi Bali
dokumen 1 hari SK Gubernur
20 BPKAD Provinsi Bali menyampaikan
kepada Bupati/Walikota bahwa SK
Evaluasi Ranperda tentang APBD,
Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD sudah ditanda tangani
dokumen 15 menit SK Gubernur
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN