PAPARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH - … fileBidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah Badan...
Transcript of PAPARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH - … fileBidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah Badan...
PAPARAN
SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
Tahun 2019
Dasar Hukum
PENGELOLAAN
BMDUU No. 17 Tahun 2003 (Keu. Negara)
UU No. 1 Tahun 2004 (Perbend. Negara)
Permendagri 108/2016
tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik
Daerah
1
2
Permendagri No. 19/2016
PP Nomor 6/2006 dan
PP Nomor 38/2008 (Pengelolaan
BMN/BMD)
Diganti
dengan:
Permendagri No. 17 Tahun 2007
PP Nomor 27/2014
(Pengelolaan BMN/BMD)
LINGKUP PENGELOLAAN BMD
Strategic
Asset
Management
Tertib Hukum
Tertib Penge-lolaan
3
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN;
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
• Sewa
• Pinjam Pakai
• Kerjasama Pemanfaatan
• Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
• Kerjasama Penyediaan Insfrastruktur
PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN
• Penjualan
• Tukar Menukar
• Hibah
• Penyertaan Modal Pemerintah
PENGHAPUSAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMUSNAHAN
BERDASARKAN ASAS FUNGSIONAL,
KEPASTIAN HUKUM, TRANSPARANSI,
EFISIENSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPASTIAN
NILAI
Pasal 2 Permendagri 19 Tahun 2016
PENGELOLAAN BMD PADA SKPD YG MENERAPKAN PPK BLUD
BMD BERUPA RUMAH NEGARA
GANTI RUGI DAN SANKSI
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DPKD/BPKAD/DPAD/Bag. Aset
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pengelola Barang Milik Daerah
Pejabat Penatausahaan Barang Milik
Daerah
KEPALA SKPD
KEPALA UPTD
Pengguna Barang Milik Daerah
PENGURUS BARANG
PEMBANTU PENGURUS
BARANG
Kuasa Pengguna Barang
JFU --) menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan BMD
Membantu penyiapan adm maupun
teknis penatausahaan BMD
Permendagri
19/2016
PP
27/201
4
YG DIBELI ATAU DIPEROLEH
ATAS BEBAN APBD
BARANG MILIK DAERAH
PEROLEHAN LAINNYA
YANG SAH
1) HIBAH/SUMBANGAN ATAU SEJENIS.
2) PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK
3) KETENTUAN PER-UU ATAU
4) PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEHKEKUATAN HUKUM TETAP.
5) HASIL DIVESTASI ATAS PENYERTAAN MODALPEMERINTAH DAERAH.
PASAL 3 PERMENDAGRI 19/2016
PENATAUSAHAAN
PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016
Pasal 1 angka 47
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 512 Ayat (3) Ketentuan Peralihan
Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
barang milik daerah yang telah ada masih
tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya
Peraturan Menteri tentang Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan (masih mengacu
pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007)
PEMBUKUAN
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang: Harusmelakukan Pendaftaran dan Pencatatan BMD yangberada dalam penguasaannya dalam Daftar BarangPengguna Barang/Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang(melalui Kodefikasi & Penggolongan)
Pengelola : Harus melakukan Pendaftaran danPencatatan BMD yang berada dalam penguasaannya kedalam Daftar Barang Pengelola (melalui kodefikasi &penggolongan)
PEMBUKUAN
Permen 19/2016 Pasal 474
INVENTARISASI/SENSUS
BARANG MILIK DAERAH
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukanpendataan, pencatatan, dan pelaporan hasilpendataan barang milik daerah.
Dari kegiatan inventarisasi disusun BukuInventaris yang menunjukkan semua kekayaandaerah yang bersifat kebendaan, baik yangbergerak maupun yang tidak bergerak.
Buku inventaris tersebut memuat data meliputilokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga,tahun pembelian, asal barang, keadaan barangdan sebagainya.
Pengguna/kuasa pengguna barang melakukan
pendaftaran dan pencatatan:
1) Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah
2) Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin
3) Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan
4) Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan
Jaringan
5) Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tetap Lainnya
6) Kartu Inventaris Barang (KIB) Konstruksi dalam
Pengerjaan
7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam
pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke
dalam Daftar Barang Milik Daerah (Buku Induk
Inventaris)
BUKU
INVENTARIS
Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang
milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.
Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan
dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil
Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling
lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya
Inventarisasi.
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang berada dalam penguasaannya paling sedikit
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
PASAL 476 / 477 PERMENDAGRI 19/2016
Manfaat dan Tujuan Sensus
Manfaat
Tertib Kebutuhan
Tertib Pengadaan
Tertib Penggunaan
Tertib Pemanfaatan
Tertib Pengamanandan Pemeliharaan
TertibPemindahtanganan
Tertib Penghapusan
Tertib Penatausahaan(Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan)
TujuanBuku IndukInventaris
Kekayaan
Daerah
TINDAK LANJUT INVENTARISASI/SENSUS
Fungsi/Peran
Buku Inventaris dan
Buku Induk Inventaris
Pengawasan dan Pengendalian
Penggunaan(Menunjang
Pelaksanaan Tugasdan Fungsi)
Pemanfaatan
Pengamanan dan Pemeliharaan
Pemindahtanganan
Pemusnahan dan Penghapusan
OBJEK SENSUS BARANG MILIK DAERAH
1.• Aset Lancar (Barang Persediaan)
2.
• Aset Tetap (Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi; AsetTetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan)
3.
• Aset Lainnya (Kemitraaan Pihak ketiga, Aset TidakBerwujud; lain-lain)
TAHAPAN UTAMA
SENSUS
1.•PERSIAPAN
2.•PELAKSANAAN
TAHAP PERSIAPAN
1.• KDH MEMBENTUK PANITIA SENSUS
2.• PANITIA SENSUS MENYUSUN SOP SENSUS DAN
ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
3.• KDH MENETAPKAN SOP SENSUS
4. • KDH/PENGELOLA MENETAPKAN PETUGAS SENSUS
5.• BIMTEK/PENATARAN BAGI PETUGAS SENSUS
6.• SKPD UPDATE KIB DAN KIR UNTUK DATA PENDUKUNG
1. Pembentukan Panitia Sensus BMD
a.Terdiri dari para pejabat dalam tiap lingkup
SKPD yang ditetapkan dalam SK KDH.
b.Tugas-tugas Panitia Sensus BMD: menyusun
Rencana Biaya yang dibutuhkan, Menyusun
pedoman pelaksanaan sensus BMD,
Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
KDH, dll.
c.Honorarium Panitia Sensus BMD disesuaikan
dengan standar biaya yang ditetapkan oleh
KDH.
2. Panitia Sensus Menyusun SOP (Pedoman) dan
Anggaran
a. Berisi tentang Tata cara dan tahapan pelaksanaan
Sensus BMD: Formulir yang dibutuhkan (KIB, KIR,
dll)
b. SOP/Pedoman sensus memperhatikan jumlah
SKPD/OPD, jumlah BMD, Nilai BMD, Kualitas dan
Kuantitas SDM, dan Kondisi Geografis daerah, dll.
c. Alokasi Anggaran pelaksanaan sensus
memperhatikan angka b dan ketersediaan alokasi
anggaran dalam APBD.
d. Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran, maka
perlu disusun prioritas pelaksanaannya.
3. KDH Menetapkan SOP Sensus
BMDa.Hasil penyusunan SOP yang disusun
oleh Panitia Sensus BMD diusulkan
untuk disahkan oleh KDH.
b.Bentuk pengesahannya tertuang dalam
Peraturan Kepala Daerah, untuk
selanjutnya digunakan sebagai
pedoman sensus.
c.Dalam pelaksanaan sensus dibutuhkan
data/informasi lain, panitia dapat
mengusulkannya kepada Kepala
Daerah.
4. KDH Menetapkan Petugas Sensus
a. Pengguna Barang mengusulkan petugas sensus
dalam lingkup SKPD yang dipimpinnya.
b. Petugas sensus diupayakan terdiri dari
pengurus dan/atau penyimpan barang
dan/atau pembantu pengurus barang serta
PNSD lain yang dibutuhkan pada tingkat Unit
Kerja terkecil dalam suatu lingkup SKPD.
c. Petugas sensus BMD dapat diberikan
honorarium yang besarnya ditetapkan dengan
standarisasi biaya pemerintah daerah.
d. Petugas sensus harus menaati SOP
pelaksanaan sensus BMD
5. Penataran/Bimtek Petugas
Sensus
a.Penataran/bimtek dilakukan untuk
memberikan pemahaman yang sama kepada
petugas sensus.
b.Penataran/Bimtek diberikan kepada semua
petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus.
c.Penatar atau instruktur adalah Panitia
Sensus BMD.
d.Penataran/Bimtek dapat dilakukan secara
serentak atau bertahap.
e.Biaya penataran/Bimtek dibebankan kepada
APBD.
6. SKPD MENG- UPDATE KIB DAN KIR
a. Pengguna Barang menyiapkan data BMD tahun lalu (per 31
Desember (audited)) yang tertuang dalam Daftar Barang
Pengguna.
b. Daftar barang pengguna merupakan data pembanding yang
akan digunakan dalam sensus BMD.
c. Pengguna melakukan koreksi dengan memperhatikan
kondisi fisik barang (Kondisi Baik/Rusak, Rusak
Ringan/Rusak Berat, Ditemukan/tidak ditemukan).
d. SKPD yang membidangi pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan melakukan inventarisasi terhadap kekayaan
daerah yang dipisahkan.
e. Barang milik daerah yang dinilai “Ghaib” diberikan tanda
khusus oleh pengguna barang.
TAHAP PELAKSANAAN
1.• SATKER TERENDAH MELAKSANAKAN SENSUS
2.• SATKER MELAPORKAN KEPADA SKPD
3.• SKPD MELAKSANAKAN SENSUS
4. • SKPD MELAPORKAN KEPADA SEKDA
5.
• PENGELOLA MENYUSUN REKAP => B. INDUK INVENTARIS
6.• REKAPITULASI DILAPORKAN KE MDN
1. SATKER TERENDAH MELAKSANAKAN SENSUS
a. Satuan kerja terendah melaksanakan sensus BMD secara
serentak sesuai dengan SOP/pedoman Sensus.
b. Lingkup satker terendah dapat meliputi tingkat SD, SMP, SMA,
Kelurahan dan lain-lain.
c. Sensus BMD yang dilakukan oleh satker terendah
memperhatikan kondisi barang (Kondisi Baik/Rusak, Rusak
Ringan/Rusak Berat, Ditemukan/tidak ditemukan) dan
dibandingkan dg data pembanding (Daftar Barang) yang telah
disiapkan sebelumnya.
d. Pada Saat identifikasi barang pada setiap lokasi dapat
disertai foto sebagai barang bukti.
e. Untuk menentukan tingkat kerusakan BMD untuk melibatkan
instansi teknis.
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sensus pada satker
terendah dilakukan oleh atasan langsungnya (UPTD/SKPD).
g. Dalam hal keterbatasan personil dalam pelaksanaan sensus,
satker terendah dapat dibantu oleh pengurus/pembantu.
2. SATKER MELAPORKAN KEPADA SKPD
a. Rekapitulasi pelaksanaan sensus BMD pada satker
terendah dilaporkan kepada atasan langsungnya
(UPTD/SKPD) beserta data pembanding.
b. Atasan langsung pada satker terendah melakukan
verifikasi dan koreksi atas hasil sensus BMD pada
satker terendah dengan mensinergikan data hasil
identifikasi dilapangan dengan data yang tercatat
di Laporan BMD hasil audited.
c. Hasil verifikasi dan koreksi atas sensus pada satker
terendah direkap sebagai bahan yang dilaporkan
kepada pengguna barang/SKPD untuk merumuskan
skema pengajuan usulan kepada KDH terhadap
BMD yang rusak ringan/rusak berat/tidak
diketemukan.
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri PENGAJUAN USULAN
Skema 1
Pemusnahan
Barang Milik Daerah.
Untuk barang rusak berat,
Dasar Pengaturan
Pemusnahan dilakuka apabila tidak dapatdigunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan(Pasal 80 ayat (1) Permendagri 19/2014)
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri PENGAJUAN USULAN
Skema 2 Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan
a. untuk barang kondisi rusak berat,
b. masih mempunyai nilai ekonomis, dan
c. lebih menguntungkan apabila dijual.
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri PENGAJUAN USULAN
Skema 3 Penghapusan karena sebab lain
Pengaturan:
Pasal 433 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Permendagri 19/2016 Barang
milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan
karena: sebab lain. Selanjutnya, sebab lain merupakan sebab-sebab
yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab
penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut,
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari
keadaan kahar (force majeure).
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri TAHAP PENELITIAN ATAS USULAN
Pengelola Barang melakukan penelitian ( Tim
Peneliti )
Check atas kebenaran usulan dan data.
Berita Acara Hasil Penelitian.
Sebagai Dasar Persetujuan atau penolakan
atas pengajuan usulan pemusnahan,
penjualan, penghapusan karena sebab lain
yang diusulkan dari Pengguna Barang.
Pelaksanaan penilaian untuk BMD dengan
skema penjualan dalam hal BA hasil penelitian
dapat disetujui
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri TAHAP PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
Gubernur atau Bupati/Walikota
mengeluarkan surat persetujuan
atau surat penolakan berdasarkan
BA hasil penelitian atas usulan
pemusnahan/penjualan/
penghapusan karena sebab lain.
Hanya untuk skema penjualan
perlu adanya surat penetapan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri TAHAP PELAKSANAAN
Pelaksanaan pemusnahan dalam
hal disetujui pemusnahan
Pelaksanaan penjualan dalam
hal disetujui untuk penjualan.
Pelaksanaan penghapusan dalam
hal disetujui penghapusan sebab
lain.
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri TAHAP PENGHAPUSAN
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya
Penghapusan untuk BMD pada Pengguna Barang dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota.
Penghapusan untuk BMD pada Pengelola Barang dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri TAHAP PENATAUSAHAAN
Menghapus dari daftar Barang Kuasa
Pengguna/Pengguna Barang/Pengelola
Barang berdasarkan SK Penghapusan.
Melakukan penghapusan pada daftar
barang milik daerah
PROSES SENSUS PADA SKPD
Laporan
(Berita
Acara)
Rapat
Koordinasi
Persiapan
Proses Sensus
1. SOP
2. Formulir
3. KIB dan KIR
Berita Acara
dan Data
Hasil Sensus
Penyerahan Laporan Ke
Pengelola/ Bidang Aset
Neraca
Pemanfaatan
Pemindahtangan
Rekap Sensus
Buku Induk
Inventaris
37
TERIMA KASIHATAS PERHATIANNYA